KAJIAN KOMPONEN PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG …

Agus Maryudi dan Bambang Priyambodo, Kajian Komponen Pekerjaan Bangunan …..

1 Jurnal Sain dan Teknologi TEKNIK UTAMA, Edisi khusus, No 3, Oktober 2020

KAJIAN KOMPONEN PEKERJAAN BANGUNAN

GEDUNG NEGARA

(Studi kasus : Pembangunan Perpustakaan UNS Surakarta)

Oleh :

Agus Maryudi dan Bambang Priyambodo

Abstrak

Pembangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,

kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras

dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efesien dan

selaras dengan lingkungannya. Pemerintah membuat aturan-aturan mengenai

pembangunannya termasuk proporsi pada masing masing bagian bangunan. Proporsi

penganggaran komponen pekerjaan bangunan yang diatur dalam Permen PUPR RI No

45/PRT/M/2007 kemudian direvisi menjadi Permen PUPR RI No 22/PRT/M/2018

tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Pada perubahan permen diatas

untuk proporsi pekerjaan standart tidak perubahan sedang untuk pekerjaan non

standart banyak terjadi perubahan. Realita dilapangan semua bahan bangunan banyak

mengalami perbaikan kwalitas dan harga sehingga penulis mempunyai hipotesa

proporsi komponen pekerjaan mengalami perubahan. Hipotesa juga didasari oleh

seringnya terjadi perbedaan spesifikasi standart pada pelaksanaan dan setelah diteliti

bangunan yang dihasilkan memenuhi standart SNI tetapi menyimpang dari standart

teknis pada permen yang berlaku. Hipotesa yang kedua adalah perkembangan zaman

dan kemajuan teknologi bahan yang menciptakan bahan yang berkwalitas lebih baik

dan ramah lingkungan sebagai pengganti bahan yang telah ada. Penelitian ini akan

mengkaji pelaksanaan dilapangan seberapa besar kesesuaian dan penyimpangan

terhadap permen yang berlaku baik secara administrasi, teknis dan proporsi biaya.

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analitis yaitu data yang

sudah ada diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil akhir yang dapat

disimpulkan. Studi kasus pada pembangunan perpustakaan UNS Surakarta akan

mengolah data hasil perencanaan yang dilakukan oleh perencana dan hasil

pelaksanaan yang dilakukan oleh kontraktor. Persyaratan teknis yang disyaratkan

pada permen PUPR no 45/PRT/M/2007 apakah telah diterapkan dengan baik sehingga

tercapai dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan,

kemudahan dan efisien. Metode penyusunan RAB (rencana anggaran biaya) oleh

perencana hampir tidak ada yang mengikuti standart WBS permen PUPR no

45/PRT/M/2007. Umumnya perencana membagi menjadi 4 kelompok besar yaitu : 1).



pekerjaan persiapan, 2). pekerjaan Struktur, 3). pekerjaan arsitektur, 4). pekerjaan

mekanikal & elektrikal. Ada dua RAB yang akan diolah yaitu RAB perencanaan dan

RAB pelaksanaan. RAB perencanaan dikelompokkan, disamakan dengan WBS yang

tertera pada permen PUPR no 45/PRT/M/2007 kemudian dibuat prosentase pada

masing masing pekerjaan. Sedang untuk RAB pelaksanaan karena dilakukan 2(dua)

tahap. Masing masing tahap diolah dahalu setelah keduanya sama dengan WBS

permen digabungkan menjadi 1(satu). Langkah berikutnya adalah gabungan pekerjaan

tahap I dan tahap II dibuatkan prosentase masing masing pekerjaan. Dengan

menggunakan metode komparatif yaitu metode yang bersifat membandingkan. Hasil

prosentase dari pelaksanaan akan dibandingkan dengan prosentase yang tertera pada

permen PUPR RI baik permen PUPR RI no 45/PRT/M/2007 maupun permen PUPR

RI no 22/PRT/M/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa spesifikasi yang

dipersyaratkan menyimpang dari standart dalam permen PU no 45/PRT/M/2007.

Antara lain : bata ringan, homogenius tile, atap kaca tempred, alumunium composite

panel, batu granite dinding dan kasau serta reng dari baja ringan. Dan tidak ada

pengajuan usulan biaya ke dinas teknis terkait, hanya berdasarkan analisa berdasarkan

harga pasar. Proporsi komponen pekerjaan banyak tidak sesuai dengan proporsi yang

tertera pada permen PUPR RI no 45/PRT/M/2007 baik lebih rendah ataupun lebih

tinggi. Pada pedoman penganggaran permen no 45/PRT/M/2007 ring ambang batas

bawah dan ambang batas atas sudah cukup tinggi. Penelitian baik diperencanaan

maupun pada pelaksanaan pembangunan perpustakaan UNS Surakarta masih ada

perbedaan yang cukup signifikan (lebih dari 25%), seperti pada pekerjaan struktur

lebih tinggi dan pekerjaan plafon lebih rendah. Hasil proporsi pada pekerjaan non

standart permen 22/PRT/M/2018 lebih mendekati dibandingkan dengan proporsi

pekerjaan non standart permen no 45/PRT/M/2007. Adalah tepat permen

45/PRT/M/2007 dilakukan revisi dan penyesuaian menjadi permen no

22/PRT/M/2018 untuk memasukkan produk produk hasil dari perkembangan

teknologi yang menghasilkan produk yang lebih efisien dan lebih bermutu .

Kata kunci : Komponen pekerjaan, pedoman penganggaran, perbandingan, dan

penyimpangan



I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha yang sistematis untuk

menentukan standar yang sesuai

dengan sasaran perencanaan,

merancang sistem informasi,

membandingkan perencanaan dengan

standar, menganalisa kemungkinan

adanya penyimpangan antara standar

dan perencanaan, kemudian

mengambil tindakan pembetulan yang

diperlukan agar sumber daya

digunakan efektif dan efisien dalam

rangka mencapai sasaran (Mocler

dalam Soeharto, 1995). Penentuan

besarnya proporsi biaya untuk jenis

pekerjaan yang ada harus cukup tepat

terutama dalam konstruksi bangunan

bertingkat tinggi yang memiliki

berbagai macam komponen. Dalam

melakukan perhitungan rencana

anggaran biaya (RAB), harus

didasarkan pada sebuah analisa

masing-masing komponen biaya

penyusunnya (bahan, upah dan alat)

untuk tiap jenis pekerjaan yang

terdapat dalam keseluruhan proyek

(Halim dkk., 2015). Banyak faktor

yang dapat mempengaruhi kegagalan

dalam pembangunnan negara. Faktor-

faktor tersebut sebagai penyebab

terjadinya kerugian bagi para jasa

kontruksi (kontraktor), hal ini akan

berdampak terhadap mutu dan kualitas

pekerjaan di lapangan (Astana, 2017;

Sutirto, 2018). Nilai total dari biaya

yang diusulkan semuanya harus

dikerjakan dengan terperinci, baik

yang nampak maupun yang tidak

nampak. Salah satu faktor yang

berperan adalah fator desain dari

bangunan itu sendiri. Faktor yang

paling dominan mempengaruhi

kegagalan tujuan pembangunan

rumah susun adalah faktor desain

rumah susun (Mulyadi dkk., 2013).

Estimasi adalah metode yang

digunakan oleh estimator untuk

menentukan setiap tarif komponen

pekerjaan. Fungsi utama dari estimasi

biaya adalah menghasilkan perkiraan

biaya yang akurat dan dapat diandalkan

dalam proyek konstruksi (Sawalhi,

2012 dalam Astari, 2007). Akurasi

biaya konstruksi adalah kunci faktor

keberhasilan dalam proyek konstruksi

dan juga mempengaruhi pengambilan

keputusan oleh owner (Kim dkk., 2013

dalam Astari, 2014).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyar Republik

Indonesia No 45/PRT/M/2007 tentang

Pembangunan Bangunan Gedung

Negara. Komponen pekerjaan dibagi

menjadi 8 komponen dan 18 komponen

pada pekerjaan non strandar. Masing-

masing komponen diberi batas minimal

dan batas maksimal agar dapat

dijadikan acuan dasar pada saat

pengajuan anggaran dan perencanaan.

Pembangunan terus berjalan bahkan

bahan-bahan yang digunakan lebih

bervariatif dan inovatif. Pada tanggal

15 bulan Oktober tahun 2018 Peraturan

Menteri No. 45/PRT/M/2007 dicabut

dan dikeluarkan Permen No.

22/PRT/M/2018. Proporsi komponen

bangunan untuk bangunan standar

tidak berubah sedangkan untuk

komponen bangunan non standar dari

18 komponen menjadi 21 komponen

dan proporsinya juga berubah.

Penelitian ini akan meneliti bangunan

yang didesign dan dikerjakan di akhir



berlakunya Permen No

45/PRT/M/2007 dan menjelang

diberlakukannya Permen No

22/PRT/M2018 untuk melihat

seberapa besar perubahan yang sudah

terjadi mengenai pemakaian bahan dan

proporsi yang terjadi.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah

dikemukakan dapat dikumpulkan

beberapa permasalahan yang muncul

yaitu :

1. Pada proses perencanaan tuntutan

utama yang diharapkan dari user

adalah terpenuhi kebutuhan ruang,

kenyamanan dan estetika

bangunan, sehingga untuk

persyaratan teknis dan komposisi

komponen pekerjaan kurang

mendapatkan perhatian.

2. Rencana anggaran biaya yang

disajikan mengacu pada hasil

design yang tercipta tanpa

menghiraukan pada koridor

permen PUPR yang berlaku.

3. Penyedia jasa perencanaan gedung

pemerintah tidak selalu

berpedoman dengan standart

peraturan yang berlaku atau tidak

faham tentang standart


Negara.

4. Sering terjadi penyimpangan

khususnya dalam komponen

pekerjaan sesuai dengan koridor

yang diberikan dari Peraturan

Menteri No. 45/PRT/M/2007

5. Permen PUPR No.

45/PRT/M/2007 direvisi menjadi

Permen No. 22/PRT/M/2018,

tetapi proporsi komponen

pekerjaan standart masih tetap

sama, hipotesa peneliti dengan

rentang waktu 11 tahun dan

perkembangan teknologi bahan

sudah maju seharusnya terjadi

perubahan komposisinya.

I.3. Batasan Masalah

Banyaknya permasalahan yang

muncul peneliti melakukan

pembatasan:

1. Bangunan yang ditinjau adalah

bangunan gedung negara.

2. Kajian penelitian focus pada syarat

syarat teknis dan komponen

pekerjaan

3. Bangunan yang ditinjau merupakan

bangunan gedung dengan jumlah

lantai maximal 8 lantai.

4. Bangunan yang ditinjau adalah

Perpustakaan UNS Surakarta.

I.4. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang

menjadi dasar penelitian ini adalah:

1. Apakah Penyedia jasa perencanaan

gedung pemerintah selalu

berpedoman dengan standart

peraturan yang berlaku baik secara

teknis maupun komposisi

komponen pekerjaannya sesuai

dengan pedoman Pembangunan

Bangunan Gedung Negara ?

2. Seberapa besar penyimpangan

yang terjadi khususnya dalam

komponen pekerjaan sesuai dengan

koridor yang diberikan dari

Peraturan Menteri No.

45/PRT/M/2007 ?

3. Lebih mendekati mana komposisi

komponen pekerjaan yang

pelaksanaanya dilakukan diakhir

berlakunya Permen PUPR No.

45/PRT/M/2007 atau menjelang



diberlakukannya Permen No.

22/PRT/M/2018 ?

4. Sudah tepat atau masih perlu

penyempurnaan dalam penentuan

komponen pekerjaan Permen no

22/PRT/M/2018 ?

I.5. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah hasil

perencanaan dilapangan sesuai

dengan Permen PUPR no

45/PRT/M/2007 yang sedang

berlaku, baik secara persyaratan

teknis maupun komposisi

komponen pekerjaannya

2. Mengetahui seberapa besar

penyimpangan yang terjadi

mengenai komponen pekerjaan

terhadap adanya Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Republik

Indonesia no 45/PRT/M/2007.

3. Mengetahui apakah hasil

perencanaan yang dilaksanakan di

akhir berlakunya permen PUPR

no 45/PRT/M/2007, komposisi

komponen pekerjaannya

mendekati komponen pada

permen no 22/PRT/M/2018.

4. Untuk mengetahui apakah tepat

permen PUPR no 45/PRT/M/2007

direvisi menjadi permen no

22/PRT/M/2018.

II. Kajian Pustaka

II.1. Definisi Gedung Negara

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

22 Tahun 2018 Pasal 1 tentang

Pedoman Pembangunan Gedung

Negara, yang dimaksud sebagai

Bangunan Gedung Negara adalah

bangunan gedung untuk keperluan

dinas yang menjadi barang milik

negara atau daerah dan diadakan

dengan sumber pembiayaanyang

berasal dari dana APBN, APBD,

dan/atau perolehan lainnya yang sah.

Dapat disimpulkan bahwa semua

bangunan yang bertujuan untuk

keperluan kedinasan dan dibiayai oleh

negara, dapat diklasifikasaikan sebagai


II.2. Jenis Bangunan Gedung

Permen PUPR No. 22 Tahun 2018 pada

Bab III Bagian Kesatu Umum Pasal 13

menyebutkan bangunan gedung negara

dalam memenuhi klasifikasi, standar

luas, dan standar jumlah lantai

dikelompokkan menjadi:

1. Bangunan gedung kantor,

2. Rumah negara, dan

3. Bangunan gedung negara lainnya.

Klasifikasi bangunan gedung negara

sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat

Republik Indonesia meliputi:

1. Bangunan sederhana.

2. Bangunan tidak sederhana.

3. Bangunan khusus.

Secara garis besar perubahan Peraturan

Menteri PUPR No. 45/PRT/M/2007

menjadi Peraturan Menteri PUPR No.

22/PRT/M/2018 dapat dilihat pada

tabel sebagai beikut:

Standar tipe dan luas Rumah Negara

bagi pejabat dan pegawai negeri

ditetapkan sebagai berikut:

1. tipe Khusus diperuntukkan bagi

Menteri, Pimpinan Lembaga

Tinggi Negara, atau pejabat yang

setingkat dengan menteri, dengan

luas bangunan 400 m2 (empat ratus

meter persegi) dan luas tanah 1000

m2 (seribu meter persegi);



2. tipe A diperuntukkan bagi

Sekretaris Jenderal, Direktur

Jenderal, Inspektur Jenderal,

pejabat yang setingkat, atau

Anggota Lembaga Tinggi Negara

atau Dewan dengan luas bangunan

250 m2 (dua ratus lima puluh meter

persegi) dan luas tanah 600 m2

(enam ratus meter persegi);

3. tipe B diperuntukkan bagi

Direktur, Kepala Biro, Kepala

Pusat, Pejabat yang setingkat atau

Pegawai Negeri Sipil Golongan

IV/d dan IV/e, dengan luas

bangunan 120 m2 (seratus dua

puluh meter persegi) dan luas tanah

350 m2 (tiga ratus lima puluh meter

persegi);

4. tipe C diperuntukkan bagi Kepala

Sub Direktorat, Kepala Bagian,

Kepala Bidang, Pejabat yang

setingkat, atau Pegawai Negeri

Sipil Golongan IV/a dan IV/c,

dengan luas bangunan 70 m2 (tujuh

puluh meter persegi) dan luas tanah

200 m2 (dua ratus meter persegi;

5. tipe D diperuntukkan bagi Kepala

Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala

Sub Bidang, Pejabat yang

setingkat, atau Pegawai Negeri

Sipil Golongan III, dengan luas

bangunan 50 m2 (lima puluh meter


(seratus dua puluh meter persegi);

dan

6. tipe E diperuntukkan bagi Pegawai

Negeri Sipil Golongan I dan

Golongan II, dengan luas bangunan

36 m2 (tiga puluh enam meter


(seratus meter persegi)

Standar Luas Gedung Negara Permen

PUPR No. 45/PRT/M/2007

Dalam menghitung luas ruang

bangunan gedung kantor yang

diperlukan, dihitung berdasarkan

ketentuan sebagai berikut:

1. Standar luas ruang gedung kantor

pemerintah yang termasuk

klasifikasi sederhana rata-rata

sebesar 9,6 m2 per-personil;

2. Standar luas ruang gedung kantor

pemerintah yang termasuk

klasifikasi tidak sederhana rata-rata

sebesar 10 m2 per-personil;

3. Untuk bangunan gedung kantor

yang memerlukan ruang- ruang

khusus atau ruang pelayanan

masyarakat,

kebutuhannya dihitung secara

tersendiri (studi kebutuhan ruang)

diluar luas ruangan untuk seluruh

personil yang akan ditampung.

Kebutuhan total luas gedung kantor

dihitung berdasarkan jumlah personil

yang akan ditampung dikalikan standar

luas sesuai dengan klasifikasi

bangunannya.

Standar Luas Gedung Negara Permen

PUPR No. 22/PRT/M/2018

Standar luas ruang bangunan gedung

kantor sebagaimana terdiri atas:

1. ruang utama terdiri atas:

a. ruang menteri atau ketua lembaga

atau gubernur atau yang setingkat

seluas 247 m2 (dua ratus empat

puluh tujuh meter persegi) terdiri

atas ruang kerja, ruang tamu, ruang

rapat, ruang tunggu, ruang istirahat,

ruang sekretaris, ruang staf untuk 8

(delapan) orang, ruang simpan, dan

ruang toilet;



b. ruang wakil menteri atau wakil

ketua lembaga atau yang setingkat

seluas 117 m2 (seratus tujuh belas

meter persegi) terdiri atas ruang

kerja, ruang tamu, ruang rapat,

ruang tunggu, ruang istirahat, ruang

sekretaris, ruang staf untuk 5 (lima)

orang, ruang simpan, dan ruang

toilet;

c. ruang pimpinan tinggi utama atau

pimpinan tinggi madya setara

eselon IA atau wali kota atau

Bupati atau yang setingkat seluas

117 m2 (seratus tujuh belas meter

persegi) terdiri atas ruang kerja,

ruang tamu, ruang rapat, ruang

tunggu, ruang istirahat, ruang



toilet;

d. ruang anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia atau

Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia seluas 117 m2

(sembilan puluh empat meter






toilet;

e. ruang pimpinan tinggi madya

setara eselon IB atau yang setingkat

seluas 83,4 m2 (delapan puluh tiga

koma empat meter persegi) terdiri

atas ruang kerja, ruang tamu, ruang

rapat, ruang tunggu, ruang istirahat,

ruang sekretaris, ruang staf untuk 2

(dua) orang, ruang simpan,dan

ruang toilet;

f. ruang pimpinan tinggi pratama

setara eselon IIA atau Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi atau Kabupaten atau Kota

atau yang setingkat seluas 74,4 m2

(tujuh puluh empat koma empat

meter persegi) terdiri atas ruang

kerja, ruang tamu, ruang rapat,

ruang tunggu, ruang istirahat, ruang

sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua)


toilet;

g. ruang pimpinan tinggi pratama

setara eselon IIB atau yang

setingkat seluas 62,4 m2 (enam

puluh dua koma empat meter




sekretaris, ruang staf untuk 2 (dua)


toilet;

h. ruang administrator setara eselon

IIIA atau yang setingkat seluas 24

m2 (dua puluh empat meter


ruang tamu, ruang sekretaris, dan

ruang simpan;

i. ruang administrator setara eselon

IIIB atau yang setingkat seluas 21

m2 (dua puluh satu meter persegi)

terdiri atas ruang kerja, ruang tamu,

dan ruang simpan; dan

j. ruang pengawas setara eselon IV

atau yang setingkat seluas 18,8 m2

delapan belas koma delapan meter


ruang staf untuk 4 (empat) orang,

dan ruang simpan.

2. Ruang Penunjang terdiri

atas:

a. ruang rapat utama kementerian

dengan luas 140 m2 (seratus



empat puluh meter persegi) untuk

kapasitas 100 (seratus) orang;

b. ruang rapat utama pimpinan tinggi

utama atau pimpinan tinggi madya

setara eselon I atau yang setingkat

dengan luas 90 m2 (sembilan puluh

meter persegi) untuk kapasitas 75

(tujuhpuluh lima) orang;

c. ruang rapat utama pimpinan tinggi

pratama setara eselon II atau yang

setingkat dengan luas 40 m2

(empat puluh meter persegi) untuk

kapasitas 30 (tiga puluh) orang;

d. ruang studio dengan luas 4 m2

(empat meter persegi) per orang

untuk pemakai 10% (sepuluh per

seratus) dari staf;

e. ruang arsip dengan luas 0,4 m2 (nol

koma empat meter persegi) per

orang untuk pemakai seluruh staf;

f. WC atau toilet dengan luas 2 m2

(dua meter persegi) per 25 (dua

puluh lima) orang untuk pemakai

Pejabat administrator, pengawas

dan seluruh staf; dan

g. musholla dengan luas 0,8 m2 (nol

koma delapan meter persegi) per

orang untuk pemakai 20% (dua

puluh per seratus) dari jumlah

personel

II.3. Komponen Biaya

Pembangunan Gedung

Negara

Pembiayaan pembangunan bangunan

gedung negara berdasarkan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Republik Indonesia

meliputi:

1. Komponen biaya pembangunan


2. Biaya standar dan biaya

nonstandar.

3. Standar harga satuan tertinggi.

4. Biaya pekerjaan lain yang

menyertai atau melengkapi

pembangunan.

5. Biaya pembangunan dalam

rangka perawatan.

Komponen biaya pembangunan

bangunan gedung negara sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia meliputi:

1. Biaya pelaksanaan konstruksi.

2. Biaya perencanaan teknis.

3. Biaya pengawasan teknis.

4. Biaya pengelolaan kegiatan.

Biaya-biaya pengelolaan kegiatan,

biaya managemen konstruksi, biaya

perencanaan, biaya pengawasan teknis

dan biaya fisik dihitung menurut

persentase terhadap besarnya biaya

pelaksanaan konstruksi sesuai dengan

klasifikasi bangunan gedung negara.

Persentase komponen pekerjaan

standar untuk bangunan gedung negara

untuk permen 45/PRT/M/2007 dan

permen 22/PRT/M/2018 sebagai

berikut :

1. Pekerjaan pondasi sebesar 5%

(lima persen) s/d 10% (sepuluh

persen).

2. Pekerjaan struktur sebesar 25%

(dua puluh lima persen) s/d 35%

(tiga puluh lima persen).

3. Pekerjaan lantai sebesar 5% (lima

persen) s/d 10% (sepuluh persen).

4. Pekerjaan dinding sebesar 7%

(tujuh persen) s/d 10% (sepuluh

persen).

5. Pekerjaan plafon sebesar 6% (enam

persen) s/d 8% (delapan persen).

6. Pekerjaan atap sebesar 8% (delapan

persen) s/d 10% (sepuluh persen).



7. Pekerjaan utilitas sebesar 5% (lima

persen) sampai dengan 8%

(delapan persen).

8. Pekerjaan perampungan (finishing)

sebesar 10% (sepuluh persen) s/d

15% (lima belas persen).

Total biaya pekerjaan non-standar

maksimum sesuai Permen PUPR

No.45/PRT/M/2007 sebesar 150% dari

total biaya pekerjaan standar bangunan

gedung negara yang bersangkutan,

yang dalam penyusunan anggarannya,

perinciannya antara lain dapat

berpedoman pada prosentase disajikan

pada Tabel II.1 sbb.,

Tabel II.1.

Biaya Pekerjaan Non Standar sesuai

Permen PUPR No.45/PRT/M/2007

Catatan :

X = total biaya konstruksi fisik pekerjaan

standar.

Biaya Pekerjaan Non Standar

berpedoman pada rincian persentase

sebagai berikut:

1. alat pengkondisian udara

ditetapkan sebesar 7%(tujuh per

seratus) sampai dengan 15% (lima

belas per seratus) dari keseluruhan

biaya standar;

2. lift, eskalator, dan/atau lantai

berjalan (moving walk) ditetapkan

sebesar 8% (delapan per seratus)

sampai dengan 14% (empat belas

per seratus) dari keseluruhan biaya

standar;

3. tata suara (sound system)

ditetapkan sebesar 2% (dua per

seratus) sampai dengan 4% (empat


standar;

4. telepon dan perangkat

penyambungan komunikasi telepon

(private automatic branch

exchange atau PABX) ditetapkan

sebesar 1% (satu per seratus)

sampai dengan 3% (tiga per

seratus) dari keseluruhan biaya

standar;

5. instalasi Informasi dan Teknologi

ditetapkan sebesar 6% (enam per

seratus) sampai dengan 11%

(sebelas per seratus) dari

keseluruhan biaya standar;

6. elektrikal (termasuk genset)

ditetapkan sebesar 7% (tujuh per

seratus) sampai dengan 12% (dua


biaya standar;

7. sistem proteksi kebakaran

ditetapkan sebesar 7% (tujuh per



biaya standar;

8. penangkal petir khusus ditetapkan

sebesar 1% (satu per seratus)

sampai dengan 2% (dua per


standar;

9. Instalasi Pengolahan Air Limbah

ditetapkan sebesar 1% (satu per





standar;

10. interior (termasuk furnitur)

ditetapkan sebesar 15% (lima belas

per seratus) sampai dengan 25%

(dua puluh lima per seratus) dari


11. gas pembakaran ditetapkan sebesar

1% (satu per seratus) sampai

dengan 2% (dua per seratus) dari


12. gas medis ditetapkan sebesar 2%

(dua per seratus) sampai dengan

4% (empat per seratus) dari


13. pencegahan bahaya rayap

ditetapkan sebesar 1% (satu per

seratus) sampai dengan 3% (tiga


standar;

14. fondasi dalam ditetapkan sebesar

7% (tujuh per seratus) sampai

dengan 12% (dua belas per seratus)

dari keseluruhan biaya standar;

15. fasilitas penyandang difabel atau

berkebutuhan khusus ditetapkan

sebesar 3% (tiga per seratus)

sampai dengan 5% (lima per


standar;

16. sarana atau prasarana lingkungan

ditetapkan sebesar 3% (tiga per

seratus) sampai dengan 8%

(delapan per seratus) dari


17. peningkatan mutu ditetapkan

paling banyak 30% (tiga puluh per


komponen pekerjaan yang

ditingkatkan mutunya;

18. perizinan selain Izin Mendirikan

Bangunan (IMB) ditetapkan paling

banyak 1% (satu per seratus) dari


19. penyiapan dan pematangan lahan

ditetapkan paling banyak 3,5%

(tiga koma lima per seratus) dari


20. pemenuhan persyaratan Bangunan

Gedung Hijau (green building)

ditetapkan paling banyak 9,5%

(sembilan koma lima per seratus)

dari keseluruhan biaya standar; dan

21. penyambungan utilitas ditetapkan

paling banyak 2% (dua per seratus)

dari keseluruhan biaya standar

Tabel II.2.

Prosentase Biaya Pembangunan sesuai

Permen PUPR No. 45/PRT/M/2007



Tabel II.3.

Prosentase biaya pembangunan sesuai

Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018

II.4. Perencanaan Bangunan

Negara

II.4.1. Tahap Penyusunan

Anggaran

Tahapan pembangunan bangunan

gedung negara merupakan hal yang

perlu dipahami secara keseluruhan,

mengingat tahapan pembangunan

bangunan gedung negara yang

sebelumnya khusus untuk bangunan

gedung yang dibiayai dengan sumber

pembiayaan APBN. Sejak terbit dan

diundangkannya Peraturan Presiden

Nomor 73 Tahun 2011 tentang


Negara, semua bangunan gedung yang

pembangunannya dibiayai dari sumber

pembiayaan baik berasal dari APBN

ataupun APBD wajib mengikuti

ketentuan sesuai Peraturan Presiden

tersebut. Penyusunan program

kebutuhan ruang dan bangunan

dilaksanakan dengan mengikuti

pedoman, standar, dan petunjuk teknis

pembangunan bangunan gedung

negara yang berlaku (Diklat Kemen

PUPR: Tahapan pembangunan

bangunan gedung Negara, 2016).

Rencana pendanaan merupakan

kegiatan penyusunan rencana yang



diperlukan atau dibutuhkan

berdasarkan program kebutuhan yang

telah ditetapkan. Rencana pendanaan

inilah yang akan diusulkan kepada

pemerintah untuk diusulkan menjadi

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran). Dengan adanya DIPA

(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

kuasa pengguna anggaran dapat

melelangkan proses perencanaan.

Secara bagan dapat digambarkan

seperti bagan disajikan pada Gambar

II.1 sbb.,

Gambar II.1. Bagan Penyusunan

Pendanaan sebagai Usulan DIPA

II.4.2. Tahap Perencanaan

Secara umum, persyaratan teknis

bangunan gedung negara mengikuti

ketentuan yang diatur dalam:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2005 tentang Peraturan

Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung;

3. Keputusan Menteri Negara

Pekerjaan Umum Nomor

10/KPTS/2000 tentang Ketentuan

Teknis Pengamanan terhadap

Bahaya Kebakaran pada Bangunan

Gedung dan Lingkungan;

4. Keputusan Menteri Negara

Pekerjaan Umum Nomor

11/KPTS/2000 tentang Ketentuan

Teknis Manajemen

Penanggulangan Kebakaran di

Perkotaan;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 29/PRT/M/2006

tentang Pedoman Persyaratan

Teknis Bangunan Gedung;



tentang Pedoman Teknis

Aksesibilitas dan Fasilitas pada

Bangunan Gedung dan

Lingkungan;



tentang Pedoman Umum

Penyusunan RTBL;

8. Peraturan daerah setempat tentang

bangunan gedung; serta

9. Standar teknis dan pedoman teknis

yang dipersyaratkan.

Persyaratan teknis bangunan gedung

negara harus dengan lengkap dan jelas

tertuang pada Rencana Kerja dan

Syarat-syarat (RKS) dalam dokumen

perencanaan. Secara garis besar,

persyaratan teknis bangunan gedung

negara adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Tata Bangunan dan

Lingkungan Persyaratan tata

bangunan dan lingkungan

bangunan gedung negara meliputi

ketentuan-ketentuan yang harus

dipenuhi dalam pembangunan

bangunan gedung negara dari segi

tata bangunan dan lingkungannya.

Hal ini meliputi syarat peruntukan

dan intensitas bangunan gedung,

arsitektur bangunan gedung,

ketinggian maksimum bangunan,



kelengkapan sarana dan prasarana

bangunan, keselamatan dan

kesehatan kerja (K3), dan

persyaratan pengendalian dampak

lingkungan sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) dan/atau Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan

(RTBL) Kabupaten/Kota atau

Peraturan Daerah tentang

Bangunan Gedung

Kabupaten/Kota yang

bersangkutan.

2. Persyaratan Bahan Bangunan

Bahan bangunan untuk bangunan

gedung negara harus memenuhi

persyaratan dari Standar Nasional

Indonesia (SNI), diupayakan

menggunakan bahan bangunan

setempat/produksi dalam negeri,

termasuk bahan bangunan sebagai

bagian dari komponen bangunan

sistem fabrikasi.

3. Persyaratan Struktur Bangunan.

Struktur bangunan gedung negara

harus memenuhi persyaratan

keselamatan (safety) dan kelayanan

(serviceability) serta SNI

konstruksi bangunan gedung, yang

dibuktikan dengan analisis struktur

sesuai ketentuan.

4. Persyaratan Utilitas Bangunan.

Utilitas yang berada di dalam dan

di luar bangunan gedung negara

harus memenuhi persyaratan dari

SNI. Persyaratan ini dari sisi

kualitas air minum, metode

pembuangan air kotor, limbah dan

sampah, pembuatan saluran air

hujan, sarana pencegahan dan

penanggulangan bahaya

kebakaran, instalasi listrik,

penerangan dan pencahayaan,

penghawaan dan pengkondisian

udara, sarana transportasi dalam

bangunan gedung, sarana

komunikasi, sistem

penangkal/proteksi petir, instalasi

gas, kebisingan dan getaran,

sampai dengan aksesibilitas dan

fasilitas bagi penyandang cacat dan

yang berkebutuhan khusus.

5. Persyaratan Sarana Penyelamatan.

Setiap bangunan gedung negara

wajib memiliki kelengkapan sarana

penyelamatan dari bencana atau

keadaan darurat dengan memenuhi

persyaratan standar sarana

penyelamatan bangunan sesuai SNI

yang dipersyaratkan. Spesifikasi

teknis sarana penyelamatan

bangunan gedung negara meliputi

ketentuan-ketentuan: tangga

darurat, pintu darurat, pencahayaan

darurat dan tanda penunjuk arah

EXIT, koridor/selasar, sistem

peringatan bahaya, dan fasilitas

penyelamatan.

Sesuai peraturan menteri pekerjaan

umum dan perumahan rakyat bahwa

seluruh anggaran yang bersumber dari

APBD dan APBN perlu pendampingan

teknis yang berasal dari unsur

kementerian PUPR maka dalam

pembuatan Rencana anggaran biaya

harus juga mendapat persetujuan dari

team teknis kementrian PUPR.

Dipertegas lagi lewat Permen No. 22

Tahun 2018 Tentang Pembangunan

gedung Negara bahwa team teknis

memberi informasi/rujukan kepada

konsultan perencana tentang standar,

pedoman teknis yang berlaku untuk



perencanaan. Kerangka di atas bisa

digambarkan bagan alur pembuatan

RAB dari penyedia jasa perencanaan

dan monitoring dari team teknis

kementerian PUPR seperti dibawah ini.

II.5. Pelaksanaan Kontraktor

Dalam proses penawaran lelang

konstruksi, penawaran kontraktor

meliputi 3 (tiga) hal yaitu administrasi,

teknis dan biaya. Namun bahasan

dalam tulisan ini mengutamakan

mengenai penawaran biaya, dimana

estimasi biaya pada kontraktor berbeda

dengan estimasi perencana. Estimasi

kontraktor merupakan estimasi detail,

yaitu estimasi setelah mengetahui

desain dari konsultan perencana

(bestek dan gambar bestek), estimasi

dibuat lebih terperinci, detail dan teliti

karena sudah melakukan penghitungan

dari segala kemungkinan (melihat

medan, mempertimbangkan metode

pelaksanaan, mempunyai stok bahan-

bahan tertentu). Estimasi kontraktor

mencakup banyak hal yang meliputi

bermacam maksud dan kepentingan

bagi berbagai strata manajemen dalam

organisasi. Pemilik menggunakannya

sebagai alat bantu dalam hal

menentukan biaya investasi modal

yang harus ditanam. Estimasi biaya

adalah perhitungan kebutuhan biaya

yang diperlukan untuk menyelesaikan

suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai

dengan persyaratan atau kontrak.

Secara umum estimasi dapat dibagi

dalam 4 (empat) jenis , yaitu:

1. Estimasi kasar. Estimasi ini

dibutuhkan oleh pemilik untuk

memutuskan akanmelaksanakan

ide membangun proyek atau tidak.

Biasanya dalam hal ini, pemilik

dibantu dengan studi kelayakan.

2. Estimasi pendahuluan oleh

konsultan perencana. Estimasi ini

dilakukan setelah desain selesai

dibuat oleh konsultan

perencana.Estimasi ini lebih teliti

daripada estimasi yang

sebelumnya, sebab sudah ada

gambar dan RKS.

3. Estimasi detail oleh kontraktor.

Kontraktor membuat estimasi

setelah melihat desain dari

konsultan perencana (bestek dan

gambar bestek), estimasi ini dibuat

lebih terperinci detail dan teliti

dengan memperhitungkan segala

kemungkinan (melihat medan,

mempertimbangkan metode

pelaksanaan, mempunyai stok

bahan-bahan tertentu).

4. Biaya sesungguhnya setelah

proyek selesai. Bagi pemilik

sebetulnya fixed price yang

tercantum dalam kontrak



adalah yang terakhir, kecuali

dalam pelaksanaan terjadi

pekerjaan tambah dan kurang.

Bagi kontraktor nilai tersebut

adalah penerimaan yang fixed,

sedangkan pengeluaran yang

sesungguhnya (real cost) yaitu

segala yang dikeluarkan untuk

menyelesaikan proyek tersebut.

Besarnya real cost tersebut

hanya diketahui oleh kontraktor

sendiri.

Estimasi biaya kontraktor mencakup

analisis perhitungan dari lima unsur

utamanya, yaitu:

1. Biaya Material. Analisis meliputi

perhitungan seluruh kebutuhan

volume dan biaya material yang

digunakan untuk setiap komponen

bangunan,baik material pokok

maupun penunjang.

2. Biaya Tenaga Kerja. Estimasi

komponen tenaga kerja merupakan

aspek paling sulit dari keseluruhan

analisis biaya konstruksi. Banyak

sekali faktor berpengaruh yang

harus diperhitungkan antara lain

kondisi tempat kerja, ketrampilan,

lama waktu kerja, produktivitas

dan indeks biaya hidup setempat

3. Biaya Peralatan. Estimasi biaya

peralatan termasuk pembelian atau

sewa, mobilisasi, memasang,

membongkar dan pengoperasian

selama konstruksi berlangsung.

Karena menyangkut pembiayaan

mahal, maka untuk memilih

sesuatu peralatan harus dilihat

kebutuhan sebenarnya berdasarkan

kemampuannya, kapasitas, cara

operasi dan spesifikasi teknis

lainnya.

4. Biaya Tidak Langsung. Biaya tidak

langsung dibagi dua golongan yaitu

biaya umum (overhead) dan biaya

proyek. Pengelompokkan sebagai

biaya umum meliputi: sewa kantor,

gaji personil tetap kantor pusat dan

lapangan, telepon dan lainnya.

Sedangkan yang dikelompokkan

sebagai biaya proyek

pengeluarannya dapat dibebankan

pada proyek tetapi tidak

dimasukkan pada biaya material,

upah kerja atau peralatan.

5. Keuntungan Perusahaan. Nilai

keuntungan yang di dapat ole

perusahaan dinyatakan sebagai

persentase dari seluruh jumlah

pembiayaan.

Perbedaan estimasi perencana dengan

kontraktor adalah berada pada basic

data, perencana data koefisien upah

dan bahan berdasarkan lampiran

Permen PUPR dan turunannya dan

harga mengambil dari daftar harga atau

jurnal yang diterbitkan oleh pemerintah

daerah setempat. Sedangkan untuk

estimasi kontraktor koefisien bahan

dan upah berdasarkan metode

pelaksanaan yang akan diterapkan di

lapangan. Sedangkan untuk harga

bahan didapat dari survey lapangan dan

hasil evaluasi suplyer. Penawaran

kontraktor didalamnya termasuk

pengeluaran yang non materiil seperti

overhead, PPh dan keuntungan

sehingga koefisien yang ada pada

penawaran sifatnya tidak riil tetapi

sudah di markup.

III. Teknik Pengolahan Data

Analisis data menggunakan metode

analitis yaitu data yang sudah ada

diolah sedemikian rupa sehingga



menghasilkan hasil akhir yang dapat

disimpulkan. Penelitian dengan judul

“Kajian Komponen Pekerjaan

Bangunan Gedung Negara (Studi

Kasus Pembangunan Perpustakaan

Universitas Negeri Surakarta)” akan

meneliti hasil perencanaan dan hasil

pelaksanaan apakah telah sesuai

dengan standart permen No.

45/PRT/M/2017 atau terjadi

penyimpangan.

Analisis yang kedua dengan

menggunakan metode komparatif yaitu

metode yang bersifat membandingkan.

Pada penelitian ini variabelnya masih

mandiri tetapi untuk sampel yang lebih

dari satu atau dalam waktu yang

berbeda. Pada tahap analisis dilakukan

dengan memproses data kuesioner

sehingga diketahui seberapa jauh

pengaplikasian Permen PUPR Nomor

45/PRT/M/2017 dikalangan perencana

konstruksi dan pelaksana konstruksi

bangunan negara.

KUESIONER PENELITIAN

KAJIAN KOMPONEN

BANGUNAN GEDUNG NEGARA

A. Identitas Responden

1. Nama email :

............................................

........................

B. Pengetahuan tentang

Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia

Nomor 45/PRT/M/2017 dan

22/PRT/M/2018

1. Dalam Organisasi pengadaan tahun

2013 - 2015 Bapak/Ibu menempati

posisi :……………….

2. Dalam Organisasi pengadaan tahun

2019 - 2020 Bapak/Ibu menempati

posisi :……………….

3. Apa yang Bapak/Ibu tau mengenai

permen PUPR no 45/PRT/M/2007

atau permen PUPR no

22/PRT/M/2018 atau

perubahannya ?....................

4. Apakah Bapak/Ibu dalam satu

tahun menangani lebih dari satu

paket pekerjaan Bangunan gedung

negara ?

o Ya

o Tidak

5. Apakah Bapak/Ibu bekerja

berpedoman dengan aturan

pemerintah yang mengatur tentang

pembangunan Bangunan Negara?

o Ya

o Tidak

6. Apakah anda mengetahui peraturan

mengenai proporsi komponen

pekerjaan bangunan gedung Negara

?

o Ya

o Tidak

7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui

Permen PUPR no 45/PRT/M/2007

atau Permen PUPR no

22/PRT/M/2018 tentang


Negara?

o Ya

o Tidak

8. Apakah Anda mengetahui

perubahan Permen PUPR nomor

45/PRT/M/2007 menjadi Permen

PUPR nomor 22/PRT/M/2018

tentang Pembangunan Bangunan

Gedung Negara?

o Ya

o Tidak



9. Apakah Bapak/Ibu sudah

memahami point-point perubahan

dalam Permen PUPR nomor

22/PRT/M/2018 tentang


Negara?

o Ya

o Tidak

10. Apakah Bapak/Ibu sudah

menggunakan tentang


Negara dalam perencanaan?

o Ya

o Tidak

Dilakukan pula analisis terhadap data

RAB perencanaan Perpustakaan UNS

Surakarta dengan mengelompokkan

sesuai kelompok yang terdapat pada

permen. Kemudian dimasukkan

kedalam grafik yang sesuai dengan

standar permen PUPR.

Tabel III.2. Tabel komponen pekerjaan

pada hasil perencanaan

RAB pelaksanaan Pembangunan

Perpustakaan UNS Surakarta juga

dikelompokkan sesuai kelompok yang

terdapat pada permen yang sedang

berlaku. Kemudian dibuat grafik dan

dimasukkan kedalam grafik yang

sesuai dengan standar permen PUPR.

Tabel III.3. Tabel komponen pekerjaan

pada hasil penawaran kontraktor



IV. Studi Kasus Pembangunan

Perpustakaan UNS Surakarta

Gambaran Umum Proyek

Pembangunan perpustakaan UNS

Surakarta merupakan proyek yang

dibiayai dari anggaran pendapatan

belanja negara sehingga merupakan

bangunan gedung negara. Dibangun

dalam II tahap dimana tahap I

mengerjakan pekerjaan pondasi,

struktur lantai basement 1 sampai

dengan lantai 7 serta pekerjaan atap.

Sedangkan untuk tahap II

menyelesaikan pekerjaan finishing dari

lantai basement 1 sampai dengan lantai

atap, pekerjaan mekanikal dan

elektrikal serta bangunan powerhouse.

Pemilihan proyek pembangunan

perpustakaan UNS Surakarta karena

dibangun tahun 2014 dan 2015 yaitu

dimana 3 tahun setelah dibangun

terjadi perubahan peraturan menteri

pekerjaan umum dari permen PU no

45/PRT/M/2007 menjadi permen PU

no 22/PRT/M/2018 yaitu peraturan

menteri yang mengatur tentang

pembangunan gedung negara. Permen

PU no 45/PRT/M/2007 direvisi

menjadi permen PU no

22/PRT/M/2018 karena Permen PU no

45/PRT/M/2007 belum mengcaver

perkembangan teknologi bahan dan

perkembangan kota di negara republik

Indonesia.

Karena itulah penulis memilih proyek

pembangunan perpustakaan UNS

Surakarta sebagai sample apakah pada

proyek tersebut telah memakai bahan

bahan dengan teknologi terbaru sesuai

dengan permen 22/PRT/M/2018. Data

proyek pembangunan perpustakaan

UNS Surakarta adalah sebagai berikut :



Lokasi bangunan

IV. 2 Pembahasan

IV.2.1 Persyaratan Teknis

Pembangunan Gedung Negara

Setiap pembangunan gedung negara

harus memenuhi persyaratan teknis


negara . Persyaratan teknis


negara adalah ketentuan mengenai

persyaratan tata bangunan dan

persyaratan keandalan bangunan

gedung yang bertujuan untuk

terselenggaranya fungsi bangunan

gedung yang selamat, sehat, nyaman,

dan memberikan kemudahan bagi

penghuni dan/atau pengguna bangunan

gedung, serta efisien, serasi, dan

selaras dengan lingkungannya. Dalam

penelitian ini data bahan diambil dari

laporan akhir perencanaan yang telah

di sampaikan konsultan perencana

yaitu PT Yodya Karya (persero)

Cabang Utama semarang kepada

Pejabat Komitmen pembangunan

perpustakaan UNS Surakarta. Data

memuat seluruh bahan bahan utama

yang dijadikan spesifikasi teknis

sebagai dasar pelelangan

pembangunan. Evaluasi dilakukan

dengan membandingkan standart

perencanaan yang dilakukan PT Yodya

Karya (persero) Cabang Utama

Semarang dengan spesifikasi teknis

bangunan gedung pemerintah yang

berlaku pada tahun yang bersamaan

yaitu lampiran permen PU no

45/PRT/M/2007. Sesuai permen PU

no 45/PRT/M/2007 bahwa

perpustakaan UNS Surakarta

merupakan gedung pendidikan tinggi

dengan lebih dari 2 lantai dan luas lebih

dari 500M2 sehingga dikategorikan

sebagai bangunan tidak sederhana.

1. Persyaratan tata bangunan dan

lingkungan

2. Persyaratan bahan bangunan

3. Persyaratan struktur bangunan

4. Persyaratan utilitas dan prasaran

dan sarana dalam bangunan

5. Persyaratan sarana keselamatan



Metode penyusunan rencana

anggaran biaya

Penyusunan rencana anggaran biaya

pada pembangunan perpustakaan UNS

Surakarta menggunakan metode WBS

(work breakdown struktur) dimana

biaya dikelompokkan menjadi 4

kelompok besar pada derajat 1 (satu)

yaitu :

1. Pekerjaan persiapan

2. pekerjaan struktur

3. pekerjaan arsitektur

4. pekerjaan Mekanikal & Elektrikal.

Gambar IV.4. Rab perencanaan

Gambar IV.5. Gambar sub rab struktur

perencanaan

Gambar IV.6. Gambar sub rab

arsitektur perencanaan

Gambar IV.7. Gambar sub rab

mekanikal&elektrikal perencanaan

Ada beberapa kaidah yang berbeda dari

hasil perencanaan PT Yodya Karya

(persero) Cabang Utama semarang

untuk pendefinisian pekerjaan terhadap

permen PU no 45/PRT/M/2007

sehingga perlu diselaraskan dalam

pengelompokan pekerjaan sesuai

kaidah dalam permen 45/PRT/M/2007

seperti :

A. Pekerjaan Standar

1. Pekerjaan pondasi meliputi seluruh

pekerjaan dibawah lantai basement.

Pada pembangunan perpustakaan



ini meliputi pondasi sumuran,

pondasi borpile, pile cap dan sloof

2. Pekerjaan struktur meliputi

pekerjaan struktur dari basement

sampai balok cincin (ring balok)

dibawah struktur atap dan atau

dibawah balok atap jika atapnya

terbuat dari beton. Pada

pembangunan perpustakaan ini

meliputi kolom, balok, plat dan

struktur tangga.

3. Pekerjaan lantai meliputi pekerjaan

yang melapisi lantai dari doop off,

lobby, ruang kerja, pelataran,

pelapis tangga, plin lantai.Pada


meliputi pasang keramik,

homogenius tile, batu alam roof

garden dan drop off

4. Pekerjaan dinding meliputi

pekerjaan dinding, partisi, pintu

dan jendela. Pada pembangunan

perpustakaan ini meliputi

pekerjaan dinding bata ringan,

pekerjaan partisi gypsum, pintu

jendela almunium,

5. Pekerjaan Plafond meliputi

pekerjaan penutup plafond, list

keliling, droup ceiling. Pada


meliputi penutup plafond gypsum.

6. Pekerjaan atap meliputi balok dan

lantai atap beton termasuk finishing

penyelesaian atap dan atau

konstruksi atap termasuk penutup

dan asesorice atap. Pada


meliputi Konstruksi baja WF anti

karat, penutup atap genteng metal

warna berpasir, penutup kaca

tempert 12mm dan penutup atap

konstruksi beton berikut pelapis

waterproofingnya

7. Utilitas meliputi semua jaringan

utilitas yang menyangkut

kepentingan masyarakat banyak

yang mempunyai sifat pelayanan

lokal maupun wilayah di luar

bangunan pelengkap dan

perlengkapan jalan, antara lain

jaringan listrik, jaringan telkom,

jaringan air bersih, jaringan

distribusi gas dan bahan bakar

lainnya, jaringan sanitasi, dan

sejenisnya tetapi yang diluar non

standart. Pada pembangunan


aksesorise toilet seperti, kloset,

urinoir, wastafel,floordrain,

jetspray, kitchenzink dll. Pemipaan

air panas , air dingin, pipa vent,

pipa kotor dll.

8. Finishing meliputi pekerjaan

penyelesaian bangunan selain

pekerjaan diatas atau yang melekat

pada bangunan untuk

memperindah dan melengkapi

fungsi bangunan. Pada


meliputi pengecatan dinding,

pekerjaan dinding marmer ,

pekerjaan fasade bangunan,

pekerjaan railing tangga.

B. Pekerjaan Non Standart

1. Alat Pengkondisian Udara meliputi

pekerjaan instalasi tata udara/ AC

dan Exhause fan.

2. Elevator/Escalator

3. Tata Suara (Sound System)

4. Telepon dan PABX,

5. Instalasi IT (Informasi &

Teknologi) meliputi pekerjaan



instalasi kabel data komputer,

instalasi CCTV

6. Elektrikal (termasuk genset)

meliputi penyambungan daya PLN,

pengadaan genset, instalasi

penerangan, instalasi stop kontak ,

panel.

7. Sistem Proteksi Kebakaran

meliputi pekerjaan fire alarm,

instalasi hidrand & springkler,

pengadaan appar.

8. Sistem Penangkal Petir Khusus

9. Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL),

10. Interior (termasuk furniture),

11. Gas Pembakaran Gas Medis

12. Pencegahan Bahaya Rayap

13. Pondasi dalam Fasilitas

penyandang cacat & kebutuhan

khusus

14. Sarana/Prasarana Lingkungan

15. Pekerjaan basemen meliputi

pekerjaan diatas pondasi sampai

dengan dibawah balok lantai

dasar/lantai 1. Pada pembangunan

perpustakaan ini meliputi struktur

lantai basement dinding basement

dan penyelesaiaan arsitektur

basement dan M&E basement.

16. Peningkatan Mutu adalah

pekerjaan peningkatan penampilan

arsitektur dan peningkatan struktur

terhadap aspek keselamatan

bangunan. Dalam pembangunan


pekerjaan fasade, pemasangan

granit dinding lift, perubahan lantai

keramik menjadi homogenius tile,

bata merah berubah menjadi bata

ringan, rangka usuk dan reng dari

kayu menjadi baja ringan, atap

genteng keramik berubah menjadi

kaca tempered.

Metode konversi dari WBS

perencanaan menjadi WBS permen PU

no 45/PRT/M/2007.

Untuk pekerjaan persiapan tetap tidak

dikonversi kedalam item pekerjaan

karena persiapan adalah pekerjaan

yang mendukung seluruh kegiatan jadi

tetap mejadi satu item pekerjaan .

Pekerjaan struktur yang terdiri dari 11

pekerjaan dikonvesi menjadi 3

pekerjaan sesuai WBS permen yaitu

menjadi :

1. Struktur bawah menjadi pekerjaan

pondasi.

2. Struktur lantai basement s/d

struktur lantai 7 menjadi pekerjaan

struktur.

3. Struktur atap dan pekerjaan lainnya

menjadi pekerjaan atap.

Gambar IV.8. Gambar rab struktur

perencanaan konversi

Pekerjaan arsitektur yang terdiri dari 11



menjadi :



Sedang untuk pekerjaan Mekanikal dan

Elektrikal yang terdiri dari 12



menjadi

Secara keseluruhan dari hasil

perencanaan pembangunan

perpustakaan masing masing sub

bagian dikonversi sesuai WBS permen

menjadi sebagai berikut :



Gambar IV.11. Gambar konversi rekap

rab perencanaan

Dari WBS sub bagian kemudian di

gabungkan sub bagian yang sama

menjadi item pekerjaan sesuai standart

WBS permen no 45/PRT/M/2007 :

Gambar IV.12. Gambar konversi rab

perencanaan

Setelah WBS sama baru bisa dibuatkan

prosentase pekerjaan untuk

dibandingkan kemudian dievaluasi

tingkat kesesuaian atau penyimpangan

dengan standart yang berada dalam

daftar permen pu no 45/PRT/M/2007

Gambar IV.13. Gambar hasil

prosentase perencanaan

Analisa komparatif dilakukan dengan

cara memasukkan komponen

prosentase item pekerjaan kedalam

posisi tabel.

Tabel IV.1 Tabel komposisi pekerjaan

standart hasil perencanaan

Komposisi pekerjaan standart tidak ada

perubahan antara permen no

45/PRT/M/2007 dan permen no



22/PRT/M/2018. Dan hasil

perbandingan diatas dari 8 item

pekerjaan utama pada pekerjaan

standart terdapat 3 item pekerjaan

komposisi proporsi berada dibawah

standart permen yang berlaku yaitu :

1. Pekerjaan Plafond dengan

prosentase 2.41% sementara

standart permen PU adalah 6 s/d 8

persen.

2. Pekerjaan Utilitas dengan



persen.

3. Pekerjaan Finishing dengan


standart permen PU adalah 10 s/d

15 persen.

Pekerjaan plafond dan utilitas

prosentasi terpaut jauh yaitu +/- hanya

50% dari yang standart yang berlaku

sedang pekerjaan finishing meskipun

dibawah hanya 10% perbedaannnya.

Pada pekerjaan standart terdapat 3 item

pekerjaan komposisi proporsi berada

dalam koridor standart permen yang

berlaku yaitu :

1. Pekerjaan pondasi dengan



persen.

2. Pekerjaan lantai dengan prosentase

8.29% sementara standart permen

PU adalah 5 s/d 10 persen.

3. Pekerjaan dinding dengan



persen.

Dan ada 2 (dua) pekerjaan yang diatas

standart yang berlaku yaitu :

1. Pekerjaan struktur dengan



35 persen.

2. Pekerjaan atap dengan prosentase

11.51% sementara standart

permen PU adalah 8 s/d 10

persen.

Pada pekerjaan struktur perbedaannya

cukup siknifikan yaitu 14,3% dari

maximal 35% jadi lebih dari 40%

selisihnya

Tabel IV.2 Tabel komposisi pekerjaan

non standart hasil perencanaan

Komposisi pada pekerjaan non standart

terdapat 10 pekerjaan yang

komposisinya berubah dalam

perubahan permen dari no

45/PRT/M/2007 ke no

22/PRT/M/2018 yaitu : Pengkondisian

udara, Elevator, Tata suara, Telepon

dan PABX, Instalasi IT, Elektrikal,



Sistem penangkal petir, Instalasi

pengolahan air limbah, Fasilitas

penyandang cacat dan Peningkatan

mutu. Dan terdapat 7 pekerjaan yang

tetap yaitu : Sistem proteksi kebakaran,

Interior, Gas pembakaran, gas medis,

pencegahan anti rayap, pondasi dalam

dan sarana prasarana lingkungan. Dan

terdapat 5 item pekerjaan baru yang

belum diatur dalam permen no

45/PRT/M/2007 yaitu : Komposisi

basement, IMB (ijin mendirikan

bangunan), penyiapan dan pematangan

lahan, greend building dan

penyambungan utilitas. Dari analisa

komparatif hasil perencanaan didapat

data 11 pekerjaan dibawah standart

permen no 45/PRT/M/2007 anatara

lain sebagai berikut :

1. Pekerjaan plafond didapat hasil

2,41%

2. Pekerjaan utilitas didapat hasil

2,46%

3. Pekerjaan finishing didapat hasil

9,09%

4. Pekerjaan alat pengkondisian udara

didapat hasil 7,25% .

5. Pekerjaan elevator didapat hasil

4.35% .

6. Pekerjaan tata suara didapat hasil

0.53% .

7. Pekerjaan Telepon dan PABX

didapat hasil 0.43%.

8. Pekerjaan Instalasi IT didapat hasil

0.9%

9. Pekerjaan proteksi kebakaran

didapat hasil 5.97%

10. Pekerjaan penangkal petir didapat

hasil 0.11%.

11. Pekerjaan peningkatan mutu

didapat hasil 7.45%

Terdapat 1 (satu) pekerjaan yang sesuai

dengan standart permen no

45/PRT/M/2007 yaitu Pekerjaan

Elektrikal dengan hasil 12.27%.

Dan terdapat 2 (dua) item pekerjaan

yang belum diatur dalam permen no

45/PRT/M/2007 yaitu komposisi

pekerjaan basement dan pengurusan

IMB (ijin mendirikan bangunan).

Komposisi hasil perencanaan

perpustakaan UNS Surakarta ini lebih

mendekati pada proporsi komposisi

permen 22/PRT/M/2018 meskipun ada

juga yang timpangnya terlalu jauh

seperti pekerjaan elevator yang didapat

hasil 4.35% dari 7% yang

distandartkan dan pekerjaan Instalasi

IT yang didapat hasil 0.9% dari

minimal 6% dari standart.

Metode konversi dari WBS

pelaksanaan menjadi WBS permen

PU no 45/PRT/M/2007.

Untuk konversi rencana anggaran

biaya kontraktor dilakukan 2 tahap,

karena pelaksanaan dilaksanakan 2

tahun anggaran yaitu tahun 2014 dan

2015. Untuk tahap I tahun 2014 dibagi

menjadi 4 kelompok besar yaitu :

1. Persiapan

2. Pekerjan Struktur,

3. Bangunan penunjang dan

4. Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal



Gambar IV.14. Gambar rab

pelaksanaan tahap I

Pada pekerjaan struktur poin II.11

pada pekerjaan lain lain terdapat

pekerjaan dinding dan pekerjaan

Utiltas sehingga jika dikonversikan

kedalam WBS sesuai permen PU

sebagai berikut :

sementara untuk pekerjaan mekanikal

elektrikal sub bagian dibawahnya

dibagi menjadi 5 sub bagian yaitu :

1. Pekerjaan Listrik, Pekerjaan

2. Penyalur petir,

3. Pekerjaan instalasi air bersih,

4. Pekerjaan pembuangan air hujan

dan

5. Pekerjaan instalasi Hidran

Gambar IV.16. Gambar sub rab M&E

tahap I

Jadi pelaksanaan tahun anggaran 2014

jika dikonversikan ke permen menjadi

sebagai berikut :

Pekerjaan tahap II lebih dominan pada

pekerjaan Arsitektur dan Mekaikal

Elektrikal. Rekapitulasi pekerjaan tahun

anggaran 2015 adalah sebagai berikut :



Untuk struktur terbagi menjadi 4 sub

struktur pada derajat 2 yaitu :

1. Pekerjaan pondasi

2. Pekerjaan Struktur

3. Pekerjaan atap

4. Pekerjaan Sarana dan prasarana

Untuk pekerjaan struktur sudah bisa

masuk kedalam konversi standart

permen karena item pekerjaan sudah

ada pada daftar WBS permen.

Pekerjaan arsitektur dibagi lagi menjadi

11 kelompok pada derajat 2 (dua) yaitu

1. Pekerjaan Arsitektur lantai basement

2. Pekerjaan Arsitektur lantai 1







9. Pekerjaan Arsitektur Ruang lift

10. Pekerjaan Penutup atap

11. Pekerjaan Fasade luar

12. Pekerjaan renovasi bangunan lama

Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal

dibagi menjadi 12 sub item pada derajat

2 yaitu

1. Mekanikal & Elektrikal lantai

basement

2. Mekanikal & Elektrikal lantai 1







9. Mekanikal & Elektrikal lantai atap

10. Pressurrized Fan

11. Elevator

12. Test sistem M&E

Pekerjaan arsitektur yang terdiri dari 12



menjadi :



Secara keseluruhan pekerjaan tahap II

dikonversi sesuai WBS permen adalah

sebagai berikut

Setelah WBS sama baru bisa dibuatkan

prosentase pekerjaan untuk

dibandingkan kemudian dievaluasi

tingkat kesesuaian atau penyimpangan

dengan standart yang berada dalam

daftar permen pu no 45/PRT/M/2007



Analisa komparatif dilakukan dengan

cara memasukkan komponen prosentase

item pekerjaan kedalam posisi tabel.:

Komposisi pekerjaan standart tidak ada

perubahan antara permen no

45/PRT/M/2007 dan permen no

22/PRT/M/2018. Dan hasil

perbandingan diatas dari 8 item

pekerjaan utama pada pekerjaan

standart terdapat 2 item pekerjaan

komposisi proporsi berada dibawah

standart permen yang berlaku yaitu :

1. Pekerjaan Plafond dengan



persen.

2. Pekerjaan Utilitas dengan



persen.

Pekerjaan plafond dan utilitas prosentasi

terpaut jauh yaitu +/- hanya 50% dari

yang standart yang berlaku sedang

pekerjaan finishing meskipun dibawah

hanya 10% perbedaannnya.

Pada pekerjaan standart terdapat 4 item

pekerjaan komposisi proporsi berada

dalam koridor standart permen yang

berlaku yaitu :

1. Pekerjaan pondasi dengan



persen.

2. Pekerjaan lantai dengan prosentase



3. Pekerjaan dinding dengan



persen.

4. Pekerjaan finishing dengan



15 persen.

Dan ada 2 (dua) pekerjaan yang diatas

standart yang berlaku yaitu :

1. Pekerjaan struktur dengan





35 persen.

2. Pekerjaan atap dengan prosentase



Dari analisa komparatif hasil

pelaksanaan didapat data 8 pekerjaan

dibawah standart permen no

45/PRT/M/2007 dan no

22/PRT/M/2018 anatara lain sebagai

berikut :

1. Pekerjaan alat pengkondisian udara

didapat hasil 5.22% .

2. Pekerjaan elevator didapat hasil

6.03% .

3. Pekerjaan tata suara didapat hasil

0.43% .

4. Pekerjaan Telepon dan PABX

didapat hasil 0.35%.

5. Pekerjaan Instalasi IT didapat hasil

0.74%

6. Pekerjaan penangkal petir didapat

hasil 0.16%.

7. Pekerjaan peningkatan mutu

didapat hasil 7.45%

Terdapat 2 (dua) pekerjaan yang sesuai

dengan standart permen no

45/PRT/M/2007 dan no

22/PRT/M/2018 yaitu

1. Pekerjaan Sistem proteksi

kebakaran dengan hasil 8,65%

2. Sarana prasarana lingkungan

dengan hasil 3.20%.

Dan terdapat 2 (dua) item pekerjaan

yang belum diatur dalam permen no

45/PRT/M/2007 yaitu komposisi

pekerjaan basement dan pengurusan

IMB (ijin mendirikan bangunan).

Komposisi hasil pelaksanaan

perpustakaan UNS Surakarta ini lebih

mendekati pada proporsi komposisi

permen 22/PRT/M/2018 meskipun ada

juga yang timpangnya terlalu jauh

seperti pekerjaan Instalasi IT yang

didapat hasil 0.74% dari minimal 6%

dari standart.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian mengenai

komposisi pekerjaan pembangunan



perpustakaan UNS Surakarta ini

dapat penulis simpulkan sebagai

berikut : Persyaratan teknis

bangunan.

a. Dalam persyaratan tata

bangunan dan lingkungan tidak

menghitung tentang intensitas

bangunan sebagai kawasan

yang berada dalam komplek

kampus.

b. Persyaratan bahan bangunan

telah memakai bahan bahan

yang belum distandartkan

dalam permen PU no

45/PRT/M/2007. Antara lain :

bata ringan, homogenius

tile, atap kaca tempred,

alumunium composite panel,

batu granite dinding dan kasau

sertareng dari baja ringan. Dan

tidak ada pengajuan usulan

biaya ke dinas teknis terkait,

hanya berdasarkan analisa

berdasarkan harga pasar.

c. Persyaratan utilitas telah

terencana dengan baik, baik

utilitas pencegahan bahaya

kebakaran, transportasi, dan

fasilitas lingkungan.

d. Komponen pekerjaan pada

perencanaan perpustakaan

banyak terjadi penyimpangan

baik terlalu rendah maupun

lebih tinggi dari standart yang

disyaratkan.

2. Besaran penyimpangan komponen

pekerjaan adalah :

a. Proporsi komponen pekerjan

sesuai adalah 4 item = 23.5

b. Proporsi komponen pekerjan

tidak sesuai adalah 17 item =

76.5%

3. Hasil komponen pekerjaan

perencanaan perpustakaan

dibandingkan proporsi yang tertera

pada permen no 45/PRT/M/2007

adalah :

a. Sesuai proporsi 4 pekerjaan.

b. Tidak sesuai proporsi 13

pekerjaan jika dibandingkan

proporsi yang tertera pada

permen no 22/PRT/M/2018

1) Sesuai proporsi 8

pekerjaan. Tidak sesuai

proporsi 11 pekerjaan

2) Sehingga bisa disimpulkan

bahwa proporsi komponen

pekerjaan pada

pembangunan

perpustakaan UNS

Surakarta lebih dekat

dengan proporsi yang

tertera pada permen no

22/PRT/M/2018

4. Adalah tepat permen

45/PRT/M/2007 dilakukan revisi

menjadi permen no

22/PRT/M/2018 untuk

memasukkan produk produk hasil

dari perkembangan teknologi yang

menghasilkan produk yang lebih

efisien dan lebih bermutu .

V.2. Saran – saran

1. Hasil penelitian menunjukkan

proporsi komponen pekerjaan yang

menyimpang terlalu besar perlu

evaluasi, evaluasi bisa mengenai

komponennya atau jenis

bangunan gedungnya lebih

diperinci agar dikelompokkan

gedung yang sejenis.

2. Bagi penyedia jasa konstruksi agar

lebih tertib administrasi, karena



pada penelitian pembangunan

perpustakaan terdapat material

yang diluar standart tetapi tidak ada

persetujuan atau ijin dari dinas

teknis terkait,

3. Bagi penyedia jasa konstruksi pada

penghitungan akhir agar

memperhatikan koridor yang

tertera sesuai permen yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Alisyahbana, Iskandar. (2000)

: Teknologi dan Perkembangan.

Jakarta : Yayasan Idayu

Arruan, A., Sompie, B. F., Sibi, M., dan

Pratasis, P. (2014) : Analisis

Koefisien Harga Satuan Tenaga

Kerja di Lapangan dengan

Membandingkan Analisis SNI dan

Analisis BOW pada Pembesian

dan Bekisting Kolom. Jurnal Sipil

Statik, 2(2), 81–93.

Astana, I. N. Y. (2017) : Estimasi Biaya

Konstruksi Gedung dengan Cost

Significant Model. Jurnal Riset

Rekayasa Sipil, 1(1), 7.

https://doi.org/10.20961/jrrs.v1i1.

14706

Astari, Mutiara. (2014) : Studi

Perbandingan Analisis Biaya

Pekerjaan Struktur Beton Metode

AHSP dan Penawaran Kontraktor.

Skripsi Sarjana Teknik, Institut

Pertanian Bogor, Bogor. skripsi

https://repository.ipb.ac.id/handle

/123456789/74401

Devin, R., dan Gondokusumo, O.

(2017) : Analisis Biaya

Preliminaries Proyek Bangunan

Gedung Bertingkat (Studi Pada

Perusahaan Kontraktor X). Jurnal

Muara Sains Teknologi

Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan 1

(1), 261–271.

https://doi.org/10.24912/jmstkik.v

1i1.438.

Tinjauan Modul Tehkik Penyusunan

HPS/OE

http://luk.staff.ugm.ac.id/phk/adm

/2004/PenyusunanHPS.pdf

Halim, C., Maximilian, Proboyo, B.,

dan Santoso, I. (2015) : Proporsi

Komponen Biaya Harga Bahan,

Upah dan Alat pada Proyek

Konstruksi Bangunan Tinggi.

Jurnal Dimensi Pratama Teknik

Sipil, August .

Handayani, F.S., Sugiyarto., dan

Panuwun, R.T. (2015) :

Komponen Biaya yang

Mempengaruhi Estimasi Biaya

Peningkatan Jalan Provinsi Fajar.

Jp. Teknik Sipil. https://www.e-

jurnal.com/2016/08/komponen-

biaya-yang-mempengaruhi.html

Mulyadi, L., Iskandar, T., dan Haryoto,

D. (2013) : Faktor–Faktor yang

Mempengaruhi Kegagalan Tujuan

Pembangunan Gedung Bertingkat

(Studi Kasus: Pembangunan

Rumah Susun Kaligawe Di

Semarang). Jurnal Info

Manajemen Proyek, 4(1), 1–13.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Nomor 22

https://doi.org/10.20961/jrrs.v1i1.14706

https://doi.org/10.20961/jrrs.v1i1.14706

https://doi.org/10.24912/jmstkik.v1i1.438

https://doi.org/10.24912/jmstkik.v1i1.438

http://luk.staff.ugm.ac.id/phk/adm/2004/PenyusunanHPS.pdf

http://luk.staff.ugm.ac.id/phk/adm/2004/PenyusunanHPS.pdf



Tahun 2018 tentang Pedoman

Pembangunan Gedung Negara

Sutirto, S. (2018) : Faktor Penyebab

Terjadinya Inflasi Kerugian

Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Jasa

Konstruksi. JUTEKS - Jurnal

Teknik Sipil, 2(2), 169.

https://doi.org/10.32511/juteks.v2

i2.171

Documents

KAJIAN KOMPONEN PEKERJAAN BANGUNAN GEDUNG …