LAPORAN AKHIRPENELITIAN TA 2012

KAJIAN ALTERNATIF MODEL BANTUAN BENIH DANPUPUK UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN

Oleh :Bambang Prasetyo

Prajogo U. HadiNur K. Agustin

Cut R. Adawiyah

PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIANBADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN2012

I

RINGKASAN EKSEKUTIF

Latar Belakang

1. Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah di sektor pertanian menggunakan pendekatan peningkatan produksi, produktivitas, dan luas panen. Langkah nyata yang ditempuh pemerintah adalah pemberian subsidi harga benih, bantuan langsung benih unggul (BLBU) dan subsidi harga pupuk.

2. Sejak tahun 1986, pemerintah telah memberlakukan kebijakan subsidi harga untuk benih unggul padi, jagung, dan kedelai. Pemberian subsidi harga input tersebut merupakan kebijakan penting yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk menjaga pertumbuhan produksi pangan nasional.

3. Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam sistem distribusi pupuk dan benih bersubsidi yang berkaitan ketepatan jumlah, jenis, waktu, mutu, harga, dan lokasi (6 tepat) di tingkat petani. Keadaan ini menunjukkan bahwa sistem dan kelembagaan distribusi yang ada saat ini belum efektif dalam menangani permasalahan distribusi benih unggul dan pupuk bersubsidi di lapangan.

4. Perlu dilakukan pengkajian yang lebih komprehensif terhadap model subsidi dan bantuan langsung input yang sedang berjalan dan menemukan alternatif model yang lebih sesuai dalam upaya untuk peningkatan produksi pangan. Pengertian alternatif yang dimaksud bukan mengganti secara total kebijakan yang sudah ada, namun lebih pada mencari bentuk kebijakan dan pelaksanaannya yang lebih tepat melalui perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

Tujuan Penelitian

5. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Melakukan review kebijakan subsidi pupuk, subsidi benihl dan bantuan langsung benih unggul dalam upaya peningkatan produksi pangan; (2) Mengevaluasi implementasi kebijakan subsidi pupuk, subsidi benih dan bantuan langsung benih unggul; (3) Mengkaji efektifitas subsidi pupuk dalam upaya peningkatan produksi pangan; (4) Mengkaji subsidi benih dan bantuan langsung benih unggul dalam upaya peningkatan produksi pangan dan implikasinya bagi kinerja industri perbenihan nasional; dan (5) Merumuskan penyempurnaan model subsidi pupuk dan subsidi /bantuan langsung benih unggul dalam upaya peningkatan produksi pangan.

II

Metodologi

6. Penelitian dilakukan di tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Responden terdiri dari petani produsen padi dan stakeholder lainnya. Khusus untuk perbenihan, petani responden dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (i) Penerima subsidi benih; (ii) Penerima BLBU; dan (iii) Petani non-program (tidak menerima subsidi benih dan BLBU).

7. Dalam kegiatan penelitian ini terdapat tiga kebijakan yang akan dievaluasi yaitu: (1) Kebijakan Subsidi benih; (2) Kebijakan bantuan langsung benih unggul (BLBU); dan (3) Kebijakan Subsidi pupuk. Komoditas yang dicakup dibatasi hanya padi. Dalam evaluasi dilakukan analisis secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

8. Anggaran pemerintah untuk subsidi pupuk seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan riil pupuk petani. Dengan cara demikian, maka peluang terjadinya kelangkaan pupuk dapat dicegah. Hal ini perlu ditekankan dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional, dimana tanaman pangan, utamanya padi.

9. Penetapan HET pupuk bersubsidi perlu mempertimbangkan HPP gabah karena sebagian besar pupuk bersubsidi digunakan pada pertanian padi. HPP gabah yang terus meningkat yang diikuti dengan kenaikan yang lebih cepat pada harga aktualnya, memberi kemungkinan untuk meningkatkan HET pupuk, namun persentase kenaikan HET harus lebih rendah dibanding persentase kenaikan HPP, agar petani tetap mendapatkan insentif untuk meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya padi.

10. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penebusan pupuk bersubsidi oleh petani penerima subsidi, sebaiknya masing-masing petani yang sudah terdaftar di dalam RDKK diberikan Kartu Subsidi Pupuk (KSP). Petani yang berhak menebus pupuk bersubsidi di kios Penyalur terkait hanya mereka yang mempunyai kartu KSP.

11. Subsidi harga benih sebaiknya dicabut dan biarkan produsen benih BUMN (PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani) beralih ke bisnis komersial dan bersaing dengan produsen-produsen swasta termasuk petani penangkar benih. Dengan cara ini, maka akan terjadi persaingan yang lebih sehat di dalam bisnis perbenihan nasional sehingga benih akan menjadi lebih bagus mutunya dan lebih murah harganya.

12. Masing-masing Kelompok Tani dan Petani cukup menerima bantuan benih BLBU sekali saja, kecuali jika terjadi musibah, misalnya kebanjiran, kekeringan dan serangan hama/penyakit, atau karena benih datang terlambat atau rusak. Hal ini memberikan peluang lebih besar kepada petani-petani yang belum pernah menerima bantuan benih BLBU sehingga tujuan program BLBU dapat dicapai secara maksimal dan lebih cepat.

III

13. Jika jangkauan penyebaran sudah menyebar di seluruh wilayah sentra produksi beras Indonesia, maka program BLBU sebaiknya dihentikan. Petani yang sudah faham akan pentingnya benih padi unggul bersertifikat diharapkan akan membeli benih unggul bersertifikat yang disediakan oleh berbagai pihak, baik produsen BUMN, swasta maupun petani penangkar benih padi, dengan harga yang kompetitif.

Implikasi Kebijakan

14. Kebijakan subsidi pupuk menjadi lebih efektif, maka: (a) Produsen pupuk dan kementerian terkait perlu melakukan pembinaan dan sosialiasi secara intensif kepada distributor, pengecer dan kelompok tani tentang ketentuan mengenai pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk; dan (2) Kementerian terkait, terutama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, perlu melakukan koordinasi secara intensif dalam melakukan evaluasi terhadap kelemahan sistem pendataan RDKK, penyaluran dan pengawasan.

15. Sasaran penerima subsidi pupuk bersubsidi sebaiknya tidak dibatasi pada petani yang luas garapannya 2 ha atau kurang, tetapi juga mencakup petani yang areal garapannya lebih luas lada dasarnya karena petani luas yang mempunyai kapasitas untuk memacu pertumbuhan produksi beras dan surplus produksi yang dapat dijual ke pasar (marketable surplus) dalam upaya penguatan ketahanan pangan nasional.

16. Pemerintah daerah perlu menganggarkan sebagian APBD-nya untuk membiayai kegiatan KP3 guna melaksanakan tupoksinya secara optimal. Dalam hal ini, Dinas Pertanian tingkat Kabupaten/Kota harus berani mengajukan anggaran KP3 kepada Bupati/Walikota. Tanpa anggaran yang cukup, maka berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi dalam penyaluran pupuk bersubsidi tidak akan pernah bisa diatasi dan akan selalu muncul pada tahun-tahun yang akan datang.

17. BUMN produsen benih bersubsidi sebaiknya membatasi pasarnya hanya pada pasar yang sudah jelas (captive markets), yaitu di wilayah-wilayah yang petaninya sudah fanatik terhadap benih unggul bersubsidi. Hal ini dipandang penting karena harga benih bersubsidi masih terlalu tinggi dan hanya petani-petani yang sudah maju yang mau membeli benih unggul bersubsidi.

18. BUMN perbenihan cukup berkonsentrasi dalam pengadaan benih untuk program BLBU yang kebutuhan benihnya sangat besar. Terkait dengan hal ini, maka subsidi sebaiknya diberikan kepada para penangkar benih agar mereka dapat membantu penyediaan benih, baik dalam rangka program BLBU maupun lainnya

IV