Click here to load reader

KABUPATEN TANAH BUMBU - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/DINAS...DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar BAB I

  • View
    279

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KABUPATEN TANAH BUMBU -...

Rancangan RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH BUMBU

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1

1.1 Latar belakang .................................................................................................................... 1

1.2 Landasan hukum ................................................................................................................ 2

1.3 Maksud dan tujuan ............................................................................................................ 4

1.4 Sistematika penulisan ....................................................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SOPD.. 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SOPD.. 12

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD 13

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SOPD...14

BAB III TUJUAN,SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN....................................................... 16

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..................... 14

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SOPD............... 18

BAB IVPENUTUP................ 20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Pencapaian Renstra S/d Tahun 2016

Kabupaten Tanah Bumbu

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP kabupaten Tanah Bumbu

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 BP3MD Kabupaten Tanah Bumbu

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Tanah Bumbu

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan

hidayahNya sehingga penyusunan Rencana kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 dapat

diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2017 ini didasarkan atas pelaksanaan

kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Tanah Bumbu.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP) kabupaten Tanah Bumbu yang dapat kami persembahkan, dengan

harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan

bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) kabupaten Tanah Bumbu mampu melaksanakan tugas dan pengabdian

dengan sebaik baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Tanah Bumbu, Januari 2017

Kepala Dinas,

Drs. H. Avian Noor Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19630914 199003 1 110

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan

pembangunan nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang

perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka

menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah

(kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang

(RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah

dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah

(RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan

setiap SOPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SOPD, yang

disusun dengan berpedoman kepada renstra SOPD dan mengacu kepada

RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran

pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA)

dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2017 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan,

penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku

kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan

yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja

SOPD.

Sesuai amanat tersebut maka dinas penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu (DPMPTSP) kabupaten tanah bumbu sebagai satuan

organisasi perangkat daerah (SKPD) pada tahun 2017 ini menyusun rencana

kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017. Renja SOPD merupakan

dokumen rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SOPD)

yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan rencana

kerja pemerintah daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat

yang sudah dicapai oleh SOPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kab. Tanah Bumbu tahun 2017 akan

dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan

kegiatan DPMPTSP Kab. Tanah Bumbu tahun 2017 yang telah ditetapkan

prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-

sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan

program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan rencana kerja dinas penanaman modal

daerah kab. tanah bumbu tahun 2014 adalah :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan;

2. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara;

3. UndangUndang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

5. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. UndangUndang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025;

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia nomor 4737 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar

Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang

pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di

daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016

tentang pembentukan tugas pokok dan susunan organisasi lembaga

teknis daerah kabupaten tanah bumbu;

18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2006-2025;

19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016-2020;

20. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor ..... Tahun 2017 tentang tugas

pokok fungsi dan tata kerja unsur-unsur organisasi badan penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah kabupaten tanah bumbu

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan

dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi di dinas penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam mencapai keadaan yang

diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi

untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara

optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;

2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang

akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja

organisasi;

3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di

lingkungan DPMPTSP dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk

pencapaian tujuan organisasi.

1.4 SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran

umum penyusunan rancangan Renja SOPD yang meliputi latar belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga

substansi pada babbab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun Lalu

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SOPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5.Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap

kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi SOPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD, perumusan tujuan dan

sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra SOPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :

faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan

kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan

tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP,menguraikan tentang catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah

pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA SOPD

Rencana Kerja DPMPTSP Kab. Tanah Bumbu adalah penjabaran

perencanaan tahunan dan Rencana Strategis DPMPTSP tersebut. Tercapai

tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun

dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara

periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP

Kab. Tanah Bumbu ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau

dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu selama tahun 2016

dan perkiraan target tahun 2016. Pengukuran kinerja kegiatan dan

Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs),

keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak

(impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya

manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja

ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-

masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7

Evaluasi Program Tahun 2016

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada DPMPTSP

Kab. Tanah Bumbu pada tahun 2016 ditentukan dari hasil pelaksanaan

program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan

APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran

yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah:

1. Non Program : Belanja Tidak Langsung

: Tambahan penghasilan berdasarkan

beban kerja dan pengelola keuangan

Anggaran : 1.878.108.370,-

Realisasi Keuangan : 1.878.108.370,- (100%)

Realisasi Fisik : 100%

2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : - Penyediaan jasa komunikasi,sumber

daya air dan listrik

Anggaran : 150.540.000,-

Realisasi Keuangan : 75.351.469,- ( 50,05% )

Realisasi Fisik : 100%

Kegiatan : -Penyediaan jasa administrasi keuangan

Anggaran : 213.120..000,-

Realisasi Keuangan : 180.026.000,- ( 84,47% )

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8

Realisasi Fisik : 100%

Kegiatan : -Penyediaan jasa kebersihan kantor

Anggaran : 7.450.000,-

Realsisasi Keuangan : 6.465.000,- ( 86,78% )

Realisasi Fisik : 100%

Kegiatan : -Penyediaan alat tulis kantor

Anggaran : 142.249.000,-

Realisasi Keuangan : 131.933.500,- ( 92,75% )

Realisasi Fisik : 100%

Kegiatan : -Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Anggaran : 56.460.000,-

Realisasi Keuangan : 49.467.500,- ( 87,62% )

Realisasi Fisik : 100%

Kegiatan : -Penyediaan jasa tenaga non PNS

Anggaran : 698.600.000,-

Realisasi Keuangan : 671.300.000,- ( 96,09% )

Realisasi Fisik : 100%

Kegiatan : -Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

Anggaran : 389.450.000,-

Realisasi Keuangan : 342.351.375 ( 87,91% )

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9

Realisasi Fisik : 100%

Kegiatan -Penyediaan makanan dan minuman

Anggaran 12.920.000,-

Realisasi Keuangan 4.950.000,- (38,31%)

Realisasi Fisik 100%

Kegiatan : -Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Anggaran : 413.700.000,-

Realisasi Keuangan : 259.936.963,- ( 62,83% )

Realisasi Fisik : 100%

Kegiatan : -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

/Penerangan bangunan Kantor

Anggaran Keuangan : 7.060.000,-

Realisasi Keuangan : 5.205.000- ( 73,73% )

Realisasi Fisik 100%

Kegiatan : -Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah

Anggaran : 53.850.000,-

Realisasi Keuangan : 48.150.000,- ( 89,42% )

Realisasi Fisik : 100%

3. Program : Peningkatan sarana prasarana aparatur

Kegiatan : -Pemeliharaan rutin / berkala

perlengkapan gedung kantor.

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10

Anggaran : 78.600.000,-

Realisasi Keuangan : 28.600.000- ( 36.39% )

Realisasi Fisik : 100%

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Anggaran 49.207.500,-

Realisasi Keuangan 49.007.500,- (99,59%)

Realisasi Fisik 100%

3. Program : Peningkatan Dispilin Aparatur

Kegiatan : -Pengadaan pakaian Khusus hari-hari

tertentu

Anggaran : 16.500.000,-

Realisasi Keuangan : 16.500.000,- ( 100% )

Realisasi Fisik : 100%

4. Program : Peningkatan promosi dan kerjasama

investasi

Kegiatan : Peningkatan Fasilitas Terwujudnya

Kerjasama Strategis antara Usaha Besar

dan Usaha Kecil Menengah

Anggaran : 4.800.000,-

Realisasi Keuangan : 2.250.000 ( 46,88% )

Realisasi Fisik : 100%

Kegiatan : -Peningkatan Kegiatan Pemantauan

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11

,Pembinaan, dan Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran : 45.300.000.-

Realisasi Keuangan : 35.250.000 ( 77,81% )

Realisasi Fisik 100%

Kegiatan : -Penyelenggaraan Pameran Investasi

Anggaran : 60,975.000,-

Realisasi Keuangan : 48.575.000,- ( 79,66% )

Realisasi Fisik : 100%

Kegiatan -Penyusunan Dokumen RUPM

Anggaran 79.940.000,-

Realisasi 0 (0,0%)

Realisasi Fisik 0

5. Program : Peningkatan promosi dan kerjasama

investasi

Kegiatan : -Pengembangan System Informasi

Penanaman Modal

Anggaran : 77.500.000,-

Realisasi Keuangan : 77.500.000,- (0,0%)

Realisasi Fisik : 0

Kegiatan : Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan

Peningkatan Pelayanan Penanaman

Modal

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12

Anggaran : 82.000.000,-

Realisasi Keuangan : 63.150.000,-(77,01%)

Realisasi Fisik : 100%

Anggaran Tahun 2016

DPMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp.4.631.820.435,- dengan 5

program dan 20 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp

4.521.829.870,- dengan realisasi keuangan sebesar (97,62%) dan realisasi fisik

100%

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen RUPM dengan Anggaran sebesar Rp.

79.940,000 dengan serapan realisasi keuangan sebesar Rp. 0

(0%) kegiatatan ini tidak terlaksana karena adanya defisit anggaran.

2. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal dengan Sebesar

Rp.0 denganserapan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 (0) kegiatan ini

tidak terlaksana karena adanya defist anggaran.

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja

kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja

untuk tahun 2016 diperoleh hasil capaian kinerja DPMPTS Kabupaten Tanah

Bumbu sebesar dengan serapan realisasi keuangan sebesar 76,48% dan

serapan realisasi fisik 100%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SOPD

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola

perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun

perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang

disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan

proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 13

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak

dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya

sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan

yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan

pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap

kebenaran pernyataan diatas. Untuk dapat mendukung kondisi yang

diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga

dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya

dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan

untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang

diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan

institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini DPMPTSP Kab. Tanah

Bumbu yang membantu Bupati Tanah Bumbu, sehingga semakin profesional

dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah

menentukan dalam mewujudkan good governance. Pada umumnya kualitas

penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Tanah Bumbu

mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya

peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut meliputi dan dapat

dilihat pada table 2.2

Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh

peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang

dihadapi DPMPTSP Kab. Tanah Bumbu dalam peningkatan kualitas produk

perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;

2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan

data dan informasi;

3. Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung

pelaksanaan tupoksi;

4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan dan

penanaman modal;

5. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis.

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SOPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan

penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh

karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan

yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government.

Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat

memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat

dan pihak swasta.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD, maka DPMPTSP

KabupatenTanah Bumbu telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai

dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal pelayanan

terpadu satu pintu baik PMA maupun PMDN. Hal ini dapat dilihat dari hasil

yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu diantaranya :

1. Tersedianya dan terpublikasinya data atau informasi pelayanan melalui

elektornik/internet dengan email [email protected]

2. Meningkatnya kualitas penanaman modal dan pelayanan perizinan serta

mempermudah dan mempercepat proses/arus pelayanan dengan

mengakses website Kabupaten. Tanah Bumbu

www.tanahbumbukab.go.id

3. Terciptanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta

pemerataan dan pemahaman informasi penanaman modal dan

meningkatnya pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada

masyarakat dan pengusaha.

4. Terciptanya pelayanan perizinan yang transparan, cepat, tepat dan

murah

http://www.tanahbumbukab.go.id/

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 15

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017 merupakan rencana

pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 2020 seperti yang tertuang dalam

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 2020 yaitu :

TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI BIDANG INDUSTRI DAN

PERDAGANGAN

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam

bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu tahun 2016 2020 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong Iklim Investasi Bidang Industri dan Perdagangan.

2. Meningkatkan Kualitas Standar Pelayanan SKPD (ISO 9001)

3. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang

ingin dicapai berikut indicator kinerja sasaran,dan rencana capainnya yang

merupakan representasi tugas pokok dan fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupatan Tanah Bumbu. Di samping itu dokumen rencana kinerja juga

memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator

kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui

keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Pejabaran dari rancangan awal

Rencana Kerja Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada table 2.3 berikut ini

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan

pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan pedoman, mengatur kisi-

kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan

yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana,

disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah.

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai salah satu dari

fungsi strategis penyelenggaraan pemerintah,fungsi strategis Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu salah satu instansi

yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang

perlu ditunjang dengan kesiapan perangkat dkerja dan perencanaan

strategis. Perencanaan strategis yang disusun di gunakan untuk memetakan

fungsi strategis dalam bentuk pernyataan visi, misi,

sasaran,tujuan,kebijakan,program dan kegiatan sangat diperlukan guna

tercapainya tujuan organisasi. Arah kebijakan pelayanan perizinan terpadu

satu pintu sebagai modal dari pelayanan publik yang langsung menyentuh

masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan

prosedur yang mudah,waktu yang cepat dan biaya transparan.Pada

hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan

yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit

dokumen dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang

penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terkait mengenai

masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri

nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur

bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu

adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non

perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan

perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk

diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu

pintu.

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 17

Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanah Bumbu :

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi

dengan memberikan perhatian yang lebih besar publik/investor

2. Memutus rantai perantara/calo dalam pengurusan perizinan dan

non perizinan sehingga dapat memberikan akses yang lebih luas

kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih

baik dengan prosedur yang mudah,waktu penyelesaian yang cepat

dan biaya yang transparan.

3. Peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan perizinan

dan non perizinan dengan mengembangkan pelayanan prima untuk

memujudkan konsistensi pelayanan kepada masyarakat.

4. Pelayanan yang ramah,mudah cepat dan transparan serta tanggapan

dalam merespon pengaduan maupun permasalahan yang timbul atas

pelayanan perizinan dan non perizinan yang di terima masyarakat.

5. Menjalin koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terkait dalam

pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dan selaras

terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Tanah Bumbu. Koordinasi

dan komunikasi antar instansi ini melibatkan Dinas/Instansi Teknis

dan pihak-pihak terkait lainnya.

6. Meningkatkan mutu pelayanan dengan pengembangan inovasii

pelayanan perizinan dan non perizinan serta peningkatan

kompetensi,integritas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

7. Pembinaan/ pengawasan dan monev

Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah,

dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat

daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan

terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk

fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 18

untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu

satu pintu.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SOPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-

faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah

penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada

perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal

yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,

terinci, terukur dan dapat dicapai. DPMPTSP sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan

pengelolaan perizinan serta penanaman modal dan membantu Bupati Tanah

Bumbu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang

penanaman modal dan Perizinan dituntut untuk menghasilkan produk-produk

yang berkualitas terutama produk berupa dokumen-dokumen perizinan yang

bisa dipertanggungjawabkan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang

sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh

satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama

dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan

dengan pencapian Visi dan Misi Tanah Bumbu, pada dasarnya kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Tanah Bumbu adalah sebagai pelayanan perizinan setiap program dan

sistem yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk

melakukan usaha.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 2020 yaitu

Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros Maritim

Utama serta Pusat Perdagangan, Industri, dan Pariwisata di

Kalimantan Berbasis pada Keunggulan Lokasi dan Potensi Strategi

Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera, dan

Berintelektual Tinggi

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 19

Sesuai dengan Visi DPMPTSP Kab. Tanah Bumbu Tahun 2016 2020

yaitu TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI BIDANG INDUSTRI DAN

PERDAGANGAN, maka program dan kegiatan yang dirancang

DPMPTSP Kab. Tanah Bumbu tahun 2017 terdiri dari :

Program Utama

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama

investasi antar pemerintah dan dunia usaha serta terjalinnya kerjasama

pengusaha PMDN dan PMA, terdatanya jumlah perusahaan PMDN dan

PMA juga terlaksananya promosi investasi dan memperkenalkan produk

unggulan daerah.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini bertujuan untuk memenuhi proses perizinan dengan cepat,

transparan dan akuntabel serta terpeliharanya jaringan hardware dan

website.

Program Penunjang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap

keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan

prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.

3. Program Peningkatan Dispilin Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan disipiln bagi aparat

pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga

tercapai kinerja yang optimal.

Uraian Kegiatan dari masing masing program dapat dilihat pada tabel

berikut 3.1 (terlampir):

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 20

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan

berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah

sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai

kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang

berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan

keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan

Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya

akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah

(trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar

dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu adalah Program Tahunan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu

yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu.

Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Kabupaten Tanah Bumbu selain menjadi

pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana

peningkatan kinerja DPMPTSP. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama

Tahun 2017, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan

kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran DPMPTSP

Kabupaten Tanah Bumbu. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat

diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa

mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DPMPTSP Kabupaten

Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik

dimasa datang.

Tanah Bumbu, Januari 2017

Kepala Dinas,

Drs.H.Avian Noor Pembina Utama Muda/IVc

NIP.19630914 199003 1 110

Renja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 21

Nama SKPD : BP3MD

Target Renja SKPD

tahun (n-2)2015

Realisasi Renja

SKPD tahun (n-2)

201 5

Ringkasan Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s.d tahun

berjalan (tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 12

1 16 Urusan Wajib

1 16 01

Bidang Urusan Badan

Pelayanan Perizinan

dan Penanaman

Modal

BTL ( Belanja

Tidak Langsung )100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100%

16 01 01

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

16 01 01 02Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber daya

air dan listrik.

Terlaksananya Jasa

Komunikasi,sumber

daya air dan listrik

(Bulan)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 01 01 07Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Terlaksananya

pembayaran honorarium

PNS dan Non PNS dan

operasional kantor

(Bulan)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 01 01 08Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor.

Tersedianya peralatan

kebersihan kantor

(Jenis)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 01 01 10Penyediaan Alat Tulis

Kantor.

Tersedianya Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor (Bulan)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 01 01 11Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya jenis

cetakan dan

penggandaan (Jenis)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 01 01 12Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen

Instalasi Listrik dan

Penerangan Bangunan

Kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 01 01 13Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya fasilitas

dan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 01 01 17Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya Makanan

dan Minuman (Bulan)100% - - - - - 100% 100%

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SOPD

dan Pencapaian Renstra SOPD s.d Tahun 2016

Kabupaten Tanah Bumbu

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Kode

Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(n-2)Target Program

dan Kegiatan

(Renja SKPD

tahun n-1) 2015

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s.d Tahun Berjalan

1

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian

Program (Restra SKPD)

Tahun 2016

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s.d tahun (n-3)2014

Kegiatan

Tabel 2.1

16 01 01 18Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Tingkat Kesesuaian

hasil koordinasi dan

konsultasi (Bulan)

100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 100%

16 01 01 19 Penyediaan Jasa Non PNSTerbayarnya Honorer

Pegawai Non PNS100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 01 01 20Rapat-rapat Koordinasi

dalam Daerah

Tingkat kesesuaian

hasil koordinasi dan

konsultasi (Bulan)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 01 02

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

100%

16 01 01 06Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan

dinas/operasional

Terselenggaranya

Kendaraan Dinas

Operasional Kantor

(Unit)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 01 02 26Pemeliharaan rutin /berkala

peralatan dan perlengkapan

kantor

Terlaksananya

pemeliharaan peralatan

dan perlengkapan

kantor (Bulan)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 01 03

Program

Peningkatan Displin

Aparatur

100%

16 01 03 05Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian

khusus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 01 15

Program

Peningkatan Promosi

dan Kerjasama

Investasi

100%

16 01 15 01

Peningkatan Fasilitas

Terwujudnya Kerjasama

Strategis antara Usaha

Besar dan Usaha Kecil

Menengah

Jumlah perusahaan

yang bekerjasama

dengan pemda

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 01 15 08

Peningkatan

Pemantauan,Pembinaa

ndan Pengawasan

Penanaman Modal

Terlaksananya

Pengawasan

Penanaman Modal

100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 01 15 10Penyelenggaraan pameran

investasi

Terlaksananya

kegiatan pameran

investasi dalam

rangka promosi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 01 16

Program

Peningkatan Iklim

Investasi dan

Realisasi Investasi

100%

01 16 04Pengembangan Sistem

Informasi Penanaman

Modal

Meningkatnya

realisasi perzinan

dan penanaman

modal

100% 100% 100% 100%

01 16 06

Penyederhanaan Prosedur

Perizinan dan Peningkatan

Pelayanan Penanaman

Modal

Terlaksannya

pendataan

perizinan/data base

perizinan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIP.19630914 199003 1 110

Tanah Bumbu, Januari 2017

Kepala Dinas ,

Drs. H. Avian Noor

Pembina Utama Muda/Ivc

Pelayanan Penanaman

Modal

5.Terselenggaranya

bimbingan

pelaksanaan

kegiatan penanaman

modal kepada

masyarakat dunia

usaha satu kali

dalam setahun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6. Terimplementasi

Sistem Pelayanan

Informasi dan

Perizinan Investasi

secara Elektronik

(SPIPISE)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7.Terselenggaranya

sosialisasi kebijakan

penamanan modal

kepada masyarakat

dunia usaha

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

NIP.19630914 199003 1 110

Tanah Bumbu, Januari 2017

Kepala Dinas ,

Drs. H. Avian Noor

Pembina Utama Muda/Ivc

Pemeliharaan rutin /berkala

kendaraan dinas/operasionalKab.Tanah Bumbu

Jumlah kendaraan

dinas /operasional

yang di pelihara

2 Unit 5.900.000

Pemeliharaan rutin /berkala

kendaraan

dinas/operasional

Kab.Tanah Bumbu

Jumlah kendaraan

dinas /operasional

yang di pelihara

2 Unit 5.900.000

Pemeliharaan rutin /berkala

peralatan dan perlengkapan

kantor

Kab.Tanah Bumbu

Terpeliharanya

perlengkapan gedung

kantor

38 Unit 12.000.000

Pemeliharaan rutin /berkala

peralatan dan perlengkapan

kantor

Kab.Tanah Bumbu

Terpeliharanya

perlengkapan gedung

kantor

38 Unit 12.000.000

Program Peningkatan

Dispilin Aparatur,

Program Peningkatan

Promosi dan Kerjasama

Investasi

Peningkatan

Pemantauan,Pembinaan dan

Pengawasan Penanaman

Modal

Kab.Tanah Bumbu

Jumlah pengawasan

pelaksanaan

penanaman modal

73 Perusahaan 14.730.000

Peningkatan

Pemantauan,Pembinaanda

n Pengawasan

Penanaman Modal

Kab.Tanah Bumbu

Jumlah pengawasan

pelaksanaan

penanaman modal

73 Perusahaan 14.730.000

Penyelenggaraan pameran

investasiKab.Tanah Bumbu

Jumlah

penyelenggaraan

pameran investasi

4 Kali 80.650.000 Penyelenggaraan pameran

investasiKab.Tanah Bumbu

Terlaksananya

kegiatan pameran

investasi dalam rangka

promosi potensi

daerah,

4 Kali 80.650.000

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi

Pengembangan Sistem

Informasi Penanaman ModalKab.Tanah Bumbu

Jumlah system

yang di

kembangkan

1 sistem Perizinan 104.600.000 Pengembangan Sistem

Informasi Penanaman

Modal

Kab.Tanah BumbuJumlah system yang

di kembangkan1 sistem Perizinan 104.600.000

Penyederhanaan Prosedur

Perizinan dan Peningkatan

Pelayanan Penanaman Modal

Kab.Tanah Bumbu Jumlah data perizinan 550 Izin 47.850.000

Penyederhanaan Prosedur

Perizinan dan Peningkatan

Pelayanan Penanaman

Modal

Kab.Tanah Bumbu Jumlah data perizinan 550 Izin 47.850.000

Kepala Dinas ,

Pembina Utama Muda/Ivc

Drs.H. Avian Noor

NIP.19630914 199003 1 110

Tanah Bumbu, Januari 2017

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Nama SKPD : BP3MD

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ARIF FADILLAH, S.Sos

Pembina Utama Muda

2,4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2011

Kabupaten Tanah Bumbu

NIP. 19710107 199101 1 002

Batulicin,14 Januari 2015

Kepala ,

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0 2.003.230.912 2.203.554.003

0 0

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan

Layanan

Administrasi

Perkantoran

100% 100%

0 0 1 1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik SOPD (Kabupaten Tanah Bumbu)

terbayarnya

rekening kantor

12 bulan 102.750.000 Pendapatan

Daerah

12 bulan 121.209.000

0 0 1 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan SOPD (Kabupaten Tanah Bumbu)

tersedianya jasa

administrasi

keuangan

12 Bulan 161.950.000 Pendapatan

Daerah

12 Bulan 252.494.000

0 0 1 8 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor SOPD (Kabupaten Tanah Bumbu)

tersedianya alat

dan bahan

pembersih kantor

12 bulan 2.850.000 Pendapatan

Daerah

12 bulan 7.535.000

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SOPD (Kabupaten Tanah Bumbu)

tersedianya alat

tulis kantor

12 Bulan 63.700.000 Pendapatan

Daerah

12 Bulan 165.000.000

0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SOPD (Kabupaten Tanah Bumbu)

tersedianya barang

cetak dan

penggandaan

12 Bulan 12.950.000 Pendapatan

Daerah

12 Bulan 65.472.000

0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

SOPD (Kabupaten

Tanah Bumbu)

tersedianya alat

listrik kantor

12 Bulan 800.000 Pendapatan

Daerah

12 Bulan 7.766.000

0 0 1 18 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SOPD (Kabupaten Tanah Bumbu)

jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

28 OK 151.050.000 Pendapatan

Daerah

28 OK 523.105.000

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS SOPD (Kabupaten Tanah Bumbu)

tersedianya jasa

tenaga non PNS

403 OB 647.400.000 Pendapatan

Daerah

403 OB 717.585.000

0 0 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah SOPD (Kabupaten Tanah Bumbu)

jumlah rapat-rapat

koordinasi dalam

daerah

147 OK 15.000.000 Pendapatan

Daerah

147 OK 66.495.000

0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat

Kesekapatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 100%

0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

SKPD (Kabupaten

Tanah Bumbu)

jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang dipelihara

2 unit 5.900.000 Pendapatan

Daerah

2 unit 87.340.000

0 0 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

SKPD (Kabupaten

Tanah Bumbu)

terpeliharanya

perlengkapan

gedung kantor

38 Unit 12.000.000 Pendapatan

Daerah

38 Unit 90.420.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2017

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

KABUPATEN TANAH BUMBU

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanLokasi Detail

Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (N)

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 (N+1)

(1)

Non Urusan

-

4

4 18

4 18 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah Pelaku

Usaha

73 Perusahaan 92,86 %

4 18 15 8 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

SOPD (Kabupaten

Tanah Bumbu)

Jumlah

pengawasan

pelaksanaan

penanaman modal

73 Perusahaan 14.730.000 Pendapatan

Daerah

75 Perusahaan 900.000.000

4 18 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi SOPD (Kabupaten Tanah Bumbu)

Jumlah

penyelenggaraan

Pameran Investasi

4 Kali 80.650.000 Pendapatan

Daerah

4 Kali 198.000.000

4 18 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah Realisasi

Investasi

3.071.255.000.000

Jutaan Rupiah

3.250.155.000.00

0 Jutaan Rupiah

4 18 16 4 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal SOPD (Kabupaten Tanah Bumbu)

Jumlah System

yang dikembangkan

1 Sistem 104.600.000 Pendapatan

Daerah

1 Sistem 0

4 18 16 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SOPD (Kab. Tanah Bumbu)

Jumlah Data

Perizinan

550 Izin 47.850.000 Pendapatan

Daerah

550 Izin 155.430.000

3.427.410.912 5.561.405.003

NIP.19630914 199003 1 110

Penanaman Modal

TOTAL

Tanah Bumbu, Januari 2017

Kepala Dinas ,

Drs.H. Avian Noor

Pembina Utama Muda/Ivc

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0 2.003.230.912 2.203.554.003

0 0

0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat Ketersediaan

Layanan

Administrasi

Perkantoran

100% 100%

0 0 1 1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

SOPD (Kabupaten

Tanah Bumbu)

terbayarnya

rekening kantor

12 bulan 107.400.000 Pendapatan

Daerah

12 bulan 121.209.000

0 0 1 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan SOPD (Kabupaten Tanah Bumbu)

tersedianya jasa

administrasi

keuangan

12 Bulan 172.950.000 Pendapatan

Daerah

12 Bulan 252.494.000

0 0 1 8 Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor SOPD (Kabupaten Tanah Bumbu)

tersedianya alat

dan bahan

pembersih kantor

12 bulan 7.350.000 Pendapatan

Daerah

12 bulan 7.535.000

0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor SOPD (Kabupaten Tanah Bumbu)

tersedianya alat

tulis kantor

12 Bulan 68.117.000 Pendapatan

Daerah

12 Bulan 165.000.000

0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SOPD (Kabupaten Tanah Bumbu)

tersedianya barang

cetak dan

penggandaan

12 Bulan 12.280.000 Pendapatan

Daerah

12 Bulan 65.472.000

0 0 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

SOPD (Kabupaten

Tanah Bumbu)

tersedianya alat

listrik kantor

12 Bulan 800.000 Pendapatan

Daerah

12 Bulan 7.766.000

0 0 1 13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

SOPD (Kabupaten

Tanah Bumbu)

tersedianya bahan

bacaan

8 Bulan 720.000 Pendapatan

Daerah

12 Bulan 1.140.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

KABUPATEN TANAH BUMBU

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanLokasi Detail

Indikator Kinerja

Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (N)

PERUBAHAN TAHUN 2017

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

(N+1)

(1)

Non Urusan

-

0 0 1 18 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

SOPD (Kabupaten

Tanah Bumbu)

jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

28 OK 151.050.000 Pendapatan

Daerah

28 OK 523.105.000

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Non PNS SOPD (Kabupaten Tanah Bumbu)

tersedianya jasa

tenaga non PNS

403 OB 623.350.000 Pendapatan

Daerah

403 OB 717.585.000

0 0 1 22 Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah SOPD (Kabupaten Tanah Bumbu)

jumlah rapat-rapat

koordinasi dalam

daerah

147 OK 15.000.000 Pendapatan

Daerah

147 OK 66.495.000

0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat

Kesekapatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 100%

0 0 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

SKPD (Kabupaten

Tanah Bumbu)

jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang dipelihara

2 unit 8.700.000 Pendapatan

Daerah

2 unit 87.340.000

0 0 2 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

SKPD (Kabupaten

Tanah Bumbu)

terpeliharanya

perlengkapan

gedung kantor

38 Unit 32.000.000 Pendapatan

Daerah

38 Unit 90.420.000

4

4 18

4 18 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah Pelaku

Usaha

73 Perusahaan 92,86 %

4 18 15 8 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

SOPD (Kabupaten

Tanah Bumbu)

Jumlah

pengawasan

pelaksanaan

penanaman modal

73 Perusahaan 14.730.000 Pendapatan

Daerah

75 Perusahaan 900.000.000

4 18 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi SOPD (Kabupaten Tanah Bumbu)

Jumlah

penyelenggaraan

Pameran Investasi

4 Kali 80.200.000 Pendapatan

Daerah

4 Kali 198.000.000

4 18 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah Realisasi

Investasi

3.071.255.000.000

Jutaan Rupiah

3.250.155.000.00

0 Jutaan Rupiah

4 18 16 4 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

SOPD (Kabupaten

Tanah Bumbu)

Jumlah System

yang dikembangkan

1 Sistem 0 Pendapatan

Daerah

1 Sistem 0

Penanaman Modal

4 18 16 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SOPD (Kab. Tanah Bumbu)

Jumlah Data

Perizinan

550 Izin 111.750.000 Pendapatan

Daerah

550 Izin 155.430.000

3.409.627.912 5.562.545.003

NIP.19630914 199003 1 110

TOTAL

Tanah Bumbu, Juni 2017

Kepala Dinas ,

Drs.H. Avian Noor

Pembina Utama Muda/Ivc

COVER RENJA.pdf (p.1)DAFTAR ISI.pdf (p.2-5)RENJA DPMPTSP TH 2017.pdf (p.6-26)SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA SKPD Tabel.pdf (p.27-37)