45
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 ) Bidang Kelistrikan Dibuat Sebagai Persyaratan Untuk Menyelesaikan Mata Kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik ListrikPoliteknik Negeri Sriwijaya Disusun Oleh : Nama : Syuratman Kelas : 6 LB NIM : 0607 3031 0172 POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA PALEMBANG 2011

k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapatdiduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawakeselamatan kerja, atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan kerja dapatdidefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapatmengakibatkan kecelakaan. Berdasarkan definisi kecelakaan kerja maka lahirlahkeselamatan dan kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara menanggulangikecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan ataumengadakan pengawasan yang ketat. (Silalahi, 1995)Keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkankelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukandengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab-akibat suatu kecelakaan dan menelitiapakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak.Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrument yangmemproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar daribahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yangwajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkanmenihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident). Penerapan konsep ini tidak bolehdianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yangmenghabiskan banyak biaya (cost) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagaibentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah padamasa yang akan datang.Bagaimana K3 dalam perspektif hukum? Ada tiga aspek utama hukum K3yaitu norma keselamatan, kesehatan kerja, dan kerja nyata. Norma keselamatan kerjamerupakan sarana atau alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidakdiduga yang disebabkan oleh kelalaian kerja serta lingkungan kerja yang tidakkondusif. Konsep ini diharapkan mampu menihilkan kecelakaan kerja sehinggamencegah terjadinya cacat atau kematian terhadap pekerja, kemudian mencegahterjadinya kerusakan tempat dan peralatan kerja. Konsep ini juga mencegahpencemaran lingkungan hidup dan masyarakat sekitar tempat kerja.Norma kesehatankerja diharapkan menjadi instrumen yang mampu menciptakan dan memeliharaderajat kesehatan kerja setinggi-tingginya.K3 dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit akibat kerja,misalnya kebisingan, pencahayaan (sinar), getaran, kelembaban udara, dan lain-lainyang dapat menyebabkan kerusakan pada alat pendengaran, gangguan pernapasan,kerusakan paru-paru, kebutaan, kerusakan jaringan tubuh akibat sinar ultraviolet,kanker kulit, kemandulan, dan lain-lain. Norma kerja berkaitan dengan manajemenperusahaan. K3 dalam konteks ini berkaitan dengan masalah pengaturan jam kerja,shift, kerja wanita, tenaga kerja kaum muda, pengaturan jam lembur, dll.

Citation preview

Page 1: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

Sistem Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (SMK3 ) Bidang Kelistrikan

Dibuat Sebagai Persyaratan Untuk Menyelesaikan Mata Kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Jurusan Teknik Elektro Program Studi Teknik

ListrikPoliteknik Negeri Sriwijaya

Disusun Oleh :

Nama : Syuratman

Kelas : 6 LB

NIM : 0607 3031 0172

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

PALEMBANG

2011

Page 2: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

1. Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Menurut Mangkunegara (2002, p.163) Keselamatan dan kesehatan kerja

adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik

jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada

umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Menurut Suma’mur (2001, p.104), keselamatan kerja merupakan rangkaian

usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan

yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Simanjuntak (1994), Keselamatan kerja adalah kondisi

keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan dimana kita bekerja

yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan

kondisi pekerja .

Mathis dan Jackson (2002, p. 245), menyatakan bahwa Keselamatan adalah

merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera

yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum fisik,

mental dan stabilitas emosi secara umum.

Menurut Ridley, John (1983) yang dikutip oleh Boby Shiantosia (2000, p.6),

mengartikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan

yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat

dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.

Jackson (1999, p. 222), menjelaskan bahwa Kesehatan dan Keselamatan

Kerja menunjukkan kepada kondisi-kondisi fisiologisfisikal dan psikologis tenaga

kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan.

Menurut Mangkunegara (2002, p.170), bahwa indikator penyebab

keselamatan kerja adalah:

a) Keadaan tempat lingkungan kerja, yang meliputi:

1. Penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya yang kurang

diperhitungkan keamanannya.

2. Ruang kerja yang terlalu padat dan sesak

3. Pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya.

b) Pemakaian peralatan kerja, yang meliputi:

Page 3: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

1. Pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak.

2. Penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik pengaturan

penerangan.

Tujuan Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja :

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat

diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa

keselamatan kerja, atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan kerja dapat

didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat

mengakibatkan kecelakaan. Berdasarkan definisi kecelakaan kerja maka lahirlah

keselamatan dan kesehatan kerja yang mengatakan bahwa cara menanggulangi

kecelakaan kerja adalah dengan meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan atau

mengadakan pengawasan yang ketat. (Silalahi, 1995)

Keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mencari dan mengungkapkan

kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilakukan

dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab-akibat suatu kecelakaan dan meneliti

apakah pengendalian secara cermat dilakukan atau tidak.

Menurut Mangkunegara (2002, p.165) bahwa tujuan dari keselamatan dan

kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik

secara fisik, sosial, dan psikologis.

b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik baiknya selektif

mungkin.

c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.

d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.

e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja.

f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau

kondisi kerja.

g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja

Page 4: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrument yang

memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari

bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang

wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan

menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident). Penerapan konsep ini tidak boleh

dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang

menghabiskan banyak biaya (cost) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai

bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada

masa yang akan datang.

Bagaimana K3 dalam perspektif hukum? Ada tiga aspek utama hukum K3

yaitu norma keselamatan, kesehatan kerja, dan kerja nyata. Norma keselamatan kerja

merupakan sarana atau alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak

diduga yang disebabkan oleh kelalaian kerja serta lingkungan kerja yang tidak

kondusif. Konsep ini diharapkan mampu menihilkan kecelakaan kerja sehingga

mencegah terjadinya cacat atau kematian terhadap pekerja, kemudian mencegah

terjadinya kerusakan tempat dan peralatan kerja. Konsep ini juga mencegah

pencemaran lingkungan hidup dan masyarakat sekitar tempat kerja.Norma kesehatan

kerja diharapkan menjadi instrumen yang mampu menciptakan dan memelihara

derajat kesehatan kerja setinggi-tingginya.

K3 dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit akibat kerja,

misalnya kebisingan, pencahayaan (sinar), getaran, kelembaban udara, dan lain-lain

yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat pendengaran, gangguan pernapasan,

kerusakan paru-paru, kebutaan, kerusakan jaringan tubuh akibat sinar ultraviolet,

kanker kulit, kemandulan, dan lain-lain. Norma kerja berkaitan dengan manajemen

perusahaan. K3 dalam konteks ini berkaitan dengan masalah pengaturan jam kerja,

shift, kerja wanita, tenaga kerja kaum muda, pengaturan jam lembur, analisis dan

pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain. Hal-hal tersebut mempunyai korelasi

yang erat terhadap peristiwa kecelakaan kerja.

Eksistensi K3 sebenarnya muncul bersamaan dengan revolusi industri di

Eropa, terutama Inggris, Jerman dan Prancis serta revolusi industri di Amerika

Serikat. Era ini ditandai adanya pergeseran besar-besaran dalam penggunaan mesin-

mesin produksi menggantikan tenaga kerja manusia. Pekerja hanya berperan sebagai

Page 5: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

operator. Penggunaan mesin-mesin menghasilkan barang-barang dalam jumlah

berlipat ganda dibandingkan dengan yang dikerjakan pekerja sebelumnya.

Revolusi IndustriNamun, dampak penggunaan mesin-mesin adalah

pengangguran serta risiko kecelakaan dalam lingkungan kerja. Ini dapat menyebabkan

cacat fisik dan kematian bagi pekerja. Juga dapat menimbulkan kerugian material

yang besar bagi perusahaan.

Revolusi industri juga ditandai oleh semakin banyak ditemukan senyawa-

senyawa kimia yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan fisik dan jiwa

pekerja (occupational accident) serta masyarakat dan lingkungan hidup.

Pada awal revolusi industri, K3 belum menjadi bagian integral dalam

perusahaan. Pada era in kecelakaan kerja hanya dianggap sebagai kecelakaan atau

resiko kerja (personal risk), bukan tanggung jawab perusahaan. Pandangan ini

diperkuat dengan konsep common law defence (CLD) yang terdiri atas contributing

negligence (kontribusi kelalaian), fellow servant rule (ketentuan kepegawaian), dan

risk assumption (asumsi resiko) (Tono, Muhammad: 2002). Kemudian konsep ini

berkembang menjadi employers liability yaitu K3 menjadi tanggung jawab

pengusaha, buruh/pekerja, dan masyarakat umum yang berada di luar lingkungan

kerja.Dalam konteks bangsa Indonesia, kesadaran K3 sebenarnya sudah ada sejak

pemerintahan kolonial Belanda.

Misalnya, pada 1908 parlemen Belanda mendesak Pemerintah Belanda

memberlakukan K3 di Hindia Belanda yang ditandai dengan penerbitan Veiligheids

Reglement, Staatsblad No. 406 Tahun 1910. Selanjutnya, pemerintah kolonial

Belanda menerbitkan beberapa produk hukum yang memberikan perlindungan bagi

keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur secara terpisah berdasarkan masing-

masing sektor ekonomi.

Beberapa di antaranya yang menyangkut sektor perhubungan yang mengatur

lalu lintas perketaapian seperti tertuang dalam Algemene Regelen Betreffende de

Aanleg en de Exploitate van Spoor en Tramwegen Bestmend voor Algemene Verkeer

in Indonesia (Peraturan umum tentang pendirian dan perusahaan Kereta Api dan Trem

untuk lalu lintas umum Indonesia) dan Staatblad 1926 No. 334, Schepelingen

Ongevallen Regeling 1940 (Ordonansi Kecelakaan Pelaut), Staatsblad 1930 No. 225,

Veiligheids Reglement (Peraturan Keamanan Kerja di Pabrik dan Tempat Kerja), dan

sebagainya. Kepedulian Tinggi Pada awal zaman kemerdekaan, aspek K3 belum

Page 6: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

menjadi isu strategis dan menjadi bagian dari masalah kemanusiaan dan keadilan. Hal

ini dapat dipahami karena Pemerintahan Indonesia masih dalam masa transisi

penataan kehidupan politik dan keamanan nasional.

Sementara itu, pergerakan roda ekonomi nasional baru mulai dirintis oleh

pemerintah dan swasta nasional. K3 baru menjadi perhatian utama pada tahun 70-an

searah dengan semakin ramainya investasi modal dan pengadopsian teknologi industri

nasional (manufaktur). Perkembangan tersebut mendorong pemerintah melakukan

regulasi dalam bidang ketenagakerjaan, termasuk pengaturan masalah K3. Hal ini

tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1070 tentang Keselamatan Kerja, sedangkan

peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebelumnya seperti UU Nomor 12

Tahun 1948 tentang Kerja, UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Mengenai Tenaga Kerja tidak menyatakan secara eksplisit konsep K3 yang

dikelompokkan sebagai norma kerja.Setiap tempat kerja atau perusahaan harus

melaksanakan program K3. Tempat kerja dimaksud berdimensi sangat luas mencakup

segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan tanah, dalam air, di

udara maupun di ruang angkasa.

Pengaturan hukum K3 dalam konteks di atas adalah sesuai dengan

sektor/bidang usaha. Misalnya, UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkerataapian, UU

No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), UU No. 15

Tahun 1992 tentang Penerbangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

Selain sekor perhubungan di atas, regulasi yang berkaitan dengan K3 juga dijumpai

dalam sektor-sektor lain seperti pertambangan, konstruksi, pertanian, industri

manufaktur (pabrik), perikanan, dan lain-lain.Di era globalisasi saat ini, pembangunan

nasional sangat erat dengan perkembangan isu-isu global seperti hak-hak asasi

manusia (HAM), lingkungan hidup, kemiskinan, dan buruh.

Persaingan global tidak hanya sebatas kualitas barang tetapi juga mencakup

kualitas pelayanan dan jasa. Banyak perusahaan multinasional hanya mau berinvestasi

di suatu negara jika Negara bersangkutan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap

lingkungan hidup. Juga kepekaan terhadap kaum pekerja dan masyarakat miskin.

Karena itu bukan mustahil jika ada perusahaan yang peduli terhadap K3,

menempatkan ini pada urutan pertama sebagai syarat investasi.

Page 7: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

Perencanaan jendela sehubungan dengan pergantian udara jika AC mati.

Pemasangan fan di dalam lift.

Kualitas Pencahayaan (penting mengenali jenis cahaya) :

Mengembangkan sistim pencahayaan yang sesuai dengan jenis pekerjaan

untuk membantu menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. (secara berkala

diukur dengan Luxs Meter) .

Membantu penampilan visual melalui kesesuaian warna, dekorasi dll.

Menegembangkan lingkungan visual yang tepat untuk kerja dengan kombinasi cahaya

(agar tidak terlalu cepat terjadinya kelelahan mata).

Perencanaan jendela sehubungan dengan pencahayaan dalam

ruang.Penggunaan tirai untuk pengaturan cahaya dengan memperhatikan warna yang

digunakan.

Penggunaan lampu emergensi (emergency lamp) di setiap tangga. Jaringan

elektrik dan komunikasi (penting agar bahaya dapat dikenali) :

a. Internal

b. Over voltage

c. Hubungan pendek

d. Induksi

e. Arus berlebih

f. Korosif kabel

g. Kebocoran instalasi

h. Campuran gas eksplosif

i. Eksternal

j. Faktor mekanik.

k. Faktor fisik dan kimia.

l. Angin dan pencahayaan (cuaca)

m. Binatang pengerat bisa menyebabkan kerusakan sehingga terjadi hubungan

pendek. Manusia yang lengah terhadap risiko dan SOP.

n. Bencana alam atau buatan manusia.

Page 8: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

Rekomendasi

Penggunaan central stabilizer untuk menghindari over/under voltage.

Penggunaan stop kontak yang sesuai dengan kebutuhan (tidak berlebihan) hal ini

untuk menghindari terjadinya hubungan pendek dan kelebihan beban. Pengaturan tata

letak jaringan instalasi listrik termasuk kabel yang sesuai dengan syarat kesehatan dan

keselamatan kerja. Perlindungan terhadap kabel dengan menggunakan pipa

pelindung. Kontrol terhadap kebisingan :

a. Idealnya ruang rapat dilengkapi dengan dinding kedap suara.

b. Di depan pintu ruang rapat diberi tanda " harap tenang, ada rapat .

c. Dinding isolator khusus untuk ruang genset.

d. Hak-hal lainnya sudah termasuk dalam perencanaan konstruksi gedung dan tata

ruang.

Display unit (tata ruang dan letak) :

Petunjuk disain interior supaya dapat bekerja fleksibel, fit, luas untuk

perubahan posisi, pemeliharaan dan adaptasi. Konsep disain dan dan letak furniture (1

orang/2 m²). Ratio ruang pekerja dan alat kerja mulai dari tahap perencanaan.

Perhatikan adanya bahaya radiasi, daerah gelombang elektromagnetik. Ergonomik

aspek antara manusia dengan lingkungan kerjanya. Tempat untuk istirahat dan shalat.

Pantry dilengkapi dengan lemari dapur. Ruang tempat penampungan arsip sementara.

Workshop station (bengkel kerja).

PENUTUP

Dalam pelaksanaan K3 perkantoran perlu memperhatikan 2(dua) hal penting

yakni indoor dan outdoor. Baik perhatian terhadap konstruksi gedung beserta

perlengkapannya dan operasionalisasinya terhadap bahaya kebakaran serta kode

pelaksanannya maupun terhadap jaringan elektrik dan komunikasi, kualitas udara,

kualitas pencahayaan, kebisingan, display unit (tata ruang dan alat), hygiene dan

sanitasi, psikososial, pemeliharaan maupun aspek lain mengenai penggunaan

komputer.

Hal diatas tidak hanya meningkatkan dari sisi kesehatan maupun sisi

keselamatan karyawan/pekerja dalam melakukan pekerjaan di tempat kerjanya.

Page 9: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

Harapannya rekomendasi ini dapat dijadikan sebagai acuan ataupun perbandingan

dalam rangka meningkatkan pelaksanaan K3 khususnya di perkantoran.

HSE

HSE (Health, Safety, Environment,) atau di beberapa perusahaan juga disebut

EHS, ES, SHE, K3LL (Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan)

dan SSHE (Security, Safety, Health, Environment). Semua itu adalah suatu

Departemen atau bagian dari Struktur Organisasi Perusahaan yang mempunyai fungsi

pokok terhadap implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3) mulai dari Perencanaan, Pengorganisasian, Penerapan dan Pengawasan serta

Pelaporannya.

Sementara, di Perusahaan yang mengeksploitasi Sumber Daya Alam ditambah

dengan peran terhadap Lingkungan (Lindungan Lingkungan).Membicarakan HSE

bukan sekedar mengetengahkan Issue seputar Hak dan Kewajiban, tetapi juga

berdasarkan Output, yaitu korelasinya terhadap Produktivitas Keryawan. Belum lagi

antisipasi kecelakaan kerja apabila terjadi Kasus karena kesalahan prosedur ataupun

kesalahan pekerja itu sendiri (naas).

Dasar Hukum

Ada minimal 53 dasar hukum tentang K3 dan puluhan dasar hukum tentang

Lingkungan yang ada di Indonesia. Tetapi, ada 4 dasar hukum yang sering menjadi

acuan mengenai K3 yaitu:

Pertama, dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan

Kerja, disana terdapat Ruang Lingkup Pelaksanaan, Syarat Keselamatan Kerja,

Pengawasan, Pembinaan, Panitia Pembina K-3, Tentang Kecelakaan, Kewajiban dan

Hak Tenaga Kerja, Kewajiban Memasuki Tempat Kerja, Kewajiban Pengurus dan

Ketentuan Penutup (Ancaman Pidana). Inti dari UU ini adalah, Ruang lingkup

pelaksanaan K-3 ditentukan oleh 3 unsur:

a. Adanya Tempat Kerja untuk keperluan suatu usaha,

b. Adanya Tenaga Kerja yang bekerja di sana

c. Adanya bahaya kerja di tempat itu.

Page 10: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

Dalam Penjelasan UU No. 1 tahun 1970 pasal 1 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2918, tidak hanya bidang Usaha bermotif Ekonomi tetapi

Usaha yang bermotif social pun (usaha Rekreasi, Rumah Sakit, dll) yang

menggunakan Instalasi Listrik dan atau Mekanik, juga terdapat bahaya (potensi

bahaya tersetrum, korsleting dan kebakaran dari Listrik dan peralatan

Mesin lainnya).

Kedua, UU No. 21 tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81

Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (yang mana disahkan 19

Juli 1947). Saat ini, telah 137 negara (lebih dari 70%) Anggota ILO meratifikasi

(menyetujui dan memberikan sanksi formal) ke dalam Undang-Undang, termasuk

Indonesia (sumber: www.ILO.org). Ada 4 alasan Indonesia meratifikasi ILO

Convention No. 81 ini, salah satunya adalah point 3 yaitu baik UU No. 3 Tahun 1951

dan UU No. 1 Tahun 1970 keduanya secara eksplisit belum mengatur Kemandirian

profesi Pengawas Ketenagakerjaan serta Supervisi tingkat pusat (yang diatur dalam

pasal 4 dan pasal 6 Konvensi tersebut) – sumber dari Tambahan Lembaran Negara RI

No. 4309.

Ketiga, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Paragraf

5 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pasal 86 dan 87. Pasal 86 ayat

1berbunyi: “Setiap Pekerja/ Buruh mempunyai Hak untuk memperoleh perlindungan

atas (a) Keselamatan dan Kesehatan Kerja.” Aspek Ekonominya adalah Pasal 86 ayat

2: ”Untuk melindungi keselamatan Pekerja/ Buruh guna mewujudkan produktivitas

kerja yang optimal diselenggarakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.”

Sedangkan Kewajiban penerapannya ada dalam pasal 87: “Setiap Perusahaan

wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang

terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan.”

Keempat, Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per- 05/MEN/1996 tentang

Sistem Manajemen K3. Dalam Permenakertrans yang terdiri dari 10 bab dan 12 pasal

ini, berfungsi sebagai Pedoman Penerapan Sistem Manajemen K-3 (SMK3), mirip

OHSAS 18001 di Amerika atau BS 8800 di Inggris.

Page 11: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KESELAMATAN DAN KESEHATAN DI TEMPAT KERJA Bekerja di bengkel Kacamata pengaman Resiko mata terluka selamanya ada di bengkel atau laboratorium. Karena luka pada mata mungkin berakibat fatal, beberapa alat telah dibuat untuk melindungi mata dalam situasi kerja. Salah satu yang paling lumrah ialah kacamata biasa dengan kaca anti pecah. Perlengkapan ini melindungi mata dari bram dan partikel kecil di bengkel. Jenis kacamata ini memberikan perlindungan yang lebih baik untuk bekerja di bengkel. Jenis khusus dari kacamata pengaman dibuat untuk pekerjaan khusus seperti mengelas. Rangka kacamata menutup mata dengan sempurna. Salah satu yang paling lumrah ialah kacamata biasa dengan kaca anti pecah. Perlengkapan ini melindungi mata dari bram dan partikel kecil di bengkel. Jenis kacamata ini memberikan perlindungan yang lebih baik untuk bekerja di bengkel. Jenis khusus dari kacamata pengaman dibuat untuk pekerjaan khusus seperti mengelas. Rangka kacamata menutup mata dengan sempurna.

Luka pada mata Alat pelindung

Kacamata Jenis lain Kacamata khusus Pandangan lebih luas

Page 12: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KESELAMATAN DAN KESEHATAN DI TEMPAT KERJA Penggunaan kacamata pengaman Hendaknya selalu mengenakan kacamata pengaman jika : - Memahat dengan pahat dan palu - Menggergaji dengan jenis gergaji logam - Mengebor dengan bor tangan atau bor mesin - Mengoperasikan mesin seperti : Membubut Memfrais Menyekrap Menggerinda

Memahat Menggergaji Mengebor Pekerjaan mesin

Page 13: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KESELAMATAN DAN KESEHATAN DI TEMPAT KERJA Las asetilin Pada pekerjaan las asetilin dipakai kacamata jenis khusus. Kacamata ini memerisai mata dari sinar dan percikan api. Dibandingkan dengan las listrik dalam mengerjakan las asetilin pekerjaan memerlukan kedua tangan : satu untuk memegang gagang las (brander) dan yang lain memegang kawat las. Oleh sebab itu kacamata pelindung harus dipasang secara mantap pada kepala. Las listrik Dalam mengerjakan las listrik sebuah perisai digunakan untuk melindungi mata. Perisai berfungsi seperti jendela yang dapat dibuka dan ditutup. Perisai bukan hanya melindungi mata dari sinar yang kuat dari las listrik, tapi juga melindungi kepala dari percikan pi dan bram. Perisai dipegang oleh tangan yang tidak digunakan untuk memegang elektroda.

Kacamata Khusus Memerisai Menggunakan kedua tangan Memasang Perisai las listrik Perlindungan Mata Memegang perisai

Page 14: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KESELAMATAN DAN KESEHATAN DI TEMPAT KERJA Jenis pelindung lain Gambar samping menunjukkan Berbagai jenis lain dari pelindung mata. Disarankan untuk menentukan jenis kacamata pengaman atau kedok muka yang cocok untuk pekerjan khusus tersebut. Dalam banyak situasi yang memerlukan banyak pekerjaan diatas kepala, resiko mata terluka jauh lebih besar daripada biasanya. Helm atau topi yang kuat dipakai dalam situasi kerja, dimana terdapat kemungkinan benda jatuh, misalnya di lokasi pembangunan atau di pelataran kawasan industri. Gabungan helm, kacamata pengaman, perisai, sarung tangan dan sepatu lars diperlukan dalam situasi seperti pemadaman kebakaran dan kecelakaan akibat bahan beracun.

Jenis lain Pilih yang sesuai untuk pekerjaan tertentu Situasi kerja Helm Gabungan helm dan pengaman lain

Page 15: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

KESELAMATAN DAN KESEHATAN DI TEMPAT KERJA Perkakas tangan Pekerjaan dengan perkakas tangan mengandung resiko minimal, bila perkakas itu dipakai secara baik dan dirawat dengan benar. Luka mata dan tangan merupakan bahaya yang paling sering timbul. Pencegahan adalah lebih baik daripada penanggulangan. Tindakan preventif yang sederhana dapat membantu menciptakan tempat kerja menjadi lebih aman. Misalnya : - Pasanglah ram kawat diatas bangku kerja diantara para pekerja pada ragum bangku yang saling berhadapan. Hal ini dapat melindungi mereka dari bram yang berhamburan kesekelilingnya. - Ganti bagian ragum yang sudah rusak agar jepitannya tetap kuat dan menghindari lepas saat pengerjaan. Palu Bagian yang mudah patah pada palu adalah : - Gagang - Penghubung antara gagang dan kepala palu.

Resiko Kecelakaan Luka Pencegahan Mudah patah

Page 16: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KESELAMATAN DAN KESEHATAN DI TEMPAT KERJA Gambar menunjukkan posisi aman dalam alur dan bentuk daun. Gambar ini menunjukkan beberapa bentuk daun yang salah sehingga tidak pas ke dalam alur. Jenis ini akan merusak alur dan membahayakan. Kunci pas Kunci pas digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan mur dan baut. Kebanyakan kunci pas terbuat dari baja kualitas tinggi untuk menghindarkan kerusakan bentuk atau pegangannya. Mulut pada kunci pas harus bersesuaian dengan ukuran mur yang biasanya tertera pada cakram/mulut dari kunci pas itu. Kunci pas selamanya aman bila lubangnya sesuai dengan ukuran mur. Memakai kunci tabung (sok) atau kunci pas yang lubangnya tidak sesuai dengan ukuran mur, merupakan pekerjaan yang kurang aman. Mur ini menunjukkan hasil kerja yang tidak trampil dalam penggunaan perkakas. Tidak adanya pegangan membuatnya tidak bisa dipakai lagi untuk selanjutnya.

Bentuk daun Bentuk yang Salah Membahayakan Kunci pas Pegangan Lubang jarak Mur Ukuran yang Sesuai KURANG AMAN Terbuang

Page 17: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KESELAMATAN DAN KESEHATAN DI TEMPAT KERJA Roda gerinda Diantara sumber bahaya yang dekat di bengkel ialah batu gerinda dan jenis peralatan gerinda lainnya. Benda kerja tertarik ke dalam celah di antara landasan dan batu gerinda. Biasanya batu gerinda berputar pada kecepatan tinggi. Roda gerinda terbuat dari biji-biji abrasive yang direkat sekaligus. Perkakas senantiasa diasah menentang arah rotasi. Batu gerinda menghasilkan bram yang sangat halus dan percikan api yang berbahaya terhadap mata. Benda kerja yang digerinda harus diletakkan pada landasan mesin gerinda. Harus tersedia jarak maksimal 1,5 mm antara landasan dan batu gerinda. Roda gerinda harus dilengkapi perisai mata yang dapat digerakkan. Bahaya utama dari batu gerinda ialah pasangannya lepas dari senter/poros. Karena terdapatnya bagian gaya yang tidak sama, batu bisa pecah.

Batu gerinda Kecepatan tinggi Bram halus Landasan gerinda Perisai Keluar dari posisi senter

Page 18: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KESELAMATAN DAN KESEHATAN DI TEMPAT KERJA Menggerinda Benda yang akan digerinda diletakkan pada landasan dan digerakkan dari samping ke samping sesuai dengan bentuk yang dikehendaki. Selama gaya yang keluar dari benda kerja makin kuat, benda kerja itu jangan dipegang dengan tangan telanjang. Untuk menggerinda benda kerja yang besar diperlukan sarung tangan. Jika menggerinda benda kerja kecil, tang atau kunci dapat dipakai untuk memegang benda kerja. Bagian samping roda gerindapun dapat dipakai untuk menggerinda. Tapi bagaimanapun harus diperhatikan agar pemakaiannya tetap sama pada kedua sisi dari batu gerinda. Sisi-sisi tersebut jangan sampai cekung. Diasah menentang arah rotasi, tetapi pada permukaan lingkarannya, jangan pada bidang sampingnya.

Landasan Gerinda Sarung tangan Tang kunci Sisi roda gerinda

Page 19: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

1. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TENTANG

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

a. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

1) Tentang Istilah

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1) Tempat kerja, ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak

atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja

untuk suatu keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber

sumber bahaya sebagai mana terperinci pada pasal 2, termasuk tempat kerja

semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian atau

yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.

2) Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat

kerja atau bagian yang berdiri.

3) Pengusaha ialah :

a. Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu

usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.

b. Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan

untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja.

c. Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum

termaksud pada a) dan b), jikalau yang diwakili berkedudukan di luar

Indonesia.

4) Direktur ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk

melaksanakan undang-undang ini.

5) Pegawai Pengawas, ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen

enaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

6) Ahli keselamatan kerja, ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar

epartemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk

engawasi ditaatinya undang-undang ini.

Page 20: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

2) Ruang Lingkup

Pasal 2

1) Yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat

kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, yang berada

dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

2) Ketentuan pada ayat (1) tersebut berlaku pada tempat kerja di mana :

a. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas,

peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan,

kebakaran atau peledakan.

b. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau

disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit,

beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi.

c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau

pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya yang termasuk

bangunan perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya

atau dimana dilakukan pekerjaan persiapan.

d. Dilakukan usaha : pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengolahan kayu

atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan.

e. Dilakukan usaha perkembangan dan pengolahan emas, logam atau bijih

logam lainnya, batu-batuan, gas minyak atau mineral lainnya, baik

dipermukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan.

f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, melalui terowongan,

di permukaan air, dalam air maupun di udara.

g. Dikerjakan bongkar muat barang muatan kapal, perahu, dermaga, dek, stasiun

atau gudang.

h. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air.

i. Dilakukan pekerjaan pada ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan.

j. Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi dan

rendah.

k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan,

terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting.

l. Dilakukan pekerjaan di dalam tangki, sumur atau lubang.

Page 21: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, uap, gas,

hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran.

n. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah.

o. Dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi atau

telepon.

p. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset

(penelitian) yang menggunakan alat teknis.

q. Dibangkitkan, diubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau

disalurkan, listrik, gas, minyak atau air.

r. Diputar film, dipertunjukan sandiwara, atau diselenggarakan rekreasi lainnya

yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

3) Dengan peraturan perundang-undangan dapat ditunjukkan sebagai tempat kerja,

ruangan atau lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau

kesehatan yang bekerja dan atau berada di ruangan atau lapangan itu dapat diubah

perincian tersebut pada ayat (2)

3) Syarat-syarat Keselamatan Kerja

Pasal 3

1) Dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja

untuk :

a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.

b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.

c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan

d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran

atau kejadian lain yang berbahaya.

e. Memberi pertolongan pada kecelakaan

f. Memberi alat perlindungan diri kepada para pekerja.

g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya

suhu,kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca sinar

atau radiasi, suara dan getaran.

h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik

maupun phychis, peracunan, infeksi dan penularan.

Page 22: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.

j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.

k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.

l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.

m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara

danproses kerjanya .

n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman

atau barang.

o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan

p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan

penyimpanan barang.

q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.

r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang

bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

(2) Dengan peraturan perundangan dapat diubah perincian seperti tersebut pada ayat

(1) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknik dan teknologi serta

pendapat baru di kemudian hari.

Pasal 4

1) Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam

perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemakaian,

penggunaan pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk teknis dan

aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

2) Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu

kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup

bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat

perlindungan, pengujian dan pengesahan pengepakan atau pembungkusan,

pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat

produksi guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan

tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.

Page 23: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

3) Dengan peraturan perundangan dapat dirubah perincian seperti tersebut pada ayat

(1) dan (2), dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban

memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan kerja tersebut.

4) Pengawasan

Pasal 5

1) Direktur melakukan pengawasan umum terhadap undang-undang ini, sedang para

pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan

pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu

pelaksanaannya.

2) Wewenangan dan kewajiban direktur, pegawai pengawasan dan ahli keselamatan

kerja dalam melaksanakan undang-undang ini diatur dengan peraturan

perundangan.

Pasal 6

1) Barang siapa tidak dapat menerima direktur dapat mengajukan permohonan

banding kepada panitia Banding.

2) Tata permohonan banding, susunan Panitia Banding, tugas panitia Banding dan

lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

3) Keputusan Panitia Banding tidak dapat dibanding lagi.

Pasal 7

Untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini, pengusaha harus membayar

menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan.

Pasal 8

1) Pengurus diwajibkan memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan

kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan

dipindahkan sesuai dengan sifat pekerjaan yang diberikan padanya.

Page 24: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

2) Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah

pimpinannya, secara berkala kepada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan

dibenarkan oleh direktur.

3) Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan

erundangan.

4) Pembinaan

Pasal 9

1) Pengurus diwajibkan menunjuk dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja baru

entang :

a) Kondisi dan bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya.

b) Semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat

kerjanya.

c) Alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.

d) Cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

(2) Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenanga kerja yang bersangkutan setelah

ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah mengalami syarat-syarat tersebut di

atas

(3) Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja

yang di bawah pimpinannya dalam mencegah kecelakaan dan pemberantasan

kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam

pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.

(4) Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat dan ketentuan yang

berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankan.

6) Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 10

(1) Menteri tenaga Kerja berwenang membentuk Panitia Pembina keselamatan dan

Kesehatan Kerja guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan

partisipasi efektif dari pengusaha atau dan tenaga kerja di tempat kerja untuk

melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan dan

kesehatan kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi.

(2) Susunan Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tugas dan lainnya ditetapkan

Page 25: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

oleh Menteri Tenaga Kerja.

7) Kecelakaan dan Cara Melaporkan

Pasal 11

(1) Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja

yang

dipimpinnya, kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

(2) Tata cara melaporkan dan memeriksa kecelakaan oleh pegawai termaksud pada

ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan. (contoh terlampir).

8) Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja

Pasal 12

(1) Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai dan atau ahli

keselamatan kerja.

(2) Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan.

(3) Memenuhi dan mentaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang

diwajibkan

(4) Meminta kepada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan

kesehatan kerja yang diwajibkan.

(5) Menyertakan keberatan kerja pada pekerja dimana syarat keselamatan dan

kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya

kecuali dalam hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas

yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

9) Kewajiban bila memasuki tempat kerja.

Pasal 13

Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan menaati semua

petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan.

10) Kewajiban Pengurus

Pasal 14.

Pengurus diwajibkan :

(1) Secara tertulis menempatkan di tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat

keselamatan kerja yang diwajibkan, undang-undang ini dan semua peraturan

pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat

yang mudah dilihat dan dibaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli

keselamatan kerja.

Page 26: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

(2) Memasang di tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja

diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat yang mudah dilihat

dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

(3) Menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan

pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi

setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai petunjuk-petunjuk

yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan

kerja.

b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/98 tentang Tata Cara Pelaporan

dan Pemeriksaan Kecelakaan

1) Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

(1) Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga

semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda.

(2) Kejadian berbahaya lainnya ialah suatu kejadian yang potensial, yang dapat

menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran,

peledakan dan bahaya pembuangan limbah.

(3) Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak

atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja

untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya.

(4) Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat

kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

(5) Pegawai pengawas adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat

(5) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

(6) Pengurus adalah :

a) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu

perusahaan milik sendiri ;

b) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dirmaksud dalam huruf a) dan b)

yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Page 27: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

(7) Menteri adalah Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.

2) Tata Cara Pelaporan Kecelakaan

Pasal 2

(1) Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di

tempat kerja dipimpinnya.

(2) Kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a) Kecelakaan Kerja;

b) Kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah;

c) Kejadian berbahaya lainnya.

Pasal 3

Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berlaku bagi

pengurus atau pengusaha yang telah dan yang belum mengikutsertakan pekerjaannya

ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No. 3

tahun 1992.

Pasal 4

(1) Pengurus atau pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib

melaporkan secara tertulis kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat

(2) huruf a), b), c) dan d) kepada Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja

setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam

terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan formulir laporan kecelakaan sesuai

contoh bentuk 3 KK2 A lampiran 1.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis.

Pasal 5

(1) Pengurus atau pengusaha yang telah mengikutsertakan pekerjaannya pada

program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,

melaporkan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a)

dan b) dengan tata cara pelaporan sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja No.

PER-05/MEN/1993.

(2) Pengurus atau pengusaha yang belum mengikutsertakan pekerjaannya pada

program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,

melaporkan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a)

dan b) dengan tata cara pelaporan sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja No.

Page 28: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

PER-04/MEN/1993.

3) Pemeriksaan Kecelakaan

Pasal 6

(1) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), dan

pasal 5, Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja memerintahkan pegawai

pengawas untuk melakukan pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan.

(2) Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dilaksanakan terhadap setiap kecelakaan yang dilaporkan oleh pengurus

atau pengusaha.

(3) Pemeriksaan dan pekerjaan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 7

Pegawai pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengkajian

mempergunakan formulir laporan pemeriksaan dan pengkajian sesuai lampiran II

untuk kecelakaan kerja, lampiran III untuk penyakit akibat kerja, lampiran IV untuk

peledakan, kebakaran dan bahaya pembuangan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 6 limbah dan lampiran V untuk bahaya lainnya.

Pasal 8

(1) Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja berdasarkan hasil pemeriksaan dan

pengkajian kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 pada tiap-tiap

akhir bulan menyusun analisis laporan kecelakaan dalam daerah hukumnya

dengan menggunakan formulir sebagaimana lampiran VI peraturan ini.

(2) Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja harus menyampaikan analisis laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah

Departemen Tenaga Kerja setempat selambat-lambatnya tanggal 5 bulan

berikutnya.

Pasal 9

(1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja berdasarkan analisis laporan

kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menyusun analisis

kecelakaan dalam daerah hukumnya dengan menggunakan formulir

sebagaimana lampiran VII peraturan ini.

(2) Analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat untuk tiap

bulan

Page 29: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

(3) Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja harus segera menyampaikan

analisis kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri atau

Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam lampiran II, III, IV, V, VI, dan

VII sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1) dan pasal 9 ayat

(1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan

Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 11

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan

Ketenagakerjaan berdasarkan analisis laporan kecelakaan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 9 ayat (1) menyusun analisis laporan kekerapan dan keparahan

kecelakaan tingkat nasional.

4) S a n k s i

Pasal 12

Pengurus atau pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 2, pasal 4 ayat (1),

diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) UU No. 1

tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

5) Pengawasan

Pasal 13

Pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Menteri ini dilakukan oleh pegawai

pengawas ketenagakerjaan.

6) Ketentuan Penutup

Pasal 14

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka formulir bentuk 3 KK2 dalam

Peraturan Menteri No. PER-04/MEN/1993 dan Peraturan Menteri No. PER-

05/MEN/1993 dinyatakan tidak berlaku.

c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1996 tentang Sistem

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1) Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

Page 30: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

1) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut

Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan

yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan,

prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan,

penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan

kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan

krja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif;

2) Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak

atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja

untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber

bahaya baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di

udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia;

3) Audit adalah pemeriksaan secara sistematik dan independen, untuk menentukan

suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang

direncanakan, dan dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai

kebijakan dan tujuan perusahaan;

4) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan

tujuan mencari laba atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara;

5) Direktur ialah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun

1970;

6) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknik berkeahlian khusus

dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri;

7) Pengusaha adalah :

a) Orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan

untuk keperluan itu mepergunakan tempat kerja;

b) Orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu

usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mepergunakan tempat kerja;

c) Orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum

termaksud pada huruf a) dan b), jika kalau yang diwakili berkedudukan di luar

Indonesia.

8) Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung tempat kerja

atau lapangan yang berdiri sendiri;

Page 31: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

9) Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam

maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat;

10) Laporan Audit adalah hasil audit yang dilakukan oleh Badan Audit yang berisi

fakta yang ditemukan pada saat pelaksanaan audit di tempat kerja sebagai dasar

untuk menerbitkan sertifikat pencapaian kinerja Sistem Manajemen K3;

11) Sertifikat adalah bukti pengakuan tingkat pemenuhan penerapan peraturan

perundangan Sistem Manajemen K3;

12) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

2) Tujuan dan Sasaran Sistem Manajemen K3

Pasal 2

Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem

keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsusr

manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam

rangka

mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya

tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

3) Penerapan Sistem Manajemen K3

Pasal 3

1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak seratus orang atau

lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik

proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti

peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja, wajib menerapkan

Sistem Manajemen K3.

2) Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan

oleh Pengurus, Pengusaha dan seluruh tenaga kerja sebagai satu kesatuan.

Pasal 4

Page 32: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

1) Dalam penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,

Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a) Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin

komitmen terhadap penerapan Sistem Manajemen K3.

b) Merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan

keselamatan dan kesehatan kerja;

c) Menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan

mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan

untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan

kerja;

d) Mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan

kerja serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan;

e) Meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan Sistem Manajemen K3

secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan

dan kesehatan kerja.

2) Pedoman penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

3) Audit Sistem Manajemen K3

Pasal 5

1) Untuk pembuktian penerapan Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud pasal

4, perusahaan dapat melakukan audit melalui badan audit yang ditunjuk oleh

Menteri.

2) Audit Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi

unsur-unsur sebagai berikut :

a) Pembangunan dan pemeliharaan komitmen ;

b) Strategi pendokumentasian ;

c) Peninjauan ulang desain dan kontrak ;

d) Pengendalian dokumen ;

e) Pembelian ;

f) Keamanan bekerja berdasarkan Sistem Manajemen K3 ;

Page 33: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

g) Standar Pemantauan ;

h) Pelaporan dan perbaikan kekurangan ;

i) Pengelolaan material dan pemindahannya ;

j) Pengumpulan dan penggunaan data ;

k) Pemeriksaan sistem manajemen ;

l) Pengembangan keterampilan dan kemampuan;

3) Perubahan atau penambahan sesuai perkembangan unsur-unsur sebagaimana

dimaksud ayat (2) diatur oleh Menteri.

4) Pedoman teknis audit Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini.

5) Kewenangan Direktur

Pasal 6

Direktur berwenang menetapkan perusahaan yang dinilai wajib untuk diaudit

berdasarkan pertimbangan tingkat risiko bahaya.

6) Mekanisme Pelaksanaan Audit

Pasal 7

1) Audit Sistem Manajemen K3 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam

tiga tahun.

2) Untuk pelaksanaan audit, Badan Audit harus :

a) Membuat rencana tahunan audit

b) Menyampaikan rencana tahunan audit kepada Menteri atau Pejabat yang

ditunjuk, pengurus tempat kerja yang akan diaudit dan Kantor Wilayah

Departemen Tenaga Kerja setempat ;

c) Mengadakan koordinasi dengan Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja

setempat ;

Page 34: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

3) Pengurus tempat kerja yang akan diaudit wajib menyediakan dokumen-dokumen

yang diperlukan untuk pelaksanaan audit Sistem Manajemen K3.

Pasal 8

1) Badan Audit wajib menyampaikan laporan audit lengkap kepada Direktur dengan

tembusan yang disampaikan kepada pengurus tempat kerja yang diaudit.

2) Laporan audit lengkap sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan formulir

ebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri ini.

3) Setelah menerima laporan Audit Sistem Manajemen K3 sebagaimana dimaksud

ayat (2), Direktur melakukan evaluasi dan penilaian.

4) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian tersebut pada ayat (3), Direktur

melakukan hal-hal sebagai berikut :

a) Memberikan sertifikat dan bendera penghargaan sesuai dengan tingkat

pencapaiannya atau;

b) Menginstruksikan kepada Pegawai Pengawas untuk mengambil tindakan

apabila berdasarkan hasil audit ditemukan adanya pelanggaran atas peraturan

perundangan.

7) Sertifikat K3

Pasal 9

1) Sertifikat sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) huruf a), ditanda tangani oleh

Menteri dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

2) Jenis sertifikat dan bendera penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Menteri ini.

8) Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen K3 dilakukan

oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Page 35: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

9) Pembiayaan

Pasal 11

Biaya pelaksanaan audit Sistem Manajemen K3 dibebankan kepada perusahaan yang

diaudit.

C. Gambar Simbol Keselamatan Kerja

Gambar simbol keselamatan adalah tanda yang ditampilkan pada tempat kerja untuk :

• Tanda Larangan / Pencegahan kecelakaan ; Gambar lingkaran dengan diagonal

merah diatas warna dasar putih. Contoh; dilarang merokok.

• Tanda Peringatan bahaya keselamatan dan kesehatan kerja; Berbentuk segi tiga

dengan warna hitam diatas warna dasar putih. Contoh; mudah terbakar atau awas

api

• Tanda Pemberitahuan /Tempat perlengkapan keadaan darurat tersimpan;

Berbentuk segi empat , Contoh; tempat PPPK

• Tanda Perintah/Pemberitahuan kepada pekerja dimana perlengkapan

keselamatan khusus harus dipakai; Gambar putih diatas warna dasar biru. Contoh;

gunakan kaca mata

Tanda-tanda ini mempunyai gambar diatasnya sehingga dapat diketahui apa

maksudnya walaupun pekerja tidak bisa bahasa Inggris dengan baik. Ini penting

bahwa setiap pekerja mengetahui tanda keselamatan tanpa ragu-ragu.

Manfaatkan gambar simbol keselamatan untuk tempat kerja dari Departemen

Tenaga Kerja untuk mempelajari semua standar tanda keselamatan yang dpergunakan

ditempat kerja, seperti berikut ini :

Page 36: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

4. POLUSI PADA INDUSTRI

Pada umumnya ada tiga bentuk polusi yang mempengaruhi pekerja pada tempat kerja

di industri, yaitu : Polusi dari serat (fiber) dan debu, polusi dari bahan kimia, dan

polusi kebisingan. Pada bagian berikut dijelaskan masing-masing polusi dan

pencegahannya.

a. Polusi Dari Serat dan Debu

1) Penyebab polusi

Debu dapat ditimbulkan dari proses kerja seperti debu dari serat bahan gelas atau

debu dapat masuk ketempat kerja karena di kirim yaitu melalui kantong tepung kimia.

Debu partikel padat terbawa oleh udara.

Aerosol dapat berupa cairan, gas atau partikel padat yang sangat halus disebarkan

oleh udara.

Aerosol mungkin datang dari semprotan cairan (cat aerosol), kandungan yang

terbakar (peranan bahan bakar) atau asap, dimana tersebarnya partikel jelaga di udara.

2) Mengapa serat dan debu berbahaya :

• Debu dan serat dapat terhisap kedalam paru-paru.

• Beberapa debu mineral dapat menggores paru-paru dan menyebabkan penyakit

• Alergi dan kesulitan bernafas dapat terjadi

• Kanker dapat berkembang

3) Bagaimana bahaya dapat dicegah dan dikontrol :

• Alat pembuangan gas (exhaust) dan ventilasi pembuangan dapat membuang debu

dan serat partikel.

• Serat mineral yang berbahaya seharusnya dapat diganti dengan yang aman.

• Penggunaan alat tangan dapat mengurangi debu dibandingkan alat listrik.

Page 37: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

• Alat listrik harus punya ventilasi pembuangan setempat yang pas.

• Pekerja dapat melakukan pekerjaan yang bervariasi untuk mengurangi kontak

secara terus menerus dengan debu dan serat.

• Area kerja seharusnya terjaga kebersihannya untuk menghindari debu dan serat

yang terbentuk.

• Pembuangan serat seharusnya ditempatkan dalam kontainer yang bersegel.

• Pemantauan udara untuk melihat tingkatan serat seharusnya dilakukan; jika

tingkatan serat diatas standar yang ditetapkan, tindakan harus segera diambil.

• Masker seharusnya dipakai oleh pekerja yang kontak langsung dengan bahaya

serat dan debu hingga tempat kerja dapat dibuat lebih aman.

• Alat pernafasan diperlukan untuk penggunaan temporer atau dalam keadaan

darurat.

b. Polusi dari Bahan Kimia

Bahan kimia yang keras, bau yang tajam atau mempunyai warna tersendiri dan

pemberian label yang jelas dapat menjadi peringatan kepada pekerja tentang apa

zatnya. Tetapi hal tersebut tidak selalu mudah untuk mendeteksi polusi kimia lebih

dini.

1) Beberapa cara polusi kimia menyerang secara perlahan pada pekerja :

• Gas yang tidak berwarna atau tidak berbau dapat terbentuk pada ruang terbatas

dan bias menyebabkan mati lemas.

• Uap dengan bau yang enak dapat membuat mabuk, sehingga berefek

mematikan dalam beberapa menit.

• Serbuk kimia yang ditangani bertahun-tahun dapat berefek jelek dikemudian

hari, seperti kanker atau sakit liver kronis.

Maka dari itu jangan sembarangan jika menggunakan bahan kimia dalam

proses kerja atau menanganinya. Jangan mengira tidak membahayakan; sebab bahan

kimia tidak berbau, atau karena telah bekerja bertahun-tahun menggunakan bahan

kimia dan belum pernah mencelakakan.

Page 38: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

Pekerja seharusnya mengetahui aturan yang berhubungan dengan risiko bahan

kimia yang digunakan, dengan mengikuti semua petunjuk yang dibolehkan untuk

penggunaan bahan kimia.

Peranan lembaran data keamanan bahan (Material Safety Data Sheet / MSDS) cukup

penting. Adanya ahli K3 ditempat kerja yang dapat membantu untuk membaca dan

memahami informasi ada MSDS, sangat bermanfaat melindungi diri pekerja.

3) Langkah pencegahan dan pengontrolan polusi kimia :

• Bila mungkin, hentikan penggunaan bahan kimia berbahaya ditempat kerja.

Ganti bahan kimia dengan yang aman kandungan zatnya.

• Menutupi proses kerja atau penyimpanan kontainer untuk kandungan bahan

kimia (yaitu menutupi wadah, penanganan dari jauh/ pakai remote).

• Sistim ventilasi industri dirancang dengan baik, agar dapat menghilangkan

asap dan uap.

• Udara ditempat kerja harus dimonitor dan semua udara kotor dinetralkan.

• Pakaian dan perlengkapan pelindung seperti masker muka, alat pernafasan dan

pelindung kepala (helm) dipakai hingga tempat kerja aman. Semua pelindung

roda gigi harus sesuai standar yang aman.

• Secara berkala kesehatan pekerja dimonitor.

3) Tumpahan, Bocoran dan sisa pembuangan

Tumpahan dan bocoran kandungan bahan kimia yang berbahaya harus selalu

diperlakukan dengan cara yang tepat, sesuai penjelasan pada MSDS.

Beberapa alasan mengapa bocoran dan tumpahan bahan kimia harus

diperlakukan dengan

tepat :

• Jika kandungan bahan kimia tumpah atau bocor, mengalir kedalam drainase, hal

itu akan mengotori saluran air masyarakat.

• Gas toxic secara ceroboh tertumpah keudara, dapat berefek pada kesehatan

banyak orang di masyarakat.

Page 39: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

• Gas toxic dihasilkan dari bahan kimia yang terbakar, dapat menyebabkan

kerusakan kulit dan gangguan pernafasan. Untuk waktu lama dapat terjadi

gangguan kesehatan.

• Ledakan cairan yang mudah terbakar pada pabrik yang terbakar dapat dengan

serius membahayakan pemadam kebakaran dan wilayah hunian terdekat.

• Pembuangan bahan kimia bekas harus dikontrol secara tepat. Pada MSDS

diberikan petunjuk cara pembuangan yang harus diikuti sesuai peraturan.

Harus dipahami bahwa bekerja dengan bahan kimia meliputi tanggung jawab

untuk melindungi semua masyarakat dari timbulnya bahaya. Potensi risiko untuk

masyarakat biasanya dari sumber alami yang penting, seperti udara dan air.

Polusi harus dipertanggungjawabkan pada semua tempat kerja untuk memastikan

bahwa standar keselamatan sesuai peraturan untuk melindungi pekerja dan

masyarakat luas.

c. Kebisingan

1) Sumber kebisingan

• Setiap orang punya perbedaan pendapat tentang kapan kebisingan dianggap terlalu

keras dan apa jenis kebisingan yang dapat diterima. Suara kendaraan bermotor

konstan diterima orang disekitar kota, secara berangsur-angsur menjadi biasa

dengan tingkat kebisingan tersebut, sedangkan bagi orang-orang dari sekitar

pinggiran merupakan suatu yang menyakitkan.

• Memainkan musik keras dirumah, di jalan dan ditoko menyebabkan keluhan

sejumlah besar orang, karena merasa terganggu. Undang-undang telah mengatur

kontrol dan standar kebisingan yang diizinkan untuk mengatur orang-orang yang

menimbulkan ketidak amanan dan anti-sosial tingkat kebisingan.

• Industri di banyak tempat telah menjadi begitu bising sehingga hampir semua

pekerja industri mengalami tingkat kebisingan yang berbahaya dari suara mesin

pon, kompresor, dan kebisingan industri lainnya.

2) Tingkat kebisingan

Desibel (dB) adalah ukuran intensitas suara, sebagai perbandingan tingkat kebisingan

adalah :

Page 40: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

• Pesawat terbang take off 180 dB

• Melewati / ambang batas pendengaran 130 dB

• Truk besar 120 dB

• Disco 110 dB

• Kebisingan pabrik 100 dB

• Kebisingan jalan raya 80 dB

• Kebisingan kantor 60 dB

• Gemerisik daun 20 dB

• Sunyi sepi (batas tidak dapat didengar) 0 dB

3) Mengatasi kebisingan.

Pada bagian berikut ini dijelaskan empat cara dasar untuk mengatasi kebisingan :

• Perencanaan tata ruang yang baik

• Penggunaaan bahan bangunan dan akustik yang tepat

• Pembuatan penyekat atau bagian pembendung

• Penggunaan getaran suara

5. KESELAMATAN PRIBADI

Semua pekerja perlu menyadari keselamatan pribadi mereka ditempat kerja.

Keselamatan pribadi ditempat kerja dapat terjamin dengan dihindarinya faktor bahaya

sebelum menyebabkan cedera.

Bila bahaya tidak dapat dihindari langkah yang harus diambil adalah mengurangi

risiko cedera. Perlengkapan dan pakaian pelindung harus selalu dipakai untuk

keselamatan ditempat kerja, atau khususnya saat perawatan dan situasi darurat.

a. Tindakan Keamanan Kerja

Banyak aktivitas berikut yang menjadi pertimbangan untuk bekerja dengan aman

• Memodifikasi peralatan atau mesin tanpa kewenangan;

• Melakukan pekerjaan yang tidak dilatih untuk dilakukan;

• Melakukan pekerjaan yang keterampilannya atau kewenangan tidak dipunyai;

• Tidak memperhatikan aturan keselamatan sebab menurut pribadi hal itu menjadi

penghambat dalam melakukan pekerjaan.

• Melakukan pekerjaan selalu dengan cara sendiri, walaupun metoda bekerja

dengan aman telah dikembangkan.

Page 41: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

• Mengambil jalan pintas dalam melaksanakan, walaupun jalan pintas tersebut

melanggar petunjuk prosedur bekerja yang aman.

• Tidak menggunakan alat pengaman walaupun diperlukan waktu mengerjakan

pekerjaan.

Jadi jelaslah bahwa semua aktivitas tersebut tidak aman dan sangat potensial

menimbulkan

bahaya.

Ini adalah daftar untuk bekerja dengan aman. Hal berikut ini seharusnya

dipelajari dengan

seksama dan dipraktikan secara rutin.

• Pikirkan tentang apa yang dapat terjadi sebelum melakukannya.

• Jangan melakukan sesuatu yang dapat melukai diri sendiri atau orang lain.

• Ikuti aturan dan petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja.

• Ketahui tanda peringatan dan pahami maksudnya dan lakukan seperti yang

disarankan.

• Laporkan praktik kerja dan situasi yang diperkirakan tidak aman.

• Laporkan kesalahan atau peralatan dan perlengkapan yang tidak aman.

• Selalu mengunakan peralatan dan perlengkapan dengan benar untuk melakukan

pekerjaan.

• Laporkan semua kecelakaan dan cedera sekecil apapun jika kemungkinan terjadi.

• Jangan melakukan sesuatu yang belum dilatih, tidak punya keterampilan atau

kewenangan melakukannya.

• Kerja sama dan partisipasi dalam program ini membuat tempat kerja aman.

• Berikan gagasan tentang bagaimana mesin, perlengkapan dan praktik kerja dapat

dibuat aman.

b. Perlengkapan dan Pakaian Pelindung Pekerja serta Program di Tempat Kerja

1) Perlengkapan dan Pakaian Pelindung Pekerja

Perlengkapan dan pakaian pelindung digunakan untuk melindungi pekerja dari kontak

langsung dengan bahan kimia atau perantaranya yang dapat membahayakan

kesehatan.

Page 42: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

• Pelindung telinga : Pelindung telinga atau sumbat melindungi pendengaran dari

bahaya tingkat kebisingan. Bentuk pelindung pendengaran, sesuai untuk tempat

kerja dan pekerjaan, dan seharusnya dipilih berdasarkan ukuran tingkat kebisingan

pada lokasi kerja.

• Pelindung mata : Kaca mata, kaca pengaman, perisai muka dan helm dapat

melindungi sensitif area mata dari kerusakan. Kaca plastik yang tahan tumbukan

dan perisai muka akan melindungi dari pecahan yang beterbangan serta perisai

tahan zat kimia diperlukan ketika menangani bahan kimia. Masker las dipakai

dengan benar untuk pengelasan. Masker las dan perisai seharusnya tidak berkabut.

• Pelindung kulit : Sarung tangan pengaman dan krim pelapis melindungi kulit

dari kerusakan dan menahan peresapan bahan kimia kedalam tubuh. Pakaian kerja

dari kulit atau metalik cocok melindungi seluruh tubuh dan jas kerja digunakan

untuk melindungi badan. Pakaian harus di pas dengan baik.

• Pelindung pernafasan : Penutup muka, saringan udara dan alat pernafasan engan

pembersih udara digunakan untuk melindungi paru-paru dan sistim pernafasan.

Alat pernafasan harus dipaskan secara perorangan dan dipilih sesuai kondisi

tempat kerja.

Penyaring yang benar diperlukan pada alat pernafasan, tergantung apakah pekerja

kontak dengan bahan kimia, debu, serat atau jenis kotoran lainnya. Alat pernafasan

seharusnya diperiksa setiap waktu sebelum digunakan. Alat pernafasan seharusnya

diperiksa secara tetap untuk kebersihan umumnya dan khususnya kerusakan katup,

lembaran penutup, seal, peluru, tali pengikat dan penjepit. Alat ini harus dibersihkan

sesudah digunakan untuk menghindari penularan dan disimpan pada kantong plastik

tertutup.

• Pelindung kaki : Sepatu boot (safety boots) melindungi kaki

• Pelindung kepala : Jaring rambut dan penutup, menjaga rambut pada tempat

kerja sehingga tidak membahayakan.

Tempat lemari uap (fume cabinets), pancuran air untuk keselamatan (safety

showers) dan pencuci mata darurat (emergency eye wash) juga disediakan sebagai

penjagaan pertama dalam kasus kegagalan pelindung. Pakaian pelindung,

Page 43: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

perlengkapan (seperti alat pernafasan dan lemari uap) dan fasilitas dasar pertolongan

pertama seharusnya tersedia ditempat kerja.

Alat Pelindung Diri (APD) yaitu :

• Pelindung Kepala

• Pelindung mata dan wajah

• Pelindung tangan

• Pelindung badan

• Pelindung telinga

• Alat Bantu pernapasan

• Sabuk Pengaman

• Pelindung kaki

No. Gambar Nama

1.

Helm

2.

Respirator

3.

Kaamata

Page 44: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

4.

Sapu Tangan

5.

Pelampung

6.

Ear Plug

7.

Face Shield

8.

Safety Harness

9.

Jaket Pelampung

10.

Arpon

Page 45: k3 ( kesehatan dan keselamatan kerja )

11.

Pakaian Kerja

12.

Safety Shoes