59
1 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI OLEH : FIRMAN G.S. KASUBDIT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

K EBIJAKAN P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN D ESA B ERDASARKAN UU N O . 6 T AHUN 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

K EBIJAKAN P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN D ESA B ERDASARKAN UU N O . 6 T AHUN 2014 TENTANG DESA. OLEH : FIRMAN G.S. KASUBDIT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA. DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

1

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014

TENTANG DESA

DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHANDITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

OLEH : FIRMAN G.S.

KASUBDIT FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA

Page 2: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

D A S A R H U K U M

2

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;Catatan :Pasal 120 ayat (1), semua perat. pelaks. ttg Desa yg slm ini ada ttp berlaku sepanjang tdk bertentangan dgn UU ini;

PP. No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa;Antara lain,

Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 3: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

Kewenangan :

1. Asal Usul ;2. Lokal Berskala Desa ;3. Ditugaskan oleh

Pemerintah, Pemda Prov., Kab./Kota ;

4. Kewenangan Lain,

Page 4: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL (SIST ORG MASY ADAT, PEMB. KELEMBAG. MASY ADAT,KELEMBAG MASY, LEMB. HK. ADAT, PENGELOLAAN TKD, PENGEMBANGAN PERAN MASY.DESA ).

2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (a.l. PENGELOLAAN PASAR DESA, PEMANDIAN UMUM, JARINGAN IRIGASI, EMBUNG DESA, PERPUSDES, JALAN DESA, TAMBATAN PERAHU).

3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA.

4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN.

CATATAN:KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN INI DISERTAI BIAYA)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEWENANGAN DESA

Page 5: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DESA ADALAH :DESA DAN DESA ADAT ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN , SELANJUTNYA DISEBUT DESA, ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI BATAS WILAYAH YANG BERWENANG UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN, KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT BERDASARKAN PRAKARSA MASYARAKAT, HAK ASAL-USUL DAN/ATAU HAK TRADISIONAL YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NKRI.

Page 6: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PEMERINTAHAN DESAPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

PEMERINTAH DESAKEPALA DESA ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN DIBANTU PERANGKAT DESA SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESABADAN PERMUSYAWARATAN DESA ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN ADALAH LEMBAGA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN YANG ANGGOTANYA MERUPAKAN WAKIL DARI PENDUDUK DESA BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN DITETAPKAN SECARA DEMOKRATIS.

Page 7: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat, terdiri: Pemerintah Desa/Desa Adat; Badan Pemusyawaratan Desa/Desa Adat; Lembaga Kemasyarakatan Desa; Lembaga Adat.

Kelembagaan Desa/Desa Adat

Page 8: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

KADES/DESA ADAT (SEBUTAN LAIN) MERUPAKAN KEPALA PEMERINTAHAN DESA/DESA ADAT YG MEMIMPIN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SBG KEPANJANGAN TANGAN NEGARA YG DEKAT DNG MASYARAKAT, DNG DEMIKIAN PENGATURAN TTG KADES/DESA ADAT :

DISESUAIKAN DNG SEBUTAN LOKAL; BERKEDUDUKAN SBG KEPALA PEMERINTAH DESA/DESA ADAT &

PEMIMPIN MASYARAKAT; DIPILIH SECARA DEMOKRATIS, KECUALI DESA ADAT MEKANISME

LOKAL; PEMILIHAN LANGSUNG TDK MENGGUNAKAN BASIS PARPOL.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 9: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

KEDUDUKAN, KEWENANGAN, KEUANGAN

SEMAKIN KUAT AKUNTABEL

SIST. PENGAWASAN & KESESIMBANGAN

PEMERINTAHAN DESA & LEMB DESA

“KHUSUSNYA” BPD BERFUNGSI PENTING

DLM MENYIAPKAN KEBIJAKAN

PEMERINTAHAN DESA

VISI - MISIKADES & BPD

“SAMA”

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 10: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

Keuangan Desa(Pasal 71 UU 6/2014)

Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

10

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 11: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

PENDAPATAN

11

1. PADesa;2. Alokasi APBN;3. Bag. Hasil Pajak & Retribusi Daerah;4. ADD5. Bant. Keuangan APBD Prov/Kab.6. Hibah dan sumbangan pihak ketiga;7. lain-lain Pendapatan Desa yg sah.

- PADesa (Hasil Usaha, Hasil Aset, swadaya & partisipasi, Gotong Royong, lain-lain PADesa.)

- Lain-lain PA berdasar Kewenangan asal-usul & lokal skala desa:

- Lain-lain pdptn Desa yg sah a.l. Hasil kerjasama Pihak ke 3 & Bant. Perusahaan yg berlokasi di desa.

ADD- SILTAP Kades & Perangkat - Merupakan bag. DP yg diterima

kab/kota dari DBH & DAU dikurangi DAK plg sdkt 10 % untuk Desa;

- Penundaan dan/atau pemotongan sebesar ADP setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke desa.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 12: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

Belanja

12

- Diprioritas utk Kebut. Pemb.- Kebut. Pemb. meliputi, tp tdk trbts pd:a. Kebut. Primer;

b. Pelayanan Dasar; c. Lingkungan; d. Pemberdayaan Masy. Desa.

- Dpt. dialokasikan insentif bg RT/RW (membantu pelaksanaan tugas pelayanan Pemerintahan, Perencanaan, pembangunan, ketertiban, & Pemberdayaan Masyarakat Desa)

- “tidak terbatas” adalah Kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yg dibutuhkan masyarakat desa.- Kebutuhan Primer adalah sandang,

pangan, papan;- Pelayanan dasar antara lain

pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 13: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

Pengelolaan

13

Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa;Menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa;Kades menetapkan APBDes/th dengan Peraturan Desa (Perdes).

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 14: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENATAUSAHA

AN PELAPORAN PERTANGG

UNGJAWABAN

RPJMDesa

PELAKSANAAN

KEGIATAN

Bukti-bukti pengeluaran yang sah

Bukti Penyetoran PPN/PPH

Perdes SK Kades

Pengelolaan Keuangan Desa

• Buku Kas Umum• Buku Kas PePerincian

Objek Penerimaan• Buku kas Perincian

Objek Pengeluaran• Buku Kas Harian

Pembantu• Buku Kas Pembantu

Pajak

RancanganAPBDesa Pedoman

Penyusunan APBDesa, Perubahan,

Perhitungan dan Pertanggungjawaban

RKP Desa

PARTISIPATIF

Penganggaran

ADesa; APBN; ADD; Bantuan Keu;Pajak &

Retribusi;HibahLain” yg sah

Page 15: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

AZAS PENGELO

LAAN KEUANGAN DESA

TRANSPARAN

AKUNTABEL

PARTISIPATIF

TERTIB DAN

DISIPLIN

1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER

Page 16: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

PENGELOLA KEUANGAN

DESA

• Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes

• Menetapkan kebijakan ttg pengelolaan barang desa

• Menetapkan bendahara desa• Menetapkan petugas yg melakukan pemungutan

penerimaan desa• Menetapkan petugas yg melakukan pengelolaam

barang milik desa

Kepala Desa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Desa dan Mewakili Pemdes dlm Kepemilikan Kekayaan

Desa Yg Dipisahkan.

• Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa

• Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa

• Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa , dan pertanggungjawaban APBDesa

• Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa ttg pelaksanaan Peraturan Desa.

Sekdes

(Koordinator PTPKD)

• Sebagai pelaksana Penatausahaan Keuangan Desa (Penerimaan & Pengeluaran Uang);

• Wajib mempertanggungjawabkan Penggunaan Uang;

• Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran kpd Kades (paling lambat tgl 10 bulan berikutnya).

Bendahara Desa

Page 17: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

Struktur APBDesaSTRUKTUR APBDES

PENDAPATAN DESA

BELANJADESA

PEMBIAYAANDESA

PAD Desa Bagi hsl Pajak & Rtbs

Kab.Kota ADD Bantuan Keu.

Pem.Prov,Pem.Kab/Kota

Hibah/sumbangan pihak ke tiga

PenerimaanSILPA,PencairanDana Cad.,Hsl Penj.Kekayaan Desa yg dipisahkan,Penerimaan Pinjaman

PengeluaranPemb.Dana Cad.,Penyert. Modal Desa,Pembayaran Utang

Bel.langsungPeg,Brg/Jasa,Modal

Bel.Tdk lansung Peg/Siltap,Subsidi,Hibah,Bansos,Bant Keuangan.,Tak terduga.

semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun

anggaran

semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam

1 (satu) tahun anggaran

semua penerimaan yg perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yg akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yg bersangkutan maupun

pada tahun-tahun anggaran berikutnya

Page 18: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

PENYUSUNANRANCANGAN

APBDESA

RPJMD DAN

RKPDesa

PENETAPAN

RANCANGAN

APBDESA

EVALUASI RANCANG

AN APBdesa

APBDesa ±3 bln stlh

dilantik Penjabaran Visi & Misi Kades;

RKP plg lmbat akhr bln Jan TA sblmnya

Sekdes menys. Ranc.Perdes ttg APBdes;

Dibahas Kades & BPD u/ persetuj. (+Nov.TA sblmya);

3 hr Bup/Walikota;

Dittpkan 1 bln stlh APBD dittpkan.

plng lama ± 20 hr;

Melampaui batas, Desa menetapkn;

Tdk sesuai, Kades &BPD menyempurnakan (7 hr dr hsl evls.);

Hsl ev. tdk ditinjut mk berlaku pagu APBDesa TA sblm.;

Pembatalan dittp dg Perbup/wal.;

7 hr stl pembtln Kades bersama BPD mencabut Perdes. APBDesa (pencabutan hrs dg Perdes).

Page 19: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

PELAKSANAAN APBDesa

Pendapatan Desa melalui rekening Kas Desa

Desa yg belum memiliki pelayanan Perbankan , Pengaturan diserahkan kpd Daerah;

Program & Kegiatan yang masuk ke desa wajib dicatat dalam APBDesa;

Pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pengeluaran Belanja atas beban APBDesa dilaksanakan melalui Rek. Kas Desa dan hrs didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

Bukti yg lengkap dan sah hrs mendpt pengesahaan oleh Sekdes;

Pengeluaran Kas Desa tdk dpt dilakukan sebelum Ranc.Perdes tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

Bendahara Desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya dan menyetorkannya ke rekening Kas Daerah.

Page 20: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

1. PERUBAHAN APBDesa : Keadaan yg menyebabkan hrs dilakukan pergeseran antar jenis belanja; Keadaan yg menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun

sebelumnya hrs digunakan dalam tahun berjalan; Keadaan darurat; Keadaan luar biasa.

2. Perub. Apbdesa hanya dapat dilakukan 1 kali dlm 1 T.A;3. Merubah Perdes tentang APBDesa menjadi perubahan APBDesa;4. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara

penetapan pelaks. APBDesa.

Perubahan APBDesa

Page 21: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

WAJIB DILAKSANAKAN OLEH BENDAHARA DESA

PENERIMAAN DESA• Buku Kas Umum, Buku Kas

Pembantu Perincian Obyek Penerimaan,Buku Kas Harian Pembantu;

• Penerimaan uang wajib dipertanggungjawaban Bendahara paling lambat tgl 10 bulan berikutnya, lampirkan : (Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Perincian obyek Penerimaan, Buku Kas Harian Pembantu, Bukti Penerimaan lainnya yang sah).

PENGELUARAN DESA

• Dokumen Penatausahaan pengeluaran hrs disesuaikan pd Perdes ttg APBDesa atau Perdes ttg perubahan APBDesa melalui pengajuan SPP;

• Pengajuan SPP harus disetujui oleh Kades melalui PTPKD;

• Pengeluaran uang wajib dipertngg jwbkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, lampirkan : (Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Perincian obyek Pengeluaran, Buku Kas Harian Pembantu, Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara,Bukti Pengeluaran lainnya yang sah).

PERTANGGUNGJAWABAN

• Laporan pertanggungjawaban harus disampaikan paling lambat pada akhir tahun anggaran yaitu tanggal 31 Desember.

Page 22: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

ALOKASI DANA DESA

Pemda Kab./Kota mengalokasikan dalam APBD, ADD setiap T.A

Pengalokasian ADD mempertimbangkan :‒ Kebutuhan Siltap Kades dan Perangkat Desa‒ Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa,

luas wilayah desa, dan kesulitan geografis. Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan

Bupati/Walikota. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD

diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Page 23: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA

Paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan Pengalokasian dgn ketentuan :

‒ 60% dibagi secara merata kepada seluruh Desa‒ 40% dibagi secara proposional dari realisasi

pajak dan retribusi masing-masing Desa Pengalokasian ditetapkan dengan Peraturan

Bupati/Walikota. Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD

diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Page 24: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI KABUPATEN/KOTA

Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yg bersumber dari APBD kepada Desa

Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan

dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Page 25: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Siltap Kades dan Perangkat Desa bersumber dari ADD Pengalokasian ADD, dengan ketentuan :

‒ Jml ADD < Rp. 500 jt digunakan maks. 60%‒ Jml ADD Rp. 500 jt – Rp. 700 jt digunakan maks. 50%‒ Jml ADD Rp. 700 jt – Rp.900 jt digunakan maks. 40%‒ Jml ADD > Rp. 900 jt digunakan maks. 30%

Penggunaan batas maksimal ditetapkan dgn mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat desa, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Bupati/walikota menetapkan besaran siltap :‒ Kepala Desa‒ Sekretaris Desa paling sedikit 70% dari Siltap kades per bulan‒ Perangkat desa selain sekretaris desa paling sedikit 50% dari

Siltap kades per bulan Besaran Siltap kades dan perangkat desa ditetapkan dgn Peraturan

Bupati/Walikota.

Page 26: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

BARANG MILIK DESA YANG BERASAL DARI KEKAYAANASLI DESA, DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PEROLEHAN HAK LAINNYA YANG SAH.

ASET DESA

BARANG MILIK DESA ADALAH KEKAYAAN MILIK DESA YANG BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 27: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

Kekayaan milik pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa.

Kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh Pemda Kab/Kota dikembalikan kepada desa, kecuali yg sudah digunakan untuk fasilitas umum.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 28: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

KEPALA DESA MENETAPKAN PETUGAS YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DESA , DENGAN TUGAS :MENCATAT SELURUH BRNG MILIK DESA YG BERASAL DARI APBDesa MAUPUN SUMBER LAINNYA YANG SAH;MELAKUKAN PENCATATAN BRNG MILIK DESA YG DIPELIHARA/DIPERBAIKI;MENYIAPKAN LAPORAN BARANG MILIK DESA;MENYIAPKAN USULAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DESA YG RUSAK ATAU TIDAK DIPERGUNAKAN LAGI.

PENGELOLA BARANG MILIK DESA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 29: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

PERENCANAAN

PENGADAAN

PENGGUNAAN

PEMANFAATAN

PENGAMANAN

PEMELIHARAAN

PENGHAPUSANPEMINDAHTANGANAN

PENATAUSAHAAN

PENILAIAN

PEMBINAAN

PENGAWASAN

PENGENDALIAN

PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 30: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

• Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan menyusun rincian kebutuhan barang milik desa pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan barang milik desa yang ada;

• Pengadaan adalah keg. utk melakukan pemenuhan kebutuhan barang/jasa Pemdes;

• Penggunaan adalah keg. unsur Pemdes dlm rangka mendukung penyelenggaraan Pemdes: APBDesa Kep. Kades Hibah/Pihak Ke-3

- B.A. Hibah- Keputusan Kades ttg Hibah

Kekayaan asli desa.

30

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 31: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

• Pemeliharaan adalah keg. yg dilakukan agar semua brg milik desa sll dlm keadaan baik dlm rangka penyelenggaraan pemdes;

• Pengamanan adalah keg. pengendalian brg milik desa dlm bentuk fisik dan administratif;

• Pemanfaatan adalah menggunakan brg milik desa yg tdk digunakan dlm penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu dalam bentuk Sewa; pinjam pakai; kerjasama pemanfaatan; BSG/BGS tdk mengubah stts kepemilikan

31

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 32: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

• Penghapusan adalah: kegiatan menghapus barang milik desa dari buku Data Inventaris Desa (Model A.3.); B.A Penghapusan ; Kep. Kades tentang Penghapusan

Oleh : Bupati/Walikota atau Kepala Desa

32

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 33: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

33

Tanah Desa terdiri dari : Tanah Kas Desa (TKD) adalah salah satu

dari sumber pendapatan asli desa, antara lain : tanah bengkok, titisara, lungguh, tanah pengarem-arem, kebun desa;

Tanah Desa (TD) lainnya adalah tanah untuk kepentingan masyarakat desa seperti Jalan Desa, saluran irigasi desa.

Tanah Desa (TD) adalah tanah yang dimiliki dan atau dikuasai Desa.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 34: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

Kekayaan Desa berupa TKD tidak boleh dilakukan pelepasan kecuali diperlukan utk Kepentingan Umum;

Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa dilakukan setelah mendapat ganti kerugian yg sesuai dg harga yg menguntungkan Desa ( Harga Pasar & NJOP);

Penggantian ganti kerugian brp uang hrs digunakan u/ membeli tanah lain yg lebih baik & berlokasi di Desa setempat;

Dittpkan dgn Keputusan Kadesa setelah mendpt persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati/Walikota dan Gubernur;

Pasal 15 Permendagri 4/2007

Kep. Umum mengacu pada Perpres 65/2006 (7 Items) dan telah dicabut oleh UU 2/2012 ttg Pelaks. Pemb. Kep.Um (18 items) junto

Perpres 71/2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 35: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

35

Apabila : Tanah pengganti diluar desa; Bukan untuk pemb. kepentingan umum; Pelaks. sebelum Permendagri 4/2007; Biaya Adm. Penyelesaian Tukar Menukar;

Permasalahan dari beberapa Daerah

Penjelasan melalui Surat MDN/DIRJEN PMD

Sbb :

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 36: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

36

Pengganti tidak di Desa setempat Apabila tanah pengganti tidak berlokasi di desa setempat,

maka harus mendapat persetujuan/ dispensasi Menteri Dalam Negeri;

Bupati/Walikota melalui Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan/dispensasi kepada Menteri Dalam Negeri ;

Sebelum Gubernur menyampaikan permohonan persetujuan/dispensasi, terlebih dahulu bersama dengan Bupati/Walikota melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data yg dituangkan dalam Berita Acara;(kebenaran formil dan materiil);

Berita Acara merupakan kelengkapan penyampaian permohonan Gubernur kepada Mendagri.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 37: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

37

Proses Tukar Menukar yg Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pengajuan surat Kades kpd BPD utk mendapatkan persetujuan dan permohonan ijin kepada Bupati;

Sebelum Bupati mengajukan permohonan ijin kpd Gubernur, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten berdasarkan S.K. Bupati;

Tim kajian keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait sesuai kebutuhan, dan mengikutsertakan tenaga penilai professional sesuai bidangnya;

Tim mengkaji berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa, & tdk merugikan aset desa;

Lanjutan .......

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 38: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

38

Hasil kajian Tim merupakan bahan pertimbangan Bupati mengeluarkan surat ijin, kemudian disampaikan kpd Gubernur ;

Sebelum Gubernur mengeluarkan ijin, terlebih dahulu melakukan telaahan berupa tinjauan lapangan dan verifikasi data di lokasi tanah kas desa maupun di lokasi penggantinya;

Kemudian hasil telaahan Provinsi beserta kelengkapan dokumen hasil kajian Pemerintah Kabupaten, diajukan kepada Menteri Dalam Negeri;

Lanjutan .......

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 39: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

39

Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri untuk mengkonfirmasi terhadap hasil telaahan tersebut dengan melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data yang dapat menjadi dasar pertimbangan Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan dispensasi.

Lanjutan .......

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 40: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

40

Pelaksanaan Tukar Menukar Sebelum Permendagri 4/2007

Pelaksanaan tukar menukar TKD yang terjadi sebelum diterbitkannya Permen 4/2007 agar diselesaikan di Provinsi dengan terlebih dahulu dilakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran formil dan materiil serta hasilnya dapat sebagai bahan pertimbangan pemberian ijin oleh Gubernur.

Lanjutan .......

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 41: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

41

Pembiayaan seluruh administrasi dalam proses tukar menukar sampai dengan penyelesaiaan sertifikat TKD pengganti adalah diluar nilai ganti kerugian atas tukar menukar TKD yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Surat MDN No. 143/944/PMD tgl 8 Februari 2012 perihal Penyelesaiaan Administrasi Penggantian Tanah Kas Desa (TKD) Untuk Kepentingan Umum

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 42: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

TUGAS1. Menyelenggarakan Pemdes;2. Melaksanakan Pembangunan Desa;3. Pembinaan KemasyarakatanDesa;4. Pemberdayaan Masyarakat Desa:

KEPALA DESA

WEWENANG

1. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keu & Aset Desa;4. Menetapkan Perdesa;5. Menetapkan APBDesa;6. Membina kehidupan masy.desa;7. Membina ketentraman & ketertiban masy.desa;8. Membina meningkatkan perekonomian desa;9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;10. Mengembangkan kehidupan sosbud masy.desa;11. Mengkoord. Pembangunan desa scr partisipatif;12. Mewakili desa di dalam dan luar pengadilan;13. Melaks. wewenang lain yg sesuai ketentuan per-UU.

HAK1.Usulkan SOTK Pemdes;2.Ajukan Ranc. & tetapkan Perdes;3.Menerima Siltap, tunjangan &

pernerimaan lain yg sah, serta mendapatkan Jamkes;

4.Dapatkan Perlindungan Hukum;5.Beri mandat pelaks. Tugas & Kewajiban

lain kpd Perangkat Desa.

Page 43: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Lanjutan.......

KEWAJIBAN1. MEMEGANG TEGUH & MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKS. UUD’45

SERTA MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NKRI & BHINNEKA TUNGGAL IKA;2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA;3. MEMELIHARA KETENTRAMAN & KETERTIBAN MASY. DESA;4. MENAATI & MENEGAKKAN PERATURAN PER-UU an;5. MELAKS. KEHIDUPA N DEMOKRASI & BERKEADILAN GENDER; 6. MELAKS. PRINSIP TAPEM YG AKUNTABEL, TRANSPARAN, PROFESIONAL,

EFEKTIF & EFISIEN SERTA BEBAS KKN;7. MENJALIN KERJASAMA & KOORD. DNG SLRH PEMANGKU KEPENTINGAN DI DESA;8. MENYELENGGARAKAN ADM. PEMDES YG BAIK;9. MENGELOLA KEU & ASET DESA;10. MELAKS URUSAN PEMDES YG JADI KEWENANGAN DESA;11. MENYELESAIKAN PERSELISIHAN MASY. DESA;12. MEMBINA & MELESTARIKAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASY. DESA;13. MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT & LEMBAGA KEMASY. DESA;14. MENGEMBANGKAN POTENSI SDA & MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP;15. MEMBERIKAN INFO KEPADA MASY. DESA.

Page 44: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEWAJIBAN KADES MENURUT

Pasal 26 (UU 6 Tahun 2014)

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemdes setiap akhir Tahun Anggaran kepada Bupati/Walikota;

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemdes pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis pada BPD setiap akhir Tahun Anggaran;

4. Memberikan dan/atau menyebarkan info penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis pada Masy. Desa setiap akhir Tahun Anggaran.

SANKSI

Sesuai Pasal 26 ayat (4) & Ps. 27UU.6 Th 2014

1. Teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

2. Bila sanksi admin pada ayat (1) tidak dilaks, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dpt lanjut pemberhentian;

Page 45: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LARANGAN

1. Merugikan Kepentingan Umum;2. Buat keputusan yg menguntungkan diri sendiri;3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;4. Bertindak diskriminatif;5. Bertindak meresahkan masyarakat;6. Melakukan KKN;7. Menjadi pengurus Parpol;8. Menjadi anggota/pengurus organisasi terlarang;9. Rangkap jabatan;10.Ikut terlibat dlm kampanye Pemilu;11.Melanggar sumpah jabatan;12.Meninggalkan tugas selama 30 hari tanpa keterangan.

Page 46: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Perangkat Desa Sekretariat Desa; Pelaksana Kewilayahan; Pelaksana teknis.

TUPOKSI

Membantu Kades dlm melaks. Tugas & wewenang;

Diangkat oleh Kades, stlh dikonsulkan dng Camat atas nama bupati/walikota;

Bertanggung jawab pada Kades.

SYARAT a. Pendidikan minimal SMU;b. Usia antara 20 s.d. 42 tahun;c. Terdaftar sbg Penduduk desa minimal 1

th sblm pendaftaran;d. Syarat lain ditentukan Perda Kab/kota.

SANKSI

Sanksi Administratif : teguran lisan dan/atau tulisan;

Pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dng pemberhentian

Page 47: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

LARANGAN PERANGAKAT DESA

1. Merugikan Kepentingan Umum;2. Buat keputusan yg menguntungkan diri sendiri;3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajiban;4. Bertindak diskriminatif;5. Bertindak meresahkan masyarakat;6. Melakukan KKN;7. Menjadi pengurus Parpol;8. Menjadi anggota/pengurus organisasi terlarang;9. Rangkap jabatan;10.Ikut terlibat dlm kampanye Pemilu;11.Melanggar sumpah jabatan;12.Meninggalkan tugas selama 60 hari tanpa keterangan.

Page 48: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

PENGERTIAN

MUSYAWARAH DESA ATAU YANG DISEBUT NAMA LAIN adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yg diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) adalah penjabaran dari RPJMDesa u/ jangka waktu 1 (satu) tahun.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 49: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

49

MUSYAWARAH DESA

DISELENGGARAKAN OLEH BPD DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH DESA;

DIKIUTI OLEH PEMERINTAH DESA, BPD, DAN UNSUR MASYARAKAT;

UNSUR MASYARAKAT, TERDIRI ATAS :‒ TOKOH ADAT, AGAMA, MASYARAKAT PENDIDIKAN;‒ PERWAKILAN KELOMPOK TANI, NELAYAN, PERAJIN,

PEREMPUAN, PEMERHATI DAN PERLINDUNGAN ANAK, MASYARAKAT MISKIN;

‒ DAPAT MELIBATKAN UNSUR MASYARAKAT LAIN SESUAI DGN KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 50: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

50

MUSYAWARAH DESA(HAL BERSIFAT STRATEGIS)

1. PENATAAN DESA2. PERENCANAAN DESA3. KERJASAMA DESA4. RENCANA INVESTASI YG

MASUK KE DESA5. PEMBENTUKAN

BUMDESesa6. PENAMBAHAN DAN

PELEPASAN ASET DESA7. KEJADIAN LUAR BIASA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 51: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

51

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA( JUNI T.A BERJALAN)

MUSYAWARAH DESA

PEDOMAN PEMDES RANCANGAN :

RPJMDesa

PERENCANAAN DESA

RKPDesa DU-RKPDesa

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 52: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

52

RPJMDesa DAN RKPDesa

SECARA PARTISIPATIF;

DIIKUTI OLEH BPD DAN UNSUR MASYARAKAT DESA;

DIBAHAS DALAM MUSRENBANGDES.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 53: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

53

RPJMDesa & RKPDesa

SECARA PARTISIPATIF; DIIKUTI OLEH BPD DAN UNSUR MASYARAKAT DESA; DIBAHAS DALAM MUSRENBANGDES; RANCANGAN RPJMDesa PALING SEDIKIT MEMUAT :

PENJABARAN VISI DAN MISI KADES TERPILIH; ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESADGN MEMPERHATIKAN :ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB./KOTA

RANC. RKPDesa MERUPAKAN PENJABARAN DARI RANC. RPJMDesa UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN.

RPJMDesa MENGACU PADA RPJM KABUPATEN/KOTA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 54: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

54

RPJMDesa MENGACU PADA RPJM KABUPATEN/KOTA RANCANGAN RPJMDesa MEMUAT :

VISI DAN MISI KEPALA DESA; RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA; PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

DISUSUN DGN MEMPERTIMBANGKAN : KONDISI OBJEKTIF DESA PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA:

DITETAPKAN PALING LAMA 3 (TIGA) BULAN TERHITUNG SEJAK PELANTIKAN KEPALA DESA

DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 55: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

55

RKPDesa PENJABARAN DR RPJMDesa 1 (SATU) TAHUN RANCANGAN MEMUAT :

RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA; PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

URAIAN PALING SEDIKIT BERISI : EVALUASI PELAKSANAAN RKPDesa TAHUN SEBELUMNYA PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA YG

DIKELOLA OLEH : DESA; MELALUI KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA; DESA ATAS KEWENANGAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH,

PEMDA PROVINSI DAN KAB./KOTA PELAKSANA KEGIATAN DESA YG TERDIRI ATAS UNSUR PERANGKAT

DESA DAN/ATAU UNSUR MASYARAKAT DESA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 56: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

56

LANJUTAN RKPDesa

DISUSUN OLEH PEMERINTAH DESA SESUAI DENGAN INFORMASI DARI PEMDA KAB./KOTA BERKAITAN DGN : PAGU INDIKATIF DESA RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH, PROV., KAB./KOTA

DISUSUN MULAI BULAN JULI TAHUN BERJALAN DITETAPKAN DGN PERDES PALING LAMBAT BULAN

SEPTEMBER TAHUN BERJALAN DASAR PENETAPAN APBDesa

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 57: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

57

LANJUTAN RKPDesa DILUAR RANC. RKPDesa YG TELAH DITETAPKAN,

PEMERINTAH DESA DAPAT MENGUSULKAN KEBUTUHAN PEMB. DESA KPD PEMDA KAB./KOTA;

DALAM HAL TTT, PEMERINTAH DESA DAPAT MENGUSULKAN KEBUTUHAN PEMB. DESA KPD PEMERINTAH DAN PEMDA PROV., HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN BUPATI/WALIKOTA;

USULAN DISAMPAIKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA KPD PEMERINTAH DAN/ATAU PEMDA PROV.;

USULAN PEMERINTAH DESA DIHASILKAN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMB. DESA;

APABILA USULAN DISETUJUI, DIMUAT DLM RKPDesa TAHUN BERIKUTNYA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 58: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

58

RPJMDesa DAN/ATAU RKPDesa, DAPAT DIUBAH DALAM HAL : TERJADI PERISTIWA KHUSUS, SEPERTI :

BENCANA ALAM, KRISIS POLITIK, KRISIS EKONOMI, DAN/ATAU KERUSUHAN SOSIAL YG BERKEPANJANGAN;

PERUBAHAN MENDASAR DARI KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMDA PROV., DAN/ATAU PEMDA KAB./KOTA.

DIBAHAS & DISEPAKATI DALAM MUSRENBANGDES; DITETAPKAN DALAM PERATURAN DESA.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Page 59: K EBIJAKAN  P ENYELENGGARAAN P EMERINTAHAN  D ESA  B ERDASARKAN  UU N O . 6 T AHUN  2014

59