13
JURNAL PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN BERPOTENSI PIDANA Diajukan oleh : NOZEL SAPARINGKA NPM : 110510727 Program Studi : Ilmu Hukum Program Kekususan : Peradilan Pidana UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKATRA FAKULTAS HUKUM 2016

JURNAL PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN ... · Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharma. A. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: JURNAL PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN ... · Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharma. A. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama

JURNAL

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN BERPOTENSI

PIDANA

Diajukan oleh :

NOZEL SAPARINGKA

NPM : 110510727

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKATRA

FAKULTAS HUKUM

2016

Page 2: JURNAL PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN ... · Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharma. A. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama
Page 3: JURNAL PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN ... · Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharma. A. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN BERPOTENSIPIDANA

Nozel Saparingka

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email : [email protected]

ABSTRACT

Police is an organs of state who maintaining security and enforcing the law in a forms of protecting,nurturing, servicing society, and also enforcing the law. In running their profession, there are PoliceOfficers who violating Police’s ethic code. In this research, the research method that employed byauthor is normative juridical, that the research is focusing to positive law norms in a shape ofstatutory regulations. This research is discussing two problems: how is the completion on theviolation of ethical code that potentially to crime that performed by Police Officers and how tomonitoring this violation of Police’s ethic code. From the research result of completion on violationof Police’s ethic code that potentially to crime will charged to dismissal as Police Officer. Besidesthat, there are specific importance that being a reason on violation of Police’s ethic code, such aseconomy factor and also arrogance factor. The monitoring effort on this Police’s ethic code isperformed by Propam, while executive monitoring is performed through assignment and reportingmechanism, then parliamentary monitoring is performed through budgeting and sub-commissionmechanism, and public monitoring is performed through complaint collection of society throughstate-departments.

Keywords : enforcing, police, ethic code, crime

1. PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah

Polisi merupakan aparat penegakhukum yang berkewajiban dalammewujudkan keamanan dankenyamanan dalam kehidupanbermasyarakat, kepolisian merupakanlembaga pengayoman masyarakatdalam segala kondisi sosial, diaturdalam Undang-undang No 2 Tahun2002 Tentang Kepolisian. Perankepolisian dapat dikatakan sebagaiaspek kedudukan yang berhubungandengan kedudukannya sebagaipelindung masyarakat. Padakenyataanya sebagian anggotabertindak sebaliknya dan tidak sesuaidengan etika profesi kepolisian ataudalam kata lain polisi melakukanpelanggaran terhadap kode etikkepolisian. Hal ini tentunya berakibathukum dan dapat mengakibatkanterjadinya tindak pidana.

Perlindungan hukum merupakanhak setiap warga negara terutamanegara yang menetapkan sebagai

negara hukum, sehingga lahir konsepadanya supermasi hukum. Hakikatperlindungan hukum adalah kewajibandari negara atau pemerintah terhadapwarga negaranya untuk memperolehatau untuk mendapatkan hak-haknyaberdasarkan hukum serta menjaminadanya kepastian untuk terwujudnyakeadilan.1

Kepolisian Republik Indonesia(Polri) masih adanya kasus-kasusyang menerpa anggota kepolisianyang terkait seperti penyuapan,korupsi, pelanggaran Ham danberbagai kasus pidana lainnya. Kasusterus bermunculan seperti tidak adahabisnya. Belum tuntas satu kasus,muncul kasus baru. Dalam pemikiranmasyarakat saat ini yang berkembangbahwa menganggap terkesan seolahsetiap anggota Polri kebal hukumkarena banyaknya kasus melibatkan

1Sadjijono,2008,Polri dalam perkembangan Hukumdi Indonesia, Penerbit Lagsbang Presindo,Yogyakarta, hlm.127.

Page 4: JURNAL PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN ... · Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharma. A. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama

polisi “menguap” sebelum sampaidipersidangan.

Terhadap persoalan-persoalan iniseorang polisi dapat dikenakan sanksikarena termasuk melakukan tindakanpelanggaran kode etik kepolisian.Dasar hukumnya bisa dilihat dalamPeraturan Pemerintah RI Nomor 1Tahun 2003 tentang pemberhentiananggota Kepolisian negara. PeraturanPemerintah Republik IndonesiaNomor 53 Tahun 2010 tentang disiplinpegawai negeri sipil, Undang-undangNomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara RepublikIndonesia, dan Keputusan KapolriTahun 2003 tentang Kode Etik ProfesiKepolisian. Selain itu ketentuanmengenai Kode Etik Profesi Polrisebagaimana diatur dalam peraturanKapolri Nomor 14 Tahun 2011,

Sikap dengan “Gaya hidupmewah” bagi sebagian besar pejabatPolri yang jelas-jelas tidak sebandingdengan gaji dan tunjangan resmi yangditerima setiap bulan, dapatdipertanyakan. Sebuah fenomena yangamat kontroversial dengan kehidupansederhana sebagian besar aparatkepolisian yang berpangkat menengahdan rendahan, terlebih yang tidakmenduduki jabatan “basah”. Padahalcukup banyak anggota Polri yang baik,jujur, dan berotak cemerlang tetapitidak mendapat kesempatanmenduduki jabatan penting.

Masyarakat sebenarnya berharap agarpengungkapan berbagai kasus yangmenimpa anggota atau petinggi Polri,tidak hanya seperti selama ini. Kasustersebut apabila tidak lagi dikontrolpublik atau pers, maka akan “menguap”dan pengungkapan untuk kasus-kasusbesar terkesan melambat,manakala suatukasus terbentuk pada polisi berpangkattinggi. Melihat dari pengalamansebelumnya, masih minim keseriusanuntuk betul-betul mengungkap berbagaikasus dan penyelewengan di tubuh Polri.Sinyalemen yang berkembang adanyasemangat membela institusi (esprit decorps) yang terkesan sebagai kultur

belum bisa dihilangkan sama sekali.Padahal, kultur tersebut merugikanreputasi Polri sebagai institusi penegakhukum.

B. Rumusan MasalahBerdasarkan pemaparan latar

belakang masalah diatas, rumusanmasalah yang akan dibahas dalampenulisan Hukum ini adalah sebagaiberikut :1. Bagaimana penyelesaian

pelanggaran kode etik kepolisianberpotensi pidana yang dilakukanoleh anggota Kepolisian ?

2. Bagaimana upaya pengawasanpelanggaran kode etik kepolisian ?

2. METODEA. Metode Penelitian

1) Jenis penelitianJenis penelitian yang digunakanadalah jenis penelitian hukumnormatif. Penelitian yang berfokuspada norma hukum positif berupaperaturan perundang-undangan.

2) Sumber DataSumber data yang digunakandalam penelitian hukum normatifini berupa data sekunder yangterdiri dari :a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalahdata yang diperoleh dariperaturan perundang-undanganyang tata urutannya sesuaidengan Tata CaraPembentukan PeraturanPerundang-Undangan yangberlaku yang sesuai denganjudul penelitian ini, meliputi :1) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana2) Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana3) Undang-undang No. 2

Tahun 2002 TentangKepolisian NegaraRepublik Indonesia.

4) Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2003 TentangPemberhentian AnggotaKepolisianNegaraRepublik Indonesia.

Page 5: JURNAL PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN ... · Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharma. A. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama

5) Peraturan Kapolri No. 14Tahun 2011 Tentang KodeEtik Profesi Kepolisian.

b. Bahan Hukum Sekunder,adalah data yang diperolehsebagai data pendukung yangberupa fakta hukum, doktrin,asas-asas hukum, dan pendapathukum dalam literatur, jurnal,hasil penelitian, dokumen,surat kabar, internet danmajalah ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier meliputibahan hukum yangmemberikan petunjuk maupunpenjelasan terhadap bahanhukum primer dan sekunderyaitu berupa Kamus.

3) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan datayang akan digunakan adalahdengan mempelajari bahan hukumprimer dan bahan hukum sekunderbaik yang berupa peraturan dannorma hukum pidana, buku-buku,makalah, jurnal, artikel internet,dan Penulis melakukan tanyajawab dengan Narasumber AKP.Muhammad Sumarno. SH. NRP :68050107 (Kasubbid Wapprof BidPropam Polda DIY) untukmemperoleh informasi yangdiinginkan

4) Metode Analisis DataDari data yang diperoleh

dalam penelitian kepustakaanmaupun penelitian dilapangandiolah dengan menggunakananalisis kualitatif, artinya analisidata berdasarkan apa yangdiperoleh di lapangan maupunkepustakaan baik secara lisanmaupun secara tertulis, metodeyang digunakan adalah metodeberfikir deduktif yaitu berawal daripreposisi yang kebenaranya telahdiketahui dan berakhir padakesimpulan yang bersifat khusus.

3. PEMBAHASANA. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik

Kepolisian1. Pengertian Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakansuatu tuntutan, bimbingan ataupedoman moral atau kesusilaanuntuk suatu profesi tertentu ataumerupakan daftar kewajibandalam menjalankan suatu profesiyang tersusun oleh para anggotaprofesi itu sendiri dan mengikatmereka dalammemperaktekkannya.

Etika profesi merupakanaturan perilaku yang memilikikekuatan mengikat bagi setiappemegang profesi. Konsep dasaretika profesi berorientasi padasuatu tujuan agar setiappemegang profesi tetap beradadalam nilai-nilai profesional,bertanggung jawab danmenjunjungn tinggi profesi yangdipegangnya. Etika profesisebagai norma yang dirumuskandalam kode etik profesi yangberisikan nilai-nilai etisditetapkan sebagai saranapembimbing dan pengendalisebagaimana seharusnya atauseyogyanya pemegang profesibertindak atau berperilaku atauberbuat dalam menjalankanprofesinya. Nilai-nilai yangterkandung dalam norma etikaprofesi adalah nilai-nilai etis.Pemahaman nilai etis, pemegangprofesi akan mampu mewujudkanperbuatannya sesuai dengan apayang diharuskan atau dilarangoleh norma etika atau moral.

Menurut Oemar Seno Adji,kode etik adalah peraturan-peraturan mengenai profesi padaumumnya yang mengandung hak-hak fundamental dan aturan-aturan mengenai perilaku atauperbuatan dalam melaksanakanprofesinya.2

2Oemar Seno Adji, 1991, Etika Profesi dalamHukum, Profesi Advokad, Penerbit Erlangga,Jakarta, hlm. 15.

Page 6: JURNAL PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN ... · Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharma. A. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama

Tujuan kode etik padadasarnya tujuan merumuskan kodeetik dalam suatu profesi adalahuntuk kepentingan anggota dankepentingan organisasi profesi itusendiri, secara umum tujuandiadakannya kode etik adalah:1. Menjunjung tinggi martabat

profesi.Kode etik dapat menjagapandangan dan kesan daripihak luar atau masyarakat,agar tidak memandang rendahatau meremehkan terhadapprofesi yang bersangkutan.Setiap kode etik suatu profesiakan melarang berbagaibentuk perilaku anggotaprofesi yang dapatmencemarkan nama baikprofesi terhadap dunia luar;

2. Menjaga dan memeliharakesejahteraan paraanggotanya.Kesejahteraan disini meliputikesejahteraan lahir (material)maupun kesejahteraan batin(spritual/mental). Dalam halkesejahteraan lahir paraanggota profesi, kode etikmelarang anggotanyamelakukan tindakan yangmerugikan, misalnyamenetapkan tarif minimumbagi honorarium pelayananjasa profesi, agar tidakmerugikan sesama anggotaprofesi. Dalam halkesejahteraan batin, kode etikmeberi petunjuk-petunjukdalam melaksanakanprofesinya. Kode etik jugasering mengatur pembatasanperilaku yang tidak pantasatau tidak jujur dalamberinteraksi sesama profesi.

3. Meningkatkan pengabdianpara anggota profesi.Peningkatan pengabdianprofesi agar para anggotaprofesi dengan mudahmengetahui tugas dantanggung jawabnya.

4. Meningkatkan mutu profesi.

Memuat norma-norma dananjuran agar anggota profesiselalu berusaha meningkatkanmutu pengabdianya.

5. Meningkatkan mutuorganisasi profesi.Menganjurkan kepada setiapanggota profesi untukberpartisipasi aktif dalammembina dan perencanaanorganisasi profesi.3

2. Pengertian Kode EtikKepolisian

Pengertian kode etikkepolisian, pelanggaran Kode Etikserta Tindakan disiplin diIndonesia. Istilah Etika berasaldari bahasa Yunani,“Ethos” yangartinya cara berfikir, watakkebiasaan adat, perasaan, sikap,karakter, watak kesusilaan atauadat.4

Sejak dicetuskan pada tahun2002, telah bermunculan banyaktulisan yang mencobamengeksplorasi gagasan hukumprogresif dalam aspek keilmuan.Sekalipun ide hukum progresifbelum bisa dipandang sebagaiteori yang final (sesuai denganhakekatnya sebagai law in makingatau on going process), namundari sedemikian banyak tulisandan kajian mengenai hukumprogresif dapat ditarik beberapapokok gagasan. Yaitu paradigmahukum progresif adalah hukumuntuk manusia yang mengandungmakna bahwa manusia merupakansentral dengan cara berhukum.5

Kode etik profesi kepolisiandisahkan dengan KeputusanKapolri No. Pol: Kep/32/VIITanggal 1 Juli 2003 meliputi 3(tiga) kelompok nilai moral etikaterdiri dari beberapa moral

3Abintoro Prakoso, op.cit., hlm 974https://10menit.wordpress.com/tugas-kuliah/pengertian-etika/. Diakses 28 desember5Jonaedi Efendi, 2010. mafia Hukum, mengungkappraktik tersembunyi Jual Beli Hukum dan AlternatifPemberantasan dalam Perspektif Hukumprogresif,penerbit PT. PRESTASI PUSTAKARAYA,Jakarta. hlm 115

Page 7: JURNAL PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN ... · Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharma. A. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama

dengan pedoman pengamalanbhakti Dharma Waspada,pedoman seorang polisi adalahRastra Sewakotama, Janatamadan Casanadharma.A. Setiap Anggota Kepolisian

Republik Indonesia adalahInsan Rastra Sewakotama.1. Mengabdi pada nusa dan

bangsa dengan penuhketaqwaan kepada TuhanYang Maha Esa;

2. Berbakti demi keagungannusa dan bangsa yangbersendikan Pancasila danUndang-Undang Dasar1945 sebagai kehormatanyang tertinggi;

3. Membela tanah air,mengamankan danmengamalkan Pancasiladan Undang-UndangDasar 1945 sebagaikehormtan yang tertinggi;

4. Menegakkan hukum danmenghormati kaidah-kaidah yang hidup didalam masyarakat secaraadil dan bijaksana;

5. Melindungi, mengayomiserta membimbingmasyarakat sebagai wujudpanggilan tugaspengayoman yang luhur;

B. Setiap Anggota KepolisianRepublik Indonesia adalahInsan Janatama.1. Berdharma untuk

menjamin ketentramanumum bersama-samawarga masyarakatmembina demiterwujudnya kegairahankerja dan kesejahteraanlahir batin;

2. Menampilkan dirinyasebagai warga negarayang berwibawa dandicintai oleh sesamawarga negara;

3. Bersikap disiplin, percayadiri, tanggung jawab,penuh keikhlasan dalamtugas kesanggupan, sertaselalu menyadari bahwa

dirinya adalah wargamasyarakat;

4. Selalu peka dan tanggapdalam tugas,mengembangkankemampuan dirinya,menilai tinggi mutu kerjapenuh keaktifan danefisiensi sertamenempatkankepentingan tugas secarawajar di atas kepentinganpribadinya;

5. Menumpuk rasapersatuan, kesatuan dankebersamaan sertakesetiakawanan dalamlingkungan masyarakat;

6. Menjauhkan diri dariperbuatan dan sikaptercela serta mempeloporisetiap tindakan mengatasikesulitan-kesulitanmasyarakat sekelilignya;

C. Setiap Anggota KepolisanRepublik Indonesia adalahInsan Casanadharma.1. Selalu waspadah, siap

sedia dan sanggupmenghadapi setiapkemungkinan dalamtugas;

2. Mampu mengendalikandiri dari perbuatan-perbuatanpenyalahgunaan;

3. Tidak mengenal berhentidalam memberantaskejahatan danmendahulukan cara-carapencegahan dari padapeda penindakan secarahukum;

4. Memelihara danmementingkan peran sertamasyarakat dalam upayamemelihara ketertibandan keamananmasyarakat;

5. Bersama-sama segenapkomponen kekuatanpertahanan keamananlainnya dan peran sertamasyarakat, memeliharadan meningkatkan

Page 8: JURNAL PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN ... · Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharma. A. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama

kemanunggalan ABRI –rakyat;

6. Meletakkan setiaplangkah tugas sebagaibagian dari pencapaiantujuan pembangunannasional sesuai denganamanat penderitaanrakyat.6

B. Tinjauan Umum Tentang Polisi danKepolisian

Istilah polisi berasal daribahasa Belanda politie yangmengambil dari bahasa latin politiaberasal dari kata yunani politeia yangberarti warga kota atau pemerintahankota. Kata ini permulanyadipergunakan untuk menyebut “orangyang menjadi warga negara dari kota“Athena”, kemudian pengertian ituberkembang menjadi “kota” dandipakai untuk menyebut “semua usahakota”. Oleh karena pada zaman itukota merupakan negara yang berdirisendiri yang disebut dengan istilahpolis, Maka politea atau polis diartikansebagai semua usaha dan kegiatannegara, juga termasuk kegiatankeagamaan.71. Pengertian Tentang Kepolisian

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002terdapat rumusan mengenaidefinisi dari berbagai hal yangberkaitan dengan Polisi, termasukpengertian Kepolisian. Hanyasaja definisi tentang kepolisiantidak dirumuskan secara lengkapkarena hanya menyangkut soalfungsi dan lembaga polisi yangdiatur dalam peraturanperundang-undangan.Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002berbunyi :8

6Ibid, hlm 2687https://id.m.wikipedia.org/wiki/polisi. Diaksespada tanggal 30 maret 20168Ibid. hlm 53-56

Dalam Undang-undang ini yangdimaksud dengan :1) Kepolisian adalah segala hal-ihwal

yang berkaitan dengan fungsi danlembaga polisi sesuai denganperaturan perundang-undangan.

2) Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia adalah pegawai negeri padaKepolisian Negara RepublikIndonesia.

3) Pejabat Kepolisian Negara RepublikIndonesia adalah anggota KepolisianNegara Republik Indonesia yangberdasarkan undang-undang memilikiwewenang umum Kepolisian.

4) Peraturan Kepolisian adalah segalaperaturan yang dikeluarkan olehKepolisian Negara Republik Indonesiadalam rangka memelihara ketertibandan menjamin keamanan umum sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

5) Keamanan dan ketertiban masyarakatadalah suatu kondisi dinamismasyarakat sebagai salah satuprasyarat terselenggaranya prosespembangunan nasional dalam rangkatercapainya tujuan nasional yangditandai oleh terjaminnya keamanan,ketertiban, dan tegaknya hukum, sertaterbinanya ketenteraman, yangmengandung kemampuan membinaserta mengembangkan potensi dankekuatan masyarakat dalammenangkal, mencegah, danmenanggulangi segala bentukpelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapatmeresahkan masyarakat.

6) Keamanan dalam negeri adalah suatukeadaan yang ditandai denganterjaminnya keamanan dan ketertibanmasyarakat, tertib dan tegaknyahukum, sertaterselenggaranyaperlindungan,pengayoman, dan pelayanankepadamasyarakat.

7) Kepentingan umum adalahkepentingan masyarakat dan/ataukepentingan bangsa dan negara demiterjaminnya keamanan dalam negeri.

8) Penyelidik adalah pejabat KepolisianNegara Republik Indonesia yangdiberi wewenang oleh undang-undanguntuk melakukan penyelidikan.

Page 9: JURNAL PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN ... · Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharma. A. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama

9) Penyelidikan adalah serangkaiantindakan penyelidik untuk mencari danmenemukan suatu peristiwa yangdiduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknyadilakukan penyidikan menurut carayang diatur dalam undang-undang.

10) Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalahpejabat pegawai negeri sipil tertentuyang berdasarkan peraturanperundang-undangan ditunjuk selakupenyidik dan mempunyai wewenanguntuk melakukan penyidikan tindakpidana dalam lingkup undang-undangyang menjadi dasar hukumnyamasing-masing.

11) Penyidik Pembantu adalah pejabatKepolisian Negara Republik Indonesiayang diangkat oleh Kepala KepolisianNegara Republik Indonesiaberdasarkan syarat kepangkatan dandiberi wewenang tertentu dalammelakukan tugas penyidikan yangdiatur dalam undangundang.

12) Penyidikan adalah serangkaiantindakan penyidik dalam hal danmenurut cara yang diatur dalamundang-undang untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang denganbukti itu membuat terang tentangtindak pidana yang terjadi dan gunamenemukan tersangkanya.

13) Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia yang selanjutnya disebutKapolri adalah pimpinan KepolisianNegara Republik Indonesia danpenanggung jawab penyelenggaraanfungsi kepolisian.

C. Tinjauan Umum Tentang TindakPidana

Moeljatno memberi definisiperbuatan pidana atau tindakpidana yang dikutip

dalam buku yang ditulis oleh EddyS.Hiariej, sebagai perbuatan yangdilarang dalam Undang-Undang dandiancam dengan pidana barangsiapamelanggar larangan itu.9 Simonsmerumuskan strafbaar feit pidanayang dikutip dalam buku yang ditulisoleh Eddy S.Hiarieadalah suatu

9Eddy O.S Hiariej,2014,Prinsip-Prinsip HukumPidana,Cetakan ke-1,Cahaya AtmaPustaka,Yogyakarta,hlm.91

tindakan melanggar hukum yangdengan sengaja telah yang dilakukanoleh seseorang yang dapatdipertanggung jawabkan atastindakannya, yang dinyatakansebagai dapat dihukum.10

1. Faktor yang MendorongTerjadinya Tindak Pidana

Dalam tindak pidana yangterjadi dikalangan POLRI sepertiPelanggaran (HAM), penggunaankekerasan dalam peyidikan,persekongkolan polisi denganpenjahat dalam kasus-kasuskriminal, perdagangan jabatan,dari berbagai faktor penyebabterjadinya tindak pidana adanyakesempatan merupakan faktorpenentu. Gaya hidup juga menjadisalah satu penyebab timbulnyaatau terjadinya tindak pidana.Secara umum.

D. Penyelesaian Pelanggaran KodeEtik Kepolisian berpotensi Pidanayang dilakukan Oleh AnggotaKepolisian1. Hasil penelitian tentang

penyelesaian pelanggaran kodeetik kepolisian berpotensitindak pidana

Dari wawancaradenganAKP. MuhammadSumarno. SH. NRP : 68050107(Kasubbid Wapprof Bid PropamPolda DIY) memberikan contohtentang kasus yang terjadi dikepolisian sebagai berikut.

Kasus posisi : Terduga Dion(nama disamarkan) seoranganggota kepolisian jabatan BaDitsabhara Polda D.I Yogyakartamenikahi tara (istri) yang bekejasebagai pegawai di perusahaancolumbia. Awal pertemuanmereka terjadi ketika Dion pernahmembeli lemari pada tokocolumbia tempat Tara bekerja.Dion pernah melakukan hubungansuami-istri sebelum adanyapernikahan yang sah. Setelah ituDion menikahi Tara karena hamil.Jalannya waktu dalam pernikahanmereka adanya dugaan

10Ibid

Page 10: JURNAL PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN ... · Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharma. A. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama

perselingkuhan yang dilakukanDion, dugaan perselingkuhantersebut karena Tara (istri) melihattingkah laku Dion (suami)bertingkah laku tidak sepertibiasanya kemudian Taramelihatpoto Dion dengan wanita lain diakun facebook Dion dan statusDion dengan Lia WIL (wanitaidaman lain) tersebut di facebooktelah menikah. Terduga pelanggarjuga dari pendekatan dengan LiaWIL tersebut jarang pulangkerumah. Pada tanggal 14November 2014 sampai dengan 17september 2015 Dion telahmeninggalkan istri sahnya Tarabeserta kedua anaknya tanpamenafkahi lahir dan batin. Bahwadion juga memiliki hutang sebesar20.000.000 (dua puluh juta) padaBank BRI dengan mangatasnamakan istrinya. Dan sebesar30.000.000 (tiga puluh juta) atasnama mertuanya Dara.

KKEP Dion dijerat Pasal 11Perkap Nomor 14 Tahun 2011pelanggar dikenakan sanksi yaituperilaku pelanggar dinyatakansebagai perbuatan tercela dandipindahkan ke fungsi berbedayang bersifat Demosi selama duatahun. Dari kasus tersebutPelanggaran kode etik yangdilakukan oleh Dion telahmendapatkan sanksi. BerdasarkanPasal 11 huruf d Perkap Nomor 14Tahun 2011 tentang Kode EtikProfesi Polri bahwa dengandugaan tidak menjaga danmemelihara kehidupanberkeluarga secara santun dengancara meninggalkan keluarganya.

Pada putusan tersebut harusada sanksi yang tegas terhadappelanggar kode etik kepolisianagar tidak ada pihak-pihak yangdirugikan, dan pelanggar tidakmengulangi perbuatannyakembali. Berkaitan dengan EtikaKepolisian Seharusnya fungsi dantujuan kepolisian dapat terwujud.Adanya sanksi yang berupateguran pada terduga pelanggardiharapkan mampu membuat

pelanggar jera, tetapi padakenyataanya tidak demikian.Perlunya sanksi yang lebih konkritterhadap pelanggar kode etikkepolisian. Agar para anggotakepolisian dapat lebihmemperhatikan kedisiplinandalam etika profesi Polri.

Komisi kode etik Polisidalam Putusan sebenarnya sudahtepat, tetapi perlunya perhatianagar putusan tersebut dapatmemberikan kepastian,kemanfaatan, pertanggungjawaban, dan keadilan khusunyabagi anak-anak dan istrinya.Melalui kode etik profesi itulahpara anggota profesi bersandardalam bertingkah laku danmenjalankan kehidupan sertatugasnya. Dalam hal ini akandibahas terkait dengan kasusperbutan tercela oleh anggotapolisi Dion, perbuatan tersebutsangat mencorong citra kepolisiankarena melanggar etika seorangprofesi Polri, dimana sosok yangseharusnyamelindungi,mengayomimasyarakat,menjalankan tugasnya sesuaiamanat undang-undang. TerdugaDion melanggar 2 aspek yaitu :

1) Aspek hukum.Jika dalam aspek hukum makabeliau dikenakan Pasal 284ayat (1) KUHP.

2) Aspek etikaDion melanggar kode etik

profesi kepolisian sebagaimanayang telah diatur didalamPeraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia No 14Tahun 2011 Tentang Kode EtikProfesi Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.

Dalam kasus tersebut terdugaDion dalam perselingkuhanterancam akan dicopat sebagaianggota polisi karena melakukantindak pidana dan melanggarkode etik kepolisian, jika terbuktiakan disidangkan dalam kasustindak pidana, kemudian

Page 11: JURNAL PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN ... · Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharma. A. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama

dilanjutkan dengan sidang kodeetik profesi kepolisian, jadiputusan akhir sebagai polisimelalui sidang kode etik. Diondugaan perselingkuhan,menelantarkan keluarganya,dalam kasus tersebut dapatdisimpulkan bahwa terdugapelanggar Dion dapat dikenaiPasal 7 ayat (1) jo. Pasal 11 hurufc Perkap No 14 Tahun 2011. PadaPasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal7 ayat (1) huruf i menyebutkanbahwa : Setiap anggota Polriwajib : b. menjaga danmeningkatkan citra, solidaritas,kredibilitas, reputasi, dankehormatan polri, i. Menampilkansikap kepemimpinan melaluiketeladanan, ketaatan padahukum, kejujuran, keadilan, sertamenghormati dan menjunjung hakasasi manusia dalammelaksanakan tugas, yangkemudian di tegaskan kembalidalam Pasal 11 huruf c. Bahwasetiap anggota Polri wajib :menaati dan menghormati normakesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan normahukum, dalam Pasal 11 huruf d.Bahwa setiap anggota Polri wajib: menjaga dan memeliharakehidupan berkeluarga,bermasyarakat, berbangsa, danbernegara secara santun. Dariketerangan dalam Pasal tersebutjika terduga terbukti melakukanpelanggaran telah melanggarPasal 7 ayat (1) huruf b dan hurufi jo. Pasal 11 ayat (1) huruf c.Pasal 11 huruf d. Perkap No 14Tahun 2011 tentang Kode EtikProfesi Kepolisian NegaraRepublik Indonsia perbutan yangtercela dan dapat dinyatakan tidaklayak lagi unuk menjalankanprofesi kepolisian.

Prosedur dan tata carapenyelesaian perkara pelanggarandisiplin oleh anggota Polri diaturdalam Pasal 25 PP No. 2 Tahun 2003,yang pelaksanaanya melalui tahapan:a. Laporan atau pengaduan b.

Pemeriksaan pendahuluan c.Pemeriksaan di depan sidang disiplind. Penjatuhan hukuman disiplin e.Pelaksanaan hukuman f. Pencatatandalam Data Personel Perseorangan.

Mekanisme penyelesaianpelanggaran KEPP : a. Pemeriksaanpendahuluan yang meliputi : Auditinvestigasi, Pemeriksaan danPemberkasan b. Sidang Komisi KodeEtik Polri c. Sidang komisi banding.

pelanggaran kode etik tidakmenghapus tuntutan pidana terhadapanggota polisi yang bersangkutanPasal 12 ayat (1) PP No 2 Tahun 2003jo. Pasal 28 ayat (2) Peraturan KapolriNo. 14 Tahun 2011. Polisi yangmelakukan tindak pidana tersebuttetap akan diproses secara pidanawalaupun telah menjalani sanksidisiplin dan sanksi pelanggaran kodeetik.

E. Upaya Pengawasan Kode EtikKepolisian

Pengawasan terhadap anggotaPolri yang melakukan pelanggaranKEPP, dilakukan oleh kesatker yangmekanismenya diatur dalam Pasal 70Perkap No. 19 Tahun 2012 tentangsusunan organisasi dan tata kerjaKomisi Kode Etik Polri. Sebagaiberikut1. Pengawasan pelaksanaan Putusan

SidangKEPPdanKomisi Bandingdilaksanakan oleh pengembanfungsi Propam Polri bidangrehabilitasi personel, yang teknispengawasannya dilaksanakan danmenjadi tanggung jawab KepalaKesatuan Pelanggar.

2. Kepala Kesatuan Pelanggarsebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib melakukan pengawasandan penilaian terhadap pelanggarselama:a. 6 (enam) bulan sejak

diterimanya salinan putusansidang terhadap penjatuhansanksi yang bersifat etikasebagaimana dimaksud dalamPasal 21 ayat (1) huruf adanhuruf b Peraturan KapolriNomor 14 Tahun 2011tentangKode Etik Profesi Polri;

Page 12: JURNAL PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN ... · Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharma. A. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama

b. 6 (enam) bulan sejakdikembalikannya pelanggarsetelah menjalani sanksi yangbersifat etika sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat(1) huruf c Peraturan KapolriNomor 14 Tahun 2011tentangKode Etik Profesi Polri;

c. 1 (satu) bulan setelahpelanggar melaksanakansanksi yang bersifatadministratif berupa demosisebagaimana dimaksud dalamPasal 21 ayat (1) huruf d,huruf e, dan huruff,PeraturanKapolri Nomor 14 Tahun2011tentang Kode Etik ProfesiPolri; dan

d. menunggu prosesditerbitkannya administrasiPTDH sebagai anggota Polrisebagaimana dimaksud dalamPasal 21 ayat (1) huruf g,Peraturan Kapolri Nomor 14Tahun 2011tentang Kode EtikProfesi Polri.

3. Setelah masa pengawasan danpenilaianberakhir, Kepala KesatuanPelanggar membuat laporan hasilpengawasan dan penilaian untukdisampaikan kepada pengembanfungsi Propam bidangrehabilitasipersonel dengan tembusan kepadapengemban fungsi InspektoratPengawasan, fungsi SDM, danfungsi hukum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisisberkaitan dengan judulpenyelesaianpelanggaran Kode Etik Kepolisianberpotensi Pidana dan upaya pengawasanpelanggaran Kode Etik Kepolisiansebagaimana yang telah dipaparkan padabagian sebelumnya, maka dapat ditarikkesimpulan, yaitu:

1. Penyelesaian pelaggaran Kode EtikKepolisian yang dilakukan olehanggotanya akan dikenakan sanksisesuai pencopotan sebagai anggotapolisi karena melakukan tindak pidanadan melanggar kode etik kepolisian, jikaterbukti akan disidangkan dalam kasustindak pidana, kemudian dilanjutkan

dengan sidang komisi kode etikkepolisian, jadi putusan akhir sebagaipolisi melalui sidang komisi kode etik.Mekanisme penyelesaian pelanggaranKode Etik Kepolisian : a. Pemeriksaanpendahuluan yang meliputi :Auditinvestigasi, Pemeriksaan, danPemberkasan. b. Sidang Komisi KodeEtik Polri, dan c. Sidang komisibanding.

2. Upaya pengawasan Kode EtikKepolisian. Pengawaan internaldilakukan oleh Propam (Divisi BidangProfesi dan Pengamanan). Kedua,pengawasan eksekutif dilakukan melaluimekanisme penugasan dan pelaporan,dalam hasil ini oleh presiden yangsecara struktural berada diatas Polri.Ketiga, pengawasan parlemen dilakukanmelalui mekanisme anggaran dan subkomisi, sementara keempat, pengawsanpublik melalui mekanismepenampungan keluhan warga melaluilembaga-lembaga negara sepertiOmbudsman, Komisi Nasional HakAsasi Manusia (Komnas HAM).Pengawasan terhadap anggota Polriyang melakukan pelanggaran KEPP.

5. REFRENSI

Buku :Abintoro Prakoso, 2015, Etika Profesi

Hukum,Telaah Historis, Filosofisdan Teoritis Kode Etik Notaris,Advokat, Polisi, Jaksa danHakim, Laksbang, Surabaya

Eddy O.S Hiariej, 2014, Prinsip-PrinsipHukum Pidana,Cetakan ke-1,Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta

Jonaedi Efendi, 2010,mafia Hukum,mengungkap praktik tersembunyiJual Beli Hukum dan AlternatifPemberantasan dalam PerspektifHukum progresif, LaksbangGrafika, Surabaya

Oemar Seno Adji, 1991, Etika Profesidalam Hukum, Profesi Advokad,Erlangga, Jakarta

Sadjijono, 2008, Polri dalamperkembangan Hukum diIndonesia, Laksbang Presindo,Yogyakarta

Page 13: JURNAL PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN ... · Rastra Sewakotama, Janatama dan Casanadharma. A. Setiap Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah Insan Rastra Sewakotama

Peraturan Perundang-undanganKitab Undang-Undang Hukum PidanaKitab Undang-Undang Hukum AcaraPidanaUndang-Undang Kepolisian No. 2Tahun 2002Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No. 1 Tahun 2003Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No. 2 Tahun 2003Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011

Website :https://10menit.wordpress.com/tuga

s-kuliah/pengertian-etika/.https://id.m.wikipedia.org/wiki/polisi