TREND PPP BARU DALAM SEKTOR PERAIRAN & SANITASI

Aileen Anderson dan Jan G. Janssens (April 2011)

Paper ini mengulas tentang perubahan dalam pendekatan Public-Private

Partnership (PPP) di sektor air & sanitasi. Berdasarkan wawancara dengan 21

profesional yang aktif terlibat di lapangan, analisis difokuskan ke empat area,

yaitu kontrak, regulasi, keuangan dan keterlibatan stakeholder. Meski ada

batasan dalam penggunaan wawancara sebagai sebuah metodologi, tujuan kita

adalah menentukan persepsi pakar dimana trend PPP mengarah.

Meski ada penurunan dalam jumlah kontrak skala-besar yang dibuat

perusahaan sektor privat internasional sejak 2001, PPP, khususnya di sektor

privat lokal dan nasional, masih aktif di dalam sektor air dan melayani

banyak populasi. Pemain lokal baru memainkan peran lebih besar dan utilitas

publik bahkan dikontrak untuk bekerja di jurisdiksi lain. Emphasis di

beberapa tahun terakhir berpindah dari konsesi jangka-panjang dan kontrak

sewa ke kontrak manajemen dan layanan basis-kinerja yang lebih pendek dan

lebih bertarget. Penyesuaian monitoring dengan target kinerja ini

membutuhkan instrumen regulasi yang jelas. Meski begitu, ini minim dalam

negara berkembang karena kurangnya otonomi dan informasi tentang

keputusan regulasi yang harus dibuat. Ketika interferensi politik berhasil

membuat level tarif menjadi rendah, pendanaan mulai sulit, tapi opsi

pendanaan inovatif baru malah mengurangi batasan antara publik dan privat.

Keterlibatan stakeholder muncul sebagai sebuah prioritas kuat, sedangkan

akuntabilitas semua penyedia layanan perlu peningkatan akuntabilitas. Tiga

area baru yang merubah lansekap PPP adalah PPP dengan perusahaan lokal,

PPP di kota kecil dan area rural, dan keterlibatan sektor privat lebih besar di

dalam pengolahan sanitasi dan air limbah.

1

PENDAHULUAN

Selama beberapa tahun terakhir, Building Partnerships for Development in

Water and Sanitation (BPD) menggunakan seperangkat alat yang mendukung

perencanaan dan implementasi public private partnership (PPP) di dalam

sektor air & sanitasi. Perangkat ini dibuat di tahun 2005 oleh konsorsium

Swiss, termasuk SDC, SECO dan Swiss Re. Sejak dibuat, ada evolusi di

konteks PPP, dan BPD mencoba memahami bagaimana perangkat ini

memenuhi kebutuhan praktisi dan pembuat kebijakan di dunia berkembang.

Paper ini mensinthesis opini pakar tentang trend terbaru dalam PPP,

khususnya di empat area: kontrak, regulasi, keuangan dan keterlibatan

stakeholder.

METODOLOGI

Tiga peneliti melakukan 21 wawancara telepon dengan profesional yang aktif

terlibat di sektor air & sanitasi, tepatnya dengan format wawancara semi-

terstruktur. Interviewee (terwawancara) diminta memberikan komentar

tentang trend baru dan tantangan masa depan, atau diminta mendiskusikan

perkembangan terkait kontrak, regulasi, keuangan dan keterlibatan

stakeholder. Wawancara dijalankan antara bulan Juli dan Nopember 2010

dengan wakil dari berbagai organisasi, termasuk bank pembangunan, operator

sektor privat, lembaga pembangunan dan institusi akademis, dan sejumlah

konsultan independen yang aktif di area tersebut. Untuk menghasilkan

interpretasi yang akurat, semua interviewee diminta memberikan komentar

tentang draft awal dari paper.

Nama-Nama Interviewee: …….

ULASAN PPP

Sejak tahun 2001, ada penurunan dalam jumlah tahunan kontrak PPP yang

2

dibuat di sektor air & sanitasi. Banyak dari penurunan ini disebabkan oleh

gagalnya kontrak beresiko yang dibuat selama 1990-an, khususnya di

Amerika Latin dan Afrika. Banyak kontrak yang diterminasi cenderung

bernada politis dan menghasilkan susutan investasi signifikan bagi sektor

privat (dan juga sektor publik). Hasil dari ini adalah bahwa ada sebuah

pendekatan oleh semua stakeholder ke kontrak PPP, yang menganggap

kontrak sebagai satu opsi untuk reformasi infrastruktur. Tantangannya adalah

bahwa penyedia layanan (baik publik dan privat) tidak dimintai

tanggungjawab, dan diskusi transparan tentang siapa yang membayar biaya

layanan penuh dan ekspansi yang dibutuhkan bisa dikatakan masih minim.

Pada dasarnya, PPP adalah persoalan politk. Cerita suksesnya masih minim.

Karena itu, sektor privat tidak lagi mau terlibat di pasar ini. World Bank juga

merubah kebijakannya dan tidak lagi menjadikan PPP sebagai syarat.

Sekarang, World Bank lebih fokus ke perusahaan publik. PPP seperti

melemah.

Meski begitu, bahkan dengan mayoritas utilitas yang ada di manajemen sektor

publik, PPP adalah satu hal di masa lalu. Sektor harus digerakkan keluar dari

debat tentang publik versus privat menjadi diskusi konkrit tentang cara

memastikan layanan terbaik dalam set batasan sumberdaya. Elemen kunci

sudah dipasang, termasuk dukungan politik dan strategi untuk mengatasi

batasan operasi dan layanan seperti regulasi efektif, pendanaan kontinyu,

monitoring transparan dan keterlibatan stakeholder. Layanan berkualitas baik

pastinya bisa dicapai, apapun model layanannya.

Generasi kedua dari kontrak PPP muncul, dan ini mencerminkan

banyak pelajaran yang diambil di tahun 1990-an dan awal 2000-an. Kontrak

yang terbaru berisi pendekatan yang spesifik-konteks dan lebih inovatif, dan

3

karena itu, lebih cocok untuk negara berkembang. Meski tidak mudah

digeneralisasikan ke dalam trend global atau regional, beberapa tema besar

mulai muncul, dan diringkas di paper ini, ditata seputar isu kontrak,

pendanaan, regulasi dan keterlibatan stakeholder.

Ada kecenderungan bahwa World Bank dan donor lain melihat sektor privat

sebagai obat, tapi mereka memilih pendekatan yang lebih seimbang. Ada

kesan bahwa kontrak dengan operator privat hanyalah satu alat, tapi ini bukan

satu-satunya.

Tidak peduli apakah utilitas dijalankan oleh publik atau privat, ini harus

diperkenalkan sebagai bisnis dengan agent perairan bebas mencari dana dari

sumber berbeda.

KONTRAK

Batasan antara publik dan privat semakin minim. Utilitas publik bisa

membuat kontrak internasional dengan negara lain. Contoh, ONEP (Maroko)

memenangkan kontrak di Kamerun dan Vitens Evides Int (Belanda) bisa

membuat kontrak di Ghana. Ada juga joint venture dan perjanjian perusahaan

campuran dimana operator privat akan membagi andilnya dengan utilitas

publik atau municipality (seperti di kasus Cartagena, Kolombia dengan Aguas

de Barcelona). Selain itu, ketika utilitas publik menginvestigasi opsi

pendanaan inovatif, ownership menjadi lebih kompleks. Contoh, menjual

andil ke pasar saham di sebuah kasus beberapa tahun lalu memberikan

peluang bagi utilitas publik Sao Paulo, SABESP, untuk menambah dana bagi

pengeluaran modal. Pendekatan ini telah dicoba di Kolombia (Canal Isabel II)

dan dengan Phnom Penh Water di Kamboja. Tatanan ini mendapat

kesuksesan, tapi ini merumitkan garis akuntabilitas antara utilitas publik,

shareholder, dan konsumen.

4

Negara tertentu juga membuat kontrak PPP lebih banyak dibanding

lainnya. Contoh, China, Rusia, sebagian Eropa Timur, dan Kolombia, telah

memperluas penggunaan PPP, sedangkan negara Amerika Selatan (seperti

Bolivia dan Venezuela) malah melawan tipe tertentu dari perjanjian PPP.

Meski begitu, secara general, ada perubahan global yang menjauh dari

kontrak konsesi dan semakin mendekat ke kontrak dengan investasi finansial

lebih sedikit, seperti sewa dan kontrak manajemen dengan insentif basis-

kinerja yang jelas. Meski ada sedikit investasi dalam perjanjian dengan sektor

privat, jumlah orang yang dilayani lewat PPP ternyata meningkat.

Ada banyak jumlah PPP tapi jumlah yang diinvestasikan menurun. Ini terjadi

karena ada lebih banyak kontrak manajemen dan lebih sedikit konsesi. Meski

begitu, jika anda melihat angka populasi yang dilayani semua tipe kontrak,

anda bisa lihat bahwa ada peningkatan dalam jumlah orang yang dilayani.

PPP masih digunakan secara luas.

Kontrak Generasi Baru

Banyak PPP adalah kontrak manajemen 3-5 tahun seperti yang terjadi di

Ghana, Algeria, Armenia dan Johannesburg. Dalam perjanjian ini, ownership

dan manajemen aset tetap berada di otoritas publik, dan sektor privat

membawa keahlian spesifik guna meningkatkan efisiensi, meningkatkan

struktur manajemen, dan membangun kapasitas. Di beberapa kasus, kontrak

adalah stimulus perubahan dan membuka pintu pendekatan baru. Kontrak

mungkin juga hanya spesifik ke satu bagian rantai. Contoh, di Jordana,

kontrak privat hanya difokuskan ke peningkatan rasio tagihan. Di situasi lain,

PPP berisi reformasi lebih luas, seperti PPP di Ghana. Kontrak manajemen

bisa didukung oleh pendana sektor privat dan dianggap kurang beresiko

karena imbas ketidakpastian ekonomi, ketidakstabilan politik, dan devaluasi

5

mata uang. Meski begitu, karena investasi finansial bisa lebih rendah, ongkos

manajemen bisa berisi kadar resiko tinggi, tergantung cara keterkaitannya

dengan peningkatan kinerja. Dengan kata lain, level resiko finansial bisa

signifikan tergantung cara pengaturan pembayaran insentif dan berapa banyak

kontrak yang didasarkan pada ongkos tetap.

Interest untuk menciptakan kontrak manajemen antar entitas publik

mulai meningkat, dan operator publik yang berkinerja baik mulai

menggunakan kontrak manajemen untuk meningkatkan kinerja operator

publik lainnya. Contoh dari ini meliputi kontrak manajemen terbaru antara

Vitens Evides International dan operator nasional di Ghana, atau diskusi

antara Phnom Penh Water di Kamboja dan Vientiane di Laos. Bila ditata

dengan benar, maka beberapa pendekatan tersebut memberikan peluang untuk

membangun kapasitas di area manajemen kunci.

Kontrak manajemen, meski begitu, memiliki batasan yang membatasi

tipe reformasi tersebut. Kontrak tersebut sering dibuat untuk menghasilkan

perubahan cepat dan “menang-cepat” di periode 3-5 tahun, dan cenderung

difokuskan ke reformasi lebih mudah, seperti sistem informasi atau sistem

tagihan. Di beberapa kasus, contohnya di Algeria, ini berisi “transfer target

know-how”, yang dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi dan alat

untuk menjaminkan manajemen layanan jangka panjang yang lebih efektif. Di

kasus lain, ini tidak berisi reformasi institusional besar seperti restrukturisasi

manajemen, pelatihan staff, atau perencanaan investasi jangka panjang, yang

sering dibutuhkan untuk mendukung keberlanjutan utilitas dalam jangka

panjang. Dalam hal ini, kontrak manajemen membatasi otoritas yang dimiliki

operator privat terhadap operasi utilitas selama kontrak. Meski jika ini diatur

dalam kerangka waktu yang lebih lama, operator privat jarang memiliki

otoritas politik dalam keputusan penting yang meningkatkan kinerja. Lebih

jauh, isu yang lebih penting adalah apakah peningkatan yang dihasilkan lewat

kontrak bisa berkelanjutan ketika manajemen publik diserahkan kembali.

6

Beberapa penelitian menyatakan bahwa situasi governance untuk utilitas

publik (contohnya di Johannesburg) menjadi merosot setelah akhir kontrak

manajemen.

Semua orang ingin “menang-cepat”, tapi preferensi ke operator privat

haruslah ke kontrak jangka panjang untuk meningkatkan siklus investasi.

Anda tidak bisa hanya mengeluarkan uang saat reformasi utilitas, dan lalu

pergi. Ini adalah pendekatan jangka panjang. Sepuluh tahun belum cukup.

Waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 20 tahun.

Kontrak manajemen sulit karena ini tidak memudahkan orang untuk merekrut

dan memecat orang, dan mencegah perusahaan manajemen dari memiliki

otoritas atas operasi utilitas, sehingga ini menyulitkan perbaikan kinerja.

Karena batasan kontrak manajemen, yaitu rendahnya kontrol di pihak

operator privat, maka kontrak sewa lebih disukai. Dalam kontrak ini, operator

privat memiliki otonomi lebih banyak untuk melakukan perbaikan besar untuk

efisiensi manajemen utilitas. Meski begitu, operator privat juga memikul

lebih banyak resiko ketika pendapatan harus dibagi dengan pemilik publik

(yang tetap bertanggungjawab atas investasi). Terminasi beberapa kontrak

sewa selama 1990-an memunculkan pemahaman tentang kontrak yang

bagaimana yang bagus.

Kontrak generasi kedua mulai lebih maju dan bisa disesuaikan dengan

konteks politik lokal, dan berisi target lebih kompleks untuk meningkatkan

kinerja, agar bisa membuat kontrak lebih banyak, termasuk kontrak sewa di

Senegal yang berisi insentif ke formula remunerasi. Dua parameter

dimasukkan ke kontrak tersebut, yaitu air non-pendapatan dan efisiensi

penagihan, yang memberikan emphasis ke tindak lanjut terhadap batasan

operasional. Kapan ini bisa dipenuhi secara langsung akan mempengaruhi

7

remunerasi perusahaan privat. Kemajuan pada kontrak Senegal berisi kontrak

sewa yang ditandatangani di Kamerun (2007), dan perjanjian kota kecil di

Niger.

Kontrak Basis-Kinerja

Indikator berbasis-kinerja adalah sebuah proses penting untuk memastikan

bahwa kewajiban kontrak harus dipenuhi. Interviewee (terwawancara)

berpendapat bahwa kontrak basis-kinerja tidak memberikan janji besar ke

stakeholder. Contoh, jika dibuat dengan benar, ini bisa membantu memastikan

bahwa perbaikan layanan bisa mencapai komunitas marjinal dan yang lebih

miskin. Penurunan pendapatan di area yang lebih miskin membuat sektor

privat ragu untuk berekspansi ke area tersebut. Kontrak basis-kinerja bisa

mengatasi ini dengan membangun insentif finansial guna memastikan bahwa

layanan telah diberikan secara adil antar semua kelompok penghasilan.

Masyarakat miskin tidak begitu paham dengan kontrak sebelumnya.

Sekarang, ada beberapa klausa yang menjelaskan cara menghubungkan

masyarakat miskin dengan target spesifik, khususnya yang berkaitan dengan

mekanisme pendanaan OBA.

Kontrak dan pendekatan basis-kinerja, yang awalnya diperkenalkan di

pertengahan 1990-an di dalam sektor daya dan listrik, memberikan potensi

besar bagi peningkatan layanan. Meski begitu, di banyak situasi, terlalu awal

untuk menilai seberapa efektif ini dijalankan di jangka panjang. Pengalaman

dari sektor public service lainnya menjelaskan dua masalah yang terjadi

ketika pemberian layanan didasarkan pada target kinerja. Ini digambarkan

sebagai “subversi reaktif” seperti mencapai target tapi tidak mencapai goal,

atau mengurangi kinerja bila target tidak cocok. Situasi pertama terjadi ketika

8

indikator yang dipilih bukan ukuran sebenarnya dari standar kinerja yang

diinginkan. Contoh sederhana dari kontrak buruk (diadaptasi dari kasus riil),

kontrak basis-kinerja mengharuskan agar set point pemberian air dibangun.

Pencapaian target ini bisa dihubungkan dengan dana donor, sehingga utilitas

bisa diinsentifkan untuk memindah sumberdaya dari tim publik agar

memastikan bahwa semakin banyak point air yang bisa dibangun. Bila

perhatian ke partisipasi masyarakat tidak mencukupi, maka vandalisme

masyarakat dan penolakan proyek bisa muncul.

Pengurangan kinerja ketika targetnya tidak cocok berkaitan dengan

cara aktor dalam merespon indikator. Bukti dari sektor lain memperlihatkan

bahwa penyedia akan merubah fokus tergantung data apa yang digunakan

untuk melinsensi, meregulasi atau mengawasinya. Ini bisa memiliki hasil

positif tapi ini juga menimbulkan ketidakpedulian ke area tertentu yang sulit

diukur. Contoh, jika kinerja diukur dengan indikator yang mudah dihitung,

seperti berapa banyak koneksi yang didapat atau jumlah meteran yang

dipasang, maka area lain yang sulit dihitung akan diabaikan, seperti

bagaimana keluhan konsumen diatasi atau bagaimana keterlibatan dan

kesadaran masyarakat ditindaklanjuti. Meski masalah ini umumnya dipahami

di sektor air & sanitasi, ketika kontrak kinerja menjadi lebih mature, dampak

kontrak perlu dinilai dengan hati-hati untuk memastikan bahwa target kinerja

kontrak bisa dicapai dan menghasilkan peningkatan layanan.

BOT (Build-Operate-Transfer)

Beberapa tahun terakhir memperlihatkan sebuah pertumbuhan signifikan di

jumlah kontrak BOT (build-operate-transfer) untuk proyek infrastruktur

diskrit, seperti tempat pengolahan air limbah dan tempat desalinasi. Tipe

proyek ini membuat investasi modal signifikan tapi ini didukung oleh sektor

prviat karena ini memberikan range resiko lebih sempit bagi perusahaan.

Proyek ini difokuskan ke klien tunggal, bukan operasi utilitas yang

9

membutuhkan keterlibatan berkelanjutan dengan beragam konsumen dan

stakeholder. Skema ini menghapus sektor privat dari kontak langsung dengan

konsumen, dan akan lebih mudah bagi sektor privat untuk mendapat dana

ketika memprediksi “whole life costing”, sebagian dengan membuat

perjanjian beli air dengan utilitas publik. BOT juga membantu utilitas publik

dalam memenuhi standar lingkungan yang lebih ketat dalam hal pengolahan

limbah. Kontrak di Kanada menjadi bentuk baru dari public-private

partnership di jenis infrastruktur ini, yang melihat sektor privat kurang

berperan dalam manajemen dan pembuatan keputusan, tapi ini memberikan

kontribusi keahlian teknis dan operasional dalam basis kinerja.

Standar lingkungan terkesan lebih ketat, dan utilitas jarang mengolah air

limbah. Ini bisa ditindaklanjuti dengan membuat BOT dengan konsesi privat.

Perusahaan membangun tempat pengolahan limbah dan ini dibayar

berdasarkan jumlah air yang diolah. Semua network dan pipa masih dikelola

oleh utilitas. Perusahaan menagih utilitas dan tidak harus bertemu konsumen.

Perjanjian Build-Operate-Transfer (BOT) adalah cara baik untuk mendapat

layanan efisien dengan investasi privat. Meski begitu, ini bukan solusi yang

baik jika sistem distribusi memiliki bentuk buruk, dan perusahaan berkinerja

buruk. Jika beberapa masalah mengalami kinerja distribusi buruk, BOT jarang

menjadi solusi dan bahkan memperburuknya karena sumberdaya dibawa jauh

dari batasan sisi-suplai. Gap dana dalam proses rehabilitasi distribusi dan

perbaikan harus dihubungkan dulu karena ini berimplikasi ke kesuksesan

kontrak PPP dan penggunaan optimal investasi kapasitas (tempat pengolahan,

saluran transmisi, distribusi bulk).

PENDANAAN

Di tahun 1990-an, kurangnya dana murah menjadi tantangan besar bagi sektor

10

publik. Sebagian, ini disebabkan oleh berbagai krisis finansial, tapi juga

disebabkan oleh keletihan untuk memberikan pinjaman ke sektor yang tidak

mampu meningkatkan efisiensi dan pemberian layanan. Statistik World Bank

memperlihatkan bahwa sektor privat membantu meningkatkan pemberian

layanan (Marin, 2009), tapi ada kesan bahwa investasi finansial sering

berlebihan, dan tidak terrealisasi secara penuh. Sektor privat tidak bisa

memberikan pendanaan yang diharapkan sesuai kebutuhan tahun 1990-an.

Sebagian kawasan Eropa Timur tetap melihat sektor privat sebagai sumber

potensial bagi pendanaan pengembangan infrastruktur tapi, secara

keseluruhan, ada kesan bahwa dana jangka panjang infrastruktur dari sektor

privat jarang bisa didapatkan. Karena itu, sektor air & sanitasi tetap

menghadapi kesulitan dalam mencari dana. Satu aspek pendanaannya

berhubungan dengan resiko valuta asing dan pemastian apakah ini ditanggung

oleh negara atau perusahaan. Meski begitu, perusahaan sektor privat mampu

mengakses valuta lokal untuk mendapatkan investasi. Institusi keuangan

multilateral juga perlu mempelajari bentuk garansi berbeda di sistem

perbankan lokal agar mempermudah investasi jangka panjang.

Di Afrika, China berhasil menambah investasi dalam infrastruktur

sektor air & sanitasi. Meski begitu, ada persoalan, yaitu bahwa pendanaan

tidak disertai dengan reformasi manajemen dan restrukturisasi agar

meningkatkan pemberian layanan.

Di tahun 1990-an, World Bank mendukung keterlibatan sektor privat karena

sektor tersebut, pertama, memberikan mobilisasi dana, kedua, meningkatkan

efisiensi bisnis, dan ketiga, menguatkan know-how dan pengalaman. Selain

itu, ada juga perubahan. Mobilisasi dana tidak tercapai, tapi dua dan tiga

gerakan dana bisa tercapai.

Berdasarkan perspektif Bank (EBRD), manfaat utama dari keterlibatan sektor

11

privat berada di keuntungan efisiensi dan bukan dalam keuntungan

pendanaan. Kita sering melakukan banyak pendidikan sektor publik agar bisa

membantu memahami manfaat keterlibatan sektor privat dan untuk

mengkomunikasikan bahwa pendanaan tidak selalu terrealisasi.

Tantangan Tariff

Persoalan finansial sering dihubungkan dengan gejolak politik dan ideologi di

tahun 1990-an. Ini menciptakan sensitivitas politik ke peningkatan tariff di

layanan air dan ini melemahkan pengadaan layanan di sektor tersebut. Meski

ada kesan dimana sektor privat meminta kenaikan tariff tanpa pertimbangan,

interviewee (terwawancara) menyatakan bahwa ada kasus dimana

peningkatan tariff malah dibenarkan dan didukung stakeholder tapi kemudian

ditolak karena ada interferensi politik.

Institusi ada tapi tidak ada investasi ke sana sehingga wajar bila tidak ada

perbaikan. Ada peningkatan tariff. Peningkatan tariff telah sukses seperti

yagndiharapkan, tapi butuh peningkatan infrastruktur.

Keterjangkauan level tariff adalah isu penting bagi investasi sektor privat.

Peningkatan tariff bukan berbicara tentang keterjangkauan, tapi juga

berbicara tentang resistansi politik, khususnya menggunakan subsidi silang

untuk menutup biaya.

Beberapa interviewee (terwawancara) berpendapat bahwa sektor infrastruktur

lainnya (seperti listrik, transport dan telekom) lebih terbuka ke perbaikan

efisiensi dan ini bisa dibawa masuk lewat keterlibatan sektor privat. Meski

begitu di sektor air, dimensi politik menunjukkan trend sama, dan berdampak

ke level investasi yang siap diberikan aktor sektor privat.

12

Akibatnya, sektor yang sekarang membutuhkan opsi dana yang lebih

kreatif untuk mengatasi level tariff rendah dan backlog di dalam

perkembangan dan perawatan infrastruktur. Laporan lain memberikan analisis

ke opsi baru, dan menjelaskan peluang dalam memobilisasi “market-based

repayable financing (seperti pinjaman, obligasi dan ekuitas)”.

Air cenderung paling sulit karena orang tidak ingin membayarnya. Listrik

bisa berbeda karena orang setuju untuk membayarnya. Meski begitu, beberapa

menteri berkata bahwa air adalah dari Tuhan dan bahwa tidak seorang pun

harus membayar air.

Opsi Pendanaan Inovatif

Investasi finansial masa depan di sektor WS (water & sanitation) perlu

disalurkan lewat sektor publik. Tantangan kunci bagi sektor ini adalah

menemukan cara inovatif dalam menggabung dana publik dengan keahlian

sektor privat. Pendanaan untuk investasi modal jarang bisa diakses lewat

sektor privat. Manajer utilitas melakukan eksperimen dengan pendekatan

berbeda ke akses repayable bridging finance. Contoh dari ini meliputi

bantuan basis-output, blending grant dan repayable finance, microfinance,

garansi, kendaraan keuangan, direct lending, ekuitas, rating kredit dan

fasilitas persiapan proyek. Resesi finansial membatasi peluang untuk

mendapat dana, sehingga ini menimbulkan kesulitan dalam memastikan opsi

pendanaan yang tersedia sebelum terjadi krisis.

Untuk memastikan kelayakan komersil dari sektor terkait, anda perlu

memastikan dana lewat opsi pajak, transfer dan tariff. Anda harus mencari

campuran yang tepat. Jika anda tidak mendapat yang benar, maka anda tidak

13

bisa menjamin kelayakan finansial dari sektor yang ada, dan tidak ada cara

untuk menarik sektor privat sampai anda mendapatkan yang benar.

OBA memberikan subsidi publik bagi operator privat. Tidak ada banyak hal

yang bisa dilakukan sebelumnya. Sekarang, kita perlu menjelaskan bagaimana

model alternatif bisa digunakan bila ada ownership campuran.

Satu arah untuk menjamin investasi privat adalah lewat penciptaan obligasi

munisipal atau obligasi utilitas air & sanitasi. Di tahun 2008, studi yang

didanai oleh PPIAF-African Development Bank menilai keterlayakan kredit

regional dari tujuh utilitas Afrika. Studi mempelajari ukuran besaran,

efisiensi, hutang dan likuiditas, dan juga ukuran proteksi kredit detail dari

utilitas. Temuan ini berisi keberlanjutan finansial dari utilitas, dan menjadi

tahap untuk masuk ke pasar modal internasional. Keuangan obligasi

menciptakan stakeholder lain, yaitu investor obligasi, dan memberikan

tekanan ke manajer untuk memikul biaya dan memenuhi harapan kualitas

konsumen. Below-Cost Pricing oleh banyak utilitas air mungkin

memperburuk masalah, tapi beberapa utilitas sudah bisa menciptakan

keberlanjutan finansial sehingga opsi ini masih bisa digunakan. Tentu saja,

jika pembuatan obligasi grade komersi mengurangi atau menghapus sumber

dana lainnya (dari organisasi multilateral), utilitas cenderung menunda

langkah untuk memperluas sumber modal. Ini berarti bahwa disiplin tekanan

pasar modal bisa hilang.

Lebih Dari Sekadar Pendanaan

Meski kurang pendanaan adalah batasan penting dari sektor yang ada,

pendanaan tidak cukup mampu menghasilkan reformasi yang dibutuhkan. Di

banyak kasus, sektor terkait terkesan lapar suntikan modal sehingga dana

tambahan harus dibutuhkan untuk meningkatkan level layanan. Meski begitu,

14

untuk menghasilkan keberlanjutan finansial jangka panjang, dimana

perbaikan awalnya tidak perlu terhambat oleh ketiadaan reformasi

manajemen, operator utilitas membutuhkan keahlian lebih besar dalam

perencanaan finansial dan manajemen aset. Sektor privat bisa menawarkan

bantuan yang sering diimplementasikan lewat beragam jenis perjanjian PPP.

Keahlian dalam manajemen finansial publik juga dibutuhkan, termasuk

dimensi politik dalam budgeting publik, pajak ring-fencing, dan akuntansi

publik untuk pengeluaran. Munculnya kontrak manajemen publik-publik bisa

membantu utilitas dalam menguatkan kapasitasnya di area tersebut. Meski

begitu, perjanjian ini juga perlu dicermati agar bisa memastikan bahwa

reformasi yang direkomendasikan bisa cocok untuk konteks lokal, bukan ke

situasi di organisasi sektor publik.

Para menteri sering membutuhkan lebih banyak keahlian keuangan publik.

Ada beberapa kebijakan dan fungsi baru di atas kertas tapi tidak ada staff atau

skill untuk menjalankan fungsi ini.

Ini bukan sekadar persoalan menaikkan tariff tapi juga memastikan bahwa

uang diinvestasikan dalam tempat yang benar.

REGULASI

Kontrak yang lebih komprehensif dan maju membutuhkan cara baru dalam

mengukur kinerja PPP, dan karena itu, perlu mekanisme regulasi dalam

memonitor kepatuhan. Bentuk regulasi bisa berbeda dalam model yang

diterapkan dan instrumen yang digunakan. Beberapa interviewee

(terwawancara) menyatakan bahwa meski ada persepsi dua model, yaitu

regulasi berdasarkan kontrak (berdasarkan model Perancis) atau regulasi

lewat regulator independen (berdasarkan model Anglo-Saxon), maka

tantangan difokuskan ke cara terbaik untuk mencampur dua pendekatan yang

15

dimaksud. Instrumen yang ada meliputi statuta, kontrak, lisensi atau aturan

eksekutif. Apapun model atau instrumen yang digunakan, regulasi yang jelas

didefinisikan dengan meliputi kriteria berikut: kejelasan distribusi peran,

otonomi, akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan prediktabilitas. Penelitian

akan menjelaskan beberapa alasan mengapa regulasi air & sanitasi di negara

berkembang melemah.

Pertama, ada dimensi politik kompleks yang menghambat pelaksanaan

regulasi yang efektif. Ketika regulasi diperkenalkan pertama kali di tahun

1990-an, ada kesan bahwa ini muncul ketika sebuah hukum ditetapkan. Proses

transfer power pembuatan keputusan ke lembaga terpisah, meski begitu,

membutuhkan peralihan power politik, dan ini sering sulit bila melihat waktu

dan sumberdayanya. Banyak badan regulasi cenderung gagal karena donor

tidak peduli dengan perpindahan politik yang harus ada bila pemerintah ingin

mentransfer power pembuatan keputusan ke sebuah lembaga terpisah.

Peralihan power ini tidak terjadi dengan cepat, dan ini bisa unik di setiap

negara dengan proses politik berbeda, tapi ini adalah langkah penting dalam

menciptakan regulasi infrastruktur efektif. Dimensi politik selalu mengurangi

otonomi dari banyak lembaga regulasi. Badan regulasi yang sukses adalah

badan yang bisa mengatasi tantangan politik dan menggunakan proses legal

dan politik untuk menciptakan otonomi, baik itu untuk meregulasi operator

publik atau privat.

Regulator harus otonom. Struktur pelaporan adalah salahsatu alasan penting

mengapa NWASCO di Zambia berfungsi semestinya. Bila tidak ada

independensi, maka terjadi kekacauan.

Di tahun 1990-an, pemerintah dan donor berpikir bahwa hukum bisa dibuat

untuk menciptakan regulator. Ini tidak mudah terjadi. Kompleksitas

16

penciptaan organisasi sering tidak dipahami. Politisi butuh waktu untuk

melepas power area strategisnya. Ini tidak bisa dilakukan dalam semalam.

Kedua, pendekatan regulasi yang efektif sejauh ini adalah pendekatan yang

dihibridisasikan dan diadaptasikan ke konteks lokal. Contoh, di Senegal,

kontrak sewa (affermage) tidak cocok dengan model Perancis tradisional, tapi

bisa disesuaikan ke kondisi lokal dan berisi dua kontrak manajemen kinerja

selain kontrak affermage. Di Zambia, regulator independen dibentuk dengan

mengambil pelajaran dari UK, Bolivia, Chili dan Australia. Dua kasus di

Afrika tersebut bercerita tentang kesuksesan karena ini mencerminkan realita

bahwa operator di negara berkembang merasakan tantangan sangat berbeda

dari tantangan yang dirasakan operator di negara maju. Dalam menciptakan

lembaga dan instrumen regulasi baru, ada kecenderungan untuk mentransfer

model dari area yang membuahkan kesuksesan (yaitu Zambia, Mozambique,

Senegal, Chili). Pendekatan tersebut jarang membuahkan kesuksesan.

Ketiga, regulasi dihambat oleh kurangnya informasi yang mendasari

keputusan. Regulasi bisa tidak efektif jika ini tidak didasarkan pada informasi

kinerja akurat. Sebuah database yang akurat tentang status network (termasuk

koneksi yang ada, kualitas air, rasio tagihan, dsb) dibutuhkan sebelum

progress bisa dimonitor dan pencapaian bisa direward atau penalty bisa

ditetapkan. Ini membutuhkan protokol monitoring dan staff terlatih yang bisa

mengimplementasikan protokol ini. Di banyak negara, informasi baseline

yang penting bagi sektor (seperti pertumbuhan populasi, level penghasilan,

kebutuhan air, dsb) sulit didapatkan, khususnya di area miskin seperti

kampung urban besar. Ini membawa tantangan teknis dalam mensetup

database monitoring dan ini menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan

dan meregulasi target lewat kontrak.

17

Apapun modenya, pengumpulan informasi dan penegakan kontrak perlu

dipisahkan. Di Niger dan Kamerun, satu pihak netral diangkat untuk

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Tanpa informasi tersebut, tidak ada

basis untuk keputusan regulasi.

Regulator hanya melakukan kerjanya jika mereka memiliki informasi yang

baik tentang kinerjanya. Inilah cara orang dalam memahami cara maju ke

depan. Seringkali, utilitas sering menerapkan aturan, tapi tidak ada

pandangan luas tentang dimana ini harus dijalankan. Karena itu, dibutuhkan

benchmarking kinerja.

Keempat, otoritas regulasi perlu memberikan perhatian ke cara mereka dalam

berkomunikasi dan berhubungan dengan stakeholder. Ada trend ke arah

hubungan konsumen lewat kartu laporan dan survey. Pelajaran bisa diambil

dari pengalaman baru di Tanzania, Mozambique, dan India (Bangalore),

dimana survey kepuasan konsumen dijalankan di sana. Cara survey

dimasukkan ke kerangka regulasi menjadi perhatian besar khususnya terkait

dengan cara menarik informasi dari komunitas marjinal. Keterlibatan

stakeholder adalah sebuah faktor penting dalam meregulasi utilitas, baik

publik atau privat.

Anda membutuhkan regulator yang jelas secara teknologi dan independen

secara politik, dan mampu survive. Jika anda sudah mendapatkan itu, maka

anda masih perlu memastikan bahwa komunikasi anda harus jelas. Ini adalah

area kunci yang harus dipertimbangkan.

Terakhir, beberapa penyedia formal dan informal skala kecil juga

memberikan kontribusi tapi bukan fokus dari model regulasi. Di

Mozambique, penyedia yang kecil dibawa masuk ke sektor formal lewat

18

kontrak dengan utilitas besar, dan karena itu, mereka disebut dalam regulasi

sebagai subkontraktor. Di Ghana, otoritas telah mengimplementasikan

pendekatan “light-hand” (ringan tangan) ke regulasi tanker yang memberikan

air ke area urban dan area yang belum terlayani. Meski sulit meregulasi

penyedia skala kecil, emphasis mulai diarahkan ke pencarian cara untuk

meregulasi penyedia ini tanpa memperhatikan kontribusinya ke sektor. Tanpa

regulasi terhadap aktivitas mereka, seorang interviewee (terwawancara)

menyatakan bahwa “ini akan menimbulkan privatisasi layanan dalam arti

sebenarnya, yang jelas melemahkan populasi”. Perspektif ini berpangkal dari

perubahan di tahun 1990-an ketika penyedia informal sering disebut “ilegal”

dan merugikan, yang memberikan tantangan ke opsi penyediaan layanan lain

yang dianggap “tepat”. Ada kesan bahwa backlog di penyediaan air dan

layanan menganggap penyedia informal bisa memberikan layanan vital ke

komunitas sampai beberapa tahun mendatang. Perubahan fokus ini terlihat

saat harus menemukan cara efektif dan tepat untuk mendukung dan

meregulasi layanan, bukan membatasi keterlibatannya dalam penyediaan

layanan.

Kita tidak memiliki banyak contoh tentang regulator yang bisa berhadapan

dengan operator informal. Anda perlu tipe kerangka regulasi baru bagi

penyedia ini.

Pola pikir sekarang telah berubah, yaitu ke cara melibatkan penyedia

informal, bukan menyangkal keberadaannya. Di tahun 1990-an, pendekatan

yang diambil adalah bahwa utilitas air adalah penyedia utama dan setiap

penyedia lain dianggap ilegal. Ada kesan bahwa penyedia yang dialami ilegal

ini masih ada dan tetap ada dan melayani masyarakat besar, sehingga kita

perlu mencari cara untuk menjadikannya sebagai bagian solusi.

19

Keterlibatan Stakeholder

Kegagalan sejumlah PPP di tahun 1990-an dihubungkan dengan kegagalan

meningkatkan keterlibatan efektif dengan stakeholder (termasuk konsumen,

civil society, trade union). Banyak pihak berdalih bahwa PPP gagal karena

stakeholder tidak terlibat dalam proses pembuatan keputusan kunci, seperti

peningkatan tariff dan demarkasi area konsesi. Tapi, stakeholder cenderung

menjadi target dari komunikasi atau kampanye hubungan masyarakat, bukan

bagian dari dialog dan saluran keterlibatan. Beberapa PPP kontroversial

terkesan kurang beresiko jika keterlibatan dibentuk dan diimplementasikan

dari awal dengan proses yang lebih responsif.

Kasus kontroversial dari Cochabamba bisa menjadi contoh bagaimana sesuatu

bisa gagal karena kurangnya keterlibatan stakeholder. Jika user terlibat dalam

keputusan tariff dan jika ada perbaikan dalam layanan, maka mereka akan

menerima keputusan. Banyak kesulitan bisa dihindari lewat persiapan dan

dialog yang tepat dari awal.

Banyak pelajaran bisa diambil dari pengalaman masa lalu, dan keterlibatan

stakeholder menjadi bagian integral dari banyak proyek infrastruktur.

Stakeholder menuntut informasi yang lebih transparan tentang level layanan

dan kenaikan tariff. Banyak perusahaan privat besar menjadi lebih paham

tentang pentingnya transparansi. Meski begitu, mengumpulkan informasi dari

utilitas publik, di banyak hal, menimbulkan tantangan besar karena informasi

tidak bisa diambil atau ini bisa dihambat karena alasan politik. Banyak

pemerintah, khususnya di Amerika Latin, mentakeover PPP yang gagal di

awal 1990-an (seperti di Argentina dan Bolivia). Karena alasan politik, ada

keraguan dalam merelease informasi terbaru tentang apakah utilitas bisa

20

meraih peningkatan di level layanan. Kurangnya informasi ini menyulitkan

perbandingan efektivitas antar model berbeda.

Jika sektor air berkomitmen ke pemberian layanan pragmatis, maka

semua utilitas, apapun perjanjian ownership atau kontraktualnya, harus

dipaksa merelease informasi pada standar layanan. Pemerintah bisa memutus

kontrak yang dibuat dengan perusahaan privat bila perusahaan tersebut tidak

memenuhi syarat kontrak, tapi sulit menghukum utilitas pemerintah bila

mereka tidak memenuhi standar kinerja.

Selama 10 tahun terakhir, di Bolivia dan Argentina, banyak utilitas telah di-

renasional-kan. Apa dampak dari efisiensi ini? Dalam manajemen privat, ada

banyak tekanan untuk merelease informasi tentang kinerja tapi sekarang

manajemen tidak merelease informasi. Anda tidak bisa memonitor kinerja

karena ini terlalu politik.

Stakeholder perlu diekspos ke tipe alat berbeda yang akan membangun

akuntabilitas antara user dan utilitas publik. Alat yang dimaksud meliputi

survey konsumen, budgeting partisipatif, keanggotaan badan advisor, tindak

lanjut legal dan ganti rugi. Di banyak kasus, beberapa alat dibutuhkan yang

harus bisa memenuhi kebutuhan semua user, dan beberapa alat spesifik

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan wanita, kelompok minoritas, dan

masyarakat miskin. Penelitian lebih banyak dibutuhkan untuk membantu

stakeholder dalam mengakses peluang partisipatif dan karena itu, membuat

penyedia layanan lebih bertanggungjawab langsung.

Untuk mendapatkan manajemen sebuah network yang baik, anda harus

memastikan bahwa ada ownership di pihak pemerintah. Anda harus memiliki

21

informasi yang baik, transparansi yang baik, dan proses pembuatan keputusan

konsultatif.

TREND LAIN

Selain trend di atas, ada tiga aspek tambahan dari hasil wawancara,

khususnya area PPP yang mengalami pertumbuhan baik.

Peningkatan Keterlibatan Perusahaan Sektor Privat Lokal

Dibanding dengan dominansi perusahaan multinasional yang menggambarkan

lansekap PPP di tahun 1990-an, maka ada fokus kuat ke perusahaan lokal. Di

tahun 2007, diestimasikan bahwa 42 pesen populasi yang dilayani oleh sektor

privat adalah perusahaan “home-grown” yang ada di negara berkembang,

bukan perusahaan asing yang dibutuhkan untuk menciptakan perusahaan lokal

sebagai subsidiernya (Marin, 2009). Perusahaan ini memberikan peluang

untuk menciptakan kapasitas jangka panjang lokal bagi sektor tersebut.

Penyedia eksternal dibutuhkan untuk menghasilkan skill spesifik, tapi

penyedia lokal harus memberikan komitmen dan keberlanjutan jangka

panjang. Penyedia lokal harus cocok dengan iklim politik dan mampu

menghibridisasi model agar cocok dengan kondisi politik dan ekonomi.

Operator privat dari negara berkembang mulai bisa mengganti operator

negara maju. Sekitar 40 % pasar keseluruhan sekarang dilayani oleh operator

nasional.

Penciptaan kapasitas lokal dan dukungan ke kemunculan sektor privat lokal

adalah satu-satunya cara untuk meraih pengadaan yang berkelanjutan dan

terjangkau.

Peningkatan Minat Dalam Area Rural Dan Kota Kecil

Keterlibatan PPP di kota kecil dan area rural mulai diperhatikan ketika ada

22

kebutuhan untuk meningkatkan layanan di area tersebut. Banyak manajer

municipal terbebani oleh beragam tanggungjawab pemberian layanan dan

lebih terbuka dalam mendelegasikan fungsi ke pihak lain. Selain itu, kota

kecil jarang mengalami interferensi politik di level nasional. Meski begitu, di

banyak area rural dan kota kecil, infrastruktur tradisional semakin mahal

untuk dibangun karena perumahan menjadi lebih menyebar, yang

menghambat ekonomi skala, dan level penghasilan menjadi lebih rendah.

Manajer municipal juga sering minim skill dan pengetahuan untuk mengelola

kontrak. Untuk memperluas layanan ke area tersebut, pendekatan PPP perlu

mengatasi tantangan tersebut sehingga sektor privat tertarik ke sana tapi

otoritas lokal tetap bisa mengelolanya.

Sektor privat bisa masuk tempat kecil yang ada kebutuhannya karena dengan

begitu, mereka bisa mengembangkan bisnis di sana. Tempat tersebut mungkin

tidak rawan politik, dan sektor privat tidak cukup diperhatikan di sana

sehingga sektor privat bisa bekerja di sana dengan baik.

Sanitasi dan Pengolahan Air Limbah

Sanitasi dan pengolahan air limbah jarang menjadi fokus PPP. Meski begitu,

minat ke reuse air limbah dan produk terkaitnya seperti pupuk dan biogas, air

limbah tidak lagi disebut beban, tapi sebagai peluang untuk menciptakan

produk baru. Ini menarik minat investor privat, dan memberikan peluang

untuk membawa investasi ke dalam sektor tersebut. Teknologi ini

memunculkan minat khusus di Amerika Latin dimana kurang dari 20 % air

limbah diolah di sana.

Minat yang terbilang besar adalah mengisi mengisi gap dalam sektor

pengolahan air limbah. Di Amerika Latin, kurang dari 20 % air limbah diolah

23

dan ini bukan persoalan besar. Pemerintah tidak memiliki uang untuk

mengatasi itu sehingga ini menjadi pasar besar bagi operator privat. Ada

kebutuhan investasi riil di sana.

Di banyak negara berkembang, khususnya di Afrika, fokus ke investasi sektor

privat untuk sanitasi diarahkan ke solusi sanitasi skala-kecil. Karena

kebutuhan biaya dan sumberdaya, sistem saluran air limbah jarang mampu

memenuhi kebutuhan sanitasi banyak masyarakat Afrika di beberapa dekade.

Modal untuk membangun sistem limbah yang mahal di kampung urban besar

terbilang minim. Untuk menyelesaikan ini, sektor privat harus bekerja

dengan utilitas dan entrepreneur lokal guna mengembangkan layanan sanitasi

off-grid pasar. Solusi lokal bisa memberikan peluang bisnis non-monopolistik

untuk sektor privat.

Jika kita berpikir tentang cakupan universal, maka sistem saluran kotoran

tidak termasuk. Sistem masih harus dipasarkan ke entrepreneur lokal. Sistem

tersebut membutuhkan sebuah pasar dimana entrepreneur bisa menjual toilet

dan menciptakan model bisnis.

KESIMPULAN

Lansekap PPP baru membutuhkan pendekatan baru ke kontrak, pendanaan,

regulasi dan keterlibatan stakeholder. Beberapa faktor kunci perlu

dipertimbangkan.

Utilitas publik tetap menjadi penyedia layanan dominan di negara

berkembang. Meski begitu, sektor privat memainkan peran penting dalam

mereformasi utilitas publik sehingga mereka bisa secara efisien memberikan

layanan yang bisa berkelanjutan secara finansial, transparan dalam biaya

pelayanan, dan berkaitan dengan mekanisme akuntabilitas yang tepat.

24

Yang juga penting di sini adalah bahwa bahkan dengan hanya sedikit

penyedia privat di sebuah negara, keberadaan penyedia ini bisa menimbulkan

perubahan dalam wacana akuntabilitas sektor keseluruhan. Karena itu,

dampak PPP bisa dirasakan di luar proyek atau municipality yang berkontrak

dengan sektor privat.

Selama 10 tahun terakhir, banyak pelajaran bisa diambil termasuk cara

terbaik membuat kontrak manajemen dan kontrak sewa-affermage. Tatanan

institusional yang mengatur kontrak ini bisa dikembangkan untuk memenuhi

konteks politik dan institusional. Ketika lansekap PPP bergerak cepat, maka

dibutuhkan refleksi kontinyu dan sharing pengalaman tentang cara terbaik

membentuk kontrak. Beberapa orang mempertanyakan apakah ruang ini (yang

dipimpin oleh World Bank) benar-benar ada di sektor WS.

Target kinerja berkembang sebagai fokus penting dari kontrak PPP.

Meski ini menjanjikan, pelajaran yang diambil dari area public service

lainnya memperlihatkan bahwa pemenuhan target kinerja tidak selalu

menjamin peningkatan pemberian layanan. Analisis lebih banyak dibutuhkan

untuk memahami cara target kinerja membentuk pemberian layanan dalam

sektor air & sanitasi.

Dimensi politik dari sektor air dihadapkan dengan tantangan meraih

rekoveri biaya. Sektor perlu menghasilkan mekanisme pendanaan inovatif

yang cocok dengan batasan lunak antara institusi publik dan institusi privat.

Krisis finansial membutuhkan penilaian urgen tentang bagaimana sektor bisa

mendapatkan investasi tambahan.

Penciptaan regulasi yang jelas tetap menjadi tantangan besar bagi

sektor yang bersangkutan. Meski banyak faktor memberikan tantangan ke

regulasi, seperti interferensi politik, prioritas yang jelas diambil adalah

menciptakan cara terbaik dalam mendapatkan data akurat yang dibutuhkan

untuk mendesain kontrak basis-kinerja dan mengatur keputusan regulasi.

Penciptaan protokol monitoring, pembuatan dataset baseline yang akurat, dan

25

implementasi sistem IT yang tepat untuk mendukung ini, selalu menjadi

emphasis dari sektor tersebut.

Terakhir, keterlibatan stakeholder adalah penting bagi pemberian

layanan air & sanitasi yang efektif. Dulu, stakeholder menuntut agar

perusahaan privat memenuhi janjinya untuk meningkatkan pemberian layanan

antar semua kelompok penghasilan. Dengan sektor publik yang dominan

dalam pemberian layanan, maka dibutuhkan alat untuk menjaga institusi

publik agar tetap bertanggungjawab.

Tidak seperti di tahun 1990-an, mekanisme untuk meningkatkan

infrastruktur sekarang lebih didasari oleh pragmatisme dibanding ideologi.

Meski sektor air kadang di belakang sektor infrastruktur lainnya, ada kesan

bahwa fokus pemberian layanan diarahkan ke pemahaman apa yang terbaik

dalam budget yang terbatas. Untuk meraih ini, sektor perlu fokus ke

pengumpulan dan komunikasi informasi kinerja, dan memberikan stakeholder

dengan alat untuk menjaga agar semua utilitas (publik, privat dan apapun di

antaranya) agar lebih akuntabel ke janji pemberian layanan.

26