Click here to load reader

JURNAL MAJELIS ... berisi artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat yang dilakukan

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of JURNAL MAJELIS ... berisi artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan...

  • HALUAN NEGARA SEBAGAI ARAH DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

    JURNAL MAJELIS Media Aspirasi Konstitusi

    Badan Pengkajian MPR RI

    2018

  • Susunan Dewan Redaksi

    Penasehat : DR. (H.C.) Zulkifl i Hasan, SE., M.M. Mahyudin, S.T., M.M. E.E. Mangindaan, S.IP. DR. Hidayat Nur Wahid, M.A. DR. (H.C.) Oesman Sapta

    Pengarah : DR. Bambang Sadono, S.H., M.H. DR. Tb. Hasanuddin, S.E., M.M. Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M. Martin Hutabarat, S.H. Tb. Soenmandjaja

    Penanggung Jawab : Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H. Wakil Penanggung Jawab : Dra. Selfi Zaini Pemimpin Redaksi : Drs. Yana Indrawan, M.Si. Redaktur Pelaksana : Tommy Andana, S.IP, M.AP. Agip Munandar, S.H., M.H. Drs. Joni Jondriman

    Editor : Siti Aminah; Pradita Devis Dukarno; Otto Trengginas Setiawan

    Pengumpul Bahan : Riswandi; Endang Ita; Rindra Budi Priyatmo; Dian Kartika Sari; Widhi Aditia Putra; Elias Petege; Rani Purwati Kemala Sari; Wasinton Saragih.

    Alamat Redaksi Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI Gedung Bharana Graha, Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270 Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420 E-mail : [email protected] / [email protected]

  • DAFTAR ISI

    Daftar Isi

    Kata Pengantar Pimpinan Redaksi Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

    Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

    Pembangunan Nasional Bukanlah Proyek Rezim - Moch. Nurhasim

    Menjaga Stabilitas Ekonomi Dan Respon Cepat Atas Perubahan: Pembelajaran Rencana Pembangunan Nasional Rusia, China, India Dan Malaysia - Sri Yanuarti

    Fisibilitas Haluan Negara Dalam Kerangka Sistem Presidensial Pasca Orde Baru - Esty Ekawati

    Format Ideal Sistematika Haluan Negara Sebagai Haluan Pembangunan Nasional - Sri Nuryanti

    Politik Hukum Haluan Negara Dalam Sistem Pembangunan Nasional - Devi Darmawan

    Pentingnya ‘Payung Hukum’ Supaya Pembangunan Tidak Seperti Tari Poco-Poco - Luky Sandra Amalia

    Garis-Garis Besar Haluan Negara Dan Arah Pembangunan Nasional: Perspektif Historis - Imam Syafi ’i

    Penguatan Wawasan Nusantara Dan Program Bela Negara - Diandra Megaputri Mengko

    I

    III

    IX

    XIII

    1

    19

    37

    51

    69

    81

    99

    115

    Hal

    I

  • II Edisi 02 / Februari 2018

  • Pengantar Redaksi

    Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis dengan pokok bahasan “Haluan Negara Sebagai Arah dan Sasaran Pembangunan”. Jurnal ini berisi artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat yang dilakukan MPR. Artikel dalam Jurnal Majelis ini memuat kajian yang disampaikan melalui tulisan dari para pakar dengan berbagai latar belakang keilmuan. Pemuatan artikel dengan tema “Haluan Negara Sebagai Arah dan Sasaran Pembangunan”merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh MPR dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi MPR periode 2009-2014 sebagaimana terdapat pada Keputusan Nomor 4/MPR/2014. Penyusunan Jurnal Majelis dimaksudkan untuk memberikan informasi mendalam sekaligus membangun pemahaman yang sama mengenai wawasan kebangsaan dan sistem ketatanegaraan dari sisi kajian akademis sekaligus merupakan salah satu cara MPR menjaring aspirasi masyarakat dan daerah yang seluas-luasnya sebagai bahan masukan untuk Anggota MPR dan masyarakat. Sejalan dengan tujuan penyusunan jurnal ini, artikel yang dimuat merupakan tulisan para pakar dari berbagai latar belakang kelimuan dan profesi. Jurnal ini disajikan sesuai dengan gagasan aslinya, baik yang disampaikan dalam kegiatan kajian yang dilakukan oleh MPR maupun yang disampaikan secara langsung. Dalam jurnal ini memuat pendapat dan pemikiran dari: Moch. Nurhasim dengan judul tulisan “Pembangunan Nasional Bukanlah Proyek Rezim”. Penulis menjelaskan Pembangunan bukanlah sebuah proyek rejim, tetapi pada hakekatnya menjadi tanggungjawab dari negara dan pemerintah (rejim) yang berkuasa. Secara akademik, istilah pembangunan muncul setelah banyak negara-negara di dunia ketiga merdeka atau setelah Perang Dunia II berakhir. Pembangunan bukan hanya menjadi agenda bagi negara-negara yang baru merdeka, juga menjadi proyek kapitalisasi dari belahan negara-negara maju. Pembangunan telah menjadi agenda politik, bahwa pemerintah harus bekerja, dan demokrasi sebagai sebuah sistem harus memberikan manfaatnya. Pembangunan juga bukan semata-mata perdebatan

    III

  • teoretik, agenda pembangunan bagi sebuah bangsa juga bukanlah proyek rezim, tetapi merupakan proyek tanpa akhir. Karena itu negara perlu hadir memberi arah dan tujuan sebagai bagian dari kepentingan nasional sesuai dengan tujuan negara itu perlu dibentuk. Sri Yanuarti dengan judul tulisan “Menjaga Stabilitas Ekonomi dan Respon Cepat Atas Perubahan: Pembelajaran Rencana Pembangunan Nasional Rusia, China, India dan Malaysia”. Penulis menjelaskan tentang rencana pembangunan nasional satu negara biasanya untuk mewujudkan peranan negara terkait persoalan sosial, ekonomi, ilmiah, dan teknologi yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Sistem tersebut menyediakan kondisi dan prasyarat untuk mencapai tujuan negara (biasanya) dalam perpektif ekonomi, sosial dan politik. Rancangan pembangunan nasional dari berbagai negara sangat dinamis. Apa yang disusun selain berbasis pada kepentingan nasional masing-masing juga terkait dengan kondisi sosial budaya masing-masing negara. Selain itu, rencanan pembangunan nasional juga harus mampu merespon secara cepat dinamika kepentingan masyarakat lokal, perkembangan dinamika regional dan global tanpa harus kehilangan kepentingan nasionalnya. Tulisan ini akan menguraikan tentang bagaimana Rusia, China, India dan Malaysia mendesain rencana pembangunan nasionalnya. Rusia dipilih karena negara ini merupakan negara yang memprokamirkan rencana pembangunan nasional untuk pertama kalinya serta negara yang memiliki adaptasi luar biasa terkait kondisi krisis yang pasca pembubaran Uni Soviet. Sedangkan India dipilih karena selain merupakan negara dengan jumlah penduduknya yang termasuk dalam lima besar terbanyak juga India menghadapi masa-masa krisis terutama terkait dengan konfl ik etnis. Adapun China dipilih untuk melihat pengaruh ideologi kapitalisme dalam proses pembangunan nasional mereka yang diwarnai oleh ideologi komunis. Sementara itu Malaysia dipilih sebagai contoh dari salah satu negara ASEAN yang memiliki kesamaan kultur dengan Indonesia. Esty Ekawati dengan judul tulisan “Fisibilitas Haluan Negara dalam Kerangka Sistem Presidensial Pasca Orde Baru”. Penulis menjelaskan tentang jalannya perencanaan pembangunan di Indonesia dari masa pemerintahan presiden Soekarno hingga Soeharto didasarkan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara yang tercantum dalam konstitusi. Namun, di era reformasi GBHN tersebut dihapus sebagai konsekuensi dari proses amandemen UUD 1945 Pasal 3 yang menghapus kewenangan MPR dalam menyusun GBHN. Tulisan ini membahas secara deskriptif tentang fi sibilitas haluan negara dalam kerangka sistem presidensial di era reformasi. Haluan negara yang dikenal di Indonesia dari masa ke masa sejatinya merupakan arah perencanaan pembangunan nasional. Terlepas dari apapun namanya, haluan negara tetap perlu ada dan menjadi panduan bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

    IV Edisi 02 / Februari 2018

  • Sri Nuryanti dengan judul tulisan “Format Ideal Sistematika Haluan Negara Sebagai Haluan Pembangunan Nasional”. Penulis menjelaskan tentang pewacanaan perlunya haluan Negara semacam Garis-Garis Besar Haluan Negara menjadi hal menarik yang perlu dikaji. Hal ini mengingat bahwa pada prinsipnya haluan Negara itu merupakan pedoman dasar bagi arah pembangunan Nasional Indonesia di segala bidang yakni bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, serta memperhatikan pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan, pendidikan, dan kerukunan antar umat beragama dan hal-hal lain yang menyangkut upaya perwujudan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, terjadi pro kontra terkait dengan wacana reformulasi tersebut. Satu sisi, dipikirkan perlunya haluan negara agar arah pembangunan Indonesia berorientasi pada kepentingan bersama, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata dan bukan berdasar kepentingan eksekutif semata, namun di satu sisi lain, pewacanaan pembuatan haluan negara semacam GBHN dikhawatirkan akan memunculkan kekuatan authoritarian seperti Orde Baru. Terlepas dari itu, kebutuhan untuk mempunyai haluan negara sebagai haluan pembangunan nasional lebih menguat, dengan maksud untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional yang lebih terprogram dan terencana untuk jangka panjang. Tulisan ini bermaksud menganalisis format ideal sistematika haluan negara sebagai haluan pembangunan nasional. Devi Darmawan dengan judul tulisan “Politik Hukum Haluan Negara dalam Sistem Pembangunan Nasional”. Penulis menjelaskan bahwa setelah reformasi, kewenangan pembentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak lagi menjadi salah satu kewenangan MPR sehingga arah pembangunan nasional yang semula tertuang dalam GBHN dituangkan dalam bentuk lain. Konsepsi haluan negara sebenarnya sudah termaktub dalam UU SPPN tersebut dan sudah dijawab melalui turunannya berupa RPJPN sebagai pengganti dari GBHN. Namun, formulasi GBHN dalam UU SPPN yang dimanifestasi dalam