Jurnal Indonesia (IPTEK)

7/25/2019 Jurnal Indonesia (IPTEK)

1/55


2/55

KATA PENGANTAR KETUA DEWAN RISET NASIONAL

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha

Esa atas terbitnya buku IPTEK UNTUK INDONESIA SEJAHTERA,

BERDAULAT & BERMARTABAT : Bunga Rampai Pemikiran Anggota Dewan

Riset Nasional 2014. Buku ini merupakan salah satu wadah bagi Anggota Dewan

Riset Nasional (DRN) untuk menuangkan ide dan pemikiran tentang

pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk pembangunan nasional, yang

diterbitkan setiap akhir tahun. DRN merupakan Lembaga Non Struktural yang

membantu pemerintah dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kebijakan

strategis pembangunan nasional IPTEK. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

anggota DRN 2012-2014 yang terdiri dari 56 anggota dari unsur akademisi, bisnis

dan pemerintah melaksanakan berbagai diskusi, FGD, Seminar dan pengamatan

lapangan. Kegiatan lintas disiplin ilmu dan lintas unsur kelembagaan IPTEK dalamwadah DRN telah melahirkan ide-ide terobosan yang dituangkan dalam bentuk

tulisan dalam buku ini. Sesuai dengan Komisi Teknis (Komtek) yang ada di DRN

yaitu bidang Pangan, Energi, Transportasi, TIK, Hankam, Kesehatan dan Obat,

Material Maju, dan Sosial Humaniora, artikel yang dituangkan dalam buku ini

diwarnai oleh latar belakang tersebut. Meskipu demikian, sejalan dengan

perkembangan situasi di tingkat nasional yang baru saja mengalami pergantian

pemerintahan baru, maka beberapa tulisan mengulas pemikiran tentang kebijakan

pembangunan IPTEK, revolusi karakter bangsa, dan pengembangan IPTEK untuk

daya saig dan kesejahteraan bangsa. Penerbitan buku ini dapat terwujud ataspartisipasi aktif para anggota DRN dan kerja keras Sekretariat DRN yang terus

memfasilitasi kegiatan DRN. Atas jerih payah yang telah dilakukan, kami

mengucapkan terima kasih. Kami berharap buku ini dapat bermanfaat sebagai

referensi sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DRN pada periode

2014, khususnya dalam memberikan masukan bagi pembangunan IPTEK

khususnya penguatan kegiatan riset untuk Indonesia yang lebih sejahtera, berdaulat

dan bermartabat.


3/55

IPTEK UNTUK PEMBANGUNAN

PENGEMBANGAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI: ENAM

CATATAN PINGGIR...... 1

Oleh Prof. Carunia Mulia Firdausy, MA,Ph.D

TINJAUAN KEBIJAKAN IPTEK INDONESIA......9

Oleh Dr. Ir. Utama Padmadinata.

MEWUJUDKAN INDONESIA YANG SEJAHTERA DAN BERDAULAT

DENGAN DUKUNGAN IPTEK...... 19

Oleh Dr. Ir. Iding Chaidir.M.Sc

MEMASARKAN PRODUK-PRODUK HASIL RISET...... 27

Oleh Ir.Said Firman.

SEKTOR INDUSTRI DITUNTUT UNTUK PRO-AKTIF DALAM

PERCEPATAN PENGEMBANGAN IPTEK UNTUK KEDAULATAN DAN

KESEJAHTERAAN BANGSA...... 37

Oleh Drs. Iskandar, Apt.,MM

ERA BARU PENDIDIKAN TINGGI DAN RISET INDONESIA DENGAN

MENGUATNYA UNIVERSITAS-UNIVERSITAS RISET INDONESIA

BERKELAS DUNIA...... 45Oleh Prof. Dr. Leonardus Broto Sugeng Kardono, Apt


4/55

PENGEMBANGAN RISET, TEKNOLOGI &

PENDIDIKAN TINGGI : ENAM CATATAN PINGGIR

Prof.CaruniaMulya Firdausy, MA, Ph.D1

Ketua Komisi Teknis Teknologi Transportasi DRN 2012-2014.

ABSTRAK

Penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Pendidikan Tinggi diharapkan dapat

membawa kepastian dalam upaya menjadikan luaran pendidikan tinggi dan hasil penelitian Iptek

nasional bermanfaat bagi kesejahteraan bangsa Indonesia khususnya dan umat manusia

umumnya. Pentingnya kepastian tersebut bukan saja karena kinerja luaran pendidikan tinggi dan

hasil penelitian Iptek nasional masih berada dalam titik nadir,melainkan juga karena

penggabungan kedua institusi ini tidak bebas biaya. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan

beberapa catatan pinggir yang diyakini berguna untuk Kementerian Riset dan Teknologi dan

Pendidikan Tinggi dalam mengisi dan memaknai penggabungan tersebut bagi peningkatan

kualitas pendidikan tinggi di satu pihak, dan hasil penelitian Iptek nasional di lain pihak. Sumber

informasi dan data dalam mendukung catatan pinggir ini diambil dari literatur dan pengalaman

bergelut dalam dunia pendidikan tinggi dan penelitian. Beberapa catatan pinggir dimaksud

adalah sebagai berikut. Pertama, dengan menyatukan perbedaan pilar atau payung antara

pendidikan tinggi dengan pilar penelitian. Kedua, membangun kualitas dan kebersamaan SDM

(dosen, peneliti dan staf pendukung). Ketiga,meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan

sarana pelayanan pendukung pendidikan tinggi dan riset. Keempat, mengembangkan sistem

insentif atau disinsentif bagi perguruan tinggi dan lembaga riset. Kelima, membentuk lembaga

keuangan atau Bank pendidikan tinggi dan riset. Keenam, sistem remunerasi dosen, peneliti dan

staf pendukung berbasis produktivitas individu yang terukur dalam periode satu tahun.

Singkatnya, strategi, kebijakan dan program supply push dalam mengembangkan pendidikan

tinggi dan riset dan teknologi di atas memang perlu (necessary), namun harus (must) disesuaikan

dengan kebutuhan dinamis industri dan masyarakat. Hal ini karena hukum supply creates its own

demand dalam pengembangan riset, teknologi dan pendidikan tinggi terbukti sudah tidak dapat

diterapkan lagi di Indonesia.

1.

PENDAHULUAN

Kementerian Riset dan Teknologi kini telah digabung dengan Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhamad Jusuf Kalla atau

lebih dikenal Jokowi-JK. Penggabungan tersebut diberi nama Kementerian Riset dan Teknologi

dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Tentu penggabungan kedua institusi tersebut sudah

saatnya untuk disikapi secara positif dan optimis (thinking out of the box), walaupun memang

harus diakui pikiran yang menolak penggabungan tersebut perlu juga diapresiasi dan dijadikan

bahan koreksi penetapan strategi, kebijakan dan program riset, teknologi dan pendidikan tinggi

yang akan dirumuskan ke depan (Kompas, 17 Oktober 2014). Pasalnya, banyak fakta empirik


5/55

yang menunjukkan apa yang dilakukan institusi pendidikan tinggi banyak yang kurang

nyambung dengan apa yang dilakukan Kementerian Ristek beserta Lembaga Pemerintah Non-

Kementerian (LPNK) maupun Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), dan sebaliknya.

Bahkan lebih parah lagi, koordinasi sesama LPNK maupun dengan Kementerian Ristek dan

LPK masih berjalan sendiri-sendiri tanpa arah. Hal ini, misalnya, terlihat dari rumusan payung

Agenda Riset Nasional (ARN), Kebijakan Strategis nasional (Jakstranas) Ilmu Pengetahuan danTeknologi (Iptek) dan buku putih Iptek yang dibuat Dewan Riset Nasional (DRN) untuk

Kementerian Ristek yang selama ini nyaris tidak pernah digubris oleh LPNK dan apalagi oleh

lembaga penelitian dan pengembangan di dalam tiap kementerian (LPK) maupun institusi

pendidikan tinggi. Masalah lemahnya koordinasi tersebut, diyakini juga terjadi di lingkungan

institusi pendidikan tinggi. Belum lagi menyangkut kinerja Perguruan Tinggi dalam

melaksanakan Tri Dharma maupun kinerja hasil penelitian dan pengembangan Iptek oleh

Kementerian Ristek beserta LPNKdan LPKnya yang masih berstabilo merah. Belum lagi

bicara bagaimana keterkaitan hasil riset dan teknologi maupun perguruan tinggi yang tidak

dimanfaatkan oleh dunia industri dan masyarakat. Tentu, salah satu tugas Kementerian baru ini

nantinya mendobrak arogansi di lingkungan institusi pendidikan tinggi dan riset dan teknologidi satu pihak dan memperbaiki kinerja kedua institusi ini di lain pihak, disamping juga mencari

solusi agar hasil riset, teknologi dan lulusan perguruan tinggi dapat diserap secara optimal oleh

industri dan masyarakat. Persoalannya, bagaimana cara yang harus ditempuh untuk

memperbaiki semua hal tersebut? Tulisan singkat ini bertujuan utama untuk memberikan

beberapa catatan pinggir menyangkut upaya yang harus dilakukan Kementerian Riset dan

Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam mengembangkan Iptek dan Pendidikan Tinggi di

Indonesia. Namun sebelum focus tujuan tersebut dibahas, berikut ini diungkapkan terlebih

dahulu apa keterkaitan Riset dengan pendidikan tinggi di bagian kedua. Kemudian, di bagian ke

tiga diungkapkan faktor penyebab mengapa hasil riset belum dimanfaatkan industri dan

masyarakat. Akhirnya, beberapa catatan pinggir dalam mengembangkan riset, teknologi dan

pendidikan tinggi diberikan pada bagian ke empat dari tulisan ini.

2. APA KETERKAITAN RISET DENGAN PENDIDIKAN TINGGI ?

Seperti diketahui, fungsi riset dalam pendidikan tinggi paling tidak dapat dikategorikan dalam

tiga hal. Pertama, sebagai pengajaran dan pelatihan metode ilmiah untuk mencari dan

mengungkap pengetahuan baru. Kedua, riset dapat digunakan staf pengajar untuk

mengembangkan bidang ilmu dan senantiasa mengasah daya pemikiran dan pengetahuannya.

Ketiga, riset dapat ditujukan untuk mencari jawaban bagi permasalahan yang terdapat di

masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas riset, maka kualitas pendidikan tinggi mutlak perlu

ditingkatkan. Hubungan antara riset dan pendidikan tinggi telah diatur dalam UU No. 18 Tahun.

2002 tentang Sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan (SisNas LitBangRap)

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa

kelembagaan riset terdiri atas perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga

penunjang maupun unsur sumberdaya dan jaringan iptek lainnya. Adapun fungsi dan tanggung

jawab masing-masing kelembagaan tersebut terdiri dari dua hal. Pertama adalah

mengorganisasikan pembentukan sumberdaya manusia, penelitian, pengembangan,

perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi, .dan kedua yaitu membentuk iklim dan memberikan


6/55

dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek.

Khusus untuk Perguruan Tinggi, misi yang ditekankan di dalam Sistem Nasional Iptek yakni

membentuk sumberdaya manusia sesuai dengan keahlian, kepakaran, dan kompetensi di bidang

iptek. Adapun yang dimaksud dengan Perguruan Tinggi menurut Pasal 20 Undang Undang

Sistim Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yaitu meliputi akademi, politeknik, sekolah tinggi,

institut, atau universitas. Lembaga ini berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian,dan pengabdian pada masyarakat atau lebih dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Perguruan tinggi juga merupakan unsur kelembagaan dalam sistem pendidikan, sehingga dapat

dikatakan perguruan tinggi merupakan simpul yang mengaitkan Sistem Nasional Iptek dengan

Sistem Pendidikan1 . Keterkaitan ini tampak jelas dari tanggung jawab perguruan tinggi yang

menurut UU No. 18 Tahun 2002 mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian dan

pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat. Tanggung jawab dalam pengajaran dan

pengembangan yang tidak tercakup dalam UU Sisdiknas ini merupakan upaya untuk

meningkatkan kemampuan penelitian, pengembangan, perekayasaan, inovasi, dan difusi

teknologi bagi sumberdaya yang dihasilkan. Dengan demikian, Sistem Nasional Iptek

merupakan upaya terintegrasi untuk mendifusikan hasil penelitian yang dicapai, sekaligusmenghasilkan lulusan universitas yang lebih siap di pasar. Sebagai upaya peningkatan

kemampuan IPTEK di perguruan tinggi dikembangkan keterkaitan kegiatan penelitian,

pengembangan dan penerapan Iptek di universitas, industri dan pemerintah. Hal ini, misalnya,

dapat dilakukan melalui peningkatan alih teknologi, kemitraan riset dengan pihak industri dan

peneliti asing. Selain itu, kebijakan insentif dalam kegiatan penelitian di berbagai universitas

maupun lembaga litbang juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemitraan dan alih teknologi

dengan pengguna di industri maupun masyarakat. Sebagai contohnya yakni sistim insentif Riset

Unggulan Strategis Nasional dan Program Insentif Riset di Kementerian Negara Riset dan

Teknologi yang pernah dilakukan pada periode 2005-2014. 1 Lihat Penjelasan Pasal 7 UU No.

18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, & Penerapan IPTEK.

Kebijakan tersebut didukung peraturan perundang-undangan, yaitu PP No 20 Tahun 2005

tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh

Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, PP No 41 Tahun 2006 tentang

Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing,

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha dan Orang Asing, dan PP No 35

Tahun 2007 Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan

Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (lihat Kadiman, 2009). Dari uraian singkat diatas

jelas bahwa pendidikan tinggi dan riset merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan atau

tidak memiliki hierarki satu sama lain. Riset merupakan bagian penting dari pendidikan tinggi.

Demikian pula Pendidikan tanpa riset akan terasa kering. Dengan demikian, upaya pemerintah

untuk memberikan perhatian tinggi pada sektor pendidikan tinggi hanya akan berarti jika dan

hanya jika kegiatan riset juga mendapat perhatian yang sama, vice versa.

3. MENGAPA HASIL RISET DAN TEKNOLOGI BELUM DIMANFAATKAN ?

Pentingnya riset, teknologi dan pendidikan tinggi telah banyak diungkapkan dalam literature.

Paul Romer dalam Resosudarmo dan Arief A. Yusuf. (2009), misalnya, menyatakan bahwa

pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dicapai melalui investasi dalam sumberdaya manusia,


7/55

penelitian dan pengembangan teknologi. Pikiran Romer tersebut juga didukung fakta yang dapat

dilihat di berbagai negara baik di lingungan Asia, Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan Ohmae

(2005) mencatat kemajuan beberapa negara-negara di Asia terjadi karena adanya kemajuan riset,

teknologi dan pendidikan tinggi. Bahkan beberapa negara di Asia dimaksud mampu

memenangkan persaingan global vis a vis kemajuan negara Barat. Kisah keberhasilan Negara-

negara yang memadukan riset dan pendidikan tinggi rasanya tidak sulit untuk diperoleh. Negaraseperti Finlandia, Jepang dan Korea Selatan, merupakan tiga contoh Negara yang berhasil

membangun perekonomiannnya melalui Iptek dan pendidikan tinggi (Zuhal, 2008, Stiglitz,

1999). Namun dalam konteks Indonesia, sangat disayangkan pengembangan riset, teknologi dan

pendidikan tinggi yang dilakukan pemerintah dan akademisi dikaitkan dengan kebutuhan

industri dan masyarakat (quadhelix) relative masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terjadi

antara lain karena adanya ketidakpaduan (mismatch) antara pilihan substansi riset yang

dilakukan pada lembaga-lembaga riset dan teknologi maupun pendidikan tinggi dengan

kebutuhan industri dan masyarakat. Pilihan substansi riset yang dilakukan di perguruan tinggi

maupun lembaga riset pemerintah selama ini masih terlalu diwarnai oleh selera individual para

periset dan hanya menggunakan ukuran akademik sebagai alat seleksi dalam penentuankelayakan pembiayaannya. Bahkan, walaupun belakangan ini sudah mulai dilakukan upaya

untuk menggiring agar riset tersebut terkait dengan kebutuhan industri dan masyarakat, tetapi

realitanya substansi riset masih belum bergeser jauh dari kenikmatan para akademisi dan para

peneliti (Kompas, 2012). Selain itu, walaupun ekspektasi pemerintah telah mengarah pada

peningkatan kontribusi teknologi terhadap pembangunan perekonomian nasional, namun

kegiatan riset yang dibiaya pemerintah tidak dikawal agar secara konsisten menuju ke arah

tersebut. Kegiatan riset di perguruan tinggi masih dibiarkan sepenuhnya bebas tanpa harus

menyentuh permasalah nyata. Riset lebih diposisikan sebagai media untuk pembelajaran dan

peningkatan ketrampilan tenaga akademis dan mahasiswa. Dengan kata lain, penelitian di

perguruan tinggi tidak secara sungguh-sungguh dituntut untuk menghasilkan produk teknologi

yang bermanfaat bagi masyarakat, apalagi bagi kebutuhan paten maupun pertumbuhan ekonomi.

Pelaksanaan riset masih diorientasikan pada upaya menggeser kurva suplai (jumlah penenlitian)

ke kanan, tanpa disesuaikan dengan kebutuhan permintaan. Demikian pula, riset yang dilakukan

di lembaga riset pemerintah, termasuk badanbadan penelitian dan pengembangan pada berbagai

kementerian, juga tidak berbeda banyak dengan riset yang dilakukan di perguruan tinggi.

Orientasi yang berlaku adalah lembaga riset dan perguruan tinggi tugasnya melaksanakan riset

dan mengembangkan teknologi, sedangkan pemanfaatannya dianggap menjadi domain industri

dan masyarakat. Akibatnya, upaya supply-push ini gagal dalam menjadikan hasil riset dan

teknologi dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Singkatnya, upaya supply push baik

yang dilakukan Perguruan tinggi dan lembaga riset masih jauh diarahkan pada kesesuaiannya

dengan kebutuhan permintaan (demand needs) industri dan masyarakat. Keadaan di atas berbeda

dengan riset yang dilakukan oleh industri (non pemerintah). Pihak industri cenderung

melakukan riset dan pengembangan teknologi lebih berorientasi pada kebutuhan

publik/konsumen. Namun sayangnya, bentuk riset yang dilakukan secara umum masih pada

tataran peningkatan efisiensi proses produksi atau adaptasi produk agar lebih sesuai dengan

preferensi konsumen Indonesia, bukan pada upaya untuk menghasilkan produk inovatif dan

berdaya saing (Lakitan, 2009). Benang kusut penyebab rendahnya kualitas pelaksanaan riset


8/55

dan pemanfaatan hasilhasil riset yang terjadi selama ini suka atau tidak suka juga berkorelasi

dengan rendahnya biaya yang dianggarkan pemerintah. Hal ini berbeda dengan apa yang

dilakukan oleh negaranegara maju dan industri yang umumnya di atas 1 persen dari besarnya

Produk Domestik Bruto negara tersebut. Oleh karena itu, pembenahan benang kusut dari hulu

sampai hilir yang masih terjadi dalam upaya mengembangkan riset, teknologi dan pendidikan

tinggi tidak saja wajib diuraikan sedemikian rupa, melainkan juga harus dicarikan solusi yangtepat dan efektif.

4. BEBERAPA CATATAN PINGGIR

Tentu banyak hal yang perlu dan harus mendapat perhatian tinggi dengan hadirnya

Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Paling tidak enam pikiran dari hasil

bacaan literature dan pengalaman berikut ini perlu dijadikan catatan pinggir dalam

memastikan kinerja kehadiran kementerian ini.

Pertama, yakni dengan menyatukan perbedaan pilar atau payung antara pendidikan tinggi

dengan pilar penelitian. Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan melakukan penyesuaian danatau perubahan bab, pasal dan ayat terkait yang tersurat dalam UndangUndang Sistem

Pendidikan Nasional No. 20/2003 dan Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) No. 18/2002. Dengan

adanya penyatuan pilar ini tidak saja kebijakan pendidikan tinggi dan riset dan teknologi

menjadi lebih fokus dan tajam, tetapi juga sekaligus menggiring koordinasi antar lembaga

terkait pada satu pilar.

Kedua, membangun kualitas dan kebersamaan SDM (dosen, peneliti dan staf pendukung).

Kualitas SDM dibangun, misalnya, melalui program 1000 Doktor per tahun khususnya di luar

negeri dalam bidang ilmu dasar dan tekhnik. Sedangkan dalam hal membangun kebersamaan

SDM dapat dilakukan, misalnya, melalui penyatuan pusat penelitian di lembaga pendidikan

tinggi dan lembaga riset berbasis inovasi, pengembangan pusat penelitian berkaliber dunia,

pelaksanan program riset multi dan interdisiplin ilmu/bidang dan penggunaan prasarana dan

sarana bersama yang dimiliki oleh Pendidikan Tinggi dan institusi riset.

Ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pelayanan pendukung

pendidikan tinggi dan riset. Langkah ini penting tidak saja untuk mengurangi migrasi dari para

peneliti atau akademisi bekerja di luar bidangnya, tetapi juga dapat mengurangi arus hijrah

peneliti atau akademisi untuk bekerja di luar negeri. Selain itu, lulusan perguruan tinggi dapat

menjadi lebih berkualitas dan mudah diterima pasar kerja.

Keempat, mengembangkan sistem insentif atau disinsentif bagi perguruan tinggi dan lembaga

riset. Perguruan tinggi dan lembaga riset yang tercatat didalam ranking dunia diberikan

dukungan dana atau bantuan lebih sejenisnya. Sebaliknya, yang belum atau tidak tercatat,

disupervisi dalam tenggat waktu tertentu sebelum disatukan ke institusi yang lebih baik. Tentu

kementerian ini harus jemput bola dan bukan dengan duduk di menara gading.


9/55

Kelima, membentuk lembaga keuangan atau Bank pendidikan tinggi dan riset. Tujuan dari

pembentukan bank tersebut untuk mengurangi ketergantungan pendidikan tinggi dan lembaga

riset terhadap sumber dana yang berasal dari APBN dan APBD serta sekaligus mendorong

kerjasama dengan pihak swasta dalam dan luar negeri.

Keenam, sistem remunerasi dosen, peneliti dan staf pendukung berbasis produktivitas individuyang terukur dalam periode satu tahun. Pemberian tunjangan kinerja (tukin) yang berbasis

absen setiap hari yang kini diperlakukan bagi dosen dan peneliti harus dievaluasi

efektivitasnya. Pasalnya, sistem ini dirasakan memasung produktivitas dan kreativitas dosen

dan peneliti yang memiliki mobilitas tinggi. Untuk kategori ini diperlukan sistem absen

tersendiri. Tentu catatan pinggir dari enam pikiran di atas dalam pelaksanaannya tidak dapat

lepas dari penyesuaian terhadap dinamika yang terus terjadi dalam dunia pendidikan tinggi,

riset, teknologi dan kebutuhan pasar. Jika hal ini tidak dilakukan, maka apapun upaya yang

dilakukan dalam mengembangkan riset, teknologi dan pendidikan tinggi akan selalu berjalan di

tempat seperti layaknya roller coaster yang terus berjalan, namun berjalan di lintasan yang

sama.

DAFTAR PUSTAKA

Firdausy, C.M. 2012. Agenda Riset Nasional, Kompas 5 April 2012. _____________, 2012.

Pembangunan Iptek tidak Bergaira, Kompas 16 Mei 2012.

Kadiman, K., 2009. Memposisikan Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemente-

rian Riset dan Teknologi, Jakarta.

Lakitan, B., 2009. Sistim Inovasi Nasional, Jurnal Dinamika Masyarakat, Kedeputian

Dina- mika Masyarakat, Kementerian Riset dan Teknologi, Jakarta.

Ohmae, Kenichi, 2005. The Next Global Stage, Mc Millan, USA.

Resosudarmo, B. P. and Arief A. Yusuf. Survey of Recent Development, Bulletin of

Indo- nesian Economic Studies, vol. 45. no. 3 (2009): 287-315.

Romer, Paul, 2002. Investment in Human Resources, Research and Technology

Development for Development, Elsevier Publication.

Stiglitz, J. 1999. Globalization and Its Discontents, Penguin Books.

Zuhal, 2010. Knowlegde dan Innovation : Platform Kekuatan Daya Saing, PT Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta


10/55

TINJAUAN KEBIJAKAN IPTEK INDONESIA

Dr. Ir. Utama H. Padmadinata1,2

Deputi Kepala BPPT Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, tahun 2005-2010

Ketua Komisi Teknis Teknologi Material Maju DRN 2012-2014.

Email :[email protected]

ABSTRAK

Kebijkan iptek nasional dikaji dari berbagai contoh kasus yang terjadi untuk diidentifikasi

kelemahannya, dan dicarikan solusi dengan mengambil contoh yang baik dari luar negeri

seperti Vietnam dan Jerman. Kelemahan yang nyata terletak pada Kebijakan dinyatakan sebagaipernyataan umum yang tidak merefleksikan rencana aksi dan penganggaran. Pentingya sistem

inovasi yang melibatkan berbagai institusi dalam jejaring masih perlu diperkuat, hal ini sejalan

dengan permintaan Presiden untuk tidak ego sektoral dan mengembangkan tradisi bekerja

lintas Kementerian. Selain itu juga ditemukan kebijakan yang sudah baik namun tidak dijalankan

secara konsisten.

1.

PENDAHULUAN

Dalam era persaingan global yang sangat ketat dewasa ini, maka semua negara

berupaya untuk meningkatkan daya saing nasionalnya, sementara Indonesia masih

didominasi oleh produk-produk dengan kandungan teknologi rendah atau menjualbahan mentah. Neraca perdagangan Indonesia dalam kurun waktu tahun 1990 sampai

dengan tahun 2011, untuk produk industri dengan teknologi rendah mengalami

peningkatan, sementara untuk produk industri dengan teknologi menengah dan tinggi

cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kenyataan bahwa hasil Litbang

IPTEK belum banyak mendukung industri. Gambaran industri manufaktur nasional mulai

terjadi penurunan nilai tambah sejak tahun 2004 [1], hal ini pertanda awal de-

industrilisasi. Prospek pertumbuhan ekonomi nasional menghadapi resiko, karena

industri mengalami produktivitas rendah, keterbatasan kapasitas produksi, masalah

dalam infrastruktur, adanya skill gap, lemahnya pemanfaatan teknologi dalam industri,

kurangnya inovasi dan peningkatan kapasitas teknologi serta permasalahan sektorkeuangan [1]. Sementara lembaga litbang nasional belum sepenuhnya mampu

menyediakan teknologi yang diperlukan oleh industri. Akibatnya ketergantungan

semakin besar pada negara asing penghasil teknologi dan kurangnya pemanfaatan

teknologi hasil litbang dalam negeri. Dalam sistem inovasi terdapat 3 pihak

mempengaruhi aliran teknologi bagi industri, yaitu penghasil teknologi, pengguna

teknologi dan intermediasi. Lembaga Litbang sebagai penghasil teknologi harus dapat
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


11/55

memenuhi perkembangan kebutuhan industri yang harus terus bersaing. Industri

sebagai pengguna teknologi perlu terus distimulasi untuk meningkatkan inovasi dan

perbaikan yang berkelanjutan. Diantara keduanya perlu ada intermediator yang bisa

memahami kebutuhan Litbang dan Industri agar perbedaan sudut pandang bisa

dipertemukan. Kemampuan Lembaga Litbang sangat dipengaruhi oleh besarnya

anggaran Iptek, kualitas SDM, kemampuan inovasi dan manejemen iptek. Dalam industri

manufaktur masih terlihat tingginya impor bahan baku penolong yang hampir mencapai

80% dan barang modal mendekati 17%. Besarnya impor dan kurangnya ekspor tentu

akan menekan rupiah. Peran iptek selain untuk menunjang industri manufaktur juga

untuk mengolah dan meningkatkan nilai tambah potensi sumberdaya mineral dan

hayati potensi daerah yang sangat beragam dari produk pertanian, maritim, kerajinan

dan manufaktur untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dan untuk dijual keluar.

Indonesia belum dapat memperoleh manfaat yang maksimal dalam pengolahan sumber

daya alam melalui pemanfaatan Iptek untuk mendapatkan nilai tambah, seperti contoh

dalam pengolahan bijih besi. Disinilah pentingnya iptek untuk peningkatan daya saingindustri untuk menuju kedaulatan dan kesejahteraan bangsa. Melalui pengolahan bahan

baku mineral dan hayati nasional, maka bahan baku penolong dan pembuatan barang

modal nasional sebagai subsitusi impor dapat diproduksi dalam negeri. Permasalahan

iptek tentu tidak hanya dalam masalah teknis belaka, namun harus juga ditunjang

dengan unsur kebijakan, atau bahkan kebijakan lebih penting dibanding persoalan

teknisnya untuk meningkatkan daya saing nasional. Persoalan kebijakan telah

disinggung diatas menyangkut seperti antara lain rendahnya kualitas SDM, rendahnya

kemampuan inovasi, anggaran iptek yang tidak memadai, manejemen iptek dan lain

sebagainya. Dalam tulisan ini akan disampaikan beberapa contoh kasus implementasi

kebijakan iptek yang tidak mencerminkan fokus dan target yang terarah. Solusinyadiberikan bagaimana negara lain menangani perencanaan dan implementasi kebijakan

penelitian, pengembangan dan penerapan iptek. Kasus serupa juga dialami oleh

Vietnam, yang kemudian bekerjasama dengan Korea Selatan untuk melakukan

perbaikan perencanaan dan penerapan ipteknya.

2. PRAKTEK PELASANAAN KEBIJAKAN IPTEK

Beberapa contoh bagaimana iptek dijalankan di Indonesia, akan disajikan dalam 4 kasus

antara lain a) Apa isi Agenda Riset Nasional, b) Penyusunan Program di Lembaga

Litbang, c) Apa dan bagaimana Insentif Riset Sinas dan d) Kelemahan dalam pencapaian

skala prioritas dari RPJM 2 (2010-2014). Dengan contoh-contoh tersebut dapat dilihat

kelemahan dalam implementasi kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan

iptek. Kasus pertama Agenda Riset Nasional (ARN), pertanyaan yang muncul apa isi ARN,

apa tujuan ARN, siapa yang menjalankan ARN, bagaimana memeneje ARN untuk

mencapai target. Ini semua membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat agar dapat

benar-benar www.drn.go.id Bunga Rampai Pemikiran Anggota Dewan Riset Nasional

2014 11 terlaksana dan mencapai sasaran dengan baik. Kalau kita lihat lebih jauh isi


12/55

ARN, yang berisi Tema, Subtema dan Topik riset, maka isinya hanya berupa daftar

kegiatan riset dari bidang prioritas. Apakah agenda riset seperti ini, bisa menjamin

Indonesia bisa maju di tahun 2019, karena tidak jelas siapa yang akan menjalankan ARN,

bagaimana kemampuan Litbangnya, bagaimana membagi kegiatan risetnya dan

bagaimana sumber anggarannya. Kasus kedua terkait dengan penyusunan

program/kegiatan di lembaga Litbang. Program di Lembaga Litbang disusun berdasarkan

Rencana Strategis (RENSTRA) yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM). Dalam menyusun program tersebut akan sangat dipengaruhi oleh

visi lembaga dan kebijakan pimpinan lembaga Litbang tersebut. Dalam penyusunan

program / Kegiatan pun sangat beragam ada yang lebih cenderung top-down atau

buttom-up, atau perimbangan tertentu antara top-down dan buttom-up. Makin besar

buttom-up, maka arah kegiatan Litbang dalam suatu institusi akan semakin tidak fokus

karena terlalu mengakomodir keinginan banyak pegawainya. Apakah dengan cara

seperti ini dapat dijamin Lembaga-lembaga Litbang sudah dapat meningkatkan daya

saing industri. Kalau di Indonesia mempunyai banyak lembaga Litbang yang menyusunprogramnya seperti itu, apakah bisa diharap ada kesamaan visi dalam membangun iptek

Indonesia yang mengkerucut mengarah pada sasaran yang sama. Menurut hemat

penulis hal tersebut akan sulit dicapai, karena faktor selera dan kebebasannya sangat

besar. Belum lagi kalau diperhatikan persoalan sinergi dan koordinasi antar lembaga dan

antar kementerian termasuk barang langka di tanah air. Hal ini dapat dirasakan bahwa

manfaat hasil litbang sangat sedikit bagi industri. Kasus ketiga pelaksanaan Insentif Riset

Sinas. Insentif Riset ini dibagi dalam 3 skema yaitu riset dasar, riset terapan dan riset

peningkatan kapasitas iptek sistem produksi. Pelaksanaan pendanaan kegiatan

dibedakan dalam 2 bentuk yaitu bentuk individu dan bentuk konsorsium. Topik riset

mengacu pada 7 bidang prioritas iptek. Sasaran Insentif Riset Sinas adalah untukpeningkatan produktivitas dan pendayagunaan hasil litbang nasional. Biasanya proposal

yang masuk topiknya sangat bebas sesuai 7 bidang prioritas dan dinilai berdasarkan

kriteria yang sudah ditentukan. Namun 7 bidang prioritas tadi masih sangat luas,

sehingga proposal yang didanai materinya masih sangat beragam, tidak mencerminkan

fokus pada suatu aktivitas riset yang terintegrasi. Hal ini terjadi khususnya pada insentif

yg berbentuk individu. Sementara pada bentuk konsorsium seharusnya sudah lebih

fokus pada suatu kegiatan tertentu dengan melibatkan beberapa institusi dan industri.

Namun pada kenyataannya misal konsorsium Logam Tanah Jarang (LTJ) tidak

mendapatkan anggaran dari insentif Riset Sinas, karena tidak lolos dalam seleksi. Disini

terlihat tidak adanya pemihakan untuk mendukung program prioritas, sehingga

Konsorsium LTJ harus bersaha mencari anggaran di institusi masing-masing dalam

jumlah yang kurang memadai. Kasus ke empat, terkait dengan Skala Prioritas RPJM 2

(2010-2014) : Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualias SDM,

membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian. Skala Prioritas

RPJM 3 (2015-2019) : Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan

menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA


13/55

yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan Iptek. Dari penjelasan tersebut

tersurat bahwa pada periode 2010-2014 meningkatkan kualias SDM, membangun

kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian dan pada periode RPJM ke 3

telah tersedia SDM yang berkualitas dan mempunyai kemampuan iptek untuk

membangun keunggulan kompetitif ekonomi berbasis SDA. Dilihat realitasnya tidak

terlihat dukungan kebijakan yang sistematis dan hasil yang terukur terkait dengan

peningkatan kualitas SDM, pembangunan kemapuan iptek dan memperkuat daya saing

ekonomi. Disini terlihat Kebijakan dinyatakan sebagai pernyataan umum yang tidak

merefleksikan rencana aksi dan penganggaran. Empat contoh kasus diatas menunjukkan

bahwa Pelaksanaan ARN, Penyusunan program di Lembaga Litbang, Kegiatan riset

dalam program insentif menunjukkan kebebasan yang cukup besar, sehingga tidak

terlihat arahan yang konkrit baik substansi riset maupun kebijakan implementasinya

untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya dari Skala Prioritas RPJM 2

dan RPJM 3, tidak terlihat kebijakan yang sistematis yang direfleksikan dengan rencana

aksi, penganggaran dan pengukuran performance yang jelas, padahal setiap tahapanRPJM diharapkan sebagai pijakan untuk kemajuan pada tahap berikutnya untuk

peningkatan kemampuan yang berkesinambungan.

3.

KONSEP JAKSTRANAS

Dalam rancangan (draft) Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek tahun 2015-

2019 [2]. Penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek ditujukan untuk menggali

kekayaan dan potensi sumber daya alam hayati endemik Indonesia dan nir hayatinya

serta mencari terobosan dan menghasilkan berbagai invensi yang tidak saja

memperkaya khazanah Iptek, tapi juga memberi peluang baru bagi pelaku ekonomi

untuk mengembangkan berbagai inovasi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi [2].

Kelemahan dalam Penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek teridentifikasisebagai berikut :1) kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Iptek untuk menjamin

terjadinya proses penciptaan dan pemanfaatan Iptek; 2) kapasitas dan kapabilitas

sumber daya Iptek untuk menghasilkan produk litbang yang berdayaguna bagi industri;

3) jaringan kelembagaan dan jaringan peneliti pada lingkup nasional dan internasional

untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan

litbang nasional; 4) produktivitas litbang nasional untuk memenuhi kebutuhan teknologi

di dunia industri; dan 5) pendayagunaan Iptek nasional untuk penciptaan nilai tambah

pada sumber daya alam dan produk inovasi nasional dalam rangka meningkatkan daya

saing ekonomi. Untuk meningkatkan produktivitas litbang Iptek, dilakukan strategi

sebagai berikut ada 17 strategi [2] secara ringkas sebagai berikut a) Peningkatan

kapasitas dan kapabilitas SDM ; b) Sistem pendanaan riset ; c) Block grant dalam

pembiayaan litbang ; d) Sistem pengaturan www.drn.go.id Bunga Rampai Pemikiran

Anggota Dewan Riset Nasional 2014 13 tentang brain gain dan brain circulation ; e)

Sistem evaluasi kinerja lembaga Iptek ; f) Sistem insentif ; g) Puspiptek menjadi Science

and Techno Park (STP) ; h) Sistem pembayaran royalti ; i) Sistem investasi Iptek ; j)


14/55

Revitalisasi sarana dan prasarana Iptek ; k) Sistem manajemen data dan informasi Iptek ;

l) Sistem pengaturan resource sharing ; m) Sistem pengaturan mobilitas SDM ; n) Sistem

pengaturan mobilitas SDM antara lembaga Iptek nasional dan internasional ; o) Sistem

penyelenggaraan kerjasama internasional : p) Sistem insentif bagi industri yang

melakukan kegiatan litbang ; q) Infrastruktur mutu untuk fasilitasi komersialisasi hasil

invensi. Yang menjadi pertanyaan apakah 5 (lima) Kelemahan dalam Penelitian,

Pengembangan, dan Penerapan Iptek diatas dapat dijawab dengan 17 (tujuh belas)

strategi diatas. Terlihat 17 strategi diatas hanya untuk kelembagaan iptek saja tanpa

melibatkan aktor lain seperti Akademisi, Bisnis dan Government (ABG) sebagai suatu

sistem. Kalau kita simak isi Inpres 4/2003 tentang Pengkoordinasian, Perumusan dan

Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek, maka Inpres 4/2003

isinya sudah lengkap dan bagus, namun tidak sepenuhnya dilaksanakan. Jadi kebijakan

yang sudah bagus, namun implementasinya masih jauh dari memadai. Dengan contoh-

contoh kasus diatas, Indonesia masih kurang baik dalam mengelola penelitian,

pengembangan dan penerapan iptek. Oleh karenanya perlu juga melihat cara negaralain mengelola persoalan serupa.

4. CONTOH NEGARA LAIN

Vietnam[3] Vietnam mengakui kelemahan dalam penyusunan rencana kebijakan iptek 5

tahunan sebagai berikut : a) Kebijakan dinyatakan sebagai pernyataan umum yang tidak

merefleksikan rencana aksi dan penganggaran, b) Tidak dilakukan diagnosis terhadap

kondisi dan kapabilitas lembaga Litbang, kurang perhatian terhadap aktivitas teknologi

di sektor industri, c) Kegiatan Litbang tidak terkait dengan kebutuhan riil industri.

Kebutuhan industri tidak nyambung dengan perencanaan iptek dan kegiatan prioritas

Litbang, d) Dokumen perencanaan yang tidak lengkap, tidak ada rencana aksi

implementasi, sedikit perhatian terhadap mobilisasi sumberdaya, terbatasnyapenyertaan kebijakan iptek kepada kementerian terkait, e) Akibatnya kebijakan iptek

tidak bisa menjadi platform yang dapat menggerakkan investasi Litbang dan kebijakan

inovasi terkait yang bisa berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi Vietnam.

Untuk mempromosikan industri domestik dan mencapai sukses transformasi menjadi

negara industri padat modal dan teknologi, maka Vietnam harus mendesain kebijakan

iptek yang komprehensif untuk mencapai target industri, dengan menentukan prioritas

iptek, pengembangan sumberdaya manusia yang fokus dan teknologi transfer yang

strategic. Perencanaan iptek untuk mencapai industrialisasi seharusnya : a) Menentukan

langkah yang jelas untuk men-trigger transformasi ekonomi, pengembangan SDM dan

peningkatan teknologi yang lebih canggih, khususnya bagaimana mentransformasikan

dari industri padat sumberdaya alam dan tenaga kerja berubah menjadi industri yang

padat modal dan teknologi b) Mekanisme yang handal untuk membangun jejaring bagi

semua aktor inovasi dan model yang strategis untuk mengintegrasikan kapasitas iptek

domestik dan pemanfaatan teknologi yang berasal dari luar. (Kerjasama STEPI - Korea

and VISTEC - MOST Vietnam co-project 2007-2008) Jerman[4] Kebijakan Pemerintah


15/55

Jerman menekankan pentingnya bridging atau konektivitas antara Pengguna dan

Penghasil iptek. Dalam sistem inovasinya terdapat 4 pilar subsistem yang terdiri dari

Pengguna dan Penghasil iptek yang berasal dari Pemerintah dan Swasta. Pengguna Iptek

Pihak Pemerintah : Modal SDM dan Sosial oleh Institusi Pendidikan, Akademi,

Pendidikan teknik dan training Pihak Swasta : Kemampuan menyerap iptek oleh

perusahaan, kastemer, pasar produk dan jasa Penghasil Iptek Pihak Pemerintah :

Kemampuan Riset oleh Universitas, Lembaga Litbang, think tanks Pihak Swasta :

Kemampuan teknologi dan inovasi berupa kegiatan litbang di industri, aplikasi proses

dan pengembangan produk. Kelemahan dalam 4 pilar tersebut terletak pada kemapuan

penyerapan iptek dan kemapuan pengembangan teknologi; lemahnya konektivitas

antara litbang dan industri dan kelemahan pada framework conditions berupa lemahnya

inovasi, budaya wirausaha dan regulasi. Bangunan Sistem Inovasi Nasional Jerman

dibagi dalam level Makro, Meso dan Mikro [5], membagi habis kegiatan sistem inovasi

baik kebijakan, implementasi dan pelakunya. www.drn.go.id Bunga Rampai Pemikiran

Anggota Dewan Riset Nasional 2014 15 Contoh serupa juga terjadi di Malaysia untukmewujudkan sistem inovasinya dibentuk lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi

konektivitas sesuai fungsi yang diperlukan.

5.

DISKUSI

Penjelasan dalam bab diatas menunjukkan berbagai kelemahan dalam kebijakan

penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung industri dan

pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam perencanaan perlu memahami konsep

sistem inovasi yang menjadi ruh dari Undang-undang 18 tahun 2002. Banyak negara

sudah menggunakan konsep ini, pengalaman mereka bisa menjadi acuan agar kita tidak

memulai lagi dari nol, karena mereka pada awalnya juga membuat kesalahan.

Kelemahan ditandai dengan : a) Kebijakan / aturan yang tidak dilaksanakan secarapenuh dan konsisten seperti pelaksanaan Inpres 4/2003 isinya sudah lengkap dan bagus,

namun tidak sepenuhnya dilaksanakan seperti : Penguatan kemampuan rekayasa dan

inovasi pada kegiatan industri yang daya saing produksinya sangat dipengaruhi oleh

faktor teknologi ; Penguatan kemampuan audit teknologi yang dilaksanakan sejalan

dengan pemberdayaan Standardisasi Nasional Indonesia serta penumbuhan kecintaan

produk dalam negeri ; dan Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan

Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang

hasilnya dilaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada

Presiden. b) Kurangnya fokus dan arah yang jelas dalam kebijakan seperti terlihat pada

empat contoh kasus diatas menunjukkan bahwa Topik riset dan kebijakan ARN,

Penyusunan program di Lembaga Litbang, Kegiatan riset program insentif menunjukkan

kebebasan yang besar, tidak terlihat arah yang jelas baik substansi riset maupun

kebijakan implementasinya. Skala Prioritas RPJM 2 dan RPJM 3, tidak terlihat kebijakan

konkrit yang direfleksikan dengan rencana aksi, penganggaran dan pengukuran

performance yang jelas, padahal setiap tahapan RPJM diharapkan menjadi pijakan dan


16/55

peningkatan kemampuan yang berkesinambungan c) Dari contoh negara lain, penting

sekali kebijakan dilengkapi dengan rencana aksi dan penganggaran. Pentingnya men-

trigger transformasi ekonomi, pengembangan SDM dan peningkatan teknologi yang

lebih canggih, bagi pengembangan industri dan ekonomi. Contoh dari Vietnam, Korea

dan Jerman perlu dikaji lebih lanjut d) Membangun sistem inovasi yang handal dengan

melibatkan semua aktor dari akademisi, bisnis dan pemerintah dalam suatu jejaring dan

mengintegrasikan kapasitas iptek domestik dan pemanfaatan teknologi yang berasal

dari luar. Menyusun kebijakan sistem inovasi dalam level makro, meso dan mikro.

6.

PENUTUP

Telah disampaikan berbagai kelemahan kebijakan yang terjadi dan telah disampaikan

berbagai usulan perbaikan bagi pembuatan kebijakan penelitian, pengembangan dan

penerapan iptek di Indonesia untuk mendukung pengembangan industri dan

pertumbuhan ekonomi. Bagaimana pengalaman negara lain membuat kebijakan

ipteknya dapat dijadikan acuan sebagai pertimbangan. Penting untuk membuat

kebijakan yang komprehensif dengan konsep sistem inovasi, dengan pengawasan dalamperencanaan dan monitoring dan evaluasi pada saat pelaksanaan. Kebijakan Presiden

Joko Widodo yang menegaskan bahwa Visi dan Misi Menteri harus sama dengan Visi

dan Misi Presiden. Sesuai semangat presiden Jokowi untuk menghilangkan ego sektoral

dan mengembangkan tradisi bekerja lintas Kementerian. Dengan demikian akan mudah

dibangun jejaring kerja untuk peningkatan sinergi dan koordinasi semua institusi dan

aktor yang terkait. Jika dikelola dengan benar, maka kemampuan teknologi akan dapat

mewujudkan berdikari secara ekonomi, untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan

bangsa. Melalui sinergi dan manajemen kebijakan iptek yang baik, semoga Indonesia

dapat mendorong kemajuan industri nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bambang PS Brodjonegoro, Growth strategies for a rising Indonesia Rapporteur,

10 Oktober 2014

[2] Draft 4, Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi, tahun 2015-2019, Kementerian Riset dan Teknologi

[3] Ta Doan Trinh, S&T Planning and Priority Setting in Vietnam. APEC Symposium

on Research and Innovation, Setember 2008

[4] Daniel Bagwitz, Stefanie Bauer, The Imporance of Bridging. A Model for

innovation system promotion. Based on the work of Bernd Kadura. Seminar

Strengthening Innovation System, Dortmund Germany Oktober 2009

[5] Gerd Meier zu Kocker, Analysing supra-national and sectoral innovation systems.

Experiences from VDI/VDE-IT. Seminar Strengthening Innovation System, Dortmund

Germany Oktober 2009.


17/55

MEWUJUDKAN INDONESIA YANG SEJAHTERA DAN BERDAULAT DENGAN DUKUNGAN

IPTEK

Dr. Ir. Iding Chaidir, M.Sc1,2

Sekretaris DRN 2012-2014

Anggota Komisi Teknis Pangan dan Pertanian DRN 2012-2014

ABSTRACT

Science and technology is the key to a successful modern economy. There is a positive

correlation between competitiveness and the ability to produce science and technology

which are represented by the size of the budget allocated to R&D. The budget allocation

for R&D in Indonesia is only 0.08% of GDP which indicates a lack of attention to the

importance of science and technology as a determinant of the competitiveness of

nations. Entering the Medium Term Development Plan III, along with the ASEAN

Economic Community and the era of a new government in 2015, Indonesia needs a new

paradigm by put forward the development of science and technology as the primemover. For this reason it is necessary to develop an new concept of development and

utilization of science and technology in order to realize a prosperous Indonesia.

1.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana

tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Keberhasilan Indonesia dalam pencapaian

tujuan pembangunan nasional dapat dilihat dari berbagai tolok ukur, ada yang

menunjukkan keberhasilan dan ada pula yang masih menggambarkan ketertinggalankita dari negara lain. Dari segi pertumbuhan ekonomi, Indonesia menunjukkan

keberhasilan yang menggembirakan karena dilihat dari besarnya PDB telah menempati

peringkat ke-16, sehingga masuk dalam kelompok G-20 dan menjadi satu-satunya wakil

ASEAN. Apabila kecenderungan pertumbuhan ini terus berlanjut, maka diprediksikan

ekonomi Indonesia akan menempati 7 besar dunia pada tahun 2030. Meskipun dilihat

dari segi makro cukup menggembirakan, apabila diukur dari tingkat pendapatan dan

kesejahteraan masyarakatnya Indonesia masih tertinggal diantara negara-negara di

dunia. Dilihat dari capaian tolok ukur tingkat pendapatan per kapita, maka Indonesia

pada tahun 2013 mencapai angka sebesar US$ 3,700, atau pada posisi ke 158 dari 229

negara di dunia, atau termasuk dalam kelompok sepertiga terbawah. Selain itu, apabila

dilihat dari indeks pembangunan manusia (HDI) tahun 2012, maka Indonesia berada

pada posisi 121 dari 187 negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan

tujuan pembangunan nasional maka Indonesia harus berupaya lebih keras lagi. Ilmu

pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan kunci sukses perekonomian moderen.

Negara-negara yang perekonomiannya maju dan masyarakatnya sejahtera selalu

didukung oleh tingginya intensitas iptek yang dihasilkan oleh penelitian dan


18/55

pengembangan (R&D) baik oleh sektor industri, pemerintah maupun perguruan

tingginya. Ada korelasi yang sangat positif antara peringkat daya saing negara-negara

dunia dengan kemampuan menghasilkan iptek yang direpresentasikan dengan besarnya

alokasi anggaran untuk R&D. Negara-negara yang berada pada peringkat tertinggi daya

saing global umumnya mengalokasikan lebih dari 2% PDBnya untuk R&D. Sementara itu,

Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 0,08% dari PDBnya untuk R&D. Alokasi

anggaran R&D yang masih rendah mengindikasikan minimnya perhatian terhadap

pentingnya iptek sebagai penentu daya saing bangsa. Indonesia sebagai negara yang

memiliki modal kekayaan sumber daya alam (SDA) dan potensi sumber daya manusia

(SDM) yang besar sangat mungkin menjadi negara maju yang sejahtera apabila

mengedepankan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan SDA yang

selama ini dimanfaatkan dengan kandungan iptek rendah hanya memberikan kontribusi

nilai tambah yang kecil, sehingga perlu peningkatan intensitas iptek dalam sektor

produksi untuk dapat meningatkan nilai tambah, daya saing dan pendapatan

masyarakatnya. Indonesia akan memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJMN) ke III, bersamaan dengan mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean dan era

pemerintahan baru pada tahun 2015. Diperlukan paradigma baru dalam pelaksanaan

pembangunan nasional yaitu dengan lebih mengedepankan iptek sebagai penggerak

utama seperti berlangsung di berbagai negara yang mencapai keberhasilan dalam

pembangunannya. Untuk itu perlu disusun konsep pembangunan dan pendayagunaan

iptek dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berdaulat.

2.

KONSEP PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN IPTEK

Konsep pembangunan dan pendayagunaan iptek untuk lima tahun ke depan perlu

disusun dengan berlandaskan pemikiran bahwa iptek perlu lebih berperan nyata dan

menjadi arus utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Iptek harus pula dapat

membantu menjawab permasalahan nasional yang selama ini menjadi beban

pembangunan seperti masalah impor energi, subsidi BBM, impor pangan dan industri

yang masih bertumpu pada ekspor bahan mentah. Konsep yang selama ini lebih

terfokus pada pembangunan iptek perlu diperluas pada pendayagunaan iptek (iptek

untuk pembangunan) dan pembangunan budaya iptek masyarakat. Pembangunan dan

pendayagunaan iptek perlu difokuskan pada pencapaian visi yaitu terrwujudnya

Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaulat yang didukung oleh peran nyata iptek. Visi

tersebut dapat dicapai melalui penyelenggaraan 4 misi utama yaitu (1) Mempercepat

peningkatan kemampuan dan keunggulan iptek nasional; (2) Memaksimalkan

pendayagunaan iptek untuk kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi nasional; (3)

Memaksimalkan pendayagunaan iptek untuk kesejahteraan masyarakat; dan (4)

Mempercepat perwujudan masyarakat berkarakter unggul dan berbudaya iptek. Uraian

lebih lanjut tentang permasala- www.drn.go.id Bunga Rampai Pemikiran Anggota


19/55

Dewan Riset Nasional 2014 21 han dan langkah-langkah pemecahan yang dituangkan

dalam program pembangunan dan pendayagunaan iptek disampaikan di bawah ini.

2.1

PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN KEUNGGULAN IPTEK

Pembangunan kemampuan dan keunggulan iptek ditujukan untuk meningkatkan

kemampuan sumberdaya manusia, sumberdaya fasilitas, kelembagaan, dan jaringaniptek. Sasaran yang ingin dicapai selain meningkatkan kemampuan menghasilkan

iptek bagipembangunan, juga untuk meningkatkan prestasi bangsa di mata

dunia.Kemampuan menghasilkan iptek dapat dilihat terutama dari jumlah publikasi

ilmiah internasional,jumlah aplikasi paten dan terwujudnya Indonesia sebagai

referensi (acuan) dunia untuk iptek di bidang tertentu. Ditinjau dari kemampuan

menghasilkan iptek, Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negaratetangga.

Jumlah publikasi internasional para peneliti Indonesia selama kurun 2001-2010

hanya 7.843 publikasi, sedangkan Singapura, Thailand dan Malaysia masing-masing

sudah mencapai di atas 30.000 publikasi. Dalam hal pendaftaran paten di USPTO,

selama kurun 2000-2007 Indonesia hanya mendaftarkan 85 paten, jauh tertinggaldari Malaysia (901 paten), Thailand (310 paten), Philipina (256 paten) dan

Singapura(3.644 paten). Perlu dilakukan pembenahan terhadap data base iptek

nasional dan insentif bagi para peneliti dan dosen untuk meningkatkan publikasi

internasional dan pendaftaran paten. Jumlah peneliti Indonesia secara proporsional

terhadap jumlah angkatan kerja masih tertinggal diantara negara-negara Asean.

SDM Iptek Indonesia yang melakukan R&D pada tahun 2009 ada sebanyak 70.431

orang, yang terdiri dari 40.930 peneliti, dan sisanya merupakan teknisidanstaf

pendukung. Proporsi jumlah peneliti per 1 juta angkatankerja Indonesia pada tahun

2009 hanya mencapai angka 360. Dibandingkandengan Malaysia (710), Thailand

(399) apalagi Singapura (5.818) angka ini masih sangat rendah, sehingga

belummencapai critical mass untukmembangunipteknasional. Diperlukan

peningkatan jumlah tenaga peneliti dengan mendorong dan memberi insentif

kepada para siswa dan mahasiswa menekuni bidang iptek. Kegiatan R&D di sektor

pemerintah menghadapikendala lemahnya koordinasi yang disebabkan terlalu

banyaknya unit riset. Kegiatan R&D di sektor pemerintahdilaksanakan oleh 11.051

peneliti yang tersebar di 199 unit setingkat eselon 2 di Badan Litbang Kementerian

dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Kegiatan R&D tersebut sangat

terfragmentasi dan sulit menyamakan arah dan prioritas bersama. Kementerian

Riset dan Teknologi yang seharusnya mengkoordinir riset hanya memiliki aksesterhadap LPNK, sedangkan Litbang Kementerian melaksanakan R&Dnya sesuai

dengan Renstra Kementerian masing-masing. Akibatnya, dengan alokasi anggaran

yang sedikit, dan tidak adanya fokus, maka R&D di sektor pemerintah tidak

memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional. Diperlukan pembenahan

untuk terciptanya koordinasi riset satu pintu dan bila diperlukan reformasi struktur

lembaga litbang pemerintah. DEWAN RISET NASIONAL 22 IPTEK UNTUK INDONESIA


20/55

SEJAHTERA, BERDAULAT DAN BERMARTABAT Kegiatan R&D yang dilakukan oleh

perguruan tinggi pelaksanaannya tidak terintegrasi dengan R&D sektor pemerintah.

Terdapatsekitar 83 perguruan tinggi negeri (PTN) dan 2.928 PTS yang tersebar di

seluruh Indonesia danmasing-masingmelakukan kegiatan litbang. Jumlah peneliti di

sektor perguruan tinggi ada sebanyak 22.102, jauh melebihi peneliti di sektor

pemerintah. Berbeda dengan lembaga litbang sektor pemerintah, tema dan topik

R&D di perguruan tinggi lebih berorientasi akademis. Meskipun banyak diantara

dosen yang mengerjakan proyek litbang dari kementerian, namun belum ada

sinkronisasi antara arah R&D sektor pemerintah dengan arah R&D di perguruan

tinggi, karena perguruan tinggi berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan. Diperlukan koordinasi dan integrasiantara litbang perguruan tinggi

dan litbang pemerintah baik dari segi perencanaan maupun pembiayaannya.

Partisipasi industri dalam kegiatan R&D di Indonesia maih rendah, yaitu kurang dari

20%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Singapura dan Korea bahkan Malaysia,

yang lebih dari 80% R&D nya berasal dari industri swasta, sehingga iptek yangdihasilkan lebih berorientasi pasar dan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meskipun didukung oleh 7.777 orang peneliti yang malakukan R&D di sektor

industri, masih diperlukan upaya yang cukup besar untuk meningkatkan minat

industri melakukan R&D sehingga iptek secara nyata mendorong pertumbuhan

ekonomi. Untuk itu perlu ditingkatkan insentif fiskal atau pajak bagi industri yang

melaksanakan R&D dan peningkatan kemitraan dengan lembaga litbang pemerintah

dan perguruan tinggi. Diperlukan revolusi dalam membenahi kemampuan R&D dan

Iptek Indonesia untuk mengungguli negara-negara lain. Selain perlu peningkatan

anggaran sektor iptek perlu pula pembenahan sumberdaya, kelembagaan dan

jaringan iptek. Sumber daya dan lembaga R&D yang tersebar di berbagaikementerian, LPNK, dan perguruan tinggi perlu dibuat lebih terpadu dan bersinergi

sehingga terwujud efisiensi penggunaan anggaran, menghindari duplikasi, dan

mencapai sasaran yang diharapkan. Untuk mewujudkan sinergi sumberdaya iptek,

maka perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi perlu dilakukan

secara terpadu dan bersinergi lintas kelembagaan, dibawah koordinasi dan

pembinaan satu pintu. Untuk lebih memadukan kegiatan riset antar berbagai pelaku

R&D perlu ditetapkan prioritas riset secara nasional sebagai acuan bersama.

Prioritas riset tersebut perlu didasarkan pada keunikan Indonesia yang tidak dimiliki

negara lain, seperti negara kepulauan dengan 75% laut, berada di daerah tropis /

katulistiwa, dengan jajaran cincin vulkanik (ring of fire), kekayaan biodiversitas,

beraneka budaya, etnis, dan tradisi. Prioritas riset nasional tersebut dapat

dilaksanakan dalam bentuk konsorsium riset dan membangun pusat-pusat unggulan

iptek nasional di berbagai daerah.

2.2PENDAYAGUNAAN IPTEK UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI

Kontribusi iptek dalam pembangunan nasional masih rendah, hal ini dapat dilihat

dari angka Total Factor Productivity (TFP) yang kecil. Lemahnyakemampuan


21/55

sumberdaya dan sistempengelolaanipteknasionalsebagaimana dijelaskan pada bab

terdahulu, merupakan faktor

penyebabrendahnyakontribusiiptekdalampembangunansektoral. Di sektor industri,

Indonesia masih didominasi oleh industri yang memproduksi barang dengan

kandungan teknologi rendah (79%), skala usaha menengah dengan tenaga kerja 10

99 orang (74%), & memiliki rata-rata penjualan per tahun kurang dari 50 M (92%).

Industri tersebut rata-rata tidak melakukan aktivitas R&D untuk menghasilkan

inovasi produk dalam rangka peningkatan daya saing. Kalaupun ada kegiatan R&D

maka kegiatan yang dilakukan adalah dalam rangka inovasi pemasaran (pengenalan

produk atau purna jual). Diperlukan skema insentif (fiskal atau pajak) dari

pemerintah untuk mendorong pihak industri swasta melakukan R&D untuk

meningkatkan daya saing produk. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan

meningkatkan kerjasama antara lembaga litbang dengan swasta melalui insentif

riset kemitraan. Indikasi lain dari rendahnya kontribusi iptek dalam pembangunan

sektor riil adalah masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap teknologi dariluar. Hal ini terjadi pada industri energi yaitu produksi produksi BBM, meskipun

Indonesia merupakan produsen bahan baku, namun masih harus mengimpor bahan

jadi karena ketidakmampuan menguasai teknologi refinery. Mesin-mesin

pembangkit listrik yang digunakan oleh PLN sebagian besar masih diimpor termasuk

komponennya, sehingga sangat rentan terhadap perubahan lingkungan global.

Sudah saatnya Indonesia membangun kemampuan enjiniring anak bangsa melalui

dukungan R&D sektor industri manufaktur. Ketergantungan pada teknologi impor

juga dihadapi pada sektor industri mineral dan batubara (Minerba). Penerbitan UU

Minerba masih menghadapi kendala ketidak-siapan industri menguasai teknologi

pengolahan mineral, sehingga UU yang tersebut tidak efektif mnendorongkemampuan penguasaan teknologi secara nasional. Untuk itu diperlukan dukungan

konsorsium riset yang ditujukan untuk menguasai hilirisasi produk minerba. Dalam

hal barang-barang konsumsi (consumers goods), produk-produk lokal selalu kalah

bersaing dengan produk impor. Demikian pula halnya di bidang pertanian dan

pangan, pasar domestik banyak dikuasai oleh produk impor yang kualitasnya lebih

baik dan harga lebih murah. Perkebunan kelapa sawit Indonesia yang produksinya

nomor 1 di dunia, lebih memilih CPO sebagai produk akhir, sementara produk

hilirnya yang memiliki nilai tambah tinggi lebih dikuasai negara tetangga. Industri

farmasi/ obat masih sangat bergantung pada lisensi asing dan industri alat

kesehatan masih sulit berkembang karena kalah bersaing. Secara umum dapat

disimpulkan bahwa hasil R&D dan Iptek di dalam negeri belum mampu berkontribusi

terhadap peningkatan daya saing industri nasional.

2.3

PENDAYAGUNAAN IPTEK UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kontribusi iptek juga belum juga dirasakan terhadap peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Iptek belum banyak pengaruhnyai terhadap penyediaan lapangan

pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat. Demikian pula dalam hal penyediaan


22/55

sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan primer masyarakat seperti pangan, air

bersih, listrik, fasilitas umum yang terjangkau baik dari segi lokasi maupun harga.

Kemajuaniptekjugabelumdapatmengatasipermasalahankebencanaan (banjir,

kekeringan, longsor, tsunami dll) dan dampak pemanasan global dan degradasi

lingkungan. Indonesia yang berada di kawasan yang rentan terhadap bencana alam

perlu menguasai teknologi mitigasi dan penanganan bencana alam.

2.4

PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERBUDAYA IPTEK

Terlepas dari peran pemerintah dalam pembangunan dan pendayagunaan iptek,

permasalahanbesar yang perluditanganiadalah penyiapan masyarakat berkarakter

unggul dan berbudaya iptek, karenahalini merupakan persyaratan untuk

menciptakan Indonesia yang maju dan berdaya saing. Untuk dapat menciptakan

keunggulan, kemandirian dan daya saing nasional diperlukan perubahan mentalitas

bangsa yang lebih mencintai produk dalam negeri, disiplin, kerjakeras dan percaya

diri. Kemampuan penguasaan dan pendayagunaan iptek dalam negeri merupakan

kunci sukses Indonesia menuju bangsa yang maju, sejahtera dan berdaulat.Meskipuin demikian pembangunan iptek perlu disertai dengan penyiapan

masyarakat untuk menyesuaikan dengan kemajuan iptek. Pendayagunaan iptek di

segala bidang akan dapat mencapai hasil yang maksimal apabila masyarakatnya

memiliki perilaku dan sikap mental yang dibutuhkan (disiplin, mementingkan

kualitas, kreatif, inovatif). Penyiapan masyarakat menyangkut aspek pendidikan dan

pelatihan sejak usia dini. Kementerian Riset dan Teknologi melalui dukungan Dewan

Riset Nasional setiap 5 tahun menyusun Kebijakan Strategis Nasional Pembangunan

Iptek (Jakstranas Iptek) dan Agenda Riset Nasional (ARN) yang diharapkan menjadi

acuan R&D nasional. Namun lemahnya dukungan aspek hukum dan tidak

dikaitkannya ARN dengan pengalokasian anggaran riset pemerintah, maka dokumenini tidak efektif memfokuskan riset nasional. Diperlukan amandemen terhadap UU

18/2002 tentang Sistem Nasional Litbangrap Iptek yang dikaitkan dengan

Sisrenbangnas.

3.

PENUTUP

Kemampuan penguasaan dan pendayagunaan iptek dalam negeri merupakan kunci

sukses Indonesia menuju bangsa yang maju, sejahtera dan berdaulat. Oleh karena

itu, pembangunan dan pendayagunaan iptek harus menjadi prioritas pembangunan

nasionaldengan menempatkan alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya www.drn.go.id Bunga Rampai Pemikiran Anggota Dewan

Riset Nasional 2014 25 (0,08% dari PDB). Pembangunan Iptek meliputi tiga aspek,

yaitu (1) peningkatan kemampuan menghasilkan iptek, dan (2) peningkatan

kemampuan mendayagunakan iptek untuk pembangunan dankesejahteraan

masyarakat, dan (3) penyiapan masyarakat berbudaya iptek. Peningkatan

kemampuan menghasilkan iptek menyangkut peningkatan sumberdaya manusia,


23/55

sumberdaya fasilitas, kelembagaan, dan jaringan iptek. Sasaran yang ingin dicapai

selain meningkatkan kemampuan menghasilkan iptek bagipembangunan, juga

untukmemperbaiki prestasi bangsa di mata dunia. Pendayagunaan iptek untuk

pembangunan meliputi pemanfaatan iptek dan inovasi hasil karya anak bangsa, ke

dalam berbagai sektor pembangunan, sehingga meningkatkan kemandirian,

dayasaing dan kedaulatan di berbagai bidang (pangan, energi, kesehatan,

transportasi, hankam, TIK, dan manufaktur). Pendayagunaan iptek harus pula

ditujukan untukpeningkatan kesejahteraanmasyarakat melalui penyediaan lapangan

kerja, pengentasan kemiskinan dan penyediaan kebutuhan dasar (air bersih,

kesehatan dll). Pembangunan iptek perlu disertai dengan penyiapan masyarakat

untuk menyesuaikan dengan kemajuan iptek. Pendayagunaan iptek di segala bidang

akan dapat mencapai hasil yang maksimal apabila mayarakatnya memiliki prilaku

dan sikap mental yang dibutuhkan (disiplin, mementingkan kualitas, kreatif,

inovatif). Penyiapan masyarakat menyangkut aspek pendidikan dan pelatihan sejak

usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2013. Review on Innovation Policy. Innovation in Souteast Asia.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Anonim, Agenda Riset Nasional 2010-2014. Dewan Riset Nasional.

LIPI, 2011. Indikator Iptek Indonesia 2011. Pusat PenelitianPerkembangan Iptek (PAPPITEKLIPI). Jakarta, 2011.

SCHWAB K, 2013. The Global Competitiveness Report 20132014, World

Economic Forum. Geneva

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025


24/55

MEMASARKAN PRODUKPRODUK HASIL RISET Ir.

Said Firman1 1 Anggota Komisi Teknis Teknologi Informasi &

Komunikasi DRN 2012-2014. ABSTRAK Memasarkan produk-

produk hasil riset dengan menelaah struktur biaya, tingkatkompetisi di pasar dan strategi untuk memenangkan persaingan.

Dibahas dalam bentuk aliran aktifitas mulai dari identifikasi

kebutuhan pelanggan , proses riset dan pengembangan , uji coba

lapangan ,produksi sampai pada proses penjualan produk ke

tangan pembeli.

1.

PENDAHULUAN

Banyak orang yang mengatakan kita sudah bisa disebut

sukses bila sudah berhasil meriset dan mengembangkan suatu

teknologi atau produk baru tertentu , namun apalah artinya

hasil riset dan pengembangan apabila teknologi atau produk

tersebut tidak bisa dipasarkan , tidak digunakan dan tidak bisa

dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Pemasaran adalah

suatu rangkaian proses dari mulai mengenalkan produkkepada calon pelanggan , menawarkan dan membujuk calon

pelanggan sehingga mau memutuskan untuk membeli ,

sampai kepada memberikan layanan purna jual dalam rangka

untuk menjamin kepuasan pelanggan. Memasarkan produk

hasil riset biasanya lebih berat dibandingkan dengan

memasarkan produk yang sudah biasa dipakai atau merek

yang sudah dikenal oleh pelanggan. Pelanggan yang sudahbiasa dan merasa nyaman dengan produk yang biasa ia pakai

tentu akan resisten untuk menerima produk yang baru . Dalam

tulisan ini akan dikupas tentang riset dan pengembangan suatu

produk tertentu berdasarkan pesanan pasar (Market pull) , hal


25/55

ini dipilih karena prosesnya lebih komplek , lebih ideal dan

lebih banyak diterapkan . Tentu ada juga kemungkinan yang

lain yaitu Technology Push , namun hal ini sangat jarang

terjadi kecuali kita benar benar telah mengusai pangsa pasardan menjadi Product Leader dari teknolgi tersebut.

2. LINGKUP TUGAS PEMASARAN

2.1. Identifikasi Kebutuhan Pelanggan Proses identifikasi

kebutuhan pelanggan atau market survey dapat dilakukan

dengan cara menanyakan langsung kepada pelanggan atau

bisa juga melalui kuesioner. Tergantung Produk jenis produkyang akan di riset dan dikembangkan serta keadaan pasar

yang akan dimasuki , apabila itu adalah pasar tunggal maka

metoda menayakan langsung kepada pelanggan adalah yang

paling tepat , namun bila produk tersebut adalah produk ritail

dan pasarnya majemuk maka metoda kuesioner lebih efektif.

Proses identifikasi kebutuhan pelanggan adalah proses yang

sangat penting dan krusial , ini adalah awal proses dari sebuahrangkaian proses yang panjang, apabila awalnya salah, maka

bisa dipastikan langkah berikutnya akan salah dan sasaran

tidak akan tercapai. Tantangan yang harus dihadapi dalam

proses ini adalah bila berhadapan dengan pelanggan yang

tidak bisa mengungkapkan kebutuhannya , dalam hal ini

kecerdikan dari orang marketing yang melakukan survei

tersebut untuk memancing dan menggunakan bahasa yangbiasa digunakan pelanggan sehingga pelanggan bisa

mengungkapkan keinginannya dengan bahasa atau caranya

nya sendiri Output dari Proses Identifikasi Kebutuhan


26/55

Pelanggan adalah dokumen kebutuhan pelanggan ( Customer

Requirement Document)

2.2. Menjembatani antara Pelanggan dengan Tim Periset ,

Pengembang dan Produksi Proses selanjutnya adalahmembawa dokumen kebutuhan pelanggan ( Customer

Requierement Document) tersebut ke dapur ,

dikomunikasikan ke tim Periset , pengembang dan Produksi,

sebaiknya dilakukan didalam suatu rapat khusus , dimana

orang pemasaran menyampaikan keinginan pelanggan sambil

menyampaikan informasi kira kira bagaimana keadaan

persaingan dipasar saat itu. Didalam pertemuan tersebut

kemudian disepakati kebutuhan sistem (sytem requirement) ,

spesifikasi teknis, jadual kapan produk tersebut harus selesai

diriset dan berapa plafon biaya riset.

2.3. Peran Pemasaran dalam Uji Coba Prototype di Lapangan

Setelah Tim Periset, Pengembang dan Produksi selesai

mengembangkan prototipe produk yang dipesan , maka tibasaatnya untuk melakukan uji coba dilapangan. Apabila produk

tersebut berbentuk system dan memerlukan integrasi dengan

system yang telah terpasang dilapangan , maka diperlukan ijin

Uji coba lapangan dari pihak Regulator , ini adalah tugas dari

orang Pemasaran untuk mengurusnya .Demikian juga kadang

diperlukan ijin dari pihak pelanggan untuk memasang atau

menggunakan produk tersebut di tempat pelanggan , maka inijuga jelas tugas orang pemasaran untuk mengurusnya. Output

dari Uji Coba Lapangan adalah Dokumen Hasil Uji Coba

Lapangan , dimana semua hasil pengukuran dan unjuk kerja

dari Produk dicatat dan disaksikan bersama baik oleh Periset,


27/55

Pihak Pelanggan dan Pihak Regulator serta ditandatangani

bersama. Apabila Hasil Uji coba lapangan tersebut belum

sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan semula , maka

produk tersebut akan kembali ke tangan tim periset danpengembang untuk penyempurnaan , namun bila sudah

sesuai,dengan yang direncanakan maka prototipe akan dibawa

oleh Pemasaran untuk proses sertifikasi.

2.4Sertifikasi , Pengurusan Paten / HAKI , dan Penamaan

Produk Jual Orang Pemasaran akan mengurus sertifikasi dari

produk tersebut ke pihak yang berwenang mengadakan

pengujian dan sertifikasi , biasanya adalah pihak regulator.

Termasuk mengurus Tipe Produk , Ijin Produksi dan

penghitungan Tingkat Kandungan dalam Negeri (TKDN ) ke

Kementerian Perindustrian. Apabila pada Produk tersebut

juga ada Paten yang akan diajukan , maka orang pemasaran

akan mengurus untuk pengajuan patennya . Dalam banyak hal

, misalnya pada produk TIK dimana perkembangan

teknologinya cepat sekali , lebih cepat dari proses mengurus

paten sampai keluar , maka produsen lebih memilih rahasia

pasar ( Market Secret) daripada Paten . Penentuan nama

Produk Jual adalah proses yang penting. Nama komersil dari

produk demikian penting, karena dibalik nama tersebut ada

spesifikasi dan versi tertentu. Misalnya kita menyebut nama

Toyota Avanza G , maka semua spesifikasi detail yang terkaitdengan nama tersebut sudah ada, demikian juga jika kita

menyebut Samsung Galaxy Note 4 maka spesifikasi detail dan

versi produknya sudah tertentu.. Nama Komersil ini akan


28/55

menjadi sangat penting nantinya pada proses pemeliharaan

pada purna jual dan penyediaan suku cadang.

2.5. Analisis Posisi Produk dan Kemampuan Kompetisi di

Pasar Analisis Posisi Produk diperlukan sebelum produktersebut diluncurkan dan dikenalkan ke pasar. Siapa saja yang

menjadi pesaing, apa keunggulan dan kekurangan dari produk

kita dibanding pesaing sangat penting untuk diketahui , agar

produk kita sukses untuk dijual dipasar. Apabila produk kita

banyak unggulnya dibanding produk pesaing maka kita bisa

mengambil posisi leader , kita sedikit lebih leluasa untuk

menentukan harga jual , sebaliknya bila banyak

kekurangannya dibanding produk pesaing maka kita

mengambil posisi follower dan tentu tidak banyak ruang

untuk menentukan harga jual. Yang dimaksud ruang disini

adalah selisih antara harga pokok pemasaran dengan harga

produk pesaing sejenis dipasar Analisis Posisi produk dan

kemampuan kompetisi di pasar adalah pekerjaan yang

sifatnya rutin, paling tidak harus dilakukan tiap 6 bulan sekali

atau lebih cepat lagi, tergantung jenis produknya , sebagai

contoh untuk produk Smart Phone harus dilakukan tiap bulan,

karena setiap bulan selalu ada muncul pesaing baru yang lebih

bagus dan selalu lebih murah Market share adalah ukuran

seberapa banyak produk kita terjual dipasar dibandingkan

dengan seluruh produk sejenis . Biasanya angka Market Sharebiasa digunakan untuk menunjukkan dominasi pasar sekaligus

sebagai bahan promosi untuk terus mempertahankan tingkat

loyalitas pembeli.


29/55

2.6. Product Leadership , Operational Excellence dan

Customer Intimacy Product Leadership Operational

Excellence Customer Intimacy Tingkat Rata2 Pesaing

Konsultan Strategi AT Kearney , mengembangkan trilogydiatas, dimana apabila suatu produk akan dipasarkan , maka

ada tiga hal yang musti harus diperhatikan , yaitu : Product

Leadership , apakah produk tersebut unggul dibandingkan

dengan produk pesaing , baik secara spesifikasi teknis , lebih

awet, lebih murah , dan segala jenis keunggulan lainnya

Lingkaran besar menggambarkan tingkat keunggulan rata rata

produk pesaing Operational Excellence , apakah produk kitaitu lebih efisien dan mudah dalam penggunaannya Customer

Intimacy, apakah produk kita tersebut sudah dikenal dan

sudah akrab ditelinga pelanggan Setidaknya kita harus

mempunyai satu keunggulan melebihi pesaing kita , disini

digambarkan produk kita mempunyai keunggulan di Product

leadership, sedangkan untuk operational excellence sama

dengan pesaing dan kurang dalam customer intimacy . dalamhal demikian masih dimungkinkan produk kita untuk masuk

dan diterima oleh pasar.

2.7. Struktur Harga dan Pricing Policy a) Struktur Biaya

Harga Bahan Baku (Free On Board / FOB) = $ a Ongkos

kirim ( Freight) = $ b (sekitar 0.253% dari a tergantung

jenis barang) + CIF (Cost In Freight) = $ a+b CIF dalambentuk rupiah = Rp c ( kurs $ x (a+b)) Bea Masuk = Rp d

(tergantung jenis barang) + Landed Cost = Rp c+d Biaya

Produksi = Rp e (biaya tenaga kerja,listrik, air, gas,by amorti

- sasi investasi mesin , bunga bank dll) Amortisasi biaya Riset


30/55

dan Pengembangan = Rp f Biaya Pemasaran (iklan, promosi,

brosur dll) = Rp g + Harga Pokok Pemasaran (HPP) = Rp c +

d + e + f+ g Harga Pokok Pemasaran adalah jumlah biaya

bahan baku (Free on Board / FOB- bila bahan baku diimpordari luar) + ditambah Ongkos kirim (Freight) + Bea Masuk +

biaya produksi+ biaya pemasaran + biaya riset dan

pengembangan perproduk. Biaya bahan baku adalah seluruh

biaya untuk membeli bahan baku , transportasinya, pajaknya ,

dan biaya sewa gudang penyimpanan bahan baku. Biaya

Produksi adalah biaya untuk memproduksi dari bahan baku

menjadi barang jadi ,didalamnya ada biaya tenaga kerja ,depresiasi investasi mesin , biaya operasional pabrik berupa

listerik, air , gas dan lain lain, termasuk biaya premi asuransi,

Biaya Transportasi adalah biaya transportasi produk jual dari

lokasi pabrik ke lokasi pembeli. Biaya Pemasaran meliputi

biaya uji coba lapangan , pemasangan iklan, pencetakan

brosur , jamuan tamu , dll Apabila dalam proses riset atau

produksi ada meminjam uang dari bank, maka ditambah lagibiaya bunga bank Semua biaya tersebut dijumlah, maka itu

disebut sebagai harga pokok pemasaran , bila kita menjual

produk dibawah harga tersebut maka disebut rugi , apabila

menjual diatas harga tersebut disebut laba. Sekarang kita

bandingkan antara harga jual produk pesaing dengan harga

pokok pemasaran kita , apakah masih ada ruang bagi kita

untuk mencetak laba?. Bila Harga Pokok pemasaran kita

masih tinggi, maka mulailah untuk berusaha mengurangi

biaya biaya dan melakukan penghematan disetiap lini ,

termasuk mempercepat proses penelitian dan pengembangan

produk itu sendiri Jangan lupa, bahwa harga selalu berubah,


31/55

apabila produk kita terlambat masuk pasar karena proses riset

yang lama, maka bisa jadi harga pasar sudah jatuh dan harga

pokok pemasaran kita sudah diatas harga pesaing, dalam hal

ini akan menjadi dilemma, apabila diteruskan maka akanmenjadi rugi, apabila di hentikan juga sudah pasti rugi, Untuk

Produk TIK , khususnya produk Smart Phone, dalam waktu 3

bulan harga akan turun sekitar 25% bahkan bisa lebih. Bisa

dibayangkan bagaimana tingkat kompetisi produk smartphone

saat ini, dan terbayang bagaimana para periset harus bekerja

dengan waktu yang sudah sangat dibatasi. b) Pricing Policy

Apabila kita telah membuat analisis posisi produk dankemampuan kompetisi di pasar, termasuk melihat posisi

produk kita dengan cara trilogy AT Kearney , selanjutnya kita

sudah bisa tahu bagaimana kebijakan harga (pricing policy)

kita. Pricing Policy adalah harga yang kita tawarkan dipasar

dalam rangka memenangkan persaingan , untuk pertama kali

masuk pasar, walaupun produk kita unggul, biasanya

produsen selalu menawarkan sejumlah discount untukmenarik minat pembeli , seiring berjalannya waktu, apabila

sudah terlihat minat pembeli banyak dan trend pemasarannya

baik, maka discount akan dihilangkan dan bahkan harga akan

dinaikkan, hal demikian ini banyak dipratekkan oleh

pengembang property , yang terkenal dengan slogan bulan

depan harga naik , yang akan memicu emosi pembeli untuk

segera membeli . Pricing Policy pada umumnya juga diiringi

dengan model atau strategi pemasaran tertentu , mungkin kita

masih ingat bagaimana Nokia meluncurkan produk

Communicator , RIM dengan produk Black Berry Z10 ,dan

Yamaha R25 di Indonesia beberapa waktu yang lalu , yang


32/55

membuat pelanggan mengantri dan bersedia membayar uang

muka terlebih dahulu, padahal produknya baru akan diberikan

beberapa bulan yang akan datang. Beberapa produsen china

bahkan mempunyai pricing policy yang aneh dan cukupberani , mereka menawarkan harga awal jauh dibawah harga

pokok pemasaran , sehingga mereka berhasil memenangkan

kompetisi, namun mereka telah menghitung, nanti biaya

perawatan ,sparepart dan purna jualnya akan tinggi , sehingga

secara keseluruhan jatuhnya ya mahal juga tapi yang penting

produk mereka telah laku dipasar.

2.8. Pemilihan Strategi Pemasaran Disebut Strategi karena

disini mencerminkan adanya kompetisi dan persaingan dalam

upaya merebut pasar. Kesalahan dalam menerapkan strategi

dapat mengakibatkan produk gagal total untuk bisa masuk ke

pasar , walaupun produk tersebut secara teknis bagus dan

unggul . Sebaliknya dengan strategi yang tepat suatu produk

yang biasabiasa saja bisa sukses diterima pasar. Problem

utama yang dihadapai dalam memasarkan produk hasil riset

adalah resistensi dari pelanggan. Pelanggan sudah terlalu

terbiasa dengan produk lain yang lebih dahulu ia gunakan dan

ia kenal , maka seorang marketer sejati harus sudah tahu

karakteristik produk pesaing tersebut, apa kelebihan dan

kekurangannya- dari sisi kacamata pelanggan- dan dari situ

celah masuk untuk menawarkan produk kita . Rasa terlalupercaya diri secara berlebihan pada keunggulan produk kita

dan mengabaikan persepsi pelanggan pada produk pesaing,

bisa mengakibatkan kegagalan dalam pemasaran. Contohnya

sekali lagi adalah pemasaran produk smartphone Black Berry


33/55

yang gagal karena mengabaikan persepsi pelanggan bahwa

smartphone itu harus Android. Ada beberapa cara strategi

pemasaran yang biasa dikenal saat ini : a) Strategi Pemasaran

Langsung secara Tradisional , yaitu produsen mendatangisecara langsung pelanggan di pasar dan mengenalkan

produknya, , berkampanye apa kelebihannya dan selanjutnya

menunggu kedatangan pelanggan membeli produk tersebut b)

Strategi Pemasaran Langsung secara Online , saat ini mulai

marak dipilih , dengan memanfaatkan kemajuan teknologi

TIK, sebagaimana pemasaran secara tradisional ,maka

produsen mendatangi pelanggan melalui komputer atautelepon genggamnya , cara ini lebih murah dan efisien ,

terutama untuk produk yang memang memiliki keunggulan ,

cara online ini bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan

bagi pelanggan untuk menyimak, membandingkan ,

menimbang dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk

yang lebih unggul dan sesuai seleranya. c) Strategi Pemasaran

Tidak Langsung , dengan system distributor dan keagenan .Disini produsen tidak bertemu secara langsung dengan

pelanggan , tapi menjalin kerjasama dengan distributor aau

agen untuk menjual produk tersebut ke pelanggan. Hal ini

dilakukan karena pihak produsen biasanya tidak mempunyai

tenaga pemasaran yang memadai atau tidak mempunyai

jaringan pemasaran yang memadai. Distributor berbeda

dengan agen , dimana distributor tidak membeli barang dari

produsen (stok barang di distributor adalah milik produsen),

menjual barang ke pelanggan untuk dan atas nama produsen

dengan harga yang sudah ditentukan oleh produsen ,

distributor mendapatkan fee dari produsen ( biasanya dalam


34/55

bentuk rabat) atas pekerjaannya. Sedangkan Agen atau

Reseller membeli barang dari produsen atau distributor dan

menjual barang ke pelanggan dengan menentukan harga

sendiri. Perlu dicermati , untuk menjual produk hasil riset ,hindari menunjuk distributor tunggal atau agen tunggal ,

karena hal ini bisa berakibat fatal , distributor dan agen

tersebut justru disewa juga oleh produk pesaing dan mereka

dibayar secara diam diam untuk membunuh produk kita

dengan cara menyimpannya di gudang dan tidak pernah

dipasarkan, bila ada pelanggan yang datang untuk membeli,

mereka mengatakan bahwa stok habis dan kemudianmenawarkan produk pesaing sebagai gantinya , dengan

demikian produk kita tidak pernah bisa masuk ke pasar.

2.9. Strategi Promosi Promosi adalah adalah bagian kegiatan

pemasaran yang tujuannya adalah mengenalkan produk kita

ke calon pelanggan , menerangkan keunggulannya, tanpa

perlu harus mengungkap kelemahannya. Dengan strategi

promosi yang tepat maka persepsi pelanggan terhadap produk

kita akan terbentuk dan hal ini kemudian akan diingat oleh

pelanggan , nanti pada saat ia memutuskan untuk membeli

maka ia akan memilih produk kita untuk dibeli.Untuk jenis

pasar yang sudah fragmented , misalnya produk smart phone ,

dimana ada banyak merek , banyak plihan dan banyak

pembeli , maka peran promosi untuk membentuk persepsipelanggan adalah sangat penting. Perlu diketahui bahwa

pelanggan Indonesia pada umumnya adalah jenis pelanggan

emosi bukan pelanggan rasional, maka proses pembentukan


35/55

persepsi untuk menggerakkan emosi pelanggan itu yang

menjadi sasaran promosi.

2.10. Tahap Penjualan Penjualan (sales) adalah proses

transaksi terjadinya jual beli yaitu berpindahnya kepemilikanbarang dari penjual ke pembeli dan berpindahnya kepemilikan

uang dari pembeli ke penjual. Untuk produk yang bersifat

retail atau eceran maka bisa dilakukan dengan cara cash and

carry , namun untuk transaksi dengan jumlah yang besar dan

nilainya besar atau untukproduk yang berupa system yang

besar biasanya transaksi penjualan dilakukan dengan cara

kontrak penjualan , namun sebelum sampai pada tahap

kontrak penjualan , biasanya ada beberapa tahap yang dilalui,

misalnya : a) Tahap Pengikatan awal berupa Letter of Intent

(LoI) atau Memorandum Of Understanding ( MoU) , adalah

dokumen yang dibuat sebagai tanda berminatnya calon

pembeli untuk membeli produk kita. LoI dan MoU secara

hukum masih lemah karena memang isinya biasanya belum

ada komitmen pembelian atau pembayaran b) Pihak

marketing selanjutnya menindaklanjuti dengan mengirimkan

surat penawaran harga (SPH) ke calon pembeli , yang berisi

penawaran jumlah , harga , cara pembayaran , serta waktu

penyerahan. SPH biasanya berbatas waktu karena memang

biasanya terjadi fluktuasi harga bahan baku dan biaya biaya

lain, sehingga harga penawaranpun ikut terdampak berubah.c) Negosiasi adalah proses tawar menawar harga dan lainnya,

dan apabila terlah dicapai kesepakatan , biasanya dibuatkan

Berita Acara Negosiasi yang ditandatatangani kedua belah

www.drn.go.id Bunga Rampai Pemikiran Anggota Dewan


36/55

Riset Nasional 2014 35 pihak. d) Kontrak Penjualan adalah

dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang

berisi semua perihal perikatan

Documents

Jurnal Indonesia (IPTEK)