JURNAL ILMIAH

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERBARENGANTINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

(STUDI PUTUSAN NO;326/Pid.Sus/2016/PN.Mtr)

Oleh :

BAIQ JULI NIRTALINA

D1A013059

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2017

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERBARENGANTINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

(STUDI PUTUSAN NO;326/Pid.Sus/2016/PN.Mtr)

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

BAIQ JULI NIRTALINA

D1A013059

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Dr.H.Muhammad Natsir, SH., M.HumNIP. 19590126 198703 1 001

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERBARENGANTINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR

(STUDI PUTUSAN NO; 326/Pid.Sus/2016/PN.Mtr)BAIQ JULI NIRTALINA

D1A013059FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAMABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidanadan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidanaterhadap pelaku perbarengan tindak pidana pencabulan. Penelitian inimenggunakan jenis penelitian Normatif dengan judul Penerapan Sanksi PidanaTerhadap Pelaku Perbarengan Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur(Studi Putusan No; 326/Pid.Sus/2016/PN.Mtr), dari hasil penelitian dapatdiketahui bahwa dalam penerapan sanksi pidana sistem pemidanaan yangditerapkan adalah sistem Absorpsi yang dipertajam dan hakim telah benar dalammenjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku perbarengan tindak pidanapencabulan anak di bawah umur namun tidak memberikan pertimbangan yangmenyeluruh baik yuridis maupun sosiologisnya.

Kata kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Perbarengan Tindak Pidana, PertimbanganHakim.

APPLYING CRIMINAL SANCTION AGAINST SUSPECTED PERSON OFJOINTLY RAPE CRIME OF UNDERAGE CHILDREN

(STUDY CASE NO:326/PID.SUS/2016/N.Mtr)

ABSTRACT

This research has intent to find out how the punishment of law andalso to find out the judgment of judge about jointly rape crime. This research isapproaching to the normative research using “Applying Criminal SanctionAgainst Suspected Person Of Jointly Rape Crime Of Underage Children (StudyCase No:326/Pid.Sus/2016/PN.Mtr)”. according the result, known that theimplementation of law sanction has 4 (four) condemnation system that can beapplying by judge to the suspected person, and the judge has took a correctjudgment of the suspected person of rape crime against underage children. But thejudge did not give a through judgment between judicial or sociology.

Keyword: applying criminal sanction, jointly crime, judge consideration.

I. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sering terjadi dalam

kehidupan bermasyarakat. Kejahatan mempunyai hubungan yang erat dengan

manusia karena dimana ada manusia disitulah ada kejahatan, mengingat

kepentingan manusia sangat kompleks, sehingga seringkali menimbulkan

pertentangan antara manusia yang satu dengan yang lainnya dan cenderung

membuat mereka saling mementingkan kepentingan sendiri, dimana hal

tersebut dapat memicu terjadinya kejahatan, maka diperlukan suatu

norma atau aturan untuk mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat,

karena dimana ada masyarakat maka disitulah ada hukum. Tujuan dari norma

adalah untuk menertibkan sehingga perlu ditaati, dan untuk menaati norma

tersebut diperlukan suatu sanksi.

Penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam KUHP semestinya dapat

mencegah atau menekan tingkat kejahatan tersebut, namun sejauh ini kejahatan

tetap saja terjadi, disinilah aparat hukum selaku penegak keadilan memegang

peranan penting, mengingat pidana menempati posisi sentral di

dalam penyelenggaraan sistem hukum pidana, dimana setiap putusan dalam

pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas.

Ada berbagai macam tindak pidana yang sering terjadi, bahkan

pada tempat yang sama dan oleh pelaku yang sama seperti salah satu tindak

pidana yang sering menjadi sorotan publik yaitu tindak pidana pencabulan yang

umumnya terjadi pada anak di bawah umur. Pencabulan anak di bawah umur

merupakan tindak pidana biasa namun berdampak serius karena sangat

mempengaruhi masa depan dan mental anak selaku korban, ini perlu

ditanggulangi bersama, oleh masyarakat dan pemerintah. Mengingat bahwa anak

adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumberdaya manusia yang

merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki

peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan

perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangannya baik

fisik, mental, dan sosialnya

secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.1 Banyak sekali bentuk-bentuk kepe

ntingan anak yang harus dilindungi.

Kaitannya dengan tindak pidana pencabulan anak terdapat Putusan

Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, dalam perkara tersebut terjadi perbuatan

pencabulan yang dilakukan oleh Ram Jafar alias Muksin alias Tebok yang

membujuk korbannya yaitu beberapa anak perempuan bernama Adinda

Zahratussia, Nova Citra Istiani, dan Khalimatus Shalihah, dengan memberi dan

mengiming-imingi mereka uang dan telur lilit, oleh karenanya perbuatan

terdakwa terbukti memenuhi dakwaan Pasal 81 ayat (1), (3), dan Pasal 82 ayat

(1), (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

1.Indonesia,Undang-undang tentang Pengadilan Anak, Nomor 3 Tahun 1997 tentangPengadilan Anak

undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal tersebut

mendorong penyusun untuk meneliti Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2016/PN.Mtr

apakah sudah sesuai atau belum dalam skripsi yang berjudul “PENERAPAN

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERBARENGAN TINDAK

PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH

UMUR (Analisis Putusan Nomor 326/Pid.SUS/2016/PN.Mataram)

Adapun rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah

tentang bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku

perbarengan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perbarengan tindak

pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan hakim

NO.326/Pid.SUS/2016/PN.Mtr.

Tujuannya untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku

perbarengan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dan pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perbarengan

tindak pidana pencabulan anak dibawah umur tersebut dalam putusan

hakim NO.326/Pid.SUS/2016/PN.Mtr. Manfaatnya yaitu, bagi

akademis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu

(S1) Program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Bagi teoritis yaitu dapat memberi sumbangan atau kontribusi dalam

pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana, dan dari segi

praktisnya dapat memberi sumbangan pemikiran kepada aparat penegak

hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan

perbarengan tindak pidana.

Adapun metode penelitiannya yakni dengan menggunakan jenis

penelitian hukum normatif, teknik pendekatan perundang-undangan (ststue

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan

kasus (case approach), sumber dan jenis bahan hukum dengan mengggunakan

bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan bahan

studi dokumen kepustakaan (Library research). Kemudian diolah dan

dianalisis dengan analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perbarengan tindak pidana

pencabulan anak di bawah umur dalam putusan pidana

No.326/Pid.Sus/2016/PN.Mtr

1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Ram Jafar alias Muksin alias Tebok pada hari dan

bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Agustus 2015 atau

setidak-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2015 bertempat di rumah

orang tua terdakwa di dusun Cengol Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari

Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram,

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

persetubuhan dengannya, dan melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang terurai di atas berawal

ketika saksi Adinda Zahratussita sehabis sekolah diajak terdakwa untuk

bermain di rumah orang tua terdakwa dengan mengiming-imingi uang

sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah), setelah dikamar terdakwa menyuruh

Adinda Zahratussita dengan cara terdakwa menarik tangan saksi Adinda

Zahratussita dan disuruh tidur terlentang di atas kasur lalu terdakwa

memegang-megang Vagina saksi Adinda Zahratussita yang mana pada

saat itu saksi Adinda Zahratussita masih menggunakan celana dalam, tidak

lama kemudian terdakwa memeloroti celana dalam saksi, pada saat saksi

Adinda Zahratussita berteriak dan menangis terdakwa mencubit pipi

kanan dan mengancam agar diam dan tidak berteriak kemudian setelah

alat kelamin terdakwa menegang lalu terdakwa memasukkan alat kelamin

milik terdakwa ke Vagina saksi Adinda Zahratussita sebanyak kurang

lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma;

Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagai terurai di atas

terdakwa juga melakukan hal yang sama terhadap saksi korban Nova Citra

Istiani dengan mengiming-imingi uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu

rupiah), namun terdakwa tidak mengeluarkan sperma.

Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas pula

terdakwa melakukan hal yang serupa seperti dua saksi korban tersebut di

atas, tetapi untuk saksi korban atas nama Khalimatun Sholihah ini

terdakwa tidak sampai memasukkan alat kelaminnya, melainkan sebatas

memasukkan jari tengah kanannya kedadam vagina Khalimatun Shalihah

sebanyak 3 (tiga) kali.

Dakwaan Penuntut Umum

Dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan Pasal 81 ayat (1) dan

(2) No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI No.23

Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 64 KUHP dan Pasal 82

ayat (1) dan (2) No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang

RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang semua unsur dari

masing-masing Pasal telah terpenuhi. Sehingga Penuntut umum menuntut

terdakwa dengan menjatuhkan pidana terhadap Ram Jafar alias Muksin

alias Tebo dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan

kurungan.

Analisa Penyusun

Mengenai perbuatan terdakwa dalam perkara ini, seperti yang

telah terurai pada kasus posisi bahwa menurut penyusun benar terdakwa

telah melakukan perbuatan pencabulan, dan mengenai perbarengan tindak

pidananya penuntut umum sudah benar dengan menggunakan Pasal 64

sebagai perbuatan berlanjut dalam dakwaan kesatu, namun dalam

dakwaannya penuntut umum tidak menerangkan hubungan antara

perbuatan terdakwa dalam perkara sekarang dengan perbuatan terdakwa

dalam 2 (dua) perkara terdahulu, dimana antara perbuatan terdakwa dalam

perkara sekarang dengan perbuatan terdakwa dalam 2 (dua) perkara

terdahulu merupakan perbarengan tindak pidana yang berdiri sendiri

sehingga penuntut umum juga seharusnya menjongctokan Pasal 82 ayat

(1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam

dakwaan kedua itu dengan Pasal 65 KUHP sebagai perbarengan tindak

pidana atau Concursus Realis,dimana perkara sekarang dengan perkara

terdahulu merupakan perbuatan sejenis yang dilakukan oleh terdakwa

dalam waktu yang tidak jauh berbeda, yakni antara bulan April 2015

dengan bulan Agustus 2015. Dalam menggali atau menyelidiki perbuatan

terdakwa dalam perkara yang terdahulu dengan perbuatan terdakwa dalam

perkara yang sekarang penuntut umum tidak jeli sehingga penuntut umum

dalam perkara terdahulu hanya mengungkap perbuatan terdakwa dalam 2

(dua) perkara saja, tidak menemukan indikasi adanya hubungan antara

perbuatan terdakwa dalam 2 (dua) perkara terdahulu dengan perbuatan

terdakwa dalam perkara yang sekarang sehingga penuntut umum hanya

mendakwa terdakwa dengan 2 (dua) perkara yang penuntut umum

temukan waktu itu saja.

Selanjutnya mengenai pertanggung jawaban dan kesalahan

terdakwa, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara

ini bahwa terdakwa telah memenuhi unsur dari setiap orang dalam Pasal-

pasal yang dikenakan, dimana terdakwa adalah subjek hukum yang cakap

secara hukum dalam mengemban hak dan kewajiban, dan majelis hakim

juga tidak menemukan alasan pembenar dan atau pemaaf dalam fakta

yang terungkap di depan persidangan sehingga penyusun berpendapat

bahwa pertimbangan majelis hakim sudah tepat dalam hal ini dan

terdakwa telah terbukti memilki kesalahan yang terdakwa telah akui

sendiri dan tidak bisa dipungkiri karena semua bukti jelas telah mengarah

pada kesalahan terdakwa.

Kemudian mengenai hukuman yang dikenakan terdahap

terdakwa dalam putusan majelis hakim sebagaimana yang telah diatur dan

ditentukan dalam masing-masing Pasal yang dilanggar oleh terdakwa

yakni Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang No.35

Tahun 2014 yang mana Pasal 81 nya dijungctokan dengan Pasal 64 KUHP

dalam perkara ini juga sudah sesuai. Karena semua uraian dari perbuatan

yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan unsur-unsur dari masing-

masing Pasal tersebut.

Dimana hukuman yang harus dikenakan terhadap terdakwa

sesuai dengan perbuatannya dalam perkara ini adalah hukuman penjara

minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun penjara dan hukuman denda

maksimal Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) untuk ukuran hukuman

penjara dalam waktu tertentu ditambah dengan sepertiga sebagai

pemberatan dan kurungan pengganti denda selama-lamanya adalah 5

(lima) bulan kurungan dan 8 (delapan) bulan untuk kurungan pengganti

paling lama apabila perbuatanya termasuk dalam perbarengan,

pengulangan atau karena ditentukan lain dalam Pasal 52 KUHP.

Dalam tuntutan penuntut umum terdakwa telah dituntut dengan

hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dan subsidair selama 3

(tiga) bulan, maka menurut penyusun tuntutan penuntut umum tidak

sesuai dengan aturan Pasal yang telah dilanggar oleh terdakwa, dimana

seharusnya karena perbuatan terdakwa masuk dalam perbarengan tindak

pidana maka sesuai dengan aturan yang boleh dikenakan terhadap

terdakwa adalah dengan hukuman penjara maksimal 15 (lima belas) tahun

ditambah sepertiga menjadi 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar

Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditambah Rp.4.000.000.000 (empat

milyar rupiah) sehingga memenuhi denda maksimal dan subsidair 5 (lima)

bulan kurungan ditambah 3 (tiga) bulan sebagai pemberat menjadi 8

bulan, mengingat perbuatan terdakwa sudah meresahkan masyarakat,

merugikan orang lain, membuat masa depan anak menjadi suram dan

menimbulkan banyak korban, sehingga penyusun berpendapat seharusnya

demikian hukuman yang pantas dikenakan terhadap terdakwa dalam

tuntutan penuntut umum.

kembali mengigat pertimbangan dari majelis hakim dimana

dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa sebelum

diajukan ke persidangan dalam perkara ini ternyata telah juga diajukan ke

persidangan Pengadilan Negeri Mataram sebanyak dua kali karena tindak

pidana lain yang sama dengan tindak pidana yang didakwakan kepada

terdakwa dalam perkara ini dan telah dinyatakan terbukti bersalah masing-

masing dalam perkara pidana Nomor 551/Pid.Sus/2015/PN.Mtr dengan

hukuman penjara 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan

kurungan, dan perkara pidana Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN.Mtr dengan

hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar

Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan

kurungan. dimana dalam perkara terdahulu terdakwa telah dijatuhi

hukuman penjara maksimal ditambah sepertiga menjadi 20 (dua puluh)

tahun dan denda sebesar Rp.160.000.000.000.000 subsidair 5 (lima) bulan

kurungan, sehingga dalam perkara ini majelis hakim menerapkan

hukuman penjara nihil terdahap terdakwa, denda sebesar

Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan kurungan pengganti selama 3

(tiga) bulan, karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam

dua perkara terdahulu tersebut adalah tindak pidana yang sama dengan

tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam perkara ini yang

diancam dengan hukuman pokok yang sejenis dan dilakukan oleh

terdakwa berbarengan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada

terdakwa dalam perkara ini karena dilakukan dalam waktu yang hampir

bersamaan. Sehingga menurut penyusun hakim telah tepat menjatuhkan

hukuman dalam putusannya.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku

Perbarengan Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur Dalam

Putusan Pidana NO; 326/Pid.Sus/2016/PN.Mtr

1. Pertimbangan hakim dalam putusan No;326/Pid.Sus/2016/PN Mtr.

a. Pertimbangan Yuridis

Fakta-fakta yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam

perkara ini sebagaimana yang telah diajukan, diantaranya yakni barang

bukti berupa baju dan celana, keterangan saksi-saksi yang telah

disumpah menurut agama dan kepercayaanya masing-masing yang pada

pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa telah melakukan

persetubuhan dan pencabulan terhadap Adinda Zahratussita, Nova Citra

Istiani dan Khalimatusshalihah. Kemudian keterangan terdakwa yang

pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah keterangan yang

diberikan oleh para saksi, mengakui terus terang perbuatannya, dan

pernah melakukan perbuatan yang sama pada 2 (dua) orang anak

sebelumnya, dimana salah satunya merupakan anak kandung terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh penuntut umum

dengan surat dakwaan komulatif, Pasal 76 D jo Pasal 81 Undang-

undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64

ayat (1) KUHP dan Pasal 76 E Jo Pasal 81 Undang-undang nomor 35

tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang semua unsur-unsurnya

telah terbukti.

Selanjutnya, selain membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan

penuntut umun majelis hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal

sebagaimana yang telah dinyatakan terdakwa bahwa sebelumnya ia juga

pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap dua orang korban

sebagai alasan pemberat, dimana masing-masing dalam perkara pidana

Nomor 551/Pid.Sus/2015/PN.Mtr dan Nomor 223/Pid.Sus/2016/PN.Mtr.

Selanjutnya untuk dua perkara tersebut terdakwa oleh majelis hakim

telah dijatuhi pidana penjara masing-masing dalam perkara Nomor

551/Pid.Sus/2015/PN.Mtr dengan pidana penjara selama 9 (sembilan)

tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan

pidana kurungan selama 3 tiga bulan, dan dalam perkara Nomor

223/Pid.Sus/2016/PN.Mtr dengan pidana penjara selama 11 (sebelas)

tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti

dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menimbang bahwa oleh karena ternyata baik dua perkara

terdahulu maupun dalam perkara ini perbuatan terdakwa diancam

dengan hukum pokok yang sama yakni pidana penjara minimal 5 (lima)

tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal

Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan perbuatan-perbuatan

tersebut dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan

Menimbang bahwa oleh karena perkara-perkara terdahulu

terdakwa telah dijatuhi pidana kurungan pengganti denda selama 5

(lima) bulan, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (5) dan ayat (6),

lamanya pidana kurungan pengganti denda maksimal yang dapat

dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini adalah delapan bulan

dikurangi lima bulan menjadi tiga bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena kepada terdakwa telah dijatuhi

pidana maksimum ditambah sepertiga sebagai alasan pemberat, dan

dalam perkara ini tidak dapat dijatuhi pidana penjara lagi, maka majelis

hakim merasa tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan yang

memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa.

4. Analisa Penyusun

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus

mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa.

Hakim harus benar-benar mempertimbangkan dari segi yuridis dan non

yuridis atau sosialnya. Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti

bersalah atau tidak dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus

berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi;2

‘’Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorangkecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah iamemperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadidan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya’’

Sebagaimana yang telah dibahas dalam pembahasan, bahwa

pertimbangan yuridis seorang hakim harus berdasarkan pada fakta-fakta

2.Indonesia Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 183 LNNo.76 Tahun 1981

yang terungkap dalam persidangan, antaranya melalui bukti-bukti yang

diajukan di persidangan, keterangan-keterangan saksi, pengakuan

terdakwa, dakwaan penuntut umum dan Pasal-pasal dalam peraturan

hukum pidana yang bersangkutan dengan perkara yang diajukan.

Alat Bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat

(1) KUHAP terdiri dari;3

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai

bahan pertimbangan bagi Hakim, yakni keterangan saksi, keterangan ahli,

dan keterangan terdakwa. Selain itu juga dihubungkan dengan barang

bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing

alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang

menjadi dasar bagi Hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan

ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penyusun menganggap bahwa

keseluruhan alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan

saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian

satu sama lain. Sehingga semua dakwaan dari penuntut umum telah

3 . Indonesia Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

terbukti, kesesuaian antara barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli,

keterangan terdakwa dengan dakwaan penuntut umum membuktikan

bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dihadapan

persidangan.

Selanjutnya mengenai pertimbangan sosiologis atau non yuridis

hakim tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Sebagaimana hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang

dibenarkan oleh undang-undang bagi hakim dalam menjatuhkan putusan

antaranya :

Hal-hal yang memberatkan dalam perkara ini;

a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

b. Perbuatan terdakwa telah membuat masa depan anak selaku generasi

penerus bangsa menjadi suram;

c. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan banyak korban;

d. Terdakwa sudah pernah di hukum;

Hal-hal yang meringankan;

a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

b. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Mengenai pertimbangan sosiologis atau non yuridis dalam perkara

ini hakim tidak terlalu begitu memperhatikannya, seperti keadaan

terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini, bagaimana

pandangan masyarakat terhadap perbuatan terdakwa, bagaimana sosial

budaya yang ada di lingkungan terdakwa, dan sebagainya.

Sebagaimana putusan dalam perkara ini mengenai hal-hal yang

memberatkan mejelis hakim hanya menggunakan pertimbangan bahwa

terdakwa sudah pernah dihukum, mengingat bahwa terdakwa sudah

dijatuhi hukuman terberat ditambah sepertiga sehingga alasan-alasan

pemberat lainnya tidak diperhatikan, padahal perbuatan terdakwa telah

meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain, membuat masa depan

anak selaku generasi penerus bangsa menjadi suram, dan perbuatan

terdakwa telah mengakibatkan banyak korban.

Selanjutnya pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang

meringankan hukuman bagi terdakwa, dalam peraktek apabila ditemukan

hal-hal yang meringankan bagi terdakwa maka biasanya majelis hakim

tidak akan memutus pidana maksimal terhadap terdakwa. Hal tersebut

dapat dibenarkan karena hakim memiliki kekuasaan yang absolut dalam

memutus suatu perkara. Namun dalam perkara ini hakim tidak

menggunakan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa karena

dirasa tidak perlu, mengingat terdakwa sudah dijatuhi hukuman terberat

ditambah sepertiga pada perkara terdahulu. Menurut penyusun seharusnya

hakim harus tetap mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan

bagi terdakwa, sebagai bentuk sikap adil seorang hakim dalam

memperhatikan kepentingan terdakwa, karena sesalah-salahnya seseorang,

ia tetap memiliki hak untuk mendapatkan rasa keadilan dan perlindungan.

Kemudian penjatuhan hukuman dalam putusan hakim pada

perkara ini menurut penyusun hakim menggunakan tujuan pemidanaan

yakni untuk memberikan balasan terhadap kesalahan terdakwa, bukanlah

sebagai salah satu alat untuk memperbaiki diri terdakwa. Putusan hakim

hanya mengacu pada teori pemidanaan absolut, tidak mengacu

berdasarkan pada teori pemidanaan relatif yang melihat bahwa

pemidanaan bukanlah sebagai alat untuk membalas perbuatan terdakwa

melainkan untuk memperbaiki diri terdakwa agar tidak melakukan tindak

pidana lagi, maka untuk itu hakim tidak melihat alasan-alasan yang

meringankan hukuman bagi terdakwa.

Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan majelis hakim

dalam menjatuhkan hukuman pada perkara ini, penyusun berpendapat

bahwa majelis hakim telah menggunakan dan menerapkan Pasal yang

berkenaan dengan perkara ini dengan tepat. Namun mengenai

pertimbangan-pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan,

meringankan dan pertimbangan sosiologisnya majelis hakim tidak

menggunakan pertimbangan secara menyeluruh dari segala sisi agar

pertimbangan hakim benar-benar memiliki dasar yang kuat, dapat

dipegang dan dirasa adil bagi terdakwa, majelis hakim terlalu

menyepelekan pertimbangan-pertimbangan lainnya dengan lebih berfokus

pada hal-hal yang memberatkan kemudian perpendapat bahwa alasan-

alasan pemberat itu dengan sendirinya telah menggugurkan alasan-alasan

yang meringankan bagi terdakwa, sehingga majelis hakim terkesan seperti

tidak memperhatikan rasa keadilan bagi terdakwa namun lebih berfokus

pada rasa keadilan bagi para korban, sehingga sebagai seorang hakim

dalam persidangan ini majelis hakim seerti hanya berfungsi sebagai hakim

untuk para korban, bukan berfungsi sebagai hakim yang bertugas

memberikan keadilan untuk kedua belah pihak, baik korban maupun

terdakwa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perbarengan tindak pidana

pencabulan anak di bawah umur dalam perkara pidana

no;326/Pid.Sus/2016/PN.Mtr sudah tepat, dengan menerapkan

hukuman penjara nihil terhadap terdakwa, karena terdakwa sudah

dijatuhi pidana penjara maksimal dengan ditambah sepertiga dalam

perkara terdahulu. Namun dalam dakwaannya, Jaksa atau Penuntut

umum keliru menerapkan Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai tindakan

berlanjut, dimana tindakan terdakwa tersebut tidak masuk dalam

tindak pidana berlanjut, melainkan merupakan tindak pidana yang

berdiri sendiri atau Concursus Realis, sehingga Penuntut Umum

seharusnya menggunakan Pasal 65 KUHP dalam dakwaannya.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan

No: 326/Pid.Sus/2016/PN.Mtr kurang tepat, karena dalam

menjatuhkan putusan, hakim tidak memberikan pertimbangan yang

bersifat menyeluruh, baik dari segi sosiologis maupun pertimbangan-

pertimbangan lain yang dapat menjadi alasan pemberat maupun

meringankan bagi terdakwa. Sedangkan mengenai penjatuhan

hukuman hakim sudah menjatuhkan putusan yang tepat terhadap

terdakwa dengan turut menghitung dan mempertimbangkan perbuatan

terdakwa dalam perkara No.551/Pid.Sus/2015/PN.Mtr dan perkara No

223/Pid.Sus/2016/ PN.Mtr.

B. Saran

1. Penuntut umum diharapkan agar lebih teliti, jeli dan cermat dalam

menyusun surat dakwaan yang menjadi dasar pertimbangan hakim

dalam sidang pengadilan. Salah satu hal yang harus diperhatilan oleh

penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan adalah

penggolongan tindak pidana yang ditangani dengan menelaah segala

hal yang berhubungan dengan kasus, sehingga perkara-perkara yang

dimuatkan dalam dakwaannya tidak rancu agar jelas peradilannya.

2. Hakim dalam pertimbangannya diharapkan agar lebih bijaksana

menggunakan kompetensi dan kapasitasnya memberikan

pertimbangan-pertimbangan sehingga tercapainya rasa keadilan bagi

para pihak, baik bagi korban maupun bagi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

.M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP,Jakarta,Sinar Grafika.

Santoso Topo, dan Zulfa Eva Achjani,2001,Kriminologi,PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Indonesia, Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara PidanaPasal 183 LN No.76 Tahun 1981

.Indonesia,Undang-undang tentang Pengadilan Anak, Nomor 3 Tahun 1997tentang Pengadilan Anak