JURNAL ILMIAH

KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG (TPPU) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SEBAGAI TINDAK PIDANA ASALNYA

Program StudiIlmuHukum

Oleh:

ANGGA APRILLUAN R

D1A 212 043

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2017

2

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG (TPPU) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SEBAGAI TINDAK PIDANA ASALNYA

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

ANGGA APRILLUAN R

D1A 212 043

Menyetujui,

3

KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK TINDAK PIDANA PENCUCIAN

UANG (TPPU) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI TINDAK

PIDANA ASALNYA

Angga Aprilluan R

D1A 212 043

ABSTRAK

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai kewenangan jaksa sebagi

penyidik dalam Tindak pidana Pencucian Uang (TTPU), dan mengenai penyidikan

tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh kejaksaan. Tujuan dari penelitian

ini yaitu Untuk mengetahui kewenangan kejaksaan dalam tindak pidana pencucian

uanag (TTPU), dan untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif. Bahwa

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga Negara yang memiliki wewenang

melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana

Asalnya yaitu Tindak Pidana korupsi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang. Dan Proses penyidikannya adalah : Memperoleh sumber

tindakan penyidikan, Penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan , Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka ,Pemeriksaan

Saksi, Ahli atau Tersangka, TindakanPenggeledahan dan/atauPenyitaan, Tindakan

Penahanan Tersangka , Pelimpahan Berkas Perkara Hasil Penyidikan.

Kata Kunci : Kewenangan Jaksa, Proses Penyidikan oleh Kejaksaan

The authority of the prosecutor as Money laundering investigator In a criminal act of

corruption as a criminal offense origin ABSTRACT

Problems in this research that is Regarding the authority of the prosecutor As

a Money Laundering Criminal Investigator and About the investigation of money

laundering crime Conducted by the prosecutor's office. The purpose of this research

is To find out the authority of the prosecutor in the crime of money laundering, and

To know the investigation of money laundering crime. The method used in this

research is Normative research methods. That the AGO is one of the State institutions

Which has the authority to conduct a Money Laundering Criminal Investigation with

The Crime of Origin is the Crime of corruption, As provided in the Act number 8

year 2010 about Prevention and Eradication of Money Laundering Crime. The

process of investigation is Obtained source of investigative action, Issuance of

Investigation Order and Notice of Commencement of Investigation, Calling

witnesses, Expert and Suspect, Examination of witnesses,Expert or suspect, Search

and seizure, Suspect Detention Measures, Submission of investigation file.

Keywords: Authority of Attorney, Process of Inquiry by Public Prosecutor

i

I. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu tindak pidana yang sering

terjadi di Indonesia dan juga yang sering ditangani oleh lembaga-lembaga penegak

hukum di Indonesia, dimana tindak pidana pencucian uang ini biasanya berasal dari

tindak pidana korupsi atau pun tindak pidana lainnya. Namun di Indonesia tindak

pidana pencucian uang ini lebih banyak berasal dari tindak pidana korupsi, hal ini

terjadi untuk menutupi kejahatan korupsi yang telah dilakukan oleh orang-orang yang

telah melakukan kejahatan korupsi tersebut. Tindak pidana korupsi telah

menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan

Negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa.Kejaksaan sebagai salah

satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan

peraturan hukum tertinggi, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi

manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.Kejaksaan Republik

Indonesia (Kejaksaan) merupakanbagian dari Sistem Peradilan Pidana atau Criminal

Justice System di Indonesia.Peranan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangat

sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang

harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah

seorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan

dan tuntutan yang dibuat.Dalam Undang-undang Kejaksaan, Kejaksaan Republik

Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka,

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2

ii

ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004). Selain berwenang pada tahap

peuntutan kejaksaan juga berwenang pada tahap penyidikin hanya saja, kewenangan

ini hanya untuk tindak pidana tertuntu saja, hal tersebut diatur dalam penjelasan

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkandariuraianlatarbelakangtersebutdapatdapatdiangkatrumusanmasalah

sebagai berikut :1. Bagaimana kewenangan jaksa sebagi penyidik dalam Tindak

pidana Pencucian Uang (TTPU)? 2. Bagaimana penyidikan tindak pidana pencucian

uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal yang dilakukan oleh

kejaksaan?

Tujuan yang hendakdicapaidalampenelitianini adalah untuk mengetahui

kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang (TTPU), serta

untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana

korupsi sebagai tindak pidana asal yang dilakukan oleh kejaksaan.Adapunmanfaat

yang hendakdicapai dalam penelitian ini adalah secara akademisi untuk memenuhi

persyaratan menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas

Mataram, secara teoritis dapat bermanfaat bagi Peneliti dan bagi peneliti lainnya yang

mengkaji tentang kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang

dalam tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asalnya, secara praktis informasi

yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan

informasi tambahan bagi lembaga yang berwenang dalam rangka sosialisasi

kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang.

iii

Jenispenelitiandalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum

Normatif.Metode pendekatan yang digunakanadalahpendekatan perundang-undangan

(statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). JenisBahanhukum

yang digunakanadalahbahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tersier.Teknikpengumpulanbahan hukum dalampenelitianiniadalah, dengan

“Study Document” dengan mengadakan penelaahan kepustakaan (library

research).Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan penafsiran-penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal, Penafsiran

sistematis, dan penafsiran autentik. Dengan menggunakan berbagai penafsiran di atas,

kemudian menghubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah,

dan akhirnya menarik suatu kesimpulan yang disusun secara deduktif yaitu

menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus,

untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

iv

II. PEMBAHASAN

Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik dalam Tindak pidana Pencucian Uang

(TTPU)

Dibidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-

undang. Kewenangan dalam ketentuan tersebut sebagaimana diatur misalnya

dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20

Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Pada waktu HIR masih berlaku sebagai

hukum acara pidana di Indonesia, penyidikan dianggap bagian dari penuntutan.

Kewenangan yang demikian menjadikan Penuntut Umum (Jaksa) sebagai

koordinator penyidikan, bahkan Jaksa dapat melakukan sendiri

penyidikan.Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kejaksaan menjadi salah satu

lembaga penegak hukum yang diberikan kewenagan untuk melakukan penyidikan

tindak pidana pencucian uang. Namun demikian kewenagan jaksa untuk melakukan

penyidikan tindak pidana pencucin uang ini memiliki batasan berupa tindak pidana

pencucian uang yang tindak pidana asalnya berupa tindak pidana korupsi. Pengaturan

v

tentang hal ini merunjuk padaketentuan Pasal 74 yang formulasinya adalah sebagai

berikut :1

“ Penyidik Tindak Pidana pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak

pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan

perundang-udangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”

Pemaknaan bahwa penyidik kejaksaan berwenang melakukan penyidikan

terhadap tindak pidana pencucian uang mendasarkan pada formulasi Pasal 74 yang

menyebutkan bahwa “penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum

acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan formulasi ini dapat

dimaknai bahwa mengingat penyidik kejaksaan mempunyai kewenagan untuk

melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang No.31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001 demikian juga sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pemaknaan bahwa

penyidik berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan

tindak pidana asal berupa korupsi ini semakin diperkuat dengan penjelasan Pasal 74

yang secara tegas menyebutkan kejaksaan yang formulasi lengkapnya adalah sebagai

berikut:2

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari

instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan melakukan penyidikan

yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, KPK, BNN, serta

Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian

Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan

penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemkan bukti permulaan

1Indonesia, Undang-Undang Nomor8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian

UangPasal 74 2Indonesia, Pejelasan atas Undang-Undang Nomor8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana

Pencucian UangPasal74

vi

yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan

penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa dalam penjelasan Pasal 74 menyebutkan

tentang kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenagan untuk melakukan

penyidikan tindak pidana pencucian uang .Didalam memperjelas mengenai

kewenangan Jaksa dalam penanganan tindak pidana pencucian uang maupun

tindak pidanakorupsi dan yang mendasari kewenangannya tersebut, maka akan

dijelaskan berdasarkan fungsi dan kewenangannya tersebut secara terpisah.Dalam

kaitannya dengan penyidikan tindak pidana korupsi, selain sebagai lembaga

penuntut umum, kejaksaan bertindak sebagai lembaga penyidik.Ketentuan yang

mendasari hal tersebut adalah Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: 3

”Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan,

maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang

ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus

acara pidana sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang tertentu, sampai

ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 tahun 2004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta penjelasannya, dan Pasal 17 Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP beserta

penjelasannya, kejaksaan berwenang untuk menyidik tindak pidana korupsi.Di

satu sisi, KUHAP memisahkan fungsi penyidikan dan penuntutan, kecuali terhadap

tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi),

3Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Pasal 284 ayat (2)

vii

namun di sisi lain, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kejaksaan

juga diberikan kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang

(sebagaimana diatur dalam Pasal 74), hal tersebut menunjukkan eksistensi

kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh

Undang-undang.

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi

Sebagai Tindak Pidana Asal yang dilakukan oleh Kejaksaan

Target sebuah penyidikan dalam suatu tindak pidana adalah penemuan bukti

dan dari bukti yang diketemukan diharapkan dapat diketemukan adanya tindak pidana

sekaligus tersangkanya. Dalam penyidikan yang berkait dengan TPPU pada

umumnya dan TPPU korupsi pada khususnya, maka penyidik dapat memperoleh

sumber tindakan dari 3 jalur :4 1. Apabila PPATK menemukan indicatoradanya

transaksi mencurigakan maka lembaga ini akan memberikan laporan kepada

penyidik; 2. Penyidik memperoleh laporan dari masyarakat adanya dugaan TPPU; 3.

Dari hasil pengembangan penyidikan pada tindak pidana asal yaitu tidak pidana

korupsi yang perkaranya tengah disidik dan atau telah selesai disidik oleh penyidik

tindak pidana asal.

4Jurnal Penelitian Hukum De Jure,Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam

UpayaPenarikan Asset (Criminal Act of Money Laundering in order to Withdraw Asset), edisi Maret

2016, diakses 1 Mei 2017

viii

Dari sumber tindakan tersebut maka penyidik akanmemulai langkah penyidikan

terhadap TPPU korupsi. Mengenai langakah penyidikan terhadap TPPU dengan

Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal yang dilakukan oleh Kejaksaan

dapat dilihat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:PERJA-39

/A/JA/10/2010Tentang Tata Kelola Administrasidan Teknis Penanganan Perkara

Tindak Pidana Khusus, yaitu sebagai berikut :

Penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan

Dalam hal penerbitan surat perintah penyidikan dan Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan ini kepala sub tindak pidana dan datun paling lama 1 (satu)

hari sejak serah terima berkas hasil penyelidikan, membuat laporan terjadinya tindak

pidana (P-7) dan mengusulkan nama-nama Tim Penyidik dalam konsep surat perintah

penyidikan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Cabang

Kejaksaan Negeri. Setelah menerima konsep surat perintah penyidikan kepala cabang

kejaksaan negeri menandatangani kosep surat tersebut (P-8).

Pemanggilan saksi, ahli dan tersangka

Anggota tim penyidik atas perintah koordinator tim membuat konsep nota dinas

usulan pemanggilan saksi, ahli dan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan dan dalam

konsep nota dinas pemanggilan tersebut harus memuat alasan singkat pemanggilan

dan kesaksiaan/data/keahliaan yang akan diperoleh, kepada kepala sub tindak pidana

ix

dan datun. Kepala sub tindak pidana dan datun pada hari diterimanya konsep nota

dinas pemanggilan saksi,ahli atau tersangka meneruskan kepada kepala cabang

kejaksaan negeri disertai konsep surat pemanggilan saksi atau tersangka (P-9), surat

bantuan keterangan ahli (P-10) atau konsep surat bantuan panggilan saksi atau ahli

(P-11). Dalam hal kepala cabang kejaksaan negeri telah menandatangani surat

tersebut maka selanjutnya kepala sub seksi tindak pidana dan datun mengkoordinasi

staf untuk mendistribusikan kepada kurir untuk di antar kepada yang bersangkutan.

Pemeriksaan saksi,ahli dan tersangka

Tim penyidkan melakukan pemeriksaan secara profesional dan proporsional.

Pemeriksaan tersangka dilakukan oleh penyidik dengan didampingi penasehat hukum

dan penyidik wajib menanyakan apakah tersangka meminta untuk diperiksa saksi

yang menguntungkan dirinya.Dalam hal pemeriksaaan ahli yang dihadirkan oleh

tersangka dilakukan oleh penyidik dengan pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh

tersangka, dan dalam hal pemeriksaan saksi dapat di dampinggi oleh penasehat

hukum atau seijin tim penyidikan

Tindakan penggeledahan dan/atau penyitaan

Anggota tim penyidik atas perintah koordinator tim membuat konsep nota dinas

usulan tindak penggeledahan/penyitaan, kepada kepala sub tindak pidana dan datun,

usulan tersebut harus memuat alasan yuridis tindakan itu dilakukan, dan untuk

keamana maka penyidik dapat meminta pengamanan oleh pihak kejaksaan dan/atau

kepolisian. Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun meneruskan usulan tindakan

x

penggeledahan/penyitaan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, pada hari

diterimanya usulan disertai konsep Surat Perintah Penggeledahan/Penyitaan (B-4)

dan konsep Surat Permohonan Persetujuan/Ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri (B-

1) serta konsep surat permohonan pengamanan tindakan penggeledahan/penyitaan

(Pidsus-20C).

Tindakan Penahanan Tersangka

Anggota tim penyidik atas perintah koordinator tim membuat konsep nota dinas

usulan tindakan penahanan tersangka/para tersangka, kepada Kepala Sub Tindak

Pidana dan Datun. Usulan tersebut harus memuat alasan yuridis tindakan itu

dilakukan, dapat diusulkan pula permintaan pengamanan tahanan dari pihak

keamanan dalam Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau dari Kepolisian Republik

Indonesia.Kepala Sub Seksi Tindak Pidana dan Datun, dalam waktu paling lama 1

(satu) hari meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri disertai

konsep surat perintah penahanan dan surat permohonan pengawalan tahanan.

Kemudian Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada hari diterima usulan tersebut

menandatangani surat perintah penahanan.Penahanan ditingkat penyidikan hanya

berlaku paling lama 20 hari, apabila dalam waktu 20 hari penyidik belum juga

menyelesaikan proses penyidikan maka penyidik dapat meminta perpanjangan waktu

penahanan, Perpanjangan penahanan tersangka pada tahap penyidikan dapat

xi

dilakukan oleh:5 a. Penuntut Umum dengan menerbitkan surat perpanjangan

penahanan atas permintaan penyidik; b. Ketua Pengadilan Negeri dengan

menerbitkan penetapan Perpanjangan Penahanan atas dasar permintaan penyidik dan

laporan hasil pemerikasaan tingkat penyidikan

Pelimpahan Berkas Perkara Hasil Penyidikan

Tim Penyidikan membuat nota dinas pengiriman berkas perkarakepada Tim

Penuntutan ditembuskan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dan Kepala Sub

Seksi Tindak Pidana dan Datun. Setelah nota dinas pengiriman berkas perkara

ditandatangani, Tim Penyidikan menyerahkan berkas perkara kepada Tim

Penuntutan.

5Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-39/A/JA/10/2010 Tentang Tata

Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, Pasal 721 ayat 1

xii

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun maka dapat

disimpulkan: 1. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga Negara yang memiliki

wewenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak

Pidana Asalnya yaitu Tindak Pidana korupsi, sebagaimana ditentukan dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang dalam Pasal 74,Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 huruf d . 2. Proses penyidikan

Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak

Pidana Asal yang dilakukan oleh Kejaksaan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung

Nomor PER- 039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis

Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus,sebagai berikut :a. Memperoleh sumber

tindakan penyidikan, dari : 1) Apabila PPATK menemukan indikator adanya

transaksi mencurigakan maka lembaga ini akan memberikan laporan kepada

penyidik. 2) Penyidik memperoleh laporan dari masyarakat adanya dugaan TPPU. 3)

Dari hasil pengembangan penyidikan pada tindak pidana asal yaitu tidak pidana

korupsi yang perkaranya tengah disidik dan atau telah selesai disidik oleh penyidik

tindak pidana asal. b. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan. c. Pemanggilan Saksi, Ahli dan Tersangka. d. Pemeriksaan

xiii

Saksi, Ahli atau Tersangka. e. TindakanPenggeledahan dan/atauPenyitaan. f.

Tindakan Penahanan Tersangka. g. Pelimpahan Berkas Perkara Hasil Penyidikan.

Saran

Perlu ditingkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar tidak ada

tumpang tindih terhadap penyelidikanmaupunpenyidikan tindak pidana pencucian

uangatas pidana asalnya, sehingga upaya pemberantasan tindak pidana pencucian

uang ataupun korupsi dapat berjalan dengan cepat dan terarah sesuai dengan yang

dicita-citakan.Perlu adanya penambahan jumlah anggota Jaksa di setiap daerah

sehingga tidak ada lagi hambatan penyelesaian tindak pidana pencucian uang ataupun

korupsi karena terbentur jaksa yang tidak mencukupi untuk melakukan penyelidikan

maupun penyidikan tindak pidana pencucian uang dan korupsi

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Jurnal Penelitian HukumDe Jure,Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Upaya Penarikan Asset (Criminal Act of Money Laundering in

order to Withdraw Asset), edisi Maret 2016

Peraturan –peraturan :

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 039/A/JA/10/2010

Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara

Tindak Pidana Khusus

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)