Skripsirepository.uinjambi.ac.id/1963/1/SKRIPSI JUNAIDI...i IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan

i

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG

KESELAMATAN KERJA

(Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Tugas

di Kabupaten Muaro Jambi)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Hukum Tata Negara

Pada Fakultas Syariah

Oleh:

JUNAIDI

SPI. 152214

Dosen Pembimbing

1. Dr. Bahrul Ulum, S. Ag., MA

2. Ulya Fauhaidah, S. Hum., M. SI

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

2019

ii

iii

iv

v

MOTTO

Artinya:.Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang

memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan

kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang,

menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah

(QS. Al-Anbiyaa’: 21 ayat 73)

vi

ABSTRAK

Nama: JUNAIDI, NIM: SPI. 152214, sekripsi ini berujul Implementasi Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Studi pada Satuan

Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Tugas di Kabupaten Muaro Jambi).

Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan

data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1) Implementasi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Satpol PP

dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Muaro Jambi, dilakuakn dengan

memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau

ahli keselamatan kerja; memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan dan

memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan; (2) Faktor Penghambat

dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang

Keselamatan Kerja Satpol PP dalam melaksanakan tugas diantarnaya Kekurangan

Personil, di mana disaat adanya kegiatan yang bersamaan menyebabkan petugas

satpol pp harus terpisah dan menjadi berkurang anggota dalam melakuakn

penertiban dan Kekurangan Armada, di mana armada yang terbaras menjadi

kendala satpol pp; (3) Upaya Satpol PP Muaro Jambi dalam mengimplementasikan


dalam melaksanakan Penambahan Personil dan Armada, di mana dengan

mengajukan ke bupati agar mendapat penambahan personil dan armada, selain itu

pula dengan mengatur jadwal agar tidak terjadi terbenturnya acara pengamanan

dan Melaksanakan Patroli Rutin, di mana diperuntukkan untuk pemberi

pemahaman dan peringatan kepada PKL yang melanggar.

Kata Kunci: Implementasi, Keselamatan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

vii

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang…

“dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang

berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.” Qs. Yusuf : 87

“dan Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan

kesanggupannya.” Qs. Al-Baqarah : 286

Yang Utama Dari Segalanya…

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT.

Taburan cinta dan kasih sayang Mu telah memberikan ku kekuatan

Membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkan dengan cinta

Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, Akhirnya tugas akhir ini dapat

terselesaikan. Tak lupa sholowat dan salam kita ucapkan kepada Rasulullah

Muhammad SAW.

Ayahanda M. Zen (alm) dan Ibunda Hairani…

Tampak garis kelopak mata yang dah mulai bekerut

Tersadar bahwa dia selalu memperhatikan ku dari kecil hinga kini

Tampak rambutnya yang hitam dah mulai memutih

Dan aku sadar dia selalu memikirkan keadaan ku lagi waktu aku kecil hinga kini

Istriku Nurhasanah, penyemangatku

Istriku Siti Fatimah dan Anakku Asila Al-Amin, Azkayra Al-Amin nahkoda

terhebat yang telah membawaku mengarumi dunia dengan ketangkasan dan

keberaniannya

viii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang

telah melimpahkan karunia, taufiq dan hidayah-Nya. Semoga shalawat serta salam

selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja

dalam Pelaksanaan Tugas di Kabupaten Muaro Jambi)”.

Meskipun skripsi ini penulis susun dengan segenap kemampuan yang ada,

namun penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti.

Dan berkat adanya bantuan dari para pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang

diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan

baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih

kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali

kepada yang Terhormat:

1. Bapak Dr. Hadri Hasan, MA, selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi

2. Bapak Dr. A.A. Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Hermanto Harun, Lc, M.HI., Ph.D, selaku Wakil Dekan Bidang

Akademik dan selaku Pembimbing I skripsi.

ix

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................. i

LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................ iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN .......................................................... iv

MOTTO ...................................................................................................... v

ABSTRAK .................................................................................................. vi

PERSEMBAHAN ...................................................................................... vii

KATA PENGANTAR ............................................................................... viii

DAFTAR ISI .............................................................................................. xi

DAFTAR SINGKATAN ........................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ...................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................... 5

C. Batasan Masalah .................................................................. 5

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ......................................... 6

E. Kerangka Teori .................................................................... 7

F. Tinjauan Pustaka ................................................................. 16

BAB II METODE PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Penelitan .............................................. 18

B. Pendekatan Penelitian ......................................................... 18

C. Jenis dan Sumber Data ........................................................ 19

D. Unit Analisis ........................................................................ 20

E. Instrumen Pengumpulan Data ............................................. 23

F. Teknik Analisis Data ........................................................... 22

G. Sistematika Penulisan .......................................................... 23

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi ........................ 28

B. Visi dan Misi Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi .............. 30

C. Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi ..... 31

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970

Tentang Keselamatan Kerja Satpol PP dalam

melaksanakan tugas di Kabupaten Muaro Jambi ................ 57

B. Faktor Penghambat dalam Mengimplementasikan Undang

-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan

Kerja Satpol PP dalam melaksanakan tugas......................... 62

C. Upaya Satpol PP Muaro Jambi dalam mengimplementasikan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan

Kerja Satpol PP dalam melaksanakan tugas........................ 66

xi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan………………………………………….……... 70

B. Saran-Saran..............…...……………………............……... 71

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………..

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

xii

DAFTAR SINGKATAN

ASN : Aparatur Sipil Negara

KKN : Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

PNS : Pegawai Negeri Sipil

STS : Sulthan Thaha Saifuddin

SWT : Subhanahu Wata’ala

SAW : Shallallahu Alaihi Wasalla

TUN : Tata Usaha Negara

UIN : Universitas Islam Negeri

UU : Undang-Undang

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan

harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (law enforcer).

Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu pemerintah

daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah. Sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah salah satu jenis

perundang-undangan.1 Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Peraturan

Daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Peraturan

Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

Pasal 3 dan 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP pula menegaskan

tugas Satpol PP menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.2

Dari hasil observasi awal penulis menemukan bahwa demi ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP Muaro Jambi diharapkan tidak

menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan setiap penertiban,

melainkan mengedepankan pendekatan persuasif. Satpol PP di Kabupaten

Muaro Jambi dalam melakukan pekerjaannya turun patroli hanya bermodalkan

peluit dan buku saku pedoman operasional Satpol PP Muaro Jambi yang selalu

1Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 8. 2Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi

Pamong Praja, Presiden Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 44.

1

2

ada di tas pinggang mereka. Undang-Undanng Nomor 1 Tahun 1970 Tentang

Keselamatan Kerja telah memberi petunjuk dalam menjaga keselamatan kerja

dengan menyesuaikan dan menyempurnakan penngamanan pada pekerjanya

yang berbahaya. Karena keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk

mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat

mengakibatkan kecelakaan di mana ketika Satpol PP menertibkan PKL maka

harus memperhatikan kondisi dan lingkungan tempat penertiban, agar tidak

terjadi keruntuhan, tertimpa dan juga tergelincir dikarenakan lokasi PKL yang

tidak selalunya baik. Selain itu pula, seringkali PKL yang menjual minuman

keras dan tempat hiburang malam melakukan perlawanan, namun dengan cara

yang berdasarkan Satuan Operasional Prosedur (SOP) maka Satpol PP tetap

menjalankan pekerjaannya.3 Ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Bapak

Umar selaku Kasi Trantip Satpol PP di Kabupaten Muaro Jambi bahwa:

“Kami diberi instruksi oleh Bupati untuk bertindak dengan cara yang

baik, sopan santun, rapi, tetapi tegas, tidak boleh arogan, dan bukan

zamannya lagi kita arogan, karena semuanya harus sesuai Peraturan yang

telah diberikan kepada kami dan itu kami gunakan sebagai acuan dalam

melakukan kegiatan pengawasan atau penindakan”.4

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sifat humanislah yang

harus diutamakan karena PKL dan tempat hiburan malam juga memiliki potensi

untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja

yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di

sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Meskipun hadirnya Satpol PP di Kabupaten Muaro Jambi rupanya PKL dan

3Undang-Undanng Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

4Wawancara dengan Umar, Kasi Trantip Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi , Tanggal 22

Februari 2019.

3

tempat hiburan malam masih tetap marak yang menjual minuman keras, untuk

itu diperlukan ketegasan pasalnya upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten

Muaro Jambi dalam menjaga keindahan tata ruang kota dengan penertiban PKL,

baik itu di wilayah yang menjadi sasaran program Pemerintah Kabupaten

Muaro Jambi belum juga kunjung selesai, dikarenakan PKL masih berjualan di

trotoar sementara pemerintah telah menyediakan tempat atau zona untuk PKL

berjualan di siang hari.

Pernertiban PKL dan tempat hiburan malam merupakan hal dilematis

disatu sisi, pemerintah menginginkan keindahan tata ruang kota, tetapi tetap

menarik retribusi bagi PKL dan tempat hiburan malam. Namun disisi lain PKL

haruslah berjualan untuk menghidupi keluarganya. Untuk itu diperlukan wadah

yang dapat menjadi tempat para PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum,

karena dengan adanya PKL yang berjualan di Trotoar ataupun di depan kantor

maka itu sangat mengganggu keindahan tatanan Kota. Kehadiran PKL juga

bukan hanya merusak lingkungan dan keindahan wilayah sekitar tempat dia

berjualan, tetapi juga melanggar hak penjalan kaki dan pengguna jalan raya.

Demi eksistensi PKL maka diperlukan penataan. Penataan tersebut dilakukan

oleh petugas atau aparatur pemerintahan yang menangani masalah tersebut, di

mana diamanatkan dalam pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah Satpol PP adalah perangkat daerah yang

membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan

4

ketentraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah.5 Aparat Satpol PP

dalam pelaksanaannya diharapkan bertindak tegas menertibkan para PKL yang

sengaja mendirikan tenda/tempat dagangannya di atas trotoar/saluran air, di

bahu jalan, dan sebagainya.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik

untuk menyusun skripsi dengan judul: “Implementasi Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Studi pada Satuan

Polisi Pamong Praja dalam Pelaksanaan Tugas di Kabupaten Muaro

Jambi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan

sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang

Keselamatan Kerja Satpol PP dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Muaro

Jambi?

2. Apa saja faktor penghambat dalam mengimplementasikan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Satpol PP dalam

melaksanakan tugas?

3. Bagaimana upaya Satpol PP Muaro Jambi dalam mengimplementasikan


dalam melaksanakan tugas?

5Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Satpol PP, Presiden

Republik Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 4.

5

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang

menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang

telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini

hanya membahas keselamata kerja Satpol PP Muaro Jambi dalam melaksanakan

tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan

Kerja.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu

kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin

dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970

Tentang Keselamatan Kerja Satpol PP dalam melaksanakan tugas di Kabupaten

Muaro Jambi.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam mengimplementasikan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Satpol PP dalam

melaksanakan tugas.

c. Untuk mengetahui upaya Satpol PP Muaro Jambi dalam mengimplementasikan


dalam melaksanakan

6

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai keselamata kerja Satpol PP Muaro Jambi dalam

melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang

Keselamatan Kerja, ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten

Muaro Jambi Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu

pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap keselamata kerja

Satpol PP Muaro Jambi dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

b. Menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.

c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu

(S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Siafuddin

Jambi.

d. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk Fakultas Syari’ah khususnya

jurusan Hukum Tata Negara, dan dosen-dosen Fakultas Syari’ah lainnya.

e. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan

praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan

bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

7

E. Kerangka Teori

1. Keselamatan Kerja

Perlindungan tenaga kerja memiliki beberapa aspek dan salah satunya yaitu

perlindungan keselamtan, perlindungan tersebut bermaksud agar tenaga kerja

secara aman melakukan kerjanya secara aman melakukan kerjanya sehari-hari

untuk meningkatkan produktivitas. Menurut Hanis Restyawan Keselamatan Kerja

adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun

mental dalam lingkungan pekerjaan.6 Dalam mmemanajemen Keselamatan kerja

meliputi perlindungan karyawan dari kecelakaan di tempat kerja sedangkan,

kesehatan merujuk kepada kebebasan karyawan dari penyakit secara fisik maupun

mental.Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari

penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja.

Keselamatan kerja menunjuk pada perlindungan kesejahteraan fisik dengan

tujuan mencegah terjadinya kecelakaan atau cedera terkait dengan pekerjaan.

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat

kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya

serta cara-cara melakukan pekerjaan.7 Keselamatan kerja juga menunjuk pada

suatu kondisi kerja yang aman dan selamat dari penderitaan, kerusakan atau

kerugian di tempat kerja. Keselamatan kerja adalah pengawasan terhadap orang,

mesin, material dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar supaya pekerja

tidak mengalamai cedera menurut. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan

6 Hanis Restyawan, “Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kudus Dalam

Rangka Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten

Kudus”, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, 2012, hlm. 4 7Edi Siswadi, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Rejowinangun, Yogyakarta,

2012, hlm. 9.

8

proses perlindungan pekerja dalam kegiatan yang dilakukan pekerja pada suatu

perusahaan atau tempat kerja yang menyangkut risiko baik jasmani dan rohani para

pekerja. Perlindungan bagi pekerja merupakan kewajiban perusahaan demi

menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

2. Pengertian Kinerja

Setiap organisasi mengharapkan karyawannya memiliki kemampuan

menghasilkan kinerja yang tinggi. Rianto Rahadi menyatakan bahwa kinerja

(performance) mengacu pada kadar pencapaian tugas–tugas yang membentuk

sebuah pekerjaan karyawan.8 Itu artinya kinerja adalah prestasi kerja atau hasil

kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai sumber daya manusia

per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas ke rjanya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Asmawi Rewansyah menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu hasil

yang dicapai karena termotivasi dengan pekerjaan dan puas dengan pekerjaan

yang mereka lakukan. Agung Utama mengungkapkan bahwa kinerja pada

dasarnya merupakan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Dengan

begitu kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan

sesuatu kegiatan dan menyempurnakanya sesuai dengan tanggung jawabnya

dengan hasil seperti yang diharapkan. Pada hakikatnya kinerja merupakan prestasi

yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya

sesuai dengan standar dan kriteria yang ditetapkan untuk pekerjaan itu.

8Rianto Rahadi, Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia, Tunggal Mandiri Publishing,

Malang, 2010, hlm. 18

9

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa

kinerja merupakan hasil atau prestasi yang dicapai seseorang baik secara kualitas

maupun kuantitas dalam melaksanakan pekerjaannya yang berhubungan dan

berkontribusi bagi keberhasilan organisasi.

3. Indikator Kinerja

Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan

tujuan strategis organisasi dan kinerja juga sering diartikan sebagai hasil kerja

atau prestasi kerja. Kinerja memiliki makna yang lebih luas, bukan hanya

menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga proses kerja berlangsung. Kinerja

adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan

kinerja kefektifan kinerja lainnya.9 Dengan begitu tentang kinerja, dapat

disimpulkan bahwa kinerja merupakan catatan hasil pekerjaan suatu organisasi

dalam kurun waktu tertentu, yang berhubungan dengan kuat dengan tujuan

strategis organisasi.

Indikator kinerja organisasi merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif

untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, baik

dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan

selesai. Indikator kinerja juga berguna untuk meyakinkan komponen organisasi

bahwa komponen kinerja organisasi menunjukan kemajuan dalam rangka menuju

pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi yang bersangkutan. Menurut Edi

9Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, Pustaka Indonesia Press, Jakarta, 2011, hlm. 26.

10

Siswadi ada beberapa indikator kinerja dalam mengukur kinerja birokrasi public,

yaitu:10

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga

efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara

input dengan output. Konsep produktivitas mencoba mengembangkan satu ukuran

produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan public

memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

b. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung semakin menjadi penting dalam

menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang

terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat

terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Ketepatan waktu

juga menjadi klasifikasi pengukuran kinerja seseorang atau kelompok. Kinerja

seseorang atau kelompok dapat dikatakan baik, jika dapat menyelesaikan

pekerjaannya tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-

program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan

kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas

10

Edi Siswadi, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Rejowinangun, Yogyakarta,

2012, hlm. 9.

11

dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara

langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi

dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik

itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, baik yang

eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu

ketika berbenturan dengan responsivitas.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan

organisasi publik tunduk pada para pejabat public yang dipilih oleh rakyat.

Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat,

dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam

konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat

seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan

kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat

dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah,

seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal,

seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan

organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap

benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan pekerjaan

maka diperlukan suatu indikator demi tercapainya pekerjaan itu sendiri, karena

12

penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat

digunakan sebagai ukuran keberhasialn suatu organisasi dalam mencapai misinya.

Penulis akan menggunakan teori ini untuk mengetahui seberapa berhasilkan kinerja

Saupol PP Muaro Jambi dalam keselamatan kerja Satpol PP Muaro Jambi dalam

melaksanakan tugas di Kabupaten Muaro Jambi.

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang

peneliti lakukan, yaitu;

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Marito Dalimunthe, mahasiswa

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, ditulis pada tahun 2017, dengan

judul “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau”,11

Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui faktafakta sesuai dengan ruang lingkup judul

penelitian dan memberikan gambaran tentang adanya fanomena sosial. Penelitian

ini menggunakan teori Sukur (Sumaryadi, 2005:79) untuk melihat Implementasi

Program Jaminan Kesehatan yaitu Adanya perogram atau kebijaksanaan yang

dilaksanakan, Target group dan Unsur pelaksana. Kesimpulan yang dapat diambil

berdasarkan wawancara dengan responden yaitu Implementasi Program Jaminan

Kesehatan bagi pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan

Riau tidak terealisasi dengan baik, Program atau kebijaksanaan tidak dilaksanakan,

Petugas Patroli SATPOL PP yang berstatus PTT dan PHL belum memiliki

11

Marito Dalimunthen “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau”, Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2017, hlm. 4

13

asuransi keselamatan dan kesehatan kerja dan Manajemen Kantor SATPOL PP

sudah melakukan Pengajuan Anggaran APBD Provinsi untuk mendaftarkan setiap

SATPOL PP yang berstatus PTT dan PHL untuk menjadi anggota BPJS.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Yulianto Fakultas Hukum

Universitas Muria Kudus, ditulis pada tahun 2016, dengan judul “implementasi

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Di Bidang Penertiban

Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Pati”,12

Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui implementasi tugas Satpol PP di bidang penertiban Pedagang Kaki

Lima (PKL) di Kota Pati, dan kendala-kendala yang muncul dalam rangka

penertiban PKL tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis

sosiologis, sehingga data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder.

Sampel dengan menggunakan teknik non random sampling, terdiri dari Pimpinan

Disperindag, pimpinan Satpol PP, 2 anggota SatpolPP, dan 3 PKL. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa sebelum implementasi pelaksanaan tugas penertiban, terlebih

dahulu Satpol PP membuat perencanaan untuk dijadikan pedoman kerja melaui

tahapan, yaitu mulai dari penertiban melalui pembinaan preventifberupa sosialisasi

atau penyuluhan, penertiban melalui pembinaan persuasive berupa pembinaan

secara langsung kepada PKL ke lapangan dengan sekaligus patroli, dan penertiban

melalui tindakan represif yang berakhir dengan pemberian sanksi.Penertiban yang

dilakukan meliputi TDU, larangan penggunaan badan jalan, bahu jalan dan trotoar

untuk tempat usaha, larangan meninggalkan barang dagangan dan peralatan lain di

lapak. Penertiban Hasil implementasi pelaksanaan tugas di bidang penertiban

12

Achmad Yulianto, “implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Di

Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Pati”, Fakultas Hukum Universitas Muria

Kudus, 2016, hlm. 4

14

PKL tersebut menujukkan semak in adanya penurunan angka pelanggaran dari

tahun ketahun. Pemberian sanksi sampai pada sanksi administrasi terhadap 2 PKL,

sedangkan sanksi pidana belum pernah diterapkan. Penertiban dilaksanakan

bekerjasama dengan SKPD terkait dan Kepolisian. Implenetasi pelaksanaan tugas

yang dilakukan Satpol PP sudah sesuai dengan Perbub Pati Nomor 29 Tahun 2013.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hanis Restyawan Fakultas Hukum

Universitas Muria Kudus, ditulis pada tahun 2012, dengan judul “Pelaksanaan

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kudus Dalam Rangka

Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di

Kabupaten Kudus”,13

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah

kesesuaian pengaturan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di

Kabupaten Kudus berdasarkan perda kabupaten kudus nomor 15 tahun 2008. Dari

hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pengaturan tugas Satuan Polisi Pamong

Praja di Kabupaten Kudus dalam hal ini diatur dalam PerdaKabupaten Kudus

Nomor 15 Tahun 2008 adalah belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nevirianty Sukma Fakultas

Hukum Universitas Muria Kudus Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar

Lampung, ditulis pada tahun 2018, dengan judul “Upaya Satuan Polisi Pamong

Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban

13

Hanis Restyawan, “Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kudus Dalam

Rangka Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten

Kudus”, hlm. 4

15

Umum Di Kota Bandar Lampung”,14

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi anak jalanan yang

mengganggu ketertiban umum serta Apakah faktor penghambat Polisi Pamong

Praja dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis

empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder. Narasumber

terdiri dari Kepala bagian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Anggota Dinas

Sosial dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa upaya satuan polisi pamong praja

dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum yaitu

dengan dilakukannya upaya penal dengan cara direhabilitasi dan dengan cara non

penal dengan melakukan penyuluhan, himbauan, memperbaiki keadaan sosial

ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat

dan meningkatkan pendidikan moral.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rizal Khairul Amri Jurusan Ilmu

Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro,

ditulis pada tahun 2016, dengan judul “Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi

Pamong Praja Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di

Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015)”,15

Penelitian ini

14

Nevirianty Sukma, “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak

Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Bandar Lampung”, Fakultas Hukum

Universitas Muria Kudus Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018, hlm. 3 15

Rizal Khairul Amri, “Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam

Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun

16

bertujuan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan

tugasnya dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Blora dan

untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Blora

menjalankan tugasnya tanpa adanya diskriminas. Metode penelitian ini adalah

metode kuantitatif deskriptif. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan

data adalah kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari

penelitian ini diperoleh bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan

tugasnya dalam menegakkan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Blora,

kurang baik karena baru mencapai 63,71%. Hal ini berarti bahwa kinerja Satuan

Polisi Pamong Praja tersebut tidak berjalan dengan baik. Diketahui bahwa ada tiga

indikator yang hasilnya tidak baik yaitu produktivitas, responsibilitas dan

akuntabilitas,

Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan

beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan skripsi ini dengan hasil-hasil

penelitian sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam

membahas pokok permasalahan, yaitu variabel Satpol PP. Sedangkan, perbedaan

antara skripsi ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada tinjauan

Undang-Undang kerja. Pada skripsi ini kajian lebih difokuskan untuk menjelaskan

secara deskriptif mengenai membahas keselamata kerja Satpol PP Muaro Jambi

dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970

Tentang Keselamatan Kerja.

2015)”, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro,

2016, hlm. 3

17

Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan

hasil-hasil penelitian sebelumnya tentu membawa konsekuensi pada hasil

penelitian yang diperolehnya. Bila pada hasil-hasil penelitian sebelumnya

ditujukan untuk memperoleh gambaran/deskriptif variabel itu sendiri (variabel

variabel tugas Satpol PP), maka pada penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan

gambaran tentang keselamatan kerja Satpol PP Muaro Jambi dalam melaksanakan

tugas di Kabupaten Muaro Jambi.

18

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang keselamatan kerja Satpol PP Muaro Jambi dalam

melaksanakan tugas di Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan lokasi ini berdasarkan

pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya perlawanan yang dilakuakn PKL dan tempat hiburan malam yang

membehayakan keselamatan kerja Satpol PP Muaro Jambi dalam


2. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai

keterangan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).16

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.. Menurut Sugiyono menyatakan

bahwa “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah

16

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandungm

2009, hal. 36.

18

19

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.17

Merriam

menambahkan. kualitatif adalah suatu rencana dan cara yang akan digunakan

peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah

eksperimen) 18

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat

induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari

pada generalisasi.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun

jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer yang penulis ambil dari informasi di lapangan melalui observasi

dan wawancara di lokasi penelitian, data primer yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah: 1 (satu) Kepala Satpol PP Muaro Jambi., 3 (tiga) pegawai

Satpol PP Muaro Jambi.

2. Data sekunder yang penulis ambil berupa dokumentasi, literatur, pustaka

lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi/ peristiwa, dan

dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa

memberikan data melalui wawancara. Sumber data yang berbentuk suasana/

peristiwa berupa suasana yang bergerak ataupun lisan, meliputi ruangan, suasana,

dan proses. Sumber data tersebut merupakan objek yang akan diobservasi. Adapun

17

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,

2009), hlm. 9. 18

Sharan B. Merriam, Rualitative Research and Case Study Applications in Education,

(New York City, 1998), hlm. 3.

20

sumber data dalam penelitian ini adalah peristiwa atau kejadian, dimana dalam

penelitian ini peristiwa dijadikan sumber data adalah penelitian ini tentang

keselamatan kerja Satpol PP Muaro Jambi dalam melaksanakan tugas di

Kabupaten Muaro Jambi. Pelaksana pemberi kewenangan, di mana dalam hal ini

Satpol PP Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi yang dapat memberikan

informasi dapat dilakukan melalui wawancara dan lainnya dan dokumentasi, di

mana sumber data yang diambil dari dokumen ini berupa data dalam bentuk

laporan, catatan peristiwa, keterangan, jumlah permasalahan, dan lain sebagainya.

D. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicantumkan apabila penelitian

tersebut adalah penelitian lapangan yang tidak memerlukan populasi dan sampel.

Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun

organisasi swasta atau sekelompok orang.19

Unit analisis juga menjelaskan kapan

waktu (tahun berapa, atau bulan apa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian

tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut. Dalam

penelitian ini, unit analisisnya adalah tentang keselamatan kerja Satpol PP Muaro

Jambi dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Muaro Jambi. Penetapan unit

analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan popupasi

dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen dari Satpol PP Muaro

Jambi.

Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik

purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan

19

Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, (Jambi: Fakultas Syari’ah IAIN STS

Jambi, (2012), hlm. 62.

21

informasi. Penentuan unit sampel dianggap telah memadai apabila telah sampai

pada taraf kelebihan artinya bahwa dengan menggunakan informan selanjutnya

boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru.20

Informan adalah

orang yang memberi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian

(narasumber). Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh

peneliti dan diperkirakan orang yang menjadi informan ini menguasai dan

memahami data, informasi, ataupun fakta dari objek penelitian. Informan dalam

penelitian ini dipilih berdasarkan kewenangan dan keilmuan yang terkait dengan

penelitian ini, mereka diantaranya:

1. Kepala Satpol PP Muaro Jambi satu orang

2. KABID Satpol PP Muaro Jambi satu orang

3. KASI Satpol PP Muaro Jambi satu orang

4. Pegawai Satpol PP Muaro Jambi tiga orang

E. Instrumen Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam observasi ini, penulis terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Martinis

Yamin menyatakan bahwa “dalam observasi partisipatif peneliti mengamati apa

yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpatisipasi

aktif dalam aktiivitas mereka.”21

Penelitian partisipatif ini kemudian dikhususkan

lagi menjadi partisipasi pasif (passive participation) artinya peneliti datang ke

20

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,hlm.85. 21

Martinis Yamin, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif,

(Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009), hlm. 79.

22

tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan

tersebut. Obyek observasi dinamakan situasi sosial yang terdiri atas:

a. Place, tempat dimana interaksi dalam situasi sosial sedang berlangsung.

b. Actor, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu.

c. Activity, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang

berlangsung.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, penulis memilih

observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana

peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang

diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung

terhadap objek penelitian, yaitu dengan meminta pandangan mengamati kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Muaro Jambi dalam melaksanakan tugas

di Kabupaten Muaro Jambi. Observasi yang dilakukan penulis dalam skripsi ini

terhadap subyek menggunakan pedoman observasi yang disusun sebagai berikut:

1) Mencatat kesan umum subyek: penampilan, pakaian, tingkah laku, cara

berfikir.

2) Interaksi sosial dan tempat lingkungan.

3) Ekspresi saat wawancara dan Bahasa tubuh saat wawancara.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu. Wawancara ini penulis gunakan untuk mendapatkan permasalahan yang

23

diteliti, berupa perkataan dari informan di lapangan, dan juga untuk mengetahui

hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang digunakan dalam

penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (semistructure interview) dimana

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Alat-alat yang digunakan penulis dalam wawancara adalah buku catatan,

laptop, dan camera karena penulis menggunakan wawancara catatan lapangan. Hal

ini bermanfaat untuk mencatat dan mendokumentasikan semua percakapan dengan

sumber data, dimana kesemuanya telah digunakan setelah mendapat izin dari

sumber data. Karena wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur. Dalam

skripsi ini, penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada

subyek dengan menggunakan dokumntasi catatan lapangan. Adapun pedoman

wawancara yang telah disusun sebagai berikut:

a. Latar belakang, lingkungan dan keselamatan kerja Satpol PP Muaro Jambi

dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Muaro Jambi.

b. Keselamatan kerja Satpol PP Muaro Jambi dalam melaksanakan tugas di

Kabupaten Muaro Jambi.

c. Faktor penghambat Satpol PP Muaro Jambi dalam melaksanakan tugas di


d. Upaya Satpol PP Muaro Jambi dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Muaro

Jambi.

e. Hasil pencapaian dan harapan.

3. Dokumentasi

24

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari

arsip dan dokumen baik yang berada di Satpol PP Muaro Jambi yang ada

hubungannya dengan penelitian tersebut. Nasution menyatakan dokumentasi

adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari

catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.22

Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip

dari lembaga yang di teliti. Adapun di dalam skripsi ini penulis mengumpulkan

data mengenai sejarah, visi-misi, profil, serta bukti-bukti dan kegiatan-kegiatan

yang dilakukan oleh Satpol PP Muaro Jambi dalam melaksanakan tugas di


F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya,

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Aktivitas analisis

data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu

diverifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan

tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan

membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis

22

Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.

143.

25

memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak

relevan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Adapun data yang direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam

penelitian ini, data diperoleh melalui catatan lapangan dan wawancara, kemudian

data tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan memberikan gambaran yang

jelas kepada penulis.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari reduksi

data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami.

Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga

dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Penyajian data juga dapat

dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan antara kategori dan

sejenisnya.Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang

paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif dan di dalamskripsi ini

peneliti menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan

mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah

didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teks yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan/Verifikasi

26

Langkah yang terakhir dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam

penulisan kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya

kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah diteliti.

Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa,

ketiga metode ini yang meliputi reduksi data, penyajian data dan kesimpulan akan

penulis lakukan setelah semua data telah diperoleh melalui wawancara catatan

lapangan, dan juga memudahkan penulis di dalam mengetahui dan menarik

kesimpulan tentang keselamatan kerja Satpol PP Muaro Jambi dalam


G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan

skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakiatnya

menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup background, pemikiran

tentang tema yang dibahas. BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Batsan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori,

Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka.

27

BAB II dipaparkan, Metode Penelitian yang mencakup Pendekatan

Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Unit Analsis dan

Alat Analisis Data, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian. Sejarah

Berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Sarana dan Prasarana

BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang

pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V merupakan akhir dari penulisan skripsi yaitu BAB V penutup yang

terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan

Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.

28

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muaro Jambi

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah

perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban

umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi

Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja

dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi,

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah

dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh

Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/

Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.23

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3

Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian

tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa

setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak

stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi

sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat

Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk

menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1958,

23

Dokumentasi lapangan, profil satpol PP Kabupaten Muaro Jambi, pada 12 September

2019

28

29

lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya

pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar

Daerah Jawa dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962

namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari

korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 1961

Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi

menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong

Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974

Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. 24

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah

Provinsi Jambi membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan

Daerah Provinsi Jambi No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah

diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2001 Nomor : 38

tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Jambi

mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 8 Tahun 2008 yang mana

menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi Jambi Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk

penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di

Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

24


2019

30

B. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah

sebagai berikut: 25

1. Visi

a. Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum.

Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut

b. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma

hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga

terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.

c. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan

baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna

mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan

batin.

d. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang

memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat

ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus

dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

2. Misi

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan

ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

25


2019

31

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi26

26


2019

Ketua Satpol PP

RA Gani

Sekretaris Ketua Satpol PP

Kabid Satpol PP

Kasi Satpol PP

32

D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Bidang/Bagian Satpol PP

Kabupaten Muaro Jambi

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pedoman Prosedur

Tetap Satuan Polisi Pamong Praja:

e. Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum

f. Menegakkan Peraturan Daerah Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati

g. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia

h. Penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta perlindungan

masyarakat. 27

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

lingkup tugasnya

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Tugas Pokok Masing-masing Bidang/Bagian Satpol PP:

1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas pokok: Memimpin pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan

Bupati dan Keputusan Bupati, pengembangan kapasitas sumber daya manusia,

penyiapan kebutuhan sarana prasarana operasional serta perlindungan masyarakat.

27


2019

33

a) Mempelajari peraturan perundangan-undangan, kebijakan teknis, pedoman

teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan

tugasnya.

b) Menyusun kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan

Keputusan Bupati, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyiapan

kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta perlindungan masyarakat.

c) Menetapkan rencana strategis jangka panjang, menengah maupun jangka

pendek.

d) Menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang pemeliharaan

dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan

Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, pengembangan kapasitas

sumber daya manusia, penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana operasional

serta perlindungan masyarakat. 28

e) Membina dan menyelenggarakan pengawasan teknis di bidang pemeliharaan

dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, pengembangan

kapasitas sumber daya manusia, penyiapan kebutuhan sarana dan prasarana

operasional serta perlindungan masyarakat.

f) Mengevaluasi dan melaporkan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan

28


2019

34

Keputusan Bupati, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyiapan

kebutuhan sarana dan prasarana operasional serta perlindungan masyarakat.

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya. 29

2) Kepala Subbagian Tata Usaha

Tugas pokok: Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi

urusan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan

keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan, rumah tangga dan

perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian.

a) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis

maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan fungsinya.

b) Mengoordinasikan perencanaan kegiatan masing-masing Seksi.

c) Mengoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan masing-masing Seksi.

d) Mengoordinasikan dan menyusun laporan-laporan yang dibutuhkan.

e) Menyusun rencana anggaran dan melaksanakan pengelolaan administrasi

keuangan.

f) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan.

g) Melaksanakan pengelolaan dokumentasi kegiatan.

h) Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang dan

perlengkapan serta rumah tangga.

i) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan

sumber daya manusia.

29


2019

35

j) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan

kesekretariatan.

k) Menyusun bahan laporan kegiatan kesekretariatan.

l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya. 30

3) Kepala Seksi Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah

Tugas pokok: Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagian tugas Satuan

Polisi Pamong Praja di bidang pembinaan, penyuluhan dan penegakan Peraturan

Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

a) Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman


tugasnya.

b) Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan

penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

c) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis pembinaan,

penyuluhan dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan

Keputusan Bupati.

d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan Operasi Yustisi bagi pelanggar

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

e) Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyidikan,

pemeriksaan, penindakan, dan pemberkasan perkara pelanggaran Peraturan

Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati oleh PPNS.

30


2019

36

f) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi

pembinaan, penyuluhan dan penegakan Peraturan Derah, Peraturan Bupati

dan Keputusan Bupati.

g) Menyusun bahan laporan kegiatan pembinaan, penyuluhan dan penegakan

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban


Polisi Pamong Praja di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

serta penanggulangan penyakit masyarakat. 31



tugasnya.

b) Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum serta penanggulangan penyakit masyarakat.

c) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan

penyakit masyarakat.

d) Menyiapkan bahan dan melaksanakan operasi ketentraman dan ketertiban di

lingkungan pasar, perparkiran, pedagang kaki lima, tempat wisata dan

fasilitas umum lainnya.

31


2019

37

e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan tindak represif non yustisi.

f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan operasi penertiban berdasarkan vonis

Pengadilan Negeri bagi pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan

Keputusan Bupati.

g) Menyiapkan bahan dan melaksanakan patroli wilayah, penanganan unjuk

rasa dan kerusuhan massa.

h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penanggulangan penyakit masyarakat.

i) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan

penyakit masyarakat.

j) Menyusun bahan laporan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum serta penanggulangan penyakit masyarakat.

k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya. 32

5) Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Sarana Prasarana


Polisi Pamog Praja di bidang pengembangan kapasitas dan sarana prasarana.



tugasnya.

b) Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di

bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

32


2019

38

c) Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di

bidang sarana prasarana.

d) Menyiapkan dan menyusun bahan laporan kegiatan pengembangan kapasitas

dan sarana parasarana.

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

6) Kepala Seksi Pengamanan dan Bina Perlindungan Masyarakat


Polisi Pamong Praja di bidang penyelenggaraan pengamanan perkantoran, objek

vital, tamu daerah, kegiatan sosial budaya dan keagamaan serta pemberdayaan

sumber daya manusia perlindungan masyarakat.


teknis maupun pedoman lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.

b) Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan penyelenggaraan pengamanan

perkantoran, objek vital, tamu daerah, kegiatan social budaya dan keagamaan

serta pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.

c) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis

penyelenggaraan pengamanan perkantoran, objek vital, tamu daerah, kegiatan

sosial budaya dan keagamaan serta pemberdayaan sumber daya manusia

perlindungan masyarakat. 33

d) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengamanan lingkungan kantor Bupati

Muaro Jambi dan rumah dinas: rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua

33


2019

39

DPRD, Sekretaris Daerah, dan rumah dinas serta bangunan lainnya sesuai

kebutuhan.

e) Melaksanakan pengamanan asset pemerintah kabupaten dan objek vital.

f) Mengoordinasikan pengamanan gedung kantor milik pemerintah kabupaten.

g) Melaksanakan pengawalan Bupati, pejabat dan atau tamu penting sesuai

ketentuan yang berlaku.

h) Melaksanakan pengamanan kegiatan sosial budaya dan keagamaan di

masyarakat.

i) Menginventarisasi dan mempelajari produk hukum dan hal lainnya yang

berhubungan dengan bidang pemberdayaan sumber daya manusia

perlindungan masyarakat.

j) Melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi

penyelenggaraan pengamanan perkantoran, objek vital, tamu daerah, kegiatan

sosial budaya dan keagamaan serta pemberdayaan sumber daya manusia

perlindungan masyarakat.

k) Menyusun bahan laporan penyelenggaraan pengamanan perkantoran, objek

vital, tamu daerah, kegiatan sosial budaya dan keagamaan serta

pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat.

l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

40

E. Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

I. Umum34

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang

memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan

kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan

pembangunan di daerah secara berkesinambungan, Ketenteraman dan Ketertiban

Umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan

masyarakat.

Sesuai dengan isi dan jiwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Satuan Polisi Pamong

Praja adalah untuk membantu Kepala Daerah, menegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan

ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai: 35

1. Fungsi:

a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban

umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.

34


2019 35


2019

41

c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah.

d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah,

Peraturan Kepala Daerah dan aparat Kepolisian Negara, Penyidikan

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.

e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati

f. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Kewenangan:

a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang

mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum

yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah.

c. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah. 36

3. Kewajiban

a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan hak asasi manusia dan

norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat

mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

36


2019

42

c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut

diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.

d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan peran Polisi Pamong Praja dalam membina

ketenteraman dan ketertiban umum di daerah serta menegakkan Peraturan Daerah

dalam rangka menyamakan dan mengoptimalkan pola standarisasi pelaksanaan

tugas-tugas operasional Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan suatu pedoman

yang dapat dijadikan acuan dalam bentuk prosedur tetap yang berlaku dan

mengikat pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

II. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Maksud Penyusunan Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi

Pamong Praja adalah sebagai pedoman bagi Polisi Pamong Praja dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum

serta meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi

Pamong Praja adalah untuk keseragaman pelaksanaan tugas Satuan Polisi

Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman da ketertiban umum

dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

43

3. Sasaran

Terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum dengan sebaikbaiknya.

III. Pengertian-pengertian37

1. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong,

mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan

teknis untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, teratur, rapi dan seksama

menurut rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan, petunjuk, norma,

sistem dan metode secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan

hasil yang diharapkan secara maksimal.

2. Tugas Penyuluhan adalah suatu kegiatan Polisi Pamong Praja dalam rangka

melaksanakan penyampaian informasi tentang program pemerintah,

peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala

Daerah dan produk hukum lainnya yang berlaku kepada seluruh masyarakat

dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, kesadaran dan

kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sehingga proses

pembangunan dapat berjalan dengan lancar. 38

3. Masyarakat adalah seluruh manusia Indonesia, baik sebagai

individu/perorangan maupun sebagai kelompok di wilayah hukum

Indonesia yang hidup dan berkembang dalam hubungan sosial dan

mempunyai keinginan serta kepentingan yang berbeda-beda, tempat tinggal

37


2019 38


2019

44

dan situasi yang berbeda, akan tetapi mempunyai hakekat tujuan nasional

yang sama.

4. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam

masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi

bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

5. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah segala usaha,

tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan,

pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian dibidang

ketenteraman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna.

6. Tujuan dari pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum adalah untuk

menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan

terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat, serta

menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan dapat

berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan

secara aman, tertib dan teratur alam rangka memantapkan Ketahanan

Nasional.

7. Unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah tindak/perbuatan sekelompok

orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan

keadaan yang ada. 39

8. Unjuk rasa dan kerusuhan massa merupakan kejadian yang harus

diantisipasi dan dilakukan tindakan pengamanan oleh Satuan Polisi

39


2019

45

Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan

tugas menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.

9. Pengawalan terhadap para Pejabat/orang-orang penting (VIP) adalah

merupakan sebagian tugas melekat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai

aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman

dan ketertiban umum.

10. Penjagaan tempat-tempat penting adalah merupakan salah satu tugas

melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah

Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.

11. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu yang

bersifat rutin.

12. Penegakan Peraturan Daerah adalah upaya aparat/ masyarakat

melaksanakan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

pencegahan pelanggaran Peraturan Daerah serta tindakan penertiban

terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.

IV. Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

A. Ketenteraman dan Ketertiban Umum40

1. Ketentuan Pelaksanaan

a. Umum Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas Pembina

ketenteraman dan ketertiban umum adalah:

1) Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan

tentang dasar-dasar ilmu pembinaan/penyuluhan terutama

40


2019

46

pengetahuan tentang berbagai bentuk Peraturan Daerah dan peraturan

perundang-undangan lainnya.

2) Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia

yang baik dan benar. Dapat juga dengan bahasa daerah setempat.

3) Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang

baik.

4) Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi.

5) Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat.

6) Sanggup menerima saran dan kritik masyarakat khususnya Satuan

Polisi Pamong Praja dan kepada Pemerintah Daerah umumnya serta

mampumengidentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif

pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya.

7) Petugas Pembina ketenteraman dan ketertiban umum harus memiliki

sifat:

a) Ulet dan tahan uji

b) Dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua

pihak terutama yang menyangkut tugas pokoknya.

c) Mampu membaca situasi.

d) Memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat

Pemerintah Daerah lainnya.

e) Ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain.

47

b. Khusus41

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas Pembina Ketenteraman

dan Ketertiban Umum adalah:

1) Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja khususnya

dan Pemerintahan Daerah umumnya.

2) Pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan.

3) Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja.

4) Mengetahui dasar-dasar ilmu komunikasi.

5) Memahami dan menguasai adat-istiadat dan kebiasaan yang berlaku di

daerah.

6) Memahami dan menguasai serta mampu membaca situasi yang berpotensi

dapat mengganggu kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di daerah

baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan agama.

7) Mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum

pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Perlengkapan dan Peralatan

a) Surat Perintah Tugas.

b) Kelengkapan Pakaian yang digunakan.

c) Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) yang

dilengkkapi dengan pengeras suara dan lampu sirine.

41


2019

48

d) Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap

anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit

ditempuh oleh kendaraan roda empat.

e) Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

f) Alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm dan pentungan.

g) Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan

ketenteraman dan ketertiban umum. 42

4. Tahap, Bentuk dan Cara Pelaksanaan.

Salah satu cara pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah

Sosialisasi Produk Hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah

dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di

daerah kepada masyarakat. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sekaligus,

akan tetapi bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami

arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah, oleh

karena itu di dalam sosialisasi harus memenuhi:

a. Penentuan sasaran sosialisasi seperti perorangan, kelompok atau Badan

Usaha.

b. Penetapan Waktu Pelaksanaan Sosialisasi seperti Bulanan, Triwulan,

Semester dan Tahunan. Perencanaan dengan penggalan waktu tersebut

dimaksudkan agar tiap kegiatan yang akan dilakukan memiliki limit

waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari

kegiatan yang dilakukan.

42


2019

49

c. Penetapan Materi Sosialisasi dilakukan agar maksud dan tujuan

sosialisasi dapat tercapai dengan terarah. Selain itu penetapan materi

sosialisasi disesuaikan dengan subjek, objek dan sasaran sosialisasi.

d. Penetapan tempat. Sosialisasi yang dilakukan dapat bersifat Formal dan

Informal, hal tersebut sangat tergantung kepada kondisi di lapangan.

e. Penetapan dukungan Administrasi.

f. Penentuan Narasumber.

Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketenteraman dan

ketertiban umum tersebut dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

a. Formal43

1) Sasaran perorangan

a) Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang

telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan

akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala

Daerah dan produk hukum lainnya.

b) Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah

melanggar dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan

produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa

perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketenteraman dan

ketertiban umum masyarakat secara umum.

2) Sasaran Kelompok44

43


2019 44


2019

50

Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilakukan dengan fasilitas

dari Pemerintah Daerah dengan menghadirkan masyarakat di suatu gedung

pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta narasumber membahas arti

pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah,

Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara

ketenteraman dan ketertiban umum.

b. Informal

Seluruh Aparat Pemerintah Daerah khususnya aparat dibidang penertiban

seperti Polisi Pamong Praja, mempunyai kewajiban moral untuk

menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan

Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya kepada

masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan di lingkungan keluarga, tempat

tinggal, tempat ibadah maupun tempat-tempat lainnya yang

memungkinkan untuk melakukan pembinaan.

Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban

umum adalah dengan membina saling asah, asih, asuh diantara aparat penertiban

masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka

peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah.

Dengan demikian harapan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan tenteram

dan tertib di daerah dapat terwujud.

51

Selain itu pelaksanaan pembinaan, kenteraman dan ketertiban umum juga

dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu:

1) Media Massa dan Media Elektronik seperti Radio dan televisi.

2) Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dan

Kecamatan.

3) Tatap muka45

4) Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk

untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti

Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan, Keindahan (K3) dan

bentuk Tim lainnya yang membawa misi Pemerintah Daerah dalam

memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

4. Teknis Operasional

Teknis Operasional Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam

menjalankan tugas:

a. Sebelum menuju lokasi sasaran binaan, petugas yang ditunjuk lebih dahulu

mendapatkan arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan Pemerintah

yang termasuk alternatif pemecahan masalah dari pimpinan.

b. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta

peralatan yang harus dibawa.

c. Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah

tugas.

45


2019

52

d. Menguasai dan memahami Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan

produk hukum lainnya serta Daerah binaan yang dijadikan sasaran sebelum

dilakukanpembinaan.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat

terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan

peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah,

Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas

pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang

berwenang, untuk itu penertiban di sini tidak dapat diartikan sebagai tindakan,

penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah

tindakan Non Yustisial.

Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban maka:

a. Seseorang Anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan

tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota

masyarakat yang melakukan pelanggaran Ketentuan Peraturan Daerah,

Peraturan KepalaDaerah dan produk hukum lainnya dengan cara. 46

1) Dengar keluhan masyarakat dengan seksama

2) Tidak memotong pembicaraan orang

3) Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya.

4) Jangan langsung menyalahkan ide/pendapatan/keluhan masyarakat.

5) Jadilah pembicara yang baik.

b. Setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang harus dilakukan adalah:

46


2019

53

1) Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.

2) Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah

melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum

lainnya, jka tidak cukup waktu maka kepada si pelanggar dapat diberikan

surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang

dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan.

3) Berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat Pemerintah lainnya yang

tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran Ketentuan Peraturan

Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau produk hukum lainnya.

4) Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang

melanggar Ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau

produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan

penertiban dengan bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya serta

Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

5. Pembinaan47

a. Pembinaan Tertib Pemerintahan:

1) Melaksanakan piket secara bergiliran

2) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap Pengamanan Kantor

3) Memberikan/memfasilitasi Bimbingan dan Pengawasan serta membentuk

pelaksanaan Siskamling bagi Desa dan Kelurahan.

47


2019

54

4) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan Administrasi Ketertiban

Wilayah.

5) Melaksanakan Kunjungan Pengawasan dan Pemantauan dalam rangka

membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau

produk hukum lainnya.

6) Memberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan secara

masal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban

umum.

7) Melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya kriminalitas.

8) Mengadakan pemeriksaan terhadap Bangunan Tanpa Izin, tempat usaha

dan melakukan penertiban.

9) Melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menyelesaikan sengketa

dalam masyarakat.

10) Melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral.

b. Pembinaan Tertib Sosial

Melakukan usaha kegiatan: 48

1) Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan

pengawasan serta pembinaan baik\kepada perorangan maupun kelompok

masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan,

pengemis, dan WTS.

48


2019

55

2) Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi

gelandangan, pengemis, WTS baik kepada perorangan maupun kelompok

masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan WTS.

3) Rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan, pendidikan, pemulihan

kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung halaman untuk

mengembalikan peran mereka, sebagai warga masyarakat.

4) Mengadakan penertiban agar aktifitas pasar dapat berjalan lancar, aman,

tertib, dan bersih.

5) Memonitor, memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung toko,

rumah makan yang melakukan kegiatannya tanpa dilengkapi dengan izin

usaha.

6) Melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dan aparat keamanan

dan ketertiban kawasan lahan/parkir.

7) Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para pelanggar Peraturan

Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau produk hukum lainnya.

8) Melakukan pembinaan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam

membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta

melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka meningkatkan target

penerimaan pendapatan asli Daerah. 49

49


2019

56

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan

Kerja Satpol PP dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Muaro Jambi

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas

dan atau ahli keselamatan kerja;

Keterangan dalam melakukan tugas merupakan hal penting dalam

pelaksanaan tugas agar terjadi keselamatan petugas. Sebagaimana yang

diungkapkan oleh Bapak Umar selaku Kabid Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi

mengatakan bahwa:

Kami harus memberikan keterangan akan tujuan kami, dan juga jumlah

personil saat akan menertibkan PKL dan juga kesiapan semuannya. Kami

juga akan menyeleksi dengan baik baik. Siapa saja yang pantas untuk

menjadi personil kami. Ini harus kami lakukan dengan baik demi

meningkatkan kinerja kami 50

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa selalu memperhatikan

anggota-anggota dengan baik apakah mereka siap dengan segala kondisi untuk

melakukan tugas dengan baik atau tidak. Pentingnya juga dalam memilih anggota

dan menyeleksi dengan baik baik tentu pula. Sebagaimana yang diungkapkan oleh

Bapak Muhdar selaku Kasi Trantip Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi

mengatakan bahwa:

Sebelum berangkat saya harus memastikan keselamatan anak buah saya

saat dilapangan nanti agar terhindar dari bahaya, kami harus mengetahui

situasi di lapanagan juga dengan cara menyurvei terlebih dahulu bagaimana

50

Wawancara dengan B Bapak Umar selaku Kabid Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi i ,

Tanggal 22 Februari 2019.

56

57

kondisi di lapangan tersebut. Kami juga harus tetap waspada

terhadapdengan apa yang ada di lapangan nanti. 51

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa memperhatikan

keselamatan setiap anggota adalah tugas yang sangat penting pula. Selalu waspada

dan berhati-hati dalam bertugas adalah prioritas utama. Sebagaimana yang


mengatakan bahwa:

Tentu kami harus diperiksa dahulu kesiapan di lapangan, karena kami harus

bekerja melindungi diri dan juga pemerintah, saat kami ditempatkan di

rumah dinas bupati tentu harus menjaga keselamatan bupati dan pejabat

pemerintah lainnya, kami juga melakukan tugasnya kami dengan

professional agar kami bisa melindungin bupati dan pemerintah lainnya. 52

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa kesiapan adalah salah point

penting dalam menjalankan tugas dan mengawal orang yang penting. Selain

menjaga dan mengawasi orang penting, tentu juga anggota siap untuk melindungi

diri mereka sendiri.

2. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan

Menggunakan alat pelindung merupakan upaya perlindungan yang harus

dilakuakn oleh satpol PP Kabupaten Muaro Jambi, sehingga dapat memberikan

perlindungan yang baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muhdar

selaku Kasi Trantip Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi mengatakan bahwa:

Kami harus memakai alat-alat perlindung diri karena mencegah dan

mengurangi kecelakaan; mencegah, mengurangi dan memadamkan

kebakaran; mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; kelengkapan

harus juga kami perhatikan saat terjun di lapangan. Karena dengan

perlengkapan kami bisa terlindungin serangan berbahaya dan tidak akan

51

Wawancara bersama Bapak Muhdar selaku Kasi Trantip Satpol PP Kabupaten Muaro

Jambi , 12 Agustus 2019 52

Wawancara bersama Bapak Umar selaku Kabid Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi , 12

Agustus 2019

58

menimbulkan luka yang sangat fatal. Keselamatan juga kami prioritaskan 53

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa memyediakan alat-alat

perlindungan juga sangat penting. Karena bisa mengurangi dampak dari hal-hal

buruk yang tidak terduga. Karena sangatlah susah menebak kondisi di lapangan

tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Umar selaku Kabid Satpol

PP Kabupaten Muaro Jambi mengatakan bahwa:

Kami juga harus yakin akan keselamatan kami memberi kesempatan atau

jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain

yang berbahaya; memberi pertolongan pada kecelakaan; memberi alat-alat

perlindungan diri pada para pekerja; mencegah dan mengendalikan timbul

atau menyebarluasnya 54

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa keselamatan dari anggota

adalah hal yang sangatlah penting. Saat bertugas kami harus tau kapan kami harus

menghindar ketika masalah tersebut memang tidak bisa kami tanganin dan itu demi

keselamatan anggota itu sendiri juga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak

Muhdar selaku Kasi Trantip Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi mengatakan

bahwa:

Alat pelindung mulai dari spatu, temeng dan juga mobil serrta pisau san

juga pentungan, semua peralatan kami siapkan menghindari hal-hal yang

tidak diinginkan. Karena sangat penting sebelum turun kelapangan itu

kamu harus siap siaga dengan peralatan kami. Kami harus siap dengan

segala kondisi tidak boleh lengah sedikit pun.55

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa selalu menyiapkan

perlengkapan dan alat perlindungan berupa sepatu, tameng, dan mobil. Itu semua

53

Wawancara bersama Bapak Umar selaku Kabid Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi i ,

12 Agustus 2019 54


Jambi , 12 Agustus 2019 55


Jambi , 12 Agustus 2019

59

tujuanya juga untuk melindungin anggota itu sendiri agar tidak terjadi cedera yang

tidak di inginkan.

3. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan

Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan

kerja yang diwajibkan; Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat

keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Sebagaimana yang diungkapkan

oleh Bapak Umar selaku Kabid Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi mengatakan

bahwa:

Sebelum melakukan tindakan tentu saya harus memastikan semua anggota

dalam keadaan baik dan sehat jangan sampai nanti dilapangan ada hal-hal

yang tidak diinginkan. Kesehatan adalah hal yang sangat penting untuk di

jaga, karena menjaga pola makan dan di iringin olahraga dapat

meningkatkan stamina saat terjun kelapangan. 56

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa selalu tidak lupa untuk

mengecek segala kondisi kesehatan para anggota. Kondisi kesehatan sangatlah

penting dalam menjalankan tugas saat berada di lapangan tersebut. Sebagaimana

yang diungkapkan oleh Bapak Muhdar selaku Kasi Trantip Satpol PP Kabupaten

Muaro Jambi mengatakan bahwa:

Sebagai koordinatur lapangan, saya wajib memeriksa mereka, baik dari

kesehatan dan juga perlengkapan yang akan dibawa di lapangan nanti agar

semuanya berjalan baik, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan,

jadi kita harus benar-benar siap semuannya. Rutin harus di lakukan setiap

hari untuk selalu siap siaga. Kami harus siap dalam hal apapu supaya bisa

menjalankan tugas kami dengan baik.57

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa selain mengecek kesehatan

juga sangat penting untuk mengecek segala perlengkapan yang ada untuk turun

56

Wawancara bersama Bapak Umar selaku Kabid Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi , 12

Agustus 2019 57


Jambi , 12 Agustus 2019

60

kelapangan tersebut. Peralatan juga sangat mempengaruhi setiap ada terjadinya

suatu kejadian yang tidak di duga saat berada di lapangan. Sebagaimana yang


mengatakan bahwa:

Semua sarana dan prasarana harus diperiksa dengan baik, baik itu anggota

dan juga perlengkapan. Karena itu hal yang sangat penting. Tanpa sarana

dan prasaran yang memadai akan susah untuk menghadapi situasi di

lapangan yang kadang tidak bisa di prediksi. Maka dari itu pentingnya

untuk memerhatikan setiap perlengkapan yang ada.58

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa memeriksa segala

perlengkapan haruslah sangat di perhatikan dengan baik-baik. Itu juga buat berjaga

jaga untuk selalu siap dalam menghadapi hal-hal yang buruk terjadi saat berada di

lapangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi


dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Muaro Jambi, dilakuakn dengan

memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau

ahli keselamatan kerja; memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan dan

memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan.

B. Faktor Penghambat dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Satpol PP dalam melaksanakan

tugas

Melaksanakan penertiban yang dilakukan yang Satpol PP Kabupaten Muaro

Jambi terhadap PKL tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penataan

58

Wawancara Bapak Umar selaku Kabid Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi, 12 Agustus

2019

61

ditemui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala. Berdasarkan hasil

observasi dan wawancara yang dilakukan penulis, terdapat beberapa faktor

internal yang menjadi kendala Satpol PP dalam dalam Mengimplementasikan


dalam melaksanakan tugas, meliputi:

1. Kekurangan Personil

Personil Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi bisa terbilang cukup, tetapi

ketika ada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi

kekurangan personil. Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi juga

terbilang cukup banyak berjumlah kurang lebih 21 Perda. Sebagaimana dapat

dilihat dari hasil wawancara Bapak Muhdar selaku Kasi Trantip Satpol PP

Kabupaten Muaro Jambi , sebagai berikut:

Kita sebetulnya lengkap untuk personil, tapi ketika kita ada perjanjian

dengan PKL untuk membantu membongkar tapi ternyata saat waktu

pembongkaran pada waktu yang bersamaan tiba-tiba ada tugas-tugas lain,

misalnya: terjadi kesepakatan dengan PKL hari Kamis tanggal 6 Januari

pembongkaran bersama PKL, tapi ternyata tiba-tiba ada tamu penting yang

perlu penjagaan maka kita kekurangan personil”.59

Bardasarkan hasil wawancara di atas, kendala dalam menata PKL adalah

kekurangan pesonil, apalagi jika sudah mengadakan perjanjian dengan PKL, tetapi

pada waktu yang bersamaan ada tamu penting yang perlu penjagaan dari Satpol

PP. Sehingga Satpol PP tidak bisa ikut dalam pembongkaran lapak bersama PKL

yang sudah dijanjikan.

59

Wawancara dengan Fahmy, Kepala Bidang Trantib Umum Satpol PP Kabupaten Muaro

Jambi , Tanggal 26 Agustus 2017.

62

Untuk mengatasi kekurangan personil tersebut langkah yang sudah

dilakukan Satpol PP adalah mengajukan ke Bupati Muaro Jambi untuk

penambahan jumlah personil, tetapi hampir semua SKPD Kabupaten Muaro Jambi

kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium (pembatasan jumlah) PNS

dari pemerintah pusat. Dahulu Satpol PP personilnya cukup, yakni 125 (seratus

duapuluh lima) namun dimutasi ke SKPD lain menjadi 82 (delapan puluh dua)

orang sedangkan dengan mutasi tersebut Satpol PP tidak dapat penggantinya hal

ini mengakibatkan kekurangan personil. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil

wawancara bersama Bapak Subandi selaku Komandan Kompi, sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan Peraturan Daerah yang jumlahnya sekitar 21

Peraturan Daerah dengan jumlah personil 82 anggota saya rasa kurang. Kita

sudah mengajukan ke nupati untuk personil dan sarana prasarana lainnya,

hasil dari pengajuan kita dijelaskan bahwa hampir semua SKPD Kabupaten

Muaro Jambi kekurangan personil., dahulu pernah berjumlah 125 (seratus

duapuluh lima) orang dimutasi tapi belum ada penggantinya sehingga

sekarang menjadi 80 (delapanpuluh) an”.60

Dari hasilwawancara di atas upaya yang dilakukan untuk menambah

personil Satpol PP adalah dengan mengajukan kepada Bupati, dengan begitu

bupati akan mempertimbangkan terkait pengajuan yang diajukan oleh Satpol PP.

Melihat kondisi yang dapat menyebabkan kendala maka pengaturan waktu juga

menjadi prioritas Satpol PP agar tidak terjadi terbenturan agenda dalam

melaksanakan tugas yang diemban oleh Satpol PP.

2. Kekurangan Armada

Untuk mengamankan Peraturan Daerah yang tidak hanya Peraturan Daerah

PKL saja dengan berjumlah kurang lebih 21 Peraturan Daerah dan wilayah

60

Wawancara dengan Subandi, selaku Komandan Kompi Satpol PP Kabupaten Muaro


63

Kabupaten Muaro Jambi yang bisa dikatakan sebagai pusat perekonomian bagi

daerah-daerah disekitarnya meliputi Kabupaten Muaro Jambi dan dari daerah

lainnya. Sebagai pusat perkonomian ini menyebabkan banyak permasalahan yang

terjadi, mulai dari semakin banyaknya PKL, bangunan liar, orang gila dan

gelandangan, dan masih banyak lagi yang diatur dalam Peraturan Daerah yang

harus dilaksanakan oleh Satpol PP. Banyaknya permasalahan tersebut dibutuhkan

armada yang memadai supaya bisa maksimal dalam patroli ke seluruh Kabupaten

Muaro Jambi . Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara Bapak Muhdar

selaku Kasi Trantip Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi , sebagai berikut:

“Ada kendala yang disebabkan faktor internal Satpol PP Kabupaten Muaro

Jambi sarana dan prasarana yang masih kurang di mana kendaraan roda 4

(empat) yang hanya berjumlah 8 (delapan), dan roda 2 (dua) yang

berjumlah 5 (lima) maka masih terbatas dan kita perlu armada-armada yang

baru”.61

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi

kekurangan sarana dan prasarana, hal ini dikarenakan kendaraan roda 4 (empat)

yang hanya berjumlah 8 (delapan) buah dan roda 2 (dua) yang berjumlah 5 (lima)

buah. Penulis menemukan bahwa sarana dan prasarana yang miliki Satpol PP

Kabupaten Muaro Jambi berupa armada, alat komunikasi dan informasi, dan alat-

alat pendukung lainnya. Berikut rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol

PP Kabupaten Muaro Jambi : Armada, kendaraan roda-4 di antaranya; kepala

satuan 1 unit, truck pasukan 1 unit, double cabin: 1 unit, patroli tertutup: 1 unit dan

Patroli Terbuka: 4 unit. Untuk kendaraan roda-2: patroli: 4 unit, operasional: 1

unit. Alat komunikasi dan informasi, di antaranya handy talky (HT): 36 unit, rig: 10

61



64

unit, camera digital: 5 unit, LCD proyektor : 1 unit, handycam: 2 unit dan

pendukung lain: metal detector: 2 unit, gate detector: 1 unit, lampu ultraviolet: 10

unit, megaphone: 3 unit, Sound System: 2 unit, PC: 5 unit dan Laptop : 4 unit.

Sebagaimana dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Subandi selaku

Komandan Kompi, sebagai berikut:

“Saya sudah mengupayakan penambahan personil, namun Pemkot

mengatakan hampir semua SKPD kekurangan personil dikarenakan adanya

moratorium PNS. Sedangkan untuk armada sejauh ini sudah ada

penambahan secara bertahap, dikarenakan dana yang terbatas dari

pemerintah kota”.62

Berdasarkan hasil wawancara di atas, langkah yang sudah dilakukan Satpol

PP dalam mengurangi faktor kekurangan armada dengan mengajukan proposal

penambahan armada dan personil yang ditujukan kepada bupati Jambi, tetapi

dikarenakan keterbatasan dana pemerintah kota, maka penambahan dilakukan

secara bertahap. Untuk penambahan personil masih belum bisa ditambahkan oleh

Pemkot, hal ini dikarenakan adanya moratorium PNS dari pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Faktor

Penghambat dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970

Tentang Keselamatan Kerja Satpol PP dalam melaksanakan tugas diantarnaya

Kekurangan Personil, di mana disaat adanya kegiatan yang bersamaan

menyebabkan petugas satpol pp harus terpisah dan menjadi berkurang anggota

dalam melakuakn penertiban dan Kekurangan Armada, di mana armada yang

terbaras menjadi kendala satpol pp.

62



65

C. Upaya Satpol PP Muaro Jambi dalam mengimplementasikan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Satpol PP

dalam melaksanakan tugas

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis,

terdapat beberapa Upaya Satpol PP Muaro Jambi dalam mengimplementasikan


dalam melaksanakan tugas.

1. Penambahan Personil dan Armada

Penambahan yang perlu dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi

merupakan penammbahan yang menjadi proritas dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi Satpol PP itu sendiri, dengan mengajukan ke bupati untuk ditindak lanjuti

permohonan penambahan personil dan juga armada.Sebagaimana dapat dilihat dari

hasil wawancara Bapak Muhdar selaku Kasi Trantip Satpol PP Kabupaten Muaro

Jambi , sebagai berikut:

“Kita ajukan ke bupati, untuk permasalahan kekurangan personil kita di

sini. Sebetulnya cukup kalau hanya untuk mengamankan satu kejadian, tapi

kalau terbentur dengan adanya jadwal untuk melakukan penertiban, namun

terbentur dengan pengamanan yang mendadak. Maka kami mengajukan ke

bupati.63

Hasil wawancara di atas pengajuan yang dilakukan demi tercapainya

ketertiban bagi Kabupaten Muaro Jambi , dengan cara menambah personil bila

mana terjadi tabrakan agenda yang dialami oleh Satpol PP. Maka dengan

mengajukan penambahan personil ke bupati diharapkan dapat teratasi kendalam

bila terjadi dua agenda yang bersamaan. Bapak Subandi menambahkan bahwa,

63



66

perlu diadakan pengaturan dan penambahan personil. Maka dari itu harus adanya

kerjasama antara agenda dari kepala daerah dan juga agenda yang ada di Satpol PP

agar tidak terjadi benturan agenda dikemudian hari. Sebagaimana dapat dilihat dari

hasil wawancara bersamanya sebagai berikut:

“Kami berkomunikasi dengan agenda kepala daerah dan juga bupati, untuk

melihat kegiatan mereka, jangan sampai terjadi tabrakan agenda yang dapat

merugikan pihak manapun, setelah terkoodinir agenda yang baik, maka

kami akan melakukan penindakan atau pengamanan dengan personil yang

lengkap dan peralatan yang lengkap pula, agar tidak terjadi kekurangan

personil lagi”.64

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa, dengan melakukan

kerjasama antara pemerintah daerah dan juga agenda yang akan dilakukan maka

Satpol PP akan lebih mudah untuk mengatur dan melakukan pelaksanaan dalam

menjalankan tugas dan fungsi sebagai Satpol PP. Selain penambahan anggota

penambahan armada juga sangat dibutuhkan bagi Satpol PP Kabupaten Muaro

Jambi karena dengan mengajukan berdasarkan kebutuhan yang terpenting, ini

penting sekali, gimana jika tidak punya arma dan kita akan melakukan penertiban

PKL yang membangkang, kita perlu armada untuk menyida dan memberi

pengarahan kepada PKL, maka perlu armada yang mencukupi.

2. Melaksanakan Patroli Rutin

Patroli yang dilakukan Satpol PP demi menghindari kesalahan dan

kembalinya PKL ke temapat yang telah menjadi larangan atau tempat tersebut

adalah fasilitas umum dan negra, maka perlu dilakukan patroli rutin. Sebagaimana

64



67

dapat dilihat dari hasil wawancara Bapak Muhdar selaku Kasi Trantip Satpol PP

Kabupaten Muaro Jambi , sebagai berikut:

“Dalam patroli kita lakukan dengan ada yang berjalan kaki, sehingga PKL

tidak begitu terkejut dengan kedatangan kami dan uga ada tempat yang

tidak bisa dijangkau oleh motor, selain itu juga kami menggunakna armada

yang ada, kami selalu memberikan teguran dan surat peringatan agar PKL

yang sudah mengganggu ketertiban umum agar segera bersedia direlokasi,

sehingga kedepannya Kabupaten Muaro Jambi akan lebih baik.65

Hasil wawancara di atas Patroli ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang

tidak dimungkinkan dilalui oleh kendaraan bermotor. Patroli berjalan kaki ini lebih

memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dalam rangka

sosialisasi dan pelayanan masyarakat dan patroli dilakukan minimal oleh 2 (dua)

orang. Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu wilayah serta

memberi bantuan kepada patroli berjalan kaki dalam wilayah yang lebih luas dan

patroli dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang dengan mempergunakan 1 (satu) unit

kendaraan operasional bermotor roda dua. Patroli ini diperlukan untuk mengamati

dan mengawasi suatu wilayah serta memberi bantuan kepada patroli bersepeda

motor dalam wilayah yang lebih luas dan perlu tenaga operasional yang lebih

banyak minimal dilaksanakan oleh 6 (enam) orang dengan mempergunakan 1

(satu) kendaraan operasional bermotor roda empat atau lebih.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat upaya Satpol PP

Muaro Jambi dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970

Tentang Keselamatan Kerja Satpol PP dalam melaksanakan Penambahan Personil

dan Armada, di mana dengan mengajukan ke bupati agar mendapat penambahan

65



68

personil dan armada, selain itu pula dengan mengatur jadwal agar tidak terjadi

terbenturnya acara pengamanan dan Melaksanakan Patroli Rutin, di mana

diperuntukkan untuk pemberi pemahaman dan peringatan kepada PKL yang

melanggar.

69

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

mengenai dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan

Kerja Satpol PP dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Muaro Jambi,

dilakuakn dengan memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh

pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja; memakai alat-alat

perlindungan diri yang diwajibkan dan memenuhi dan mentaati semua syarat-

syarat keselamatan.

2. Faktor Penghambat dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Satpol PP dalam melaksanakan tugas

diantarnaya Kekurangan Personil, di mana disaat adanya kegiatan yang

bersamaan menyebabkan petugas satpol pp harus terpisah dan menjadi

berkurang anggota dalam melakuakn penertiban dan Kekurangan Armada, di

mana armada yang terbaras menjadi kendala satpol pp.

3. Upaya Satpol PP Muaro Jambi dalam mengimplementasikan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Satpol PP dalam

melaksanakan Penambahan Personil dan Armada, di mana dengan mengajukan

ke bupati agar mendapat penambahan personil dan armada, selain itu pula

dengan mengatur jadwal agar tidak terjadi terbenturnya acara pengamanan dan

69

70

Melaksanakan Patroli Rutin, di mana diperuntukkan untuk pemberi

pemahaman dan peringatan kepada PKL yang melanggar.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah

Daerah Kabupaten Muaro Jambi , yaitu pembangunan dan pemberian rest area atau

tempat-tempat khusus bagi pedagang kaki lima untuk segera direalisasikan

sehingga keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Muaro Jambi dapat tertata

dengan rapi, lingkungan menjadi bersih, nyaman, dan pedagang kaki lima tidak

lagi mengganggu ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk

pedagang kaki lima di Kabupaten Muaro Jambi segera membuat surat izin usaha

agar tidak lagi mendapatkan penertiban dan gusuran dari Satpol PP Kabupaten

Muaro Jambi sehingga keberadaannya dapat tertata dengan rapi.

71

DAFTAR PUSTAKA

Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, Jakarta: Pustaka Indonesia Press, 2011.

Achmad Yulianto, “implementasi Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Di Bidang Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Pati”, Fakultas

Hukum Universitas Muria Kudus, 2016.

Edi Siswadi, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Yogyakarta :

Rejowinangun, 2012.

Hanis Restyawan, “Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kudus

Dalam Rangka Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman

Masyarakat Di Kabupaten Kudus”, Fakultas Hukum Universitas Muria

Kudus, 2012.

Lingga dan Tauvik Muhamad, Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia,

Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011.

Martinis Yamin, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan

Kuantitatif, Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, 2009.

Marito Dalimunthen “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau”, Program

Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2017.

Nasution, Metodologi Research Penelitian Ilmia, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Nevirianty Sukma, “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi

Anak Jalanan Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Bandar

Lampung”, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Fakultas Hukum

Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.

Rianto Rahadi, Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia, Malang: Tunggal

Mandiri Publishing, 2010.

Rizal Khairul Amri, “Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam

Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi

Kasus Perda No. 7 Tahun 2015)”, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2016.

72

Sayuti Una (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, Jambi: Fakultas Syari’ah IAIN STS

Jambi, 2012

Sharan B. Merriam, Rualitative Research and Case Study Applications in

Education, New York City, 1998.

Suahasil Nazara, Ekonomi Informal di Indonesia Ukuran, Komposisi dan Evolusi,

Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2010.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta,

2009.

Tim Penulis, Manajemen Usaha Kecil, Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional,

2010.

Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2011.

Documents

Skripsirepository.uinjambi.ac.id/1963/1/SKRIPSI JUNAIDI...i IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA (Studi pada Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan