Juknis DAK Bidang Kesehatan 2014

MENTERI KttSEHAttANREPUBL:K INDONESIA

PERATURAN IИ ENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 84 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUSBIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangDana Perimbangan, telah ditetapkan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 180/PMK.O7 12013 tentangPedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi KhususTahun Anggaran 2Ol4;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PetunjukTeknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus BidangKesehatan Tahun Anggaran 2Ol4 dengan PeraturanMenteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\

5.

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

-2-

4.Undang-UndangNomor25Tahun2oo4tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4

Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa2l);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor t25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8a4l;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36371;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol3 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2Ol4 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol3 Nomor 182, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5a6\;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentangDana Perimbangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

6。

7.

8.

9。

10。

MENTERI KESEHAIANREPUBLIK INDONESIA

-3-

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah KabupatenlKota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7all;

13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tah,un 2OO2 tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO2 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4212l. sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53

Tahun 2OlO;

14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2Ol3 tentangRencana Kerja Pemerintah Tahun 2Ol4 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor 91);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun2OIO tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 20 Tahun 2OO9 Pedoman

Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) diDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2OlO Nomor 59al;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ll44lMenkes/PerlVIll2OlO tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Kesehatan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2OlO Nomor 585), sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri KesehatanNomor 35 Tahun 2Ol3 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol3 Nomor 7aI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASIKHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014.


-4-

Pasal 1

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2Ol4 yang

selanjutnya disebut DAK Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah

tertentu untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang

merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunankesehatan nasional tahun 2Ol4 yang ditetapkan melalui Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2014.

Pasal 2

DAK Bidang Kesehatan diarahkan untuk kegiatan:

a. subbidang pelayanan kesehatan dasar;

b. subbidang pelayanan kesehatan rujukan; dan

c. subbidang pelayanan kefarmasian.

Penggunaan DAK Bidang Kesehatan untuk kegiatan SubbidangPelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a digunakan untuk pemenuhan sarana, prasarana danperalatan bagi Poskesdes, Puskesmas dan jaringannya yang meliputi:

a. pembangunan puskesmas pembantu (Pustu) dan puskesmas diDaerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK);

b. peningkatan puskesmas menjadi puskesmas perawatan di wilayahterpencil/sangat terpencil di DTPK dan peningkatan puskesmasmenjadi mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar(PoNED);

c. pembangunan sarana instalasi pengolahan limbah;

d. rehabilitasi karena rusak berat atau rehabilitasi totalpuskesmas/puskesmas perawatan, termasuk rumah dinas dokterdan paramedis;

e. penyediaan alat kesehatan;

f. penyediaan puskesmas keliling (pusling roda 4 dan puslingperairan); dan

g. pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pos PembinaanTerpadu (Posbindu).

(2)


-5-

(3) Penggunaan DAK Bidang Kesehatan untuk kegiatan subbidang

pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b digunakan untuk pemenuhan/pengadaan sarana, prasarana

dan peralatan bagi rumah sakit provinsi/kabupaten/kota yang

meliputi:a. pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan tempat tidur

kelas III;pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Instalasi GawatDarurat (IGD) rumah sakit;

Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan Intensiue Care Unit(rcu);

d. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan Pelayanan ObstetriNeonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);

e. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan InstalasiPengolahan Limbah (IPL) rumah sakit;

f. Pemenuhan Sarana Prasarana Unit Transfusi Darah (UTD) dirumah sakit atau Bank Darah Rumah Sakit (BDRS); dan

g. Pemenuhan peralatan kalibrasi di rumah sakit.

(4) Penggunaan DAK Bidang Kesehatan untuk kegiatan subbidangpelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdigunakan untuk:a. penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk fasilitas

pelayanan kesehatan dasar untuk kabupatenlkota yang mengacupada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN);

b. pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan saranapendukung instalasi farmasi kabupaten/kota; dan

c. pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan saranapendukung instalasi farmasi provinsi.

Pasal 3

Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2Ol4 dilaksanakan sesuaiPetunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

b.

C.

(2)

(3)

MENTER:KESEHATANREPUBLiK INDONES:A

-6-

Pasa1 4

Petuttuk Tcknis sebagaiinana diinaksud dalam Pasa1 3 agar digunakansebagai acuan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalampengelolaan dan penggunaan DAK Bidang Keschatan Tahun 2014.

Pasal 5

Penghitungan alokasi DAK Bidang Kesehatan, dilakukan melalui 2

(dua) tahapan, yaitu:

a. penentuan daerah tertentu yang menerima DAK BidangKesehatan; dan

b. penentuan besaran alokasi DAK Bidang Kesehatan masing-masingdaerah.

Penentuan kelayakan daerah penerima DAK Bidang Kesehatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan IndeksFiskal Wilayah (IFW) dengan bobot 5Oo/o dan Indeks Teknis (IT)

dengan bobot 5Oo/o.

Penentuan besaran alokasi DAK Bidang Kesehatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan IFW dengan bobot2Ooh dan IT dengan bobot 8Oo/o.

Pasal 6

Kepala SKPD penerima DAK Bidang Kesehatan sebagai penanggungjawab anggaran sarana pelayanan kesehatan dasar, pelayanankesehatan rujukan, dan pelayanan kefarmasian harusmenyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaankegiatan dan penggunaan DAK Bidang Kesehatan kepada DinasKesehatan Provinsi untuk dikompilasi dan Dinas Kesehatan Provinsimenyampaikan hasil rekapan kompilasi tersebut kepada SekretarisJenderal Kementerian Kesehatan up. Kepala Biro Perencanaan danAnggaran.

Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaankegiatan dan penggunaan DAK kepada:

a. Menteri Keuangan;

b. Menteri Dalam Negeri; dan

c. Menteri Kesehatan.

(2)


-7 -

(3) Penyampaian laporan triwulan kegiatan DAK Bidang Kesehatan

dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang

bersangkutan berakhir.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di」akarta

pada tanggal 16 Desember 2013

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di」akarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

- 8 -

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 84 TAHUN 2013

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG

KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita

Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua

komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat menjamin bahwa

manfaatnya dapat diterima oleh semua pihak, berdampak adil bagi

perempuan dan laki-laki (responsif gender).

Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

pada pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan

diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan,

keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak

dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-

norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang

produktif secara sosial dan ekonomis.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang

terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan

dan upaya kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan dalam

bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan

berkesinambungan.

- 9 -

Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting

dalam komitmen internasional, yang dituangkan dalam Millenium

Development Goals (MDGs). Dalam MDGs terdapat tujuan yang

terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu target 4

(menurunkan angka kematian anak), target 5 (meningkatkan

kesehatan ibu) dan target 6 (memerangi HIV dan AIDS, TB dan

Malaria serta penyakit lainnya), serta 2 target lainnya yang tidak

terkait langsung yaitu target 1 (menanggulangi kemiskinan dan

kelaparan) dan target 3 (mendorong kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan). Kementerian Kesehatan telah menyusun

strategi untuk pencapaian target-target tersebut.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu

adanya pembiayaan kesehatan, yang bertujuan untuk penyediaan

pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang

mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil

guna dan berdaya guna.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah

menetapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber

pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi,

diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga

pemerintah baik pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah

dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau

dan berkualitas.

Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemerintah Pusat memberikan

anggaran pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional.

DAK Bidang Kesehatan, diberikan kepada daerah tertentu untuk

membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan

urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan

nasional tahun 2014 yang ditetapkan melalui Rencana Kerja


RKP Tahun 2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor

39 Tahun 2013, merupakan acuan bagi Kementerian, Lembaga

Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah maupun

masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam

pelaksanaan program pembangunan.

- 10 -

DAK Bidang Kesehatan tahun 2014 difokuskan pada Pelayanan

Kesehatan Dasar untuk Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas

dan jaringannya) serta Pos Kesehatan Desa; Pelayanan Kefarmasian

untuk Provinsi/Kabupaten/Kota; dan Pelayanan Kesehatan Rujukan

(Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota).

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014

berisi penjelasan rinci pemanfaatan DAK, dilengkapi informasi dalam

pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di daerah dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun

Anggaran 2014. Selanjutnya petunjuk teknis ini menjadi pedoman

pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014.

B. Arah Kebijakan

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar,

pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian dalam

rangka akselerasi pencapaian MDGs yang difokuskan untuk

menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak,

penanggulangan masalah gizi serta pengendalian penyakit (menular

dan tidak menular) dan penyehatan lingkungan terutama bagi

penduduk miskin dan penduduk di Daerah Tertinggal, Perbatasan,

dan Kepulauan (DTPK) melalui peningkatan sarana prasarana dan

peralatan kesehatan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Puskesmas

dan jaringannya, RS Provinsi/Kabupaten/Kota serta penyediaan dan

pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, vaksin, yang berkhasiat,

aman dan bermutu untuk mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Tahun 2014.

C. Tujuan

1. Umum

Membantu mendanai kegiatan fisik bidang kesehatan yang

merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan

kesehatan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja


- 11 -

2. Khusus

Mendukung percepatan pencapaian MDGs yang terkait dengan

kesehatan, pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, melalui

pembangunan/perbaikan/peningkatan sarana prasarana dan

peralatan di Poskesdes, Puskesmas dan jaringannya, pemenuhan

fasilitas sarana prasarana dan peralatan di RS

Provinsi/Kabupaten/Kota dan peningkatan ketersediaan,

pemerataan dan keterjangkauan obat, perbekalan kesehatan

untuk pelayanan kesehatan dasar, terutama bagi pelayanan

untuk masyarakat miskin dan DTPK.

D. Ruang Lingkup

DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014 diarahkan untuk kegiatan:

1. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar

Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan bagi Poskesdes,

Puskesmas dan jaringannya, meliputi:

a. Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas

di DTPK.

b. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di

wilayah terpencil/sangat terpencil di DTPK dan peningkatan

Puskesmas menjadi mampu PONED.

c. Pembangunan sarana Instalasi Pengolahan Limbah.

d. Rehabilitasi karena rusak berat atau rehabilitasi total

Puskesmas/Puskesmas Perawatan, termasuk rumah dinas

dokter dan paramedis.

e. Penyediaan Alat Kesehatan.

f. Penyediaan Puskesmas Keliling (Pusling Roda 4 dan Pusling

Perairan).

g. Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pos

Pembinaan Terpadu (Posbindu).

2. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pemenuhan/pengadaan sarana, prasarana dan peralatan bagi

Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota, meliputi:

a. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan Tempat Tidur

Kelas III.

b. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan IGD RS.

c. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan ICU RS.

- 12 -

d. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan PONEK RS.

e. Pemenuhan Sarana, Prasarana Dan Peralatan IPL RS.

f. Pemenuhan Sarana Prasarana UTD di RS/BDRS.

g. Pemenuhan Peralatan Kalibrasi di RS.

3. Subbidang Pelayanan Kefarmasian, meliputi:

a. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk fasilitas

pelayanan kesehatan dasar untuk Kabupaten/Kota yang

mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).

b. Pembangunan baru/Rehabilitasi dan/atau Penyediaan

sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.

c. Pembangunan baru/Rehabilitasi dan/atau Penyediaan

sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi.

E. Pengalokasian Dan Penyaluran DAK

Proses pengalokasian dan penyaluran DAK meliputi:

1. Pengalokasian

Penghitungan alokasi DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014,

dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK

Penentuan kelayakan daerah penerima DAK menggunakan

Indeks Fiskal Wilayah (IFW) dengan bobot 50% dan IT

(Indeks Teknis) dengan bobot 50%.

b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

1) Penentuan besaran alokasi daerah penerima DAK

menggunakan IFW dengan bobot 20 % dan IT dengan

bobot 80%.

2) IFW ditentukan berdasarkan Kriteria Umum

merupakan kewenangan Kementerian Keuangan dan

Kriteria Khusus merupakan kewenangan dari

Kementerian/Lembaga terkait, sedangkan kriteria

teknis merupakan kewenangan dari Kementerian

Kesehatan.

3) Usulan ruang lingkup kegiatan dan besaran alokasi

DAK kemudian dibahas dan diputuskan bersama

antara pemerintah dengan Panitia Kerja Belanja

Transfer ke Daerah DPR RI.

- 13 -

4) Kaidah-kaidah mengenai mekanisme pengalokasian

DAK dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor

55 Tahun 2005.

2. Penyaluran

DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2014 disalurkan

melalui mekanisme transfer yang diatur melalui Peraturan

Menteri Keuangan dan ketentuan peraturan yang berlaku

lainnya.

a. Penyediaan Sarana, Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar

untuk Kabupaten/Kota, disalurkan melalui SKPD Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota.

b. Penyediaan Obat, BMHP dan Sarana Prasarana Pelayanan

Kefarmasian untuk Kabupaten/Kota, disalurkan melalui

SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sedangkan

penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kefarmasian

untuk Provinsi, disalurkan melalui SKPD Dinas Kesehatan

Provinsi.

c. Penyediaan Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan

untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan disalurkan melalui

SKPD Rumah Sakit Umum atau Khusus

Provinsi/Kabupaten/Kota.

- 14 -

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS

DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2014

A. Perencanaan

Sesuai dengan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

(Provinsi/Kabupaten/Kota) harus saling berkoordinasi dalam

penyusunan kegiatannya.

Dalam rangka menjaga sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan

evaluasi program kesehatan Kabupaten/Kota dengan Provinsi, SKPD

yang memperoleh alokasi DAK Bidang Kesehatan agar berkoordinasi

dengan Dinas Kesehatan Provinsi.

Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang disusun mengacu

kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun

2014.

B. Pelaksanaan Teknis

1. Pagu anggaran DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014 terdiri dari

anggaran Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar untuk Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota; anggaran Subbidang Pelayanan

Kesehatan Rujukan untuk RS Provinsi/Kabupaten/Kota; dan

anggaran Subbidang Pelayanan Kefarmasian untuk Dinas

Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Penggunaan anggaran DAK Bidang Kesehatan Tahun 2014 harus

mengacu pada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang

Kesehatan TA 2014. Ruang lingkup kegiatan DAK dalam juknis

ini sifatnya pilihan sesuai dengan subbidang masing-masing dan

disesuaikan dengan prioritas nasional.

3. Penggunaan anggaran DAK Bidang Kesehatan 2014 yang tidak

sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang

Kesehatan 2014 menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan

SKPD yang bersangkutan.

4. Tidak diperkenankan pengalihan anggaran ataupun kegiatan

antar subbidang karena besaran alokasi per subbidang

mempunyai keterikatan dengan Undang – Undang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) Tahun 2014 dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang

Pedoman Umum dan Alokasi DAK Tahun Anggaran 2014.

- 15 -

5. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran

transfer daerah termasuk DAK Bidang Kesehatan mengikuti

ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri

dan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping

dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari

besaran alokasi DAK yang diterima sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

pasal 61. Pengunaan Dana Pendamping ini merupakan satu

kesatuan dengan pagu DAK dan penggunaannya untuk kegiatan

fisik yang mengacu pada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK

Bidang Kesehatan Tahun 2014.

7. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi

kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan,

perjalanan dinas, biaya operasional, biaya

pemeliharaan/perawatan dan biaya konsultan/jasa/tenaga

pelaksana ataupun aspek lainnya sebagai akibat pelaksanaan

DAK Bidang Kesehatan.

8. Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RS

Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK

Bidang Kesehatan sesuai dengan subbidangnya yang meliputi

jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi

fisik kepada Dinas Kesehatan Provinsi, paling lambat 14 hari

setelah triwulan selesai (Maret, Juni, September, Desember).

9. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kompilasi dan merekap

laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di wilayah kerjanya,

kemudian hasil rekapan kompilasi per subbidang meliputi jenis

kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik

tersebut dikirimkan ke Menteri Kesehatan melalui Sekretaris

Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, paling

lambat 14 hari setelah triwulan selesai (Maret, Juni, September,

Desember).

10. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang

Kesehatan dan dana pendampingnya tidak boleh duplikasi

dengan sumber pembiayaan lainnya dari APBN maupun APBD.

- 16 -

BAB III

SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR

A. Pembangunan Puskesmas Pembantu/dan Puskesmas di DTPK

1. Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Di era desentralisasi terjadi pengembangan Kabupaten/ Kota

diikuti oleh pengembangan kecamatan dan desa. Disetiap

kecamatan harus memiliki Puskesmas. Dalam mendekatkan

akses pelayanan kesehatan, Puskesmas dibantu oleh

keberadaan Puskesmas Pembantu. Puskesmas Pembantu

melayani 2 - 3 desa yang berada di wilayah kerja Puskesmas.

Pembangunan Puskesmas Pembantu juga diperlukan untuk

hal-hal khusus seperti Puskesmas Pembantu yang rusak akibat

bencana alam, relokasi Pustu yang disebabkan adanya

perubahan tata ruang wilayah, dan lain-lain. Pembangunan

Puskesmas Pembantu diprioritaskan untuk Kabupaten/Kota

yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan Angka

Kematian Ibu yang tinggi. Persyaratan pembangunan

Puskesmas Pembantu adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum

1) Adanya telaah kebutuhan akan adanya Pustu, antara

lain karena:

a) Mendukung peningkatan pelayanan Puskesmas.

b) Mengganti Pustu yang rusak karena bencana alam.

c) Relokasi Pustu, yang disebabkan adanya jalur

hijau, perubahan tata ruang wilayah, terjadinya

masalah hukum pada lokasi fisik bangunan.

d) Pustu diharapkan dapat melayani 2 – 3 desa yang

ada.

2) Lokasi:

a) Berada di tengah pemukiman penduduk.

b) Kepadatan penduduk berkisar antara 3.000 –

5.000 penduduk, atau terdapat pertimbangan lain.

c) Jarak lokasi pembangunan baru Pustu dengan

sarana kesehatan lain, dengan kisaran 3 – 5 km,

atau terdapat pertimbangan lain.

- 17 -

3) Ada surat pernyataan yang ditandatangani Kepala

Daerah, yang berisi:

a) Kesanggupan daerah untuk memenuhi ketenagaan

dan biaya operasional.

b) Tersedia tanah yang tidak bermasalah untuk

pembangunan.

c) Pembangunan belum pernah diusulkan dari

sumber dana lainnya.

4) Tersedia rumah dinas bagi petugas bila berada di

daerah terpencil atau sangat terpencil.

5) Usulan disertai sarana prasarana penunjang yang

harus disediakan seperti pagar, listrik, air,

perlengkapan mebeulair, dan perlengkapan kesehatan

yang dibutuhkan.

b. Persyaratan Teknis:

1) Luas ruangan/bangunan sesuai dengan kondisi

setempat dengan memperhatikan kebutuhan minimal

pelayanan/kegiatan. Sedangkan jumlah sarana dan

ruangan tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang

dilaksanakan. Pembangunan baru Pustu dapat

menggunakan bahan bangunan yang dihasilkan oleh

wilayah setempat.

2) Denah tata ruang agar memperhatikan fungsi sebagai

sarana pelayanan kesehatan. Denah kebutuhan tata

ruang mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang

Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan

Masyarakat tahun 2007 serta lampiran pedoman yang

disempurnakan dan pedoman program.

3) Peralatan kesehatan

Kebutuhan minimal peralatan kesehatan

pembangunan Pustu mengacu pada buku Pedoman

Peralatan.

c. Acuan:

1) Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal

Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007.

2) Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina

Kesehatan Masyarakat tahun 2008.

- 18 -

2. Pembangunan Puskesmas di Daerah Tertinggal, Perbatasan

dan Kepulauan (DTPK)

Pembangunan Puskesmas ditujukan untuk peningkatan

jangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada

masyarakat.

a. Persyaratan Umum:

1) Adanya telaah kebutuhan akan adanya Puskesmas di

DTPK , antara lain karena :

a) Kecamatan pemekaran yang tidak mempunyai

Puskesmas.

b) Kepadatan penduduk tinggi, jumlah penduduk

lebih dari 30.000 penduduk per kecamatan.

c) Wilayah kerja sangat luas

2) Lokasi:

a) Didirikan pada area yang mudah terjangkau baik

dari segi jarak maupun sarana transportasi umum

dari seluruh wilayah kerjanya.

b) Pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh

daerah.






pembangunan



4) Dilengkapi rumah dinas bagi petugas bila berada di

daerah terpencil atau sangat terpencil. Rumah dinas

berada satu lokasi dengan Puskesmas.



perlengkapan mebeulair, SPAL/IPAL, sarana

pembuangan sampah, dan peralatan kesehatan yang

dibutuhkan.

- 19 -

b. Persyaratan Teknis:

1) Luas lahan dan bangunan tergantung jenis pelayanan

kesehatan/kegiatan yang dilaksanakan guna

memberikan pelayanan yang optimal.

2) Denah tata ruang

a) Denah tata ruang Puskesmas mengacu pada buku

Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat

Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007

serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan

pedoman program.

b) Setiap pembangunan Puskesmas perlu

memperhatikan ruang penyimpanan obat, ruang

laboratorium, adanya ruang laktasi/pojok ASI

(standar ruang laktasi terlampir), dan

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan

pemenuhan kebutuhan gender.

3) Peralatan Kesehatan


pembangunan Puskesmas mengacu pada buku

Pedoman Peralatan.

c. Acuan





B. Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Perawatan di DTPK dan

Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Mampu PONED

1. Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Perawatan di DTPK

Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di

DTPK, ditujukan untuk meningkatkan jangkauan masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat pada pelayanan rawat inap.

Sasaran utama Puskesmas yang ditingkatkan menjadi

Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang berada di

perbatasan dengan negara tetangga dan Puskesmas yang

- 20 -

berada di daerah terpencil / sangat terpencil (daftar terlampir).

a. Persyaratan Umum

1) Adanya telaahan kebutuhan akan adanya Puskesmas

Perawatan, antara lain karena:

a) Puskesmas di wilayah terpencil, tertinggal,

kepulauan, perbatasan dengan negara lain sesuai

dengan target (101 Puskesmas terlampir).

b) Kabupaten pemekaran yang belum tersedia Rumah

Sakit.

2) Lokasi Puskesmas:

a) Wilayah terpencil/sangat terpencil, tertinggal,

perbatasan dan kepulauan.

b) Waktu tempuh lebih dari 2 jam dengan

menggunakan sarana transportasi yang tersedia.


Daerah yang berisi:




pembangunan



4) Dilengkapi rumah dinas bagi petugas bagi Puskesmas

yang membutuhkan. Rumah dinas harus satu lokasi

dengan Puskesmas.



perlengkapan mebeulair, SPAL/IPAL, sarana

pembuangan sampah, dan peralatan kesehatan yang

dibutuhkan.

b. Persyaratan Teknis

1) Luas lahan dan bangunan tergantung jenis pelayanan

kesehatan/kegiatan yang dilaksanakan guna

memberikan pelayanan yang optimal.

2) Denah tata ruang:

- 21 -





pedoman program.

b) Setiap pembangunan Puskesmas perlu


laboratorium, adanya ruang laktasi/pojok ASI

(standar ruang laktasi terlampir), dan

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan

pemenuhan kebutuhan gender.

3) Peralatan Kesehatan


pembangunan Puskesmas mengacu pada buku

Pedoman Peralatan.

c. Acuan





2. Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Mampu PONED

Dalam rangka mendekatkan akses penanganan gawat darurat

obstetrik dan neonatal, Puskesmas Perawatan perlu di lengkapi

dengan PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar).

Prioritas peningkatan Puskesmas menjadi Mampu PONED

adalah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang besar

dan Angka Kematian Ibu yang tinggi.

a. Persyaratan Umum

1) Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas Perawatan

mampu PONED dari Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota

2) Lokasi:

a) Letak strategis dengan Puskesmas lain dan Rumah

sakit atau ketentuan khusus.

b) Berada dalam waktu tempuh lebih dari 2 jam ke

Rumah Sakit.

c) Dapat dilalui dilalui oleh sarana trasportasi umum.

- 22 -



a) Tersedianya tanah yang tidak bermasalah.

b) Kesanggupan daerah untuk memenuhi ketenagaan


c) Belum pernah diusulkan dari sumber dana

lainnya.


harus disediakan, seperti pagar, listrik, air,

SPAL/IPAL, mebeulair, sarana pembuangan sampah,

peralatan kesehatan dan rumah dinas petugas

kesehatan Puskesmas, penyediaan sarana dan

peralatan PONED (Pelayanan Obstetri dan Neonatal

Emergensi Dasar).


1) Luas lahan dan bangunan

Jumlah sarana dan luas ruangan PONED sesuai

ketentuan. Puskesmas Perawatan mampu PONED,

rumah dokter dan rumah petugas kesehatan harus

berada dalam satu lokasi.

2) Denah tata ruang

Rancangan tata-ruang/bangunan agar

memperhatikan fungsi sebagai sarana pelayanan

kesehatan. Puskesmas Perawatan mampu PONED

harus dilengkapi dengan Dapur Gizi dan peralatannya

serta UGD yang dapat memberikan pelayanan PONED.

Pelayanan PONED mengacu pada buku acuan

Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi

Dasar.


Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang

diberikan oleh Puskesmas perawatan mampu PONED,

maka Puskesmas diperkenankan melengkapi

peralatan Puskesmas sesuai standar peralatan

Puskesmas.

- 23 -

4) Dalam rangka pengembangan Sistem Penanggulangan

Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dimungkinkan untuk

pengadaan Pusling bagi Puskesmas.

c. Acuan





C. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL)

Penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) dan Pengadaan

Peralatan Pendukungnya di Puskesmas Kabupaten/Kota dari Dana

Alokasi Khusus dimaksudkan untuk menjamin keamanan kualitas

lingkungan khususnya limbah cair dan padat dari hasil kegiatan

Puskesmas terhadap masyarakat sekitarnya. Instalasi pengolahan

air limbah adalah termasuk pengolahan pendahuluan (pre

treatment). Hal ini dilakukan untuk melindungi kualitas lingkungan

sekitar dari kegiatan Puskesmas agar tidak terjadi pencemaran

lingkungan. Instalasi Pengolahan Limbah berfungsi untuk mengolah

air buangan dan mengolah limbah padat yang berasal dari kegiatan

yang ada di Puskesmas agar memenuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Peralatan pendukung adalah peralatan yang

berfungsi mendukung dan memperlancar proses pengolahan air

buangan baik pengolahan secara fisik, biologis maupun kimiawi, alat

pendukung lainnya pengolah limbah padat.

1. Persyaratan Umum

a. Puskesmas tersebut belum mempunyai Intalasi pengolahan

Limbah atau sudah mempunyai Instalasi Pengolahan

Limbah tapi tidak dapat berfungsi yang diadakan sebelum

tahun 2002.

b. Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam

sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan

perataan, pemadatan dan pematangan tanah.

- 24 -

c. Perhitungan pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah

dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan

operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi

daerah.

d. Pengelolaan limbah Puskesmas harus memenuhi

persyaratan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas.

e. Garansi Instalasi pengolahan limbah minimal 1 (satu)

tahun.

f. Garansi purna jual instalasi pengolahan limbah minimal 5

(lima) tahun.

g. Penyedia jasa wajib melakukan Pelatihan pengoperasian

dan pemeliharaan IPL bagi petugas Puskesmas.

h. Penyedia jasa wajib Memberikan Standar Operasional

Prosedur (SOP) dan Standar Minimal Pemeliharan (SMP)

Instalasi Pengolahan Limbah dalam bahasa indonesia.

i. Penyedia jasa atau Puskesmas wajib mengurus ijin

operasional IPAL (ijin pembuangan limbah cair) ke

kantor/badan lingkungan hidup setempat sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

j. Puskesmas yang menghasilkan limbah cair atau limbah

padat yang mengandung atau terkena zat radioaktif,

pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan BATAN (tidak

dimasukan ke IPAL).

2. Persyaratan Khusus

a. Luas lahan dan bangunan IPAL disesuaikan dengan

kapasitas IPAL yang di butuhkan Puskesmas yang didapat

dari data pemakaian rata-rata air bersih per hari.

b. Kapasitas IPAL minimal dapat mengolah limbah cair

sebanyak 100% dari jumlah pemakaian air bersih di

Puskesmas tiap harinya.

c. Puskesmas membuat Perencanaan Detail Engineering

Design (DED) IPAL dan jaringannya serta RAB, unit cost

yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas dengan

rekomendasi Dinas PU Pemda setempat diketahui oleh

Bupati/Walikota.

- 25 -

d. Perencanaan Detail Engineering Design (DED) IPAL dan

jaringannya serta RAB tersebut dibiayai dari APBD

Kabupaten/Kota.

e. Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai

Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan yang

ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan diketahui oleh

Bupati/Walikota sebelum Pekerjaan Pembangunan dimulai.

f. Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai uji

laboratorium lingkungan terhadap influen dan efluen air

limbah yang masuk dan keluar dari IPAL yang

ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan diketahui oleh

Bupati/Walikota selama minimal 3 bulan sekali dan

melaporkannya ke Kementerian Kesehatan.

g. Membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga agar

efluen air limbah yang keluar dari instalasi tersebut

memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair

Bagi Kegiatan Rumah Sakit atau peraturan daerah

setempat, yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan

diketahui oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebelum

Pekerjaan Pembangunan dimulai.

h. Rencana peletakan Instalasi pengolahan limbah agar

memperhatikan denah tata ruang di Puskesmas agar

memudahkan operasional, pemeliharaan, dan keamanan

IPL.

i. Semua air limbah Puskesmas dialirkan ke IPAL, dan untuk

air limbah dari ruang laboratorium, laundry dan instalasi

gizi/dapur harus dilakukan pengolahan pendahuluan (pre

treatment) terlebih dahulu sebelum dialirkan ke IPAL.

j. Komponen yang bisa dicakup dari Dana Alokasi Khusus

(DAK) untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air

Limbah meliputi:

1) Pekerjaan persiapan: bouplank, direksi kit, mobilisasi.

2) Pekerjaan struktur pondasi.

3) Pekerjaan konstruksi IPAL.

4) Plester, acian IPAL dan water proofing.

5) Fasilitas IPAL antara lain ruang panel, blower dan

ruang operator.

- 26 -

6) Finishing IPAL.

7) Pekerjaan equipment, mekanikal dan elektrikal antara

lain pemasangan blower dan pompa, pembuatan panel

listrik, dengan kapasitas daya minimal serta

pemasangan peralatan listrik lainnya.

8) Pagar Pelindung lokasi IPAL.

9) Jaringan Air Limbah dan Bak Pengumpul.

k. Dalam pemilihan jenis dan teknologi Instalasi Pengolahan

Air Limbah (IPAL) harus memperhatikan:

1) Kekuatan konstruksi bangunan.

2) Teknologi IPAL yang dipilih harus sudah terbukti

efluen (keluaran) air limbah hasil pengolahannya telah

memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu

Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit atau

Peraturan Daerah Setempat.

3) Disarankan pihak Puskesmas mencari referensi

dengan peninjauan ke Puskesmas yang telah memakai

produk teknologi IPAL yang terbukti minimal 3 tahun

effluentnya masih memenuhi Keputusan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 atau

peraturan daerah setempat dengan dibuktikan dengan

hasil uji laboratorium lingkungan (yang terakreditasi)

terhadap influent dan effluent air limbah.

4) Teknologi IPAL yang dipilih harus mudah dalam

pengoperasian dan pemeliharaannya.

5) Mudah mencari suku cadangnya.

6) Biaya operasional IPAL yang tidak besar (listrik,

pemeliharaan alat, dll).

7) IPAL dapat digunakan untuk pengolahan air limbah

dengan konsentrasi rendah maupun konsentrasi

tinggi.

8) Lumpur yang dihasilkan IPAL sedikit.

9) IPAL tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah

maupun fluktuasi konsentrasi.

l. Harus dipasang alat pengukur debit pada influent dan

efluent IPAL untuk mengetahui debit harian limbah yang

dihasilkan.

- 27 -

m. Pemerintah Daerah dan Pihak Puskesmas harus

menyediakan dana untuk tenaga operator dan biaya

operasional lainnya.

3. Persyaratan khusus alat penghancur jarum suntik dan syringe

nya

a. Alat ini mampu menghancurkan jarum suntik dan syringe

nya.

b. Alat penghancur jarum suntik dan syringe nya harus

teregistrasi di Kementerian Kesehatan.

c. Hasil olahan alat maksimal 10,0 mm (lebih kecil hasil

olahan lebih baik)

d. Kapasitas alat minimal dapat menghancurkan jarum

suntik dan syringe nya 300 buah/jam.

4. Acuan

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

d. Keputusan Bapedal Nomor 3 Tahun 1995 tentang

Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun.

e. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13

Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak

Bergerak.

f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58

Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan

Rumah Sakit.

g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor



h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat

Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

i. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2013

tentang Persyaratan dan kewajiban dalam ijin Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- 28 -

D. Rehabilitasi Puskesmas/Rumah Dinas Dokter/Dokter

Gigi/Paramedis

1. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu

Untuk meningkatkan akses serta meningkatkan pelayanan

kesehatan oleh Puskesmas di wilayah kerjanya, keberadaan

Puskesmas Pembantu sebagai jejaring pelayanan sangat

dibutuhkan. Di beberapa daerah perlu ada rehabilitasi fisik

pada bangunan Puskesmas Pembantu yang mengalami

kerusakan. Rehabilitasi Pustu diprioritaskan untuk

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang besar dan

Angka Kematian ibu yang tinggi. Pelaksanaan rehabilitasi fisik

Puskesmas Pembantu harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut :

a. Persyaratan Umum

1) Puskesmas Pembantu dengan kondisi rusak berat

atau rusak total.

2) Belum pernah diusulkan dari sumber dana lainnya.


1) Denah tata ruang

Denah tata ruang Puskesmas Pembantu mengacu

pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas,

Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun

2007 serta lampiran pedoman yang disempurnakan

dan pedoman program

2) Tersedia bukti pernyataan Dinas Pekerjaan Umum

(PU) setempat tentang kondisi bangunan (rusak berat

atau rusak total) sehingga perlu di

perbaiki/rehabilitasi. Biaya penghancuran dibebankan

pada APBD (dengan memanfaatkan dana pendamping

DAK).

c. Acuan





- 29 -

2. Rehabilitasi Puskesmas

Guna menunjang serta meningkatkan pelayanan Puskesmas

secara optimal, perlu adanya rehabilitasi fisik pada bangunan

Puskesmas yang mengalami kerusakan. Rehabilitasi Puskesmas

juga diperlukan untuk hal-hal khusus seperti, relokasi

Puskesmas yang disebabkan adanya perubahan tata ruang

wilayah, dan lain-lain. Khusus bagi Puskesmas yang

membutuhkan rumah dinas dokter, diperkenankan untuk

menambah rumah dinas dokter Puskesmas. Rehabilitasi

Puskesmas diprioritaskan untuk Kabupaten/kota dengan

jumlah penduduk yang besar dan Angka Kematian Ibu yang

tinggi. Pelaksanaan rehabilitasi fisik Puskesmas harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum

1) Puskesmas atau Puskesmas Perawatan dengan

kondisi rusak berat atau rusak total.

2) Puskesmas yang mengalami relokasi yang disebabkan

adanya perubahan tata ruang wilayah dan hal lain.

3) Belum pernah diusulkan dari sumber dana lainnya.


1) Denah tata ruang





pedoman program

b) Setiap perbaikan/rehabilitasi Puskesmas perlu


laboratorium tersedianya ruang laktasi/pojok ASI

jika dibutuhkan (standar ruang laktasi terlampir),

dan memperhatikan kebutuhan gender.



atau rusak total) sehingga perlu di

perbaiki/rehabilitasi. Biaya penghancuran dibebankan

pada APBD (diluar anggaran DAK dan dana

pendampingnya).

- 30 -

3) Tidak dilakukan registrasi baru pada bangunan

Puskesmas yang direhabilitasi.

c. Acuan





3. Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter/ Dokter Gigi/ Paramedis/

Perawat

Guna menunjang pelayanan kesehatan secara optimal, telah

dialokasikan kegiatan rehabilitasi rumah dokter/dokter

gigi/paramedis dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum

1) Kondisi kerusakan bangunan rusak berat dan rusak

total.

2) Rehabilitasi rumah dinas dokter/dokter

gigi/paramedis yang berada pada lokasi dalam wilayah

kerja yang sama dengan Puskesmas.

3) Belum pernah diusulkan dari sumber dana lainnya


1) Persyaratan teknis rehabilitasi sesuai dengan




atau rusak total) sehingga perlu di perbaiki/

rehabilitasi. Biaya penghancuran dibebankan pada

APBD (diluar anggaran DAK dan dana

pendampingnya).

3) Rencana tata ruang

Rancangan tata ruang/bangunan agar memperhatikan

fungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan. Tata-

ruang dan jenis ruangan mengacu pada buku

Pedoman Tata Ruang Puskesmas.

- 31 -

c. Acuan





E. Penyediaan Alat Kesehatan

Pengadaan alat kesehatan di Puskesmas ini terdiri dari (1) alat

laboratorium; (2) alat poliklinik set; dan (3) alat gawat darurat/Life

Saving (4) Sanitarian Kit (5) Food Contamination Kit. Adapun

persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Untuk alat kesehatan di Puskesmas yang harus dipenuhi

adalah:

a. Persyaratan Umum

Kebutuhan akan adanya alat kesehatan Puskesmas

diharapkan mempertimbangkan beberapa hal sebagai

berikut:

1) Diperuntukkan bagi Puskesmas yang alat kesehatan

tidak lengkap, Puskesmas yang akan berfungsi sebagai

gatekeeper dalam mempersiapkan Jaminan Kesehatan

Nasional, Puskesmas di Kabupaten/Kota dengan

jumlah penduduk yang besar dan Angka Kematian Ibu

yang tinggi, Puskesmas yang berada di daerah jalur

mudik, rawan bencana dan kecelakaan, dan

Puskesmas lain yang dianggap perlu.

2) Sarana penunjang agar alat kesehatan dapat berfungsi

optimal telah tersedia (listrik, air, genset, bangunan

penunjang, dll).

3) Tersedia SK Bupati/Walikota tentang nama

Puskesmas yang akan menerima alat kesehatan.

4) Tersedia tenaga yang mampu mengoperasikan alat

kesehatan.


Peralatan kesehatan mengacu pada buku Pedoman

Peralatan Puskesmas, Ditjen Bina Kesmas Tahun, 2008.

- 32 -

c. Alat Laboratorium

1) Rincian Alat

No Jenis

1 Mikroskop Binokuler+ Kit

2 Rotator

3 Refrigerator (suhu 2-8oC)

4 Haemoglobinometer + Reagen

5 Urine Analizer + Strip (3 parameter : Glukosa,

Protein, PH)

6 Blood Lancet Set

7 Hemocytometer Set + Reagen

8 Westergreen Set

9 Sentrifuge Mikrohematokrit

10 Kotak penyimpanan (Box Slide)

11 Bunsen

12 Pipet

13 Rak Pengering Slide

14 Alat Fit Test (Tipe FT 30)

15 Sharp bin Container (Kotak tahan tusukan

untuk spuit bekas)

2) Kriteria

a) Sumber Daya Manusia

Mempunyai petugas yang memiliki kualifikasi

pendidikan dan pengalaman yang memadai serta

memperoleh/ memiliki kewenangan untuk

melaksanakan kegiatan dibidang yang menjadi

tugas atau tanggung jawabnya. Jenis, kualifikasi

dan jumlah tenaga laboratorium adalah sebagai

berikut:

No Jenis Tenaga Kualifikasi Jumlah

1 Penanggung

jawab

Dokter 1

2 Tenaga Teknis Analis Kesehatan

(DIII)

1

3 Tenaga non

Teknis

Minimal SMU/

sederajat

1

- 33 -

b) Sarana dan Prasarana

Mempunyai sarana dan prasarana laboratorium

yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik

bangunan/ruangan laboratorium dan

jaringan/instalasi yang membuat suatu sarana

yang ada bisa berfungsi sesuai dengan tujuan yang

diharapkan. Persyaratan sarana dan prasarana

adalah sebagai berikut:

(1) Ukuran ruang laboratorium minimal 3 x 4 m2,

kebutuhan luas ruang disesuaikan dengan

jenis pemeriksaan yang diselenggarakan oleh

Puskesmas.

(2) Listrik harus mempunyai aliran tersendiri

dengan tegangan stabil, kapasitas harus

cukup.

(3) Ruangan harus mempunyai sirkulasi udara

yang baik (ventilasi silang/cross ventilation),

sehingga pertukaran udara dari dalam ruangan

dapat mengalir ke luar ruangan.

(4) Suhu ruangan tidak boleh panas, dengan

sirkulasi udara yang baik maka disarankan

suhu dipertahankan antara 220C s/d 260C.

(5) Tersedia fasilitas air bersih yang mengalir dan

debit air yang cukup pada bak cuci. Air

tersebut harus memenuhi syarat kesehatan.

(6) Mempunyai wadah (tempat sampah)

khusus/terpisah yang dilengkapi dengan

penutupnya untuk pembuangan limbah padat

medis infeksius dan non infeksius pada

laboratorium. Pengelolaan (pewadahan,

pengangkutan dan pemusnahan) limbah padat

dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang

berlaku.

(7) Mempunyai sistem/instalasi pengolahan air

limbah Puskesmas.

- 34 -

d. Poliklinik Set

No. Nama Alat No. Nama Alat

1 Bingkai Kaca Mata 33 Skalpel, tangkai pisau

operasi

2 Diagnostik set, lengkap 34 Sonde pengukur dalam

luka

3 EKG (Daerah

Perkotaan) 35

Sterilisator (pemanas

alkohol)

4 Kaca Kepala 36 Celemek Plastik

5 Kaca Pembesar 37 Duk bolong

6 Kartu Tes Penglihatan

Dekat 38 Sarung tangan

7 Lensa Pemeriksaan

Visus 39

Baki logam, tempat

alat steril

8 Manset anak 40 Lampu senter

9 Meteran 41 Mangkok untuk

larutan

10 Palu pengukur reflex 42 Meja instrumen/alat

11 Stopwatch 43 Silinder korentang

steril

12 Snellen Chart 44 Standar waskom,

tunggal

13 Spekulum mata 45 Toples kapas/kasa

steril

14 Stethoskop 46 Torniket karet

15 Sudip lidah 47 Tromol kasa/kain steril

16 Tempat tidur periksa

dan perlengkapannya 48 Waskom bengkok

17 Tensimeter, air raksa 49 Waskom cekung

18 Thermometer klinis 50 Waskom cuci

19 Tes Buta Warna

(Ishihara) 51

Tas alat

20 Timbangan Dewasa 52 Klem/pemegang jarum

jahit

21 Tonometer 53 Korentang, penjepit

22 Gelas pengukur 54

Kuret untuk

membersihkan

hordeolum

- 35 -

No. Nama Alat No. Nama Alat

23 Alat melebarkan

punctum lakrimalis 55 Pinset

24

Alat untuk

mengeluarkan benda

asing

56 Retraktor

25 Benang cat gut 57 Selang karet untuk

anus

26 Benang sutera 58 Semprit, gliserin

27 Gunting bedah standar 59 Disposable spuit

28 Gunting untuk mata 60 Semprit karet untuk

mengeringkan telinga

29 Gunting Pembalut 61 Semprit untuk telinga

dan luka

30 Jarum Jahit 62 Sikat tangan

31 Kateter 63 Skalpel, mata pisau

bedah

32 Klem arteri, lurus 64

Sharp bin Container

(Kotak tahan tusukan

untuk spuit bekas)

e. Alat Gawat Darurat/Life Saving

NO JENIS NAMA ALAT UKURAN

1 Airway Management

a. Laryngoscop

semua

ukuran

b. Stylet

c. Endo Tracheal Tube

semua

ukuran

d. Nasopharyngeal

tube/Mayo tube

semua

ukuran

e. Suction unit (elektrik

dan manual)

f. Tracheostomy set

g. Needle

Cricothyrotomi set

- 36 -


2 Breathing Management

a. Oksigen tabung

besar dan

kecil

b. Bag Mask Valve

(Ambu bag) untuk

dewasa dan anak

berbagai

ukuran

c. Regulator untuk

tabung oksigen

dan flowmeter

d. Nasal canule oksigen

e. Masker oksigen

dewasa dan

anak

f. Film viewer (melihat

foto X-ray)

3 Circulation Management

a. Pulse oxymeter

b. Peralatan untuk

vena sectie(minor

surgery set)

c. I.V cathether

berbagai

ukuran

d. Infuse set untuk

dewasa dan bayi

(microdrip set)

e. Intraosseus needle

berbagai

ukuran

f. Manset untuk

infusion pressure

g. Tensimeter &

stetoskop

4 Drug for Emergency

a. Epinephrine

b. Sulfas atropine

c. Xylocain

d. Amidaron

e. Anti Hipertensi

f. Anti Konvulsan

g. Magnesium sulfat

h. Analgetik

- 37 -

2. Penyediaan Sarana Pengawasan Penyehatan Lingkungan

Tingkat Puskesmas

a. Persyaratan Umum

Penyediaan sanitarian kit untuk Sanitarian Puskesmas

dikhusukan untuk kegiatan pengujian kualitas air minum

dan alat deteksi cepat cemaran makanan siap saji dengan

persyaratan:

1) Wilayah Puskesmas terutama wilayah prioritas

nasional DTPK.

2) Memiliki tenaga sanitarian berlatar belakang D3

Kesehatan Lingkungan.


i. Antipiretik

j. Cairan kristaloid,

koloid

5 Set Bedah/Trauma

a. Minosurgery set

termasuk tempat

peralatannya

b. Collar neck/collar

splint

berbagai

ukuran

c. Pneumosplint

semua

ukuran

d. Long spine

board/short spine

board

e. Alat sterilisator

sederhana

f. Lampu emergensi

(batere)

6 Set untuk Pertolongan

Kelahiran a. Speculum

b. Partus set

c. Curretage set

d. Vaccum Extractie

Set

e. Tampon

f. Penghangat Bayi

- 38 -

3) Menyelenggarakan kegiatan penyehatan lingkungan

melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

atau APBD pada satu tahun terakhir.

b. Sanitarian Kit

1) Belum memiliki sanitarian kit atau telah rusak.

2) Sanitarian kit dikhususkan untuk kegiatan

pengawasan kualitas air minum secara lapangan.

3) Sarana Surveilan Penyehatan Lingkungan untuk

Sanitarian Puskesmas yaitu satu kit mobile portable

water test yang mampu memeriksa parameter wajib

kualitas air berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan

Kualitas Air Minum.

4) Sanitarian kit mampu menyediakan informasi hasil uji

kualitas air dalam bentuk tercetak yang sesuai dengan

format surveilan kualitas air.

5) Jenis sarana Surveilan Penyehatan Lingkungan untuk

sanitarian dengan rincian:

a) Satu set mobile portable yang dilengkapi dengan :

tempat penyimpan media dan water test kit untuk

analisa parameter kimia, fisika dan mikrobiologi

untuk sampel air minum.

b) Buku manual dalam bahasa Indonesia

c) Sertifikat kalibrasi

6) Spesifikasi alat:

Peralatan tersebut harus mampu telusur sesuai angka

batas minimal dan maksimal parameter dalam

persyaratan kualitas air minum.

c. Alat deteksi cepat cemaran makanan siap saji

1) Belum memiliki alat deteksi cepat atau ada tetapi telah

rusak berat (tidak berfungsi)

2) Alat deteksi cepat cemaran makanan siap saji ini

digunakan untuk pengujian secara kualitatif dan

kuantitatif makanan siap saji yang bersifat mobile

(lapangan). Sasaran adalah Tempat Pengelolaan

Makanan yang menjadi target pengawasan indikator

program lingkungan sehat dalam pengelolaan higiene

sanitasi pangan yang terstandar.

- 39 -

3) Uji kualitas terhadap pangan siap saji dilaksanakan

dengan didahului melalui inspeksi higiene sanitasi

terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang

menjadi sasaran pengawasan. Bila hasil inspeksi

higiene sanitasi TPM memenuhi syarat, maka dapat

dilakukan uji kualitas makanan siap saji. Bila kualitas

makanan belum memenuhi syarat, maka dilakukan

pembinaan melalui perbaikan di setiap jalur proses

pengelolaan makanan. Inspeksi higiene sanitasi TPM

mengacu kepada:

a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene

Sanitasi Jasaboga.

b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan

Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.

c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman

Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan.

d. Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Higiene

Sanitasi Depot Air Minum.

e. Kantin Sekolah dapat mengacu kepada Pedoman

Pengendalian Faktor Risiko di Lingkungan

Sekolah.

f. Untuk sasaran lainnya seperti (1) Pasar, (2) Event

khusus dilaksanakan uji petik bahan baku olahan

pangan siap saji.

4) Parameter pada alat deteksi cepat cemaran makanan

siap saji ini meliputipemeriksaan:

a. Mikrobiologi: Total kuman, E. coli, Coliform,

Salmonella atau jenis bakteri lainnya.

b. Kimia yang tidak dipersyaratkan: boraks, formalin,

rhodamin B, methanyl yellow, pestisida dan

kandungan logam berat lainnya nitrit dan nitrat,

arsenic, mercury).

c. Fisika: suhu (termometer makanan)

d. Parameter lainnya seperti kandungan babi atau

sesuai kebutuhan

- 40 -

5) Pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk

kebutuhan reagensia atas alat tersebut.

6) Hasil uji lapangan ini merupakan bukti kualitas sesaat

di TPM terhadap pengelolaan makanan yang telah

memenuhi syarat. Untuk pengajuan sertifikat layak

higiene sanitasi TPM, uji kualitas makanan tetap

harus dilaksanakan uji di laboratorium yang

terakreditasi atau laboratorium yang diberikan

kewenangan oleh aturan hukum yang berlaku.

7) Alat deteksi cepat ini memiliki dukungan kalibrasi

yang terstandar dan memiliki dukungan masa expired

reagensia serta memberikan dukungan jaminan

kemudahan dan dapat dijangkau untuk perbaikan alat

ataupun penyediaan regensia.

8) Tersedia aplikasi pengolahan data atas hasil uji

kualitas dalam bentuk (software dan hardware) yang

up to date dalam pembacaan hasilnya yang mampu

telusur sesuai batas minimal dan maksimal parameter

dalam persyaratan kualitas makanan siap saji.

9) Tersedia buku manual dalam bahasa Indonesia.

F. Penyediaan Puskesmas Keliling Roda Empat (Pusling R-4) dan

Puskesmas Keliling Perairan

Dalam rangka peningkatan pemerataan jangkauan dan kualitas

pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas

serta menunjang pelaksanaan rujukan medis dan kesehatan, perlu

dilaksanakan upaya penyediaan prasarana penunjang pelayanan

kesehatan salah satunya yaitu Puskesmas Keliling (Pusling) baik

roda 4 (empat) maupun perairan.

1. Puskesmas Keliling Roda Empat (Pusling R-4) Standar (Single

Gardan)

a. Persyaratan Umum

1) Kebutuhan akan adanya Pusling R-4 Standar


berikut:

- 41 -

a) Diperuntukkan bagi Puskesmas yang wilayah

kerjanya luas dengan kondisi medan jalan yang

tidak sulit.

b) Pusling berfungsi sebagai sarana transportasi

petugas dan pasien berikut peralatan kesehatan

penunjangnya untuk melaksanakan program

Puskesmas dan memberikan pelayanan kesehatan

dasar serta melakukan penyelidikan Kejadian Luar

Biasa (KLB).

c) Sarana transportasi rujukan pasien.

d) Mendukung pelaksanaan penyuluhan kesehatan.


Daerah, yang berisi tentang:

a) Kesanggupan memenuhi biaya operasional Pusling

R-4 (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan) dll.

b) Tidak mengalihfungsikan Pusling R-4 menjadi

kendaraan penumpang/pribadi.

c) Tersedia tenaga yang mampu menyelenggarakan

kegiatan Pusling R-4.

3) Tersedia SK yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

tentang nama Puskesmas yang akan menerima

Pusling R-4 Standar.


1) Jenis kendaraan dapat menjangkau masyarakat di

wilayah kerja Puskesmas, dan kendaraan dilengkapi

dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi,

serta media penyuluhan.

2) Kendaraan pusling harus memenuhi fungsi

transportasi petugas, rujukan pasien, dan dilengkapi

dengan peralatan untuk pelayanan kesehatan dasar,

program Puskesmas, dan penyuluhan kesehatan.

c. Acuan

Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, tahun 2008.

- 42 -

2. Puskesmas Keliling Roda Empat (Pusling R-4) Double Gardan

a. Persyaratan Umum

1) Kebutuhan akan adanya Pusling R-4 Double Gardan


berikut:


kerjanya luas dengan kondisi medan jalan yang

sulit.





dasar serta melakukan penyelidikan KLB.






R-4 (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan) dll.

b) Tidak mengalihfungsikan Pusling R-4 menjadi



kegiatan Pusling R-4.



Pusling R-4 Double Gardan.



wilayah kerja Puskesmas, terutama di daerah terpencil

dan sangat terpencil, dan kendaraan dilengkapi







- 43 -

c. Acuan

Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan

Masyarakat, tahun 2008.

3. Puskesmas Keliling Perairan

a. Persyaratan Umum

1) Kebutuhan akan adanya Pusling Perairan diharapkan

mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:


kerjanya sebagian besar hanya bisa dijangkau

dengan transportasi air.





dasar serta melakukan penyelidikan KLB.






Perairan (biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan)

dan lain-lain.

b) Tidak mengalihfungsikan Pusling menjadi



kegiatan Pusling



Pusling Perairan.



wilayah kerja Puskesmas, dan kendaraan dilengkapi







- 44 -

c. Acuan

Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan

Masyarakat, tahun 2008.

G. Pembangunan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES)/Pos Pembinaan

Terpadu PTM (POSBINDU PTM)

Kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan melalui

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014 diarahkan untuk

meningkatkan dukungan promosi kesehatan dalam meningkatkan

pelayanan kesehatan dasar dalam rangka mendukung pelaksanaan

persalinan normal di Poskesdes serta mendukung pencapaian target

kegiatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan untuk

meningkatkan dukungan promosi program prioritas pembangunan

kesehatan nasional khususnya terkait upaya menurunkan angka

kematian ibu dan bayi di daerahnya masing – masing.

Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)

adalah kegiatan yang diselenggarakan secara integrasi oleh kelompok

aktif masyarakat dalam upaya preventif dan promotif pengendalian

PTM. Kegiatan monitoring dan peningkatan pengetahuan

pencegahan dan pengendalian faktor risiko dilakukan oleh kelompok

masyarakat selektif dari masing-masing anggota yang telah dilatih

untuk melakukan monitoring faktor PTM (Kader Monitor) untuk

menjadi penyuluh dan pelaksana konseling faktor risiko PTM utama

(Kader Konselor/Edukator).

1. Pembangunan Poskesdes

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Upaya Kesehatan

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa

dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang

kesehatan. Namun karena kemampuan masyarakat sebagian

besar terbatas, maka pemerintah membantu pembangunan fisik

Poskesdes, dengan mempertimbangkan persyaratan sebagai

berikut :

a. Persyaratan Umum

Pembangunan baru Poskesdes adalah pada setiap desa

yang belum ada bangunan Poskesdes dengan persyaratan:

1) Masyarakatnya tidak mampu membangun secara

swadaya.

- 45 -

2) Tersedia tanah/lahan yang tidak bermasalah atau

bukan lahan sengketa.

3) Beberapa pertimbangan lokasi, antara lain:

a) Ketersediaan lahan di tengah pemukiman warga.

b) Mudah dijangkau oleh masyarakat (transportasi).

c) Keamanan petugas kesehatan terjamin.

d) Tidak berdekatan dengan fasilitas pelayanan

kesehatan lainnya.

4) Adanya kesepakatan dalam pembangunan Poskesdes

yang didasari oleh musyawarah masyarakat desa.


1) Luas bangunan:

a) Luas ruangan/bangunan disesuaikan dengan

ketersediaan lahan dengan memperhatikan

kebutuhan minimal pelayanan/ kegiatan dan hal-

hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan

baik perempuan maupun laki-laki, termasuk ibu

hamil, usia lanjut, dan penyandang cacat.

b) Mudah dijangkau oleh masyarakat (transportasi).

c) Keamanan petugas kesehatan terjamin.

d) Tidak berdekatan dengan fasilitas pelayanan

kesehatan lainnya.

e) Jumlah ruangan dan sarana yang dibutuhkan

disesuaikan dengan jenis pelayanan/kegiatan yang

dilaksanakan.

f) Pembangunan baru Poskesdes diprioritaskan

menggunakan bahan bangunan yang berasal dari

daerah setempat.

g) Bentuk luar dari Poskesdes dapat disesuaikan

dengan model rumah adat setempat.

2) Denah tata ruang

Rancangan tata ruang/bangunan Poskesdes

disesuaikan dengan fungsi sarana pelayanan

kesehatan dan memperhatikan pemenuhan

kebutuhan, baik perempuan maupun laki-laki,

termasuk ibu hamil, usia lanjut, dan penyandang

cacat. Pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di

- 46 -

dalam Poskesdes, ruangan atau tempat yang ada

dapat berfungsi sebagai:

a) Tempat pendaftaran.

b) Tempat tunggu.

c) Ruang pemeriksaan.

d) Ruang tindakan (persalinan).

e) Ruang rawat inap persalinan.

f) Ruang petugas.

g) Tempat konsultasi (gizi, sanitasi, dll).

h) Tempat obat.

i) Pojok ASI.

j) Kamar mandi dan toilet.

3) Peralatan Poskesdes

a) Peralatan medis sesuai dengan jenis pelayanannya.

b) Peralatan non medis, seperti sarana pencatatan,

meubelair, sarana komunikasi, wireless meeting

amplifier, megaphone, dan lain-lain sesuai

kebutuhan

c) Membuat surat pernyataan untuk tidak

mengalihfungsikan Poskesdes Kit yang

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan

diketahui oleh Bupati/Walikota.

c. Acuan

1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum

Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.

2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

140.05/292/2011 tentang Pembentukan Kelompok

Kerja Operasional dan Sekretariat Desa dan Kelurahan

Siaga Aktif Tingkat Pusat.

3) Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penyelenggaraan

Pos Kesehatan Desa, Pusat Promosi Kesehatan tahun

2012.

- 47 -

BAB IV

SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

A. Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Tempat Tidur Kelas III

Rumah Sakit

RS yang mendapatkan paket peningkatan fasilitas tempat tidur kelas

III adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi maupun

milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan

mempertimbangkan: a) Bed Occupancy Rate (BOR) kelas III RS; b)

Rasio tempat tidur yang dipergunakan untuk kelas III dibandingkan

dengan total tempat tidur RS; c) Jumlah tempat tidur yang

digunakan untuk kelas III RS; d) Jenis menu yang diusulkan oleh RS

(untuk tempat tidur set kelas III saja, atau untuk bangunan fisik

ruang rawat inap kelas III saja, atau kedua-duanya); dan e) Sudah

pernah atau belum pernah RS memperoleh alokasi DAK untuk menu

fasilitas tempat tidur kelas III RS.

1. Persyaratan Umum

Masih tersedianya lahan untuk peningkatan fasilitas tempat

tidur kelas III RS.

2. Persyaratan Teknis

a. Luas Lahan dan Tata Ruang Bangunan

Pembangunan/rehabilitasi ruang rawat inap kelas III RS

harus memperhatikan fungsi sebagai sarana pelayanan

kesehatan serta alur pelayanan untuk kelancaran dalam

pelayanan pasien. Oleh karena itu setiap

pembangunan/rehabilitasi ruang rawat inap kelas III yang

baik, berisi 8 (delapan) set tempat tidur yang dilengkapi

fasilitas penunjang antara lain: selasar, 2 (dua) kamar

mandi, 2 (dua) wasthafel, serta 2 (dua) kipas angin/ceiling

fan.

Bila direncanakan membangun/merehabilitasi lebih dari 4

(empat) ruang rawat inap kelas III, pada setiap

pembangunan/rehabilitasi 4 (empat) ruang rawat inap

(dengan jumlah tempat tidur 32) atau kelipatannya, maka

perlu dibangun 1 (satu) ruang perawat (Nurse Station) yang

dilengkapi dengan ruang-ruang pendukungnya.

- 48 -

Adapun contoh ukuran luas ruangan bangunan tersebut di

atas adalah sebagai berikut:

1) Ruang Rawat Inap Kelas III

Ruang rawat inap kelas III 8 x 9 m2 = 72 m2

2 kamar mandi @ 2 x 3 m2 = 12 m2

Selasar 8 x 2.5 m2 = 20 m2

Total luas bangunan yang dibutuhkan = 104 m2

2) Ruang Perawat (Nurse Station)

1 Ruang kerja perawat 3 x 3 m2 = 9 m2

1 Ruang istirahat petugas 3 x 3 m2 = 9 m2

1 Kamar mandi petugas 2 x 1.5 m2 = 3 m2


1 Ruang kerja perawat 3 x 3 m2 = 9 m2

1 Ruang istirahat petugas 3 x 3 m2 = 9 m2

1 Kamar mandi petugas 2 x 1.5 m2 = 3 m2


Apabila luas lahan yang dimiliki rumah sakit terbatas,

maka pembangunan/rehabilitasi tersebut disesuaikan

dengan kondisi setempat dan tetap memperhatikan acuan

ketentuan pembangunan ruang pelayanan kesehatan.

b. Spesifikasi Teknis Bangunan

1) Ruang Rawat Inap Kelas III

a) Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW–1).

b) Dinding tembok ½ bata berplester dan dicat.

c) Atap dari genting dengan plafon.

d) Besaran ventilasi alami setiap ruangan minimal

15% dari luas lantai ruangan, ambang bawah

jendela minimal 1,5 meter dari lantai.

e) Ruang rawat inap dilengkapi dengan 2 buah

wasthafel dari keramik serta 2 buah keran dan

saluran pembuangan.

- 49 -

f) Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licin)

dilengkapi 1 bak mandi, 1 closet duduk dan 1

gantungan infus.

2) Ruang Perawat (Nurse Station)

a) Lantai terbuat dari keramik kualitas satu (KW–1)

b) Dinding tembok ½ bata berplester dan dicat.

c) Atap dari genting dengan plafon.

d) Ruang kerja perawat dilengkapi dengan 1 buah

wasthafel dari keramik serta 1 buah kran dan

saluran pembuangan.

e) Kamar mandi berlantai keramik kasar (tidak licin).

dilengkapi 1 bak mandi dan 1 closet duduk.


Peralatan kesehatan yang ada pada setiap ruang rawat

inap kelas III RS berisi 8 set tempat tidur, di mana

setiap set tempat tidur terdiri dari:

a) 1 buah tempat tidur dengan kelengkapannya

(matras, bantal dan selimut).

b) 1 buah nakas.

c) 1 buah tiang infus.

d) 1 buah meja makan pasien

Dengan pertimbangan khusus, rumah sakit dapat mengadakan

peralatan kesehatan lainnya untuk mendukung pelayanan

kesehatan di ruang rawat inap kelas III. Misalnya pengadaan tempat

tidur ginekologi untuk bangsal kandungan dan kebidanan kelas III.

B. Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Instalasi Gawat

Darurat (IGD) Rumah Sakit

1. Persyaratan Umum

Peningkatan fasilitas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah

sakit, adalah rumah sakit umum atau rumah sakit khusus

milik pemerintah daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota),

dengan mempertimbangkan data sebagai berikut:

a. RSUD prioritas kelas D dan C di seluruh Indonesia (sudah

penetapan kelas).

b. Rumah sakit sudah teregistrasi.

- 50 -


a. Kebijakan tidak ada uang muka bagi pasien kegawat-

daruratan.

b. Pelayanan IGD harus dapat memberikan layanan 24 jam

dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu

c. Ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi

kasus emergency

d. Dokter dan perawat telah mengikuti pelatihan penanganan

kegawatdaruratan di rumah sakit

e. Mempunyai Standar Operating Procedure (SOP) penerimaan

dan penanganan pasien kegawatdaruratan

f. Mempunyai standar response time di IGD selama 5 menit

3. Kriteria Teknis Peralatan

Peningkatan fasilitas Instalasi Gawat Darurat rumah sakit

mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

856/MENKES/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat

Darurat Rumah Sakit.

4. Pembangunan/Penyesuaian Bangunan IGD

Rumah sakit dapat melakukan pembangunan baru atau

penyesuaian bangunan IGD sehingga memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja

rumah sakit dengan memperhitungkan kemungkinan

penanganan korban massal/bencana.

b. Lokasi gedung harus berada dibagian depan rumah sakit,

mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda–tanda

yang jelas dari dalam dan dari luar rumah sakit.

c. Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda

dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak

sama dengan alur keluar) kecuali pada klasifikasi IGD level

1 dan 2.

d. Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat

sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas

dan hujan (catatan: untuk lantai IGD yang tidak sama

tinggi dengan jalan ambulans harus membuat ramp).

e. Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar.

- 51 -

f. Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa

menampung lebih dari 2 ambulans (sesuai dengan beban

rumah sakit)

g. Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus

pasien dapat lancar dan tidak ada “cross infection”, dapat

menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan

rumah sakit, mudah dibersihkan dan memudahkan kontrol

kegiatan oleh perawat kepala jaga.

h. Area dekontaminasi ditempatkan di depan/di luar IGD atau

terpisah dengan IGD.

i. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua)

brankar.

j. Harus mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien.

k. Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan

perawat).

C. Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Intensive Care Unit

(ICU) Rumah Sakit

1. Persyaratan Umum

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan observasi, perawatan

dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera atau

penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial

mengancam nyawa dengan prognosis dubia, maka diperlukan

Intensive Care Unit (ICU) yang perlu di dukung kemampuan

sarana, prasarana serta peralatan khusus untuk menunjang

fungsi-fungsi vital dengan menggunakan keterampilan staf

medik.

Peningkatan fasilitas di ICU rumah sakit adalah rumah sakit

umum atau rumah sakit khusus milik pemerintah daerah

(Provinsi atau Kabupaten/Kota), dengan mempertimbangkan

data sebagai berikut:

a. RSUD prioritas kelas C dan B di seluruh Indonesia (sudah

penetapan kelas).

b. Rumah sakit sudah teregistrasi.

- 52 -


a. Pengelolaan pasien langsung dilakukan secara primer oleh

dokter intensivis dengan melaksanakan pendekatan

pengelolaan total pada pasien sakit kritis.

b. Pelayanan ICU harus dapat memberikan layanan 24 jam

dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu

c. Ada Tim jaga yang terlatih di ICU yang terdiri dari dokter

yang mempunyai dasar pengetahuan, keterampilan, teknis,

komitmen waktu dan secara fisik selalu berada di suatu

tempat untuk melakukan perawatan

d. Dokter dan perawat telah mengikuti pelatihan critical care

medicine berkelanjutan

e. Mempunyai Standar Operating Procedure (SOP) penerimaan

dan penanganan pasien ICU

3. Kriteria Teknis Peralatan

Peningkatan fasilitas Intensive Care Unit (ICU) rumah sakit

mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1778/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah

Sakit.

4. Pembangunan/Penyesuaian Bangunan ICU

Pelayanan ICU yang memadai ditentukan berdasarkan disain

yang baik dan pengaturan ruang yang adekuat. Disain

berdasarkan klasifikasi pelayanan ICU.

D. Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Peralatan Pelayanan Obstetrik

Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) Rumah Sakit

1. Persyaratan umum

a. Ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi

kasus emergensi baik secara umum maupun emergency

obstetrik-neonatal.

b. Dokter, bidan dan perawat telah mengikuti pelatihan tim

PONEK di rumah sakit meliputi resusitasi neonatus,

kegawat-daruratan obstetrik dan neonatus.

c. Tersedia kamar operasi yang siap (siaga 24 jam) untuk

melakukan operasi, bila ada kasus emergensi obstetrik

atau umum.

- 53 -

d. Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan

PONEK, antara lain dokter kebidanan, dokter anak,

dokter/petugas anestesi, dokter penyakit dalam, dokter

spesialis lain serta dokter umum, bidan dan perawat (telah

memiliki minimal 1 dokter kebidanan dan 1 dokter anak).

e. Tersedia pelayanan darah yang siap 24 jam.

f. Mempunyai prosedur pendelegasian wewenang tertentu.


a. Peningkatan Sarana dan Prasarana

1) Rancangan denah dan tata ruang maternal dan

neonatal harus memenuhi beberapa persyaratan

teknis sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor

1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal

Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah

Sakit.

2) Persyaratan yang harus diperhatikan:

a) Ruang Maternal

(1) Kamar bersalin:

(a) Lokasi berdekatan dengan kamar operasi

dan IGD.

(b) Luas minimal 6 m2 per orang.

(c) Paling kecil, ruangan berukuran 12 m2.

(d) Harus ada tempat untuk isolasi ibu di

tempat terpisah.

(e) Tiap ibu bersalin harus punya privasi

agar keluarga dapat hadir.

(f) Ruangan bersalin tidak boleh merupakan

tempat lalu lalang orang.

(g) Bila kamar operasi juga ada dalam lokasi

yang sama, upayakan tidak melintas

pada ruang bersalin.

(h) Minimal 2 kamar bersalin terdapat pada

setiap rumah sakit umum.

- 54 -

(i) Kamar bersalin terletak sangat dekat

dengan kamar neonatal, untuk

memudahkan transportasi bayi dengan

komplikasi ke ruang rawat.

(j) Idealnya sebuah ruang bersalin

merupakan unit terintegrasi: kala 1, kala

2 dan kala 3 yang berarti setiap pasien

diperlakukan utuh sampai kala 4 bagi

ibu bersama bayinya secara privasi. Bila

tidak memungkinkan, maka diperlukan

dua kamar kala 1 dan sebuah kamar

kala 2.

(k) Kamar bersalin harus dekat dengan

ruang jaga perawat (nurse station) agar

memudahkan pengawasan ketat setelah

pasien partus sebelum dibawa ke ruang

rawat (post partum). Selanjutnya bila

diperlukan operasi, pasien akan dibawa

ke kamar operasi yang berdekatan

dengan kamar bersalin.

(l) Harus ada kamar mandi/toilet yang

berhubungan dengan kamar bersalin.

(m) Ruang post partum harus cukup luas,

standar 8 m2 per tempat tidur (bed).

(n) Ruang tersebut terpisah dari fasilitas:

toilet, kloset, lemari.

(o) Pada ruang dengan banyak tempat tidur,

jarak antar tempat tidur minimal 1

meter.

(p) Jumlah tempat tidur per ruangan

maksimum 4 buah.

(q) Tiap ruangan harus mempunyai jendela

sehingga cahaya dan udara cukup.

(r) Harus ada fasilitas untuk cuci tangan

pada tiap ruangan.

(s) Tiap pasien harus punya akses ke kamar

mandi privasi tanpa ke koridor.

(t) Kamar periksa/diagnostik harus

- 55 -

mempunyai luas sekurang-kurangnya 11

m2 dan berisi: tempat tidur

pasien/obsgin, kursi pemeriksa, lampu

sorot, troli alat, lemari obat kecil, USG

mobile dan troli emergensi

(u) Ada ruang perawat (nurse station).

(v) Ruang isolasi bagi kasus infeksi perlu

disediakan seperti pada kamar bersalin.

(w) Ruang tindakan operasi/kecil

darurat/one day care: untuk kuret,

penjahitan dan sebagainya.

(x) Ruang tunggu bagi keluarga pasien.

(2) Unit Perawatan Intensif/Eklampsia/Sepsis

(a) Unit ini harus berada di samping ruang

bersalin, atau setidaknya jauh dari area

yang sering dilalui.

(b) Paling kecil, ruangan berukuran 18 m2.

(c) Di ruang dengan beberapa tempat tidur,

sedikitnya ada jarak antara ranjang satu

dengan ranjang lainnya.

(d) Ruangan harus dilengkapi paling sedikit

enam steker listrik yang dipasang dengan

tepat untuk peralatan listrik.

b) Ruangan Neonatal

(1) Unit Perawatan Intensif


bersalin atau setidaknya jauh dari area


(b) Minimal ruangan berukuran 18 m2.

(c) Di ruangan dengan beberapa tempat

tidur sedikitnya ada jarak antar ranjang.

(d) Harus ada tempat untuk isolasi bayi di

area terpisah.

(e) Ruang harus dilengkapi paling sedikit 6

steker yang dipasang dengan tepat untuk

peralatan listrik.

- 56 -

(2) Unit Perawatan Khusus


bersalin atau setidaknya jauh dari area


(b) Minimal ruangan berukuran 12 m2.

(c) Harus ada tempat untuk isolasi bayi di

tempat terpisah.

(d) Paling sedikit harus ada jarak antara

inkubator dengan tempat tidur bayi.

(3) Area laktasi.

Minimal ruangan berukuran 6 m2.

(4) Area pencucian inkubator.

Minimal ruangan berukuran 6-8 m2.

Dalam rangka penyelenggaraan PONEK, perlu mempertimbangkan

kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain:

Adanya pemisahan visual antara ruang bersalin satu dengan

yang lainnya.

Sarana, prasarana dan peralatan yang ada harus

mempertimbangkan ergonomis dan kemudahan aksesibilitas

bagi ibu hamil

b. Jenis Peralatan PONEK

1) PERALATAN NEONATAL

No. Jenis Peralatan Jumlah

minimal

1. Inkubator baby 5

2. Infant Warmer 2

3. Pulse Oxymeter Neonatus 3

4. Phototherapy 2

5. Syringe Pump 4

6. Infant resuscitation dan Emergensi Set 1

7. CPAP(Continuous Positive Airway Pressure) w/

Medical air Compressor 1

8. Flow meter 1

9. Infuse Pump 1

10. Neonatus Resusitation and Emergensi Set 1

- 57 -

2) PERALATAN MATERNAL

No. Jenis Peralatan Jumlah

Minimal

1. Kotak Resusitasi berisi: 1

- Bilah Laringoskop 1

- Balon 1

- Bola lampu laringskop ukuran dewasa 1

- Batre AA (cadangan) untuk bilah

laringoskop 1

- Bola lampu laringoskop cadangan 1

- Selang reservoar oksigen 1

- Masker oksigen 1

- Pipa endotrakeal 1

- Plester 1

- Gunting 1

- Kateter penghisap 1

- Naso gastric tube 1

- Alat suntik 1, 21/2, 3, 5, 10, 20, 50 cc 1

- Ampul Epinefrin / Adrenalin 1

- NaCL 0,9% / larutan Ringer Asetat / RL 1

- MgSO4 1

- Sodium bikarbonat 8,4% 1

- Kateter Vena 1

- Infus Set 1

2. Ekstraktor vakum delivery 1

3. Inkubator baby 1

4. Infant Warmer 1

5. Forceps naegele 1

6. AVM (Aspirasi Vakum Manual) 1

7. Pompa vakum listrik 1

8. Monitor denyut jantung/pernapasan 1

9. Foetal Doppler 1

10. Set Sectio Saesaria 1

- 58 -

c. Acuan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi

Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit.

E. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL)

Penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL) dan Pengadaan

Peralatan Pendukungnya di rumah sakit Provinsi/Kabupaten/Kota

dari Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk menjamin keamanan

kualitas lingkungan khususnya limbah cair dan padat dari hasil

kegiatan rumah sakit terhadap masyarakat sekitarnya. Instalasi

pengolahan air limbah adalah termasuk pengolahan pendahuluan

(pre treatment). Hal ini dilakukan untuk melindungi kualitas

lingkungan sekitar dari kegiatan rumah sakit agar tidak terjadi

pencemaran lingkungan. Instalasi Pengolahan Limbah berfungsi

untuk mengolah air buangan dan mengolah limbah padat yang

berasal dari kegiatan yang ada di rumah sakit agar memenuhi

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peralatan pendukung

adalah peralatan yang berfungsi mendukung dan memperlancar

proses pengolahan air buangan baik pengolahan secara fisik, biologis

maupun kimiawi, alat pendukung lainnya pengolah limbah padat.

1. Persyaratan Umum Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

a. Rumah sakit tersebut belum mempunyai Intalasi

pengolahan Limbah atau sudah mempunyai Instalasi

Pengolahan Limbah tapi tidak dapat berfungsi yang

diadakan sebelum tahun 2002.

b. Mempunyai lahan siap bangun, lahan tidak dalam

sengketa, mempunyai sertifikat tanah, sudah dilakukan

perataan, pemadatan dan pematangan tanah.

c. Perhitungan pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah

dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan

operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi

daerah.

- 59 -

d. Adanya Penanggung jawab kesehatan lingkungan rumah

sakit yang memiliki kualifikasi sanitarian serendah-

rendahnya berijazah diploma (D3) di bidang lingkungan

untuk rumah sakit kelas C atau D, dan serendah-

rendahnya berijazah sarjana (S1) di bidang lingkungan

untuk RS kelas A atau B.

e. Adanya dukungan semua pihak rumah sakit dalam

pelaksanaan pengelolaan limbah rumah sakit baik limbah

cair maupun limbah padat.

f. Pengelolaan limbah rumah sakit harus memenuhi

persyaratan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan

Lingkungan RS.

g. Garansi Instalasi pengolahan limbah minimal 1 (satu)

tahun.

h. Garansi purna jual instalasi pengolahan limbah minimal 5

(lima) tahun.

i. Penyedia jasa wajib melakukan Pelatihan pengoperasian

dan pemeliharaan IPL bagi petugas rumah sakit.

j. Penyedia jasa wajib Memberikan Standar Operasional

Prosedur (SOP) dan Standar Pemeliharan (SMP) Instalasi

Pengolahan Limbah dalam bahasa indonesia.

k. Penyedia jasa atau rumah sakit wajib mengurus ijin

operasional IPAL (ijin pembuangan limbah cair) ke

kantor/badan lingkungan hidup setempat sesuai dengan


l. Penyedia jasa atau rumah sakit wajib mengurus ijin

operasional incinerator ke Kementerian Lingkungan Hidup

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

m. Rumah sakit yang menghasilkan limbah cair atau limbah

padat yang mengandung atau terkena zat radioaktif,

pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan BATAN (tidak

dimasukan ke IPAL/incinerator).

2. Persyaratan Khusus Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

a. Luas lahan dan bangunan IPAL disesuaikan dengan

kapasitas IPAL yang dibutuhkan rumah sakit yang didapat

dari data pemakaian rata-rata air bersih per hari.

- 60 -

b. Kapasitas IPAL minimal dapat mengolah limbah cair

sebanyak 100% dari jumlah pemakaian air bersih di rumah

sakit tiap harinya. Bila tidak mempunyai dokumentasi

pemakaian air bersih di rumah sakit dapat menggunakan

asumsi bahwa tiap tempat tidur rumah sakit memakai air

bersih minimal sebanyak 500 liter per hari.

c. Rumah sakit membuat Perencanaan Detail Engineering

Design (DED) IPAL dan jaringannya serta RAB, unit cost

yang ditetapkan oleh Direktur rumah sakit dengan

rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum pemerintah daerah

setempat diketahui oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

d. Perencanaan DED IPAL dan jaringannya serta RAB tersebut

dibiayai dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

e. Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai

Pelaksanaan Operasional Dan Pemeliharaan yang

ditandatangani oleh Direktur RS dan diketahui oleh

Gubernur/Bupati/Walikota sebelum Pekerjaan

Pembangunan dimulai.

f. Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai uji

laboratorium lingkungan terhadap influen dan efluen air

limbah yang masuk dan keluar dari IPAL yang

ditandatangani oleh Direktur rumah sakit dan diketahui

oleh Gubernur/Bupati/Walikota selama minimal 3 bulan

sekali dan melaporkannya ke Kementerian Kesehatan.

g. Membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga agar

effluent air limbah yang keluar dari instalasi tersebut

memenuhi Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair

Bagi Kegiatan Rumah Sakit atau peraturan daerah

setempat, yang ditandatangani oleh Direktur rumah sakit

dan diketahui oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebelum

Pekerjaan Pembangunan dimulai.

h. Rencana peletakan instalasi pengolahan limbah agar

memperhatikan denah tata ruang di rumah sakit agar

memudahkan operasional, pemeliharaan, dan keamanan

IPL.

- 61 -

i. Semua air limbah rumah sakit dialirkan ke IPAL, dan

untuk air limbah dari ruang laboratorium, laundry dan

instalasi gizi/dapur harus dilakukan pengolahan

pendahuluan (pre treatment) terlebih dahulu sebelum

dialirkan ke IPAL.

j. Komponen yang bisa dicakup dari Dana Alokasi Khusus

(DAK) untuk Pembangunan Instalasi Pengolahan Air

Limbah meliputi:

1) Pekerjaan persiapan: bouplank, direksi kit, mobilisasi.

2) Pekerjaan struktur pondasi.

3) Pekerjaan konstruksi IPAL.

4) Plester, acian IPAL dan water proofing.

5) Fasilitas IPAL antara lain ruang panel, blower dan

ruang operator.

6) Finishing IPAL.

7) Pekerjaan equipment, mekanikal dan elektrikal antara

lain pemasangan blower dan pompa, pembuatan panel

listrik, dengan kapasitas daya minimal serta

pemasangan peralatan listrik lainnya.

8) Pagar Pelindung lokasi IPAL.

9) Jaringan Air Limbah dan Bak Pengumpul.

k. Dalam pemilihan jenis dan teknologi instalasi pengolahan

air limbah (IPAL) harus memperhatikan:

1) Kekuatan konstruksi bangunan.

2) Teknologi IPAL yang dipilih harus sudah terbukti

effluent (keluaran) air limbah hasil pengolahannya

telah memenuhi Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang

Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit

atau Peraturan Daerah Setempat.

3) Disarankan pihak RS mencari referensi dengan

peninjauan ke RS yang telah memakai produk

teknologi IPAL yang terbukti minimal 3 tahun

effluentnya masih memenuhi Keputusan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 atau

peraturan daerah setempat dengan dibuktikan dengan

hasil uji laboratorium lingkungan (yang terakreditasi)

terhadap influent dan effluent air limbah.

- 62 -

4) Teknologi IPAL yang dipilih harus mudah dalam

pengoperasian dan pemeliharaannya.

5) Mudah mencari suku cadangnya.

6) Biaya operasional IPAL yang tidak besar (listrik,

pemeliharaan alat, dll).

7) IPAL Dapat digunakan untuk pengolahan air limbah

dengan konsentrasi rendah maupun konsentrasi

tinggi.

8) Lumpur yang dihasilkan IPAL sedikit.

9) IPAL Tahan terhadap fluktuasi jumlah air limbah

maupun fluktuasi konsentrasi.

10) Harus dipasang alat pengukur debit pada influent dan

effluent IPAL untuk mengetahui debit harian limbah

yang dihasilkan.

11) Pemerintah Daerah dan Pihak Rumah Sakit harus

menyediakan dana untuk tenaga operator dan biaya

operasional lainnya.

3. Persyaratan Khusus Incinerator

a. Lokasi incinerator merupakan daerah bebas banjir dan

jarak aman antara lokasi incinerator dan fasiltas rumah

sakit lainnya.

b. Memiliki sistem penjagaan 24 jam yang memantau,

mengawasi dan mencegah orang yang tidak berkepentingan

masuk ke lokasi incinerator dan tempat penyimpanan

limbah padat medis sementara.

c. Mempunyai pagar pengaman atau penghalang lain yang

memadai dan suatu sistem untuk mengawasi keluar

masuk orang.

d. Mempunyai tanda yang mudah terlihat dari jarak 10 meter

dengan tulisan “Berbahaya” yang dipasang pada

unit/bangunan pengolahan dan penyimpanan, serta tanda

“Yang Tidak Berkepentingan Dilarang Masuk” yang

ditempatkan di setiap pintu masuk ke dalam instalasi.

e. Mempunyai penerangan yang memadai di sekitar lokasi.

f. Tersedianya sistem pemadam kebakaran.

g. Incinerator mempunyai minimal dua ruang bakar.

- 63 -

h. Spesifikasi incinerator, sekurang-kurangnya memuat

informasiantara lain:

1) Nama pabrik pembuat dan nomor model.

2) Jenis incinerator.

3) Dimensi internal dari unit incinerator termasuk luas

penampang.

4) zona/ruang proses pembakaran.

5) Kapasitas udara penggerak utama (prime air mover).

6) Uraian mengenai sistem bahan bakar (jenis/umpan).

7) Spesifikasi teknis dan desain dari nozzle dan burner.

8) Temperatur dan tekanan operasi di zona/ruang bakar.

9) Waktu tinggal limbah dalam zona/ruang pembakar.

10) Kapasitas blower.

11) Tinggi dan diameter cerobong.

12) Uraian peralatan pencegah pencemaran udara dan

peralatan.

13) Pemantauan emisi cerobong (stack/chimney).

14) Tempat dan deskripsi dari alat pencatat suhu,

tekanan, aliran dan alat-alat pengontrol lain.

15) Deskripsi sistem pemutus umpan limbah yang bekerja

otomatis.

16) Efisiensi Penghancuran dan penghilangan (DRE), dan

Efisiensi Pembakaran (EP).

17) Daftar suku cadang incinerator untuk garansi 1 tahun.

18) Gambar desain dan tata letak incinerator.

19) Perhitungan volume ruang bakar 1 dan ruang bakar 2

incinerator.

i. Suhu di ruang bakar kedua minimum 1.0000C.

j. Kapasitas dan volume ruang bakar pertama disesuaikan

dengan kebutuhan rumah sakit, melihat jumlah limbah

padat medis yang dihasilkan tiap harinya.

k. Tersedia minimal 2 (dua) thermocuple untuk mengetahui

temperatur di ruang bakar pertama dan ruang bakar

kedua.

l. Waktu tinggal (residence time) gas di zona/ruang bakar

kedua minimum 2 detik.

- 64 -

m. Alat incinerator yang ditawarkan sudah termasuk pelindung

incinerator sesuai dengan yang dipersyaratkan pabrikan

incinerator.

n. Membuat surat pernyataan kesanggupan membiayai uji

laboratorium lingkungan terhadap emisi incinerator yang

ditandatangani oleh Direktur rumah sakit dan diketahui

oleh Gubernur/Bupati/Walikota minimal 1 tahun sekali

dan melaporkannya ke Kementerian Kesehatan.

o. Membuat surat pernyataan kesanggupan menjaga agar

emisi incinerator memenuhi Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku

Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak yang ditandatangani

oleh RS dan diketahui oleh Gubernur/Bupati/Walikota

sebelum Pekerjaan Pembangunan dimulai.

4. Persyaratan Khusus Alat Penghancur Jarum Suntik dan

Syringenya

a. Alat ini mampu menghancurkan jarum suntik dan

syringenya.

b. Alat penghancur jarum suntik dan syringenya harus

teregistrasi di Kementerian Kesehatan.

c. Hasil olahan alat maksimal 10,0 mm (lebih kecil hasil

olahan lebih baik).

d. Kapasitas alat minimal dapat menghancurkan jarum

suntik dan syringenya 300 buah/jam.

5. Acuan

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

d. Keputusan Bapedal Nomor 3 Tahun 1995 tentang

Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun.

e. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13

Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak

Bergerak.

- 65 -

f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58

Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan

Rumah Sakit.

g. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor



h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat

Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

i. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2013

tentang Persyaratan dan kewajiban dalam ijin Pengelolaan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

F. Pelayanan Darah (Bank Darah Rumah Sakit dan Unit Transfusi

Darah di Rumah Sakit)

1. Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Bank Darah Rumah

Sakit (BDRS)

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dalam

peningkatan kualitas dan akses pelayanan darah, BDRS

berperan dalam menjamin terlaksananya sistem pelayanan

darah tertutup di rumah sakit. BDRS sebagai bagian dari

pelayanan rumah sakit secara keseluruhan berperan sebagai

pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah

di rumah sakit melalui jalinan kerjasama dengan UTD setempat

sebagai pemasok darah yang aman.

a. Persyaratan Umum

Pembangunan fasilitas BDRS mengacu pada persyaratan

umum sebagai berikut

1) Terdapat UTD yang dapat memasok kebutuhan darah

aman di Kabupaten/Kota setempat.

2) Terdapat rumah sakit Pemerintah di Kabupaten/Kota

setempat.

3) Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem

pengawasan dan pembinaan pelayanan transfusi

darah.

- 66 -

4) Ada komitmen daerah untuk membantu

operasionalisasi dan pemeliharaan BDRS melalui

APBD.

b. Persyaratan teknis

1) Luas ruang

Luas ruang BDRS didasarkan pada jenis ruang

kegiatan yang dilaksanakan. Adapun luasnya itu

adalah:

a) Ruang administrasi dan loket

penerimaan sampel darah Luas : 5 m²

b) Ruang laboratorium Luas : 9 m²

c) Ruang penyimpanan darah Luas : 6 m²

d) Ruang kepala BDRS & ruang rapat Luas : 6 m²

e) Ruang jaga petugas Luas : 5 m²

f) Ruang gudang Luas : 3 m²

g) Ruang kamar mandi/WC Luas : 3 m²

h) Lorong Luas : 3 m²

Total Luas 40 m²

2) Denah dan tata ruang

Rancangan denah dan tata ruang pada BDRS harus

mempertimbangkan aksesibilitas dan kemudahan dari

kegiatan yang dilaksanakan. Adapun denah dan tata

ruang BDRS harus memenuhi beberapa persyaratan

teknis pelayanan kesehatan yang ada, diantaranya:

a) Bangunan berada di dalam

lingkungan/bangunan rumah sakit.

b) Lokasi berada di tempat yang strategis dan

mudah dijangkau dari ruang-ruang perawatan

dan ruang emergensi serta ruang operasi.

c) Luas minimal 40 m² dengan cahaya dan ventilasi

yang cukup serta ber AC, termasuk ruang

administrasi secara terpisah.

- 67 -

d) Fasilitas air mengalir dan listrik yang memadai,

genset atau UPS yang mampu mem back up

refrigerator agar stabilitas suhu tetap terjaga.

e) Tersedia 2 bak cuci yang terdiri dari bak cuci

tangan dan bak cuci alat.

f) Lantai ruangan ada tanpa sambungan (vinyl),

sudut lantai melengkung.

3) Peralatan BDRS (minimal)

a) Blood bank refrigerator 1 unit

b) Serological centrifuge 2 unit

c) Serological rotator 1 unit

d) Dry incubator 1 unit

e) Microskop binokuler 1 unit

f) Plasma extractor 1 unit

g) Set peralatan uji silang serasi dengan

metode gel 1 unit

Peralatan laboratorium lainnya 1 paket (pasteur pipet

plastic, set alat pemeriksaan uji silang serasi dengan

metode gel test, labu semprot, rak tabung, tabung

ukuran 12 x 75 mm, tabung ukuran 5 ml, hematokrit

tube, beker glass, blood grouping plate, baskom cuci,

gelas melamin, gunting stainless steel, klem lab,

korentang, sarung tangan, jas laboratorium dan

kacamata pelindung, object glass, timer, mikro pipete

yellow tipe).

4) Cool box kapasitas 3 – 5 kantong darah: 3 unit

5) Bahan habis pakai

a) coombs control cell : 1 vial

b) NaCl 0,9% : 25 vial (@500ml

c) Reagen golongan darah ABO, Rhesus dan Uji

silang metode 3 fase dengan bovine albumin 22%

dan coomb serum :10 vial @10cc)

d) Reagen untuk pemeriksaan uji silang serasi

metode gel test/mikroplate : 1 paket

e) Cairan desinfectant : 1 paket

6) Data rumah sakit yang belum memiliki UTD rumah

sakit dan BDRS → untuk menu 2014

- 68 -

2. Pemenuhan Peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di Rumah

Sakit

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akses pelayanan

darah, pemerintah mengeluarkan kebijakan pendirian UTD

rumah sakit yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 423/Menkes/SK/VI/2007.

UTD di rumah sakit adalah salah satu instalasi di rumah sakit

yang bertugas:

a. Menyusun perencanaan;

b. Melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah;

c. Melakukan penyediaan darah mulai dari seleksi donor,

penyadapan darah dan uji saring terhadap penyakit Infeksi

Menular Lewat Transfusi Darah (IMLTD);

d. Melakukan penyimpanan darah;

e. Melakukan pemeriksaan golongan darah dan uji silang

serasi;

f. Melakukan pendistribusian darah ke bagian/ruangan lain

atau rumah sakit lain yang membutuhkan;

g. Memantau reaksi transfusi dan melakukan pelacakan

penyebab reaksi transfusi atau kejadian ikutan akibat

transfusi darah;

h. Melakukan pemusnahan darah yang tidak layak pakai;

i. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

Agar UTD di rumah sakit dapat beroperasi dengan peralatan

yang memenuhi standar, dalam rangka meningkatkan mutu

pelayanan darah di rumah sakit khususnya dan meningkatkan

mutu pelayanan rumah sakit pada umumnya, maka perlu

didukung dengan peralatan UTD yang berkualitas dan

memenuhi standar.

a. Persyaratan Umum

Pemenuhan kebutuhan peralatan UTD di rumah sakit

mengacu pada persyaratan umum yaitu diperuntukkan

bagi pemenuhan peralatan :

1) UTD yang telah operasional di rumah sakit dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan transfusi

darah.

2) UTD yang belum operasional di rumah sakit dalam

- 69 -

rangka pemenuhan standar peralatan UTD.


NO JENIS KELENGKAPAN JUMLAH

1. Perlengkapan seleksi donor Di Gedung

UTD Mobile Unit

1.1

Peralatan :

Timbangan badan 1 buah 1 buah

Haemoglobinometer AC/DC atau

Baker glass ukuran 30 ml dan wadah

CuSO4

1 buah 1 buah

Tempat kapas Stainles steel 1 buah 1 buah

Termos, wadah untuk menyimpan

antisera 1 buah 1 buah

Wadah limbah infeksius 1 buah 1 buah

Wadah limbah non infeksius 1 buah 1 buah

Tensimeter untuk dokter 1 buah 1 buah

1.2

Bahan Habis Pakai

Blood lancet Secukupnya Secukupnya

Capilary tube Secukupnya Secukupnya

Desinfektan kulit dengan spray 1 btl 1 btl

Kaca obyek Secukupnya Secukupnya

Kapas steril Secukupnya Secukupnya

Bio plate Secukupnya Secukupnya

Ice pack untuk reagen termos Secukupnya Secukupnya

Kantong limbah infeksius Secukupnya Secukupnya

Kantong limbah non infeksius Secukupnya Secukupnya

1.3

Sabun desinfektan untuk cuci tangan

Reagensia. 1 btl 1 btl

Larutan CuSO4 BJ 1.052 Secukupnya Secukupnya

Antisera anti A, anti B monoklonal Secukupnya Secukupnya

Anti D monoklonal IgM Secukupnya Secukupnya

Reagen Hemoglobinometer Secukupnya Secukupnya

2. Perlengkapan pengambilan darah Di Gedung Mobile Unit

- 70 -


UTD

2.1

Peralatan :

Tempat tidur statis 2 buah -

Tempat tidur lipat - 2 buah

Tensimeter 2 buah 2 buah

Blood bank refrigerator (kapasitas kecil) 1 buah -

Klem / pean 2 buah 2 buah

Haemoscale (electric) 2 buah 2 buah

Hand sealer 2 buah 2 buah

Gunting 2 buah 2 buah

Tempat gunting dan pean 2 buah 2 buah

Tempat kapas steril 2 buah 2 buah

Rak tabung 40 lobang 1 buah 1 buah

Electric sealer 1 buah 1 buah

Wadah limbah infeksius 1 buah 1 buah

Wadah limbah non infeksius 1 buah 1 buah

Tempat limbah padat infeksius (tajam) 1 buah 1 buah

2.2

Bahan Habis Pakai : Secukupnya Secukupnya

Kantong darah 350 ml single Secukupnya Secukupnya

Spidol artline 70 1 botol Secukupnya

Sarung tangan uk. S,M.L Secukupnya 1 botol

Desinfektan kulit dalam botol spray Secukupnya Secukupnya

Kassa steril Secukupnya Secukupnya

Tabung reaksi dengan tutup ulir untuk

contoh darah Secukupnya Secukupnya

Handyplast/ sejenisnya Secukupnya Secukupnya

Kantong limbah infeksius Secukupnya Secukupnya

Kantong limbah noninfeksius Secukupnya Secukupnya

3.

Perlengkapanpenyimpanandarah

Blood bank refrigerator 1 buah

Peti pendingin darah / cool box untuk

mobile unit (25 – 50 kantong) 1 buah

Peti pendingin darah/cool box untuk

ruangan (2 – 5 kantong) 2 buah

Termometer 2 buah

Termometer digita 1 buah

- 71 -


4.

Perlengkapan Laboratorium

Pemeriksaan Konfirmasi Golongan

Darah dan Uji Silang Serasi

4.1

Peralatan :

Serological centrifuge untuk tube 12 x

75 mm 1 buah

Table top centrifuge 1 buah

Reagen refrigerator 1 buah

Sampel refrigerator 1 buah

Centrifuge (gel test) 1 buah

Inkubator ( Dry incubator) 1 buah

Inkubator (gel test) 1 buah

Water bath 1 buah

Mikroskop 1 buah

Rak tabung ( tabung 12x75 & rak

tabung ) secukupnya

Tabung reaksi kaca pyrex

ukuran.12x75 secukupnya

Bloodgrouping plate secukupnya

Pipet Pasteur uk 1 ml secukupnya

Mikropipet uk 5 ul, 25 ul, 50 ul secukupnya

Labu semprot 1 buah

Timer 2 buah

Gelas wadah bilas pipet Pasteur 2 buah

Gunting 2 buah

Kaca objek Secukupnya

Ember kecil untuk limbah cair 2 buah

Wadah limbah infeksius Secukupnya

Wadah limbah non infeksius Secukupnya

4.2

Bahan Habis Pakai :

Kantong limbah infeksius Secukupnya

Kantong limbah non infeksius Secukupnya

Kertas saring Secukupnya

Tissue Secukupnya

Parafilm 1 roll

Spidol Artline 70 2 buah

Yellow Tip Secukupnya

Sarung tangan ukuran S,M,L Secukupnya

- 72 -


Desinfektan instrumen 1 botol

4.3

Reagensia :

Antisera A, B, D IgM monoklonal@10

ml 3 vial

Bovine Albumin 22% @ 10 ml 3 vial

Anti Human Globulin@ 10 ml 3 vial

Anti D IgG @ 10 ml 2 vial

Test Sel Standar A, B, O Dibuat

sendiri

NaCl 0,9 % 5 liter

LissCoomb’s Card Secukupnya

Diluent Secukupnya

Reagen Skrining dan identifikasi allo

antibodi donor dan pasien 1 set

5 Pengolahan Komponen Darah

5.1

Peralatan :

Hand Sealer 1 buah

Electric Sealer 1 buah

Timbangan darah 1 buah

Digital Balance 1 buah

Refrigerated Centrifuge 1 buah

Plasma Extractor 1 buah

Klem 2 buah

Gunting 2 buah

Freezer -30°C 1 buah

Blast freezer (pengganti dry ice +

Alkohol 96% ) 1 buah

Platelet Incubator dan Agitator 1 buah

Tempat Tissue 1 buah

Tempat sampah infeksius 1 buah

Tempat sampah non infeksius 1 buah

Laminary Air Flow ( kelas 2B ) 1 buah

5.2

Bahan dan alat habis pakai :

Kantong darah ganda, triple Secukupnya

Capillary tube Secukupnya

Kapas Secukupnya

- 73 -


Alkohol 70% Secukupnya

Alkohol 96%. secukupnya. Secukupnya

Dry Ice Secukupnya

Washing bag secukupnya. Secukupnya

NaCl 0,9%. Secukupnya

Crito seal Secukupnya

Alumunium ring Secukupnya

6 Peralatan Laboratorium Pemeriksaan

IMLTD

6.1

Metode Rapid Test (untuk jumlah

darah donor <3500 kantong/tahun)

Tabung Reaksi uk.12x75 mm Secukupnya

Rak Tabung reaksi 40 lubang 2 buah

Timer 2 buah

6.2

Metode Elisa Manual/Semi

Otomatik(untuk jumlah darah donor

>3500 kantong/tahun)

Tip kuning Secukupnya

Tip biru Secukupnya

Tabung Reaksi uk.12x75 mm Secukupnya

Rak Tabung reaksi 40 lubang 6 buah

Mikropipet ukuran 5-50 ul 2 buah



Dry Incubator 1 buah

Washer 1-2 buah

Reader 1-2 buah

Printer + Computer 1-2 buah

Gelas Ukur 2 buah

Timer 3 buah

Mengingat pelayanan darah mempunyai resiko cukup tinggi, maka

peralatan UTD harus memiliki kualitas tinggi.

Kriteria peralatan yang dapat diusulkan:

- 74 -

c. Bagi UTD yang telah operasional :

1) Peralatan yang belum dimiliki sesuai persyaratan

teknis di atas, sedangkan bahan habis pakai dan

reagensia tidak dapat diusulkan karena merupakan

bagian dari operasional UTD.

2) Peralatan pengolahan komponen darah hanya bagi

UTD yang telah memiliki tenaga yang kompeten dan

adanya permintaan komponen darah dari klinisi.

Pengolahan komponen darah akan lebih efisien

apabila dilakukan di UTD dengan jumlah donasi lebih

dari 3500 kantong pertahun.

d. Bagi UTD yang belum operasional :

Pemenuhan peralatan, bahan habis pakai dan reagensia

yang belum dimiliki sesuai persyaratan teknis di atas,

kecuali peralatan pengolahan komponen darah tidak dapat

diusulkan.

G. Pemenuhan Peralatan Kalibrasi di Rumah Sakit

Pemenuhan peralatan kesehatan di Rumah Sakit,

Provinsi/Kabupaten/Kota dari Dana Alokasi Khusus dimaksudkan

untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai

kemampuan pelayanan. Peralatan kesehatan harus diuji dan

dikalibrasi secara untuk memenuhi standar pelayanan, persyaratan

mutu, keamanan, keselamatan dan layak pakai.

Pengujian dan kalibrasi dilakukan oleh Balai Pengujian Fasilitas

Kesehatan (BPFK), Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK)

dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.

Dalam rangka penjaminan mutu keamanan dan layak pakai secara

berkesinambungan, Rumah Sakit dapat melaksanakan pengujian

dan kalibrasi internal dengan memenuhi persyaratan ketersediaan

alat pengujian dan kalibrasi, sumber daya manusia yang kompeten,

standar mutu pengujian dan kalibrasi serta dibawah pembinaan dan

pengawasan BPFK.

Terhadap produk yang dihasilkan melalui sistem pengukuran yang

valid, menghindari cacat atau penyimpangan hasil ukur terhadap

peralatan kesehatan, yang bertujuan mencapai ketertelusuran

pengukuran. Hasil pengukuran dapat dikaitkan/ditelusur sampai ke

standar yang lebih tinggi/teliti (standar primer nasional dan/

- 75 -

internasional), melalui rangkaian perbandingan yang tak terputus,

menentukan deviasi (penyimpangan) kebenaran nilai konvensional

penunjukan suatu instrument ukur, menjamin hasil-hasil

pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

1. Persyaratan Umum

a. Rumah Sakit kelas A dan B.

b. Memiliki SDM berijazah diploma (D3) di bidang teknik

elektromedik minimal 3 orang.

c. Memiliki ruangan khusus untuk pelayanan pengujian dan

kalibrasi ukuran minimal 3x3 m² dan memenuhi

persyaratan sebagai ruangan kalibrasi.

d. Memiliki struktur/pejabat penanggung jawab keteknisian.

2. Persyaratan Khusus

a. Membuat surat pernyataan bahwa peralatan pengujian dan

kalibrasi yang dimiliki hanya digunakan untuk kebutuhan

pelayanan pengujian dan kalibrasi internal.

b. Membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan standar

mutu pengujian dan kalibrasi dibawah pembinaan dan

pengawasan BPFK.

c. Pernyataan kesanggupan menyediakan anggaran

peningkatan kapabilitas dan kompetensi tenaga/teknisi

pengujian dan kalibrasi.

d. Pernyataan kesanggupan menyediakan anggaran

pemeliharaan dan rekalibrasi peralatan pengujian dan

kalibrasi.

e. Melengkapi dokumen inventaris alat kesehatan dan alat

pengujian dan kalibrasi yang dimiliki.

3. Jenis Peralatan Pengujian dan Kalibrasi

Rumah Sakit hanya diperbolehkan mengusulkan jenis peralatan

pengujian dan kalibrasi alat kesehatan sebagai berikut:

a. Non Invasive Blood Pressure (NIBP Simulator).

b. Defibrillator Analyzer.

c. INCU incubator analyzer.

d. Infusion device analyzer.

e. Fetal Simulator.

f. Electrical Safety Analyzer.

g. Patient Simulator.

- 76 -

h. Ultrasound Transducer Leakage Tester.

i. Oxygen Analyzer.

j. Gas anaesthesi monitor.

k. Digital thermometer/Thermocouple.

l. Digital Pressure Meter (DPM).

m. SPO2 Simulator.

n. Ventilator simulator.

o. Electro Surgery Unit (ESU) Analyzer.

p. Insulation Tester.

q. Thermograph/ Thermo Imaging.

r. Surveimeter Digital Pocket Dosimeter Film Badge.

s. Beam Alignment Test Tool.

t. Densitometer.

u. Sensitometer.

v. Collimator Tool.

w. Safe Light Test.

x. Automatic Beam Analyzer.

y. Termometer untuk cairan prosessing film alat pengukur

suhu dan kelembaban disesuaikan dengan alat.

4. Acuan

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi

Legal.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang

Ketenaganukliran.

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit.

e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

363/Menkes/Per/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi

Alat Kesehatan.

f. Peraturan Mentari Kesehatan Nomor 394/Menkes-

Sos/SK/V/2001 tentang Institusi Penguji Alat Kesehatan.

g. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit.

- 77 -

BAB V

SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN

Penyediaan dan pengelolaan obat terutama obat generik dan Bahan Medis

Habis Pakai (BMHP) adalah bagian dari upaya untuk peningkatan akses

dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, serta untuk mendukung

pelayanan kesehatan sekunder dan tersier dalam rangka percepatan

penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan status gizi

masyarakat, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan,

terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di

Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) serta Daerah

Bermasalah Kesehatan (DBK).

Menu DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2014 ditujukan

untuk mendukung pencapaian ketersediaan obat terutama obat generik

dan vaksin di Kabupaten/Kota.

A. Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan/Bahan Medis Habis

Pakai (BMHP)

1. Persyaratan Umum

a. Besaran alokasi DAK untuk Kabupaten/Kota dihitung

berdasarkan biaya minimal obat perkapita penduduk

Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten/Kota dan

biaya obat perkapita bagi seluruh penduduk

Kabupaten/Kota dengan memperhatikan jumlah

kunjungan Puskesmas.

b. Penyediaan Obat dan BMHP dari DAK meliputi obat

generik, BMHP, reagensia dan vaksin skala

Kabupaten/Kota (tidak termasuk penyediaan vaksin

imunisasi dasar) yang digunakan untuk pelayanan

kesehatan dasar (PKD) (termasuk Bufferstock

Kabupaten/Kota). DAK dapat juga digunakan untuk

mendukung pembiayaan APBN dalam rangka memenuhi

kekurangan obat dan BMHP yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan Program Pengendalian Penyakit dan

Penyehatan Lingkungan (PP dan PL), Program Gizi dan

Kesehatan Ibu Anak (KIA), Program Prioritas Kementerian

Kesehatan lainnya dan pada saat terjadi bencana/Kejadian

Luar Biasa (KLB).

- 78 -

c. Penyediaan obat, terutama Obat Generik, dan BMHP dalam

DAK Bidang Kesehatan TA 2014 Subbidang Pelayanan

Kefarmasian dipergunakan sesuai dengan menu

Penyediaan Obat dan BMHP yang terdapat dalam Petunjuk

Teknis DAK Bidang Kesehatan TA 2014. Bila ketersediaan

obat dan BMHP di masing-masing Kabupaten/Kota telah

terpenuhi minimal selama 18 bulan, Kabupaten/Kota

diperkenankan mengusulkan pengalihan alokasi DAK

Penyediaan Obat dan BMHP ke kegiatan lainnya dengan

batasan masih dalam satu Subbidang Pelayanan

Kefarmasian dan dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis

DAK Bidang Kesehatan TA 2014.

d. Pengalihan alokasi DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian

sebagaimana dimaksud dalam butir c harus dengan

persetujuan Menteri Kesehatan cq Direktur Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

e. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus menyediakan

anggaran dari APBD Kabupaten/Kota untuk pengadaan

obat dan BMHP, biaya operasional, biaya distribusi obat

dan BMHP serta biaya lain terkait proses pengadaan obat

dan BMHP di Kabupaten/Kota.


a. Penyediaan obat terutama Obat Generik dan BMHP di

Kabupaten/Kota dilakukan setelah melalui penelaahan

terhadap tingkat kesakitan (morbidity) dan tingkat

kematian (mortality) akibat penyakit untuk mengetahui

jenis obat dan BMHP yang paling dibutuhkan.

b. Penyediaan obat dan BMHP hanya dapat digunakan untuk

pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas

Perawatan.

c. Kabupaten/Kota membuat usulan penyediaan Obat dan

BMHP sesuai Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) dan

Formularium Nasional (Fornas) yang ditandatangani oleh

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui

oleh Bupati/Walikota.

- 79 -

d. Kabupaten/Kota membuat Surat Pernyataan Kesanggupan

Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh

Bupati/Walikota.

e. Pemilihan jenis obat, BMHP, reagensia dan vaksin skala

Kabupaten/Kota (diluar imunisasi dasar) mengacu pada

Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) dan Formularium

Nasional (Fornas), kecuali Kepala Puskesmas mengajukan

usulan kebutuhan obat di luar DOEN dan Fornas atau

usulan kebutuhan obat tradisional (Obat Herbal

Terstandar, Fitofarmaka) dengan mendapatkan persetujuan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

f. Proses penyediaan Obat dan BMHP untuk kebutuhan Obat

dan BMHP di Pelayanan Kesehatan Dasar dilaksanakan

dengan mengacu pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui

mekanisme e-catalogue yang sudah tersedia.

g. Proses penyediaan Obat dan BMHP agar memperhatikan

dan mengacu pada peraturan perundang-undangan serta

aturan perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.

h. Tata cara pengajuan Permohonan Rekomendasi Realokasi

DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2014

adalah dengan mengirimkan Surat Permohonan

Rekomendasi Realokasi DAK Subbidang Pelayanan

Kefarmasian Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan persetujuan

Bupati/Walikota, ditujukan kepada Menteri Kesehatan cq

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

(formulir 1) dengan melampirkan dokumen pendukung

sebagai berikut:

1) Rincian Rencana Penggunaan DAK Subbidang

Pelayanan Kefarmasian TA 2014;

2) Tingkat Ketersediaan Obat selama 18 bulan (formulir 2);

3) Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan

baru/Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

(IFK) dan/atau Penyediaan sarana pendukung IFK.

- 80 -

B. Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atau Penyediaan Sarana

Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)

1. Persyaratan Umum

a. Pembangunan Baru Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

(IFK) diperuntukan bagi:

1) Kabupaten/Kota yang belum memiliki IFK (termasuk

di dalamnya Kabupaten/Kota hasil

pemekaran/bentukan baru).

2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ingin memperluas

atau merelokasi Instalasi Farmasi yang sudah ada.

Apabila salah satu kondisi tersebut telah terpenuhi, maka

Kabupaten/Kota harus mempunyai lahan siap bangun

(pembebasan, sertifikat tanah dan pematangan lahan

(pemerataan dan pemadatan) merupakan tanggung jawab

Pemerintah Kabupaten/Kota)

b. Rehabilitasi dan Perluasan Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota (IFK)

Rehabilitasi dan Perluasan IFK diperuntukan bagi IFK

yang:

1) Mengalami kerusakan berat dan spesifikasinya telah

ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU

setempat).

2) Memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk

menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai

kebutuhan daerah).

3) Belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan

BMHP.

c. Penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota (IFK). Sarana pendukung IFK hanya

diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota dengan ketentuan

sebagai berikut:

1) Belum memiliki sarana pendukung tersebut.

2) Sarana pendukung yang ada telah rusak berat.

3) Kapasitas sarana pendukung yang ada tidak memadai

(lebih kecil dari kebutuhan).

- 81 -

Pengadaan sarana pendukung IFK dilakukan berdasarkan

analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi

dan letak geografis/topografi daerah.

d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya

operasional dan biaya pemeliharaan IFK.


a. Pembangunan Baru IFK

1) Luas lahan dan bangunan disesuaikan dengan

kebutuhan daerah berupa volume obat dan BMHP

yang akan disediakan (minimal memiliki ruang

penerimaan, ruang karantina, ruang penyimpanan,

ruang pengemasan, ruang penyerahan, ruang obat

kadaluarsa dan ruang Kepala IFK).

2) Kabupaten/Kota membuat usulan pembangunan

dengan melampirkan master plan, gambar/block plan,

unit cost (per m²) dan RAB. Unit cost masing-masing

daerah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum

setempat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh

Bupati/Walikota setempat.

3) Kabupaten/Kota membuat Surat Pernyataan

Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Bupati/Walikota.

4) Proses pengadaan pembangunan harus mengacu

kepada peraturan perundang-undangan serta aturan

perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.

5) Denah tata ruang

Rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan

fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan

BMHP serta mengacu pada buku Standar Sarana dan

Prasarana di Instalasi Farmasi Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

- 82 -

b. Rehabilitasi dan Perluasan IFK

1) Rehabilitasi dan Perluasan bangunan IFK disesuaikan

dengan kebutuhan Kabupaten/Kota berupa luas serta

volume obat dan BMHP yang harus disediakan.

2) Kabupaten/Kota membuat usulan rehabilitasi dan

perluasan pembangunan IFK dengan melampirkan

master plan, gambar/block plan, unit cost (per m²) dan

RAB. Unit cost masing-masing daerah ditetapkan oleh

Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah setempat

dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Kabupaten/Kota serta diketahui oleh Bupati/Walikota.


Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan yang



4) Proses pengadaan rehabilitasi dan perluasan

bangunan harus mengacu kepada peraturan

perundang-undangan serta aturan perubahan dan

aturan turunannya yang berlaku.

5) Denah dan rencana rehabilitasi tata ruang/bangunan

IFK agar memperhatikan fungsi sebagai sarana

penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu

pada Standar Sarana Dan Prasarana Di Instalasi

Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. Pengadaan Sarana Pendukung IFK

1) Sarana pendukung IFK hanya diperbolehkan untuk:

a) Sarana penyimpan yaitu Vaccine Cooler,

Refrigerator, Generator Set, AC split, Hand Forklift,

Palet, Rak obat dan BMHP, Lemari Narkotika dan

Psikotropika dan Trolley.

b) Sarana Distribusi Obat dan BMHP yaitu Mobil Box

Roda Empat yang spesifikasinya memperhatikan

kebutuhan distribusi dan kesesuaian geografis

wilayah.

c) Sarana Pengamanan yaitu Alarm Kebakaran,

CCTV, Tabung Pemadam Kebakaran (alat

pemadam api ringan (APAR)), Pagar dan Teralis.

- 83 -

d) Sarana Pengolah data yaitu Komputer (PC), Printer,

serta Uninteruptable Power Supply (UPS).

e) Sarana Telekomunikasi, yaitu Mesin Faksimili dan

perangkat konektivitas jaringan internet berupa

modem.

2) Kabupaten/Kota membuat usulan pengadaan sarana

pendukung IFK dengan melampirkan RAB dan unit

cost yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan



Kesanggupan Pelaksanaan Pengadaan yang



4) Proses pengadaan harus mengacu kepada peraturan



5) Pengadaan sarana pendukung IFK disesuaikan dengan

kebutuhan serta mengacu pada Standar Sarana Dan


Kabupaten/Kota.

C. Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atau Penyediaan Sarana

Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi (IFP)

1. Persyaratan Umum

a. Pembangunan IFP

1) Pembangunan baru Instalasi Farmasi Provinsi

dimaksudkan jika Dinas Kesehatan Provinsi ingin

memperluas atau merelokasi Instalasi Farmasi yang

sudah ada.

2) Apabila kondisi tersebut telah terpenuhi, maka

Provinsi wajib mempunyai lahan siap bangun

(pembebasan, sertifikat tanah dan pematangan lahan

(pemerataan dan pemadatan) merupakan tanggung

jawab Pemerintah Provinsi).

- 84 -

b. Rehabilitasi dan Perluasan IFP

Rehabilitasi dan Perluasan Instalasi Farmasi Provinsi

diperuntukan bagi IFP yang :

1) Mengalami kerusakan berat dan spesifikasinya telah

ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU

setempat)

2) Memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk

menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai

kebutuhan daerah).

3) Belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan

BMHP

c. Penyediaan Sarana Pendukung IFP

Sarana pendukung IFP hanya diperuntukan bagi Provinsi

dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Belum memiliki sarana pendukung tersebut

2) Sarana pendukung yang telah rusak berat

3) Kapasitas sarana pendukung yang ada tidak memadai

(lebih kecil dari kebutuhan)

Pengadaan sarana pendukung IFP dilakukan berdasarkan

analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi

dan letak geografis/topografi daerah.

d. Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan biaya

operasional dan biaya pemeliharaan IFP.


a. Pembangunan Baru IFP

1) Luas lahan dan bangunan disesuaikan dengan

kebutuhan daerah berupa volume obat dan BMHP

yang akan disediakan (minimal ruang penerimaan,

ruang karantina, ruang penyimpanan, ruang

pengemasan, ruang penyerahan, ruang obat

kadaluarsa dan ruang Kepala IF).

- 85 -

2) Provinsi membuat usulan pembangunan dengan

melampirkan master plan, gambar/block plan, unit cost

(per m²) dan RAB. Unit cost masing-masing daerah

ditetapkan oleh Dinas PU setempat dan

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

dan diketahui oleh Gubernur setempat

3) Provinsi membuat Surat Pernyataan Kesanggupan

Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan diketahui oleh

Gubernur.

4) Proses pengadaan pembangunan harus mengacu

kepada peraturan perundang-undangan serta aturan

perubahan dan aturan turunannya yang berlaku.

5) Denah Tata Ruang

Rencana tata ruang/bangunan agar memperhatikan

fungsi sebagai sarana penyimpanan obat publik dan

BMHP serta mengacu pada buku Standar Sarana dan


kabupaten/Kota.

b. Rehabilitasi dan Perluasaan IFP

1) Rehabilitasi dan Perluasan bangunan IFP disesuaikan

dengan kebutuhan Provinsi berupa luas serta volume

obat dan BMHP yang harus disediakan.

2) Provinsi membuat usulan rehabilitasi dan perluasan

pembangunan IFP dengan melampirkan master plan,

gambar/block plan, unit cost (per m²) dan RAB. Unit cost

masing-masing daerah ditetapkan oleh Dinas PU

Pemda setempat dan ditandatangani oleh Kepala

Dinas Kesehatan Provinsi serta diketahui oleh

Gubernur.


Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh


Gubernur.

4) Proses pengadaan rehabilitasi dan perluasan

bangunan harus mengacu kepada peraturan



- 86 -

5) Denah dan rencana rehabilitasi tata ruang/bangunan

IFP agar memperhatikan fungsi sebagai sarana

penyimpanan obat publik dan BMHP serta mengacu

pada Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi

Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota

c. Pengadaan Sarana Pendukung IFP

1) Sarana pendukung IFP hanya diperbolehkan untuk:

a) Sarana penyimpan yaitu Refrigerator, Generator

Set, AC split, Hand Forklift, Palet, Rak obat dan

BMHP, Lemari Narkotika dan Psikotropika, Trolley

dan Incinerator (spesifikasi mengacu pada

Incinerator dalam Subbidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan).

b) Sarana Distribusi Obat dan BMHP yaitu Mobil Box

Roda Empat/Enam yang spesifikasinya

memperhatikan kebutuhan distribusi dan

kesesuaian geografis wilayah.

c) Sarana Pengamanan yaitu Alarm Kebakaran,

CCTV, Tabung Pemadam Kebakaran Alat Pemadam

Api Ringan (APAR), Pagar dan Teralis

d) Sarana Pengolah data yaitu Komputer (PC), Printer

dan Uninteruptable Power Supply (UPS)

e) Sarana Telekomunikasi, yaitu Mesin Faksimili dan

perangkat konektivitas jaringan internet berupa

modem.

2) Provinsi membuat usulan pengadaan sarana

pendukung IFP dengan melampirkan RAB dan unit

cost yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi dan diketahui oleh Gubernur.


Pelaksanaan Pengadaan yang ditandatangani oleh


Gubernur.

4) Proses pengadaan harus mengacu kepada peraturan



- 87 -

5) Pengadaan sarana pendukung IFP disesuaikan dengan

kebutuhan serta mengacu pada Standar Sarana dan


Kabupaten/Kota

3. Acuan

a. Daftar Obat Essensial Nasional (DOEN) yang berlaku

b. Formularium Nasional (Fornas) yang berlaku

c. Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang harga Serum dan

Vaksin Program Imunisasi yang berlaku

d. Keputusan Menteri Kesehatan tentang Harga Perbekalan

Kesehatan dan Obat Gigi yang berlaku.

e. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan Prosedur e-

purchasing berdasarkan e – catalogue yang berlaku

f. Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang Pengadaan Obat

Pemerintah melalui mekanisme e-purchasing berdasarkan

katalog elektronik (e-catalogue) yang berlaku

g. Standar Sarana dan Prasarana di Instalasi Farmasi

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berlaku.

h. Peraturan Perundang-undangan tentang Obat Tradisional,

Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka yang berlaku.

- 88 -

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN

A. Pemantauan Dan Evaluasi

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

a. Memastikan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di

Provinsi/Kabupaten/Kota tepat waktu dan tepat sasaran

sesuai dengan penetapan alokasi DAK Bidang Kesehatan

TA 2014 dan Petunjuk Teknis DAK Bidang Kesehatan

Tahun 2014.

b. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam

pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan TA 2014, yang

nantinya digunakan untuk perbaikan perencanaan dan

pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2015.

c. Memastikan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan

bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi/Kabupaten/Kota

mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

d. Meberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan

pengelolaan DAK Bidang Kesehatan yang meliputi aspek

perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan

pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan ke depan.

2. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

a. Kesesuaian antara kegiatan DAK Bidang Kesehatan dengan

usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

b. Kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan

pelaksanaan di lapangan.

c. Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran

pelaksanaan dengan perencanaan.

d. Evaluasi pencapaian sasaran kegiatan DAK berdasarkan

input, proses, output sejauh mana bila memungkinkan

sampai outcome dan impact.

- 89 -

e. Pencapaian manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan DAK

Bidang Kesehatan

f. Dampak (impact) yang ditimbulkan dalam pelaksanaan

DAK.

3. Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi

a. Review atas laporan triwulan/laporan akhir yang

disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan Dinas

Kesehatan Provinsi setiap akhir triwulan sesuai dengan

format laporan.

b. Kunjungan lapangan atau studi evaluasi.

c. Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil review

laporan dan atau kunjungan lapangan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Organisasi Pelaksana dan

atau Tim Koordinasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota

sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB)

Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan

Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.

B. Pelaporan

Kepala Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat

pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada:

1. Menteri Kesehatan

2. Menteri Dalam Negeri

3. Menteri Keuangan

Penyampaian laporan triwulan pada kegiatan DAK Bidang Kesehatan

TA 2014 dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah

triwulan yang bersangkutan berakhir (Maret, Juni, September dan

Desember).

Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan triwulanan dapat

dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK tahun berikutnya

sesuai peraturan perundang-undangan.

1. Jenis Pelaporan

Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK

Bidang Kesehatan terdiri:

- 90 -

a. Laporan triwulan yang memuat jenis kegiatan, lokasi

kegiatan, realisasi keuangan, realisasi fisik dan

permasalahan dalam pelaksanaan DAK, yang disampaikan

selambat-lambatnya 14 hari setelah akhir triwulan

berakhir. Contoh laporan triwulan sebagaimana tercantum

dalam formulir 3, 4, dan 5.

b. Laporan penyerapan DAK disampaikan kepada Menteri

Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran

Trasfer Ke Daerah yang berlaku.

c. Laporan akhir merupakan laporan pelaksanaan akhir

tahun, yang disampaikan dua bulan setelah tahun

anggaran berakhir. Contoh laporan akhir sebagaimana

tercantum dalam formulir 6.

2. Alur Pelaporan

a. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota

1) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada

Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah

melakukan kompilasi laporan SKPD. Bupati/Walikota

menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada

Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Teknis (Menteri Kesehatan).

2) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan

RS Kabupaten/Kota) menyampaikan laporan triwulan

kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya

Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan kompilasi

laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di

Kabupaten/Kota kepada Menteri Kesehatan melalui

Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan

Anggaran.

b. Pelaksanaan di Provinsi

1) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada

Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah

melakukan kompilasi laporan SKPD. Gubernur

menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada

Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Teknis (Menteri Kesehatan).

- 91 -

2) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Provinsi dan RS

Provinsi) menyampaikan laporan triwulan kepada

Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya Dinas

Kesehatan Provinsi menyampaikan kompilasi laporan

pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di Provinsi

kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal

up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran.

c. Laporan Triwulanan disampaikan selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan

berakhir. (Maret, Juni, September dan Desember).

Bagan 1. Alur Laporan Triwulan di Tingkat Kabupaten/Kota

SEKDA

KABUPATEN/KOTA

MENTERI

KEUANGAN

MENTERI

KESEHATAN

SKPD

MENTERI DALAM

NEGERI

BUPATI/WALIKOTA

DINAS

KESEHATAN

PROVINSI

Ket :

: laporan langsung SEB

: laporan langsung

- 92 -

Bagan 2. Alur Laporan triwulan di Tingkat Provinsi

SKPD SEKDA

PROVINSI

GUBERNUR MENTERI

KEUANGAN

MENTERI DALAM

NEGERI

SKEMA LAPORAN TRIWULANPELAKSANAAN DI PROVINSI

MENTERI

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

PROVINSI

Ket :

: laporan langsung SEB

: laporan langsung

- 93 -

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK

Bidang Kesehatan TA 2014 yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat

meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan

masyarakat di Provinsi/Kabupaten/Kota terutama daerah dengan derajat

kesehatan yang belum optimal sehingga warga masyarakat dapat

memperoleh pelayanan kesehatan bermutu.

Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan 2014 ini merupakan

pilihan kegiatan bagi tiap subbidangnya. Dimana tiap subbidang

pelayanan kesehatan dasar, subbidang pelayanan kesehatan rujukan dan

subbidang pelayanan kefarmasian masing–masing mempunyai beberapa

pilihan kegiatan di tiap subbidangnya dan tidak diperkenankan adanya

pengalihan anggaran dan kegiatan antar subbidang karena adanya

keterikatan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 dan

Undang-Undang APBN 2014.

Kegiatan-kegiatan yang bisa didanai dari DAK Bidang Kesehatan 2014 ini

sebagaimana diuraikan di atas sifatnya adalah pilihan. Kepala Daerah

bisa memilih satu atau lebih kegiatan sesuai prioritas daerah. Pemilihan

kegiatan DAK Bidang kesehatan seharusnya merupakan bagian program

jangka menengah sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan

Rencana Strategis Daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dengan

kegiatan yang bersumber dari pendanaan lainnya (seperti dana Tugas

Pembantuan, APBD Provinsi/Kabupaten/kota dan sumber pembiayaan

lainnya) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

LAMPIRAN 1

DEFINISI OPERASIONAL

1. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai

(single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan

perundangan.

2. Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)

Unit di rumah sakit yang mempunyai peran dalam mendukung

pelayanan darah yang berkualitas di rumah sakit dengan sistem

satu pintu.

3. BOR (Bed Occupancy Rate) kelas III RS

Persentase pemanfaatan tempat tidur di kelas III untuk pelayanan

rawat inap pasien miskin/tidak mampu di rumah sakit dalam

kurun waktu tertentu.

4. Daerah Kepulauan

Suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di

antara pulau pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang

hubungannya satu sama lain demikian eratnya.

5. Daerah Perbatasan

Daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan negara tetangga,

baik perbatasan darat dan laut.

6. Daerah Terpencil

Kecamatan atau desa yang karena letak dan atau kondisi alam

memiliki kesulitan, kekurangan atau keterbatasan prasarana dan

sarana perhubungan, pelayanan kesehatan, persediaan kebutuhan

9 bahan pokok, SLTP serta kebutuhan sekunder lain, yang

menimbulkan kesulitan bagi penduduk yang tinggal di wilayah

tersebut.

7. Daerah Tertinggal

Suatu daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif

kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala

nasional.

8. Fitofarmaka

Sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan

khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan

baku dan produk jadinya telah distandarisasi.

9. Gender

Pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan

tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan

hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan

perkembangan zaman dan dukungan masyarakat itu sendiri.

10. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota

Suatu unit pengelola obat dan perbekalan kesehatan di

kabupaten/kota untuk mendukung ketersediaan obat dalam

pelayanan kesehatan dasar.

11. Keadilan Gender

Langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan berbagai

hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat

perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil

dari peran yang dimainkannya. Keadilan gender mengantar ke

kesetaraan gender.

12. Kesetaraan Gender

Perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan

memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan

kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya

kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

13. Obat Herbal Terstandar (OHT)

Sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan

khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya

telah distandarisasi.

14. Obat Tradisional

Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan

hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran

dari bahan tersebut, yang secara turun-temurun telah digunakan

untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

15. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Pelayanan Kesehatan

Primer/Dasar)

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan

kesehatan dasar.(sesuai UU No. 36 Tahun 2009 pasal 30 ayat 2a).

16. Peningkatan

Peningkatan status Puskesmas, sebagai contoh: Puskesmas

menjadi Puskesmas perawatan.

17. Peralatan kesehatan

Peralatan dasar minimal (medis dan non medis) untuk Puskesmas

dan jaringannya sebagaimana mengacu pada buku Pedoman

Peralatan, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2008.

18. Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah rumah tangga

yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat, yang

meliputi 10 indikator yaitu :

Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan;

Bayi Diberi Asi Eksklusif;

Balita Ditimbang Setiap Bulan;

Menggunakan Air Bersih;

Mencuci Tangan Dengan Air Bersih Dan Sabun;

Menggunakan Jamban Sehat;

Memberantas Jentik Di Rumah Sekali Seminggu;

Makan Sayur Dan Buah Setiap Hari;

Melakukan Aktivitas Fisik Setiap Hari; dan

Tidak Merokok Di dalam rumah.

Apabila dalam rumah tangga tersebut tidak ada ibu yang

melahirkan, tidak ada bayi dan tidak ada Balita, maka pengertian

rumah tangga berPHBS adalah rumah tangga yang memenuhi 7

indikator.

19. Perluasan

Penambahan ukuran dan/atau penambahan ruangan untuk

peningkatan fungsi pelayanan, termasuk kelengkapan/sarana

pendukungnya.

20. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang

dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan

pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

21. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular

Pos pembinaan terpadu PTM (Posbindu PTM) adalah kegiatan yang

diselenggarakan secara terintegrasi (“di-Poskan”) oleh kelompok

aktif masyarakat dalam upaya preventif dan promotif pengendalian

PTM.

22. Pulau Terluar

Pulau dengan luas area kurang atau dengan 2000 Km2 (dua ribu

kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat

geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan

sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

23. Puskesmas

Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang

bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di

suatu wilayah kerja.

24. Puskesmas Pembantu

Unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian

integral dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas

Puskesmas.

25. Puskesmas Perawatan

Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan berfungsi

sebagai rujukan antara dan dapat melaksanakan tindakan pra

rujukan (bila diperlukan), sebelum dirujuk ke institusi rujukan.

26. Puskesmas PONED

Puskesmas perawatan yang memiliki Dokter, bidan dan perawat

terlatih PONED dan mampu memberikan pelayanan langsung

terhadap ibu hamil/ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir,

baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat,

Bidan di desa dan Puskesmas non perawatan. Puskesmas PONED

dapat melakukan pengelolaan kasus dengan komplikasi tertentu

sesuai dengan tingkat kewenangan dan kemampuannya atau

melakukan rujukan ke Rumah Sakit.

27. PONED Kit

Peralatan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan

program/ pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil/ibu bersalin,

nifas dan bayi baru lahir di Puskesmas (mengacu pada buku

Pedoman Peralatan Puskesmas, Ditjen. Bina Kesmas, Depkes RI,

2008).

28. Rehabilitasi

Upaya memperbaiki kerusakan bangunan yang terjadi agar

bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

29. Responsif Gender

Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-

perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat, yang

disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dalam

mencapai kesetaraan.

30. Ruang Persalinan

Suatu ruangan/tempat yang digunakan untuk melakukan

pertolongan persalinan pada ibu melahirkan dan penanganan bayi

baru lahir.

31. Rumah Dinas

Rumah yang diperuntukkan bagi Dokter/Dokter Gigi/Paramedis

yang bertugas di Puskesmas.

32. Rumah Sakit Siap PONEK (Pelayanan Obstetri, Neonatal,

Emergency dan Komprehensif)

Rumah Sakit siap PONEK 24 jam adalah Rumah Sakit yang

menyelenggarakan pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal

secara komprehensif dan terintegrasi selama 24 jam.

33. Rusak Berat

Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen

bangunan, baik struktural maupun non struktural yang apabila

setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana

mestinya.

Penentuan tingkat kerusakan adalah setelah berkonsultasi dengan

instansi teknis setempat yang bertanggung jawab terhadap

pembinaan bangunan gedung.

34. Sarana pendukung

Fasilitas/alat-alat untuk mendukung terselenggaranya suatu

kegiatan.

35. Sarana dan Prasarana yang Responsif Gender

Sarana prasarana peralatan kesehatan yang mengakomodasikan

permasalahan, kebutuhan dan aspirasi yang berbeda antara laki-

laki dan perempuan.

36. Sensitif Gender

Kemampuan untuk memberikan perhatian secara konsisten dan

sistematis untuk melihat perbedaan kebutuhan perempuan dan

laki-laki dalam upaya mencapai keadilan gender.

37. SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)

Sistem penanganan penderita gawat darurat pra RS (di tengah

masyarakat, Poskesdes, Puskesmas, selama dalam transpor), RS

(Instalasi Gawat Darurat (IGD), High Care Unit (HCU), Intensive

Care Unit (ICU), kamar jenazah) dan antar RS.

38. Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTD di RS)

Salah satu instalasi di RS yang mempunyai peran sebagai

penyedia darah transfusi yang aman (lulus skreening

IMLTD/Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah).

LAMPIRAN 2

STANDAR PERALATAN DAN LOGISTIK POSKESDES

Peralatan dan logistik Pos Kesehatan Desa meliputi peralatan medis, peralatan non medis, obat, bahan habis pakai, dan alat penyuluhan.

Adapun peralatan dan logistik minimal yang harus ada di Pos Kesehatan Desa adalah sebagai berikut:

No Nama Alat

1 Bidan kit

2 Meja gynekologi

3 Meteran

4 Palu pengukur reflex

5 Pelvimeter obstetrik pengukur panggul

6 Spekulum vagina (cocor bebek ukuran besar)

7 Spekulum vagina (cocor bebek ukuran sedang)

8 Spekulum vagina (cocor bebek ukuran kecil)

9 Stetoskop dupleks dewasa

10 Foetal Stetoskop pinnard monorial alumunium

11 Sudip lidah panjang

12 Tensimeter

13 Tensimeter manset anak

14 Termometer klinis

15 Termometer bayi

16 ARI timer

17 Pipet tetes 3 ml plastic

18 Alat pengisap lendir Dr. Lee

19 Alat resusitasi tabung dan sungkup/ resusitator infant

20 Nasogastric tube no. 14 F

21 Alat pemasang IUD

22 Alat pengait IUD

23 Gunting bedah standar lurus

24 Gunting bedah standar lurus ujung tajam/tajam

25 Gunting bedah standar lurus ujung tajam/tumpul

26 Gunting bedah standar lurus ujung tumpul/tumpul

27 Kateter karet No. 10 (Nelathon) steril

28 Kateter karet No. 14 (Nelathon) steril

29 Kateter logam no. 12 untuk wanita

30 Klem tampon uterus 25 cm (bozeman)

31 Klem tampon uterus 25 cm (schroder)

32 Korentang lengkung penjepit alat steril 23 cm (Cheattle)

33 Korentang penjepit sponge (Forester)

34 Pinset anatomis 14,5 cm

35 Pinset anatomis 18 cm

36 Semprit glycerin 30 cc

37 Surgical hand brush terbuat dari nylon

38 Sonde uterus

39 Sterilisator

40 Celemek plastik (short) panjang 52 inchi

41 Perlak tebal lunak (200x90 cm)

BIDAN KIT

No Nama Alat

42 Sarung tangan ukuran 5,6,7 & 7,5

43 Sarung tangan sebatas siku ukuran 5,6,7 & 7,5

44 Baki logam tempat alat steril

45 Mangkok untuk larutan

46 Meja instrumen alat

47 Hemoglobin set (Sahli)

48 Silinder korentang steril 17 cm

49 Standart Waskom

50 Torniquet karet

51 Waskom bengkok (Nier-bekken) 12 cm

52 Waskom cekung 36 cm

53 Waskom cuci 40 cm

54 Tiang infuse

55 Pompa Payudara untuk ASI

56 Doppler

57 Timbangan injak dewasa 136 kg

58 Timbangan dacin 25 kg

59 Timbangan bayi

60 Timbangan dewasa + tinggi badan

61 Alat pengukur panjang badan bayi type caliper

62 Infus set pediatric pak isi 10

63 Vena cateter for infant no. 26 G pak isi 10

64 Spuit disposible 1 cc

65 Spuit disposible 2,5 cc


67 Tempat tidur tindakan (persalinan)

68 Tempat tidur pasien rawat inap

69 Boks bayi

70 Selimut bayi

71 Lemari alat

72 Lemari arsip

73 Meja biro

74 Kursi

75 Bangku tunggu


No Nama Alat Jumlah

1 Apron plastik tebal 1

2 Alat pengisap lendir Dr. Lee 2

3 ARI timer untuk bayi standar Unicef 1

4 Autoclik device 1

5 Baby scale 7 kg + celana 1

6 Bak instrumen 509 (21x11x4,5 cm) 1

7 Blood lancet 28 G 1

8 Bowel metal 12 cm 2

9 Catgut plain 2/0, 1,5 cm (expired date minimum 3 tahun) 1

10 Kateter disposible No. 12 10

11 Duk kain katun 60x60 cm steril 2

12 Funduscope kayu/ foetal stetoscope 1

13 Gunting episiotomi 14 cm 1

14 Gunting operasi lurus 14 cm, tajam/tumpul 1

15 Gunting tali pusat 16 cm 1

No Nama Alat Jumlah

16 HB Talquis book 1

17 Hechting Nald, GR 12 1

18 Hechting Nald, GT 12 1

19 Infusion set dewasa 5

20 Infusion set paediatric 5

21 IV catheter no 18 G 5

22 IV catheter no. 26 untuk bayi 5

23 Jarum disposible 23 G, box/ 100 1

24 Kocker lurus 16 cm, stainless 2

25 Meteran/ metline 1,5 m 1

26 Mucous suction (pengisap lendir) 5

27 Nasogastric tube no. 14 F 2

28 Needle holder Mayo 14 cm 2

29 Nelathon catheter no. 12 steril 5

30 Nier-bekken 20 cm stainless 2

31 Pinset anatomi 14 cm stainless 1

32 Pinset bedah 14 cm stainless 1

33 Pinset bedah 18 cm stainless 1

34 Resusitator bayi standart :

- Balon resusitasi untuk bayi baru lahir (tidak boleh melebihi 750ml)

- Sungkup bertepi dengan bantalan nomor 0 (BBLR) dan

nomor 1 (bayi cukup bulan)

1

35 Sarung tangan bedah no. 6,5; 7; 7,5 30 ps

36 Selimut bayi 2

37 Senter besar 1

38 Setengah kocker ss 14 cm 1

39 Sheet plastik tebal 2

40 Sikat tangan dari nylon halus 1

41 Tensimeter 1

42 Spiritus lamp sumbu 2 1

43 Spuit disposible 1 cc 1 box

44 Spuit disposible 3 cc 1 box

45 Stetoskop duplex dewasa + 1 membran + 1 ps ear loop 1

46 Termometer bayi axilla 1

47 Termometer digital 8 detik 1

48 Timbangan bayi 20 kg 1

49 Timbangan dewasa 130 kg 1

50 Ukuran lengan ibu hamil 1

51 Umbilical cord klem bahan nylon 10

52 Tas bidan kit 1

53 Tas partus kit

54 Selimut bayi

55 Wing Needle No. 23 & 25 G

LAMPIRAN 3

DAFTAR 183 KABUPATEN TERTINGGAL

No Provinsi Nama Kabupaten No Provinsi Nama Kabupaten

1 ACEH Simelue 93 Kalimantan Barat Kayong Utara

2 ACEH Aceh Singkil 94 Kalimantan

Tengah

Seruyan

3 ACEH Aceh Selatan 95 Kalimantan

Selatan

Barito Kuala

4 ACEH Aceh Timur 96 Kalimantan

Selatan

Hulu Sungai

Utara

5 ACEH Aceh Barat 97 Kalimantan Timur Kutai Barat

6 ACEH Aceh Besar 98 Kalimantan Timur Malinau

7 ACEH Aceh Barat Daya 99 Kalimantan Timur Nunukan

8 ACEH Gayo Lues 100 Sulawesi Utara Kepulauan Sangihe

9 ACEH Nagan Raya 101 Sulawesi Utara Kepulauan Talaud

10 ACEH Aceh Jaya 102 Sulawesi Utara Kepulauan Sitaro

11 ACEH Bener Meriah 103 Sulawesi Tengah Banggai

Kepulauan

12 ACEH Pidie Jaya 104 Sulawesi Tengah Banggai

13 Sumatera Utara Nias Barat 105 Sulawesi Tengah Morowali

14 Sumatera Utara Nias Utara 106 Sulawesi Tengah Poso

15 Sumatera Utara Nias 107 Sulawesi Tengah Donggala

16 Sumatera Utara Tapanuli Tengah 108 Sulawesi Tengah ToliToli

17 Sumatera Utara Nias Selatan 109 Sulawesi Tengah Buol

18 Sumatera Utara Pakpak Barat 110 Sulawesi Tengah Parigi Moutong

19 Sumatera Barat Kepualauan

Mentawai

111 Sulawesi Tengah

Tojo Una-Una

20 Sumatera Barat Pesisir Selatan 112 Sulawesi Tengah Sigi

21 Sumatera Barat Solok 113 Sulawesi Selatan Selayar

22 Sumatera Barat Sawahlunto/

Sijunjung

114 Sulawesi Selatan Jeneponto

23 Sumatera Barat Padang Parian 115 Sulawesi Selatan Pangkejene Kepulauan

24 Sumatera Barat Solok Selatan 116 Sulawesi Selatan Toraja Utara

25 Sumatera Barat Dharmas Raya 117 Sulawesi Tenggara Buton

26 Sumatera Barat Pasaman Barat 118 Sulawesi Tenggara Muna

27 Sumatera Selatan Ogan Komering

Ilir

119 Sulawesi Tenggara Konawe

28 Sumatera Selatan Lahat 120 Sulawesi Tenggara Konawe Selatan

29 Sumatera Selatan Musi Rawas 121 Sulawesi Tenggara Bombana

30 Sumatera Selatan Banyu Asin 122 Sulawesi Tenggara Wakatobi

31 Sumatera Selatan OKU Selatan 123 Sulawesi Tenggara Kolaka Utara


32 Sumatera Selatan Ogan Ilir 124 Sulawesi Tenggara Konawe Utara

33 Sumatera Selatan Empat Lawang 125 Sulawesi Tenggara Buton Utara

34 Bengkulu Kaur 126 Gorontalo Gorontalo Utara

35 Bengkulu Seluma 127 Gorontalo Boalemo

36 Bengkulu Muko-Muko 128 Gorontalo Pohuwato

37 Bengkulu Lebong 129 Sulawesi Barat Majene

38 Bengkulu Kepahiang 130 Sulawesi Barat Polewali Mandar

39 Bengkulu Bengkulu Tengah 131 Sulawesi Barat Mamasa

40 Lampung Pesawaran 132 Sulawesi Barat Mamuju

41 Lampung Lampung Barat 133 Sulawesi Barat Mamuju Utara

42 Lampung Lampung Utara 134 Maluku Maluku Tenggara

Barat

43 Lampung Way Kanan 135 Maluku Maluku Tengah

44 Bangka Belitung Bangka Selatan 136 Maluku Buru

45 Kepulauan Riau Natuna 137 Maluku Kepulauan Aru

46 Kepulauan Riau Anambas 138 Maluku Seram Bagian

Barat

47 Jawa Barat Sukabumi 139 Maluku Seram Bagian

Timur

48 Jawa Barat Garut 140 Maluku Maluku Barat Daya

49 Jawa Timur Bondowoso 141 Maluku Buru Selatan

50 Jawa Timur Situbondo 142 Maluku Utara Halmahera Barat

51 Jawa Timur Bangkalan 143 Maluku Utara Halmahera

Tengah

52 Jawa Timur Sampang 144 Maluku Utara Kepulauan Sula

53 Jawa Timur Pamekasan 145 Maluku Utara Halmahera

Selatan

54 Banten Pandeglang 146 Maluku Utara Halmahera Utara

55 Banten Lebak 147 Maluku Utara Halmahera Timur

56 NTB Lombok Barat 148 Maluku Utara Morotai

57 NTB Lombok Tengah 149 Papua Barat Kaimana

58 NTB Lombok Timur 150 Papua Barat Teluk Wondama

59 NTB Dompu 151 Papua Barat Teluk Bintuni

60 NTB Bima 152 Papua Barat Sorong Selatan

61 NTB Sumbawa Barat 153 Papua Barat Sorong

62 NTB Lombok Utara 154 Papua Barat Raja Ampat

63 NTB Sumbawa 155 Papua Barat Tambrau

64 NTT Nagekeo 156 Papua Barat Maybrat

65 NTT Sumba Tengah 157 Papua Merauke

66 NTT Sumba Barat Daya

158 Papua Jayawijaya

67 NTT Manggarai Timur 159 Papua Nabire

68 NTT Sabu Raijua 160 Papua Biak Numfor

69 NTT Sumba Barat 161 Papua Paniai

70 NTT Sumba Timur 162 Papua Puncak Jaya

71 NTT Kupang 163 Papua Mimika

72 NTT Timor Tengah

Selatan

164 Papua Boven Digoel

73 NTT Timor Tengah

Utara

165 Papua Mappi

74 NTT Belu 166 Papua Asmat

75 NTT Alor 167 Papua Yahukimo


76 NTT Lembata 168 Papua Pegunungan

Bintang

77 NTT Flores Timur 169 Papua Tolikara

78 NTT Sikka 170 Papua Sarmi

79 NTT Ende 171 Papua Keerom

80 NTT Ngada 172 Papua Yapen

81 NTT Manggarai 173 Papua Waropen

82 NTT Rote Ndao 174 Papua Supiori

83 NTT Manggarai Barat 175 Papua Mamberamo Raya

84 Kalimantan Barat Sambas 176 Papua Lany Jaya

85 Kalimantan Barat Bengkayang 177 Papua Mamberamo

Tengah

86 Kalimantan Barat Landak 178 Papua Nduga

87 Kalimantan Barat Sanggau 179 Papua Yalimo

88 Kalimantan Barat Ketapang 180 Papua Puncak

89 Kalimantan Barat Sintang 181 Papua Dogiyai

90 Kalimantan Barat Kapuas Hulu 182 Papua Deiyai

91 Kalimantan Barat Sekadau 183 Papua Intan Jaya

92 Kalimantan Barat Melawi

LAMPIRAN 4

DAFTAR 101 PUSKESMAS PRIORITAS PROGRAM YANKES DTPK

(Keputusan Menteri Kesehatan RINo. 758/Menkes/SK/IV/2011)

NO PROPINSI KABUPATEN KECAMATAN NAMA

PUSKESMAS

STATUS JML Keterangan

TT Non

TT

1 SUMUT Nias Selatan

Pulau-Pulau

Batu Pulau Tello 1 1 Pulau terluar

2 KEPRI Natuna

Pulau Laut Pulau Laut 1 1 Perbatasan

Subi Subi* 1 1 Pbtsn & PPKT

Serasan Serasan 1 1 Perbatasan

Karimun

Tebing Tebing 1 1 Pulau terluar

Batam

Belakang

Padang Blk Padang 1 1 Pulau terluar

3 BENGKULU

Bengkulu

Utara

Enggano Enggano 1 1 Pulau terluar

4 KALBAR Sambas

Paloh Paloh 1 1 Perbatasan

Sajingan Besar Sajingan 1 1 Perbatasan

Sanggau

Entikong Entikong 1 1

Sekayam

Balai

Karangan 1 1

Sintang

Ketungan Hulu Senaning 1 1 Perbatasan

Ketungan Tengah Merakai 1 1 Perbatasan

Kapuas Hulu

Nanga Kantuk

Nanga

Kantuk 1 1

Sei Antu Puring Kencana 1 1 Perbatasan

Badau Badau 1 1 Perbatasan

Desa Sepandan Lanjak 1 1 Perbatasan

Ba Martinus 1 1 Perbatasan

Bengkayang

Seluas Siding 1 1 Perbatasan

Jagoi Babang

Jagoi

Babang 1 1 Perbatasan

5 KALTIM Kutai Barat

Long Apari Tiong Ohang 1 1 Perbatasan

Long Pahangai

Long

Pahangai 1 1 Perbatasan


PUSKESMAS

STATUS

JML Keterangan TT

Non

TT

Malinau

Kayan Hulu Lg.Nawang 1 1 Perbatasan

Kayan hilir Data Dian 1 1 Perbatasan

Pujungan Lg.Pujungan 1 1 Perbatasan

Kayan Selatan

Long

Ampung 1 1 Perbatasan

Bahau Hulu Long Alango 1 1 Perbatasan

Nunukan

Krayan Long Bawan 1 1 Perbatasan

Krayan Selatan Long Ayu 1 1 Perbatasan

Lumbis Mansalong 1 1 Perbatasan

Nunukan Nunukan 1 1 Perbatasan

Sebatik Setabu (*) 1 1 Pbtsn & PPKT

Sebatik Aji Kuning(*) 1 1 Pbtsn & PPKT

Sebatik

Sei

Nyamuk(*) 1 1 Pbtsn & PPKT

Sebuku

Pembelianga

n 1 1 Perbatasan

Berau (*)

Maratua Maratua 1 1 Pulau terluar

6 SULUT Kep. Talaud

Miangas 1 1 Perbatasan

Karatung(*) 1 1 Pbtsn & PPKT

Dapalan (*) 1 1 Pbtsn & PPKT

Gemeh Gemeh(*) 1 1 Pbtsn & PPKT

Kakorutan 1 1

Minahasa

Utara Wori Wori 1 1 Pulau terluar

Sangihe

Kendahe Kendahe 1 1 Pulau terluar

Tabukan Utara Marore 1 1

Sitaro Siau Barat Ondong 1 1 Pulau terluar

7 SULTENG Toli-Toli

Dampal Utara Ogutua 1 1 Pulau terluar

8 NTT Kupang

Amfoang Utara Naikliu 1 1 Perbatasan

Amfoang Timur Noelpoi 1 1 Perbatasan

TTU

Miomafo Barat Eban 1 1 Perbatasan

Miomafo Barat Tasinifu 1 1 Perbatasan

Miomafo Timur Nunpene 1 1 Perbatasan

Miomafo Timur Bitefa 1 1 Perbatasan

Miomafo Barat Oeolo 1 1 Perbatasan

Insana Utara Wini 1 1 Perbatasan

Belu


PUSKESMAS


TT Non TT

Tasifeto Timur Wedomu 1 1 Perbatasan

Lamaknen Weluli 1 1 Perbatasan

Lamaknen Nualain 1 1 Perbatasan

Tasifeto Barat Laktutus 1 1 Perbatasan

Kobalima Alas 1 1 Perbatasan

Raihat Haekesak 1 1 Perbatasan

Kakuluk Mesak Silawan 1 1 Perbatasan

Kakuluk Mesak Haliwen 1 1 Perbatasan

Raimanuk Webora 1 1 Perbatasan

Alor

Alor Selatan Padang Alang 1 1 Pulau terluar

Alor Timur Maritaing 1 1 Pulau terluar

Alor Barat Daya Buraga 1 1 Pulau terluar

Mataru Kalunan 1 1 Pulau terluar

9 MALUKU MTB

Tanimbar

Selatan Saumlaki 1 1 Pulau terluar

Selaru Adaut 1 1 Pulau terluar

Selaru Namtabung 1 1 Pulau terluar

Tanimbar Utara Larat 1 1 Pulau terluar

MBD

Babar Timur Marsela 1 1 Pulau terluar

Mdona Hiera Lelang 1 1 Pulau terluar

Lemola Serwaru 1 1 Pulau terluar

Pp. Terselatan Wonreli 1 1 Pulau terluar

Wetar Ilwaki 1 1 Pulau terluar

Wetar Ustutun 1 1 Pulau terluar

Kepulauan

Aru

Aru Tengah Koijabi 1 1 Pulau terluar

Aru Tengah Meisiang 1 1 Pulau terluar

10 MALUT

Halmahera

Utara

Sopi 1 1 Perbatasan

Wayabula 1 1 Perbatasan

Bere-bere 1 1 Perbatasan

11 PAPUA

Jayapura(Kota

)

Koya 1 1 Perbatasan

Sarmi

Sarmi 1 1 Pulau terluar

Merauke

Ulilin 1 1 Perbatasan

Bupul 1 1 Perbatasan

Sota 1 1 Perbatasan

Rimba Jaya 1 1 Perbatasan

Kimaam 1 1 Pulau terluar


PUSKESMAS


TT Non TT

Supiori (*)

Supiori Barat Sabarmiokre 1 1 Pulau terluar

Supiori Timur Sorendoweri 1 1 Pulau terluar

Peg. Bintang

Oksibil 1 1 Perbatasan

Iwur 1 1 Perbatasan

Batom 1 1 Perbatasan

Boven Digoel Mindiptanah 1 1 Perbatasan

Waropko 1 1 Perbatasan

Towe Hitam 1 1 Perbatasan

Keerom Waris 1 1 Perbatasan

Senggi 1 1 Perbatasan

Ubrub 1 1 Perbatasan

12

Papua

Barat Raja Ampat

Dorekar 1 1

LAMPIRAN 5

PERALATAN PUSKESMAS PONED

1. Komponen Maternal

No Alat Ukuran Jml Satuan

A Pemeriksaan Umum 0

1 Meja instrumen 2 rak 1 buah

2 Bak Instrumen

tertutup kecil 1 buah

3 Bak Instrumen

tertutup medium

1 buah

4 Bak Instrumen

tertutup besar (Obsgin)

1 buah

5 * Tromol kasa diameter

sekitar 27 cm

2 buah

6 * Nierbekken/ Kidney

disk

ukuran 23 cm 2 buah

7 * Nierbekken/ Kidney

disk

ukuran 30 cm 2 buah

8 Timbangan injak

dewasa

sekitar 430 x

320 x 70 mm

1 buah

9 Standar infus ketinggian

dapat diatur

sekitar 105 -

185 cm

1 buah

10 Lampu periksa Halogen 1 unit

11 Tensimeter/

sphygmomanometer

dewasa

manset dewasa 1 buah

12 Stetoskop dupleks

dewasa 1 buah

13 * Termometer klinik

(elektrik) 1 buah

14 Tabung oksigen +

Regulator

1 m3 1 unit

15 Masker oksigen +

Kanula nasal

Dewasa 2 unit


(examination bed)

2 unit


17 Rak alat serbaguna 1 buah

18 * Penutup baki rak alat

serbaguna

2 buah

B Pemeriksaan

Obstetri

1 Meteran/ metline 1,5 meter 1 buah


2 Pita pengukur lengan

atas (LILA)

1 buah

3 Stetoskop janin

Pinard/ Laenec

1 buah

4 Pocket Fetal Hearth

Rate Monitor (Doppler)

1 unit

5 Tempat tidur untuk

persalinan (Partus bed) 2 unit

6 Plastik alas tidur 1 buah

C Pemeriksaan

Ginekologi

1 Klem kasa (korentang) 2 buah

2 Tempat klem kasa

(korentang)

2 buah

3 Spekulum Sims Kecil 1 buah

4 Spekulum Sims Medium 1 buah

5 Spekulum Sims Besar 1 buah

6 Spekulum cocor bebek

Grave

Kecil 1 buah


Grave

Medium 1 buah


Grave

Besar 1 buah

D Penanganan

Emergensi Dewasa

1 Kit resusitasi dewasa 1 unit

2 Endotracheal tube

dewasa

2,5 1 buah


3 Endotracheal tube

dewasa

3 1 buah

4 Endotracheal tube

dewasa

4 1 buah

5 Stilet untuk

pemasangan ETT

No. 1 2 buah

6 Nasogastric tube

dewasa

5 1 buah

7 Nasogastric tube

dewasa

8 1 buah

E Pencegahan Infeksi

1 Kacamata/ goggle 2 buah

2 Masker 1 kotak


3 Apron Bahan : Plastik 2 buah

4 Sepatu boot 42 - 44 2 pasang

5 Tong/ ember dengan

kran

minimal

volume 20 liter

2 buah

6 Sikat alat 1 buah

7 * Perebus instrumen

(Destilasi Tingkat

Tinggi)

1 buah

8 * Sterilisator kering sekitar 40 x 60

x 80 cm

1 buah

9 * Tempat sampah

tertutup

3 buah

F Persalinan Normal

1 Setengah Kocher 14 cm 4 buah

2 Gunting episiotomi 14 cm 4 buah

3 Gunting talipusat 16 cm 4 buah

4 Gunting benang 14 cm 4 buah

5 Pinset anatomis 14 cm 4 buah

6 Pinset sirurgis 14 cm 4 buah

7 Needle holder 14 cm 4 buah

8 Nelaton kateter 14 cm 4 buah

9 Jarum jahit tajam

(cutting)

9 1 amplop

10 Jarum jahit tajam

(cutting)

11 1 amplop


G Persalinan Patologis

Pervaginam

1 Ekstraktor Vakum

Manual 1 unit

H Penatalaksanaan

Abortus

Inkompletus

1 Aspirator Vakum

Manual

sekitar 206 x

96 x 104 mm

1 unit

2 Waskom diameter 40 cm 2 unit

I Penatalaksanaan

Perdarahan Pasca

Salin

1 Klem Kelly/ Klem

Kocher lurus

25 cm 1 buah


2 Klem Fenster/ Klem

Ovum

25 cm 4 buah

3 * Needle holder 18 cm 2 buah

4 * Pinset anatomis 18 cm 1 buah

5 * Pinset sirurgis 18 cm 1 buah

J Insersi dan

ekstraksi AKDR

1 Mangkok iodin 10 cm 1 buah

2 Tenakulum Schroeder 1 buah

3 Klem kasa lurus

(sponge foster straight)

1 buah

4 Gunting Mayo CVD 1 buah

5 Aligator ekstraktor

AKDR 1 buah

6 Klem penarik benang

AKDR 1 buah

7 Sonde uterus Sims 1 buah


K Laboratorium

sederhana

1 Hemoglobin meter

elektronik 1 kit

2 Tes celup Urinalisis

Glukose & Protein 1 kit

3 Tes celup hCG (tes

kehamilan) 200 buah

L Bahan Habis Pakai

1 Benang chromic (jarum

tapper 0)

2/0 1 kotak

2 Benang chromic (jarum

tapper 0)

3/0 1 kotak

3

4 Spuit disposable (steril) 1 ml 100 buah





9 Three-way Stopcock

(steril) 1 buah

10 Infus Set Dewasa 50 buah

11 Kateter intravena 16 G 50 buah




14 Kateter penghisap

lendir dewasa

8 1 buah

15 Kateter penghisap

lendir dewasa

10 1 buah

16 Sarung tangan steril 7 50 pasang

17 Sarung tangan steril 7,5 50 pasang

18 Sarung tangan steril 8 50 pasang

19 Sarung tangan panjang

(manual plasenta)

7,5 5 pasang


20 Sarung tangan panjang

(manual plasenta)

8 5 pasang

21 Sarung tangan rumah

tangga (serbaguna) 2 pasang

22 Sabun cair untuk cuci

tangan 1 buah

23 Plester non woven 5 x 5 cm 1 buah

2. Komponen Neonatal

No Alat Ukuran Jumlah

A Pemeriksaan Umum

1 Tensimeter/ sphygmomanometer bayi manset bayi 1 buah

2 Tensimeter/ sphygmomanometer

neonatus

manset neonatus 1 buah

3 Stetoskop dupleks bayi 1 buah

4 * Stetoskop dupleks neonatus 1 buah

5 * Termometer klinik (elektrik) 1 buah

6 Timbangan neonatus + bayi 1 buah

7 ARI timer standar 1 buah

8 * Lampu emergensi 4 buah

B Penanganan Emergensi Neonatus

1 Meja resusitasi dengan pemanas (infant

radiant warmer)

ketinggian 90-125

cm (dapat diatur)

1 buah

2 Kit resusitasi neonatus 1 unit

3 * Balon resusitasi neonatus mengembang

sendiri, dengan selang reservoir 1 set

4 * Sungkup resusitasi Neonatus 1 set

5 * Sungkup resusitasi Bayi 1 set

6 * Sungkup resusitasi Anak 1 set


7 Laringoskop neonatus bilah lurus (3

ukuran)

Bilah Miller nomor

00

1 set

Bilah Miller nomor 0 Bilah Miller nomor 1

8 * T piece resusitator 1 set

9 * Endotracheal tube anak 2,5 1 buah

10 * Endotracheal tube anak 3 1 buah

11 * Endotracheal tube anak 3,5 1 buah

12 * Endotracheal tube anak 4 1 buah

13 * Nasogastric tube neonatus 3 1 buah



16 Tabung oksigen + Regulator 1 m3 1 unit

17 * Pompa penghisap lendir elektrik 1 set

18 Penghisap lendir DeLee (neonatus) 2 unit

19 * Handuk pembungkus neonatus 6 buah

C Pemasangan infusi umbilikus

1 Klem arteri Kocher mosquito lurus 12,5 cm 1 buah

2 Klem arteri Kocher mosquito lengkung 12,5 cm 1 buah

3 Klem arteri Pean mosquito 12,5 cm 1 buah

4 Pinset sirurgis 14 cm 1 buah

5 Pinset jaringan kecil 14 cm 1 buah

6 Pinset bengkok kecil 14 cm 1 buah

7 Needle holder 14 cm 2 buah

8 Gunting jaringan Mayo ujung tajam 12 cm 1 buah

9 Gunting jaringan Mayo ujung tumpul 12 cm 1 buah

10 Gunting jaringan Iris lengkung 12 cm 1 buah

11 Skalpel 3 1 buah

12 Bisturi 11 5 buah

13 Baskom kecil 1 buah

D Vena seksi

1 Needle Holder Matheiu 1 buah

2 Jarum Ligasi Knocker kanan dan kiri 1 buah


3 Doyeri Probe lengkung 14,5 cm 1 buah

4 Pinset jaringan Semken 13 cm 1 buah

5 Pinset kasa (anatomis) 10,5 cm 1 buah

6 Pinset jaringan (sirurgis) 10,5 cm 1 buah

7 Gunting Iris lengkung 20,5 cm 1 buah

8 Gunting operasi lurus 13 cm 1 buah

9 Retraktor Finsen tajam 7 cm 1 buah

10 Skalpel No. 3 1 buah


11 Skalpel No. 4 1 buah

12 Bisturi No. 11 5 buah



15 Klem mosquito Halsted lurus 12,5 cm 2 buah

16 Klem mosquito Halsted lengkung 12,5 cm 2 buah

17 Klem linen Backhauss 9 cm 2 buah

18 Klem pemasang klip Hegenbarth 12,5 cm 1 buah

E Inkubator

1 * Kantong Metode Kanguru Sesuai ukuran

neonatus

10 buah

2 * Inkubator Transport sesuai ukuran bayi

& neonatus

1 buah

F Bahan habis pakai

1 Infus Set Pediatrik 1 kotak

2 Three-way Stopcock (steril) 1 buah

3 * Kanula penghisap lendir neonatus 6 2 buah



6 Klem tali pusat 100 buah


8 Kateter umbilikus 3 3 set

9 Kateter umbilikus 5 3 set

LAMPIRAN 6

RUANG PERSALINAN PUSKESMAS NON PERAWATAN

4.000

Ruang tersebut harus mempunyai ventilasi yang baik (cross ventilation),

dan pencahayaan alami secukupnya (bovenlicht). Ruangan tersebut di atas khusus untuk dokter/bidan dan pasien (ibu melahirkan dan nifas)

Keterangan : 1. Tempat tidur kebidanan

2. Meja perawatan bayi baru lahir/resusitasi 3. Meja instrumen 4. Box bayi

5. Tempat tidur pemulihan 6. Lemari obat

7. Lemari alat 8. Meja dokter/bidan 9. Kursi

4.500

1.750

1.750

1

2

4

3

5

6

7

8 9

10

11

10. Bak mandi 11. Kloset

Lampu

Wastafel

Saklar

Garis putus – putus = gordyn

Peralatan Bangunan

Alat Kesehatan

- 2 (dua) tempat tidur

Arsitektur Lantai; dinding;

- 2 (dua) bed side Cabinet

- Alat medik set - Lemari simpan Alkes/ obat

- Boks bayi - Meja perawatan

bayi baru lahir/resusitasi

Plafond; mengacu pada

bangunan khusus tindakan medik

Alat Perkantoran

- Kursi dokter - Meja ½ Biro

Struktur

MEP (Mechanical,

Electrical & Plumbing)

- Stop kontak - Lampu TL

Baret - Wastafel

- KM/WC (duduk/jongkok)

LAMPIRAN 7

PERALATAN PUSKESMAS NON RAWAT INAP (SET PERALATAN BERSALIN)

Nomor

Urut Nomor Kode Nama Alat Jumlah

Nomor

Gambar

1 D-12 Manset Anak Dengan Pengait 1 9a

2 D-13 Meja Ginekologi 1 10

3 D-26 Spekulum Vagina (Cocor bebek) Besar 2 20a

4 D-27 Spekulum Vagina (Cocor bebek) Kecil 5 20a

5 D-28 Spekulum Vagina (Cocor bebek) Sedang 1 20a

6 M-7 Benang Cat Gut (15 M) 1 205

7 M-8 Benang Sutera (100 M) 1 205

8 M-18

Gunting Episiotomi (Barun-Stadler) (14.5

Cm) 1 208

9 M-30 Gunting Tali Pusar (13.5 Cm) 1 217

10 M-16 Gunting operasi lurus 14 Cm, tajam/ tumpul 1 207

11 M-37

Jarum jahit, Ginekologi, 7/16 Lingkaran,

Penampang Segitiga 2 223

12 M-45 Jarum Jahit Uterus (Martin) 1 228

13 M-58 Kateter, Selang Penghisap Lendir Bayi 1 233

14 M-59 Kateter, Karet No. 10 (Nelaton) 1 234



17 M-62 Kateter, Logam Untuk Wanita No. 12 1 235

18 M-69 Klem Arteri 14 Cm (Kocher) 2 240

19 M-71 Klem Tampon Uterus, 25 Cm (Bozemann) 1 242

20 M-72

Klem/Pemegang Jarum Jahit, 18 Cm (Mayo-

Hegar) 1 243

21 M-77 Klem/Penjepit Porsio, 25 Cm (Schroder) 2 248

22 M-79 Korentang, Penjepit Sponge (Foerster) 3 250

23 M-93 Perforator (Naegele) 1 263

24 M-95 Pinset Anatomis, 14,5 Cm 2 265

25 M-96 Pinset Anatomis, 18 Cm 2 265

26 M-98 Pinset Bedah, 14,5 Cm 2 266

27 M-99 Pinset Bedah, 18 Cm 2 266

28 M-135 Sonde Uterus/Penduga 1 293

29 U-37 Meja Instrumen/Alat 1 118

29 U-37 Meja Instrumen/Alat 1 118

31 U-73 Waskom Cekung 1 142

32 D-16 Pelvimeter Obstetri 1 13

33 M-148 Jarum suntik, Disposible (No.02) 12




37 M-146 Disposible Syringe, 1 CC 5




Nomor Urut

Nomor Kode Nama Alat Jumlah Nomor

Gambar

41 U-52 Silinder Tabung/ Tempat Korintang 1 126

42 U-26 Sperei 3

43 S-22-24 Sarung tangan 3

44 S-25 Selimut 3

45 S-21 Sarung bantal 3

46 S-11 Handuk 3

47 S-16 Waslap 6

48 S-32 Formulir Askep/ Kebidanan 1 Set

49 S-33 Alat Tulis 1

50 U-83 Tromol untuk alat steril 1

51 M-137 Sterilisator 1 259

52 W-15 Tempat sampah basah dan kering, Bertutup 2

54 U-31 Lampu senter 1 112

55 L-47 Untuk pemeriksaan urine/ Urinometer 1 Set 188

56 M-159 Peralatan Immunisasi 1

57 L-10 Hemoglobinometer Set (Sahli) 1 159

58 D-44 Termometer for Infant 1

59 U-75 Resusitator for Infant 1

60 U-77 Tabung/Sungkup Resusitator 1

61 M-156 Klem Tali Pusat 1

62 U-81 Lampu sorot 1

63 M-58 Penghisap lendir 1 233

64 U-54 Standar Infus 1 128

65 S-4 Celemek 2 190

66 U-44 Pompa payudara 1 123

67 D-40 Timbangan bayi 1 29

68 D-41 Timbangan dewasa 1 30

69 D-17 Pengukur panjang bayi 1

70 U2 Bak logam untuk alat steril 1 101

71 D-53 Pengukur LILA 1

LAMPIRAN 8

STANDAR POJOK ASI EKSKLUSIF

1. Luas Lahan dan Bangunan

Apabila tidak tersedia ruangan maka dilakukan penambahan ruangan untuk Pojok ASI Eksklusif secara khusus dengan ukuran minimal 3 x 4 M2 yang dilengkapi dengan wastafel, lemari

penyimpanan, meja dan kursi.Bila luas lahan yang tersedia tidak memungkinkan, maka pembangunan disesuaikan dengan kondisi setempat dengan tetap memperhatikan kebutuhan minimal

pelayanan.

2. Peralatan Kesehatan (peralatan standar untuk memerah ASI)

Untuk mempercepat peningkatan cakupan pemberian ASI Eksklusif agar di Puskesmas menyediakan Peralatan untuk memerah ASI yang standar yang terdiri:

a. alat memerah ASI (pompa);

b. botol penyimpan ASI;

c. lemari pendingin yang hanya khusus untuk menyimpan ASI;

d. alat sterilisasi botol;

e. dispenser air panas;

f. termos/coolbox dan ice pack atau tas dengan pendingin.

3. Manfaat ruang dan peralatan memerah ASI

a. Ruangan dan Peralatan tersebut diatas dapat berfungsi sebagai

media praktek untuk sosialisasi atau penyuluhan kepada ibu

pasca bersalin atau pengunjung Puskesmas yang harus tetap

melaksanakan program ASI Eksklusif meskipun ibu bekerja di

luar rumah.

b. Peralatan memerah ASI tesebut juga dapat dipakai untuk

karyawan Puskesmas dan sekitarnya maupun pengunjung

Puskesmas untuk memerah ASI secara nyaman dan aman.

Acuan untuk pelaksanaan adalah Peraturan Bersama Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan

Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor

PER.27/MEN/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu

Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.

LAMPIRAN 9

DAPUR GIZI PADA PUSKESMAS PERAWATAN

1. Persyaratan Umum

Dapur merupakan ruang yang digunakan untuk mengolah

masakan dari bahan mentah menjadi bahan jadi, mulai dari

persiapan, masak dan distribusi.

Ruang tersebut harus mempunyai ventilasi yang baik (cross

ventilation) dan pencahayaan alami yang maksimal (jendela dan

bovenlicht).


Denah dapur dengan luas 3 m x 3 m.

Keterangan:

A. Meja Persiapan

B. Bak cuci

C. Kompor

D. Rak piring

E. Kulkas 2 pintu, bila listrik memungkinkan

F. Meja pembagian makanan / distribusi makanan

B

A

D

D

E

F G

P

I

N

T

U

C

A H

G. Tempat pembuatan makanan bayi dan Anak

H. Tempat sampah

: Alur Penyelenggaraaan Makan

Catatan :

Pintu dapur memiliki akses langsung ke luar, untuk memudahkan

distribusi bahan makanan mentah dan matang.

Letak lemari gantung

- diatas meja pembagian/ distribusi makanan.

- Diatas rak piring

Ventilasi/ jendela harus cukup

Pintu 2 lapis (lapisan luar dari kawat kasa), lebih baik yang dapat

menutup secara otomatis

Peralatan Bangunan

Alat kesehatan Set alat dapur/ gizi

(peralatan dapur)

Arsitektur Lantai, dinding,

plafond mengacu

pada bangunan

umum.

Furniture Lemari simpan

Rak

MEP (Mekanikal,

Elektrikal &

Plumbing)

Stop kontak 2

buah

Lampu TL Baret

Washbasin

Peralatan dapur:

NO NAMA ALAT UKURAN JML SAT

1 Lemari penyimpan

makanan

Lemari 2 pintu, susun 4, ukuran

150X90 cm 1 Buah

2 Rak piring Tertutup, kaca dof, 4 pintu (2

sekat) 1 Buah

3 Kompor gas teflon 2 sumbu, selang gas dan

tutup pengaman 1 Buah

4 Tabung gas tanpa isi Besi, ukuran standar 15 kg 1 Buah

5 Dandang/ risopan Allumunium, diameter 34 cm 1 Buah

6 Panci ukuran sedang Allumunium, diameter 36 cm 1 Buah

7 Panci ukuran besar Allumunium, diameter 38 cm 1 Buah

8 Wajan ukuran sedang Stainless steel, diameter 36 cm 1 Buah


9 Wajan ukuran besar Stainless steel, diameter 38 cm 1 Buah

10 Termos air panas Plastik tebal, volume 1,5 liter 2 Buah

11 Gelas ukur Kaca tahan panas, diameter 10 cm 2 Buah

12 Mangkuk sayur Melamin, diameter 20 cm 2 Lusin

13 Piring makan Melamin, diameter 22 cm 2 Lusin

14 Gelas minum Melamin, diameter 8 cm 2 Lusin

15 Baskom Stainless steel, diameter 34 cm 3 Buah

16 Sendok makan Stainless steel 2 Lusin

17 Garpu makan Stainless steel 2 Lusin

18 Sendok kecil Stainless steel 2 Lusin

19 Teko air minum Allumunium, diameter 24 cm 2 Buah

20 Tempat air minum Plastik tebal, volume 10 liter 1 Buah

21 Sendok sayur Stainless steel, diameter 9 cm,

tangkai 27 cm 2 Buah

22 Sodet Stainless steel, diameter 9 cm,


23 Timbangan kue Ukuran 2 kg 3 Buah

24 Parutan Stainless 1 buah

25 Pisau dapur baja 3 Buah

26 Talenan Kayu, ukuran 20x25 cm 2 Buah

27 Tutup dan tatakan gelas Melamin, diameter 7 cm 2 Lusin

28 Saringan santan/ kelapa Stainless steel, diameter 20 cm 2 Buah

29 Saringan the Plastik, diameter 10 cm 4 Buah

30 Piring kecil datar Melamin, diameter 10 cm 3 Lusin

31 Piring kue cekung Melamin, diameter 10 cm 2 Lusin

32 Ember Plastik, diameter 30 cm 2 buah

33 Serbet makan Kain, ukuran 40x40 12 buah

34 Cobek dan ulekannnya Batu 2 buah

35 Bak cuci piring 2 lubang Stainless steel 1 buah

36 Serok Stainless steel 2 buah

37 Baki/ nampan Stainless steel 2 buah

38 Tempat sampah 15 liter +

tutup Plastik 2 buah

39 Loyang aluminium Aluminium 2 buah

40 Baskom diameter 20 cm Plastik 1 buah



Bila Listrik memungkinkan, dapat ditambah penyediaan

peralatan sebagai berikut :

43 Kulkas 2 pintu 1 pintu, dilengakapi dengan frizer 1 Buah

44 Blender Standar 1 Buah

45 Rice cooker Stainless steel, dalam teflon 1 buah

46 Oven Stainless steel 1 buah


47 Mixer dengan dududkan Plastik , stainless steel 1 buah

48 Bakaran roti stainless steel (oven toaster) 1 buah

Ruang Konsultasi Gizi:

1. Sarana a. Ruang Konseling yang strategis (minimal 2 X 2.5 m2) b. Lemari, kursi , meja

c. Lemari buku

2. Peralatan

a. Komputer dan printer b. Software Nutriclin c. Timbangan Injak dan Timbangan Bayi

d. Microtice e. Length Board

f. Pita LILA g. Food Model h. Leaflet

i. Form Anamnesa

LAMPIRAN 9

DAPUR GIZI PADA PUSKESMAS PERAWATAN

1. Persyaratan Umum

Dapur merupakan ruang yang digunakan untuk mengolah

masakan dari bahan mentah menjadi bahan jadi, mulai dari

persiapan, masak dan distribusi.

Ruang tersebut harus mempunyai ventilasi yang baik (cross

ventilation) dan pencahayaan alami yang maksimal (jendela dan

bovenlicht).


Denah dapur dengan luas 3 m x 3 m.

Keterangan:

A. Meja Persiapan

B. Bak cuci

C. Kompor

D. Rak piring

E. Kulkas 2 pintu, bila listrik memungkinkan

F. Meja pembagian makanan / distribusi makanan

B

A

D

D

E

F G

P

I

N

T

U

C

A H

G. Tempat pembuatan makanan bayi dan Anak

H. Tempat sampah

: Alur Penyelenggaraaan Makan

Catatan :

Pintu dapur memiliki akses langsung ke luar, untuk memudahkan

distribusi bahan makanan mentah dan matang.

Letak lemari gantung

- diatas meja pembagian/ distribusi makanan.

- Diatas rak piring

Ventilasi/ jendela harus cukup

Pintu 2 lapis (lapisan luar dari kawat kasa), lebih baik yang dapat

menutup secara otomatis

Peralatan Bangunan

Alat kesehatan Set alat dapur/ gizi

(peralatan dapur)

Arsitektur Lantai, dinding,

plafond mengacu

pada bangunan

umum.

Furniture Lemari simpan

Rak

MEP (Mekanikal,

Elektrikal &

Plumbing)

Stop kontak 2

buah

Lampu TL Baret

Washbasin

Peralatan dapur:


1 Lemari penyimpan

makanan

Lemari 2 pintu, susun 4, ukuran

150X90 cm 1 Buah

2 Rak piring Tertutup, kaca dof, 4 pintu (2

sekat) 1 Buah

3 Kompor gas teflon 2 sumbu, selang gas dan

tutup pengaman 1 Buah

4 Tabung gas tanpa isi Besi, ukuran standar 15 kg 1 Buah

5 Dandang/ risopan Allumunium, diameter 34 cm 1 Buah

6 Panci ukuran sedang Allumunium, diameter 36 cm 1 Buah

7 Panci ukuran besar Allumunium, diameter 38 cm 1 Buah

8 Wajan ukuran sedang Stainless steel, diameter 36 cm 1 Buah


9 Wajan ukuran besar Stainless steel, diameter 38 cm 1 Buah

10 Termos air panas Plastik tebal, volume 1,5 liter 2 Buah

11 Gelas ukur Kaca tahan panas, diameter 10 cm 2 Buah

12 Mangkuk sayur Melamin, diameter 20 cm 2 Lusin

13 Piring makan Melamin, diameter 22 cm 2 Lusin

14 Gelas minum Melamin, diameter 8 cm 2 Lusin

15 Baskom Stainless steel, diameter 34 cm 3 Buah

16 Sendok makan Stainless steel 2 Lusin

17 Garpu makan Stainless steel 2 Lusin

18 Sendok kecil Stainless steel 2 Lusin

19 Teko air minum Allumunium, diameter 24 cm 2 Buah

20 Tempat air minum Plastik tebal, volume 10 liter 1 Buah

21 Sendok sayur Stainless steel, diameter 9 cm,


22 Sodet Stainless steel, diameter 9 cm,


23 Timbangan kue Ukuran 2 kg 3 Buah

24 Parutan Stainless 1 buah

25 Pisau dapur baja 3 Buah

26 Talenan Kayu, ukuran 20x25 cm 2 Buah

27 Tutup dan tatakan gelas Melamin, diameter 7 cm 2 Lusin

28 Saringan santan/ kelapa Stainless steel, diameter 20 cm 2 Buah

29 Saringan the Plastik, diameter 10 cm 4 Buah

30 Piring kecil datar Melamin, diameter 10 cm 3 Lusin

31 Piring kue cekung Melamin, diameter 10 cm 2 Lusin

32 Ember Plastik, diameter 30 cm 2 buah

33 Serbet makan Kain, ukuran 40x40 12 buah

34 Cobek dan ulekannnya Batu 2 buah

35 Bak cuci piring 2 lubang Stainless steel 1 buah

36 Serok Stainless steel 2 buah

37 Baki/ nampan Stainless steel 2 buah

38 Tempat sampah 15 liter +

tutup Plastik 2 buah

39 Loyang aluminium Aluminium 2 buah




Bila Listrik memungkinkan, dapat ditambah penyediaan

peralatan sebagai berikut :

43 Kulkas 2 pintu 1 pintu, dilengakapi dengan frizer 1 Buah

44 Blender Standar 1 Buah

45 Rice cooker Stainless steel, dalam teflon 1 buah

46 Oven Stainless steel 1 buah


47 Mixer dengan dududkan Plastik , stainless steel 1 buah

48 Bakaran roti stainless steel (oven toaster) 1 buah

Ruang Konsultasi Gizi:

1. Sarana a. Ruang Konseling yang strategis (minimal 2 X 2.5 m2) b. Lemari, kursi , meja

c. Lemari buku

2. Peralatan

a. Komputer dan printer b. Software Nutriclin c. Timbangan Injak dan Timbangan Bayi

d. Microtice e. Length Board

f. Pita LILA g. Food Model h. Leaflet

i. Form Anamnesa

LAMPIRAN 10

STANDAR

INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) RUMAH SAKIT

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009

Berbagai nama untuk unit/instalsi pelayanan gawat darurat di rumah

sakit diseragamkan menjadi INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

1. KLASIFIKASI

Klasifikasi Pelayanan Instalasi Gawat Darurat terdiri dari:

a. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level IV sebagai standar

minimal untuk Rumah Sakit Kelas A.

b. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level III sebagai standar

minimal untuk Rumah Sakit Kelas B.

c. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level II sebagai standar minimal

untuk Rumah Sakit Kelas C.

d. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat Level I sebagai standar minimal

untuk Rumah Sakit Kelas D.

2. TARGET PENCAPAIAN STANDAR:

a. Target pencapaian STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT Rumah

Sakit secara nasional adalah maksimal 5 tahun dari tanggal

penetapan SK.

b. Setiap Rumah Sakit dapat menentukan target pencapaian lebih

cepat dari target maksimal capaian secara nasional.

c. Rencana pencapaian dan penerapan STANDAR INSTALASI GAWAT

DARURAT Rumah Sakit dilaksanakan secara bertahap berdasarkan

pada analisis kemampuan dan potensi daerah.

3. JENIS PELAYANAN

Level IV Level III Level II Level I

Memberikan

pelayanan

sebagai berikut:

1. Diagnosis & penanganan:

Permasalahan

pd A,B,C dgn

alat lengkap

termasuk

ventilator 2. Penilaian

disability,

Penggunaan

obat, EKG,

defibrilasi 3. Observasi

HCU/

R Resusitasi-

ICU

4. Bedah sito

Memberikan

pelayanan sebagai

berikut:

1. Diagnosis & penanganan

Permasalahan

pada A,B,C

dengan alat yg

lebih lengkap

tmsk ventilator 2. Penilaian

disability,

Penggunaan

obat, EKG,

defibrilasi 3. HCU/resusitasi

4. Bedah sito

Memberikan

pelayanan sebagai

berikut:

1. Dianosis & penanganan:

Permasalahan

pada jalan nafas

(airway problem),

ventilasi

pernafasan (breathing

problem) dan

sirkulasi

2. Penilaian

disability, Penggunaan

obat, EKG,

defibrilasi(observ

asi HCU)

3. Bedah sito

Memberikan

pelayanan sebagai

berikut:

1. Dianosis & penanganan:

Permasalahan

pd

A: jalan nafas

(airway

problem), B: ventilasi

pernafasan

(breathing

problem)

dan C: sirkulasi

pembuluh

darah(circulation

problem)

2. Melakukan

stabilisasi dan evakuasi

4. SUMBER DAYA MANUSIA

IGD Kualifikasi

Tenaga

Level IV

Level III

Level II

Level I

Dokter Subspesialis Semua jenis on

call

- -

-

Dokter Spesialis 4 Besar + Anastesi

on site.

(dr Spesialis lain on

call)

Bedah,Obsgin, Anak, Penyakit

Dalam on site

(dokter spesialis lain

on call)

Bedah,Obgyn, Anak,

Penyakit

Dalam on call.

-

Dokter PPDS On site 24

jam

On site 24 jam

(RS Pendidikan)

- -

Dokter Umum

(+pelatihan kegawat

daruratan)GELS,ATLS,

ACLS, dll

On site 24

jam On site 24 jam On site 24 jam

On site

24 jam

IGD

Kualifikasi

Tenaga

Level IV

Level III

Level II

Level I

Perawat Kepala S1

DIII

(+Emergency Nursing)

Jam

kerja/Diluar

jam kerja

Jam kerja /

diluar jam kerja

Jam kerja

Jam

Kerja

Perawat (+Pelatihan

Emergency Nursing)

On site 24

jam

On site 24 jam On site 24 jam On site

24 jam

Non Medis Bagian Keuangan

Kamtib(24jam)

Pekarya(24jam)

On site 24

jam

On site 24 jam

On site 24 jam

On site

24 jam

5. KETENTUAN UMUM SARANA

a. Ketentuan umum Fisik Bangunan:

1) Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS

dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban

massal/bencana.

2) Lokasi gedung harus berada dibagian depan RS, mudah

dijangkau oleh masyarakat dengan tanda–tanda yang jelas dari

dalam dan dari luar Rumah sakit.

3) Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda

dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama

dengan alur keluar) kecuali pada klasifikasi IGD level 1 dan 2.

4) Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat

sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan

hujan (catatan: untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan

jalan ambulans harus membuat ramp).

5) Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar.

6) Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa menampung

lebih dari 2 ambulans (sesuai dengan beban RS).

7) Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien

dapat lancar dan tidak ada “cross infection”, dapat menampung

korban bencana sesuai dengan kemampuan RS, mudah

dibersihkan dan memudahkan kontrol kegiatan oleh perawat

kepala jaga.

8) Area dekontaminasi ditempatkan didepan / diluar IGD atau

terpisah dengan IGD.

9) Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar.

10) Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien.

11) Apotik 24 Jam tersedia dekat IGD.

12) Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat).

b. Sarana

No KELAS / RUANG LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 KET

1 RUANG PENERIMAAN

a. R. Tunggu

(Public Area)

- Informasi + + + -

- Toilet + + + +

- Tlpn Umum + + - -

- ATM + - - -

- Kafetaria + - - -

- Keamanan + + - -

b. R. Administrasi

- Pendaftaran

pasien baru/

rawat

+ +

+ -

- Keuangan + + - -

- Rekam Medik + +

+ + Tergantung IT

Sistem

c. R. Triase

+

+

+

Bisa

bergabung

dengan

ruangan

lain

d. R. Penyimpanan

Strecher + + +

-

e. R. Informasi dan

Komunikasi

+ + +/- -

2 RUANG TINDAKAN

a. R. Resusitasi + + + +

b. R. Tindakan

- Bedah + + +

Bisa

bergabung

- Non Bedah /

Medical

+ + +

- Anak + Bisa bergabung

- Kebidanan +

c. R.Dekontaminasi + +/- +/- +/-

Bagi IGD yg

berada dekat

industri harus memiliki ruang

ini.

3 RUANG OPERASI + + + / -

-

Bisa

bergabung

atau terpisah

dan dapat diakses 24 jam

No KELAS / RUANG LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 KET

4 RUANG

OBSERVASI

+ + + Bisa

bergabung

dengan

ruangan lain

5 RUANG KHUSUS

a. R. Intermediate /

HCU

Bisa bergabung

atau terpisah

dan dapat

diakses 24 jam

. Umum + + + -

. Cardiac + + - -

. Pediatric + +/- - -

. Neonatus + +/- - -

b. R. Luka Bakar + +/- - -

c. R. Hemodialisis + +/- - -

d. Isolasi + +/- - -

c. Fasilitas/Prasarana Medis

Fasilitas dan penunjang yang harus tersedia selain ditentukan oleh kelas IGD rumah sakit dan jumlah kasus yang di tangani.

No KELAS/RUANG LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 KET

A. RUANG TRIASE

Kit Pemeriksaan

Sederhana

+ + + + Minimal 2

Brankar Penerimaan

Pasien

+ + + + Rasio

(Cross

Sectional)

Pembuatan rekam

medik khusus

(perlu

dibuatkan

form)

Label (pada saat

korban massal)

+ + + +

B. RUANG TINDAKAN

1 Ruang Resusitasi

PERALATAN MEDIS

Nasopharingeal tube + + + + Minimal 1

setiap no

Oropharingeal tube + + + + Minimal 1

setiap no

Laringoscope set Anak + + + + Minimal 1

setiap no

Laringoscope set

Dewasa

+ + + + Minimal 1

setiap no

Nasotrakheal tube + + + + Minimal 1

setiap no

Orotracheal + + + + Minimal 1

setiap no

Suction + + + + Sesuai

jumlah TT

No KELAS/RUANG LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 KET

Tracheostomi set + + + + Minimal 1

setiap no

Bag Valve Mask

(Dewasa/Anak)

+ + + + Minimal 1

setiap no

Kanul Oksigen + + + + Sesuai

jumlah TT

Oksigen mask (D/A) + + + + Minimal 1

Chest Tube + + + + Minimal 1

Crico / Trakheostomi + + + + Minimal 1

Ventilator Transport + + +/- - Minimal 1

Vital Sign Monitor + + +/- -

Sesuai jumlah TT

Infusion pump + + +/- - 2 s/d 3

tiap TT

Syringe pump + + +/-

-

ECG + + + + Minimal 1

Vena Section + + + + Minimal 1

Defibririlator + + + + Minimal 1

Gluko stick + + + + Minimal 1

Stetoskop + + + + Minimal 1

Termometer + + + + Minimal 1

Nebulizer + + + + Minimal 1

Oksigen Medis / Consentrators

+ + + + Rasio 1:1

TT di IGD

Warmer + + +/- - Minimal 1

Imobilization Set

Neck Collar + + + + Minimal 1

Splint + + + + Minimal 1

set

Long Spine Board + + + + Minimal 1

set

Scoop Strecher + + + + Minimal 1

set

Kendrik Extrication

Deviice (KED)

+ + + + Minimal 1

set

Urine Bag + + + + Minimal

1 set / TT

NGT + + + + Minimal 1

set

Wound Toilet Set + + + + Minimal 1

set

No KELAS/ RUANG LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1 KET

OBAT – OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI

Cairan Infus Koloid + + + +

Selalu

Tersedia

dalam

jumlah yang cukup di

IGD tanpa

harus di

resepkan

Selalu Tersedia

dalam

jumlah yang

cukup di

IGD tanpa harus di

resepkan

Cairan Infus Kristaloid + + + +

Cairan Infus Dextrose + + + +

Adrenalin + + + +

Sulpat Atropin + + + +

Kortikosteroid + + + +

Lidokain + + + +

Dextrose 50% + + + +

Aminophilin + + + +

Pethidin + + + +

Morfin + + + +

Anti convulsion + + + +

Dopamin + + + +

Dobutamin + + + +

ATS , TT + + + +

Trombolitik + + + +

Amiodaron (inotropik) + + + +

APD : Masker, Sarung

tangan + + + +

Mannitol + + + +

Furosmide

APD : Sarung Tangan + + + +

2 Ruang Tindakan Bedah

ALAT MEDIS

Meja Operasi / tempat

tidur tindakan

Minimal 3 Minimal 3 Minimal 1 Minimal 1

Dressing set Minimal 10 Minimal 10 Minimal 10 Minimal 10

Infusion Set Minimal 10 Minimal 10 Minimal 10 Minimal 10

Vena Section set Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Torakosintetis set Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Metal kauter Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Film Viewer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Tiang Infus Minimal 6 Minimal 6 Minimal 2 Minimal 2

Lampu operasi Minimal 3 Minimal 3 Minimal 1 Minimal 1

Thermometer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Stetoskop Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Suction Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Sterilisator Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Bidai Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Splint Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

OBAT-OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI

Analgetik + + + + Selalu tersedia

dalam

jumlah yang

cukup di

Ruang

Tindakan Bedah tanpa

harus di

resepkan


Antiseptik + + + + Selalu

tersedia

dalam


Ruang

Tindakan

Bedah tanpa

harus di

resepkan

Cairan kristaloid + + + +

Lidokain + + + +

Wound dressing + + + +

Alat-alat anti septic + + + +

ATS + + + +

Anti Bisa Ular + + + +

Anti Rabies + + + +

Benang jarum + + + +

3 Ruang Tindakan Medik

PERALATAN MEDIS

Kumbah Lambung Set Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

EKG Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Kursi Periksa Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Irigatoreriksaan Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Nebulizer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1


Oksigen Medis Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

NGT Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Syrine Pump Minimal 2 Minimal 2 Minimal 2 -

Infusion Pump Minimal 2 Minimal 2 Minimal 2 -

Jarum Spinal Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Lampu Kepala Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Bronchoscopy Minimal 1 - - -

Opthalmoscop Minimal 1 Minimal 1 - -

Otoscope set Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Slit Lamp Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1


Tempat Tidur Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Film Viewer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

OBAT – OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

SA + + + +

Selalu tersedia

dalam

jumlah yang

cukup di

Ruang

Tindakan Bedah tanpa

harus di

resepkan

Aminophilin + + + +

Dopamin + + + +

Kristaloid + + + +

Cairan Infus Koloid + + + +

Cairan Infus Kristaloid + + + +

Cairan Infus Dextrose + + + +

Adrenalin + + + +

Sulpat Atropin + + + +

Kortikosteroid + + + +

Lidokain + + + +

Dextrose 50% + + + +

Aminophilin / 2

blokker

+ + + +

Pethidin + + + +

Morfin + + + +


Dopamin + + + +



Dobutamin + + + + Selalu

tersedia

dalam


Ruang

Tindakan

Bedah tanpa

harus di

resepkan

ATS + + + +

Trombolitik + + + +

Amiodaron (inotropik) + + + +

APD : Masker + + + +

Mannitol + + + +

Furosmide + + + +

APD : Sarung Tangan + + + +

4 Ruang Tindakan Bayi & Anak

PERALATAN MEDIS

Inkubator Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1


Tempat Tidur Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Film Viewer Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1


Oksigen Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

OBAT – OBATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

Stesolid + + + + Tersedia dlm jumlah yang

cukup

Mikro drips set + + + +

Intra Osseus set + + + +

5 Ruang Tindakan Kebidanan

PERALATAN MEDIS

Kuret Set

Minimal 1 Minimal 1/

bergabung

Minimal 1/

bergabung

Minimal 1/

bergabung

Partus set Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Suction bayi Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Meja Ginekologi


bergabung

Minimal 1/

bergabung

Minimal 1/

bergabung

Meja Partus


bergabung

Minimal 1/

bergabung

Minimal 1/

bergabung

Vacuum set


bergabung

Minimal 1/

bergabung

Minimal 1/

bergabung

Forcep set


bergabung

Minimal 1/

bergabung

Minimal 1/

bergabung

CTG

Minimal 1 Minimal 1/ bergabung

Minimal 1/ bergabung


Resusitasi set


bergabung

Minimal 1/

bergabung

Minimal 1/

bergabung

Doppler Minimal 1

Minimal 1/

bergabung

Minimal 1/

bergabung

Minimal 1/

bergabung

Suction Bayi baru lahir


bergabung

Minimal 1/

bergabung

Minimal 1/

bergabung

Laennec


bergabung

Minimal 1/

bergabung

Minimal 1/

bergabung

Tiang Infus


bergabung

Minimal 1/

bergabung

Minimal 1/

bergabung

Tempat Tidur

Minimal 1 Minimal 1/ bergabung



Film Viewer


bergabung

Minimal 1/

bergabung

Minimal 1/

bergabung


OBAT-OBATAN

Uterotonika + + + + Tersedia

dalam

jumlah yang

cukup

Prostaglandin + + + +

6 Ruang Operasi (R. Persiapan dan Kamar Operasi)

A. RUANG PERSIAPAN

Ruang ganti Tindakan/ operasi

yang

dilakukan

terutama

untuk keadaan

Cito, bukan

elektif

Brankar + + +/- -

Oksigen + + +/- -

Suction + + +/- -

Linen + + +/- -

B. KAMAR OPERASI

Meja Operasi Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Tindakan yang

dilakukan

terutama

untuk

keadaan

Cito, bukan elektif

Mesin Anastesi Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Alat regional

Anestesi

Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Lampu (mobile/statis) Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Pulse Oximeter Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Vital Sign Monitor Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Meja Instrumen Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Suction Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

C-arm Minimal 1 Minimal 1 - -


Set Bedah dasar Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Set laparatomi Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Set Apendiktomi Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Set sectiosesaria Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Set Bedah anak Minimal 1 Minimal 1 - -

Set Vascular Minimal 1 Minimal 1 - -

Torakosintetis set Minimal 1 Minimal 1 - -

Set Neurosurgery Minimal 1 Minimal 1 - -

Set orthopedic Minimal 1 Minimal 1 - -

Set urologi Emergency Minimal 1 Minimal 1 - -

Set Bedah Plastik

Emergency

Minimal 1 Minimal 1 - -

Set Laparoscopy Minimal 1 Minimal 1 - -

Endoscopy surgery Minimal 1 Minimal 1 - -

Laringoscop Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

BVM Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1

Defibrilator Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1


C. RUANG RECOVERY

Infusion pump Minimal 2 Minimal 2 Minima l2 - Tindakan

yang

dilakukan

terutama untuk

keadaan

Cito, bukan

elektif

Syringe pump Minimal 2 Minimal 2 Minimal 2 -

Bed side Monitor Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Suction Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Tiang infuse Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Infusion set Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

Oxygen Line Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -

C RUANG PENUNJANG MEDIS

Ruang Radiologi

Mobile X-ray Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 +/- Bisa

bergabung/ tersendiri

dan dapat

diakses 24

jam

Mobile USG Minimal 1 Minimal 1 - -

Apron Timbal Minimal 2 Minimal 2 Minimal 2 -

CT Scan Minimal 1 Minimal 1 - -

MRI Tersedia 1 - - -

Automatic Film

Processor

Minimal 1 Minimal 1 Minimal 1 -


2. Ruang Laboratorium

a. Lab. Standar

Lab. Rutin + + + +

Bisa

bergabung/

tersendiri dan dapat

diakses 24

jam

Elektrolit + + + +

Kimia Darah + + + +

Analisa Gas Darah + + +/- -

CKMB (jantung) + +/- - -

Kimia Darah + + + +

Analisa Gas Darah + + +/- -

CKMB (jantung) + +/- - -

b. Lab. Khusus

Dapat

diakses 24

jam

3. Bank Darah (BDRS) + + bisa bergabung

BMHP (Bahan Medis

Habis Pakai)

+ + + +

4. Ruang Sterilisasi

Basah + + + + Minimal 1

Autoclave + + + + Minimal 1

5. Gas Medis : N2O

Tabung Gas + + + +

Sentral + + +/- +/-

D. RUANG PENUNJANG NON MEDIS

1. Alat Komunikasi Internal

Fix + + + +

Mobile + +/- +/- +/-

Radio medik + + +/- +/-

2. Alat Komunikasi Eksternal

Fix + + + +


Mobile + +/- +/- +/-

Radio medik + + + +

3. Alat Rumah Tangga

Tersedia

4. Alat Administrasi

Komputer + + +/- -

Mesin ketik + + + +/-

Alat kantor + + + +

Meubelair + + + +

Papan Tulis + + + +

LAMPIRAN 11

DAFTAR LOKASI PRIORITAS PENANGANAN TAHUN 2010-2014

PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN

(Peraturan BNPPNomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah

Negara dan Kawasan Perbatasan 2010-2014)

NO PROVINSI KABUPATEN BATAS KECAMATAN

LOKPRI I LOKPRI II LOKPRI III

1 Kalimantan Barat Sambas D Paloh Sajungan Besar

Bengkayang D Jagoi Babang Siding

Sanggau D Entikong Hulu Sekayam

Sintang D

Ketanggau Hulu

Ketanggau Tengah

Kapuas Hulu D Badau Puri Kencana Batang Lupar

D Embaloh Hulu

D

Puttusibau Utara

D

Putussibau Selatan

2 Kalimantan Timur Kutai Barat D Long Apari

Mahakam Hulu D Long Pahangai

3 Kalimantan Utara ** Malinau D Kayan Hulu Pujungan Kayan Hilir

D Bahau Hulu

D Kayan Selatan

Nunukan D Sebatik Barat Krayan Selatan

D Krayan Lumbis Sebuku

D/L Sebatik *

4 Nusa Tenggara Timur Kupang D/L

Amfoang Timur

Timor Tengah Utara D Insana Utara Kafamenanu Nalbenu

D Bikomi Utara

Miaomaffo Barat

D Bikomi Nalulat Bikomi Tengah

D Mutis

D Musi

Belu D

Kobalima Utara Atambua Lamaknen

D

Lamaknen Selatan Lasiolat

D Tasifeto Timur Raihat

D Tasifeto Barat

D Nanaet Dubesi

Malaka ** D Malaka Barat

Rote Ndao L Rote Barat Daya

Alor L Kalabahi Muting

5 Papua Merauke D Eligobel Ulilin

D Sota Noukenjeri

D Merauke Jair

Bovendigul D Mindiptana Tanah Merah

D Waropko Oksibil

Pegunungan Bintang D Batom

D Iwur

D Kiwirok

Keerom D Arso

D Web

D Senggi

D Waris

Kota Jayapura D Muara Tami Jayapura Barat

Supiori L Supiori Barat

6 Nangroe Aceh Darussalam Kota Sabang L Sukakarya

7 Sumatera Utara Serdang Berdagai L

Tanjung Beringin

8 Riau Rokan Hilir L

Pasirlimau Kapuas Sinaboi

Bengkalis L Bukit Batu

L Bantan

L Rupat Utara

Indrgiri Hilir L Enok

L Gaung

L Kateman

Kepulauan Meranti L Merbau

L Rangsang

Kota Dumai L Dumai

9 Kepulauan Riau Natuna L

Bunguran Timur Serasan Bunguran Barat

L Midai

L Pulau Laut

L Subi

Kepulauan Anambas L Jemaja

Kota Batam L

Belakang Padang Batam

L Bulang

Bintan L Bintan Timur

L Bintan Utara

L Tambelan

L Teluk Bintan

Karimun L Kundur

L Meral

L Moro

10 Sulawesi Utara Kepulauan Sangihe L Tabuan Utara Tahuna

Kepulauan Talaud L Melonguane Nanusa

L Miangas

11 Maluku Maluku Barat Daya L Wetar Kisar

Maluku Tenggara Barat L

Tanimbar Selatan

Kepulauan Aru L Werbal

12 Maluku Utara Morotai L

Morotai Selatan

13 Papua Barat Raja Ampat L Kepuluan Ayau

LAMPIRAN 12.1

9 10 (dalam rupiah)

ALOKASI ALOKASI ALOKASI

PELAYANAN

KESEHATAN DASAR

PELAYANAN

KEFARMASIAN

PELAYANAN

KESEHATAN RUJUKAN

1 I Provinsi Aceh - 1.513.620.000 6.107.210.000

2 1 Kab. Aceh Barat 4.021.060.000 1.401.100.000 1.782.990.000

3 2 Kab. Aceh Besar 2.226.030.000 1.715.950.000 1.279.200.000

4 3 Kab. Aceh Selatan 3.396.290.000 1.643.120.000 1.770.010.000

5 4 Kab. Aceh Singkil 2.093.450.000 1.312.290.000 1.589.360.000

6 5 Kab. Aceh Tengah 3.216.580.000 1.869.890.000 1.750.000.000

7 6 Kab. Aceh Tenggara 1.984.420.000 1.973.030.000 1.379.050.000

8 7 Kab. Aceh Timur 3.846.570.000 2.504.330.000 1.852.670.000

9 8 Kab. Aceh Utara 4.909.030.000 3.602.430.000 1.923.450.000

10 9 Kab. Bireuen 3.960.790.000 2.197.480.000 1.732.750.000

11 10 Kab. Pidie 2.894.640.000 2.768.850.000 2.452.100.000

12 11 Kab. Simeulue 2.893.990.000 1.853.610.000 1.614.950.000

13 12 Kota Banda Aceh 2.313.500.000 2.380.890.000 1.825.320.000

14 13 Kota Sabang 1.782.950.000 1.291.600.000 1.416.410.000

15 14 Kota Langsa 1.973.360.000 1.425.790.000 1.664.150.000

16 15 Kota Lhokseumawe 1.932.570.000 2.231.400.000 -

17 16 Kab. Nagan Raya 3.589.650.000 2.166.980.000 2.132.460.000

18 17 Kab. Aceh Jaya 3.300.200.000 1.142.730.000 1.617.230.000

19 18 Kab. Aceh Barat Daya 2.764.030.000 2.215.250.000 1.604.440.000

20 19 Kab. Gayo Lues 1.947.180.000 1.285.160.000 1.335.860.000

21 20 Kab. Aceh Tamiang 2.377.670.000 1.970.910.000 1.556.160.000

22 21 Kab. Bener Meriah 3.098.780.000 1.634.980.000 1.195.530.000

23 22 Kab. Pidie Jaya 1.951.140.000 1.944.910.000 1.889.440.000

24 23 Kota Subulussalam 1.866.890.000 1.346.730.000 1.420.230.000

25 II Provinsi Sumatera Utara - 2.379.400.000 4.078.880.000

26 1 Kab. Asahan 4.342.470.000 2.616.700.000 1.307.660.000

27 2 Kab. Dairi 2.351.970.000 1.770.810.000 1.083.350.000

28 3 Kab. Deli Serdang - 4.369.140.000 2.021.820.000

29 4 Kab. Karo 2.947.960.000 1.896.930.000 1.684.020.000

30 5 Kab. Labuhanbatu 1.870.370.000 1.519.420.000 1.518.340.000

31 6 Kab. Langkat 3.628.350.000 2.716.600.000 1.472.040.000

32 7 Kab. Mandailing Natal 3.369.300.000 2.305.890.000 3.214.540.000

33 8 Kab. Nias 1.836.380.000 1.609.720.000 1.678.100.000

34 9 Kab. Simalungun 3.962.250.000 2.568.500.000 2.344.480.000

35 10 Kab. Tapanuli Selatan 2.874.880.000 1.806.440.000 1.738.290.000

36 11 Kab. Tapanuli Tengah 2.901.660.000 2.407.940.000 1.397.910.000

37 12 Kab. Tapanuli Utara 1.977.730.000 1.877.870.000 1.489.660.000

38 13 Kab. Toba Samosir 2.137.280.000 1.738.060.000 1.605.410.000

39 14 Kota Binjai 2.230.980.000 1.338.620.000 1.279.110.000

40 15 Kota Medan - 3.669.800.000 2.356.030.000

41 16 Kota Pematangsiantar 1.854.270.000 1.396.340.000 1.492.030.000

42 17 Kota Sibolga 2.332.870.000 1.245.990.000 1.648.660.000

43 18 Kota Tanjungbalai 2.588.110.000 1.872.530.000 1.203.630.000

44 19 Kota Tebing Tinggi 1.672.960.000 1.196.340.000 1.503.560.000

45 20 Kota Padangsidempuan 2.075.290.000 1.378.090.000 1.507.520.000

46 21 Kab. Pakpak Bharat 2.204.860.000 1.472.300.000 1.287.650.000

47 22 Kab. Nias Selatan 3.584.230.000 2.867.730.000 2.611.570.000

48 23 Kab. Humbang Hasundutan 2.017.380.000 1.541.620.000 2.528.030.000

49 24 Kab. Serdang Bedagai 2.733.980.000 2.511.920.000 1.570.600.000

50 25 Kab. Samosir 2.368.630.000 1.874.390.000 1.426.170.000

51 26 Kab. Batubara 2.159.600.000 2.074.300.000 1.909.530.000

52 27 Kab. Padang Lawas 2.464.690.000 1.525.010.000 958.510.000

53 28 Kab. Padang Lawas Utara 2.346.670.000 1.028.170.000 1.071.410.000

54 29 Kab. Labuhanbatu Selatan 2.087.630.000 1.093.840.000 1.296.590.000

55 30 Kab. Labuhanbatu Utara 2.265.320.000 1.511.040.000 1.728.320.000

56 31 Kab. Nias Utara 2.466.780.000 1.664.220.000 -

57 32 Kab. Nias Barat 3.525.700.000 1.386.640.000 -

58 33 Kota Gunungsitoli 2.013.590.000 1.369.100.000 -

59 III Provinsi Sumatera Barat - 1.120.770.000 3.979.680.000

60 1 Kab. Lima puluh Kota 2.325.270.000 2.065.540.000 1.847.930.000

61 2 Kab. Agam 2.401.550.000 2.406.420.000 1.934.100.000

62 3 Kab. Kepulauan Mentawai 4.892.630.000 1.531.650.000 1.662.060.000

63 4 Kab. Padang Pariaman 2.312.800.000 2.358.500.000 1.530.940.000

64 5 Kab. Pasaman 2.585.500.000 1.944.070.000 1.559.400.000

65 6 Kab. Pesisir Selatan 4.154.160.000 3.032.720.000 2.007.700.000

66 7 Kab. Sijunjung 2.018.640.000 1.741.360.000 1.355.910.000

67 8 Kab. Solok 1.911.020.000 2.196.760.000 1.553.440.000

ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2014

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 180/PMK.07/2013

NO KET DAERAH


PELAYANAN

KESEHATAN DASAR

PELAYANAN

KEFARMASIAN

PELAYANAN

KESEHATAN RUJUKAN

NO KET DAERAH

68 9 Kab. Tanah Datar 2.186.770.000 1.426.140.000 1.507.150.000

69 10 Kota Bukittinggi 1.950.570.000 1.349.480.000 -

70 11 Kota Padang Panjang 1.752.860.000 1.759.080.000 1.650.580.000

71 12 Kota Padang 2.210.820.000 3.537.130.000 1.075.350.000

72 13 Kota Payakumbuh 1.867.290.000 1.092.650.000 1.543.280.000

73 14 Kota Sawahlunto 1.913.370.000 1.514.280.000 1.608.670.000

74 15 Kota Solok 2.240.800.000 1.121.380.000 -

75 16 Kota Pariaman 1.993.770.000 1.315.820.000 -

76 17 Kab. Pasaman Barat 2.270.790.000 2.837.320.000 1.190.250.000

77 18 Kab. Dharmasraya 2.029.050.000 1.497.270.000 1.265.970.000

78 19 Kab. Solok Selatan 2.527.330.000 1.318.540.000 1.356.970.000

79 IV Provinsi Riau - - -

80 1 Kab. Bengkalis - - 3.223.510.000

81 2 Kab. Indragiri Hilir 5.557.210.000 - 3.617.060.000

82 V Provinsi Kepulauan Riau - 1.816.780.000 3.524.570.000

83 1 Kab. Bintan 3.163.090.000 - -

84 2 Kab. Natuna 1.837.820.000 1.272.300.000 1.421.620.000

85 3 Kab. Karimun 3.731.000.000 - -

86 4 Kota Batam - 3.099.010.000 1.877.900.000

87 5 Kab. Kepulauan Anambas 2.180.260.000 936.830.000 1.468.740.000

88 VI Provinsi Jambi - 2.041.560.000 3.538.040.000

89 1 Kab. Batanghari - 2.545.470.000 -

90 2 Kab. Bungo 2.268.380.000 1.637.610.000 1.522.810.000

91 3 Kab. Kerinci 3.640.480.000 1.923.980.000 1.271.130.000

92 4 Kab. Merangin 3.990.780.000 1.583.500.000 1.850.350.000

93 5 Kab. Muaro Jambi 3.183.040.000 1.775.860.000 2.716.600.000

94 6 Kab. Sarolangun 2.248.520.000 2.252.750.000 2.290.980.000

95 7 Kab. Tebo 2.533.590.000 1.961.640.000 1.386.150.000

96 8 Kota Jambi 2.035.250.000 2.834.120.000 1.313.870.000

97 9 Kota Sungai Penuh 1.753.620.000 1.041.360.000 -

98 VII Provinsi Sumatera Selatan - 3.100.970.000 3.340.540.000

99 1 Kab. Lahat 2.869.300.000 1.230.240.000 1.347.180.000

100 2 Kab. Musi Rawas 2.391.830.000 1.569.750.000 2.527.690.000

101 3 Kab. Ogan Komering Ilir 1.967.650.000 2.281.350.000 1.476.350.000

102 4 Kota Palembang 3.289.050.000 5.149.290.000 -

103 5 Kota Pagar Alam 2.005.380.000 1.088.520.000 1.494.010.000

104 6 Kota Lubuklinggau 1.936.430.000 1.466.730.000 1.456.430.000

105 7 Kota Prabumulih 2.734.420.000 1.532.940.000 1.231.390.000

106 8 Kab. Banyuasin 2.820.430.000 3.109.010.000 1.231.120.000

107 9 Kab. Ogan Ilir 1.847.180.000 2.411.120.000 -

108 10 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1.976.370.000 2.343.750.000 1.937.730.000

109 11 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 2.680.160.000 1.368.450.000 1.907.400.000

110 12 Kab. Empat Lawang 2.314.240.000 1.153.340.000 1.011.090.000

111 VIII Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - 1.343.300.000 3.342.880.000

112 1 Kab. Bangka 2.231.170.000 1.162.660.000 1.349.760.000

113 2 Kab. Belitung 1.790.430.000 1.374.270.000 1.234.920.000

114 3 Kota Pangkal Pinang 1.796.620.000 1.059.270.000 1.434.080.000

115 4 Kab. Bangka Selatan 2.153.280.000 1.252.520.000 1.331.860.000

116 5 Kab. Bangka Tengah 2.348.990.000 1.372.870.000 1.238.900.000

117 6 Kab. Bangka Barat 2.060.330.000 1.092.360.000 1.161.900.000

118 7 Kab. Belitung Timur 1.804.960.000 1.118.160.000 1.240.840.000

119 IX Provinsi Bengkulu - 1.579.050.000 5.852.310.000

120 1 Kab. Bengkulu Selatan 4.011.690.000 1.597.810.000 1.619.910.000

121 2 Kab. Bengkulu Utara 2.893.920.000 1.958.800.000 1.592.200.000

122 3 Kab. Rejang Lebong 3.561.650.000 1.628.410.000 2.069.210.000

123 4 Kota Bengkulu 2.624.830.000 1.284.700.000 2.404.380.000

124 5 Kab. Kaur 3.584.970.000 1.759.090.000 2.466.860.000

125 6 Kab. Seluma 3.269.160.000 1.322.280.000 1.685.030.000

126 7 Kab. Mukomuko 3.541.240.000 2.092.500.000 1.942.370.000

127 8 Kab. Lebong 3.652.260.000 1.322.920.000 2.388.760.000

128 9 Kab. Kepahiang 2.881.190.000 1.723.880.000 1.398.780.000

129 10 Kab. Bengkulu Tengah 2.588.660.000 1.367.460.000 2.213.000.000

130 X Provinsi Lampung - 2.600.440.000 2.369.150.000

131 1 Kab. Lampung Barat 3.773.630.000 2.310.610.000 1.635.670.000

132 2 Kab. Lampung Selatan 2.911.120.000 3.914.090.000 1.353.070.000

133 3 Kab. Lampung Tengah 2.538.260.000 3.406.440.000 1.136.990.000

134 4 Kab. Lampung Utara 2.288.330.000 2.346.400.000 1.583.040.000

135 5 Kab. Lampung Timur 3.501.560.000 2.788.440.000 -

136 6 Kab. Tanggamus 3.515.870.000 2.151.380.000 1.836.550.000

137 7 Kab. Tulang Bawang 2.961.160.000 2.065.470.000 1.566.830.000

138 8 Kab. Way Kanan 2.281.870.000 2.151.030.000 1.035.740.000

139 9 Kota Bandar Lampung 2.803.670.000 - -

140 10 Kota Metro 1.823.970.000 1.422.340.000 2.034.550.000

141 11 Kab. Pesawaran 2.688.110.000 2.159.630.000 -


PELAYANAN

KESEHATAN DASAR

PELAYANAN

KEFARMASIAN

PELAYANAN

KESEHATAN RUJUKAN

NO KET DAERAH

142 12 Kab. Pringsewu 1.688.290.000 1.510.100.000 1.685.570.000

143 13 Kab. Mesuji 2.063.210.000 2.178.810.000 -

144 14 Kab. Tulang Bawang Barat 2.801.420.000 1.921.760.000 -

145 XI Provinsi Jawa Barat - 2.468.720.000 -

146 1 Kab. Bandung - 11.631.610.000 2.600.690.000

147 2 Kab. Bekasi - 5.179.360.000 -

148 3 Kab. Bogor - 12.403.940.000 3.023.680.000

149 4 Kab. Ciamis 4.027.040.000 3.951.100.000 1.911.300.000

150 5 Kab. Cianjur - 4.406.620.000 -

151 6 Kab. Cirebon 4.705.610.000 6.943.840.000 1.874.820.000

152 7 Kab. Garut 3.087.790.000 7.667.880.000 1.952.960.000

153 8 Kab. Indramayu 3.026.700.000 5.088.600.000 -

154 9 Kab. Karawang 3.566.900.000 10.371.400.000 -

155 10 Kab. Kuningan 4.165.690.000 5.022.340.000 1.812.030.000

156 11 Kab. Majalengka 3.780.680.000 5.269.960.000 1.698.640.000

157 12 Kab. Subang 3.242.350.000 4.066.530.000 -

158 13 Kab. Sukabumi 5.025.160.000 7.112.830.000 2.086.020.000

159 14 Kab. Sumedang 1.981.490.000 4.973.450.000 1.759.210.000

160 15 Kab. Tasikmalaya 2.865.140.000 5.102.640.000 1.451.300.000

161 16 Kota Bandung - 4.460.600.000 -

162 17 Kota Bekasi - 5.053.330.000 -

163 18 Kota Bogor - 4.292.100.000 -

164 19 Kota Cirebon 2.228.040.000 2.654.280.000 1.442.700.000

165 20 Kota Depok - 3.614.580.000 -

166 21 Kota Sukabumi 2.296.080.000 1.435.180.000 1.331.050.000

167 22 Kota Cimahi 2.130.200.000 1.562.810.000 1.533.220.000

168 23 Kota Tasikmalaya 1.883.930.000 2.594.610.000 1.617.150.000

169 24 Kota Banjar 1.847.420.000 1.384.910.000 1.376.210.000

170 XII Provinsi Banten - - 5.626.780.000

171 1 Kab. Lebak 2.421.630.000 4.780.200.000 1.578.370.000

172 2 Kab. Pandeglang 2.770.580.000 5.081.540.000 1.463.630.000

173 3 Kab. Serang - 4.353.620.000 2.107.320.000

174 4 Kab. Tangerang - 5.534.150.000 -

175 5 Kota Serang 1.697.600.000 1.760.150.000 -

176 XIII Provinsi Jawa Tengah - 1.778.170.000 6.475.450.000

177 1 Kab. Banjarnegara 3.716.530.000 1.917.410.000 1.611.010.000

178 2 Kab. Banyumas 4.033.840.000 4.091.620.000 1.693.660.000

179 3 Kab. Batang 1.796.740.000 2.259.730.000 1.328.120.000

180 4 Kab. Blora 3.007.550.000 2.417.140.000 1.576.060.000

181 5 Kab. Boyolali 3.282.450.000 2.512.330.000 2.410.800.000

182 6 Kab. Brebes 2.816.960.000 6.358.140.000 2.078.460.000

183 7 Kab. Cilacap 2.242.070.000 4.352.880.000 2.348.560.000

184 8 Kab. Demak 1.978.910.000 3.944.990.000 1.475.840.000

185 9 Kab. Grobogan 2.273.960.000 4.191.400.000 1.435.550.000

186 10 Kab. Jepara 2.856.390.000 4.975.560.000 1.873.320.000

187 11 Kab. Karanganyar 1.935.920.000 3.190.580.000 1.355.290.000

188 12 Kab. Kebumen 2.309.640.000 4.574.450.000 1.260.800.000

189 13 Kab. Kendal 2.169.110.000 3.968.670.000 1.872.620.000

190 14 Kab. Klaten 2.462.260.000 4.469.900.000 -

191 15 Kab. Kudus 1.811.440.000 3.274.030.000 1.399.800.000

192 16 Kab. Magelang 1.754.660.000 2.793.730.000 1.487.650.000

193 17 Kab. Pati 1.888.820.000 5.177.480.000 2.246.870.000

194 18 Kab. Pekalongan 1.804.720.000 2.901.390.000 1.619.380.000

195 19 Kab. Pemalang 1.938.010.000 3.516.020.000 1.273.350.000

196 20 Kab. Purbalingga 2.005.340.000 2.982.560.000 1.403.870.000

197 21 Kab. Purworejo 2.404.570.000 2.743.430.000 1.680.530.000

198 22 Kab. Rembang 2.238.010.000 2.863.100.000 1.511.060.000

199 23 Kab. Semarang 2.102.620.000 2.511.310.000 2.826.000.000

200 24 Kab. Sragen 2.299.020.000 2.418.570.000 2.017.600.000

201 25 Kab. Sukoharjo 3.700.590.000 3.700.280.000 1.574.720.000

202 26 Kab. Tegal 2.670.440.000 3.727.150.000 1.843.820.000

203 27 Kab. Temanggung 2.968.640.000 2.329.580.000 1.412.630.000

204 28 Kab. Wonogiri 2.096.020.000 2.664.250.000 1.520.500.000

205 29 Kab. Wonosobo 2.198.120.000 3.322.280.000 1.488.470.000

206 30 Kota Magelang 2.069.070.000 1.394.810.000 1.563.480.000

207 31 Kota Pekalongan 1.964.630.000 1.791.440.000 1.438.200.000

208 32 Kota Salatiga 1.702.880.000 1.166.430.000 1.339.440.000

209 33 Kota Semarang - 4.811.660.000 -

210 34 Kota Surakarta 2.536.030.000 1.362.160.000 1.223.500.000

211 35 Kota Tegal 1.798.460.000 1.140.000.000 1.402.460.000

212 XIV Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - 1.818.680.000 -

213 1 Kab. Bantul 3.263.860.000 3.258.150.000 1.555.330.000

214 2 Kab. Gunung Kidul 2.401.650.000 2.656.420.000 1.415.260.000

215 3 Kab. Kulon Progo 1.916.190.000 1.896.350.000 1.259.420.000


PELAYANAN

KESEHATAN DASAR

PELAYANAN

KEFARMASIAN

PELAYANAN

KESEHATAN RUJUKAN

NO KET DAERAH

216 4 Kab. Sleman - 2.957.020.000 1.651.230.000

217 XV Provinsi Jawa Timur - 3.932.640.000 9.728.320.000

218 1 Kab. Bangkalan 2.446.740.000 3.898.890.000 1.667.080.000

219 2 Kab. Banyuwangi - 3.205.280.000 1.698.040.000

220 3 Kab. Blitar 2.804.940.000 3.150.530.000 1.459.440.000

221 4 Kab. Bojonegoro 3.353.670.000 4.022.500.000 2.276.600.000

222 5 Kab. Bondowoso 2.074.090.000 3.071.080.000 1.467.300.000

223 6 Kab. Gresik - 4.215.960.000 -

224 7 Kab. Jember - 3.510.210.000 1.908.440.000

225 8 Kab. Jombang - 4.390.950.000 -

226 9 Kab. Kediri - 4.381.910.000 -

227 10 Kab. Lamongan 2.185.460.000 5.503.940.000 2.228.540.000

228 11 Kab. Lumajang 1.967.470.000 3.052.720.000 1.371.010.000

229 12 Kab. Madiun 2.909.720.000 3.249.220.000 1.756.680.000

230 13 Kab. Magetan 2.752.390.000 2.952.820.000 1.270.190.000

231 14 Kab. Malang - 5.501.930.000 2.027.640.000

232 15 Kab. Mojokerto - 4.359.040.000 2.036.580.000

233 16 Kab. Nganjuk 2.368.290.000 3.498.080.000 2.154.360.000

234 17 Kab. Ngawi 2.245.000.000 3.357.810.000 1.277.970.000

235 18 Kab. Pacitan 2.608.180.000 2.230.290.000 1.314.810.000

236 19 Kab. Pamekasan 3.125.400.000 3.298.330.000 1.758.790.000

237 20 Kab. Pasuruan - 3.141.940.000 -

238 21 Kab. Ponorogo 1.996.150.000 3.055.210.000 1.732.960.000

239 22 Kab. Probolinggo 2.301.200.000 2.831.420.000 1.520.660.000

240 23 Kab. Sampang 2.133.670.000 4.357.270.000 1.474.970.000

241 24 Kab. Sidoarjo - 4.558.040.000 -

242 25 Kab. Situbondo 2.064.900.000 5.223.390.000 1.558.600.000

243 26 Kab. Sumenep - 4.614.180.000 -

244 27 Kab. Trenggalek 2.008.040.000 2.501.260.000 1.549.050.000

245 28 Kab. Tuban - 2.398.210.000 -

246 29 Kab. Tulungagung 2.304.060.000 2.081.040.000 1.943.950.000

247 30 Kota Blitar 2.582.220.000 1.473.660.000 1.493.820.000

248 31 Kota Kediri 1.679.980.000 2.008.560.000 1.724.510.000

249 32 Kota Madiun 1.868.310.000 1.167.180.000 1.160.140.000

250 33 Kota Malang - 2.464.770.000 -

251 34 Kota Mojokerto 1.644.020.000 998.980.000 1.516.760.000

252 35 Kota Pasuruan 1.969.840.000 1.446.290.000 1.167.660.000

253 36 Kota Probolinggo 1.623.590.000 1.661.750.000 1.319.040.000

254 37 Kota Surabaya - 6.312.350.000 -

255 38 Kota Batu 1.766.970.000 1.327.860.000 -

256 XVI Provinsi Kalimantan Barat - 1.972.600.000 5.672.840.000

257 1 Kab. Bengkayang 2.243.350.000 1.768.000.000 1.773.410.000

258 2 Kab. Landak 4.497.360.000 2.087.660.000 1.712.670.000

259 3 Kab. Kapuas Hulu 3.722.430.000 1.564.650.000 1.501.740.000

260 4 Kab. Ketapang 5.728.980.000 2.470.030.000 2.272.080.000

261 5 Kab. Pontianak 3.038.870.000 1.425.190.000 1.478.630.000

262 6 Kab. Sambas 3.986.430.000 1.992.630.000 2.242.700.000

263 7 Kab. Sanggau 2.500.520.000 1.939.490.000 1.439.930.000

264 8 Kab. Sintang 4.260.330.000 2.420.220.000 1.296.400.000

265 9 Kota Singkawang 2.019.130.000 1.892.080.000 2.065.450.000

266 10 Kab. Sekadau 2.046.550.000 1.769.880.000 1.076.580.000

267 11 Kab. Melawi 3.829.150.000 2.420.090.000 2.112.120.000

268 12 Kab. Kayong Utara 2.941.110.000 1.636.030.000 -

269 13 Kab. Kubu Raya 2.208.790.000 2.593.330.000 -

270 XVII Provinsi Kalimantan Tengah - 1.024.000.000 3.890.600.000

271 1 Kab. Barito Selatan 2.574.880.000 1.426.570.000 1.596.830.000

272 2 Kab. Barito Utara 2.293.430.000 1.081.920.000 -

273 3 Kab. Kapuas 5.021.250.000 - -

274 4 Kab. Kotawaringin Barat 3.317.000.000 1.032.280.000 2.527.770.000

275 5 Kota Palangka Raya 2.277.110.000 1.891.220.000 -

276 6 Kab. Barito Timur 2.142.220.000 1.017.000.000 1.812.890.000

277 7 Kab. Murung Raya - - 2.020.190.000

278 8 Kab. Pulang Pisau 2.457.120.000 1.551.620.000 1.424.320.000

279 9 Kab. Gunung Mas 2.278.950.000 1.240.480.000 1.238.400.000

280 10 Kab. Lamandau 2.305.920.000 1.499.410.000 -

281 11 Kab. Sukamara 3.132.530.000 1.003.060.000 1.168.640.000

282 12 Kab. Katingan 3.162.980.000 1.547.960.000 1.380.470.000

283 13 Kab. Seruyan 2.479.800.000 996.540.000 1.150.800.000

284 XVIII Provinsi Kalimantan Selatan - 2.061.370.000 3.299.260.000

285 1 Kab. Barito Kuala 2.257.610.000 1.768.150.000 1.246.080.000

286 2 Kab. Hulu Sungai Selatan 1.818.270.000 1.072.330.000 1.384.480.000

287 3 Kab. Hulu Sungai Tengah 2.375.920.000 1.321.400.000 1.178.230.000

288 4 Kab. Hulu Sungai Utara 1.931.930.000 1.556.540.000 1.782.680.000

289 5 Kab. Kotabaru 3.584.170.000 - 2.133.520.000


PELAYANAN

KESEHATAN DASAR

PELAYANAN

KEFARMASIAN

PELAYANAN

KESEHATAN RUJUKAN

NO KET DAERAH

290 6 Kab. Tapin 1.942.460.000 1.074.030.000 1.110.910.000

291 7 Kota Banjarbaru 2.803.120.000 1.525.030.000 1.248.710.000

292 8 Kab. Tanah Bumbu 3.549.370.000 - -

293 XIX Provinsi Kalimantan Timur - - -

295 1 Kab. Kutai Kartanegara - - 3.300.770.000

296 2 Kab. Kutai Barat 2.289.290.000 1.940.830.000 1.772.650.000

299 3 Kab. Penajam Paser Utara - - 2.216.250.000

293 XX Provinsi Kalimantan Utara - - -

294 1 Kab. Bulungan 3.872.900.000 - -

297 2 Kab. Malinau 3.630.930.000 1.418.830.000 1.170.480.000

298 3 Kab. Nunukan 2.248.500.000 1.145.450.000 1.144.710.000

300 XXI Provinsi Sulawesi Utara - 1.838.040.000 4.559.680.000

301 1 Kab. Bolaang Mongondow 3.582.840.000 1.714.710.000 1.466.360.000

302 2 Kab. Minahasa 3.468.350.000 3.033.910.000 1.559.840.000

303 3 Kab. Kepulauan Sangihe 3.300.590.000 1.861.470.000 2.775.580.000

304 4 Kota Bitung 2.856.150.000 1.772.270.000 1.515.540.000

305 5 Kota Manado 2.332.220.000 2.437.130.000 -

306 6 Kab. Kepulauan Talaud 4.476.710.000 2.093.200.000 4.541.210.000

307 7 Kab. Minahasa Selatan 2.314.020.000 2.338.680.000 2.361.610.000

308 8 Kota Tomohon 2.020.030.000 1.542.230.000 -

309 9 Kab. Minahasa Utara 2.827.820.000 1.884.200.000 1.252.880.000

310 10 Kota Kotamobagu 2.082.360.000 1.369.080.000 1.768.640.000

311 11 Kab. Bolaang Mongondow Utara 5.166.130.000 1.755.850.000 1.957.430.000

312 12 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2.842.540.000 1.316.620.000 1.898.560.000

313 13 Kab. Minahasa Tenggara 2.298.750.000 1.462.960.000 -

314 14 Kab. Bolaang Mongondow Timur 2.851.560.000 1.353.400.000 -

315 15 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2.822.140.000 1.505.830.000 1.587.980.000

316 XXII Provinsi Gorontalo - 1.827.460.000 -

317 1 Kab. Boalemo 3.397.290.000 1.563.070.000 1.794.340.000

318 2 Kab. Gorontalo 2.125.450.000 2.352.510.000 1.427.280.000

319 3 Kota Gorontalo 2.509.900.000 1.830.900.000 2.949.570.000

320 4 Kab. Pohuwato 3.760.090.000 1.656.370.000 1.650.090.000

321 5 Kab. Bone Bolango 3.267.470.000 1.715.450.000 3.027.540.000

322 6 Kab. Gorontalo Utara 2.206.390.000 1.527.670.000 -

323 XXIII Provinsi Sulawesi Tengah - 1.375.420.000 3.420.760.000

324 1 Kab. Banggai 2.628.850.000 1.660.540.000 1.200.700.000

325 2 Kab. Banggai Kepulauan 3.220.970.000 1.672.740.000 1.496.590.000

326 3 Kab. Buol 2.446.180.000 1.934.750.000 1.255.710.000

327 4 Kab. Toli-Toli 2.886.420.000 1.759.390.000 1.519.370.000

328 5 Kab. Donggala 2.485.450.000 1.707.040.000 1.410.700.000

329 6 Kab. Morowali 2.247.890.000 1.653.080.000 2.898.310.000

330 7 Kab. Poso 2.179.800.000 1.908.720.000 1.728.540.000

331 8 Kota Palu 1.891.730.000 2.014.680.000 1.675.580.000

332 9 Kab. Parigi Moutong 2.706.830.000 2.522.230.000 1.361.540.000

333 10 Kab. Tojo Una-Una 3.246.420.000 1.683.920.000 1.537.560.000

334 11 Kab. Sigi 3.937.690.000 1.523.330.000 -

335 XXIV Provinsi Sulawesi Selatan - 1.652.500.000 4.898.720.000

336 1 Kab. Bantaeng 1.886.430.000 1.138.400.000 1.538.380.000

337 2 Kab. Barru 2.405.370.000 1.688.150.000 1.759.920.000

338 3 Kab. Bone 3.583.780.000 3.287.380.000 1.742.790.000

339 4 Kab. Bulukumba 2.399.140.000 2.399.090.000 1.933.650.000

340 5 Kab. Enrekang 2.322.680.000 2.641.780.000 1.238.460.000

341 6 Kab. Gowa 3.864.670.000 4.530.260.000 1.422.850.000

342 7 Kab. Jeneponto 2.878.850.000 2.331.540.000 1.288.180.000

343 8 Kab. Luwu 2.980.060.000 1.824.310.000 1.727.800.000

344 9 Kab. Luwu Utara 3.295.420.000 1.289.890.000 1.417.570.000

345 10 Kab. Maros 3.874.900.000 1.922.190.000 1.638.260.000

346 11 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 4.788.760.000 1.323.010.000 1.906.420.000

347 12 Kab. Pinrang 2.626.540.000 2.383.090.000 1.497.530.000

348 13 Kab. Kepulauan Selayar 3.308.350.000 2.001.810.000 1.411.490.000

349 14 Kab. Sidenreng Rappang 3.045.160.000 2.285.240.000 1.730.240.000

350 15 Kab. Sinjai 3.519.670.000 1.737.150.000 1.413.340.000

351 16 Kab. Soppeng 1.885.840.000 1.551.220.000 1.476.110.000

352 17 Kab. Takalar 2.809.530.000 2.774.760.000 1.926.570.000

353 18 Kab. Tana Toraja 2.202.480.000 2.841.260.000 1.343.770.000

354 19 Kab. Wajo 2.445.060.000 1.650.930.000 1.627.160.000

355 20 Kota Parepare 2.073.470.000 1.478.190.000 1.754.100.000

356 21 Kota Makassar 3.343.140.000 - -

357 22 Kota Palopo 1.982.080.000 1.423.420.000 1.432.030.000

358 23 Kab. Luwu Timur 2.629.420.000 2.343.890.000 1.640.770.000

359 24 Kab. Toraja Utara 3.217.800.000 1.452.150.000 -

360 XXV Provinsi Sulawesi Barat - 1.557.970.000 2.393.630.000

361 1 Kab. Majene 2.550.360.000 1.708.900.000 1.778.990.000

362 2 Kab. Mamuju 2.968.060.000 1.288.950.000 1.122.790.000


PELAYANAN

KESEHATAN DASAR

PELAYANAN

KEFARMASIAN

PELAYANAN

KESEHATAN RUJUKAN

NO KET DAERAH

363 3 Kab. Polewali Mandar 2.898.530.000 1.960.770.000 1.332.750.000

364 4 Kab. Mamasa 2.933.680.000 1.566.470.000 1.394.180.000

365 5 Kab. Mamuju Utara 4.057.230.000 1.314.410.000 1.232.840.000

366 XXVI Provinsi Sulawesi Tenggara - 2.067.300.000 2.837.760.000

367 1 Kab. Buton 4.211.450.000 1.845.840.000 1.968.030.000

368 2 Kab. Konawe 2.639.650.000 1.940.220.000 1.522.910.000

369 3 Kab. Kolaka 3.405.760.000 1.797.170.000 1.344.890.000

370 4 Kab. Muna 5.295.510.000 1.914.630.000 1.361.650.000

371 5 Kota Kendari 2.033.060.000 2.074.250.000 1.187.610.000

372 6 Kota Bau-bau 2.826.040.000 1.394.390.000 3.269.500.000

373 7 Kab. Konawe Selatan 4.380.400.000 1.889.850.000 1.679.390.000

374 8 Kab. Bombana 4.122.700.000 1.734.980.000 2.171.400.000

375 9 Kab. Wakatobi 3.014.370.000 1.299.370.000 1.285.490.000

376 10 Kab. Kolaka Utara 3.097.280.000 1.505.700.000 1.998.010.000

377 11 Kab. Konawe Utara 2.131.030.000 1.514.930.000 1.254.270.000

378 12 Kab. Buton Utara 1.962.610.000 1.694.200.000 2.241.120.000

379 XXVII Provinsi Bali - 1.052.710.000 1.865.560.000

380 1 Kab. Bangli 2.193.390.000 1.148.000.000 1.232.930.000

381 2 Kab. Buleleng 2.619.570.000 1.966.350.000 1.820.760.000

382 3 Kab. Gianyar 1.757.940.000 1.837.510.000 1.329.480.000

383 4 Kab. Jembrana 1.792.030.000 1.274.950.000 1.401.380.000

384 5 Kab. Karangasem 2.085.600.000 1.734.380.000 1.467.070.000

385 6 Kab. Klungkung 2.299.050.000 1.663.280.000 1.400.220.000

386 7 Kab. Tabanan 2.113.570.000 1.570.650.000 1.825.820.000

387 8 Kota Denpasar - - 1.987.860.000

388 XXVIII Provinsi Nusa Tenggara Barat - - 3.832.610.000

389 1 Kab. Bima 2.824.210.000 2.291.800.000 1.867.650.000

390 2 Kab. Dompu 2.606.020.000 1.941.190.000 1.295.880.000

391 3 Kab. Lombok Barat 2.153.830.000 2.490.970.000 1.517.850.000

392 4 Kab. Lombok Tengah 2.004.350.000 3.188.750.000 1.590.600.000

393 5 Kab. Lombok Timur 3.882.550.000 5.061.040.000 1.190.970.000

394 6 Kab. Sumbawa 1.995.680.000 1.456.080.000 1.342.940.000

395 7 Kota Mataram 2.350.220.000 2.129.700.000 2.072.780.000

396 8 Kota Bima 1.875.970.000 1.339.800.000 -

397 9 Kab. Sumbawa Barat 2.393.630.000 1.523.960.000 1.107.280.000

398 10 Kab. Lombok Utara 1.748.330.000 1.454.130.000 1.039.440.000

399 XXIX Provinsi Nusa Tenggara Timur - 1.820.320.000 5.023.060.000

400 1 Kab. Alor 2.920.630.000 1.929.720.000 2.628.470.000

401 2 Kab. Belu 3.025.990.000 2.610.240.000 1.779.150.000

402 3 Kab. Ende 3.734.480.000 2.006.810.000 1.297.490.000

403 4 Kab. Flores Timur 3.523.310.000 2.455.970.000 3.668.760.000

404 5 Kab. Kupang 4.534.660.000 2.133.820.000 1.271.370.000

405 6 Kab. Lembata 2.136.570.000 2.054.040.000 1.633.240.000

406 7 Kab. Manggarai 3.415.920.000 1.939.180.000 1.540.780.000

407 8 Kab. Ngada 2.616.250.000 1.880.960.000 1.378.010.000

408 9 Kab. Sikka 3.422.250.000 1.635.670.000 1.366.840.000

409 10 Kab. Sumba Barat 3.341.210.000 1.667.640.000 2.194.960.000

410 11 Kab. Sumba Timur 2.366.380.000 1.525.550.000 1.482.610.000

411 12 Kab. Timor Tengah Selatan 4.175.780.000 2.059.360.000 1.581.400.000

412 13 Kab. Timor Tengah Utara 3.750.200.000 1.972.660.000 1.381.440.000

413 14 Kota Kupang 2.507.960.000 1.516.330.000 2.147.740.000

414 15 Kab. Rote Ndao 2.456.470.000 1.513.250.000 1.839.120.000

415 16 Kab. Manggarai Barat 3.052.030.000 1.971.980.000 -

416 17 Kab. Nagekeo 3.351.410.000 1.687.190.000 -

417 18 Kab. Sumba Barat Daya 2.382.220.000 2.561.170.000 -

418 19 Kab. Sumba Tengah 3.629.910.000 1.574.090.000 -

419 20 Kab. Manggarai Timur 2.973.350.000 1.927.400.000 -

420 21 Kab. Sabu Raijua 2.286.430.000 1.882.150.000 2.479.520.000

421 XXX Provinsi Maluku - 3.542.890.000 5.338.030.000

422 1 Kab. Maluku Tenggara Barat 3.368.680.000 2.254.370.000 2.010.860.000

423 2 Kab. Maluku Tengah 4.478.960.000 2.942.140.000 2.377.880.000

424 3 Kab. Maluku Tenggara 4.158.660.000 1.812.490.000 2.043.180.000

425 4 Kab. Buru 3.059.230.000 1.528.990.000 1.298.710.000

426 5 Kota Ambon 2.866.740.000 2.117.270.000 -

427 6 Kab. Seram Bagian Barat 3.128.960.000 1.695.330.000 1.914.330.000

428 7 Kab. Seram Bagian Timur 4.960.610.000 1.740.820.000 1.596.960.000

429 8 Kab. Kepulauan Aru 2.507.720.000 2.119.080.000 1.838.550.000

430 9 Kota Tual 2.544.780.000 1.340.420.000 -

431 10 Kab. Maluku Barat Daya 4.779.150.000 2.146.680.000 -

432 11 Kab. Buru Selatan 3.609.140.000 1.274.170.000 1.801.050.000

433 XXXI Provinsi Maluku Utara - 2.130.110.000 4.161.600.000

434 1 Kab. Halmahera Tengah 4.564.430.000 1.482.140.000 2.238.140.000

435 2 Kab. Halmahera Barat 4.013.110.000 1.988.030.000 1.520.880.000

436 3 Kota Ternate 3.254.010.000 2.006.150.000 -


PELAYANAN

KESEHATAN DASAR

PELAYANAN

KEFARMASIAN

PELAYANAN

KESEHATAN RUJUKAN

NO KET DAERAH

437 4 Kab. Halmahera Timur 3.942.740.000 1.338.030.000 1.704.540.000

438 5 Kota Tidore Kepulauan 2.350.750.000 1.603.790.000 2.486.340.000

439 6 Kab. Kepulauan Sula 4.798.510.000 2.080.720.000 2.694.450.000

440 7 Kab. Halmahera Selatan 3.852.290.000 1.454.720.000 1.581.510.000

441 8 Kab. Halmahera Utara 3.758.380.000 1.611.730.000 1.789.810.000

442 9 Kab. Pulau Morotai 3.796.370.000 1.845.030.000 1.996.950.000

443 XXXII Provinsi Papua - 5.050.490.000 12.030.780.000

444 1 Kab. Biak Numfor 5.445.030.000 2.363.390.000 1.786.230.000

445 2 Kab. Jayapura 2.741.600.000 1.878.850.000 1.501.980.000

446 3 Kab. Jayawijaya 5.900.640.000 2.918.560.000 3.404.480.000

447 4 Kab. Merauke 7.267.460.000 3.044.890.000 3.250.050.000

448 5 Kab. Mimika 2.628.310.000 2.836.460.000 2.324.740.000

449 6 Kab. Nabire 3.933.130.000 2.412.850.000 1.934.910.000

450 7 Kab. Paniai 3.813.050.000 2.913.470.000 3.064.670.000

451 8 Kab. Puncak Jaya 6.467.220.000 3.914.470.000 5.837.860.000

452 9 Kab. Kepulauan Yapen 5.045.270.000 2.262.310.000 2.988.790.000

453 10 Kota Jayapura 4.212.680.000 2.351.650.000 -

454 11 Kab. Sarmi 6.596.210.000 2.498.650.000 -

455 12 Kab. Keerom 4.046.900.000 2.140.370.000 2.303.870.000

456 13 Kab. Yahukimo 4.563.160.000 3.305.610.000 2.350.910.000

457 14 Kab. Pegunungan Bintang 7.433.080.000 3.168.260.000 6.710.550.000

458 15 Kab. Tolikara 11.398.820.000 4.670.940.000 -

459 16 Kab. Boven Digoel 3.476.050.000 1.659.760.000 2.132.570.000

460 17 Kab. Mappi 5.039.570.000 2.213.600.000 1.780.890.000

461 18 Kab. Asmat 4.861.540.000 1.784.920.000 3.013.140.000

462 19 Kab. Waropen 3.805.430.000 1.555.910.000 -

463 20 Kab. Supiori 5.146.160.000 1.718.630.000 3.221.880.000

464 21 Kab. Mamberamo Raya 4.842.620.000 1.883.190.000 3.639.540.000

465 22 Kab. Mamberamo Tengah 6.475.840.000 2.937.570.000 -

466 23 Kab. Yalimo 7.753.110.000 3.641.510.000 -

467 24 Kab. Lanny Jaya 7.941.250.000 2.874.120.000 2.708.650.000

468 25 Kab. Nduga 9.038.860.000 4.453.990.000 -

469 26 Kab. Puncak 6.155.190.000 3.537.470.000 -

470 27 Kab. Dogiyai 3.991.020.000 2.880.540.000 -

471 28 Kab. Intan Jaya 10.011.370.000 4.131.130.000 -

472 29 Kab. Deiyai 4.137.360.000 2.616.140.000 -

473 XXXIII Provinsi Papua Barat - 2.532.720.000 -

474 1 Kab. Sorong 2.756.820.000 1.358.850.000 2.237.530.000

475 2 Kab. Manokwari 3.986.060.000 1.968.330.000 2.587.060.000

476 3 Kab. Fakfak 3.955.620.000 2.783.960.000 1.653.490.000

477 4 Kota Sorong 2.432.850.000 2.325.930.000 1.511.670.000

478 5 Kab. Sorong Selatan 3.687.180.000 1.404.810.000 1.591.970.000

479 6 Kab. Raja Ampat 4.837.010.000 2.790.140.000 2.164.220.000

480 7 Kab. Teluk Bintuni 3.891.600.000 1.481.090.000 1.452.280.000

481 8 Kab. Teluk Wondama 3.812.730.000 1.313.070.000 2.115.990.000

482 9 Kab. Kaimana 3.390.200.000 1.463.470.000 2.962.250.000

483 10 Kab. Maybrat 5.788.030.000 2.658.300.000 -

484 11 Kab. Tambrauw 3.329.740.000 2.299.700.000 -

Jumlah Kab/Kota 418 438 372

Rata-rata Alokasi 2.994.267.943 2.378.276.256 1.764.576.075

Jumlah Total Alokasi 1.251.604.000.000 1.041.685.000.000 656.422.300.000

Jumlah Provinsi - 28 26

Rata-rata Alokasi - 2.107.142.857 4.661.103.846

Jumlah Total Alokasi - 59.000.000.000 121.188.700.000

Total Daerah 418 466 398

Rata-rata nasional 2.994.267.943 2.361.984.979 1.953.796.482

Jumlah Total Nasional 1.251.604.000.000 1.100.685.000.000 777.611.000.000

LAMPIRAN 12.1

9 10 (dalam rupiah)


PELAYANAN

KESEHATAN DASAR

PELAYANAN

KEFARMASIAN

PELAYANAN

KESEHATAN RUJUKAN

1 I Provinsi Aceh - 1.513.620.000 6.107.210.000

2 1 Kab. Aceh Barat 4.021.060.000 1.401.100.000 1.782.990.000

3 2 Kab. Aceh Besar 2.226.030.000 1.715.950.000 1.279.200.000

4 3 Kab. Aceh Selatan 3.396.290.000 1.643.120.000 1.770.010.000

5 4 Kab. Aceh Singkil 2.093.450.000 1.312.290.000 1.589.360.000

6 5 Kab. Aceh Tengah 3.216.580.000 1.869.890.000 1.750.000.000

7 6 Kab. Aceh Tenggara 1.984.420.000 1.973.030.000 1.379.050.000

8 7 Kab. Aceh Timur 3.846.570.000 2.504.330.000 1.852.670.000

9 8 Kab. Aceh Utara 4.909.030.000 3.602.430.000 1.923.450.000

10 9 Kab. Bireuen 3.960.790.000 2.197.480.000 1.732.750.000

11 10 Kab. Pidie 2.894.640.000 2.768.850.000 2.452.100.000

12 11 Kab. Simeulue 2.893.990.000 1.853.610.000 1.614.950.000

13 12 Kota Banda Aceh 2.313.500.000 2.380.890.000 1.825.320.000

14 13 Kota Sabang 1.782.950.000 1.291.600.000 1.416.410.000

15 14 Kota Langsa 1.973.360.000 1.425.790.000 1.664.150.000

16 15 Kota Lhokseumawe 1.932.570.000 2.231.400.000 -

17 16 Kab. Nagan Raya 3.589.650.000 2.166.980.000 2.132.460.000

18 17 Kab. Aceh Jaya 3.300.200.000 1.142.730.000 1.617.230.000

19 18 Kab. Aceh Barat Daya 2.764.030.000 2.215.250.000 1.604.440.000

20 19 Kab. Gayo Lues 1.947.180.000 1.285.160.000 1.335.860.000

21 20 Kab. Aceh Tamiang 2.377.670.000 1.970.910.000 1.556.160.000

22 21 Kab. Bener Meriah 3.098.780.000 1.634.980.000 1.195.530.000

23 22 Kab. Pidie Jaya 1.951.140.000 1.944.910.000 1.889.440.000

24 23 Kota Subulussalam 1.866.890.000 1.346.730.000 1.420.230.000

25 II Provinsi Sumatera Utara - 2.379.400.000 4.078.880.000

26 1 Kab. Asahan 4.342.470.000 2.616.700.000 1.307.660.000

27 2 Kab. Dairi 2.351.970.000 1.770.810.000 1.083.350.000

28 3 Kab. Deli Serdang - 4.369.140.000 2.021.820.000

29 4 Kab. Karo 2.947.960.000 1.896.930.000 1.684.020.000

30 5 Kab. Labuhanbatu 1.870.370.000 1.519.420.000 1.518.340.000

31 6 Kab. Langkat 3.628.350.000 2.716.600.000 1.472.040.000

32 7 Kab. Mandailing Natal 3.369.300.000 2.305.890.000 3.214.540.000

33 8 Kab. Nias 1.836.380.000 1.609.720.000 1.678.100.000

34 9 Kab. Simalungun 3.962.250.000 2.568.500.000 2.344.480.000

35 10 Kab. Tapanuli Selatan 2.874.880.000 1.806.440.000 1.738.290.000

36 11 Kab. Tapanuli Tengah 2.901.660.000 2.407.940.000 1.397.910.000

37 12 Kab. Tapanuli Utara 1.977.730.000 1.877.870.000 1.489.660.000

38 13 Kab. Toba Samosir 2.137.280.000 1.738.060.000 1.605.410.000

39 14 Kota Binjai 2.230.980.000 1.338.620.000 1.279.110.000

40 15 Kota Medan - 3.669.800.000 2.356.030.000

41 16 Kota Pematangsiantar 1.854.270.000 1.396.340.000 1.492.030.000

42 17 Kota Sibolga 2.332.870.000 1.245.990.000 1.648.660.000

43 18 Kota Tanjungbalai 2.588.110.000 1.872.530.000 1.203.630.000

44 19 Kota Tebing Tinggi 1.672.960.000 1.196.340.000 1.503.560.000

45 20 Kota Padangsidempuan 2.075.290.000 1.378.090.000 1.507.520.000

46 21 Kab. Pakpak Bharat 2.204.860.000 1.472.300.000 1.287.650.000

47 22 Kab. Nias Selatan 3.584.230.000 2.867.730.000 2.611.570.000

48 23 Kab. Humbang Hasundutan 2.017.380.000 1.541.620.000 2.528.030.000

49 24 Kab. Serdang Bedagai 2.733.980.000 2.511.920.000 1.570.600.000

50 25 Kab. Samosir 2.368.630.000 1.874.390.000 1.426.170.000

51 26 Kab. Batubara 2.159.600.000 2.074.300.000 1.909.530.000

52 27 Kab. Padang Lawas 2.464.690.000 1.525.010.000 958.510.000

53 28 Kab. Padang Lawas Utara 2.346.670.000 1.028.170.000 1.071.410.000

54 29 Kab. Labuhanbatu Selatan 2.087.630.000 1.093.840.000 1.296.590.000

55 30 Kab. Labuhanbatu Utara 2.265.320.000 1.511.040.000 1.728.320.000

56 31 Kab. Nias Utara 2.466.780.000 1.664.220.000 -

57 32 Kab. Nias Barat 3.525.700.000 1.386.640.000 -

58 33 Kota Gunungsitoli 2.013.590.000 1.369.100.000 -

59 III Provinsi Sumatera Barat - 1.120.770.000 3.979.680.000

60 1 Kab. Lima puluh Kota 2.325.270.000 2.065.540.000 1.847.930.000

61 2 Kab. Agam 2.401.550.000 2.406.420.000 1.934.100.000

62 3 Kab. Kepulauan Mentawai 4.892.630.000 1.531.650.000 1.662.060.000

63 4 Kab. Padang Pariaman 2.312.800.000 2.358.500.000 1.530.940.000

64 5 Kab. Pasaman 2.585.500.000 1.944.070.000 1.559.400.000

65 6 Kab. Pesisir Selatan 4.154.160.000 3.032.720.000 2.007.700.000

66 7 Kab. Sijunjung 2.018.640.000 1.741.360.000 1.355.910.000

67 8 Kab. Solok 1.911.020.000 2.196.760.000 1.553.440.000

ALOKASI DAK BIDANG KESEHATAN TA 2014

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 180/PMK.07/2013

NO KET DAERAH


PELAYANAN

KESEHATAN DASAR

PELAYANAN

KEFARMASIAN

PELAYANAN

KESEHATAN RUJUKAN

NO KET DAERAH

68 9 Kab. Tanah Datar 2.186.770.000 1.426.140.000 1.507.150.000

69 10 Kota Bukittinggi 1.950.570.000 1.349.480.000 -

70 11 Kota Padang Panjang 1.752.860.000 1.759.080.000 1.650.580.000

71 12 Kota Padang 2.210.820.000 3.537.130.000 1.075.350.000

72 13 Kota Payakumbuh 1.867.290.000 1.092.650.000 1.543.280.000

73 14 Kota Sawahlunto 1.913.370.000 1.514.280.000 1.608.670.000

74 15 Kota Solok 2.240.800.000 1.121.380.000 -

75 16 Kota Pariaman 1.993.770.000 1.315.820.000 -

76 17 Kab. Pasaman Barat 2.270.790.000 2.837.320.000 1.190.250.000

77 18 Kab. Dharmasraya 2.029.050.000 1.497.270.000 1.265.970.000

78 19 Kab. Solok Selatan 2.527.330.000 1.318.540.000 1.356.970.000

79 IV Provinsi Riau - - -

80 1 Kab. Bengkalis - - 3.223.510.000

81 2 Kab. Indragiri Hilir 5.557.210.000 - 3.617.060.000

82 V Provinsi Kepulauan Riau - 1.816.780.000 3.524.570.000

83 1 Kab. Bintan 3.163.090.000 - -

84 2 Kab. Natuna 1.837.820.000 1.272.300.000 1.421.620.000

85 3 Kab. Karimun 3.731.000.000 - -

86 4 Kota Batam - 3.099.010.000 1.877.900.000

87 5 Kab. Kepulauan Anambas 2.180.260.000 936.830.000 1.468.740.000

88 VI Provinsi Jambi - 2.041.560.000 3.538.040.000

89 1 Kab. Batanghari - 2.545.470.000 -

90 2 Kab. Bungo 2.268.380.000 1.637.610.000 1.522.810.000

91 3 Kab. Kerinci 3.640.480.000 1.923.980.000 1.271.130.000

92 4 Kab. Merangin 3.990.780.000 1.583.500.000 1.850.350.000

93 5 Kab. Muaro Jambi 3.183.040.000 1.775.860.000 2.716.600.000

94 6 Kab. Sarolangun 2.248.520.000 2.252.750.000 2.290.980.000

95 7 Kab. Tebo 2.533.590.000 1.961.640.000 1.386.150.000

96 8 Kota Jambi 2.035.250.000 2.834.120.000 1.313.870.000

97 9 Kota Sungai Penuh 1.753.620.000 1.041.360.000 -

98 VII Provinsi Sumatera Selatan - 3.100.970.000 3.340.540.000

99 1 Kab. Lahat 2.869.300.000 1.230.240.000 1.347.180.000

100 2 Kab. Musi Rawas 2.391.830.000 1.569.750.000 2.527.690.000

101 3 Kab. Ogan Komering Ilir 1.967.650.000 2.281.350.000 1.476.350.000

102 4 Kota Palembang 3.289.050.000 5.149.290.000 -

103 5 Kota Pagar Alam 2.005.380.000 1.088.520.000 1.494.010.000

104 6 Kota Lubuklinggau 1.936.430.000 1.466.730.000 1.456.430.000

105 7 Kota Prabumulih 2.734.420.000 1.532.940.000 1.231.390.000

106 8 Kab. Banyuasin 2.820.430.000 3.109.010.000 1.231.120.000

107 9 Kab. Ogan Ilir 1.847.180.000 2.411.120.000 -

108 10 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1.976.370.000 2.343.750.000 1.937.730.000

109 11 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 2.680.160.000 1.368.450.000 1.907.400.000

110 12 Kab. Empat Lawang 2.314.240.000 1.153.340.000 1.011.090.000

111 VIII Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - 1.343.300.000 3.342.880.000

112 1 Kab. Bangka 2.231.170.000 1.162.660.000 1.349.760.000

113 2 Kab. Belitung 1.790.430.000 1.374.270.000 1.234.920.000

114 3 Kota Pangkal Pinang 1.796.620.000 1.059.270.000 1.434.080.000

115 4 Kab. Bangka Selatan 2.153.280.000 1.252.520.000 1.331.860.000

116 5 Kab. Bangka Tengah 2.348.990.000 1.372.870.000 1.238.900.000

117 6 Kab. Bangka Barat 2.060.330.000 1.092.360.000 1.161.900.000

118 7 Kab. Belitung Timur 1.804.960.000 1.118.160.000 1.240.840.000

119 IX Provinsi Bengkulu - 1.579.050.000 5.852.310.000

120 1 Kab. Bengkulu Selatan 4.011.690.000 1.597.810.000 1.619.910.000

121 2 Kab. Bengkulu Utara 2.893.920.000 1.958.800.000 1.592.200.000

122 3 Kab. Rejang Lebong 3.561.650.000 1.628.410.000 2.069.210.000

123 4 Kota Bengkulu 2.624.830.000 1.284.700.000 2.404.380.000

124 5 Kab. Kaur 3.584.970.000 1.759.090.000 2.466.860.000

125 6 Kab. Seluma 3.269.160.000 1.322.280.000 1.685.030.000

126 7 Kab. Mukomuko 3.541.240.000 2.092.500.000 1.942.370.000

127 8 Kab. Lebong 3.652.260.000 1.322.920.000 2.388.760.000

128 9 Kab. Kepahiang 2.881.190.000 1.723.880.000 1.398.780.000

129 10 Kab. Bengkulu Tengah 2.588.660.000 1.367.460.000 2.213.000.000

130 X Provinsi Lampung - 2.600.440.000 2.369.150.000

131 1 Kab. Lampung Barat 3.773.630.000 2.310.610.000 1.635.670.000

132 2 Kab. Lampung Selatan 2.911.120.000 3.914.090.000 1.353.070.000

133 3 Kab. Lampung Tengah 2.538.260.000 3.406.440.000 1.136.990.000

134 4 Kab. Lampung Utara 2.288.330.000 2.346.400.000 1.583.040.000

135 5 Kab. Lampung Timur 3.501.560.000 2.788.440.000 -

136 6 Kab. Tanggamus 3.515.870.000 2.151.380.000 1.836.550.000

137 7 Kab. Tulang Bawang 2.961.160.000 2.065.470.000 1.566.830.000

138 8 Kab. Way Kanan 2.281.870.000 2.151.030.000 1.035.740.000

139 9 Kota Bandar Lampung 2.803.670.000 - -

140 10 Kota Metro 1.823.970.000 1.422.340.000 2.034.550.000

141 11 Kab. Pesawaran 2.688.110.000 2.159.630.000 -


PELAYANAN

KESEHATAN DASAR

PELAYANAN

KEFARMASIAN

PELAYANAN

KESEHATAN RUJUKAN

NO KET DAERAH

142 12 Kab. Pringsewu 1.688.290.000 1.510.100.000 1.685.570.000

143 13 Kab. Mesuji 2.063.210.000 2.178.810.000 -

144 14 Kab. Tulang Bawang Barat 2.801.420.000 1.921.760.000 -

145 XI Provinsi Jawa Barat - 2.468.720.000 -

146 1 Kab. Bandung - 11.631.610.000 2.600.690.000

147 2 Kab. Bekasi - 5.179.360.000 -

148 3 Kab. Bogor - 12.403.940.000 3.023.680.000

149 4 Kab. Ciamis 4.027.040.000 3.951.100.000 1.911.300.000

150 5 Kab. Cianjur - 4.406.620.000 -

151 6 Kab. Cirebon 4.705.610.000 6.943.840.000 1.874.820.000

152 7 Kab. Garut 3.087.790.000 7.667.880.000 1.952.960.000

153 8 Kab. Indramayu 3.026.700.000 5.088.600.000 -

154 9 Kab. Karawang 3.566.900.000 10.371.400.000 -

155 10 Kab. Kuningan 4.165.690.000 5.022.340.000 1.812.030.000

156 11 Kab. Majalengka 3.780.680.000 5.269.960.000 1.698.640.000

157 12 Kab. Subang 3.242.350.000 4.066.530.000 -

158 13 Kab. Sukabumi 5.025.160.000 7.112.830.000 2.086.020.000

159 14 Kab. Sumedang 1.981.490.000 4.973.450.000 1.759.210.000

160 15 Kab. Tasikmalaya 2.865.140.000 5.102.640.000 1.451.300.000

161 16 Kota Bandung - 4.460.600.000 -

162 17 Kota Bekasi - 5.053.330.000 -

163 18 Kota Bogor - 4.292.100.000 -

164 19 Kota Cirebon 2.228.040.000 2.654.280.000 1.442.700.000

165 20 Kota Depok - 3.614.580.000 -

166 21 Kota Sukabumi 2.296.080.000 1.435.180.000 1.331.050.000

167 22 Kota Cimahi 2.130.200.000 1.562.810.000 1.533.220.000

168 23 Kota Tasikmalaya 1.883.930.000 2.594.610.000 1.617.150.000

169 24 Kota Banjar 1.847.420.000 1.384.910.000 1.376.210.000

170 XII Provinsi Banten - - 5.626.780.000

171 1 Kab. Lebak 2.421.630.000 4.780.200.000 1.578.370.000

172 2 Kab. Pandeglang 2.770.580.000 5.081.540.000 1.463.630.000

173 3 Kab. Serang - 4.353.620.000 2.107.320.000

174 4 Kab. Tangerang - 5.534.150.000 -

175 5 Kota Serang 1.697.600.000 1.760.150.000 -

176 XIII Provinsi Jawa Tengah - 1.778.170.000 6.475.450.000

177 1 Kab. Banjarnegara 3.716.530.000 1.917.410.000 1.611.010.000

178 2 Kab. Banyumas 4.033.840.000 4.091.620.000 1.693.660.000

179 3 Kab. Batang 1.796.740.000 2.259.730.000 1.328.120.000

180 4 Kab. Blora 3.007.550.000 2.417.140.000 1.576.060.000

181 5 Kab. Boyolali 3.282.450.000 2.512.330.000 2.410.800.000

182 6 Kab. Brebes 2.816.960.000 6.358.140.000 2.078.460.000

183 7 Kab. Cilacap 2.242.070.000 4.352.880.000 2.348.560.000

184 8 Kab. Demak 1.978.910.000 3.944.990.000 1.475.840.000

185 9 Kab. Grobogan 2.273.960.000 4.191.400.000 1.435.550.000

186 10 Kab. Jepara 2.856.390.000 4.975.560.000 1.873.320.000

187 11 Kab. Karanganyar 1.935.920.000 3.190.580.000 1.355.290.000

188 12 Kab. Kebumen 2.309.640.000 4.574.450.000 1.260.800.000

189 13 Kab. Kendal 2.169.110.000 3.968.670.000 1.872.620.000

190 14 Kab. Klaten 2.462.260.000 4.469.900.000 -

191 15 Kab. Kudus 1.811.440.000 3.274.030.000 1.399.800.000

192 16 Kab. Magelang 1.754.660.000 2.793.730.000 1.487.650.000

193 17 Kab. Pati 1.888.820.000 5.177.480.000 2.246.870.000

194 18 Kab. Pekalongan 1.804.720.000 2.901.390.000 1.619.380.000

195 19 Kab. Pemalang 1.938.010.000 3.516.020.000 1.273.350.000

196 20 Kab. Purbalingga 2.005.340.000 2.982.560.000 1.403.870.000

197 21 Kab. Purworejo 2.404.570.000 2.743.430.000 1.680.530.000

198 22 Kab. Rembang 2.238.010.000 2.863.100.000 1.511.060.000

199 23 Kab. Semarang 2.102.620.000 2.511.310.000 2.826.000.000

200 24 Kab. Sragen 2.299.020.000 2.418.570.000 2.017.600.000

201 25 Kab. Sukoharjo 3.700.590.000 3.700.280.000 1.574.720.000

202 26 Kab. Tegal 2.670.440.000 3.727.150.000 1.843.820.000

203 27 Kab. Temanggung 2.968.640.000 2.329.580.000 1.412.630.000

204 28 Kab. Wonogiri 2.096.020.000 2.664.250.000 1.520.500.000

205 29 Kab. Wonosobo 2.198.120.000 3.322.280.000 1.488.470.000

206 30 Kota Magelang 2.069.070.000 1.394.810.000 1.563.480.000

207 31 Kota Pekalongan 1.964.630.000 1.791.440.000 1.438.200.000

208 32 Kota Salatiga 1.702.880.000 1.166.430.000 1.339.440.000

209 33 Kota Semarang - 4.811.660.000 -

210 34 Kota Surakarta 2.536.030.000 1.362.160.000 1.223.500.000

211 35 Kota Tegal 1.798.460.000 1.140.000.000 1.402.460.000

212 XIV Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - 1.818.680.000 -

213 1 Kab. Bantul 3.263.860.000 3.258.150.000 1.555.330.000

214 2 Kab. Gunung Kidul 2.401.650.000 2.656.420.000 1.415.260.000

215 3 Kab. Kulon Progo 1.916.190.000 1.896.350.000 1.259.420.000


PELAYANAN

KESEHATAN DASAR

PELAYANAN

KEFARMASIAN

PELAYANAN

KESEHATAN RUJUKAN

NO KET DAERAH

216 4 Kab. Sleman - 2.957.020.000 1.651.230.000

217 XV Provinsi Jawa Timur - 3.932.640.000 9.728.320.000

218 1 Kab. Bangkalan 2.446.740.000 3.898.890.000 1.667.080.000

219 2 Kab. Banyuwangi - 3.205.280.000 1.698.040.000

220 3 Kab. Blitar 2.804.940.000 3.150.530.000 1.459.440.000

221 4 Kab. Bojonegoro 3.353.670.000 4.022.500.000 2.276.600.000

222 5 Kab. Bondowoso 2.074.090.000 3.071.080.000 1.467.300.000

223 6 Kab. Gresik - 4.215.960.000 -

224 7 Kab. Jember - 3.510.210.000 1.908.440.000

225 8 Kab. Jombang - 4.390.950.000 -

226 9 Kab. Kediri - 4.381.910.000 -

227 10 Kab. Lamongan 2.185.460.000 5.503.940.000 2.228.540.000

228 11 Kab. Lumajang 1.967.470.000 3.052.720.000 1.371.010.000

229 12 Kab. Madiun 2.909.720.000 3.249.220.000 1.756.680.000

230 13 Kab. Magetan 2.752.390.000 2.952.820.000 1.270.190.000

231 14 Kab. Malang - 5.501.930.000 2.027.640.000

232 15 Kab. Mojokerto - 4.359.040.000 2.036.580.000

233 16 Kab. Nganjuk 2.368.290.000 3.498.080.000 2.154.360.000

234 17 Kab. Ngawi 2.245.000.000 3.357.810.000 1.277.970.000

235 18 Kab. Pacitan 2.608.180.000 2.230.290.000 1.314.810.000

236 19 Kab. Pamekasan 3.125.400.000 3.298.330.000 1.758.790.000

237 20 Kab. Pasuruan - 3.141.940.000 -

238 21 Kab. Ponorogo 1.996.150.000 3.055.210.000 1.732.960.000

239 22 Kab. Probolinggo 2.301.200.000 2.831.420.000 1.520.660.000

240 23 Kab. Sampang 2.133.670.000 4.357.270.000 1.474.970.000

241 24 Kab. Sidoarjo - 4.558.040.000 -

242 25 Kab. Situbondo 2.064.900.000 5.223.390.000 1.558.600.000

243 26 Kab. Sumenep - 4.614.180.000 -

244 27 Kab. Trenggalek 2.008.040.000 2.501.260.000 1.549.050.000

245 28 Kab. Tuban - 2.398.210.000 -

246 29 Kab. Tulungagung 2.304.060.000 2.081.040.000 1.943.950.000

247 30 Kota Blitar 2.582.220.000 1.473.660.000 1.493.820.000

248 31 Kota Kediri 1.679.980.000 2.008.560.000 1.724.510.000

249 32 Kota Madiun 1.868.310.000 1.167.180.000 1.160.140.000

250 33 Kota Malang - 2.464.770.000 -

251 34 Kota Mojokerto 1.644.020.000 998.980.000 1.516.760.000

252 35 Kota Pasuruan 1.969.840.000 1.446.290.000 1.167.660.000

253 36 Kota Probolinggo 1.623.590.000 1.661.750.000 1.319.040.000

254 37 Kota Surabaya - 6.312.350.000 -

255 38 Kota Batu 1.766.970.000 1.327.860.000 -

256 XVI Provinsi Kalimantan Barat - 1.972.600.000 5.672.840.000

257 1 Kab. Bengkayang 2.243.350.000 1.768.000.000 1.773.410.000

258 2 Kab. Landak 4.497.360.000 2.087.660.000 1.712.670.000

259 3 Kab. Kapuas Hulu 3.722.430.000 1.564.650.000 1.501.740.000

260 4 Kab. Ketapang 5.728.980.000 2.470.030.000 2.272.080.000

261 5 Kab. Pontianak 3.038.870.000 1.425.190.000 1.478.630.000

262 6 Kab. Sambas 3.986.430.000 1.992.630.000 2.242.700.000

263 7 Kab. Sanggau 2.500.520.000 1.939.490.000 1.439.930.000

264 8 Kab. Sintang 4.260.330.000 2.420.220.000 1.296.400.000

265 9 Kota Singkawang 2.019.130.000 1.892.080.000 2.065.450.000

266 10 Kab. Sekadau 2.046.550.000 1.769.880.000 1.076.580.000

267 11 Kab. Melawi 3.829.150.000 2.420.090.000 2.112.120.000

268 12 Kab. Kayong Utara 2.941.110.000 1.636.030.000 -

269 13 Kab. Kubu Raya 2.208.790.000 2.593.330.000 -

270 XVII Provinsi Kalimantan Tengah - 1.024.000.000 3.890.600.000

271 1 Kab. Barito Selatan 2.574.880.000 1.426.570.000 1.596.830.000

272 2 Kab. Barito Utara 2.293.430.000 1.081.920.000 -

273 3 Kab. Kapuas 5.021.250.000 - -

274 4 Kab. Kotawaringin Barat 3.317.000.000 1.032.280.000 2.527.770.000

275 5 Kota Palangka Raya 2.277.110.000 1.891.220.000 -

276 6 Kab. Barito Timur 2.142.220.000 1.017.000.000 1.812.890.000

277 7 Kab. Murung Raya - - 2.020.190.000

278 8 Kab. Pulang Pisau 2.457.120.000 1.551.620.000 1.424.320.000

279 9 Kab. Gunung Mas 2.278.950.000 1.240.480.000 1.238.400.000

280 10 Kab. Lamandau 2.305.920.000 1.499.410.000 -

281 11 Kab. Sukamara 3.132.530.000 1.003.060.000 1.168.640.000

282 12 Kab. Katingan 3.162.980.000 1.547.960.000 1.380.470.000

283 13 Kab. Seruyan 2.479.800.000 996.540.000 1.150.800.000

284 XVIII Provinsi Kalimantan Selatan - 2.061.370.000 3.299.260.000

285 1 Kab. Barito Kuala 2.257.610.000 1.768.150.000 1.246.080.000

286 2 Kab. Hulu Sungai Selatan 1.818.270.000 1.072.330.000 1.384.480.000

287 3 Kab. Hulu Sungai Tengah 2.375.920.000 1.321.400.000 1.178.230.000

288 4 Kab. Hulu Sungai Utara 1.931.930.000 1.556.540.000 1.782.680.000

289 5 Kab. Kotabaru 3.584.170.000 - 2.133.520.000


PELAYANAN

KESEHATAN DASAR

PELAYANAN

KEFARMASIAN

PELAYANAN

KESEHATAN RUJUKAN

NO KET DAERAH

290 6 Kab. Tapin 1.942.460.000 1.074.030.000 1.110.910.000

291 7 Kota Banjarbaru 2.803.120.000 1.525.030.000 1.248.710.000

292 8 Kab. Tanah Bumbu 3.549.370.000 - -

293 XIX Provinsi Kalimantan Timur - - -

295 1 Kab. Kutai Kartanegara - - 3.300.770.000

296 2 Kab. Kutai Barat 2.289.290.000 1.940.830.000 1.772.650.000

299 3 Kab. Penajam Paser Utara - - 2.216.250.000

293 XX Provinsi Kalimantan Utara - - -

294 1 Kab. Bulungan 3.872.900.000 - -

297 2 Kab. Malinau 3.630.930.000 1.418.830.000 1.170.480.000

298 3 Kab. Nunukan 2.248.500.000 1.145.450.000 1.144.710.000

300 XXI Provinsi Sulawesi Utara - 1.838.040.000 4.559.680.000

301 1 Kab. Bolaang Mongondow 3.582.840.000 1.714.710.000 1.466.360.000

302 2 Kab. Minahasa 3.468.350.000 3.033.910.000 1.559.840.000

303 3 Kab. Kepulauan Sangihe 3.300.590.000 1.861.470.000 2.775.580.000

304 4 Kota Bitung 2.856.150.000 1.772.270.000 1.515.540.000

305 5 Kota Manado 2.332.220.000 2.437.130.000 -

306 6 Kab. Kepulauan Talaud 4.476.710.000 2.093.200.000 4.541.210.000

307 7 Kab. Minahasa Selatan 2.314.020.000 2.338.680.000 2.361.610.000

308 8 Kota Tomohon 2.020.030.000 1.542.230.000 -

309 9 Kab. Minahasa Utara 2.827.820.000 1.884.200.000 1.252.880.000

310 10 Kota Kotamobagu 2.082.360.000 1.369.080.000 1.768.640.000

311 11 Kab. Bolaang Mongondow Utara 5.166.130.000 1.755.850.000 1.957.430.000

312 12 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2.842.540.000 1.316.620.000 1.898.560.000

313 13 Kab. Minahasa Tenggara 2.298.750.000 1.462.960.000 -

314 14 Kab. Bolaang Mongondow Timur 2.851.560.000 1.353.400.000 -

315 15 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2.822.140.000 1.505.830.000 1.587.980.000

316 XXII Provinsi Gorontalo - 1.827.460.000 -

317 1 Kab. Boalemo 3.397.290.000 1.563.070.000 1.794.340.000

318 2 Kab. Gorontalo 2.125.450.000 2.352.510.000 1.427.280.000

319 3 Kota Gorontalo 2.509.900.000 1.830.900.000 2.949.570.000

320 4 Kab. Pohuwato 3.760.090.000 1.656.370.000 1.650.090.000

321 5 Kab. Bone Bolango 3.267.470.000 1.715.450.000 3.027.540.000

322 6 Kab. Gorontalo Utara 2.206.390.000 1.527.670.000 -

323 XXIII Provinsi Sulawesi Tengah - 1.375.420.000 3.420.760.000

324 1 Kab. Banggai 2.628.850.000 1.660.540.000 1.200.700.000

325 2 Kab. Banggai Kepulauan 3.220.970.000 1.672.740.000 1.496.590.000

326 3 Kab. Buol 2.446.180.000 1.934.750.000 1.255.710.000

327 4 Kab. Toli-Toli 2.886.420.000 1.759.390.000 1.519.370.000

328 5 Kab. Donggala 2.485.450.000 1.707.040.000 1.410.700.000

329 6 Kab. Morowali 2.247.890.000 1.653.080.000 2.898.310.000

330 7 Kab. Poso 2.179.800.000 1.908.720.000 1.728.540.000

331 8 Kota Palu 1.891.730.000 2.014.680.000 1.675.580.000

332 9 Kab. Parigi Moutong 2.706.830.000 2.522.230.000 1.361.540.000

333 10 Kab. Tojo Una-Una 3.246.420.000 1.683.920.000 1.537.560.000

334 11 Kab. Sigi 3.937.690.000 1.523.330.000 -

335 XXIV Provinsi Sulawesi Selatan - 1.652.500.000 4.898.720.000

336 1 Kab. Bantaeng 1.886.430.000 1.138.400.000 1.538.380.000

337 2 Kab. Barru 2.405.370.000 1.688.150.000 1.759.920.000

338 3 Kab. Bone 3.583.780.000 3.287.380.000 1.742.790.000

339 4 Kab. Bulukumba 2.399.140.000 2.399.090.000 1.933.650.000

340 5 Kab. Enrekang 2.322.680.000 2.641.780.000 1.238.460.000

341 6 Kab. Gowa 3.864.670.000 4.530.260.000 1.422.850.000

342 7 Kab. Jeneponto 2.878.850.000 2.331.540.000 1.288.180.000

343 8 Kab. Luwu 2.980.060.000 1.824.310.000 1.727.800.000

344 9 Kab. Luwu Utara 3.295.420.000 1.289.890.000 1.417.570.000

345 10 Kab. Maros 3.874.900.000 1.922.190.000 1.638.260.000

346 11 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 4.788.760.000 1.323.010.000 1.906.420.000

347 12 Kab. Pinrang 2.626.540.000 2.383.090.000 1.497.530.000

348 13 Kab. Kepulauan Selayar 3.308.350.000 2.001.810.000 1.411.490.000

349 14 Kab. Sidenreng Rappang 3.045.160.000 2.285.240.000 1.730.240.000

350 15 Kab. Sinjai 3.519.670.000 1.737.150.000 1.413.340.000

351 16 Kab. Soppeng 1.885.840.000 1.551.220.000 1.476.110.000

352 17 Kab. Takalar 2.809.530.000 2.774.760.000 1.926.570.000

353 18 Kab. Tana Toraja 2.202.480.000 2.841.260.000 1.343.770.000

354 19 Kab. Wajo 2.445.060.000 1.650.930.000 1.627.160.000

355 20 Kota Parepare 2.073.470.000 1.478.190.000 1.754.100.000

356 21 Kota Makassar 3.343.140.000 - -

357 22 Kota Palopo 1.982.080.000 1.423.420.000 1.432.030.000

358 23 Kab. Luwu Timur 2.629.420.000 2.343.890.000 1.640.770.000

359 24 Kab. Toraja Utara 3.217.800.000 1.452.150.000 -

360 XXV Provinsi Sulawesi Barat - 1.557.970.000 2.393.630.000

361 1 Kab. Majene 2.550.360.000 1.708.900.000 1.778.990.000

362 2 Kab. Mamuju 2.968.060.000 1.288.950.000 1.122.790.000


PELAYANAN

KESEHATAN DASAR

PELAYANAN

KEFARMASIAN

PELAYANAN

KESEHATAN RUJUKAN

NO KET DAERAH

363 3 Kab. Polewali Mandar 2.898.530.000 1.960.770.000 1.332.750.000

364 4 Kab. Mamasa 2.933.680.000 1.566.470.000 1.394.180.000

365 5 Kab. Mamuju Utara 4.057.230.000 1.314.410.000 1.232.840.000

366 XXVI Provinsi Sulawesi Tenggara - 2.067.300.000 2.837.760.000

367 1 Kab. Buton 4.211.450.000 1.845.840.000 1.968.030.000

368 2 Kab. Konawe 2.639.650.000 1.940.220.000 1.522.910.000

369 3 Kab. Kolaka 3.405.760.000 1.797.170.000 1.344.890.000

370 4 Kab. Muna 5.295.510.000 1.914.630.000 1.361.650.000

371 5 Kota Kendari 2.033.060.000 2.074.250.000 1.187.610.000

372 6 Kota Bau-bau 2.826.040.000 1.394.390.000 3.269.500.000

373 7 Kab. Konawe Selatan 4.380.400.000 1.889.850.000 1.679.390.000

374 8 Kab. Bombana 4.122.700.000 1.734.980.000 2.171.400.000

375 9 Kab. Wakatobi 3.014.370.000 1.299.370.000 1.285.490.000

376 10 Kab. Kolaka Utara 3.097.280.000 1.505.700.000 1.998.010.000

377 11 Kab. Konawe Utara 2.131.030.000 1.514.930.000 1.254.270.000

378 12 Kab. Buton Utara 1.962.610.000 1.694.200.000 2.241.120.000

379 XXVII Provinsi Bali - 1.052.710.000 1.865.560.000

380 1 Kab. Bangli 2.193.390.000 1.148.000.000 1.232.930.000

381 2 Kab. Buleleng 2.619.570.000 1.966.350.000 1.820.760.000

382 3 Kab. Gianyar 1.757.940.000 1.837.510.000 1.329.480.000

383 4 Kab. Jembrana 1.792.030.000 1.274.950.000 1.401.380.000

384 5 Kab. Karangasem 2.085.600.000 1.734.380.000 1.467.070.000

385 6 Kab. Klungkung 2.299.050.000 1.663.280.000 1.400.220.000

386 7 Kab. Tabanan 2.113.570.000 1.570.650.000 1.825.820.000

387 8 Kota Denpasar - - 1.987.860.000

388 XXVIII Provinsi Nusa Tenggara Barat - - 3.832.610.000

389 1 Kab. Bima 2.824.210.000 2.291.800.000 1.867.650.000

390 2 Kab. Dompu 2.606.020.000 1.941.190.000 1.295.880.000

391 3 Kab. Lombok Barat 2.153.830.000 2.490.970.000 1.517.850.000

392 4 Kab. Lombok Tengah 2.004.350.000 3.188.750.000 1.590.600.000

393 5 Kab. Lombok Timur 3.882.550.000 5.061.040.000 1.190.970.000

394 6 Kab. Sumbawa 1.995.680.000 1.456.080.000 1.342.940.000

395 7 Kota Mataram 2.350.220.000 2.129.700.000 2.072.780.000

396 8 Kota Bima 1.875.970.000 1.339.800.000 -

397 9 Kab. Sumbawa Barat 2.393.630.000 1.523.960.000 1.107.280.000

398 10 Kab. Lombok Utara 1.748.330.000 1.454.130.000 1.039.440.000

399 XXIX Provinsi Nusa Tenggara Timur - 1.820.320.000 5.023.060.000

400 1 Kab. Alor 2.920.630.000 1.929.720.000 2.628.470.000

401 2 Kab. Belu 3.025.990.000 2.610.240.000 1.779.150.000

402 3 Kab. Ende 3.734.480.000 2.006.810.000 1.297.490.000

403 4 Kab. Flores Timur 3.523.310.000 2.455.970.000 3.668.760.000

404 5 Kab. Kupang 4.534.660.000 2.133.820.000 1.271.370.000

405 6 Kab. Lembata 2.136.570.000 2.054.040.000 1.633.240.000

406 7 Kab. Manggarai 3.415.920.000 1.939.180.000 1.540.780.000

407 8 Kab. Ngada 2.616.250.000 1.880.960.000 1.378.010.000

408 9 Kab. Sikka 3.422.250.000 1.635.670.000 1.366.840.000

409 10 Kab. Sumba Barat 3.341.210.000 1.667.640.000 2.194.960.000

410 11 Kab. Sumba Timur 2.366.380.000 1.525.550.000 1.482.610.000

411 12 Kab. Timor Tengah Selatan 4.175.780.000 2.059.360.000 1.581.400.000

412 13 Kab. Timor Tengah Utara 3.750.200.000 1.972.660.000 1.381.440.000

413 14 Kota Kupang 2.507.960.000 1.516.330.000 2.147.740.000

414 15 Kab. Rote Ndao 2.456.470.000 1.513.250.000 1.839.120.000

415 16 Kab. Manggarai Barat 3.052.030.000 1.971.980.000 -

416 17 Kab. Nagekeo 3.351.410.000 1.687.190.000 -

417 18 Kab. Sumba Barat Daya 2.382.220.000 2.561.170.000 -

418 19 Kab. Sumba Tengah 3.629.910.000 1.574.090.000 -

419 20 Kab. Manggarai Timur 2.973.350.000 1.927.400.000 -

420 21 Kab. Sabu Raijua 2.286.430.000 1.882.150.000 2.479.520.000

421 XXX Provinsi Maluku - 3.542.890.000 5.338.030.000

422 1 Kab. Maluku Tenggara Barat 3.368.680.000 2.254.370.000 2.010.860.000

423 2 Kab. Maluku Tengah 4.478.960.000 2.942.140.000 2.377.880.000

424 3 Kab. Maluku Tenggara 4.158.660.000 1.812.490.000 2.043.180.000

425 4 Kab. Buru 3.059.230.000 1.528.990.000 1.298.710.000

426 5 Kota Ambon 2.866.740.000 2.117.270.000 -

427 6 Kab. Seram Bagian Barat 3.128.960.000 1.695.330.000 1.914.330.000

428 7 Kab. Seram Bagian Timur 4.960.610.000 1.740.820.000 1.596.960.000

429 8 Kab. Kepulauan Aru 2.507.720.000 2.119.080.000 1.838.550.000

430 9 Kota Tual 2.544.780.000 1.340.420.000 -

431 10 Kab. Maluku Barat Daya 4.779.150.000 2.146.680.000 -

432 11 Kab. Buru Selatan 3.609.140.000 1.274.170.000 1.801.050.000

433 XXXI Provinsi Maluku Utara - 2.130.110.000 4.161.600.000

434 1 Kab. Halmahera Tengah 4.564.430.000 1.482.140.000 2.238.140.000

435 2 Kab. Halmahera Barat 4.013.110.000 1.988.030.000 1.520.880.000

436 3 Kota Ternate 3.254.010.000 2.006.150.000 -


PELAYANAN

KESEHATAN DASAR

PELAYANAN

KEFARMASIAN

PELAYANAN

KESEHATAN RUJUKAN

NO KET DAERAH

437 4 Kab. Halmahera Timur 3.942.740.000 1.338.030.000 1.704.540.000

438 5 Kota Tidore Kepulauan 2.350.750.000 1.603.790.000 2.486.340.000

439 6 Kab. Kepulauan Sula 4.798.510.000 2.080.720.000 2.694.450.000

440 7 Kab. Halmahera Selatan 3.852.290.000 1.454.720.000 1.581.510.000

441 8 Kab. Halmahera Utara 3.758.380.000 1.611.730.000 1.789.810.000

442 9 Kab. Pulau Morotai 3.796.370.000 1.845.030.000 1.996.950.000

443 XXXII Provinsi Papua - 5.050.490.000 12.030.780.000

444 1 Kab. Biak Numfor 5.445.030.000 2.363.390.000 1.786.230.000

445 2 Kab. Jayapura 2.741.600.000 1.878.850.000 1.501.980.000

446 3 Kab. Jayawijaya 5.900.640.000 2.918.560.000 3.404.480.000

447 4 Kab. Merauke 7.267.460.000 3.044.890.000 3.250.050.000

448 5 Kab. Mimika 2.628.310.000 2.836.460.000 2.324.740.000

449 6 Kab. Nabire 3.933.130.000 2.412.850.000 1.934.910.000

450 7 Kab. Paniai 3.813.050.000 2.913.470.000 3.064.670.000

451 8 Kab. Puncak Jaya 6.467.220.000 3.914.470.000 5.837.860.000

452 9 Kab. Kepulauan Yapen 5.045.270.000 2.262.310.000 2.988.790.000

453 10 Kota Jayapura 4.212.680.000 2.351.650.000 -

454 11 Kab. Sarmi 6.596.210.000 2.498.650.000 -

455 12 Kab. Keerom 4.046.900.000 2.140.370.000 2.303.870.000

456 13 Kab. Yahukimo 4.563.160.000 3.305.610.000 2.350.910.000

457 14 Kab. Pegunungan Bintang 7.433.080.000 3.168.260.000 6.710.550.000

458 15 Kab. Tolikara 11.398.820.000 4.670.940.000 -

459 16 Kab. Boven Digoel 3.476.050.000 1.659.760.000 2.132.570.000

460 17 Kab. Mappi 5.039.570.000 2.213.600.000 1.780.890.000

461 18 Kab. Asmat 4.861.540.000 1.784.920.000 3.013.140.000

462 19 Kab. Waropen 3.805.430.000 1.555.910.000 -

463 20 Kab. Supiori 5.146.160.000 1.718.630.000 3.221.880.000

464 21 Kab. Mamberamo Raya 4.842.620.000 1.883.190.000 3.639.540.000

465 22 Kab. Mamberamo Tengah 6.475.840.000 2.937.570.000 -

466 23 Kab. Yalimo 7.753.110.000 3.641.510.000 -

467 24 Kab. Lanny Jaya 7.941.250.000 2.874.120.000 2.708.650.000

468 25 Kab. Nduga 9.038.860.000 4.453.990.000 -

469 26 Kab. Puncak 6.155.190.000 3.537.470.000 -

470 27 Kab. Dogiyai 3.991.020.000 2.880.540.000 -

471 28 Kab. Intan Jaya 10.011.370.000 4.131.130.000 -

472 29 Kab. Deiyai 4.137.360.000 2.616.140.000 -

473 XXXIII Provinsi Papua Barat - 2.532.720.000 -

474 1 Kab. Sorong 2.756.820.000 1.358.850.000 2.237.530.000

475 2 Kab. Manokwari 3.986.060.000 1.968.330.000 2.587.060.000

476 3 Kab. Fakfak 3.955.620.000 2.783.960.000 1.653.490.000

477 4 Kota Sorong 2.432.850.000 2.325.930.000 1.511.670.000

478 5 Kab. Sorong Selatan 3.687.180.000 1.404.810.000 1.591.970.000

479 6 Kab. Raja Ampat 4.837.010.000 2.790.140.000 2.164.220.000

480 7 Kab. Teluk Bintuni 3.891.600.000 1.481.090.000 1.452.280.000

481 8 Kab. Teluk Wondama 3.812.730.000 1.313.070.000 2.115.990.000

482 9 Kab. Kaimana 3.390.200.000 1.463.470.000 2.962.250.000

483 10 Kab. Maybrat 5.788.030.000 2.658.300.000 -

484 11 Kab. Tambrauw 3.329.740.000 2.299.700.000 -

Jumlah Kab/Kota 418 438 372

Rata-rata Alokasi 2.994.267.943 2.378.276.256 1.764.576.075

Jumlah Total Alokasi 1.251.604.000.000 1.041.685.000.000 656.422.300.000

Jumlah Provinsi - 28 26

Rata-rata Alokasi - 2.107.142.857 4.661.103.846

Jumlah Total Alokasi - 59.000.000.000 121.188.700.000

Total Daerah 418 466 398

Rata-rata nasional 2.994.267.943 2.361.984.979 1.953.796.482

Jumlah Total Nasional 1.251.604.000.000 1.100.685.000.000 777.611.000.000

Documents

Juknis DAK Bidang Kesehatan 2014