JUKLAK LM3 - Horti

PETUNJUK PELAKSANAANPEMBERDAYAAN LEMBAGA MANDIRI YANG MENGAKAR DI MASYARAKAT (LM3) SUB SEKTOR HORTIKULTURA

DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA DEPARTEMEN PERTANIAN 2007

KATA PENGANTARPetunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan LM3 Sub Sektor Hortikultura ini merupakan penjabaran dan penjelasan lebih lanjut dari Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3, untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, pencairan dana dan pelaporan kegiatan bagi LM3 penerima bantuan, petugas pendamping, Dinas Pertanian (Propinsi/Kabupaten/Kota), BRI dan Ditjen Hortikultura. Hal-hal yang belum dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini agar dapat dikonsultasikan dengan Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota masingmasing daerah Disadari bahwa dana bantuan yang diberikan hanyalah sebagian kecil dari kebutuhan pengembangan agribisnis LM3 subsektor Hortikultura. Namun dengan dana bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan untuk menjalankan kegiatan agribisnis yang lebih besar. Selain itu LM3 diharapkan dapat berkembang menjadi agen pembangunan pertanian dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di sekitarnya. Diharapkan dengan mengacu pada buku ini arah dan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dapat lebih jelas sehingga lebih memudahkan untuk penjabaran di lapangan. Semoga Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan LM3 Sub Sektor Hortikultura dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, Juli 2007 Direktur Jenderal Hortikultura,

Dr.Ir. Ahmad Dimyati, MS

Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan LM3 Sub Sektor Hortikultura

1

DAFTAR ISIHalaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan dan Sasaran 1.3 Manfaat 1.4 Lingkup Kegiatan 1.5. Indikator Keberhasilan 1.6. Pengertian dan Definisi II. KONSEPSI PERAN LM3 DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA 2.1 Peran LM3 dalam Agribisnis Hortikultura 2.2 Pengembangan Agribisnis Hortikultura III. BANTUAN PENGEMBANGAN LM3 3.1 LM3 Penerima Bantuan 3.2 Kriteria LM3 Penerima Bantuan IV. BANTUAN MODAL USAHA LM3 4.1 Bentuk Bantuan dan Penggunaannya 4.2 Proses Pengajuan dan Penyaluran Dana V. PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN 5.1 Pendampingan 5.2 Pengawalan VI. MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN 6.1 Nota Kesepakatan Perjanjian Kerjasama Deptan dan BRI 6.2 Pembukaan Rekening LM3 6.3 Pencairan Dana Bantuan LM3 VII. MEKANISME PENGADAAN SARANA DAN PERALATAN 7.1 Pengadaan Sarana Produksi 7.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin VIII. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN i ii 1 1 2 3 3 4 4 6 6 8 10 10 12 14 14 14 16 16 17 18 18 19 21 23 23 23 25


2

IX.

X.

8.1 Pengendalian 8.2 Pengawasan MEKANISME PELAPORAN 9.1 Laporan LM3 9.2 Laporan Pendamping 9.3 Laporan BRI 9.4 Laporan Ditjen Hortikultura PENUTUP

25 25 26 26 27 27 27 29 30

LAMPIRAN


3

I. PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Pembangunan nasional ditujukan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani dan pelaku usaha pertanian. Dalam pencapaian tersebut, kegiatan pembangunan pertanian menuntut termanfaatkannya seluruh potensi yang ada di masyarakat, baik potensi sumberdaya alam, manusia, teknologi dan juga sumberdaya institusi secara optimal, menguntungkan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Fakta menunjukkan bahwa beberapa institusi telah tumbuh mengakar dan berkembang secara mandiri di masyarakat, institusi ini dapat dijadikan sebagai motor dan penghela pembangunan pertanian bagi masyarakat sekitarnya. Lembaga mandiri dan mengakar di masyarakat (LM3) adalah lembaga yang tumbuh di tengah masyarakat dan telah berperan dalam pembinaan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat. Lembaga keagamaan tersebut sebagian besar berada di daerah pedesaan yang mempunyai basis utama perekonomiannya adalah usaha di bidang pertanian, dengan demikian lembaga tersebut dinilai strategis dapat berperan dalam pembangunan pertanian. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pertanian No. 555/Kpts/OT.210/6/97 dan surat Sekretaris Jenderal, Departemen Pertanian No. RC.220/720/B/VI/1998 tentang pengembangan agribisnis LM3, yang dimaksud dengan LM3 berbasis keagamaan meliputi; pondok pesantren, seminari, paroki, pasraman, vihara dan subak. Secara formal, pengembangan LM3 terutama Pondok Pesantren dalam pengembangan pertanian (agribisnis) telah dimulai semenjak tahun 1991, yaitu sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri Agama No 346/1991 dan No 94/1991. Sejak itu pengembangan agribisnis di LM3 terus bergulir dan telah dilakukan pada beberapa lokasi terpilih. Dalam tahun 1996 diterbitkan Surat Menteri Dalam Negeri No 412.25/1141/PMD tanggal 21 Oktober 1996 dan Surat Menteri Pertanian N0 555/Kpts/OT.210/6/97 tentang pengembangan agribisnisPetunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan LM3 Sub Sektor Hortikultura

4

LM3. Selanjutnya sejak tahun 2003 kegiatan pengembangan agribisnis di LM3 semakin bergulir dengan cakupan komoditas, kegiatan, institusi dan areal yang lebih luas. Disamping itu pengembangan LM3 juga telah dilakukan oleh sektor lain. Pada tahun 2007, kegiatan LM3 juga dilakukan pada sub-sektor hortikultura, dengan cakupan berbagai komoditas hortikultura, dengan penekanan bukan hanya pada aspek produksi atau budidaya, namun juga menyentuh kegiatan agribisnis secara keseluruhan. Dalam rangka memberikan arahan pelaksanaan LM3 subsektor hortikultura ini, maka perlu dibuat suatu petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman dan acuan bagi LM3, dan petugas pembina dalam pelaksanaan di lapangan. 1.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) ini ditujukan untuk : 1) Acuan bagi LM3 dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis yang difasilitasi oleh dana bantuan LM3. 2) Acuan bagi petugas pendamping dan Dinas Pertanian Propinsi/ kabupaten/kota dalam memfasilitasi LM3 dalam menjalankan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnisnya. Sasaran 1) Menguatnya kemampuan dan kemandirian usaha LM3 dibidang agribisnis hortikultura. 2) Meningkatnya peran LM3 sebagai agen pembangunan agribisnis hortikultura masyarakat; 3) Berkembangnya LM3 sebagai lembaga ekonomi pedesaan yang profesional dan mampu melayani masyarakat sekitarnya, seperti koperasi, lembaga keuangan mikro dsb.


5

4) Berperannya LM3 sebagai pelopor/model dalam sistem manajemen rantai pasokan (SCM) hortikultura dan pencetak kader di bidang agribisnis hortikultura; 5) Meningkatnya produksi, produktivitas usaha, mutu, daya saing, nilai tambah dan pendapatan LM3 serta masyarakat sekitarnya dibidang agribisnis hortikultura. 1.3. Manfaat Manfaat dari Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) ini adalah : 1) Petunjuk bagi LM3 sasaran dan petugas pendamping dalam proses pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana LM3 agar berjalan efektif, efisien dan tidak terjadi penyimpangan. 2) Arahan bagi LM3 dan pendamping tentang penjabaran dari Pedoman Umum dan peraturan perundang-undangan menyangkut pemanfaatan dana APBN. 3) Acuan dan bahan dasar bagi LM3 dan pendamping serta petugas Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 1.4. Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan pengembangan LM3 hortikultura tahun 2007 adalah fasilitasi pengembangan agribisnis hortikultura di LM3 dalam bentuk pemberian dana penguatan modal usaha. Penguatan Modal Usaha Agribisnis merupakan stimulasi dana guna membantu mengatasi keterbatasan modal usaha agribisnis hortikultura di LM3, sehingga usaha agribisnis hortikultura di LM3 berkembang secara sehat dan selanjutnya secara mandiri mampu mengakses modal dari lembaga permodalan. Dana penguatan modal disalurkan langsung ke rekening LM3 penerima bantuan. Dana tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas usaha agribisnis hortikultura di LM3 dan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan dalam membangun rantai pasokan komoditas hortikultura yang diusahakannya. Dengan demikian penggunaan dana tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing masing, antara lain untukPetunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan LM3 Sub Sektor Hortikultura

6

penyediaan sarana produksi dan modal kerja agar LM3 tumbuh menjadi unit usaha agribisnis yang menguntungkan; pengembangan manajemen usaha, dan lainnya. Dana operasional pusat di Direktorat Jenderal Hortikultura diarahkan dalam bentuk kegiatan : 1) Sosialisasi, sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan LM3, 2) Identifikasi dan seleksi LM3 sub sektor hortikultura, 3) Pembinaan, koordinasi dan supervisi LM3, dan 4) Monitoring dan Evaluasi LM3 tahun 2007. 1.5. Indikator Keberhasilan Sesuai dengan tujuan dan lingkup kegiatan diatas, maka indikator keberhasilan kegiatan ini adalah : 1) Tumbuhnya LM3 yang memiliki unit usaha yang bergerak dibidang agribisnis hortikultura, 2) Meningkatnya aktivitas usaha agribisnis hortikultura pada LM3 dan masyarakat sekitarnya sebagai mitra dan binaan LM3. 1.6. Pengertian dan Definisi 1) Good Agriculture Practices (GAP) panduan budidaya hortikultura yang benar adalah panduan umum dalam melaksanakan budidaya hortikultura secara benar dan tepat. Sehingga diperoleh produktivitas yang tinggi, mutu produk yang baik, keuntungan optimum, ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keamanan, kesehatan dan kesejahteraan petani serta usaha produksi yang berkelanjutan. 2) Hortikultura, mencakup kelompok tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka. 3) Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3), adalah lembaga yang tumbuh di masyarakat bergerak dalam kegiatan sosial ekonomi di masyarakat. LM3 dapat berupa: lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, paroki, gereja, pasraman, vihara, subak, dll. 4) Manajemen Rantai Pasokan (Supply Chain Management = SCM), adalah suatu rangkaian proses menyangkut aliran produk, uang, informasi, pelayanan secara terpadu mulai dari proses penyediaan,Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan LM3 Sub Sektor Hortikultura

7

distribusi dan konsumsi suatu produk sehingga konsumen memperoleh produk yang diinginkan dengan harga terjangkau dan produsen dan distributor memperoleh keuntungan yang menggairahkan, yang didalamnya mencakup proses budidaya, penanganan panen dan pasca panen serta pengiriman produk ke konsumen melalui sistem distribusi. 5) Petugas Pendamping adalah pegawai pertanian yang ditunjuk mendampingi LM3 secara teknis dan manajemen, serta memantau pelaksanaan kegiatan LM3 di lapangan, dapat merupakan; PPL, KCD Pertanian di kecamatan atau staff teknis Kabupaten/kota. 6) Prosedur Operasional Standar (POS) merupakan petunjuk teknis baku spesifik komoditas, spesifik lokasi yang singkat jelas praktis dari setiap tahapan kegiatan untuk menjamin produk akhir yang berkualitas baik. Prosedur Operasional Standar (POS) disusun oleh seluruh stake holder di daerah yaitu institusi penelitian (peneliti dan perguruan tinggi), institusi teknis (KCD), penyuluh PPS/PPL), petani dan pedagang.


8

II. KONSEPSI PERAN LM3 DALAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS HORTIKULTURA2.1. Peran LM3 dalam Agribisnis Hortikultura

Ditengah masyarakat, telah tumbuh lembaga sosial ekonomi masyarakat yang berperan penting dalam mendorong perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang dikenal dengan LM3. Salah satu LM3 yang telah banyak berkebang dan penting di Indonesia adalah Pondok Pesantren. Pondok pesantren telah memainkan peranan penting dalam mengembangkan swadaya masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa baik melalui pendidikan formal maupun non-formal. Secara formal pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua telah berperan dalam mencetak kader ulama dan mencerdaskan masyarakat. Secara nonformal pondok pesantren juga telah berperan dalam pembinaan sikap mental, menanamkan jiwa kewiraswastaan, menanamkan semangat berdikari sehingga berpotensi menjadi pelopor pembangunan masyarakat sekitarnya. Dengan kedudukannya yang sebagian besar di pedesaan, tumbuh bersama, mengakar dan mandiri di masyarakat pedesaan, maka pondok pesantren memiliki potensi untuk berkembang atau dikembangkan sebagai salah satu pelaku pembangunan agribisnis di pedesaan. Secara keseluruhan LM3 dapat dijadikan contoh dan panutan masyarakat dalam segala hal yang dilakukan atau dianjurkan oleh pemimpin LM3 untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk itu keberadaan LM3 di Indonesia dengan prinsip-prinsip pendidikan yang diterapkan antara lain: (1) mandiri, (2) kebersamaan (melalui hubungan guru/murid/santri, orang tua dan masyarakat), dan (3) ibadah; telah banyak berperan dalam pengembangan masyarakat, terutama di pedesaan. Dengan demikian, LM3 merupakan aset bangsa yang berharga dan strategis untuk menampilkan peran sebagai agen pembangunan yang potensial. LM3 memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan agribisnis pedesaan, karena memiliki beberapa keunggulan, seperti: (1) potensi sumberdaya manusia dengan tokoh agama yang kharismatik dan merupakan panutan masyarakat, serta kepercayaan masyarakat setempat, (2) potensi sumberdaya alam, terutama bagi LM3 yang memiliki aset lahan luas, (3) potensi kelembagaan, terutama LM3 yang telah lama berdiri danPetunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan LM3 Sub Sektor Hortikultura

9

memiliki anggota yang besar dan tersebar dimana-mana, (4) potensi pasar, mengingat adanya hubungan sosial dan keakraban antara LM3 dengan masyarakat sekitarnya, dan (5) potensi teknologi sebagai sarana diseminasi dimana LM3 merupakan lembaga strategis untuk pengembangan teknologi, (6) potensi sarana dan prasarana dalam pendidikan dan pelatihan sehingga mudah digerakkan dan dipadukan dalam kegiatan lainnya. Kondisi dasar ini dinilai sangat memadai untuk dapat terlibat dalam pengembangan agribisnis hortikultura yang berdayasaing, baik sebagai pengembangan produksi maupun sebagai lembaga pembelajaran agribisnis di tengah masyarakat. Namun demikian, sebagai kegiatan utama yang semula hanya di pendidikan santri, pelibatan LM3 dalam pengembangan agribisnis/SCM menuntut perlunya pembaharuan fungsi dan peran LM3 sesuai dengan arah perkembangan di masa datang, khususnya dalam penguatan ekonomi masyarakat pedesaan. Prinsip dasar pengembangan agribisnis di LM3 didasarkan kepada prinsip selektifitas dan kemandirian. Adalah suatu kenyataan bahwa tidak semua LM3 berpotensi dan atau mau terlibat dalam pengembangan ekonomi masyarakat, menuntut adanya prinsip selektifitas dalam melibatkan LM3 dalam kegiatan agribisnis hortikultura. Dengan prinsip kemandirian, maka dasar pengembangan agribisnis adalah menjadikan lembaga tersebut mandiri. Fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah atau lainnya merupakan bagian dari peningkatan partisipasi dan kemandirian yang dibangun oleh pondok pesantren. Untuk mewujudkan LM3 sebagai pusat pengembangan agribisnis yang mengakar di masyarakat, diperlukan adanya langkah-langkah terarah dari pembina dan pelaku agribisnis, termasuk didalamnya anggota/pengelola LM3. Beberapa peran dapat dilakukan oleh LM3 dalam pengembangan agribisnis antara lain: (1) sebagai lembaga pendidikan dan penggerak ekonomi, terutama di wilayah sekitarnya, (2) LM3 menjadi lembaga yang mandiri dan mampu bergerak dan menjadi pendorong pengembangan agribisnis dan agroindustri serta ekonomi di sekitarnya, dan (3) LM3 dapat berfungsi sebagai lembaga informasi dan sumber teknologi bagi pengembangan agribisnis/agroindustri di pedesan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan LM3 dalam pengembangan agribisnis hortikultura di pedesaan, antara lain adalah:


10

1) LM3 harus bergerak dibidang usaha produksi hortikultura melalui pendayagunaan sumberdaya yang dimiliki (lahan, sarana fisik, manusia, teknologi, dan dana) dan meningkatkan kemampuan para santri dibidang hortikultura; 2) melakukan kemitraan usaha dibidang hortikultura dengan masyarakat dalam produksi, distribusi; 3) keterlibatan mendalam LM3 sebagai pelaku utama pengembangan hortikultura; 4) menjadikan LM3 sebagai lembaga pendidikan kewirausahaan calon kader agribisnis (champion) dalam rangka mengembangkan agribisnis hortikultura, melalui kegiatan pelatihan, magang, inkubator, penyuluhan atau temu usaha; 5) berperan sebagai media layanan agribisnis hortikultura dalam hal penerapan teknologi, informasi pasar, kemitraan usaha, dan lainnya.

2.2.

Pengembangan Agribisnis Hortikultura

Pembangunan hortikultura ditujukan untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing produksi hortikultura. Untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan hortikultura dilakukan melalui pendekatan manajemen rantai pasokan (SCM). Sistem Manajemen Rantai Pasokan merupakan siklus lengkap produksi, mulai dari kegiatan pengelolaan di setiap mata rantai aktifitas produksi sampai siap untuk digunakan oleh pemakai. Salah satu hal penting dalam pendekatan SCM adalah menyediakan produk yang baik, yang dalam hal ini dilaksanakan melalui penerapan norma Budidaya yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices= GAP) dan penerapan budidaya dengan Tata Cara Operasional Baku (Standard Operating Procedures =SOP). Dengan mengikuti kaidah-kaidah budidaya komoditas yang telah dibakukan, diharapkan akan dihasilkan produk hortikultura yang baik dan berkualitas sesuai yang diharapkan konsumen. Keberhasilan dalam menghasilkan produk yang baik perlu diikuti oleh berbagai kegiatan dalam manajemen rantai pasokan, sehingga produk tersebut dapat diterima oleh konsumen dengan harga terjangkau danPetunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan LM3 Sub Sektor Hortikultura

11

produsen dan distributor memperoleh keuntungan yang layak. Enam perinsip kriteria keberhasilan dalam manajemen rantai pasokan adalah : 1) Memahami pelanggan dan konsumen 2) Menyediakan produk dengan benar sesuai dengan permintaan konsumen 3) Menciptakan dan membagikan harga kepada semua anggota rantai 4) Logistik dan distribusi yang memadai 5) Komunikasi dan informasi yang lancar 6) Hubungan yang efektif antar pelaku rantai pasokan (SCM) Melalui pemberdayaan LM3 dalam pengembangan agribisnis hortikultura untuk menerapkan pendekatan SCM melalui melalui penerapan norma Budidaya yang Baik dan Benar (GAP) dan Tata Cara Operasional Baku (SOP), maka akan dapat memberikan manfaat antara lain; (1) memberikan pelajaran dan pelatihan kepada santri mengenai aspek teknis bididaya dan manajemen agribisnis hortikultura, (2), mampu sebagai agen pembangunan dan alih teknologi kepada masyarakat sekitar, (3) penguatan modal usaha dan sumber pendapatan LM3 secara berkelanjutan melalui perguliran pemanfatan dana untuk agribisnis hortikultura secara terus menerus.


12

III. BANTUAN PENGEMBANGAN LM33.1. LM3 Penerima Bantuan Dalam upaya menggerakkan LM3 sehingga mampu berperan sebagai pelaku agribnis hortikultura di daerah pedesaan, maka Direktorat Jenderal Hortikultura akan memberikan bantuan kepada LM3 terpilih. LM3 penerima bantuan adalah LM3 yang bergerak dalam pengembangan usaha agribisnis hortikultura dan berminat dalam pengembangan masyarakat di subsektor hortikultura, melalu kemitraan usaha atau sebagai lembaga binaan dalam menerapkan norma budaidaya yang baik (sesuai GAP dan SOP) dalam satu kesatuan manajemen rantai pasokan (SCM). Adapun prosedur penentuan dan penetapan LM3 sasaran pengembangan agribisnis hortikultura adalah sebagai berikut: 1) LM3 membuat proposal, diusulkan dan atau direkemondasikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan selanjutnya di teruskan ke Ditjen Hortikultura, atau LM3 bersangkutan langsung mengajukan proposal ke Ditjen Hortikultura setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan ditembuskan ke Dinas Pertanian Propinsi, atau LM3 direkomendasikan atau diusulkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya dikirimkan ke Dinas Pertanian Propinsi. 2) Selanjutnya Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan LM3 yang potensial disertai dengan data dukung yang diperlukan ke Ditjen Hortikultura (cq. Sekretaris Ditjen Hortikultura). 3) Ditjen Hortikultura (Tim Teknis LM3 Hortikultura) akan melakukan seleksi tahap I terhadap proposal yang msuk, berupa seleksi administasi, kelengkapan proposal, identifikasi, validasi, verifikasi dan fact finding. 4) Hasil seleksi tahap I akan dibahas kembali pada tahap seleksi II oleh Tim LM3 tingkat Departemen Pertanian melalui serangkaian kegiatan rapat koordinasi pusat. 5) Hasil seleksi tahap II akan diserahkan ke Menteri Pertanian (cq. Sekretaris Jenderal Deptan) yang selanjutnya akan mengeluarkan SK LM3 terpilih.


13

6) Selanjutnya Sekjen Deptan akan menyampaikan SK LM3 terpilih ke Unit Eselon I masing-masing untuk ditindaklanjuti oleh Ditjen Hortikultura dan Kuasa Pengguna Anggaran menjadi SK LM3 penerima bantuan.

Usulan

Dinas Pertanian Kab/KotaRekomendasi Proses Usulan

LM3

Dinas Pertanian Prop

Seleksi Tahap I (administrasi, proposal, validasi, verifikasi, fact finding

Ditjen Hortikultura

Seleksi Tahap II (Workshop Tim Pusat, Rapat Koordinasi Pusat Propinsi, Rapat Pleno dengan Pusat)

Tim Teknis LM3 Pusat

SK LM3 Terpilih

Sekretaris Jenderal Dep. Pertanian

SK LM3 Sasaran

KPA (Ditjen Hortikultura)

Gambar 1. Prosedur Pengajuan dan Penetapan LM3 Hortikultura


14

3.2. Kriteria LM3 Penerima Bantuan LM3 yang berhak menerima bantuan adalah yang telah memenuhi kriteria :(1) kriteria umum , (2) kriteria administrasi, (3) kriteria teknis, dan (4) kriteria kompetensi. Kriteria Umum 1) LM3 di seluruh Indonesia, baik yang sudah pernah maupun belum pernah mendapat bantuan usaha agribisnis (diutamakan LM3 yang belum pernah menerima bantuan usaha agribisnis dari pemerintah) 2) Memiliki potensi agribisnis (SDM, lahan, teknologi, sarana, kerjasama pemasaran), dan telah merencanakan pengembangan usaha agribisnis hortikultura dan layak secara teknis, ekonomis serta sosial. 3) Tidak bersifat eksklusif dan diutamakan yang mempunyai visi dan misi berperan sebagai agen pembangunan dibidang hortikultura. Kriteria Administrasi 1) Nama dan alamat jelas serta memiliki akte pendirian atau keterangan yang menyatakan keberadaan dari pejabat setempat 2) Unit agribisnis LM3 mempunyai rekening tersendiri pada salah satu bank terdekat. 3) Mengajukan proposal/kelayakan usaha agribinis hortikultura dan mau melakukan kontrak perjanjian kerjasama antara KPA dengan Ketua atau pengelola LM3. 4) Memiliki jumlah santri/warga binaan yang dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan agribisnis minimal 50 orang 5) Diketahui dan atau direkomendasikan oleh Dinas Pertanian Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) Kriteria Teknis 1) Mempunyai usaha di bidang agribisnis hortikultura 2) Mempunyai lahan yang cukup dan layak untuk pengembangan usaha agribisnis hortikultura.


15

3) Memiliki modal usaha, sarana dan prasarana serta jejaring kerjasama dengan masyarakat sekitarnya, 4) Memiliki sumberdaya manusia yang dapat dihandalkan dalam mengelola agribisnis hortikultura. 5) Mempunyai potensi untuk berkembang tetapi mempunyai msalah dalam permodalan (kekurangan modal/biaya) Kriteria Kompetensi 1) Mempunyai minat dan kemampuan untuk mengembangkan agribisnis hortikultura. 2) Mempunyai kompetensi untuk menerima dan mengembangkan inovasi dan IPTEK 3) Memiliki wawasan dan pengetahuan tentang agribisnis 4) Memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program 5) Memiliki kemampuan dan atau pengalaman dalam bisnis/berusaha 6) Amanah, terpercaya dan mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban.


16

IV. BANTUAN MODAL USAHA LM34.1. Bentuk Bantuan dan Penggunaannya

LM3 penerima bantuan akan menerima bantuan modal untuk pengembangan usaha agribisnis hortikultura dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Penggunaan bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka membangun sistem manajemen rantai pasokan hortikultura. Penggunaan bantuan modal tersebut sekitar 85% digunakan untuk mendukung usaha agribisnis yang dikembangkan, antara lain: 1) Sarana produksi : bibit/benih, pupuk, pestiisida, alat dan mesin pertanian. 2) Modal dan sarana usaha : pembelian bahan baku, bahan pendukung, upah tenaga kerja, bangunan sederhana sarana usaha. Sementara alokasi sisanya 15 % digunakan untuk peningkatan manajemen, pembinaan oleh tenaga pendamping dan dinas pertanian kabupaten/kota, pembuatan laporan, pembinaan/pelatihan santri dan masyarakat sekitar dan lain sebagainya. 4.2. Proses Pengajuan dan Penyaluran Dana

Proses penyaluran dana bantuan modal usaha LM3 diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 282/Kpts/KU.210/4/2006 tentang pedoman pengajuan dan penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis tahun 2006 dan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan. Langkah langkah yang dilakukan adalah: 1) Pengajuan dana kepada KPA oleh LM3 penerima bantuan, dilampiri persyaratan yang terdiri dari : Rekapitulasi rencana usaha (RU/RAB) LM3 yang telah disetujui oleh tim teknis kabupaten dan nomor rekening tabungan LM3 pada bank terdekat dengan lokasi LM3. 2) KPA memproses usulan tersebut sesuai ketentuan Dep. Pertanian dan Dep. KU c/q Ditjen. Perbendaharaan membuat surat perjanjian kerjasama antara KPA dengan ketua LM3, dengan menerbitkan persetujuan atas rekapitulasi RU-LM3, kwitansi penerimaan dana oleh ketua LM3.


17

3) KPA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), selanjutnya disampaikan untuk di uji oleh pejabat penguji dan perintah pembayaran (PPPP) 4) PPPP menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. 5) KPPN menilai usulan tersebut, bila disetujui maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening LM3 di Kantor Cabang Bank yang bersangkutan.

PPPP Menerbitkan SPM-LS

KPA Menerbitkan SPP-LS

KPPN Menerbitkan SP2D

Ketua LM3 Rekap RULM3 (Yang disetujui oleh Ketua LM3 dan Tim Teknis/Pendamping

SK Mentan ttg penetapan LM3 terpilih Kontrak Perjanjian Kerjasama Rekap RU LM3 Kwitansi Penerimaan Dana

Dana disalurkan ke Rek LM3 di Bank

Gambar 2. Proses Pengajuan dan Penyaluran Dana


18

V.

PENDAMPINGAN DAN PENGAWALAN

Agar kegiatan pengembangan agribisnis berjalan secara efektif LM3 dibantu oleh oleh petugas pendamping serta dikawal oleh Dinas Pertanian Kabupaten-Kota setempat. Petugas pendamping adalah petugas pertaniann lapangan (PPL), atau Kepala Vabang DInas (KCD) Pertanian atau staf Dinas Pertanian Kabupaten/kota yang dianggap mampu memeberikan pendampingan untuk bidang teknik budadidaya maupun manajemen usaha pada bidang agribisnis. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendampingan adalah dalam pemberdayaan LM3 dalam mengelola dan mengembangkan usaha hortikultura.

5.1.

Pendampingan

Dalam menjalankan tugasnya pendamping harus melakukan kegiatan dan upaya-upaya sebagai berikut: 1) Memperbaiki sistim administrasi dan keuangan LM3 2) Menumbuhkan unit usaha agribisnis hortikultura di LM3 3) Membantu LM3 dalam: ( 1) penyusunan RUK/RAB, (2) penyiapan penarikan dana, (3) penyiapan dan pelaksanaan pengadaan peralatan dan saprodi serta pembangunan infrasruktur, (4) pelatihan dan magang. 4) Mendorong terjalinnya kemitraan usaha dengan masarakat sekitar sehingga dapat membangun suatu agribisnis hortikultura yang kuat dari hulu ke hilir dalam suatu manajemen rantai pasokan yang baik. 5) Memfasilitasi adanya konsultasi dan komunikasi yang baik dengan Dinas Pertanian serta Instansi lain terkait untuk mendorong percepatan pengembangan agribisnis LM3 6) Melakukan monitoring dan sevaluasi pelaksanaan kegiatan serta membuat Laporan Bulanan Pendampingan.


19

5.2.

Pengawalan

Untuk mensukseskan program pengembangan agribisnis hortikultura di LM3, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat memberikan pengawalan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan agribisnis hortikultura LM3 kepada LM3 terpilih. Ruang lingkup tugas pengawalan adalah sebagai berikut: 1) Memberikan bimbingan teknis untuk kegiatan pengembangan agribisnis yang dilaksanakan LM3, melalui supervisi, sosialisasi maupun pelatihan yang dilaksanakan di LM3. 2) Memfasilitasi koordinasi dengan intansi terkait dalam pelaksanaan pengembangan agribisnis hortikultura LM3. 3) Mengarahkan rencanan usaha (RU/RAB) dan jadwal pelaksanaan kegiatan pengembangan agribisnis hortikultura di LM3 4) Memberikan saran spesifiksi sarana produksi, alat-mesin pertanian, peralatan laboratorium serta bangunan yang akan dilaksanakan. 5) Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pengembangan agribisnis hortikultura di LM3


20

VI. MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN

5.1. Nota Kesepakatan Perjanjian Kerjasama Departemen Pertanian dan BRI Sesuai dengan nota kesepakatan antara Bank Rakyat Indonesia dengan Departemen Pertanian, telah ditetapkan antara lain hal-hal sebagai berikut : 1) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ditunjuk oleh Departemen Pertanian untuk melaksanakan penyaluran dana bantuan dalam kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3. 2) Departemen Pertanian melakukan bimbingan dan pemantauan/ pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran dana kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3. 3) BRI akan memindah bukukan dana yang diterima dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V langsung kepada rekening BritAma atas nama LM3 yang bersangkutan. 4) BRI cabang akan mencairkan dana bantuan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 sesuai dengan pengajuan rencana usaha yang disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian terkait atau oleh petugas pendamping yang ditunjuk. 5) Pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kemajuan usaha agribisnis LM3 yang dilengkapi dengan Formulir tahapan rencana usaha yang disetujui oleh petugas pendamping. 6) BRI wajib menyampaikan laporan pencairan dana bantuan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 kepada Departemen Pertanian (Direktorat Jenderal Hortikultura) pada akhir bulan Desember 2007. 7) BRI wajib menyampaikan laporan saldo dana bantuan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 kepada Direktorat Jenderal Hortikultura pada bulan Pebruari 2008. 8) BRI menyampaikan laporan rekening koran kepada Direktorat Jenderal Hortikultura setiap triwulan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.


21

9) Dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini BRI tidak memberikan bunga dan tidak memungut biaya administrasi serta tidak memberikan fasilitas ATM terhadap rekening tabung BritAma LM3 sampai bulan Desember 2007. 5.2. Pembukaan Rekening LM3

LM3 sasaran yang telah terpilih untuk menerima dana bantuan dari pemerintah melalui Ditjen Hortikultura dipersyaratkan untuk membuka rekening BritAma di Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang terdekat. BRI dipilih karena Bank ini mempunyai Kantor cabang /unit yang tersebar luas di seluruh tanah air, sehingga diharapkan dapat memudahkan LM3 dalam mengakses dana yang sudah disalurkan kepada mereka. Dengan membuka rekening bank dalam bentuk tabungan BritAma di kantor cabang/unit yang tersebar luas di seluruh tanah air, maka diharapkan akan dapat memudahkan LM3 dalam mengakses dana yang sudah disalurkan kepada mereka. Dalam prosedur membuka rekening bank dalam bentuk tabungan BritAma di kantor cabang/unit manapun di Indonesia, persyaratan yang diperlukan antara lain : 1) KTP/SIM/Kartu Pelajar/bukti identitas lainnya. 2) Akte pendirian LM3, ataupun keterangan keberadaan LM3 dari Pejabat Setempat (bagi yang tidak punya akte pendirian). 3) Membawa uang setoran awal sesuai aturan yang ditetapkan bank (untuk BritAma sebesar Rp. 200.000,-) 4) Membayar biaya yang telah ditentukan oleh pihak bank. 5) Specimen tanda tangan sesuai kartu identitas dari 2 orang pengurus LM3 yang ada pada akte. Bagi calon nasabah yang pertama kali datang ke Bank BRI tersebut, dapat bertanya kepada petugas Layanan Informasi/Satpam atau petugas lainnya tentang maksud kedatangannya, yaitu membuat rekening tabungan BritAma baru. Petugas yang ada akan membantu yang bersangkutan ke tempat pembuatan rekening baru.


22

Selanjutnya prosedur yang dilakukan untuk membuka rekening baru BritAma adalah sebagai berikut : 1) Mengisi Aplikasi BritAma Rekening BritAma yang dibuka untuk menerima dana dari pemerintah dalam hal ini harus atas nama LM3 yang bersangkutan, sesuai dengan yang tercantum pada lampiran SK Menteri Pertanian tentang LM3 terpilih. Calon nasabah akan diminta mengisi formulir yang tersedia dan specimen tanda tangan di depan petugas bank. Pada specimen tanda tangan harus tercantum dua tanda tangan pengurus LM3, yaitu tanda tangan Ketua LM3 dan tanda tangan satu orang pengurus lainnya (bendahara atau sekretaris). Tandatangan tersebut diupayakan tidak berbeda dengan yang ada di kartu identitas. Jika agak berbeda biasanya akan diminta tanda tangan kembali sampai mirip dengan tandatangan di kartu identitas. 2) Melampirkan Fotocopy Kartu Identitas Pada saat membuat rekening baru calon nasabah biasanya akan diminta kartu identitas asli seperti KTP/SIM beserta fotocopynya dan akte LM3 (atau keterangan keberadaan LM3 dari pejabat setempat) dan selanjutnya mengisi beberapa lembar formulir yang diperlukan. KTP ini biasanya digunakan oleh petugas Bank untuk mencocokkan identitas penabung yang dituliskan pada formulir, serta untuk melihat tanda tangan. Nama yang dicantumkan pada buku tabungan BritAma adalah nama lembaga, oleh karena itu biasanya petugas akan meminta salinan akte lembaga yang bersangkutan. Bila nama lembaga yang tercantum pada akte berbeda dengan nama yang akan dicantumkan pada buku tabungan BritAma (misalnya pada akte adalah nama Yayasan, sedangkan nama LM3 yang akan dicantumkan pada buku tabungan BritAma adalah nama Pondok Pesantrennya), maka calon nasabah perlu membawa Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan tersebut. 3) Membayar Setoran Awal Setelah semua urusan administratif selesai, maka LM3 tersebut diharuskan menyetor uang setoran awal secara tunai minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kasir Bank dan selanjutnya akan diberikan buku tabungan. Bank mungkin akan membebani calon nasabah dengan biaya lain seperti biaya materai dan sebagainya. SalahPetunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan LM3 Sub Sektor Hortikultura

23

satu fasilitas yang diperoleh nasabah adalah kartu ATM. Namun demikian, untuk program pemberdayaan masyarakat melalui LM3 ini diberlakukan ketentuan khusus sesuai perjanjian kerjasama antara Departemen Pertanian dengan BRI. Disamping itu, karena ada dua orang yang bertanda tangan, maka biasanya secara otomatis BRI tidak akan menerbitkan ATM untuk tabungan ini. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari penarikan yang dilakukan tanpa sepengetahuan kedua orang atau salah satu pengurus yang telah bertanda tangan dalam specimen Bank BRI. 5.3. Pencairan Dana Bantuan LM3 Besarnya dana untuk masing-masing LM3 dari Ditjen Hortikultura ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : tanggal .. 2007 yang disalurkan oleh KPPN V Jakarta ke rekening LM3 di BRI. Selanjutnya dana yang tersedia di BritAma dapat dicairkan oleh LM3 dengan tahapan sebagai berikut : 1) Pencairan Tahap Pertama (Tahap I) Jumlah dana yang dapat dicairkan (pada tahap I) maksimum adalah 30 % dari total bantuan yang telah ditetapkan dengan memperlihatkan kelengkapan dokumen sebagai berikut : (1) Surat Kontrak Kerjasama antara LM3 dengan Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Hortikultura. (2) Rencana Usaha yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi komoditi yang diusahakan (hortikultura) dan diketahui oleh pendamping. (3) Rincian Rencana Kegiatan dan Rincian Rencana Anggaran Kegiatan keseluruhan secara rinci dan jadwal pelaksanaanya yang disahkan oleh Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi komoditi (hortikultura) dan diketahui oleh Petugas Pendamping (Format Lampiran 1,2 dan 3) (4) Buku Tabungan BritAma 2) Pencairan Tahap Kedua (Tahap II) Penarikan dana Tahap II hanya boleh dilakukan, jika penggunaan dana Tahap I untuk pelaksanaan kegiatan telah mencapai 90 %, dengan


24

memperhatikan realisasi pencapaian kemajuan kegiatan/usaha dan menyerahkan kelengkapan dokumen sebagai berikut : (1) Pernyataan di atas materai dari Ketua LM3, bahwa pekerjaan pada Tahap I telah dilaksanakan minimal 90 % dan diketahui oleh pendamping. (2) Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Tahap II secara rinci dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang diketahui pendamping dengan melampirkan Rencana Anggaran Belanja kegiatan keseluruhan yang telah disusun sebelumnya. 3) Pencairan Tahap Ketiga (Tahap III) dan seterusnya Penarikan dana Tahap III hanya boleh dilakukan, jika penggunaan dana Tahap II untuk pelaksanaan kegiatan telah mencapai 90 %, dengan memperhatikan realisasi pencapaian kemajuan kegiatan usaha dan menyerahkan kelengkapan dokumen sebagai berikut : (1) Pernyataan di atas materai dari Ketua LM3, bahwa pekerjaan pada tahap ke II telah dilaksanakan minimal 90 % dan diketahui oleh pendamping. (2) Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Tahap III secara rinci dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang diketahui pendamping dengan melampirkan Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Keseluruhan yang telah disusun sebelumnya. LM3 penerima bantuan wajib melakukan administrasi pembukuan yang dicatat secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku dan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang sah berupa faktur, kuitansi, Surat Perjanjian Kerjasama, Rencana Usaha, Rencana Anggaran Biaya yang telah rinci, Jadwal Pelaksanaan dan bukti lainnya yang mendukung.


25

VII. MEKANISME PENGADAAN SARANA DAN PERALATAN7.1. Pengadaan Sarana Produksi Sarana produksi yang dimaksudkan adalah sarana bibit/benih tanaman, pupuk dan obat-obatan. Agar dalam pengadaanya diperoleh kualitas yang baik, maka langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut : 1) Pengelola LM3 bersama-sama petugas pendamping mencari informasi untuk mendapatkan pemasok bibit/benih, pupuk, pestisida dan meminta spesifikasinya. 2) Pendamping melakukan verifikasi atau berkonsultasi dengan instansi terkait (Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota) terutama untuk pengadaan benih/bibit tanaman agar diperoleh benih/bibit yang bermutu dan bersertifikat. 3) Bila sarana produksi memenuhi persyaratan mutu yang baik dan sesuai dengan RUK, maka selanjutnya adalah melakukan proses pembeliaan/ kontrak dengan pemasok yang bersangkutan. 4) Sarana produksi yang sudah tiba di lokasi harus diverifikasi oleh pendamping dan dibuatkan berita acara penerimaannya. 7.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin

Peralatan yang dimaksudkan adalah peralatan pengolah tanah dan peralatan pengairan dan peralatan lain yang mendukung pengembangan sub sektor hortikultura. Untuk memperoleh peralatan dengan kualitas terjamin, maka langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut : 1) Pengelola LM3 bersama petugas pendamping mencari informasi atau mendapatkan pemasok alat dan mesin yang diperlukan, serta meminta spesifikasinya. 2) Pemasok dan spesifikasi alat dapat dikonsultasikan dengan Dinas Pertanian Propinsi/kabupaten/kota untuk mendapatkan klarifikasi kesesuaian dan kualitas. 3) Peralatan dan mesin yang diadakan harus memenuhi persyaratan minimal terutama untuk mesin penggerak harus memenuhi SNI (sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 40).


26

4) Alat dan mesin yang sudah tiba di lokasi harus diverifikasi oleh pendamping serta dibuatkan berita acara penerimaannya dan dimintakan pada pemasok untuk pelatihan pengoperasiannya. 5) Pemeliharaan dan operasionalisasi alat dan mesin sepenuhnya menjadi tanggung jawab LM3 yang bersangkutan. 6) Pengadaan komputer dan printer dari pemasok dengan spesifikasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. LM3 juga dapat melakukan/membuat bangunan sederhana (gudang, kubung, dll) sebagai sarana penunjang dalam agribisnis hortikultura. Proses pembangunan ini juga harus dilakukan pengawasan oleh Pendamping sehingga sesuai dengan peruntukannya.


27

VIII. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN8.1. Pengendalian

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dilakukan pengendalian oleh Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai penanggung jawab program dan Kepala Dinas Pertanian di Propinsi/Kabupaten/Kota serta petugas pendamping. Proses pengendalian di setiap LM3 direncanakan diatur lebih lanjut, yang dilakukan dalam bentuk kegiatan monitoring, supervisi, bimbingan teknis dan pendampingan. Pengendalian terhadap kegiatan dan anggaran merupakan kegiatan yang cukup penting mengingat banyaknya kendala dan permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian terhadap beberapa aspek dalam program kegiatan LM3 yaitu antara lain : 1) Pembinaan terhadap administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan usaha LM3. 2) Koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program. 3) Komonikasi antar dinas pertanian, pendamping dan LM3 bersangkutan. 4) Pemantauan kemajuan pengembangan usaha oleh LM3. 8.2. Pengawasan

Pengawasan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan memperhatikan azaz kepatutan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada kegiatan LM3 untuk lingkup internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian, Sedangkan dari lingkup eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dengan aspek antara lain : 1) Kinerja aparat pengelola kegiatan, apakah sumberdaya dan anggaran digunakan sesuai dengan sasaran. 2) Proses administrasi dan keuangan dalam penetapan LM3 terpilih. 3) Implementasi kegiatan yang telah difasilitasi.Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan LM3 Sub Sektor Hortikultura

28

IX. MEKANISME PELAPORANDalam upaya mendukung terselenggaranya program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 subsektor hortikultiura diperlukan instrumen untuk penyampaian keberhasilan dan atau kegagalan serta masalah/kendala yang ditemui. Instumen yang digunakan adalah melalui media pelaporan yang sekaligus merupakan pertanggung-jawaban pengelolaan dan pemanfaatan dana oleh LM3. Laporan kegiatan menyangkut perkembangan LM3 yang telah mendapat bantuan dibuat secara berjenjang , teratur/sesuai format, secara berkala maupun insidentil. Materi pelaporan yang dibuat mencakup aspek administrasi, operasional/teknis pelaksanaan kegiatan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi berikut pemecahan masalahnya. Laporan kegiatan yang dibuat menjelaskan tentang perkembangan realisasi fisik kegiatan maupun aspek keuangan. 9.1. Laporan LM3 1) Laporan Pengembangan Agribisnis LM3 Laporan pelaksanaan pengembangan agribisnis LM3 dibuat setiap bulan oleh pengelola LM3, mencakup informasi tentang rencana pengadaan sarana, prasarana usaha dan pemanfaatan modal kerja serta nilainya. Disamping itu laporan ini juga berisikan realisasi pelaksanaan fisik dan keuangan. Laporan ini disampaikan oleh ketua LM3 kepada Direktur Jenderal Hortikultura (up. Sekretaris Direktorat Jenderal) dan tembusan ke Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten/Kota terkait paling lambat tanggal 5 awal bulan. Laporan diawali sejak dana telah disalurkan ke rekening LM3 dan diakhiri apabila pencairan dana telah mencapai 100 %. (format Laporan lampiran 4) 2) Laporan Perkembangan Kinerja LM3 Laporan perkembangan kinerja LM3 berisikan produksi, rencana dan realisasi produksi, biaya produksi, pendapatan melalui penjualan/ pemasaran, keuntungan dan permasalahan yang dihadapi serta perkembangan penyerapan anggaran. Laporan ini disampaikan pada setiap akhir triwulan paling lambat pada tanggal 25 pada akhir triwulan (format laporan lampiran 5).Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan LM3 Sub Sektor Hortikultura

29

9.2. Laporan Pendamping Pendamping berkewajiban menyiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya yang berisikan antara lain;: rencana kerja pendampingan, realisasi kegiatan pendampingan yang berisikan : jenis kegiatan, output yang dikeluarkan, kegagalan dan keberhasilan, serta berbagai permasalahan yang dihadapi. Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura (Jalan AUP No 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kode pos 12520), dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/kota format laporan lampiran 6). Disamping itu pendamping juga menyampaikan laporan berupa profil masing-masing LM3 yang menjadi binaan, yang disampaikan secara triwulan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura (format laporan lampiran 7). 9.3. Laporan BRI BRI adalah lembaga keuangan yang dipercaya untuk menyalurkan dana LM3, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan perkembangan penyerapan anggaran dan penggunaan anggaran LM3 yang meliputi jumlah anggaran setiap LM3, pengeluaran dan peruntukan pengambilan dan sisa yang tersedia. Laporan ini disampaikan sedikitnya 2 kali sejak awal pencairan dana sampai pencairan 100 %, dan disampaikan ke Sekratariat Direktorat Jenderal Hortikultura (Jalan AUP No 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kode pos 12520) dengan format laporan sebagaimana dikemukakan pada lampiran 8. 9.4. Laporan Ditjen Hortikultura Berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan (Laporan LM3 dan Pendamping), Ditjen Hortikultura, selanjutnya secara berkala akan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam bentuk laporan standar yang telah ditetapkan, yaitu laporan SAI dan SIMONEV bersamaan dengan laporan kegiatan Satker Ditjen Hortikultura secara keseluruhan. Selain laporan standar tersebut, berdasarkan informasi lapangan, Ditjen Hortikultura akan mengkompilasi, menganalisi dan mengevaluasiPetunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan LM3 Sub Sektor Hortikultura

30

sebagai bahan untuk menyusun laporan khusus perkembangan pelaksanaan LM3 secara berkala baik diminta atau tidak kepada Menteri Pertanian (dimasukkan dalam laporan RAPIM). Laporan ini akan meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Perkembangan dan kemajuan pelaksanaan LM3 secara keseluruhan, realisasi fisik dan keuangan sesuai indikator kinerja program dan anggaran kinerja. 2) Keberhasilan dan manfaat yang didapatkan dalam pelaksanaan kegiatan LM3 (produksi, penerapan teknologi, sosial budaya, kelembagaan dan kemitraan usaha), baik yang terkait dengan LM3 sendiri maupun terhadap masyarakat sekitarnya. 3) Masalah dan kendala pelaksanaan yang dihadapi serta saran dan tindak lanjut yang diperlukan. 4) Peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengembangan teknologi maupun kelembagaan. 5) Rencana kerja dan pengembangan ke depan. .


31

X.

PENUTUP

Buku Petunjuk Pelaksanaan LM3 Subsektor Hortikultura ini hanya memuat hal yang bersifat administratif dan teknis mendasar, sebagai pegangan bagi LM3, pendamping dan instansi terkait. Di luar hal itu, keberhasilan kegiatan usaha agribisnis yang dilaksanakan oleh LM3 sangat tergantung kepada kepemimpinan dari ketua LM3 dan pengelola ushanya sebagai penerima mandat dan bantuan dari kegiatan Departemen Pertanian, dalam mengelola dana bantuan dan sumberdaya yang dimiliki. Peranan petugas pendamping juga sangat penting dalam mengelola bantuan LM3 sebagai penghubung antara LM3 dengan Dinas terkait agar mendapatkan bimbingan teknis secara intensif, sebagai penghubung dalam mengakses teknologi serta informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian kerjasama antara petugas pendamping, pengelola LM3 dan instansi pertanian sangatlah penting. Dukungan dan kerjasama antra LM3 dengan jajaran Pertanian di Daerah dan Instansi terkait lainnya juga sangat menentukan keberhasilan pengembangan agribisnis hortikultura oleh LM3. Karena itu kerjasama dan sinergisme antar berbagai pihak sangat penting dalam melaksanakan pembinaan agribisnis hortikultura pada LM3 ini.


32

Documents

JUKLAK LM3 - Horti