Jenis Penerimaan & Pengeluaran Negara

Pertemuan 4

Nurjati Widodo, S.AP, M.AP

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang (UU 17/2003 Psl 11 (1))

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (UU 22/2011 Psl 1)

APBN:

terdiri atas Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara

terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (UU 17/2003 Psl 11 (2))

Penerimaan Negara

Adalah uang yang masuk ke kas negara (UU 17/2003 Psl 1)

Terdiri dari seluruh pendapatan negara termasuk di dalamnya hibah, serta sebagian pembiayaan yang bersifat menambah kas negara baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya

Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah (UU 17/2003 Psl 11 (3))

Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri (UU 22/2011 Psl 1)

Pengeluaran Negara

Penerimaan Negara

Komponen APBN

Pen

dap

atan

Pem

bia

yaan

Be

lan

ja

Neg

ara

Pendapatan Negara

Adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU 17/2003 Psl 1)

Pendapatan negara (UU 17/2003 Psl 11 (3)), terdiri atas:

a) penerimaan pajak;

b) penerimaan bukan pajak; dan

c) hibah

Pendapatan negara dan hibah (UU 22/2011 Psl 1) adalah semua penerimaan negara yang berasal dari :

a) penerimaan perpajakan;

b) penerimaan negara bukan pajak; serta

c) penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri

atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. (Ayat (3))

Pajak dalam negeri (Ayat (4)) adalah semua penerimaan negara yang

berasal dari:

a) Pajak penghasilan;

b) Pajak pertambahan nilai barang dan jasa;

c) Pajak penjualan atas barang mewah;

d) Pajak bumi dan bangunan (bertahap dijadikan pajak daerah);

e) Cukai; dan

f) Pajak lainnya.

Pajak perdagangan internasional (Ayat (5)) adalah semua penerimaan

negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.

Semua pajak ini merupakan pajak pusat.

(UU 22/2011 Psl 1)

Glosary Penerimaan Perpajakan

Pajak menurut Rachmat Soemitro adalah iuran kepada kas negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Pusat adalah jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

berdasarkan undang-undang yang perolehannya masuk ke dalam kas

negara sebagai salah satu pendapatan negara.

Pajak Daerah menurut UU 28/2009 Psl 1 adalah adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif.

Pajak Penghasilan di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, beberapa perubahan:

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994

c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

(UU 7/1983 Psl 1)

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang

atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10

persen.

Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia

adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu

Undang-undang No. 11 Tahun 1994, Undang-undang No. 18 Tahun 2000,

dan Undang-undang No. 42 Tahun 2009.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Adalah pajak yang dikenakan pada setiap penjualan atas barang-barang

yang menurut peraturan perundangan (UU 8/1983 dan perubahannya)

termasuk dalam kategori mewah.

Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang

tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu:

konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi,

pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau

lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan

negara demi keadilan dan keseimbangan.

Di Indonesia, cukai dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Barang kena cukai meliputi:

a) etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang

digunakan dan proses pembuatannya

b) minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun,

c) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau

iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Bea Masuk

Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean.

Sebagai salah satu jenis pajak berdasar asas domisili.

Bea masuk menggunakan tarif yang besarnya diatur oleh Menteri Keuangan.

Barang yang diimpor ke Indonesia wajib membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, kecuali dalam beberapa hal tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Bea Keluar/Pungutan Ekspor

Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang keluar daerah pabean (barang ekspor).

Sebagai salah satu jenis pajak berdasar asas domisili.

Bea keluar menggunakan tarif yang besarnya diatur oleh Menteri Keuangan.

Barang yang diekspor ke Indonesia wajib membayar bea keluar sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, kecuali dalam beberapa hal tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan negara bukan pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan, yakni: a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;

b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;

c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;

d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;

e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;

f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;

g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

UU 20/1997 ttg PNBP & PP22/1997 ttg jenis PNBP

Hibah

Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Sebagai contoh, negara-negara dan lembaga-lembaga multilateral/ internasional yang tergabung dalam CGI merupakan sumber utama pinjaman dan hibah luar negeri Pemerintah Indonesia

Hibah bisa berupa cash, barang dan jasa dalam rangka bantuan proyek, bantuan teknik, dan hibah bantuan kemanusiaan.

Pengeluaran Negara

Adalah uang yang keluar dari kas negara (UU 17/2003 Psl 1)

Terdiri dari seluruh Belanja Negara, serta sebagian pembiayaan yang bersifat mengurangi kas negara baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya

Pengeluaran Negara

Penerimaan Negara

Komponen APBN

Pen

dap

atan

Pem

bia

yaan

Be

lan

ja

Neg

ara

Belanja Negara

Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai:

a) belanja Pemerintah Pusat; dan

b) transfer ke daerah (dana perimbangan).

Belanja pemerintah pusat dirinci menurut:

a) Organisasi;

b) Fungsi; dan

c) jenis belanja

Belanja menurut Organisasi

Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi adalah belanja

Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian

Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum

Negara.

Belanja menurut Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan:

a) fungsi pelayanan umum,

b) fungsi pertahanan,

c) fungsi ketertiban dan keamanan,

d) fungsi ekonomi,

e) fungsi lingkungan hidup,

f) fungsi perumahan dan fasilitas umum,

g) fungsi kesehatan,

h) fungsi pariwisata dan budaya,

i) fungsi agama,

j) fungsi pendidikan, dan

k) fungsi perlindungan sosial.

Belanja menurut Jenis

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah belanja

Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai belanja

pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga

utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-

lain

Transfer ke Daerah

Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa:

a) dana perimbangan,

b) dana otonomi khusus, dan

c) dana penyesuaian

Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas

a) dana bagi hasil,

b) dana alokasi umum, dan

c) dana alokasi khusus,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dihitung dari pendapatan dalam negeri neto.

Penjelasan: Pendapatan dalam negeri neto

Pendapatan dalam negeri neto, yang selanjutnya disebut PDN neto, adalah hasil penjumlahan dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH, anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBP Kementerian Negara/Lembaga, subsidi pajak, serta beberapa subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih, yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus)

Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Dana Penyesuaian

Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas:

Dana Insentif Daerah (DID),

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2),

Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD),

Dana-dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Sekolah.

Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.

Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran Negara

Penerimaan Negara

Komponen APBN

Pen

dap

atan

Pem

bia

yaan

Be

lan

ja

Neg

ara

Semoga Bermanfaat