26
BERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b. : l. J. 2. 5. BUPATI CIANJUR. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh kesehitan dasar, terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, perlu dibentuk suatu wadah yaitu pos pelayanan Terpadu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk meningkatkan lungsi dan kinerja pos pelayanan Terpadu tersebut, perlu diatur Pedoman pengelolaan pos pelayanan Terpadu, dengan Peraturan Bupati; Undang-Undang Nomor l4 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah_ daerah Kabupaten dalam lingkungan provinii Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tairun 196g tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l96g Nomor 3 I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2g5 I ); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahu; 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200+ Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang_ Undang Nomor I 2 Tahun 200g tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g44); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Dairah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g): Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4.

jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

BERITA

NOMOR 19

DAERAH

CIANJURTAHUN 201,'

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU

b.

: l.

J.

2.

5.

BUPATI CIANJUR.

bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemberiankemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh kesehitan dasar,terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi,perlu dibentuk suatu wadah yaitu pos pelayanan Terpadu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,dan untuk meningkatkan lungsi dan kinerja pos pelayanan Terpadutersebut, perlu diatur Pedoman pengelolaan pos pelayanan Terpadu,dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor l4 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah_daerah Kabupaten dalam lingkungan provinii Jawa Barat (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tairun 196g tentangPembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang denganmengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsiJawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l96g Nomor3 I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2g5 I );Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak(Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahu; 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200+ Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang_Undang Nomor I 2 Tahun 200g tentang perubahan kedua AtasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g44);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Dairah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g):

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4.

Page 2: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

6. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedomanPembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintaian Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan pemerintah Nomor 3g rahun 2007 tentang pembagian urusanPemerintahan Antara pemerintah, pemerintah Daerah piovinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor g2, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4747);

8. Peraturan _Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pedoman pembentukan Kelompok Kerja Operasional pembinaan pospelayanan Terpadu;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentangpemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

10. Peraturan Daerah provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentangPerlindungan Anak (Lembaran Daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2006nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Jawa BaratTahun 2006 Nomor 24);

rl. Peraturan Daerah .Kabupaten cianjur Nomor 03 Tahun 200g tentang

Urusan pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten CianjuiTahun 2008 Nomor 03 Seri D);

12. Peraturan . Da€rah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 200g tentang

organisasi pemerintahan Daerah dan pembentukan organisasiPerangkat Daerah Kabupaten cianjur (Lembaran Daerah Kaf,upatencianjur Tahun 2009 Nomor 07 Seri D) sebagaimana terah diubahdengan peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang perubahanAtas peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 200g tentang organisasiPemerintahan Daerah dan pembentukan Organisasi perangkat baerah(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 201 0 Nomor lb Seri D);

13. Peraturan Bupati cianjur 03 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan TataKerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehitan (Be]ita DaerahKabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 03);

14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor l4 Tahun 2010 tentang organisasi danTata Kerja pusal Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehitan (BeritaDaerah Tahun 201 0 Nomor I g);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN posPELAYANAN TERPADU.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal IDalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonomsebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

Page 3: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada pemerintah Daerahyang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelengga.raanpemerintahan, dalam bidang pemberdayaan Masyarakat dan

-Desa,

Kesehatan, Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan,Perencanaan Daerah, Agama, Pertanian, perindustrian dan perdagangan,Pendidikan, Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil dan LembagaProfesi yang berperan dalam pelayanan teknis medis.

Pos,Pelayanan Terpadu selanjutnya disebut posyandu adalah merupakansalah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yangdikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakatdalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. gr", -";;;;;tuk;masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalammemperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunanangka kematian ibu dan bayi.

Kelompok Kerja Operasional Posyandu selaniutnya disebut pokjanalPosyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyaiketerkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengeloiaan loiyanduyang berkedudukan di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Kelompok Kerja Posyandu selanjutnya disebut pokja posyandu adalahkelompok kerja yang tugas dan fungsinya rn"rnpunyii keterkaitan dalampembinaan penyelenggaraan/pengelolaan posyandu yang berkedudukandi desa,/kelurahan.

Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang dipilih, bersedia,mampu dan memiliki waktu untuk mengelola kegiatan posyandu.

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat. selanjutnya disebutUKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakai yang dibentuk atasdasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untul dan bersamamasyarakat dengan bimbingan dari petugas puskesmas. lintas sektor danlembaga terkait lainnya.

Pemberdavaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifatnon instruktif. guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuanmasyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi,potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannyadengan memanfaatkan potensi setempal.

Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yangmempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, yang sekurang_kurangnya mencakup 5 (lima) kegiatan, yakni kesehatan ibu dan anat,keluarga berencana. imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare.

Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut KIA adalah upayapelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi pelayanan ibu hamil, i6ubersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, balita, Wanita Usia Subur(WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS).

Bayi adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan I I (sebelas) bulan.

Balita adalah anak usia l2 (dua belas) sampai dengan 59 (lima puluhsembilan) bulan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahuntermasuk anak yang masih dalam kandungan.

Keluarga Berencana selanjutnya disebut KB adalah suatu program untukmenjarangkan atau memberi jarak kehamilan satu dan lain demikesehatan ibu hamil dan anak vans dikandrrnqnva

7.

6.

5.

13.

14.

15.

16.

8.

L

10.

11.

12.

Page 4: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

17. Balok SKDN merupakan balok-balok yang memberikan informasi sertagambaran mengenai keberhasilan kegiatin program disuatu wilayahkerja Posyandu.

18. Kartu Menuju Sehat selanjutnya disebut KMS adalah kartu yangmemuat kurva pertumbuhan normar anak berdasarkan berat badaimenurut umur.

19. Masyarakat adalah perorangan. keluarga, kelompok, organisasi sosialdan/atau organisasi masyarakat.

20. Angka Kematian Ibu selaniutnya disebut AKI adalah jumlah kematianibu (selama proses kehdmilan. persalinan dan nifas) pei 100.000 lseratusribu) kelahiran hidup. dalam wilayah dan kurun wakiu tertentu.

2l . Angka Kematian Bayi _ ang selanjutnya disebut AKB adalah jumlah

kematian bayi antara kelahiran sampai sebelum mencapai I (satu) tahunper 1.000 (seribu) kelahiran hidup, dalam wilayah dan kurun waktutefientu.

22. Lembaga Swadaya Masyarakar selanjutnya disebut LSM adalah badanhukum yang telah memperoleh ijin tertulii dari pemerintah Daerah yangbergerak dibidang kesehatan masyarakat.

23' Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut puskesmas adalah unitpelaksana teknis dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud pedoman pengelolaan posyandu adalah untuk dijadikan sebagaibahan ac.uan bagi masyarakat, kader, pengurus posyandu, tokoh masyarak-at,petugas kesehatan Puskesmas, unsur pembina dan penggerak terkaii dalampengelolaan Posyandu.

Bagian Kedua

Tujuanpasal 3

Tujuan Posyandu adalah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar,terutama pelayanan KIA, KB, imunisasi, gizi dan penanggulangan diarekepada masyarakat.

BAB IIISASARAN

Pasal 4

Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat, terutama :

I . Bayi;2. Balita;3. Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nilas dan ibu menyusui;4. Pasangan Usia Subur (pUS);5. Wanita Usia Subur (WUS).

Page 5: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

BAB IVKEDUDUKAN DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

pasal 5

(l) Kedudukan Posyandu terhadap pemerintahan Desa,/Kelurahan adalahsebagai wadah pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan.

(2) Kedudukan Posyandu lerhadap pokja posyandu adalah sebagai satuanorganisasi yang mendapat binaan aspek udrninistrutif, keuaigan, danprogram dari Pokja.

(3) Kedudukan Posyandu terhadap berbagai UKBM dan berbagai LembagaKemasyarakatan/LSM adalah sebagai mitra.

(4) Kedudukan Posyandu terhadap puskesmas adalah sebagai wadahpemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan yang secara teknis medisdibina oleh Puskesmas.

(5) Kedudukan Posyandu terhadap unit pengelola posyandu tingkatdesa,/kelurahan adarah sebagai wadah konsultasi dan koordinasi llngberkaitan dengan aspek pelaksanaan kegiatan posyandu.

Bagian Kedua

Pengorganisasian

pasal 6

(l) Struktur organisasi Posyandu ditetapkan oleh hasil musyawarahmasyarakat pada saat pembentukan.

(2) Struktur organisasi posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (l)bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Struktur organisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

(4) Unit pengelola Posyandu berada disuatu wilayah kelurahan/desa, dandikelola oleh suatu kelompok pengelola dengan susunan pengurussebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Kepengurusan unit pengelola posyandu sebagaimana dimaksud padaayat (4) dengan kriteria antara lain sebagai berikut :

a. diutamakan berasal dari para dermawan dan tokoh masvarakatsetempat;

b. memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampumemotivasi masyarakat;

c. bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.

(6) Kader Posyandu dipilih oleh pengums posyandu dari anggotamasyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu ;;tukmenyelenggarakan kegiatan posyandu dengan kriteria sebagai berikut :

a. berasal dari anggota masyarakat setempat;

b. dapat membaca dan menulis:

c. mempunyaijiwa pelopor, pembaharu dan penggerak masyarakat;

d- hersedia hekerir cenarq cr,L.'^1. h-'-:t;t.: r-^-^---.^- i---

Page 6: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

(8)

(7) Nama-nama unit Pengelola dan nama kader Posyandu sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dan (6) akan ditetapkan lebih lanjut oleh

(l)

Bupati.

Bagan organisasi Posl'andu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Idan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PeraturanBupati ini.

Pasal 7

t.lnit pengelola Posvandu desa/kelurahan memiliki wadah untukmelakukan komunikasi dan koordinasi kegiatan melalui ForumKonrunikasi kader Posl andu tingkat daerah.

(2) Forun.r Konrunikasi Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat( l) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

KEGIATAN

Bagian Kesatu

Kegiatan Utama

Pasal 8

Kegiatan utama Posvandu meliputi :

1 . KIA. l aitu :

A. Ibu llanril

l) penin.rbangan be'rat badan dan pemberiah tablet besi yangdilakukan oleh kader. jika ada petugas Puskesmas ditambahdengan pengukuran tekanan darah. pemberian imunisasi tetanustoksoid. pemeriksaan tinggi fundus/usia kehamilan, apabiladitemukan kelainan. segera dirujuk ke Puskesmas.

2) untuk lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil, dilaksanakankegiatan sebagai berikut :

a. penyuluhan tentang tanda bahaya pada ibu hamil. persiapanpersalinan. persiapan nrenvusui. KB dan gizi:

b. perawatan payudara dan pemberian ASI;

c. peragaan pola nrakanan ibu hamil;

d. peragaan pera\\atan bayi balu lahin

e. senanl ibLr hamil.

li. lLrtr Nilur Jlrrr It u \lcnr rr:rri

pelayanan Iang diselenggarakan untuk ibu nitas dan menvusurme liputi :

a. pen.v-uluhan kesehatan. KB, ASI. gizi. ibu nifas dan perawatankebersihan jalan lahir (vagina);

b. penrberian vitamin A clar.r tablel besi:

c. perailalan pavudara:

d. senam ibu nitasl

Page 7: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

e. jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dan tersedia ruangan,

dilakukan pemeriksaan kesehatan umum. pemeriksaan payudara,pemeriksaan tinggi fundus dan pemeriksaan Iochia. apabiladiten,ukan kelainan. segera diru.luk ke Puskesmas.

C. Ba-.'"i dan Balita

pclalanan Posvandu untuk balita harus dilaksanakan secara

menl enangkan dan r.nemacu kreativitas tun.rbuh kembang anak. Jenispelayanan Iang diselenggarakan Posvandu untuk balita meliputi :

a. penimbangan berat badan;

b. penentuan status pertumbuhan;

c. peny uluhan:

d. jika ada tenaga kesehatan Puskesnras dilakukan pemeriksaankesehatan. imunisasi dan deteksi dini tumbuh kembang. apabiladitemukan kelainan. segera diru.juk ke Puskesmas.

2. KB:pelal-anan KB di Posyandu vang dapat diselenggarakan oleh kaderadalah pemberian kondom dan penrberian pil ulangan. jika ada tenagakesehatan Puskesrras dilakukan suntikan Kts. dan konseling KB. apabilatcrsedia ruangirn clan pemlatan vang nrenuniang dilakukan pemasanganIUD.

'1. Imunisasi

pelal anan imunisasi di Posvandu hanva dilaksanakan apabila ada petugasPuskesmas. jenis imunisasi yang diberikan disesuaifan dengan program,baik terhadap bayi dan balita maupun terhadap ibu hamil.

4. Gizi

pelayanan gizi di Posyandu dilakukan oleh kader dengan sasaran

meliputi penimbangan berat badan. deteksi dini gangguan pertumbuhan,penl uluhan gizi. perlberian Penlediaan Makanan Tambahan (PMT),pemberian vitamin A dan pemberian Fe (zat besi). apabila setelah 2 (dua)

kali penimbangan tidak ada kenaikan berat badan. segera diruiuk kePuskesmas. Khusus untuk ibu hamil dan ibu nifas ditambah denganpemberian Fe (zat besi) serla kapsul yodiunr untuk ibu hamil yang

befien.rpat tinggal di daerah gondok endemik.

5. Penccgahan dan Penanggulangan Diare

a. pencegahan diare di Posyandu dilakukan antara lain denganpenyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat:

b. penanggulangan diare di Posl'andu dilakukan antara lain penyuluhan,pemberian larutan gula garam yang dapat dibuat sendiri olehnrasl'arakat atau pembcrian oralit 1"ang disediakan.

Bagian Kedua

Kegiatan Pengembangan

Pasal 9

Masyarakat dapat mengembangkan kegiatan Posyandu disamping 5 (lima)kegiatan utama scbagaimana dimaksud pada Pasal 5. dapat ditambah dengankegiatan 1'ang berkaitan dengan aspek penrbangunan lainnya.

Page 8: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

--

(2)

BAB VI

PENYEI,ENGCARAAN POSYANDU

Bagian Kesatu

Waktu penvelenggaraan

pasal l0( I ) Penyelenggaraan posyandu dilaksanakan dalam I (satu) bulan kegiatan,

baik pada hari buka posvandu maupun di luar hari t,utu f,or1,unar.(2) Hari buka Posyandu sebrgaimana dimaksud pada ayat (l) sekurang_kurangnya I (satu) hari dalanr I lsatul bulan.(3) Kerentuan hari dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ditetapkan sesuai dengan kesepakatin.

(l)

Bagian Kedua

Tempat penvelenggaraan

pasal I I

Tempat pen_velenggaraan kegiatan posyandu harus di lokasi vang mudahdijangkau oleh masyarakat.

Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat disalah satu rumahwarga, halaman rumah. balai desa/kelurahan. Uufui ,riunl.tungga (RT)atau rukun warga (RW) atau balai dusun. salah ,"t; ki;; pasar, salahsatu ruang perkantoran dan/atau tcmpat khusus 1,ang dibangun secaraswadaya oleh masyarakat alau banruan auri p.r.rinruf; Jr.rur,.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawabpasal l2

(l) Kadel Post.andu bertugas dan bertanggungiaw ab :

a. Pada hari buka posyandu. adalah :

1 . menl iapkan tempat peraksanaan. peralatan, sarana dan prasaranaPosyandu termasuk penyiapan Mikanan Tambahan (pMT);

2. melaksanakan pendaftaran pengunjung posyandu;

3. melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yangberkun jung ke posl,andu:

4. mencarat hasil penimbangan di KMS atau buku KIA danmengisi buku register. posyandu;

5. melaksanakan kegiatan penvuluhan kesehatan dan gizi sesuaidengan hasi I pcninrbangan;

6. menrberikan pelayanan kesehatan clan Kts sesuaikewenangannva. misaln_v-a memberikan vitamin A. pemberiantabler zat besi (f et. oralir. pil Kts. kondom. apabila pada haribuka posvandu tenaga kesehalan puskesntas daiang berkunjungpelavanan kesehatan dan KB ini diselenggarakan bersamapetr rg as puskcsmrs:

7. setelah pelayanan posyandu selesai, kader bersama petugasmelengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan seltatindak lanjut.

Page 9: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

b. Di luar hari buka Posl-andu, adalah :

I .mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu.

2. membuat grafik SKDN. yang meliputi :

a) jumlah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerjaPos;-andu (S):

b) jumlah balita yang mempunyai kartu Menuju Sehat atau

huku KIA 1K'1:

c) jumlah balita yang datang pada hari buka Posyandu (D) dan

d) jumlah balita.v-ang timbangan berat badannya naik (N).

c. \4elakukan tindak lanjut terhadap :

I . sasalan \ ang tidak datang:

2. sasaran 1'ang memerlr"rkan penyuluhan lanjutan:

3. memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunlung kePosyandu saat hari buka;

4. melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat. danmenghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau

organisasi keagauraan.

(2) Petugas Puskesmas. bertugas dan bertanggungjawab atas kehadirantenaga kesehatan Puskesmas yang diwajibkan di Posyandu hanva satu

kali dalam sebulan. peran petugas Puskesmas tersebut adalah :

a. menrbimbing kader dalam peny'clenggaraan Posl'andu:

b. menl elenggarakan pelal'anan kesehatan dan f6 di meja 5 (lima).

c. mc-n1e lcnggarakan penl'ululran kesehatan. KB dan gizi kepadapengunjung Posyandu dan masyarakat luas:

d. menganalisa hasil. melaporkan hasil kegiatan Posyandu ke

Puskesmas serta menyusun rencana kerja dan melaksanakan upayaperbaikan sesuai dengan kebr.rtuhan Posyandu.

(3) Pemangku Kepentingan (Stakeholder), bertugas dan bertanggungjauab :

a. Camat. selaku penanggungjawab Pokjanal Posyandu Kecamatan,adalah :

l. mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut kegiatanPosl andu:

2. rrerlberikan dukr.rngan dalam upaya meningkatkan kinerjaPosvandu:

3. nrelakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatanPosy'andu secara teratLlr.

b. Kepala Kelurahan./Kepala Desa. selaku penanggung jawab PokjaPosyandu kelurahan/desa. adalah :

l. memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untukpcr.rl elenggaraan Posyandu;

2. mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk dapat hadirpada hari buka Pos) andu;

Page 10: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

10

3. mengkoordinasikan peran kader Posyandu, pengurus Posyandudan tokoh masyarakat untuk berperan aktif dalampenyelenggaraan Posyandu:

4. menindaklaniuti hasil kegiatan Posyandu bersama LSM;

5. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatanPosyandu secara teratur:

6. melakukan pembinaan terhadap unit pengelola Posyandu.

c. Perangkat Daerah :

1. Badan Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Ketahanan Panganadalah berperan dalam fungsi koordinasi penyelenggaraanpembinaan, penggerakan peranserta masyarakat. pengembanganjaringan kemitraan, pengembangan metode pendampinganmasyarakat, teknis advokasi, lasilitasi. pemantauan dansebagainya:

2. Dinas Kesehatan, adalah berperan dalam membantu pemenuhanpelayanan sarana dan prasarana kesehatan (pengadaan alattimbangan. distribusi KMS, obat-obatan dan vitamin) sertadukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan;

3. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuanadalah berperan dalam penyuluhan, penggerakan peran sertamasvarakat serta kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). BinaKeluarga Remaja (BKR). Bina Keluarga Lansia (BKL), PusatInlormasi dan Konsultasi Remaja (PIK-Remaj a);

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah berperandalam koordinasi perencanaan umum dan evaluasi;

5. Dinas Pertanian. adalah berperan dalam. hal pendayagunaantenaga penyuluh lapangan (PPL);

6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. adalah berperan dalam halpenyuluhan gizi, khususnya penggunaan garam beryodium;

7. Dinas Pendidikan, adalah berperan dalam penggerakan peranserta masyarakat sekolah, misalkan melalui jalur program UsahaKesehatan Sekolah (UKS). Dokter Kecil, Saka Bhakti Husadadan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)I;

8. Dinas Sosial. adalah berperan dalam hal penyuluhan danpendavagunaan Karang Taruna, penyaluran berbagai bantuansosial:

d.

f.

9. Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil adalah berperan dalampenyuluhan untuk memiliki Karlu Tanda Penduduk (KTP), KartuKeluarga (KK) dan akte kelahiran.

Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, adalah berperan dalampenyuluhan melalui jalur agama, persiapan imunisasi bagi calonpengantin, penyuluhan di pondok-pondok pesantren dan lembagapendidikan keagamaan.

Lembaga Profesi, antara lain ikatan Dokter Indonesia (IDI), IkatanDokter Anak lndonesia (IDAI). adalah berperan dalam pelayananteknis medis bilamana diperlukan, penyuluhan-penyuluhan.

Unit Pengelola Posyandu. adalah :

l. mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut kegiatanPosyandu;

Page 11: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

ll

2. melakukan bimbingan dan pembinaan kepada Posyandu;

3. menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraanPosyandu:

4. menggerakan masyarakat untuk dapat hadir dan berperan aktifdalam kegiatan Posyandu;

5. melakukan evaluasi kegiatan serta melakukan upaya pemecahanmasalah yang dihadapi;

6. melakukan konsultasi dengan Forum Komunikasi KaderPosyandu tingkat Kabupaten.

g. Forum Komunikasikader Posyandu, adalah :

1. melakukan pertemuan secara berkala dengan unit pengelolaPosyandu;

2. melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh unitpengelola Posyandu serta bersama-sama mencari solusi ataspermasalahan yang dihadapi;

3. melakukan evaluasi dan pelaporan.

h. Tim Penggerak PKK. adalah :

l. berperan aktif dalam penyelenggaraan Posyandu.2. penggerakan peranserta masyarakat dalam kegiatan Posyandu.3. penyuluhan. baik di Posyandu maupun di luar Posyandu.

i. Tokoh Masyarakat, adalah :

l. menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraanPosyandu:

2. menaungi dan membina kegiatan Posyandui

3. menggerakan masyarakat untuk dapat hadir dan berperan aktifdalam kegiatan Posyandu.

.j. LSM. adalah :

l. bersama petugas Puskesmas berperan aktif dalam pelayanankesehatan masvarakat. penyuluhan. penggerakan kader sesuaidengan minat dan misi organisasi:

2. memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaankegiatan Posyandu.

k. Swasta,/Dunia Usaha. adalah :

l. memberikan dukungan sarana dan dana untuk pelaksanaankegiatan Posl and u;

2. berperan aktif sebagai sukarelawan dalam pelaksanaan kegiatanPosyandu.

BAB VII

PENCATATAN

Pasal l3(l) Pencatatan pengelolaan Posyandu dilakukan oleh kader dengan

menggunakan lormat sebagai berikut :

a. Format I : Catatan Kelahiran Bayi, Kematian Bayi, Ibu Hamildan Kematian lbu (Hamil, Melahirkan. dan Nifas).

b. Format 2 : Register Bayi dan Balita di Wilayah Kerja Posyandu.

Page 12: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

l2

Register Wanita Usia Subur (\\,US) dan pasanganUsia Subur (PtrS) di Wilal,ah Kerja posyandu.

: Register Ihu Ilanril di Wilavah Kerja posy-andu.

: Data Hasil Kegiatan posl,andu pada Hari BukaPosyandu (Flari fl).

(2) Bentuk format sebagaimana termaksud pada ayat (l) tercantum dalamLampiran II dan merupakan satu kesatuan y""g iia"l terpisahkan dariPeraturan Bupati ini.

BAB VIIIPEMR.ld!44ry

pasal l4Pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan posyandu bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belania l)airah scrta,,rrU.r'jri" yang sah dantidak mengikat.

BATi IX

PEMBINAANpasal l5

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan posl,andu dilakukansecara terpadu oleh Forum Komunikaii Kader poiyandu dan UnitPengelola posl and u.

c. Format 3

d. Forrnat 4

e. Format 5

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksudkegiatan peningkatan pcntlcrahuankader Posyandu sertr pcnr hinac npenyelenggaraan dan keuangan.

(i) Bentuk pembinaan posi andudapat d ilak ukan melalrri l

pada ayat (l) dilakukan melaluidan keterampilan pengurus dan

administrasi l ang mencakup

sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

a. rapat koordinasi berkala l)osvandu:

b. kunjungan bimbingan tr_,rhadap kegiatan posyandu:c. menghadiri rapaL/perremuan

_l ang diselenggarakan oleh masvarakat

tentang pembahasan posyand u:

d' memberikan penghargaan kepada pengurus dan kader posvanduyang berprestasi antara lain pemberian i*au p.ngnurguu", ;;"*;pelatihan. studi banding ke posrandu Iain dan firnbe.ian seragamPosyandu.

Pasal l6(l) Untuk membantu kelancaran pembinaan terhadap pengelolaan posyandu

dibentu.k pokjanal posrandti \ang secara i"irg.i,,r"r.r berkedudukandik'awah dan bertanggung iawab ke-pada erp"il ?i ii"gtur Kabupaten,kepada- Camat di rrngkar Kecanratarr a"n eJjo-n,rrvandu di tingkatDesa,/Kelurahan bertanggung .jar.r.ab kepada' Kepata Desa/KepalaKelurahan.

(2) Keanggotaa Pokjanal dan. pokj a.posyandu sebagaimana dimaksud padaayat ( I ) terdiri dari OpD tc,rkait. limbaga prj."ri. R.rgrrran .f inggi,LSM, dan swasta./dunia trsaha l ang .."rnprnyui tornitmen terhadappenyelenggaraan posyandu. .ung .kun diietapkan rebih lanjut oleirIlupati untuk Tingkat Kabupaten. camar untuk ringkat Kecamatan danKepala Desa,/Kepala Kel urahan unruk Ti ngkat Desa/-KJ urahan.

Page 13: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

ll

(3) Pokjanal dan.Pokja posy,andu seLragaimana dimaksud pada ayat (l) dan(2) merupakan Iembaga koorilinatif 1ang-- -i.,ernpunyui

rugasnrengkoord inasikan upar a penrbinaan pengelota;r I,o.s1andu.(1) I)alam menjalankan tugas sebagainrana dimaksud pada ayat (3).Pokjanal dan pokja posvandu nenipunl,ai fu"g.i ,"t

"gol berikur :

a. menyiapkan data dan inlbrmasi tentang keadaan ntaupunperkembangan feSi11a1 lang.berkaitan denlan tualitas program,kelembagaan dan SDM/perso-nil pengetota f.o-g.am:

b. menganalisis masalah dan kebutuhan interuensi programberdasarkan pilihan alternatif pemecahan _"."1"f-r sesuai clenganpotensi dan kebutuhan Iokal;

c. menyusun rencana kt,gialan tahrrnalr dan mcngupayakan adanvasumber-sumber pendanaan unruk mendukung i;;;; ;ril;;;dan operasional posl,andu. sefie kesekretariu,in f,Jt;u posyandu;d. melakukan bimbingan. pembinaan, fasilitasi. adr..okasi. pemantauan

dan evaluasi secara rutin dan terjad*allc. nrcn-r arrrprikan hcr.hur:ri Jrrr. irrlornrasi drrr

tnstrnsr jemhaFir tt.rkrit Lrrrtrrk pcnrclesailn tinrllk1. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB XKETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

pasal I 7

Hal-hal yang belum cukup diuur s(plnjrlg nrengerrai tekrrrs pelaksanaanla.akan ditetapkan kemudian oleh. Kepala Oi"., f"iln"r." srrta Kepala BadanKeluarga Berencana dan penrberjal.oun n"r.rnfuun'luii r."u.u bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sesuai dengan kebutuhan.

pasal l g

Peraturan Bupati ini mulai hcrlaku padl tanggal cli undangkan.Agar setiap orang dapat men!:etahuinva. memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan pcnentpatan\ a dalam tserita Daerah.

masalah kepadalan jut;

Ditetapkan di Cianj urpada tanggal 6 .luni 201 I

BLIPATI CIAN.IUR"

Cap/rtd.-

TJETJIP MTIf 1114P SOLEH

di Cianjur8 Juni 201 I

DAERAH.

I

Diundangkan

KABUPATEN CIAN.IUR TAHIrrr- 20lt NOMOR I8,

Page 14: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 15 TAHUN 20.I1

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPANDU

BAGAN KEPENGURUSAN POSYANDU

Kepala Desa/Kelurahan

UnitPengelola Posyandu

Ditetapkan di Cianjurpada tanggal 6 Juni 201 I

BUPATI CIANJUR,

Caplttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

di Cianjur

Page 15: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

zFFO,.1ozzE]

JoZF

v(g(!z

FtaboF

z

D3<

i2u=

5i<

_<:

n3B?

EA

VY

(hEzvg,tsJE1

E;lAz

oclD238281o

1 lp

EFE

4 eV

f ^l

a Z

tto

z 6

*Pf,

rt o.

1+Y

=l-J{

E E

3, tt1

-)ulz3 E

H x P

irr

o .i

=>

lIlEl

t =

3 is

= Z

a

stt1frF

3"aLz,

saeF

*1z&HJiJIJ]vzFFO

Page 16: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

T-

zU)

3rI]

zrilqtz

IEItrl>.

lo0.

t:>:5tet

tettl3J':icql

=3t';tE

]trl

i5l 1I(nd1-tEI

(!t:l-ol::l!!l.-tE

]

EI

trt

.:tal

F>l

al*lO

JE

Iotoll.lE

Itrl.\l9ttrt(!l

al

-ot-ltrlcgt

.-t

i5l .ol

trl

(!t

-^t

=l

-ol-t

bdbo

.-t

i5l -bob0

q)

,oq)

.:l>J

(gl.ol

cBt

OJ

-^l

:l-ct!gl

;t€t-tbdb0

.!: I

.-t

5l

briodtrl(.)

l

El

tt=l€tOJ-t

trt-cl(3t'ilql^t

bIIb0ql

:lnl

bootqfttrlod

'rc l

.*l

El

zF)

vcl

+t--

coO

,

r!=

3?v0)o.

.(! i=

tr-v(!

'=J'=o)cH

>\

a

:bo,=

b0{s:

'=

.Jbd

;! !-r

o\i

_v o-

!jE=E

>'

8EE

o-:E_.o!!J4^tr=

'=

o-)

oca

,-: rl

(!>r

Fdtl,

tr50

6.Err

nivo

h-Y'a

r!(!E\,/

d L:

Htr

a6Oo

;.ic3

R9^E

-o2tjbHb0

.:i q

>,

e5,!;-(D

.'l

g *

q€ 6

.rj ts

S;

HE

:

EJ

V* *

.EE

E

,-

=

a;A-

E U

; .E

E'.4

5E

E

E

E

9P: E

t

J: .=

.=

>

cJ .=

d

) t

-_3 E

S

; Q

E ;

Aa- i$

; :

k 'a 'ai.g a:6 'd^ H

-i0-)oJ:l0):idr-:'.sa, &

e x, v E

_ d, .91

o.cJoiN

ri$O:

DzF_

x;Zu)

<o

-.i 0-

<=

;22,=p<

<u

o:r ,-.

E ^;q

zd3314(,a

-l

zff>E

ZA

<S

adl-4?<

ri.r E

l <.

a*zd;{tlEzz<frl <

F

1O

, J IIJ

=z

<=

r:l>U

<E

'jt!F(ntI]&

Page 17: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

NV

JVIV

J8e

ryCC

NIN

AI^I I^V

S T

VC

CN

VI

(tazDz&rI]trl

r!

SIIIJV

dAH

III9t

IIs€nt

)vdI^IV:)

cc

orrod

AI

ztIIII'II

OE

6a

rdqIIl

8Z

nLZ9Z

oJs9Z

z-<z9?H3EE]

IITY

UO

N'IS

nz

V N

II IVJIA

N'IB

tz

N'Ig

zz

N'I8

IZlJc.q

ct I olJN

'ISoz

zzt!zt!,la

usswasacl

6I

uasWedoN

8I

uggoJ)oLI

ugswardas

9I

SN

ISN

CV

SI

I'INf

NI

INN

f'I

IlIWZ

I

'IIUdV

IIJInIV

hIO

I

ItIVnU

gild6

IUV

NN

Vf

8

VW

SIA

WS

VC

I )OdI^IO

I:DI

L

z

nsI9

HV

AV

I(3v) rgs

,rqs-I unqeJ 'u?lng 'p33ue1

c

r,{eg 7 elgeg eruep

z

'oNI

zd*

=J3i

2e35i<

<>

chU)w

*a,^, E

J GJ <

EovV

z= tFE]

rl]-9.

<tno

'lo-o-an<

.la€dz I

tf _9

zv-4Z

H;

4 .v

'--r

dE

5S

E--.:Z

Ac:1

t!dEc/1

l+r

(,

^/E'=

o-E

3€N

i; ;-v

*:;o

;* v

at!<o6T

Z,d

.l4 '5Z

=X

>'iF

i

trv'e!U)d.J

otll{dJbo5

^a =F

} E

tr -\

o- !!'=6aa\

a a-

? E

K

=v

cg ..i

7 'A.g d

lrl a,

oo.l<

.i

Z-

2-A

4;S

t;\

916cdc.t

?s;F

c\lu'E

&

ho-o*a{cE

F

32 1

ir-E

i.28

&-ooO

cdc

tr12(t!'cd ?(E

,;

Page 18: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

t.l:

t.,i

l,-1

ll

o ll

C

lr

zrc

zl<l

ahl<

ldl^ztH

I!.

I

dlc l.'

). l-9 t:rol

:tl:o l:

,st":r:

l,!

t:r

l,f

t-; ti=

l:

: t(

: l.:

I lC €o.

b0

E.oE!0)

h0

Qo(ooiFDa!r0)0)

)I1Jc

bo

oEaEa

.o.o€5

!.on

bI)

Dl).,)

2!lvN

r-

1

iavv)(€tr^€a;.(!

.=!trc)\.o=

E'rZ

6

:J €=

z-.::4tD

.-

' E

Ear)

'\ -E

^,O

=

cd

Id E

E-r

d O

.?i1

E-c=

d, -

cs

ttr 5 *

=\/

o,l=q

s<I

.o (d

*>

4 b

; E

?t v ;

E;''

c, ; 3

9i o J

e(,-

E

E

oo2t

,/i "q tr

-6rt-

'I _

" <

<

= E

H

da s E

F

4- :

=T

.,:

.J<

i =

'0,

=zm

=

.: o.

d0.1 ,

? 6

5E

or2<

.! :

d a

I t-..t

_ €

, E

i!!- E

'5

c q)

=>

E

F g 6

74 6

E

.6 .-

Fd

: E #,2

-!

E

Ei's"h

'o6:s!=

rr=E

\aLJi:()^uJi:e._N

* ,=

._

A=

itr'tt

-bob:i-96.9

A

':>

,b0trlq-o€.:t-sqi:(tt(E

-*>

t'O=

q)A

:E

E

oE._

o- q.:

a '6

-o!6;ib0-s€.E

; 3

:(c=:{

c=:t-Y

iA

'=dqo.-'!

-)EqE

-U-oe)!H

;€EF

E

*'FnE

bo:u.z.!ezY

y .sr

EE

'(l)(DO

r r-r

c'l .i

.+

O:

Page 19: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

q.obo

o)

oo-o.E

!

c o1

|

=

oot-o(Jl.::

l

E

9pt!

bl

-ct

a.2 ll

; S

o I'

a ]lr!s-oto=

l-

-t.=

Y

ll

- u

t.i:

o..| l'i

.a lt

<€

boi!=

E

It\

.= t-

F

A

lq-

.- la

a -

t*

o o-tE

co ar t.-

o <lE

a:vag!o..2Et^5

*eEooc,5;hE

(!EO

J

boE=

==

*s{lE

-o

i.€TZ

aE-

l!Itrtal.!l:tbo

t':l'Et.lg0IGt!ict.=l;lo.t-t.ct_t'E

t-t=l-I bI)l-o

lo.tilet:l-lqol.oIElo.l(!

I]Ell!lo.loot-IEtvt-IbnIEt.aa.

'; go

( JC

'l€:t=i ti

lt!iirllol=l!l€lol€l.=| .'.r

t>\

l!t:t*l-o

t.;IC

,

l+t.INt-l!t:It!l3lo.l3l.:

I

t- I

l'. l

i-o I

lE

I

oJlo-l-t-lst.oll!tE

Icl.-t.O

lr l<t>t-l-oIElo..!r.oIJ

Jbo

l-olonlslctt!

l-ol(!t!lEioleI "rz

J!t;:lNJ

?t=

l-lEIcl

ot

1.1

l'=J=Itrl:t:t:l9IEohl)bI)

o

lf,l-!lr.lF

.laIdIr!lEl.=lcI(!l'icaE.ab0oo

a

Ll.t-i

I-ltat.-j.:Itrt':l.olo.trbooo

o

tvt<t0.

l3t.-

I:Itrl.=l6ItraE.obooo

a

t?t;l;IF|l-lki rllt:l.=IEt:l.oItra.

5bI)bI)

a

toolbnt=tfl.---obo

lool:botr

o\

@

Page 20: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

tr

- (t

)

4,#

F=

a> 3Z :> a\- Fn

\-E

v)L-

- >P

- (t

)P

-(.

;=

(rz

<=

>P

-Y

)F :a<

o\

>-']

.:z F

,vU

DQ

;->

\J2

Uc)

!!> lll ?c =a

|:P /wa

:J

t!:- ,:n

F!

q)

xXU

!>

lnln

Q*a

\av)

<t>

l6i

aZtl

rl ul

\J

iit< 2=

z

No

NN

AM

AW

US

/PU

S

UM

UR

NA

MA

SU

AM

I

TA

HA

PA

N K

S

sE rP =a

(r\

<X >- F

U

-lE

<72 E

O3 t z ,r

00

4Z aan

9Z

<P

- >

>-:

a\

,OF

LILA

o<

X o> =(n <F

FU ln FI 2

z U) o t-l a

N)

o\

7 o 2 .J=

72 a(t

H (,

X Irt t. lrJ FI z o z

!

n'E

OE

2F ?2>

56 3

lt -.

'UP 2z Ep

l3dz

H 5

>F

r(t

)

o

o oq

z a. c oe

Page 21: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

za,lr.lzF

r

Dz

E;(AaDIJ

q)0)

ap0.

aDFA

9OI

oo'!,.ac.o.A!U)

Dtra

U)bI0)

voFa

oto0)

a(t)DBEt:IJgo0)

a

o!o{

n

bTtrFctrbIoI0)o{tr!J

aP6>.tJbI

,tbI.JhI

.o!Eo'qo.o0)=EbIb{

a

Fi

FliFhFNFr

FFUFF.obIOI aDbIooa

'ootgobxOI

cOI

.obao.ob{o{

a

o{bIbIhIo

'qbIooo!EQbIon

z,lvN

F-

coc-

00o,

bI)()

U(!ooA

JaE{).*Esc\l>

r

-E(h

'J- d

)'-5bO

.(Bo

.vgo)=

=-

:t lt'=

P

S';oi

u, G

4- -c,

S

8HF

..,? s a

E;)

=

E

oo4z

ri E

::7 L

rB

5Ar

'- F

" >'

gd,97

, *

# E

St

eiz € ;

F E

s e:d<z-z>

E

= E

' E

:sdk

.ai 3 E

; -E

ttZY

rr

d'd (! +

X

=?*

! -,

F

c i

I:iS

.=

E E

.= - t

tf\ ^.t

, a

u (g

- F

:-(r=

cs '=

L o

r- <

jv =

g H +

i,?eaT

rd

- I

-T i

<Ji

s A t

"-, b ;U

<>

;.8

E ;:

?2E

,4€=-'a>

,E<

D=

.i

.rZ b

=.E

o.

E2>

_ f !E€A

;E

i- -=

- 2 z B s

a

2) E

ET

;F!

Et<

-<

'i r.E

E

q

o.F

- L

l. t

e S

=;.6

zEE

9':5co'89-g?.sJE

l=.!€'I-?H

FB

->'s{JE

=89?F

^-=o

O

oo E #.:

obEulE

H-ocE

r/'

1€l*Fg

!l .-

j !!.-

(s

a:.:E:!

(g--5zd';; € g H

F€

e!c'&d'E

o=

t--i:i;e!itrd-:E

a)b'E

E€:

E-acE

'2,dtr* sF

B.:3;

pdZvF

i!vc-A

."rN(O

*\n\O

<

Page 22: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

LIF!F3D

tr(!^

Y=

l

)zaAE]

v

--:r'F

rr N

<JiE

co ><

xc(>

Yf!H

-Jr!Fat!

Page 23: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

'-i'tr(!E.ao.0)a-::!/

(!

a.) d

.y q.)

6-v

d_vd)-c<

D

o59'da

,ra !

o. qp

dltr(h

.:

|Ji

-Cc

:r:,q)

e -lY

oetr'E

,9., *E

!s€a29q€

.=ti -

:aJod;o-

-o ;,

E-

i-n d

etio0-6j:-oo

;90H:o

!Y()r-d)

-9€R'o

aa

.n,odoO

Doz*>-6<odr+

, r!zc,o4rF

t >

r --\

Z<

.Ncri9?>

Q)\r',?1"zzO

E

dcqz&r!

El

oiF(hr!&

\otr<

?c!?)tih

-1 l-

M;.{

dzztrtrq.v,::i-:-:

tr.VV

d.;c.i

oozva.;

Page 24: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

;r&.td:.l+(\

'^d

,.'?H,>

4>

6llijgU

rrl

^zr^Y

44*iu)42

:!do<9.1 Jutr<arro

zd,-3=

ls=

u<o

?l>v

Afifit

EoV

V

ozJIiit-<

,'rr A

trtjz

j'

N

(tFFF.l

N00N

XV

dI^IVf,

c-c.l

oJo

\oc.l

Ncnc.l

Fr

a

NNa.l

Nbo&

F<

=ur

L- ,1 &:H

<$eE

ISV

-dI^I

@JI Id

VIIT

VS

'.I]^II I:

<!lO

t,1 izd>

?<<

D;>

o

ISV

-'IW

I:II^Id

V'IIA

If

z?i3a4zzi:lZ

-)F

r

I^IOS

9NV

A

I:N

):rwxsN

v.rN

(o) ctryaI{rrIc cNV

,\

6r) swxv,Ltnd cN

vIO

(s)vulsvnwss

dIHV

'I I^VS

HV

'IWN

foo

SN

AA

/SN

d HV

'I}\IN[

r-

NV

IIVW

:DI A

HV

'INN

f\o

S)E

ISV

NV

)IIXA

SW

AW

CN

VA

HV

'IhINT

-]2)

lld JVdV

C C

NV

A H

V"IN

NI

ON

VS

I^IIIIC'N

VA

IIV-II^IN

f

NV

-INS

/'IDI

N

ON

Page 25: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

zahr{r-zFr

c.l

lll.s I

t$l:ll(!llE

lIr!31

lEl

l:ll-o I

t=l

lEl

lEl

ldlt>

{I olIO

-tlel

lsll-oll-ll!lt-

itstrl(,lzlal .oI

trt'E

t=

l6rJtrl

-t 'Et.cl

':lslct:t:=1

i5l

l=l

l!lnl?l-l cl:l_glqt'itH

l elclE

l

hd odcl cl

-t-tE

IEI

-t-l-ol-o1-c l-c

I

EIE

I.-t.-t

alol

bdb0trl'E

l

EI

od>"1

6l-lEI

=l

.-,{

ol

)l0.1

slEI

::1r"1l ItIllllI t>tI

tvl1t-lI

I >-J

I l=

lI nI oJl.: I 6d

Ll=l

El

Eli5l sl

slElS

>J Lt=

t€lelgl.cl.cl.<

lE

IEIE

I.-t.-1.-t

olalol

bdEl

cl

:ltrt=

t1ol llllll.ll"l

El

lclE

l l=

l.nl

lEl

"ol I <

!

-ot tt

tl lrla.)l lH

lit>

tg'=

l(,l oJl

ElcalE

lbd 6d bdclclcllxx

-6l-6151-t-t-t=

l=l=

lE

IEIH

I.-t.-t.-t

ololnl |1Itl_tal)-t<

t",1il3l.E

lo-lzl!l-t-t6t(!l

(!l 0)l

'E lE

l.E

l

EIE

IE/

bd bd bdE

lClC

l

cl-i -l

-olnl-ol=

l=l.cl

EIE

IEI

.-t.-t.-t

alalol

Fz'ob(

b0

!

4l^ilfto.l!t0)tE

lb0;l!ln-.c

I

.!tEI

'-1al

t-lt:l

=l.€l

-t*t!t

^t

= l'il

AIF

I:t:lc

El

i =

l.=

t.E

I

clc

qJ OJ

Yt:t

bd 6dclcl

cl-l=

l=l

:l:l-: ti:

I

EIE

I.-t.-t

ala

9.{

_atut.-t

'=ttlcloJ

'r5 I

El

Aoo>'l

GI

.ol6tE

l

::l,-r I _t-ltrt':l'ilrl3i:l'=

l=l

;l*lrat

El

oq>{

-ol.ct(!l

.-al !t,;l-lF

I;tEE

I:tO

J

'El

qlo0

-tlt{t':l=/\l

2Fl

va{

t-00

Ol

al\o

t--oo

NNlh

c..l

a.l

cn

c-N00N

;,.Iq&ri<<

:E&

Ao<z)2tI!

-i

<'7

&1

(--Q

<1Y

-thi,)I

F-l

Eta

z<frl I

ai<FA

Page 26: jdih.cianjurkab.go.idBERITA NOMOR 19 DAERAH CIANJUR TAHUN 201,' Menimbang Mengingat PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU b.:

rFriJaat41F'=

.=

=

'trr::JN

.:! i-

l,Q

.: Z

D

.-- 4

-'<

r'E :

2trb0ua-csoo-cde

<-

: -

0,).: =

o-

Et

/'\ x

^^ t-

EooE'd

'=d(-)codrJA

o'a(n

TE

t!C'

O(..l