• Home

  • Documents

  • jdih.pekanbaru.go.id · 2019. 11. 19. · Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian...
10

jdih.pekanbaru.go.id · 2019. 11. 19. · Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan NonPerizinan untuk mencabut dan menyesuaikan dengan Peraturan

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.pekanbaru.go.id · 2019. 11. 19. · Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan NonPerizinan untuk mencabut dan menyesuaikan dengan Peraturan
Page 2: jdih.pekanbaru.go.id · 2019. 11. 19. · Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan NonPerizinan untuk mencabut dan menyesuaikan dengan Peraturan
Page 3: jdih.pekanbaru.go.id · 2019. 11. 19. · Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan NonPerizinan untuk mencabut dan menyesuaikan dengan Peraturan
Page 4: jdih.pekanbaru.go.id · 2019. 11. 19. · Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan NonPerizinan untuk mencabut dan menyesuaikan dengan Peraturan
Page 5: jdih.pekanbaru.go.id · 2019. 11. 19. · Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan NonPerizinan untuk mencabut dan menyesuaikan dengan Peraturan
Page 6: jdih.pekanbaru.go.id · 2019. 11. 19. · Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan NonPerizinan untuk mencabut dan menyesuaikan dengan Peraturan
Page 7: jdih.pekanbaru.go.id · 2019. 11. 19. · Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan NonPerizinan untuk mencabut dan menyesuaikan dengan Peraturan
Page 8: jdih.pekanbaru.go.id · 2019. 11. 19. · Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan NonPerizinan untuk mencabut dan menyesuaikan dengan Peraturan
Page 9: jdih.pekanbaru.go.id · 2019. 11. 19. · Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan NonPerizinan untuk mencabut dan menyesuaikan dengan Peraturan
Page 10: jdih.pekanbaru.go.id · 2019. 11. 19. · Walikota Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan NonPerizinan untuk mencabut dan menyesuaikan dengan Peraturan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … No 96 Tahun 2012.pdf · nonperizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … No 96 Tahun 2012.pdf · nonperizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Documents
jdih.pekanbaru.go.id · selanjutnya disingkat RISPAM Daerah adalah dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan

jdih.pekanbaru.go.id · selanjutnya disingkat RISPAM Daerah adalah dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan

Documents
dpmptsp.tanjabbarkab.go.iddpmptsp.tanjabbarkab.go.id/file/2019/01/16/73perbup-pen... · 2019-01-16 · PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS ... Kabupaten Muaro

dpmptsp.tanjabbarkab.go.iddpmptsp.tanjabbarkab.go.id/file/2019/01/16/73perbup-pen... · 2019-01-16 · PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS ... Kabupaten Muaro

Documents
Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal. TRANSP IZIN PRINSIP... · perizinan dan nonperizinan penanaman modal . 5 ... data pendukung izin prinsip perubahan ... (sesuai format pada

Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal. TRANSP IZIN PRINSIP... · perizinan dan nonperizinan penanaman modal . 5 ... data pendukung izin prinsip perubahan ... (sesuai format pada

Documents
jdih.pekanbaru.go.id · 2019. 7. 4. · kescpakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama, selanjutnya menjadi kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru untuk mengevaluas

jdih.pekanbaru.go.id · 2019. 7. 4. · kescpakatan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama, selanjutnya menjadi kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru untuk mengevaluas

Documents
dpmptsp.medan · Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang

dpmptsp.medan · Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang

Documents
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (219014) DANA ...reagensia dan vaksin lainnya, Melakukan proses perizinan/nonperizinan untuk ... Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SATKER (219014) DANA ...reagensia dan vaksin lainnya, Melakukan proses perizinan/nonperizinan untuk ... Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

Documents
jdih.pekanbaru.go.id...Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah

jdih.pekanbaru.go.id...Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah

Documents
KAK Penyusunan SOP Perizinan Dan Nonperizinan

KAK Penyusunan SOP Perizinan Dan Nonperizinan

Documents
FINAL 30092015 BATANG TUBUH Perka Perizinan Nonperizinan

FINAL 30092015 BATANG TUBUH Perka Perizinan Nonperizinan

Documents
 · Wali Kota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota kepada Kepala Dinas Penanaman

 · Wali Kota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota kepada Kepala Dinas Penanaman

Documents
jdih.pekanbaru.go.id · 2019. 11. 27. · wilayah Kota Pekanbaru wajib mengajukan permohonan IUJK kepada pemerintah Kota Pekanbaru. ... yang diberikan kewenangan atas nama Walikota

jdih.pekanbaru.go.id · 2019. 11. 27. · wilayah Kota Pekanbaru wajib mengajukan permohonan IUJK kepada pemerintah Kota Pekanbaru. ... yang diberikan kewenangan atas nama Walikota

Documents
jdih.pekanbaru.go.id€¦ · bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan ... Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk

jdih.pekanbaru.go.id€¦ · bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan ... Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk

Documents
Hukum Mencabut Atau Mencukur Bulu Alis Bagi Kaum … · Web viewHukum Mencabut Atau Mencukur Bulu Alis Bagi Kaum Wanita Sebagian kaum wanita pergi ke salon untuk memperindah alis

Hukum Mencabut Atau Mencukur Bulu Alis Bagi Kaum … · Web viewHukum Mencabut Atau Mencukur Bulu Alis Bagi Kaum Wanita Sebagian kaum wanita pergi ke salon untuk memperindah alis

Documents
jdih.pekanbaru.go.id · tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu ... Surat Izin Praktik Dokter Spesialis; Surat Izin Praktik

jdih.pekanbaru.go.id · tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu ... Surat Izin Praktik Dokter Spesialis; Surat Izin Praktik

Documents
jdih.pekanbaru.go.id...lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan

jdih.pekanbaru.go.id...lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan

Documents
jdih.pekanbaru.go.id · c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat. d. pelaksanaan kegiatan

jdih.pekanbaru.go.id · c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat. d. pelaksanaan kegiatan

Documents
jdih.pekanbaru.go.id...RT/RW di Kota Pekanbaru khususnya kemarnpuan dalam ... 2008 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan Dan Pengukuhan Ketua ... pemerintahaan daerah yang memimpin

jdih.pekanbaru.go.id...RT/RW di Kota Pekanbaru khususnya kemarnpuan dalam ... 2008 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan Dan Pengukuhan Ketua ... pemerintahaan daerah yang memimpin

Documents
FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI KOMPETENSI …pelayananterpadu.menlhk.go.id/images/dokumen/nonperizinan/PERSYARATAN... · (diisi jenis kegiatan dan/atau usaha jasa lingkungan yang

FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI KOMPETENSI …pelayananterpadu.menlhk.go.id/images/dokumen/nonperizinan/PERSYARATAN... · (diisi jenis kegiatan dan/atau usaha jasa lingkungan yang

Documents
REKAPITULASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TAHUN 2018 …€¦ · berfungsi hunian antara lain perumahan yang dibangun oleh pengembangan yang berbentuk badan hukum 47 - Penerbitan Izin

REKAPITULASI PERIZINAN DAN NONPERIZINAN TAHUN 2018 …€¦ · berfungsi hunian antara lain perumahan yang dibangun oleh pengembangan yang berbentuk badan hukum 47 - Penerbitan Izin

Documents
jdih.pekanbaru.go.id€¦ · Sekolah Menengah Pertama disingkat dengan SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar. Sekolah

jdih.pekanbaru.go.id€¦ · Sekolah Menengah Pertama disingkat dengan SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar. Sekolah

Documents
Self Hypnosis - hipnoterapi.wshipnoterapi.ws/wp-content/uploads/2015/05/Self-Hypnosis.pdf · ALL-HYPNOSIS-IS-SELF-HYPNOSIS-The-What UNTUK-MENCABUT-GIGI,-SEORANG-DOKTERGIGITIDAK-BISA-MENCABUT-GIGINYA-SENDIRI

Self Hypnosis - hipnoterapi.wshipnoterapi.ws/wp-content/uploads/2015/05/Self-Hypnosis.pdf · ALL-HYPNOSIS-IS-SELF-HYPNOSIS-The-What UNTUK-MENCABUT-GIGI,-SEORANG-DOKTERGIGITIDAK-BISA-MENCABUT-GIGINYA-SENDIRI

Documents
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL … PERATURAN... · kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL … PERATURAN... · kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga

Documents
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/.../Perwali-2018-33-Pelimpahan_wewenang... · PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN

jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/.../Perwali-2018-33-Pelimpahan_wewenang... · PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN

Documents
REKAPITULASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN …

REKAPITULASI PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN …

Documents
dpmptsp.inhilkab.go.iddpmptsp.inhilkab.go.id/wp-content/uploads/2019/05/perbup-NO-21-T… · PENDELEGASIAN WEWENANG NONPERIZINAN. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 HILIR TENTANG PERIZINAN

dpmptsp.inhilkab.go.iddpmptsp.inhilkab.go.id/wp-content/uploads/2019/05/perbup-NO-21-T… · PENDELEGASIAN WEWENANG NONPERIZINAN. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 HILIR TENTANG PERIZINAN

Documents
wiki.paramadina.ac.idwiki.paramadina.ac.id/images/5/53/SK_Penyempurnaan_Perbaikan_Struktur... · Notulen rapat rektorat tanggal 28 April 2011. MEMUTUSKAN Mencabut dan menyatakan tidak

wiki.paramadina.ac.idwiki.paramadina.ac.id/images/5/53/SK_Penyempurnaan_Perbaikan_Struktur... · Notulen rapat rektorat tanggal 28 April 2011. MEMUTUSKAN Mencabut dan menyatakan tidak

Documents
Monitoring, Perawatan Dan Mencabut (Aff).Ppt

Monitoring, Perawatan Dan Mencabut (Aff).Ppt

Documents
jdih.pekanbaru.go.id · TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

jdih.pekanbaru.go.id · TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

Documents
jdih.pekanbaru.go.id€¦ · Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah surat penunjukan oleh pejabat yang berwenang kepada Aparatur Sipil

jdih.pekanbaru.go.id€¦ · Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah surat penunjukan oleh pejabat yang berwenang kepada Aparatur Sipil

Documents