Jawaban LTP Kecamatan Dau

LEMBAR KOMENTAR PEJABAT YANG DIPERIKSAPADA KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

TAHUN 2015

Nomor : X.713/263/421.633/2015Tanggal : 09 September 2015Lampiran : -Satuan Kerja : Kecamatan Dau Kabupaten MalangTahun : 2014 (bulan Januari s.d. Desember) dan 2015

(bulan Januari s.d. Juni)

I. ASPEK TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.1 Terdapat Kelemahan Dalam Pengendalian Intern.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan

akuntabel, maka Pimpinan Lembaga wajib melakukan pengendalian atas

penyelenggaraan kegiatan. Pengendalian intern merupakan proses yang dirancang

untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan yang

tercermin dari keandalan Laporan Keuangan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan

program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Adapun unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari:

a. Lingkungan pengendalian;

b. Penilaian resiko;

c. Kegiatan pengendalian;

d. Informasi dan komunikasi; dan

e. Pemantauan pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan SPIP di lingkungan

Kecamatan DauKabupaten Malang terdapathal-hal sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan beberapa kegiatanTahun 2015 belum disusun laporan sesuai

ketentuan;

b. PPh 21 sebesar Rp. 1.742.500,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu

lima ratus rupiah)tidak disetorkan ke Bank Persepsi;

c. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2014 dan Tahun

2015 belum memenuhi target;

d. Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 dan 2015 sebesar

Rp320.421.000,00 (tiga ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu

rupiah)belum dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan;

e. Belanja Pemeliharaan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

Tahun 2014 tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 27.200.000,00 (dua puluh

tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

f. Pemakaian/Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk kegiatan operasional wilayah

tidak didukung Berita Acara Pinjam Pakai;

g. Pengadaan Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor dan Bantuan

Kendaraan Roda 2 (dua) belum dicatat dalam Buku Inventaris Barang;

h. Terdapat 10 (sepuluh) Desa yang tidak membuat Laporan Penatausahaan

Barang/Aset Desa;

i. Terdapat Pegawai yang tidak disiplin dalam membubuhkan tanda tangan pada

Daftar Hadir dan tanpa keterangan;

j. Terdapat 4 (empat) orang Pejabat Struktural yang belum mengikuti dan lulus

Diklatpimsesuai kompetensi jabatannya;

k. Terdapat Tenaga Sukwan/Honorer/Kontrak yang dibiayai dari Anggaran

Kecamatan namun tidak didukung Surat Keputusan Pengangkatan yang

memadai;

l. Terdapat 3 (tiga) Desa yangtidak memiliki Sekretaris Desa.

Kriteria

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

2. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Kecamatan.

Komentar Pejabat yang Diperiksa

Telah kami laksanakan rapat Staf dan Sekretaris Desa se Kecamatan Dau terkait

kelemahan dalam pengendalian internal dengan :

1. Memberikan Peringatan lisan dan tertulis kepada staf yang membidangi keuangan

dan pengurus barang untuk segera menyelesaikan tugas baik berupa laporan

keuangan dan barang/aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Memberikan peringatan lisan dan tertulis kepada staf yang melanggar disiplin dengan

tidak menandatangani daftar hadir untuk tidak mengulangi lagi;

3. Mengusulkan Pejabat Struktural Kecamatan Dau untuk mengikuti Diklatpim kepada

Badan Diklat Kabupaten Malang melalui Surat.

1.2 Penyelenggaraan Beberapa Kegiatan Tahun 2015 Belum Disusun Laporan

Sesuai Ketentuan

Pada saat pemeriksaan diketahui bahwa Kecamatan Dau Kabupaten Malang telah

selesai menyelenggarakan beberapa kegiatan,namun belum membuat laporan yang

menggambarkan secara utuh kegiatan yang berisi informasi tentang latar belakang,

maksud dan tujuan,Pelaksana kegiatan, sumber dana, hasil (Output) dan lain-lain.

Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kecamatan dan Desa dengan

dana sebesar Rp. 13.645.000,00 (tiga belas juta enam ratus empat puluh lima

ribu rupiah);

2. Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-

sumber Pendapatan Daerah dengan dana sebesar Rp. 6.445.000,00 (enam juta

empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Kriteria

1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

2. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang OrganisasiPerangkat

Daerah Kecamatan;

3. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anngaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran

2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015.


Telah kami laksanakan rapat Staf Kecamatan Dau dengan memberikan teguran lisan

kepada Bendahara Pengeluaran untuk segera menyelesaikan Laporan

II. ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN

2.1 PPh 21 Sebesar Rp. 1.742.500,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribulima

ratus rupiah)TidakDisetorkan ke Bank Persepsi

Setiap pengeluaran keuangan yang digunakan untuk kegiatan harus

dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, termasuk kewajiban membayar pajak

sesuai ketentuan pengenaan pajak. Hal ini merupakan tugas dan kewajiban

Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk

memungut dan menyetorkan pajak dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

Saat dilakukan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban keuangan Kecamatan

Dau Kabupaten Malang tanggal 15 Juni 2015 terdapat beberapa program kegiatan

Tahun Anggaran 2015 yang sudah dipungut pajaknya namun belum disetorkan ke

Bank Persepsi oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 1.742.500,00 (satu juta

tujuh ratus empat puluh dua ribulima ratus rupiah), dengan rincian sebagai

berikut:

No KegiatanAnggaran

(Rp)PPh psl. 21

(Rp)

1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1.445.000,00 135.250,00

2. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

1.445.000,00 135.250,00

3. Pembelian Makanan dan Minuman Kegiatan Musrenbang RKPD

2.900.000,00 290.000,00

4. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan Januari s.d. Maret 2015

7.050.000,00 591.000,00

5. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan bulan April s.d Juni

7.050.000,00 591.000,00

Jumlah 24.390.000,00 1.742.500,00

Kriteria1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan


atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.05/2013

tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja

Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



kepada Bendahara Pengeluaran untuk segera menyetor pajak sebesar Rp.

1.742.500,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribulima ratus rupiah) ke Bank

Persepsi kegiatan Tahun Anggaran 2015.

2.2. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2014 dan Tahun

2015 Belum Memenuhi Target

Dari hasil pemeriksaan tanggal 15 Juni 2015 terhadap Laporan Realisasi

Pemasukan PBB Tahun 2014 ditemui Baku PBB Tahun 2014 ditetapkan di

Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebesar Rp. 1.998.596.258,00 (satu milyar

sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh enam

ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah),dan sampai dengan tanggal 31

Desember 2014 Penerimaan PBB telah mencapai sebesar Rp. 1.456.900.125,00

(satu milyar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus ribu seratus dua

puluh lima rupiah)atau 72,90%sehingga masih ada kekurangan penerimaan dari

baku PBB Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 541.696.133,00 (lima ratus empat

puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga

rupiah).SementaraBaku PBB Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp.

1.984.297.525,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua

ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), sampai

dengan saat pemeriksaan diketahui Penerimaan PBB telah dicapai sebesar Rp.

575.192.703,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh dua ribu

tujuh ratus tiga rupiah)atau 28,99%sehingga masih ada kekurangan

penerimaandari baku PBB Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.409.104.822,00

(satu milyar empat ratus sembilan juta seratus empat ribu delapan ratus dua

puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2014:

No. DesaPokok Ketetapan

(Rp)

Realisasi

(Rp)%

Sisa

(Rp)Ket.

1. Desa Tegalweru 63.669.443,00 63.669.443,00 100 0 LUNAS

2. Desa Kucur 67.271.355,00 67.271.355,00 100 0 LUNAS

3. Desa Petungsewu 62.057.402,00 62.057.402,00 100 0 LUNAS

4. Desa Gadingkulon 89.905.587,00 89.905.587,00 100 0 LUNAS

5. Desa Selorejo 83.822.874,00 82.267.410,00 98,14 1.555.464,00 31-12-14

6. Desa Mulyoagung 435.195.937,00 304.932.661,00 70,07 130.263.276.00 31-12-14

7. Desa Sumbersekar 121.948.047,00 74.159.545,00 60,81 47.788.502,00 31-12-14

8. Desa Kalisongo 327.152.445,00 222.705.922,00 68,07 104.446,523,00 31-12-14

9. Desa Landungsari 333.182.515,00 229.709.844,00 68,94 103.472.671,00 31-12-14

10. Desa Karangwidoro 414.390.653,00 260.220.956,00 62,80 154.169.697,00 31-12-14

JUMLAH 1.998.596.258,00 1.456.900.125,00 72,90 541.696,133,00 31-12-14

Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2015:

No. DesaPokok Ketetapan

(Rp)Realisasi

(Rp)%

Sisa (Rp)

Ket.

1. Desa Tegalweru 63.542.528,00 20.063.342,00 31,57 43.479.186,00 15-06-15

2. Desa Kucur 67.118.524,00 10.042.298,00 14,96 57.076.226,00 15-06-15

3. Desa Petungsewu 61.786.620,00 19.100.335,00 30,91 42.686.285,00 15-06-15

4. Desa Gadingkulon 89.910.677,00 37.389.471,00 41,59 52.521.206,00 15-06-15

5. Desa Selorejo 83.393.526,00 8.420.743,00 10,10 74.972.783,00 15-06-15

6. Desa Mulyoagung 434.173.088,00 150.151.837,00 34,58 284.021.251,00 15-06-15

7. Desa Sumbersekar 122.276.168,00 45.946.857,00 37.58 76.329.311,00 15-06-15

8. Desa Kalisongo 327.972.587,00 91.014.239,00 27,75 236.958.348,00 15-06-15

9. Desa Landungsari 320.520.074,00 113.437.358,00 35,39 207.082.716,00 15-06-15

10. Desa Karangwidoro 413.603.733,00 79.626.223,00 19,25 333.977.510,00 15-06-15

JUMLAH 1.984.297.525,00 575.192.703,00 28,99 1.409.104.822,00 15-06-15

Kriteria

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Batas

Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Batas Pelunasan Pajak Bumi dan

Bangunan;

2. Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pola Operasional

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

3. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Petugas Khusus

Pemungut PBB Perdesaan dan Perkotaan pada Tingkat Desa/Kelurahan dan

Kecamatan.


Telah kami laksanakan rapat staf dan Kepala Desa se Kecamatan Dau untuk tetap

berupaya melakukan pelunasan PBB Tahun 2014 dan 2015 dengan cara :

1. Melakukan monitoring pemasukan PBB petugas rayon desa;

2. Memberikan penekanan baik lisan dan tertulis kepada Kepala Desa untuk

pelunasan PBB Desa;

3. Melakukan publikasi keliling kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Dau

tentang jatuh tempo dan pelunasan PBB;

4. Melakukan pendataan Wajib Pajak yang tidak dapat lunas karena subyek pajak

tidak jelas atau tidak diketahui selanjutnya dihimpun dan dilaporkan ke DPPKA

Kabupaten Malang terkait penyelesaian.

4.2. Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 dan 2015 Sebesar

Rp320.421.000,00 (tiga ratus dua puluhjuta empat ratus dua puluh satu ribu

rupiah)Belum Dipertanggungjawabkan Sesuai Ketentuan

Pada Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD),Kecamatan Dau

Kabupaten Malang memperoleh alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),sedangkan realisasi Belanja

Langsung Tahun Anggaran 2015 sampai bulan Mei sebesar Rp. 104.140.700,00

(seratus empat juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).

Hasil pemeriksaan dan konfirmasi kepada Bendahara Pengeluaran atas

pertanggungjawaban penggunaan dana yang telah direalisasikan menunjukkan

bahwa Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.

247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan Tahun Anggaran

2015 sebesar Rp. 73.421.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh

satu ribu rupiah) belum dipertanggungjawabkan dan disusun sesuai ketentuan yang

berlaku.

Kriteria

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan


atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.




Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 73.421.000,00 (tujuh

puluh tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

4.3. Belanja Pemeliharaan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

(DPPA) Tahun 2014 Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp. 27.200.000,00 (dua

puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

Penyusunan anggaran harus mencerminkan belanja yang selaras dengan

pelaksanaan kegiatan dan satuan harga dalam belanja harus sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap penyusunan

anggaran yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

(DPPA) Tahun 2014, ditemui hal-hal sebagai berikut:

a. Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas sebesar

Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan volume 4 unit/kali,

sedangkan jumlah Mobil Dinas yang tercatat dalam Buku Inventaris Barang Milik

Daerah sebanyak 3 (tiga) unit;

b. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp.

24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) disajikan secara lumpsum,

seharusnya menunjukkan rincian belanja kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kriteria


Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran

2014;

4. Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 180/1234/KEP/421.013/2013 tentang

Standar Satuan HargaTahun 2014.




Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2014 yang perlu disesuaikan yaitu :

a. Belanja Jasa Servis dan Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas sebesar

Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk volume sebanyak 3

(tiga) unit;

b. Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar

Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) disajikan secara rinci belanja

kegiatan yang akan dilaksanakan.

III. ASPEK PENGELOLAAN ASET / BARANG DAERAH

3.1 Pemakaian/Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk Kegiatan Operasional

Wilayah Tidak Didukung Berita Acara Pinjam Pakai

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, penatausahaan

Barang Milik Daerah mencakup 3 (tiga) kegiatan yang harus dilakukan oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan

pelaporan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan inventarisasi barang oleh

Petugas Pengurus Barang ditemukan bahwa kendaraan yang digunakan untuk

operasional Wilayah di Kecamatan Dau Kabupaten Malang tidak didukung dengan

Berita Acara Pinjam Pakai dari Camat Dau Kabupaten Malang kepada pemakai

sebagai berikut:

No Merk/Type Nomor PolisiTahun

Pembuatan

Keterangan

1. Isuzu Panther N 741 AP 1995 Komandan Koramil2. Honda / C 100 ML N 3360 DP 2003 Desa Tegalweru3. Honda / C 100 ML N 3552 DP 2003 Desa Kucur4. Honda 100 ML N 3581 DP 2004 Desa Petungsewu5. Honda / C 100 ML N 3400 DP 2004 Desa Selorejo 6. Honda / C 100 ML N 4303 DP 2004 Desa Gadingkulon

7. Honda / NF 100 L N 3989 DP 2005 Desa Kalisongo

8. Honda / NF 100 L N 3988 DP 2005 Desa Karangwidoro

9. Honda / NF 100 L N 4002 DP 2005 Desa Sumbersekar

10 Honda / NF 100 L N 3957 DP 2005 Desa Landungsari

11. Honda / NF 100 L N 3674 DP 2005 Desa Mulyoagung

12. Honda / NF11B2D1 MT N 4451 DP 2012 Desa Kalisongo13. Honda / NF11B2D1 MT N 4412 DP 2012 Desa Karangwidoro

14. Honda / NF11B2D1 MT N 4476 DP 2012 Desa Sumbersekar

15. Honda / NF11B2D1 MT N 4540 DP 2012 Desa Landungsari

Kriteria


Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang

Milik Daerah.



kepada Petugas Pengurus Barang untuk membuat Berita Acara Pinjam Pakai

Kendaraan Dinas roda empat sebanyak 1 (satu) buah dan 14 (empat belas) buah

roda dua dari Camat Dau Kabupaten Malang kepada pemakai.

3.2. Pengadaan Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor Dan Bantuan

Kendaraan Roda 2 (dua) Belum Dicatat dalam Buku Inventaris Barang

Pada tahun 2014 Kecamatan Dau Kabupaten Malang melaksanakan Pengadaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi sebesar Rp. 51.822.000,00 (lima

puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) serta Bantuan Kendaraan

Operasional Desa belum dicatat dalam Buku Inventaris Barang oleh Pengurus Barang,

namun sudah digunamanfaatkan yaitu:

a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No Nama Barang/merekJumlah

UnitHarga(Rp)

Keterangan

1. Meja Rapat 2 4.900.000,00

2. Kursi Rapat 100 16.500.000,00

3. Over Head Proyektor 1 9.157.000,00

4. Screen Proyektor 1 5.500.000,00

5. Speaker Aktif 1 6.250.000,00

6. Mixer 6 Chanel 1 2.750.000,00

7. Tripod Speaker 1 800.000,00

8. Mic Wearles 1 1.800.000,00

9. Kabel Scarrem Mic 100m dan Jack 1 580.000,00

10 Mesin Faxsimile 1 3.585.000,00Jumlah 6 51.822.000,00

b. Bantuan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) yang dipergunakan masing-masing

Desa

No Merk/Type Nomor Polisi Tahun Pembuatan Pemakai

1. Honda / C 100 ML N 3360 DP 2003 Desa Tegalweru

2. Honda / C 100 ML N 3552 DP 2003 Desa Kucur

3. Honda 100 ML N 3581 DP 2004 Desa Petungsewu

4. Honda / C 100 ML N 3400 DP 2004 Desa Selorejo

5. Honda / C 100 ML N 4303 DP 2004 Desa Gadingkulon

6. Honda / NF 100 L N 3989 DP 2005 Desa Kalisongo

7. Honda / NF 100 L N 3988 DP 2005 Desa Karangwidoro

8. Honda / NF 100 L N 4002 DP 2005 Desa Sumbersekar

9. Honda / NF 100 L N 3957 DP 2005 Desa Landungsari

10 Honda / NF 100 L N 3674 DP 2005 Desa Mulyoagung

11. Honda / NF11B2D1 MT N 4451 DP 2012 Desa Kalisongo

12. Honda / NF11B2D1 MT N 4412 DP 2012 Desa Karangwidoro

13. Honda / NF11B2D1 MT N 4476 DP 2012 Desa Sumbersekar

14. Honda / NF11B2D1 MT N 4540 DP 2012 Desa Landungsari

Kriteria



2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang

Milik Daerah.



kepada Petugas Pengurus Barang untuk mencatat Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor dengan realisasi sebesar Rp. 51.822.000,00 (lima puluh satu juta

delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) tahun 2014 serta Bantuan Kendaraan

Operasional Desa belum dicatat dalam Buku Inventaris Barang

3.3. Terdapat 10 (sepuluh) Desa yang tidak Membuat Laporan Penatausahaan

Barang/Aset Desa.

Sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa penatausahaan Barang/Aset Desa harus

dilaporkan kepada Camat yang memuat semua informasi aset antara lain: Gedung

Kantor Desa, Tanah Kas Desa, sarana olahraga, Kendaraan dan barang-barang tak

bergerak lainnya.

Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan dokumen laporan penatausahaan

barang/aset desa pada 10 (sepuluh) Desa sebagai berikut:

1. DesaTegalweru

2. Desa Kucur

3. Desa Petungsewu

4. Desa Gadingkulon

5. Desa Selorejo

6. Desa Mulyoagung

7. Desa Sumbersekar

8. Desa Kalisongo

9. Desa Landungsari

10. Desa Karangwidoro

Kriteria



2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Keuangan

Desa Bab III Pasal 9.


Telah kami laksanakan rapat Kepala Desa dan Perangkat Desa .se Kecamatan Dau

dengan memberikan teguran lisan kepada Perangkat Desa yang menangani aset

penatausahaan Barang/Aset Desa untuk melaporkan kepada Camat yang memuat

semua informasi aset antara lain: Gedung Kantor Desa, Tanah Kas Desa, sarana

olahraga, Kendaraan dan barang-barang tak bergerak lainnya.

IV. ASPEK PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 Terdapat Pegawai yangTidak Disiplin Dalam Membubuhkan Tanda Tangan pada

Daftar Hadir dan Tanpa Keterangan

Salah satu kewajiban setiap Pegawai Negeri Sipiladalah masuk kerja dan menaati

ketentuan jam kerja. Maksud pernyataan tersebut adalah setiap Pegawai Negeri Sipil

wajib datang, melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak

berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib

memberitahukan kepada Pejabat yang Berwenang. Adapun pengisian Daftar Hadir

merupakan salah satu instrumen yang diterapkan untuk mendukung administrasi

kepegawaian dalam rangka pembinaan Pegawai.

Setelah dilakukan pemeriksaan pada Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil yang dihitung

secara kumulatif sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2014 dan Januari

sampai dengan 15 Juni 2015, ditemukan beberapa Pegawaiyang tidak membubuhkan

tanda tangan dalam Daftar Hadir tanpa ada keterangan sebagai berikut:

Tahun 2014

1) GATOT YUDHA SETIAWAN, AP., MM. NIP 197403261993111001, IV/a,

Sekretaris Camat:

Tanggal17 (pukul 16.00 WIB) Januari 2014.

Tanggal14 (pukul 16.00 WIB) Maret 2014.

2) AHMAD LUTHFIDAYROBI, SE., MM NIP 196808091995021001, III/c, Kasubag

Keuangan:

Tanggal7 (pukul 16.00 WIB), 11 (pukul 15.00 WIB) Juli 2014.

3) HERI KARYAWANTONIP 197205071995021001, III/b, Staf:

Tanggal16 (pukul 16.00 WIB) Mei 2014.

4) MARIAM ULFA, SIPNIP 196101271982022002, III/d, Kasi Kesos dan

Kepemudaan:

Tanggal8 (pukul 16.00 WIB) Agustus 2014.

Tahun 2015

1) HANI SISWONO, SE NIP 196102021983121001, III/c, Kasi Pemerintahan:

Tanggal 2 (pukul 13.00 WIB), 6 (pukul 16.00 WIB), 7(pukul 16.00 WIB), 8 (pukul

16.00 WIB), 9 (pukul 15.00 WIB) Januari 2015.

2) IRIANTO NIP 196203072006041006, II/c,Staf:

Tanggal 11 (pukul 08.00, 10.00 WIB), 12 (pukul 08.00, 10.00 WIB), 13 (pukul

08.00, 10.00 WIB), 15 (pukul 07.30, 10.00 WIB) Mei 2015.

3) ASTUHAR NIP 195904121987021002, II/d, Staf:

Tanggal17 (pukul 13.00, 15.00 WIB) April 2015.

Tanggal15 (pukul 07.30, 10.00 WIB) Mei 2015.

4) GATOT YUDHA SETIAWAN, AP., MM NIP 197403261993111001, IV/a,Sekretaris

Camat:

Tanggal 30 (pukul 10.00 WIB) April 2015.

Sedangkan beberapa Pegawai tidak membubuhkan tanda tangan dalam Daftar Hadir

Apel Pagi setiap hari Senin tanpa ada keterangan sebagai berikut:

Tahun 2014

1) BAMBANG SOPONYONO NIP 19730926200906 1 001, II/b, Sekretaris Desa

Selorejo:

Tanggal6, 13, 20 dan 27 Januari 2014.

Tanggal3, 10, 17 dan 24Februari 2014.

Tanggal3, 10, 17 dan 24Maret 2014.

Tanggal7, 14, 21 dan 28April 2014.

Tanggal5, 12, 19 dan 26Mei 2014.

Tanggal9, 16, 23 dan 30Juni 2014.

Tanggal7, 14 dan 21Juli 2014.

Tanggal4, 11, 18 dan 25Agustus 2014.

Tanggal1, 8, 15, 22 dan 29September 2014.

Tanggal6, 13, 20 dan 27Oktober 2014.

Tanggal3, 10, 17 dan 24November 2014.

Tanggal1, 8, 15, 22 dan 29 Desember 2014.

2) WAHYU EDDI PRIHANTO NIP 19630702200701 1 013, II/c, Sekretaris Desa

Gadingkulon:

Tanggal10, 17 dan 24Februari 2014.

Tanggal10, 17 dan 24Maret 2014.

Tanggal12, 19 dan 26Mei 2014.

Tanggal7, 14 dan 21Juli 2014.

Tanggal4, 18 dan 25Agustus 2014.

Tanggal29September 2014.

Tanggal6, 13, 20 dan 27Oktober 2014.

3) SUPARMAN NIP 19620430200701 1 007, II/c, Sekretaris Desa Kalisongo:

Tanggal13, 20 dan 27 Januari 2014.

Tanggal7, 14, 28April 2014.

Tanggal16, 23 dan 30Juni 2014.

Tanggal4Agustus 2014.

Tanggal1, 8, 15, 22 dan 29 Desember 2014.

4) MOHAMMAD ARIFIN NIP 19650828200701 1 023, II/c, Sekretaris Desa

Mulyoagung:

Tanggal 23 Juni 2014.

Tanggal 21 Juli 2014.

Tanggal 25 Agustus 2014.

Tanggal 29 September 2014.

Tanggal 29 Desember 2014.

5) SA’I NIP 19630810200701 1 016, II/c, Sekretaris Desa Kucur:

Tanggal6 Januari 2014.

Tanggal14April 2014.

Tanggal21Juli 2014.



6) SUPARDI NIP 19680313200701 1 039, I/d, Sekretaris Desa Petungsewu:

Tanggal10, 17 dan 24Februari 2014.



7) SISWONO NIP 19630201200701 1 007, II/c, Sekretaris Desa Landungsari:

Tanggal27Januari 2014.

Tanggal17Februari 2014.

Tanggal24Maret 2014.


8) RINDA PERDANA NIP 19781130200801 1 011, II/b, Sekretaris Desa

Sumbersekar:

Tanggal6Januari 2014.



9) MUHAJIR NIP 19600628200701 1 002, I/c, Sekretaris Desa Tegalweru:

Tanggal12Mei 2014.



Tahun 2015

1) BAMBANG SOPONYONO NIP 19730926200906 1 001, II/b, Sekretaris Desa

Selorejo:

Tanggal 5, 12, 19 dan 26 Januari 2015.

Tanggal 2, 9, 16 dan 23 Februari 2015.

Tanggal 2, 9, 16, 23 dan 30 Maret 2015.

Tanggal 6, 13, 20 dan 27 April 2015.

Tanggal 4, 11, 18 dan 25 Mei 2015.

Tanggal1, 8 dan 15 Juni 2015.

2) WAHYU EDDI PRIHANTO NIP 19630702200701 1 013, II/c, Sekretaris Desa

Gadingkulon:

Tanggal 26 Januari 2015.

Tanggal 9, 16 dan 23 Februari 2015.

Tanggal 9, 16, 23 dan 30 Maret 2015.

Tanggal 4,11, 18 dan 25 Mei 2015.

Tanggal 1, 8 dan 15 Juni 2015.

3) SISWONO NIP 19630201200701 1 007, II/c, Sekretaris Desa Landungsari:

Tanggal 2, 16, 23 dan 30 Maret 2015.

Tanggal 27 April 2015.

Tanggal 4 Mei 2015.

Tanggal 8 dan 15 Juni 2015.

4) MOHAMMAD ARIFIN NIP 19650828200701 1 023, II/c, Sekretaris Desa

Mulyoagung:

Tanggal 26 Januari 2015.

Tanggal 23 Februari 2015.

Tanggal 23 dan 30Maret 2015.

Tanggal18 dan 25Mei 2015.


5) SUPARMAN NIP 19620430200701 1 007, II/c, Sekretaris Desa Kalisongo:

Tanggal 23 dan 30Maret 2015.

Tanggal 27April 2015.


6) SA’I NIP 19630810200701 1 016, II/c, Sekretaris Desa Kucur:

Tanggal 4 dan 25Mei 2015.


7) SUPARDI NIP 19680313200701 1 039, I/d, Sekretaris Desa Petungsewu:


8) RINDA PERDANA NIP 19781130200801 1 011, II/b, Sekretaris Desa

Sumbersekar:

Tanggal 30 Maret 2015.

9) MUHAJIR NIP 19600628200701 1 002, I/c, Sekretaris Desa Tegalweru:


Kriteria

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 Nomor urut 11 dan 17;

2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nomor 863/577/421.032/2013,

tanggal 31 Januari 2013 Perihal Penegakan Disiplin Bagi Karyawan/Karyawati di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Nomor Romawi II Nomor urut 2.a.


Telah kami laksanakan rapat Staf dan Sekdes se Kecamatan Dau dengan

memberikan teguran lisan dan tertulis kepada Pegawai yang tidak disiplin dalam

mengisi daftar hadir Kecamatan Dau baik pada tahun 2014 dan tahun 2015.

4.2 Terdapat 4 (empat) Orang Pejabat Struktural yang Belum Mengikuti dan Lulus

Diklatpim Sesuai Kompetensi Jabatannya

Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus

mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sesuai kompetensi yang

ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Terdapat 10 (sepuluh) formasi jabatan struktural pada Kecamatan Dau Kabupaten

Malang dan pejabatnya telah terisi semua, dengan rincian sebagai berikut:

Eselon IIIa : 1 formasi (Camat);

Eselon IIIb : 1 formasi (Sekretaris Camat);

Eselon IVa : 5 formasi (Kepala Seksi);

Eselon IVb : 3 formasi (Kepala Sub Bagian).

Dari 10 (sepuluh) orang pegawai yang menduduki jabatan struktural dimaksud masih

terdapat 4 (empat) pejabat struktural eselon IV yang belum mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Kepemimpinan sebagaimana kompetensi jabatannya, yaitu:

DIKLATPIM IV:

1) Mariam Ulfa, SIP NIP 19610127 1982 2 002, Penata Tingkat I (III/d), Kepala Seksi

Kesos dan Kepemudaan, eselon IVa;

2) Halim Winarsih, SE NIP 19631212 198708 2 002, Penata (III/c), Kepala SubBagian

Umum dan Kepegawaian, eselon IVb;

3) Ahmad Luthfi Dayrobi, SE., MM NIP 19600809 199502 1 001, Penata (III/c),

Kepala Sub Bagian Keuangan, eselon IVb;

4) Rudy Prasetyo, A.Md, NIP 19671019 199403 1 003, Penata Muda Tingkat I (III/b),

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, eselon IVb.

Kriteria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural


4 (empat) Pejabat Struktural Kecamatan Dau yang belum melaksanakan Diklatpim

sudah diusulkan melalui Surat Camat .

4.3 Terdapat Tenaga Sukwan/Honorer/Kontrak yang Dibiayai dari Anggaran

Kecamatan Namun Tidak Didukung Surat Keputusan Pengangkatan yang

Memadai

Mengingat terbatasnya jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan Dau

Kabupaten Malang untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan, maka Camat Dau Kabupaten Malang

mengangkat Tenaga Sukwan/Honorer/Kontrak dengan upah yang dibiayai dari

Anggaran Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdapat 2 (dua) orang Tenaga

Sukwan/Honorer/Kontrak yang tidak didukung dengan Keputusan Camat Dau

Kabupaten Malang atau yang berkompeten tentang Pengangkatan Tenaga

Sukwan/Honorer/Kontrak untuk Tahun Anggaran 2015, yaitu atas nama:

- Nama : Mochamad Sholeh

Tanggal lahir : 04 Juni 1969

TMT : 08 Agustus 1997

SK terakhir : Surat Camat Dau Kabupaten Malang tanggal 04 Agustus

2014

- Nama : Yudha Wastu Pramuka

Tanggal lahir : 31 Januari 1976

TMT : 01 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2014

SK terakhir : Surat Perjanjian Kontrak Sekda Kabupaten Malang Nomor:

814/001/421/421.202/2014

Kedua tenaga Sukwan/Honorer/Kontrak tersebut sampai dengan saat pemeriksaan

masih melaksanakan tugas dan dibayar penuh oleh Bendahara Pengeluaran

Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Kriteria

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005

tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pegawai Tidak Tetap di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.


Sdr. Yudha Wastu Pramuka adalah tenaga kontrak Kabupaten Malang yang

honor/bayarannya bersumber dari APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

tahun 2014 dan 2015.

Sedangkan untuk Sdr. Mochamad Sholeh adalah Sukwan Kecamatan Dau yang

honor/bayarannya bersumber dari anggaran Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA)

Kecamatan Dau tahun 2014 dan 2015, dengan telah dibuatkan surat perjanjian

kontrak kerja Camat Dau.

4.4 Terdapat 3 (tiga) Desa yang Tidak Memiliki Sekretaris Desa

Kecamatan DauKabupaten Malang terdiri dari 10 (sepuluh) desa yang 3 (tiga)

desa diantaranya tidak memiliki Sekretaris Desa, yaitu Desa Karangwidoro, Desa

Gadingkulondan Desa Selorejo yang sampai dengan saat pemeriksaan belum

mendapatkan pengisian dan belum melimpahkan tugas Sekretaris Desa didukung

dengan Surat Pelaksanaan Tugas dari Camat Dau Kabupaten Malang atau Kepala

Desa yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat

Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana

Teknis. Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok yang sangat penting di desa antara

lain membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan

pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan

masyarakat serta berfungsi sebagai pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan

oleh Perangkat Desa.

Kriteria

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,

pada Pasal 25 menyatakan bahwa pada posisi yang ditinggalkan Sekretaris

Desa yang tidak memenuhi syarat, Pemerintah Daerah diwajibkan mengisi

Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.


Sudah pernah diusulkan pengisian Sekretaris Desa ke Bagian Pemerintahan Desa

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang namun sampai saat ini belum ada pengisian

sehingga telah dilakukan penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa yaitu Desa

Karangwidoro, Desa Gadingkulon dan Desa Selorejo.

CAMAT DAU

Drs. ERU SUPRIJAMBODO, MSiPembina

NIP. 19640712 198803 1 022

Documents

Jawaban LTP Kecamatan Dau