397
- 204 - NO. NOMOR/TGL TENTANG SUMBER STATUS PERATURAN 12 No. 12 Tahun 199 HPPRI (I) 1993 10 Pebruari 1993 l. : 1050 - 1052 13 No. 13 Tahun 199 HPPRI (I) 1993 12 Pebruari 1993 l. : 1053 - 1087 (LN No.11) 14 No. 14 Tahun 199 Tabungan Perumahan PNS. HPPRI (I) 1993 15 Pebruari 1993 Hal. : 1088 - 10 15 No. 15 Tahun 199 embentukan Pengadilan Negeri di Maliana HPPRI (I) 1993 16 Pebruari 1993 Hal. : 1092 - 1094 16 No. 16 Tahun 199 HPPRI (I) 1993 16 Pebruari 1993 l. : 1095 - 1098 17 No. 17 Tahun 199 Pembentukan Tim Perbatubaraan Nasional. HPPRI (I) 1993 19 Pebruari 1993 Hal. : 1099 - 1100 18 No. 18 Tahun 199 HPPRI (I) 1993 23 Pebruari 1993 l. : 1101 - 11 19 No. 19 Tahun 199 HPPRI (I) 1993 24 Pebruari 1993 l. : 1105 - 1217 (LN No.16) 20 No.20 Tahun 1993 HPPRI (I) 1993 27 Pebruari 1993 l. : 1218 - 1220 21 No.21 Tahun 1993 HPPRI (I) 1993 27 Pebruari 1993 l. : 1221 - 12 22 No.22 Tahun 1993 HPPRI (I) 1993 27 Pebruari 1993 l. : 1227 - 1230 23 No.23 Tahun 1993 HPPRI (I) 1993 27 Pebruari 1993 l. : 1231 - 12 Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Kawasan Industri Makassar Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Polandia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal. Diubah dg Keppres No.46 Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kupang, Ambon dan Jayapura. Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan Keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke - 10. Diubah dg Keppres No. 89 Dicabut dg Keppres 110 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Tunisia Tentang Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak Penunjukan & Penetapan sebagian Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero), PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) pada Kawasan Industri Pasuruan Industrial Estate Rembang utk diberikan Status sbg Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor. Dicabut dg Keppres No.75 Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja. Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak - Tandes sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Dicabut dg Keppres No.75

jasa medis

  • Upload
    ukujang

  • View
    119

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jasa medis free

Citation preview

Sheet1- 204 -NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN12No. 12 Tahun 1993Penunjukan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Kawasan Industri Makassar Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone).HPPRI (I) 199310 Pebruari 1993Hal. : 1050 - 105213No. 13 Tahun 1993Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Polandia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.HPPRI (I) 199312 Pebruari 1993Hal. : 1053 - 1087(LN No.11)14No. 14 Tahun 1993Tabungan Perumahan PNS.HPPRI (I) 1993Diubah dg Keppres No.46 Th.199415 Pebruari 1993Hal. : 1088 - 109115No. 15 Tahun 1993Pembentukan Pengadilan Negeri di Maliana.HPPRI (I) 199316 Pebruari 1993Hal. : 1092 - 109416No. 16 Tahun 1993Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Kupang, Ambon dan Jayapura.HPPRI (I) 199316 Pebruari 1993Hal. : 1095 - 109817No. 17 Tahun 1993Pembentukan Tim Perbatubaraan Nasional.HPPRI (I) 199319 Pebruari 1993Hal. : 1099 - 110018No. 18 Tahun 1993Pembentukan Kelompok Kerja Untuk Membantu Presiden Dalam Melaksanakan Keputusan Keputusan Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok Ke - 10.HPPRI (I) 1993Diubah dg Keppres No. 89 Th.199323 Pebruari 1993Hal. : 1101 - 1104Dicabut dg Keppres 110 Th.199319No. 19 Tahun 1993Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Tunisia Tentang Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan.HPPRI (I) 199324 Pebruari 1993Hal. : 1105 - 1217(LN No.16)20No.20 Tahun 1993Penunjukan & Penetapan sebagian Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero), PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) pada Kawasan Industri Pasuruan Industrial Estate Rembang utk diberikan Status sbg Kawasan Berikat (Bonded Zone).HPPRI (I) 199327 Pebruari 1993Hal. : 1218 - 122021No.21 Tahun 1993Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor.HPPRI (I) 1993Dicabut dg Keppres No.75 Th.199627 Pebruari 1993Hal. : 1221 - 122622No.22 Tahun 1993Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja.HPPRI (I) 199327 Pebruari 1993Hal. : 1227 - 123023No.23 Tahun 1993Penetapan Jalan Bebas Hambatan Dupak -Tandes sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tol.HPPRI (I) 1993Dicabut dg Keppres No.75 Th.200327 Pebruari 1993Hal. : 1231 - 1234- 205 -NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN24No. 24 Tahun 1993Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Dan Besarnya Tol Pada Jalan Tol Ruas Balaraja Barat - Ciujung.HPPRI (I) 199327 Pebruari 1993Hal. : 1235 - 123825No.25 Tahun 1993Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.HPPRI (I) 199327 Pebruari 1993Hal. : 1239 - 124126No.26 Tahun 1993Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut PP No. 51 Th 1992 ke Dalam PP No.15 Th.1993.HPPRI (I) 19938 Maret 1993Hal. : 1242 - 124727No.27 Tahun 1993Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan.HPPRI (I) 1993Diubah dg Keppres No.126 Th.200010 Maret 1993Hal. : 1248 - 125028No.28 Tahun 1993Tempat Kediaman Jabatan Bagi Wakil Presiden.HPPRI (I) 19938 Juli 1993Hal. : 1251 - 125229No.29 Tahun 1993Pemberian Fasilitas Kredit Kpd Para Hakim Agung Republik Indonesia Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.HPPRI (I) 1993Dicabut dg Keppres No.58 Th.199918 Maret 1993Hal. : 1253 - 125430No.30 Tahun 1993Penunjuakan Dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT.Cibinong Center Industrial Estate Untuk Diberikan Status Sbg Kawasan Berikat (Bounded Zone).HPPRI (I) 199331 Maret 1993Hal. : 1255 - 125731No.31 Tahun 1993Tunjangan Penilai Pajak Bumi & Bangunan, Pemeriksa Bea dan Cukai, Pengawas Ketenagakerjaan, Pengamat Meteorologi dan Geofisika, Penyuluh Kehutanan, Juru Penerang, Pekerja Sosial, dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.HPPRI (I) 1993Dicabut dg Keppres No.84 Th.2003, No.25 Th.2004, & No.35 Th.200522 April 1993Hal. : 1258 - 126732No.32 Tahun 1993Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau.HPPRI (I) 1993Diubah dg Keppres No.49 Th.1993, No.27 Th.1996, No.66 Th.19983 Mei 1993Hal. : 1268 - 126933No.33 Tahun 1993Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia.HPPRI (I) 19933 Mei 1993Hal. : 1270 - 127134No.34 Tahun 1993Pembentukan Kejaksaan Negeri di Cibinong.HPPRI (I) 19935 Mei 1993Hal. : 1272 - 127335No.35 Tahun 1993Pengesahan Internasional Convention On The Harmonited Commodity Description and Coding System Berserta Protocolnya.HPPRI (II) 19937 Juli 1993Hal. : 1275 - 1907(LN No.36)36No.36 Tahun 1993Pengesahan Agreement Between The Government of Republic of Indonesia and The Government of Australia Concerning The Promotion and Protection of Investment.HPPRI (II) 199315 Mei 1993Hal. : 1908 - 1927(LN No.37)File : Eduard.S.Pudji- 206 -NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN37No.37 Tahun 1993Pengesahan Agreement Between The Government of Republic of Indonesia and The Government of Australia Relating to Coorperation in Fisheries.HPPRI (II) 199315 Mei 1993Hal. : 1928 - 1936(LN No.38)38No.38 Tahun 1993Pengesahan Agreement Between The Government of Republic of Indonesia and The Government of Australia Concerning The Protection and Enforcement of Copyright.HPPRI (II) 199315 Mei 1993Hal. : 1937 - 1944(LN No.39)39No.39 Tahun 1993Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Rep. Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab utk Dinas2 Penerbangan antara dan melampaui wilayah berdaulat masing2.HPPRI (II) 199317 Mei 1993Hal. : 1945 - 2036(LN No.43)40No.40 Tahun 1993Perubahan Keppres No.29 Th.1990 ttg Dana Reboisasi Sebagaimana telah diubah dg Keppres No.28 Th.1991.HPPRI (II) 1993Diubah dg Keppres No.24 Th.199718 Mei 1993Hal. : 2037 - 2040Dicabut tarif & jenis dana dg PP 92/ ' 99(LN No.44)41No.41 Tahun 1993Perubahan Keppres No.30 Th.1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Keppres No.29 Th.1991.HPPRI (II) 1993Diubah dg Keppres No.67 Th.199818 Mei 1993Hal. : 2041 - 2043(LN No.45)42No.42 Tahun 1993Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi & Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.59 Th.199819 Mei 1993Hal. : 2044 - 205143No.43 Tahun 1993Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi & Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan.HPPRI (II) 1993Diubah dg Keppres No.26 Th.1996 & No.59 Th.199819 Mei 1993Hal. : 2052 - 205844No.44 Tahun 1993Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi & Tata Kerja Menteri Negara.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.60 Th.199819 Mei 1993Hal. : 2059 - 206845No.45 Tahun 1993Peningkatan Konsulat-Konsulat RI di Toronto Canada, Karachi, Pakistan dan Noumea New Caledonia Menjadi Konsulat Jenderal RI.HPPRI (II) 199322 Mei 1993Hal. : 2069 - 207146No.46 Tahun 1993Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan.HPPRI (II) 1993Diubah dg Keppres No.5 Th.199422 Mei 1993Hal. : 2072 - 207347No.47 Tahun 1993Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1993/1994.HPPRI (II) 199322 Mei 1993Hal. : 2074 - 207548No.48 Tahun 1993Pengesahan International Convention Against Apartheid in Sports.HPPRI (II) 199326 Mei 1993Hal. : 2076 - 2098(LN No.48)- 207 -NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN49No.49 Tahun 1993Perubahan Atas Keppres No.32 Th.1993 ttg Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau.HPPRI (II) 1993Diubah dg Keppres No.49 Th.19932 Juni 1993Hal. : 2099 - 210050No.50 Tahun 1993Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.48 Th.20017 Juni 1993Hal. : 2101 - 210451No.51 Tahun 1993Perubahan Keppres No.30 Th.1989 tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.98 Th.20038 Juni 1993Hal. : 2105 - 210652No.52 Tahun 1993Pemeriksaan Atas Barang Impor yg dimasukan ke Kaw. Berikat (Bounded Zone).HPPRI (II) 1993Diubah dg Keppres No. 94 Th.19931 Juli 1993Hal. : 2107 - 2108(LN No.52)53No.53 Tahun 1993Fasilitas & Kemudahan Pabean, Perpajakan, dan Tata Niaga Impor bagi Entreport Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE).HPPRI (II) 1993Dicabut dg PP15 Juli 1993Hal. : 2109 - 2112No.3 Th.1996(LN No.53)54No.54 Tahun 1993Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.31 Th.199515 Juli 1993Hal. : 2113 - 212155No.55 Tahun 1993Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.36 Th.200518 Juli 1993Hal. : 2122 - 213056No.56 Tahun 1993Pengesahan Persetujuan Umum Tentang Kerjasama Pembangunan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Kanada Tahun 1991.HPPRI (II) 199319 Juli 1993Hal. : 2131 - 2173(LN No.58)57No.57 Tahun 1993Perubahan Keppres No.30 Th.1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk & Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan utk Dipergunakan dlm Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Pengemudi Taxi Sebagaimana telah Diubah Dengan Keppres No.28/1993.HPPRI (II) 1993Diubah dg Keppres No. 65 Th.199419 Juli 1993Hal. : 2174 - 2175Dicabut dg Keppres No.74 Th.199558No.58 Tahun 1993Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Delapan Belas Kali diubah Terakhir dg Keppres No.67 Th.' 92.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.61 Th.19981 Juli 1993Hal. : 2176 - 219059No.59 Tahun 1993Pengesahan International Convention On Mutual Administrative Assistence for The Prevention, Investigation And Repression of Customs Offences.HPPRI (II) 19937 Juli 1993Hal. : 2191 - 2224(LN No.61)60No.60 Tahun 1993Perubahan Keppres No.34 Th.1991 ttg Tunjangan Jabatan Struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata RI.HPPRI (II) 199310 Juli 1993Hal. : 2225 - 2228- 208 -NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN61No.61 Tahun 1993Pengesahan Basel Convention on The Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal.HPPRI (II) 199312 Juli 1993Hal. : 2229 - 2286(LN. No.62)62No.62 Tahun 1993Perubahan Atas Keppres No.9 Th.1985 ttg Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dg Keppres No.51 Th.1992.HPPRI (II) 1993Diubah dg Keppres No.69 Th.1993, No.1, 30 & 35 Th.1994, No.38 Th.1995 & No.17 Th.1996 Th.200013 Juli 1993Hal. : 2287 - 2289Dicabut dg Keppres No.99 Th.200063No.63 Tahun 1993Penghargaan Kepada Mantan Anggota Badan Keamanan Rakyat.HPPRI (II) 199317 Juli 1993Hal. : 2290 - 229264No.64 Tahun 1993Peningkatan Konsulat Republik Indonesia Di Vancouver Canada Menjadi Konsulat Jend. RI.HPPRI (II) 19935 Agustus 1993Hal. : 2293 - 229465No.65 Tahun 1993Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Athena Yunani.HPPRI (II) 19939 Agustus 1993Hal. : 2295 - 229666No.66 Tahun 1993Pembentukan Dana Bantuan Presiden Eks. Dana Reboisasi.HPPRI (II) 199327 September 1993Hal. : 2297 - 229867No.67 Tahun 1993Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Argentina mengenai kerjasama Ekonomi dan Perdagangan.HPPRI (II) 199326 Juli 1993Hal.:2299 - 2314(LN. No.65)68No.68 Tahun 1993Perubahan atas Keppres No.8 Th.1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.37 Th.199431 Juli 1993Hal.:2315 - 231669No.69 Tahun 1993Perubahan Atas Keppres No.9 Th.1985 ttg Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah delapan Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.62 Th.1993.HPPRI (II) 1993Diubah dg Keppres No.1, 30 & 35 Th.1994, No.38 Th.1995 & No.17 Th.1996 Th.20002 Agustus 1993Hal.:2317 - 2318Dicabut dg Keppres No.99 Th.200070No.70 Tahun 1993Penunjukan dan Penetapan Sebagian Wil. Usaha Kawasan Industri PT. Besland Pertiwi Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone).HPPRI (II) 19932 Agustus 1993Hal.:2319 - 232171No.71 Tahun 1993Agreement Between Government of The Rep. of Indonesia and The Center for International Forestry Research Regarding the Headquarters Seat of The Center.HPPRI (II) 19934 Agustus 1993Hal.:2322 - 2342(LN. No.71)- 209 -6NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN72No.72 Tahun 1993Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Polandia tentang Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan.HPPRI (II) 19934 Agustus 1993Hal.: 2343 - 2452(LN. No.72)73No.73 Tahun 1993Perubahan Keppres No.35 Th.1973 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No.7 Th.1988.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.138 Th.199916 September 1993Hal.:2453 - 245474No.74 Tahun 1993Perubahan Keppres No.32 Th.1986 ttg Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri Sebagaimana Telah Diubah dengan Keppres No.10 Th.1988.HPPRI (II) 199311 Agustus 1993Hal.: 2455 - 245675No.75 Tahun 1993Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.62 Th.200011 Agustus 1993Hal.: 2457 - 246076No.76 Tahun 1993Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.28 Th.2002.18 Agustus 1993Hal.: 2461 - 248277No.77 Tahun 1993Tunjangan Jabatan bagi Anggota Kehormatan, Anggota Biasa, dan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.HPPRI (II) 199318 Agustus 1993Hal.: 2483 - 248478No.78 Tahun 1993Penambahan Ramp Jalan Tol Sentul Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.HPPRI (II) 199320 Agustus 1993Hal.: 2485 - 248779No.79 Tahun 1993Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1994.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.62 Th.199427 Agustus 1993Hal.: 2488 - 248980No.80 Tahun 1993Pengesahan An Amandement of Article VI of The Statute of The International Atomic Energy Agency.HPPRI (II) 19938 Nopember 1993Hal.: 2490 - 2493(LN. No.75)81No.81 Tahun 1993Pengesahan Convention on Early Natification of a Nuclear Accident.HPPRI (II) 19931 September 1993Hal.: 2494 - 2502(LN. No.76)82No.82 Tahun 1993Pengesahan Convention on Assistance inThe Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency.HPPRI (II) 19931 September 1993Hal.: 2503 - 2515(LN. No.77)83No. 83 Tahun 1993Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Sembilan Belas Kali Diubah Terakhir dg Keppres No.58 Th.1993.HPPRI (II) 1993Diubah dg Keppres No.104 Th.199314 September 1993Hal.: 2516 - 2520Dicabut dg Keppres No.61 Th.1998- 210 -7NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN84No.84 Tahun 1993Perubahan Atas Keppres No.5 Th.1990 Ttg Badan Pengendali Bimas.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.40 Th.199714 September 1993Hal.: 2521 - 252385No.85 Tahun 1993Perubahan Atas Keppres No.28 Th.1982 Ttg Dewan Gula Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.10 Th. 1989.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.109 Th.200014 September 1993Hal.: 2524 - 252586No.86 Tahun 1993Pengesahan Agreement on The Organization for Indian Ocean Marine Affairs Cooperations (IOMAC)HPPRI (II) 199316 September 1993Hal.: 2526 - 2536(LN No.78)87No.87 Tahun 1993Pembentukan Delegasi Republik Indonesia Untuk Perundingan-perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.62 Th.199620 September 1993Hal.: 2537 - 254188No.88 Tahun 1993Pembukaan Kedutaan Besar RI di Kiev - Ukraina dan di Taskent-Republik Uzbekistan.HPPRI (II) 199320 September 1993Hal.: 2542 - 254489No.89 Tahun 1993Perubahan Keppres No.18 Th.1993 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja utk Membantu Presiden dlm melaks. Keputusan2 Konperensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok ke 10.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.110 Th.19931 Oktober 1993Hal.: 2545 - 254690No.90 Tahun 1993Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri.HPPRI (II) 1993Dicabut dg PP21 Oktober 1993Hal.: 2547 - 2550No.46 Th.1994(LN No.81)91No.91 Tahun 1993Pengesahan Agreement Between The Governments oh The Member Countries of The Asociation og Southeast Asian Nations and The Gov. of Canada on Economic Coorperation.HPPRI (II) 199318 Oktober 1993Hal.: 2551 - 2573(LN No.82)92No.92 Tahun 1993Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional RI.HPPRI (II) 1993Diubah dg Keppres No.166, No.173 & 42 Th.200111 Oktober 1993Hal.: 2574 - 258093No. 93 Tahun 1993Pengaktipan Kembali Kegiatan Kedutaan Besar RI di Phnom Penh.HPPRI (II) 199322 Nopember 1993Hal.: 2581 - 258294No. 94 Tahun 1993Perubahan Keppres No.52 Th.1993 ttg Peme-riksaan atas barang Impor yg dimasukkan ke Kawasan Berikat (Bonded Zone).HPPRI (II) 199323 Oktober 1993Hal.: 2583 - 2584(LN No.85)95No.95 Tahun 1993Perubahan Keppres No.53 Th.1993 ttg Fasilitas & Kemudahan Pabean, Perpajakan & Tata Niaga Impor Bagi Entreport Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE).HPPRI (II) 1993Dicabut dg PP No.3 Th.199623 Oktober 1993Hal.: 2585 - 2587(LN No.86)- 211 -8NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN96No.96 Tahun 1993Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak Ke, Dari dan Antar Kawasan Berikat dan Entreport Produksi untuk Tujuan Ekspor (ESPE).HPPRI (II) 199323 Oktober 1993Hal.: 2588 - 2590(LN No.87)97No.97 Tahun 1993Tata Cara Penanaman Modal.HPPRI (II) 1993Diubah dg Keppres No.115 Th.1998 dan No.117 Th.19994 Nopember 1993Hal.: 2591 - 2599Dicabut dg Perpres No.27 Th.200998No.98 Tahun 1993Perubahan Keppres No.53 Th. 1989 Tentang Kawasan Industri.HPPRI (II) 19934 Nopember 1993Hal.: 2600 - 260399No.99 Tahun 1993Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia.HPPRI (II) 1993Diubah dg Keppres No.132 Th.199826 Oktober 1993Hal.: 2604 - 2607100No.100 Tahun 1993Izin Penelitian Bagi Orang Asing.HPPRI (II) 1993Dicabut dg PP No.41 Th.20061 Nopember 1993Hal.: 2608 - 2613101No.101 Tahun 1993Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung.HPPRI (II) 199315 Nopember 1993Hal.: 2614 - 2616102No.102 Tahun 1993Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Nusa Dua Bali.HPPRI (II) 199318 Nopember 1993Hal.: 2617 - 2619103No.103 Tahun 1993Badan Urusan Logistik.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.50 Th.19954 Nopember 1993Hal.: 2620 - 2629104No.104 Tahun 1993Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 ttg Susunan Organisasi Departemen Sebagai-mana Telah Dua Puluh Kali Diubah Terakhir Dgn Keppres No.83 Th.1993.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.61 Th.199822 Nopember 1993Hal.: 2630 - 2633105No.105 Tahun 1993Persetujuan Angkutan Udara Antara Pem. RI Dan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia Berkenaan dg Angkutan Udara Berjadwal.HPPRI (II) 19936 Nopember 1993Hal.: 2634 - 2691(LN No.88)106No.106 Tahun 1993Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pem. RI dan Pem. Kerajaan Yordania Berkenaan dg Angkutan Udara Berjadwal.HPPRI (II) 19936 Nopember 1993Hal.: 2692 - 2745(LN No.89)107No.107 Tahun 1993Pengesahan Air Transport Agreement between The Gov. of The Rep. of Indonesia.& The Gov. of The Kingdom Of The Netherlands.HPPRI (II) 19936 Nopember 1993Hal.: 2746 - 2760(LN No.90)108No.108 Tahun 1993Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Papua New Guinea Relating The Schedule Air Services.HPPRI (II) 199316 Desember 1993Hal.: 2761 - 2787(LN No.91)- 212 -9NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN109No.109 Tahun 1993Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.20 Th.20009 Nopember 1993Hal.: 2788 - 2800110No.110 Tahun 1993Penetapan Susunan Keanggotaan Tim Ahli Ekonomi Masalah Hutang dan Pembangunan Negara-Negara Berkembang.HPPRI (II) 199311 Nopember 1993Hal.: 2801 - 2803111No.111 Tahun 1993Perluasan Berlakunya Ordonansi Cukai Alkohol Sulingan, Staadblad 1898 No.90, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg Undang-Undang No.2 Prp. Th.1965.HPPRI (II) 199313 Nopember 1993Hal.: 2804 - 2805(LN No.93)112No.112 Tahun 1993Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.59 Th.19992 Desember 1993Hal.: 2806 - 2807113No.113 Tahun 1993Persetujuan Angkutan Udara Antara Pem. RI & Pemerintah Republik Sosialis Vietnam.HPPRI (II) 19933 Desember 1993Hal.: 2808 - 2879(LN No.97)114No.114 Tahun 1993Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Mengenai Pelayaran Niaga.HPPRI (II) 19933 Desember 1993Hal.: 2880 - 2900(LN No.98)115No.115 Tahun 1993Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman Modal.HPPRI (II) 19933 Desember 1993Hal.: 2901 - 2932(LN No.99)116No.116 Tahun 1993Pengesahan Agreement Between The Government of The Rep. of Indonesia and The Government of The Peoples of Republic of China Relating to Scheduled Air Transport.HPPRI (II) 19933 Desember 1993Hal.: 2933 - 2949(LN No.100)117No.117 Tahun 1993Perubahan Keppres No.55 Th.1989 Tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi.HPPRI (II) 19937 Desember 1993Hal.: 2950 - 2951118No.118 Tahun 1993Pengesahan Agreement Between The Gov. Of The Republic of Indonesia & The Gov. of The United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland for Avoidance of Double Taxation Of Taxation & The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income & Capital Gains.HPPRI (II) 19938 Desember 1993Hal.: 2952 - 2999(LN No.101)119No.119 Tahun 1993Pembentukan Tim Penasehat Presiden Mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.HPPRI (II) 1993Dicabut dg Keppres No.137 Th.1998.14 Desember 1993Hal.: 3000 - 3002- 213 -10NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN120No.120 Tahun 1993Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.HPPRI (II) 1993Diubah dg Keppres No.27 Th.199424 Desember 1993Hal.: 3003 - 3008Dicabut dg Keppres No.13 Th.2000INPRES1No. 1 Tahun 1993Keikutsertaan Indonesia dalam Taejon Expo 1993 di Taejon Republik Korea.HPPRI (II) 19933 Mei 1993Hal.: 3009 - 30102No. 2 Tahun 1993Penyelenggaraan Peringatan Ulang Tahun ke 50 Perserikatan Bangsa-bangsa.HPPRI (II) 19933 Mei 1993Hal.: 3011 - 30123No. 3 Tahun 1993Pameran Terapung Indonesia.HPPRI (II) 199327 September 1993Hal.: 3013 - 30154No. 4 Tahun 1993Penetapan Harga Dasar Gabah.HPPRI (II) 199313 Oktober 1993Hal.: 3016 - 30185No. 5 Tahun 1993Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.HPPRI (II) 199327 Desember 1993Hal.: 3019 - 30266No. 6 Tahun 1993Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata.HPPRI (II) 199328 Desember 1993Hal.: 3027 - 3029Tahun 1994KEPPRES1No. 1 Tahun 1994Perubahan Atas Keppres No. 9 Th.1985 Ttg Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Sembilan Kali Diubah, Terakhir dgn Keppres No.69 Th.' 93.HPPRI 1994Diubah dg Keppres No.30 & 35/1994, No.38 Th.1995 & No.17 Th.199613 Januari 1994Hal.:1493-1496Dicabut dg Keppres No.99 Th.20002No. 2 Tahun 1994Pembukaan Konsulat Jenderal RI Di Johannesburg Afrika Selatan.HPPRI 1994Dicabut dg Keppres17 Januari 1994Hal.:1493-1496No.53 Th.19943No. 3 Tahun 1994Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Utk Pembelian Kendaraan Perorangan.HPPRI 199427 Januari 1994Hal.:1499-15004No. 4 Tahun 1994Lembaga Ketahanan NasionalHPPRI 1994Dicabut dg Keppres No.42 Th.20001 Pebruari 1994Hal.:1501-15085No. 5 Tahun 1994Perubahan Atas Keppres No.46 Th.1993, ttg Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi Dep.Pertahanan Keamanan.HPPRI 199415 Pebruari 1994Hal.:1509-1510File : Eduard.S.Pudji- 214 -11NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN6No. 6 Tahun 1994Pengesahan Persetujuan Sosialis Demokrasi Sri Lanka Mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan.HPPRI 199417 Pebruari 1994Hal.:1511-1615(LN No.2)7No. 7 Tahun 1994Pengesahan Persetujuan Antara RI dan Pemerintahan Kekaryapatihan Luxemburg ttg Penghindaran Pajak Berganda & Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan dan Atas Modal.HPPRI 199417 Pebruari 1994Hal.:1616-1702(LN No.3)8No. 8 Tahun 1994Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Republik Korea Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal.HPPRI 199417 Pebruari 1994Hal.:1703-1737(LN No.4)9No. 9 Tahun 1994Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia PasifikHPPRI 199422 Pebruari 1994Hal.:1738-174010No.10 Tahun 1994Peningkatan Konsulat RI di Penang Malaysia Menjadi Konsulat Jenderal RI.HPPRI 199423 Pebruari 1994Hal.:1741-174211No.11 Tahun 1994Pengesahan Protokol Perubahan atas Perse-tujuan Antara RI & Kerajaan Belanda menge-nai Penghindaran Pajak Berganda dan Pence-gahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan & atas Kekayaan dg Protokol ttg Ditandatangani di Kualalumpur pada tgl. 22 Juli 1991.HPPRI 199424 Pebruari 1994Hal.:1743-1809(LN No.5)12No.12 Tahun 1994Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional.HPPRI 199426 Pebruari 1994Hal.:1810-181213No.13 Tahun 1994Organisasi Sekretariat Jenderal DPR-RIHPPRI 1994Dicabut dg Perpres No.23 Th.200528 Pebruari 1994Hal.:1813-181814No.14 Tahun 1994Perubahan Atas Keppres No. 15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana Telah Dua Puluh Satu Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.104 Th.1993.HPPRI 1994Diubah dg Keppres No.18 Th.19942 Maret 1994Hal.:1819-1823Dicabut dg Keppres No.61 Th.199815No.15 Tahun 1994Pemeriksaan Pabean atas Barang yg diimpor dlm rangka Proyek Pemerintah yg dibiayai dg Bantuan Luar Negeri.HPPRI 19943 Maret 1994Hal.:1824-1825(LN No10)16No.16 Tahun 1994Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.HPPRI 1994Diubah dg Keppres No.24/ ' 95 & 6/ ' 9922 Maret 1994Hal.:1826-1999Dicabut dg Keppres No.17 Th.2000- 215 -12NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN17No.17 Tahun 1994Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) 1994/1995 - 1998/1999HPPRI 199422 Maret 1994Hal.:2000-200118No.18 Tahun 1994Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen sebagai -mana telah Dua Puluh Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres No.14 Th.1994.HPPRI 1994Dicabut dg Keppres No.61 Th.199826 Maret 1994Hal.:2002-200519No.19 Tahun 1994Perubahan Honorarium bagi ketua, anggota & Sekretaris Tim Penasehat Presiden mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Tim P-7).HPPRI 1994Dicabut dg Keppres No.137 Th.199829 Maret 1994Hal.:2006-200720No.20 Tahun 1994Pemberian Honorarium Bagi Konsultan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaks. Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila Pusat (Konsultan BP-7 Pusat).HPPRI 1994Dicabut dg Keppres No.137 Th.199829 Maret 1994Hal.:2008-200921No.21 Tahun 1994Peningkatan Konsulat RI di San Fransisco Amerika Serikat & Konsulat RI di Marseilles Perancis Menjadi Konsulat Jenderal RI.HPPRI 19944 April 1994Hal.:2010-201122No.22 Tahun 1994Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandar Lampung, Samarinda & Denpasar.HPPRI 19944 April 1994Hal.:2012-201523No.23 Tahun 1994Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap.HPPRI 1994Diubah dg Keppres No.77 Th.20007 April 1994Hal.:2016-202024No.24 Tahun 1994Perubahan Atas Keppres No.33 Th. 1988 Ttg Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional.HPPRI 1994Dicabut dg Keppres No.166 Th.200015 April 1994Hal.:2021-202525No.25 Tahun 1994Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan.HPPRI 199418 April 1994Hal.:2026-203026No.26 Tahun 1994Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Thailand.HPPRI 1994Dicabut dg Keppres21 April 1994Hal.:2031-2033No.72 Th.199627No.27 Tahun 1994Perubahan Keppres No.120 Th.1993 Tentang Dewan Pengembangan Kaw. Timur Indonesia.HPPRI 1994Diubah dg Keppres No.54 Th.199530 April 1994Hal.:2034-2035Dicabut dg Keppres No.13 Th.200028No.28 Tahun 1994Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia - Philipina.HPPRI 1994Diubah dg Keppres No.29 Th.199628 April 1994Hal.:2036-2038Dicabut dg KeppresNo.73 Th.199629No.29 Tahun 1994Perubahan Keppres No.18 Th.1984 ttg Proyek Tambak Inti Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No.9 Th.1988.HPPN 199430 April 1994Hal.:2039-204030No.30 Tahun 1994Perubahan Atas Keppres No.9 Th.1985 Ttg Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Sepuluh Kali Diubah, Terakhir Dgn Keppres No.1 Th.1994.HPPN 1994Diubah dg Keppres No.30 & No.35/1994, No.38/'95 & No.17/ '96 dicabut dg Keppres No.99 Th.20009 Mei 1994Hal.:2041-2043- 216 -13NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN31No.31 Tahun 1994Pengesahan Statute of the Centre for Science and Technology of the Movement of the Non Aligned Countries and Other Developing Countries.HPPN 199410 Mei 1994Hal.:2044 - 2055(LN No.27)32No.32 Tahun 1994Perluasan Kawasan Industri Yang Diberikan Status Kawasan Berikat ( Bonded Zone) PT. Megapolis Manunggal Industrial Development.HPPN 199416 Mei 1994Hal.: 2056 - 205833No.33 Tahun 1994Penunjukan & Penetapan Sebagian Wil. Usaha Kawasan Industri PT. Indotaisei Indah Development Utk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone).HPPN 199424 Mei 1994Hal.: 2059 - 206134No. 34 Tahun 1994Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI Pemerintah Malaysia Mengenai Peningkat-an dan Perlindungan Atas Penanaman Modal, Beserta protokolnya.HPPN 199426 Mei 1994Hal.: 2062 - 2107(LN No.29)35No. 35 Tahun 1994Perubahan Atas Keppres No.9 Th.1985 Ttg Jenjang Pangkat & Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dg Keppres No.30 Th.1994.HPPN 1994Diubah dg Keppres No.38 Th.1995 & No.17 Th.199627 Mei 1994Hal.: 2108 - 2110Dicabut dg Keppres No.99 Th.200036No. 36 Tahun 1994Komisi Penanggulangan AIDSHPPN 1994Dicabut dg Perpres No.75 Th.200630 Mei 1994Hal.: 2110 - 211337No.37 Tahun 1994Badan Kebijaksanaan & Pengendalian Pembangunan Perumahan & Permukiman Nasional.HPPN 1994Dicabut dg Keppres No.63 Th.200030 Mei 1994Hal.: 2114 - 211838No.38 Tahun 1994Pengelolaan Masjid Istiqlal.HPPN 199431 Mei 1994Hal.: 2119 - 212139No.39 Tahun 1994Tunjangan Pemeriksa Pajak, Agen, Statistisi dan Penyuluh Perindustrian.HPPN 1994Dicabut dg Keppres No.84 Th.2003 & No.19 Th.200431 Mei 1994Hal.: 2122 - 212740No.40 Tahun 1994Pengesahan Persetujuan Dasar Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan & Teknik antara Pemerintah RI dan Pemerintah Jamaica.HPPN 19941 Juni 1994Hal.: 2128 - 2143(LN No.31)41No.41 Tahun 1994Perubahan Atas Keppres No.18 Th.1986 Ttg Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang atas Impor & Penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung oleh Pemerintah sbgmana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dg Keppres No.59/1988.HPPN 1994Diubah dg Keppres No.8 Th.19952 Juni 1994Hal.: 2144 - 2147- 217 -14NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN42No.42 Tahun 1994Bantuan Pinjaman kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara.HPPN 19942 Juni 1994Hal.: 2148 - 214943No.43 Tahun 1994Pembubaran Tim Pembinaan Penatar & Bahan bahan Penataran Untuk Keperluan Penataran Pegawai Republik Indonesia.HPPN 199417 Juni 1994Hal.: 2150 - 215144No.44 Tahun 1994Badan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Wil.Perbatasan di Kalimantan.HPPN 1994Dicabut dg Keppres No.63 Th.199923 Juni 1994Hal.: 2152 - 215545No.45 Tahun 1994Utusan Indonesia Pada Forum Bisnis Pasifik (Pasific Business Forum)HPPN 199425 Juni 1994Hal.: 2156 - 215746No.46 Tahun 1994Perubahan Atas Keppres No.14 Th.1993 Ttg Tabungan Perumahan PNS.HPPN 19944 Juli 1994Hal.: 2158 - 215947No.47 Tahun 1994Badan Pertimbangan Jabatan Tingkat NasionalHPPN 1994Diubah dg Keppres No.51 Th.19986 Juli 1994Hal.: 2160 - 216348No.48 Tahun 1994Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di TaipeiHPPN 19947 Juli 1994Hal.: 2164 - 216549No.49 Tahun 1994Pendirian Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM -PTHM".HPPN 199413 Juli 1994Hal.: 2166 - 216850No.50 Tahun 1994Pembentukan Panitia Penyelenggara Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik.HPPN 199416 Juli 1994Hal.: 2169 - 217151No.51 Tahun 1994Perincian Anggaran Belanja Rutin TA. 1994/1995.HPPN 199418 Juli 1994Hal.: 2172 - 217352No.52 Tahun 1994Perincian Anggaran Belanja Pembangunan TA.1994/95.HPPN 199418 Juli 1994Hal.: 2174 - 217553No.53 Tahun 1994Pembukaan Kedutaan Besar RI di Pretoria, Afrika Selatan Dan Konsulat Jenderal RI di Cape Town Afrika Selatan.HPPN 199418 Juli 1994Hal.: 2176 - 217854No.54 Tahun 1994Lembaga Sandi Negara.HPPN 1994Dicabut dg Keppres No.77 Th.199918 Juli 1994Hal.: 2179 - 218655No.55 Tahun 1994Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Pemerintah Kerajaan Norwegia Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal.HPPN 199422 Juli 1994Hal.: 2187-2219(LN No.37)56No.56 Tahun 1994Pengesahan Agreement Between The Govern - ment of The Rep. of Indonesia and The Gov. of The United Kingdom of Great Britain And The Northern Island on Copyright Protection.HPPN 199428 Juli 1994Hal.: 2220 - 2224(LN No.39)- 218 -15NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN57No.57 Tahun 1994Pengesahan Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Republic of Suriname.HPPN 199428 Juli 1994Hal.: 2225 - 2231(LN No.40)58No.58 Tahun 1994Pengesahan Agreement Between The Govern -ment of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of The Netherlands on Promotion and Protection of Investment, beserta Protocol.HPPN 19942 Agustus 1994Hal.: 2232 - 2244(LN No.43)59No.59 Tahun 1994Constitutions of The Asia Pasific Telecommunity.HPPN 19942 Agustus 1994Hal.: 2245 - 2277(LN No.44)60No.60 Tahun 1994Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Rep. Italia mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman ModalHPPN 19942 Agustus 1994Hal.: 2278 - 2317(LN No.45)61No.61 Tahun 1994Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dengan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman Modal.HPPN 19945 Agustus 1994Hal.: 2318-2345(LN No.46).62No.62 Tahun 1994Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1995HPPN 199423 Agustus 1994Hal.: 2346-234763No.63 Tahun 1994Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)HPPN 1994Dicabut dg Keppres No.26 Th.200026 Agustus 1994Hal.: 2348-235964No.64 Tahun 1994Penunjukan dan Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT. Lamhotma Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone).HPPN 199414 September 1994Hal.: 2360-236265No.65 Tahun 1994Perubahan Keppres No.30 Th.1986 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian Oleh Koperasi Penge-emudi Taksi Sbgmana Tlh Bbrapa Kali Diubah Terakhir dg Keppres No.57 Th.' 93.HPPN 1994Dicabut dg Keppres19 September 1994Hal.: 2363-2364No.74 Th.199566No.66 Tahun 1994Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Slovakia Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman ModalHPPN 199420 September 1994Hal.: 2365-2392(LN No.50)- 219 -16NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN67No.67 Tahun 1994Harga Jual Dan Golongan Tarif Tenaga Listrik yg Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara.HPPN 19948 Oktober 1994Hal.: 2393-239668No.68 Tahun 1994Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenaga ListrikanHPPN 19948 Oktober 1994Hal.: 2397-240569No.69 Tahun 1994Pengadaan Garam BeriodiumHPPN 199413 Oktober 1994Hal.: 2406-240870No.70 Tahun 1994Penunjukan & Penetapan Sebagian Wilayah Usaha Kawasan Industri PT. Dharmala Retire Servicement Engineering Agency Industrial Estate Untuk Diberikan Status Sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)HPPN 199418 Oktober 1994Hal.: 2409-241171No.71 Tahun 1994Perubahan Luas Kawasan Berikat (Bonded Zone) PT. Cibinong Center Industrial EstateHPPN 199418 Oktober 1994Hal.: 2412 - 241572No.72 Tahun 1994Peningkatan Konsulat RI Di Bombay-India Menjadi Konsulat Jenderal RIHPPN 199421 Oktober 1994Hal.: 2415 - 241673No.73 Tahun 1994Tim Pengadaan Alat Utama Pertahanan Keamanan Angkatan Bersenjata RIHPPN 19943 Nopember 1994Hal.: 2174 - 217574No.74 Tahun 1994Penetapan Hari Libur Selama Penyelenggaraan Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia-Pasific di Wilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Dati II BogorHPPN 19947 Nopember 1994Hal.: 2174 - 217575No.75 Tahun 1994Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Esso Explo -ration And Production Natuna Inc.yang Melaku -kan Pengeboran & Pengolahan Gas Bumi dlm Rangka Kontrak Bagi Hasil Di Kep.Natuna dan Laut Sekitarnya.HPPN 199416 Nopember 1994Hal.: 2423-242576No.76 Tahun 1994Pembentukan Panitia Pemindahan Bandar Udara Polonia Medan.HPPN 199416 Nopember 1994Hal.: 2426-242977No.77 Tahun 1994Badan Pengendalian Dampak LingkunganHPPN 1994Dicabut dg Keppres22 Nopember 1994Hal.: 2430-2440No.196 Th.199878No.78 Tahun 1994Hari Guru NasionalHPPN 199424 Nopember 1994Hal.: 2441-244279No.79 Tahun 1994Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia - SingapuraHPPN 1994Diubah dg Keppres5 Desember 1994Hal.: 2443-2444No. 30 Th.199680No.80 Tahun 1994Tim Tarif Dan FiskalHPPN 1994Diubah dg Keppres No.32 Th.19965 Desember 1994Hal.: 2445-244681No.81 Tahun 1994Penambahan Gerbang Tol Serang Timur Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.HPPN 1994Dicabut dg Keppres No.75 Th.20039 Desember 1994Hal.: 2447-2450- 220 -17NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN82No.82 Tahun 1994Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tandes - Kebomas Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.HPPN 1994Dicabut dg Keppres No.75 Th.20039 Desember 1994Hal.: 2451-245383No.83 Tahun 1994Penambahan Gerbang Tol Kalihurip & Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.HPPN 19949 Desember 1994Hal.: 2454-245784No.84 Tahun 1994Penambahan Gerbang Tol Meruya & Penetap -an Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.HPPN 19949 Desember 1994Hal.: 2458-246085No.85 Tahun 1994Pembukaan Kedutaan Besar RI di Beatislava Slovakia.HPPN 199412 Desember 1994Hal.: 2461-246286No.86 Tahun 1994Perubahan Atas Keppres RI No.5 Th.1988 Ttg Pengadaan Bahan Peledak.HPPN 1994Dicabut dg Keppres No.125 Th.199923 Desember 1994Hal.: 2463-246487No.87 Tahun 1994Penataran Calon Penatar Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila Tingkat Nasional/ Manggala.HPPN 199428 Desember 1994Hal.: 2465-2468INPRES1.No. 1 Tahun 1994Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan DasarHPPN 199415 April 1994Hal.: 2469 - 24732.No. 2 Tahun 1994Peningkatan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan PancasilaHPPN 19944 Mei 1994Hal.: 2474 - 24763.No. 3 Tahun 1994Pameran Kebaharian Indonesia 1996HPPN 199427 Juli 1994Hal.: 2477 - 24784.No. 4 Tahun 1994Sensus Ekonomi 1996.HPPN 199423 Agustus 1994Hal.: 2479 - 24815.No. 5 Tahun1994Pameran Produksi Indonesia 1995.HPPN 199413 September 1994Hal.: 2482 - 24846.No. 6 Tahun1994Penetapan Harga Dasar Gabah .HPPN 19946 Oktober 1994Hal.: 2485 - 2488TAHUN 1995KEPPRES1No. 1 Tahun 1995Pengesahan Agreement To Establish The South Centre (Persetujuan Pembentukan Pusat Selatan).HPPN 199513 Januari 1995Hal.:1279-1310(LN No.2)- 221 -18NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN2No. 2 Tahun 1995Perubahan Atas Keppres No. 15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen Sebagai-mana Telah 23 Kali Diubah, Terakhir dng Keppres No.18 Th.1994.HPPN 1995Diubah dg Keppres16 Januari 1995Hal.:1311-1319No.61 Th.1995Dicabut dg KeppresNo.61 Th.19983No. 3 Tahun 1995Pengesahal International Coffee Agreement, 1994 (Perjanjian Kopi Internasional, 1994).HPPN 199517 Januari 1995Hal.:1320-1416(LN No.3)4No. 4 Tahun 1995International Tropical Timber Agreement,1994 (Persetujuan Kayu Tropis Internasional,1994).HPPN 1995Dicabut dg Perpres No.78Th.200823 Januari 1995Hal.:1417-1499(LN No.4)5No. 5 Tahun 1995Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Rakyat China Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal, Beserta Protokol.HPPN 199527 Januari 1995Hal.:1500-1532(LN No.5)6No. 6 Tahun 1995Tim Evaluasi Pengadaan.HPPN 1995Dicabut dg Keppres2 Pebruari 1995Hal.:1533-1536No.73 Th.19987No. 7 Tahun 1995Pembentukan Panitia Nasional Penyelengga-ra an Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Ke 50 RI Th.1995.HPPN 19953 Pebruari 1995Hal.:1537-15398No. 8 Tahun 1995Perubahan Atas Keppres No.18 Th.1986 Ttg Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang Atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak tertentu yg Ditanggung oleh Pemerintah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg Keppres No.41 Th.1994.HPPN 1995Diubah dg Keppres6 Pebruari 1995Hal.:1540-1542No. 37 Th.1998 &No.42 Th.1995(LN No.6)9No. 9 Tahun 1995Tim Dokter Ahli Presiden Dan Penasehat Tim Dokter Ahli Presiden.HPPN 1995Dicabut dg Keppres9 Pebruari 1995Hal.:1543-1546No.106 Th.199810No.10 Tahun 1995Tunjangan Hakim.HPPN 1995Dicabut dg Keppres27 Pebruari 1995Hal.:1547-1554No.19 Th.200011No.11 Tahun 1995Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut PP No.15 Th.1993 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut PP No.33 Th.1994.HPPN 199527 Pebruari 1995Hal.:1555-156912No.12 Tahun 1995Tunjangan Panitera.HPPN 1995Diubah dg Keppres No.74 Th.199927 Pebruari 1995Hal.:1570-157413No.13 Tahun 1995Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Pajak Penghasilan dlm Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yg Dibiayai Dengan Dana Pinjaman Luar Negeri.HPPN 1995Dicabut dg PP27 Pebruari 1995Hal.:1575-1578No.42 Th.1995(LN No.10)- 222 -19NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN14No.14 Tahun 1995Pengembangan Proyek Natuna.HPPN 1995Diubah dg Keppres No. 39 Th.19951 Maret 1995Hal.:1579-1584No.35 & 54 /199815No.15 Tahun 1995Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Laos Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman Modal.HPPN 199516 Maret 1995Hal.:1585-1610(LN No.14)16No.16 Tahun 1995Pengesahan Air Transport Agreement Between The Gov. of The Rep. of Indonesia and The Gov. of The State of Bahrain.HPPN 199516 Maret 1995Hal.:1611-1628(LN No.15)17No.17 Tahun 1995Peningkatan Konsulat RI di Melbourne, Victoria -Australia Menjadi Konsulat Jend. RI.HPPN 199528 Maret 1995Hal.:1629-163018No.18 Tahun 1995Peningkatan Konsulat RI di Johor Bahru, Malaysia.HPPN 199528 Maret 1995Hal.:1631-163419No.19 Tahun 1995Tunjangan Jabatan Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek.HPPN 1995Dicabut dg Keppres No.85 Th.200330 Maret 1995Hal.:1635-163620No.20 Tahun 1995Pembentukan Pengadilan Tinggi Manatuto.HPPN 1995dicabut21 April 1995Hal.:1637-163921No.21 Tahun 1995Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.HPPN 199524 April 1995Hal.:1640-164522No.22 Tahun 1995Pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu.HPPN 1995Berlaku s/d tgl.3124 April 1995Hal.:1646-1651Maret 199823No.23 Tahun 1995Tunjangan Tenaga Kependidikan.HPPN 1995Diubah dg Keppres No. 9 Th.1997 dan No.101 Th.200024 April 1995Hal.:1652-165824No.24 Tahun 1995Perubahan Atas Keppres No.16 Th.1994 Ttg Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.HPPN 1995Diubah dg Keppres28 April 1995Hal.:1659-1676No. 8 Th.1997Dicabut dg KeppresNo.17 Th.200025No.25 Tahun 1995Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.HPPN 19952 Mei 1995Hal.:1677-168426No.26 Tahun 1995Perubahan Atas Keppres No.34 Th.1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No.3 Th.1989.HPPN 1995Dicabut dg Keppres No.189 Th.19982 Mei 1995Hal.:1685-168727No.27 Tahun 1995Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Singapura.HPPN 1995Diubah dg Keppres4 Mei 1995Hal.:1688-1690No. 31 / 1996Dicabut dg KeppresNo.74 Th.1996- 223 -20NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN28No.28 Tahun 1995Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Pemeriksa Pajak.HPPN 199519 Mei 1995Hal.:1691-169229No.29 Tahun 1995Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Penilai Pajak Bumi & Bangunan.HPPN 199515 Juni 1995Hal.:1693-169430No.30 Tahun 1995Perpanjangan batas usia pensiun bagiPNS yg menduduki Jabatan Pemeriksa Bea & Cukai.HPPN 199519 Mei 1995Hal.:1695-169631No.31 Tahun 1995Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal.HPPN 1995Dicabut dg Keppres23 Mei 1995Hal.:1697-1706No.96 Th.199832No.32 Tahun 1995Pemeriksaan Pabean Atas Barang yg Diimpor Dengan Menggunakan Pesawat Udara.HPPN 199523 Mei 1995Hal.:1707-1708(LN No.26)33No.33 Tahun 1995Pembentukan Panitia Gerakan Disiplin Nasional.HPPN 19955 Juni 1995Hal.:1709-171234No.34 Tahun 1995Tunjangan Arsiparis.HPPN 1995Dicabut dg Keppres23 Mei 1995Hal.:1713-1715No.2 Th.200335No.35 Tahun 1995Pembukaan Kedutaan Besar RI di Khortoum Sudan.HPPN 19958 Juni 1995Hal.:1716-171736No.36 Tahun 1995Pembukaan Konsulat RI di Songkhla, Thailand Selatan.HPPN 19955 Juni 1995Hal.:1718-171937No.37 Tahun 1995Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Sandiwan.HPPN 1995Dicabut dg Perpres No.16 Th.200915 Juni 1995Hal.:1720-172138No.38 Tahun 1995Perubahan Atas Keppres No.9 Th.1985 ttg Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana telah 12 kali diubah, terakhir dengan Keppres No.35 Th.1994.HPPN 1995Diubah dg Keppres No.17 Th.199615 Juni 1995Hal.:1722-1723Dicabut dg KeppresNo.99 Th.200039No.39 Tahun 1995Perubahan Atas Keppres No.14 Th. 1995 Ttg Jenjang Pangkat Dan Tunjangan Jabatan Pengembangan Proyek Natuna.HPPN 1995Diubah dg Keppres No.35 Th.199815 Juni 1995Hal.:1724-172540No.40 Tahun 1995Pengesahan Air Transport Agreement Between The Gov. of The Rep.of Indonesia & The Government of The State of Kuwait.HPPN 199519 Juni 1995Hal.:1726-1753(LN No.29)41No.41 Tahun 1995Pengesahan Air Transport Agreement Between The Gov. of The Rep. of Indonesia & The Gov. of The Republic Of Madagascar.HPPN 199519 Juni 1995Hal.:1754-1789(LN No.30)- 224 -21NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN42No.42 Tahun 1995Perubahan atas Keppres No.18/' 86 ttg Pajak pertambahan Nilai yg terutang atas Impor & Penyerahan barang kena Pajak & Jasa kena Pajak tertentu yg ditanggung oleh Pemerintah sbgmana tth beberapa kali diubah.HPPN 1995Diubah dg Keppres No.4 Th.199619 Juni 1995Hal.:1790-1794(LN No.31)43No.43 Tahun 1995Pembukaan Kedutaan Besar RI di Havana, Cuba.HPPN 199526 Juni 1995Hal.:1795-179644No.44 Tahun 1995Perincian Pengeluaran Pembangunan TA.1995/1996.HPPN 199527 Juni 1995Hal.:1797-179845No.45 Tahun 1995Perincian Pengeluaran Rutin TA.1995 / 1996HPPN 199527 Juni 1995Hal.:1799-180046No.46 Tahun 1995Pengesahan Air Transport Agreement Between The Gov. of The Rep. of Indonesia and The Gov. of The Rep. Of Singapore.HPPN 19953 Juli 1995Hal.:1801-1816(LN No.38)47No.47 Tahun 1995Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pem. RI & Pemerintah Rep. Bulgaria Berkenaan dg Angkutan Udara Berjadwal.HPPN 19953 Juli 1995Hal.:1817-1860(LN No.39)48No.48 Tahun 1995Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi.HPPN 199512 Juli 1995Hal.:1861-186449No.49 Tahun 1995Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Pamong Praja.HPPN 199512 Juli 1995Hal.:1865-186650No.50 Tahun 1995Badan Urusan LogistikHPPN 1995Diubah dg Keppres12 Juli 1995Hal.:1867-1877No. 45 Th.1997 &No.19 Th.1998Dicabut dg KeppresNo.29 Th.200051No.51 Tahun 1995Pengangkatan Pegawai Badan Urusan Logistik Menjadi PNS.HPPN 199512 Juli 1995Hal.:1878-188052No.52 Tahun 1995Reklamasi Pantai Utara JakartaHPPN 1995Mengenai Tata Ruang Dicabut dg Perpres No.54/200813 Juli 1995Hal.:1881-188753No.53 Tahun 1995Pengesahan Persetujuan antara RI dg kerajaan Spanyol mengenai Peningkatan dan Perlindungan secara Resipokal atas Penanaman Modal.HPPN 199513 Juli 1995Hal.:1888-1919(LN No.41)54No.54 Tahun 1995Perubahan Keppres No.120/1993 ttg Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sbgmana tlh diubah dg Keppres No.27/1994.HPPN 1995Diubah dg Keppres No.75 Th.19981 Agustus 1995Hal.:1920-1922Dicabut dg Keppres No.13 Th.2000- 225 -22NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN55No. 55 Tahun 1995Penghibahan Kapal Penangkap Ikan Kepada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.HPPN 199510 Agustus 1995Hal.:1923-192456No. 56 Tahun 1995Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.HPPN 199510 Agustus 1995Hal.:1925-193157No. 56 Tahun 1995Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan RI.HPPN 199514 Agustus 1995Hal.:1932-193658No. 58 Tahun 1995Pengesahan Agreement on The Creation of Association of Coffee Producing Countries (Pesetujuan Pembentukan Asosiasi Negara2 Produsen Kopi.HPPN 199523 Agustus 1995Hal.:1937-1966(LN No.51)59No. 59 Tahun 1995Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung.HPPN 199529 Agustus 1995Hal.:1967-196960No. 60 Tahun 1995Tunjangan Teknisi Siaran, Andalan Siaran dan Adikara Siaran.HPPN 1995Dicabut dg Perpres No.62 Th.200629 Agustus 1995Hal.:1970-197461No. 61 Tahun 1995Perubahan atas Keppres No.15/1984 ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana tlh 24 Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.2 Th.1995.HPPN 1995Diubah dg Keppres29 Agustus 1995Hal.:1975-1978No. 2 / 1996Dicabut dg KeppresNo.61 Th.199862No. 62 Tahun 1995Penyelenggaraan Urusan HajiHPPN 1995Diubah dg Keppres31 Agustus 1995Hal.:1979-1985No. 81 Th.1995,No.119 Th.199863No. 63 Tahun 1995Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1996HPPN 199531 Agustus 1995Hal.:1986-198764No. 64 Tahun 1995Penambahan Gerbang Tol Serang Barat, Cilegon Timur, Dan Simpang Susun Cikupa & Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.HPPN 1995Dicabut dg Keppres1 September 1995Hal.:1988-1991No.36 Th.200365No. 65 Tahun 1995Penambahan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta Seksi 8 Pondok Pinang-Lenteng Agung Sebagai Jalan Tol & Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.HPPN 19951 September 1995Hal.:1992-199566No. 66 Tahun 1995Pengesahan Protocol Relating to an Amend- ment to Article 50 (a) of The Convention on International Civil Aviation (Protokol tentang Perubahan Pasal 50 (a) Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional)HPPN 199522 September 1995Hal.:1996-2001(LN No.60)67No. 67 Tahun 1995Pengesahan Protocol Relating to Amendment to Article 56 of the Convention on International Civil Aviation (Protokol ttg Perubahan Psl 56 Konvensi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional)HPPN 199522 September 1995Hal.:2002-2007(LN No.61)- 226 -23NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN68No. 68 Tahun 1995Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah.HPPN 199527 September 1995Hal.:2008-201069No. 69 Tahun 1995Susunan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia.HPPN 1995Dicabut dg Keppres28 September 1995Hal.:2011-2021No.16 Th.199970No. 70 Tahun 1995Pembukaan Kedutaan Besar RI di Beirut, LibanonHPPN 19952 Oktober 1995Hal.:2022-202371No. 71 Tahun 1995Hari Kebangkitan Teknologi NasionalHPPN 19956 Oktober 1995Hal.:2024-202572No. 72 Tahun 1995Penambahan Gerbang Tol Ancol Timur dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Ber - motor Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Tomang-Cawang, Tanjung Priok-Ancol Timur.HPPN 199514 Oktober 1995Hal.:2026-202873No. 73 Tahun 1995Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang.HPPN 1995Mengenai Tata Ruang Dicabut dg Perpres No.54/200816 Oktober 1995Hal.:2029-203574No. 74 Tahun 1995Perlakuan Pabean & Perpajakan Atas Impor atau Penyerahan Komponen Dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Untuk Dipergunakan Dalam Usaha Pertaksian.HPPN 1995Dicabut dg Keppres No.39 Th.199816 Oktober 1995Hal.:2036-203875No. 75 Tahun 1995Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.HPPN 19959 Nopember 1995Hal.:2039-204476No. 76 Tahun 1995Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dgn Pemerintah Rep. Demokrasi Rakyat Laos mengenai kerjasama Ekonomi & Teknik.HPPN 199510 Nopember 1995Hal.:2045-2060(LN No.65)77No. 77 Tahun 1995Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Rep.of Hungary.HPPN 199510 Nopember 1995Hal.:2061-208278No. 78 Tahun 1995Penyenggaraan Bandar Udara Hang Nadim Batam.HPPN 199522 Nopember 1995Hal.:2083-208579No. 79 Tahun 1995Pengesahan Agreement Between The Gov. of The Republic of Indonesia and The Gov. of The Czech Republic for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Avation With Respect to Taxes on Income.HPPN 19956 Desember 1995Hal.:2086-211680No. 80 Tahun 1995Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Kyrghyzstan Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal.HPPN 19956 Desember 1995Hal.:2117-214481No. 81 Tahun 1995Perubahan Keppres No.62 Th.1995 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji.HPPN 1995Diubah dg Kepprs No.119 Th.199815 Desember 1995Hal.:2145-2146- 227 -24NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN82No. 82 Tahun 1995Pengembangan Lahan Gambut utk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan TengahHPPN 1995Diubah dg Keppres26 Desember 1995Hal.:2147-2151No. 74 & 133/1998Dicabut dg KeppresNo.80 Th.199983No. 83 Tahun 1995Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah.HPPN 199526 Desember 1995Hal.:2152-215384No. 84 Tahun 1995Pengesahan Protocol to Amend The Framework Agreement on Enhanching Asean Economic CooperationHPPN 199530 Desember 1995Hal.:2154-215885No. 85 Tahun 1995Pengesahan Protocol to Amend The Agreement on The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for The Asean Free Trade AreaHPPN 199530 Desember 1995Hal.:2159-216286No. 86 Tahun 1995Pengesahan Protocol to Amend The Agreement on Asean Preferential Trading Arrangements (PTA).HPPN 199530 Desember 1995Hal.:2163-217687No. 87 Tahun 1995Pengesahan Protocol to Amending The Agreement on Asean Energy Cooperation.HPPN 199530 Desember 1995Hal.:2177-218288No. 88 Tahun 1995Pengesahan Asean Framework Agreement on Services President Republic of Indonesia.HPPN 199530 Desember 1995Hal.:2183-219289No. 89 Tahun 1995Pengesahan Asean Framework Agreement on Intelectual Property Cooperation.HPPN 199530 Desember 1995Hal.:2193-220190No. 90 Tahun 1995Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I.HPPN 1995Diubah dg Keppres No. 92 Th.199626 Desember 1995Hal.:2202-2206Dicabut dg KeppresNo. 98 Th.1998INPRES1No. 1 Tahun 1995Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada MasyarakatHPPN 19956 Maret 1995Hal.:2207-22082No. 2 Tahun 1995Kemudahan Atas Impor Mesin dan Peralatan Beserta Bahan Baku/Penolong Dalam Rangka Restrukturisasi UsahaHPPN 199523 Mei 1995Hal.:22093No. 3 Tahun 1995Penyelenggaraan Pameran Bersama Indonesia -Singapura 1995HPPN 199530 Mei 1995Hal.:2210-22114No. 4 Tahun 1995Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan KewirausahaanHPPN 199530 Juni 1995Hal.:2212-22185No. 5 Tahun 1995Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah.HPPN 199510 Agustus 1995Hal.:2219-22216No. 6 Tahun 1995Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan RIHPPN 199510 Nopember 1995Hal.:2222-2223- 228 -25NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURANTAHUN 1996KEPPRES1No. 1 Tahun 1996Perubahan Keppres RI No.55 Th.1989 ttg Badan Pertimbangan Telekomunikasi sbg -mana tlh diubah dg Keppres RI No.117/1993.HPPRI 19962 Januari 1996Hal.:615 - 6172No. 2 Tahun 1996Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, Terakhir Dengan Keppres No.61 Th.1995.HPPRI 1996Diubah dg Keppres2 Januari 1996Hal.:618 - 623No.6 Th.1996Dicabut dg KeppresNo.61 Th.19983No. 3 Tahun 1996Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera.HPPRI 199622 Pebruari 1996Hal.:624 - 6254No.4 Tahun 1996Perubahan Atas Keppres No.18 Th.1986 Ttg Pajak Pertambahan Nilai yg terutang Atas Impor & Penyerahan Barang Kena Pajak & jasa kena pajak tertentu yg ditanggung oleh Pemerintah sbgmana telah beberapa kali Diubah Terakhir dg Keppres No.42 Th.1995.HPPRI 1996Diubah dg Keppres No.18 Th.199625 Januari 1996Hal.:626 - 6305No. 5 Tahun 1996Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Calon PNS.HPPRI 199631 Januari 1996Hal.:631 - 6366No. 6 Tahun 1996Pengesahan Agreement Between The Gov.of The Republic of Indonesia & The Gov. of The Republic of Singapore on The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region & The Jakarta Flight Information Region.HPPRI 1996Dicabut dg Keppres2 Pebruari 1996Hal.:637 - 638No.61 Th.19987No. 7 Tahun 1996Pengesahan Agreement Between The Gov.of The Republic of Indonesia and The Gov.of The Republic of Singapore on The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region & The Jakarta Flight Information Region.HPPRI 19962 Pebruari 1996Hal.:639 - 6488No. 8 Tahun 1996Pengesahan Agreement between the Gov. the Rep. Of Indonesia and the Gov. of the Rep. Singapore on Military Training in Areas 1 & 2.HPPRI 19962 Pebruari 1996Hal.:649 - 655(LN No.8)9No. 9 Tahun 1996Pengesahan Agreement On C A B International.HPPRI 1996Dicabut dg Keppres No.76 Th.20012 Pebruari 1996Hal.:656 - 66610No. 10 Tahun 1996Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Agen.HPPRI 19967 Pebruari 1996Hal.:667 - 66811No. 11 Tahun 1996Hari Otonomi Daerah.HPPRI 19967 Pebruari 1996Hal.:669File : Eduard.S.Pudji- 229 -26NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN12No. 12 Tahun 1996Penunjukan dan Penetapan KawasanIndustri PT. Bintan Inti Industrial Estate utk Diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)HPPRI 19969 Pebruari 1996Hal.:670 - 67213No. 13 Tahun 1996Pengesahan Persetujuan Perdagang. Antara Pemerintah RI dan Pem. Rep.Sosialis VietnamHPPRI 199614 Pebruari 1996Hal.:673 - 688(LN No.11)14No. 14 Tahun 1996Pengesahana Amandements to The Convention on The International Maritime Organization (Institutionalization of The Fazicilitation Com -munittee, 1991(Amandemen Konvensi Organi -sasi Maritim Internasional / Pelembagaan Komisi Fasilitasi), 1991 Dan Amandements to The Convention on The International Maritime Organization, 1993 (Amandements Konvensi Organisasi Maritim Internasional, 1993)HPPRI 199616 Pebruari 1996Hal.:689 - 707(LN No.26)15No. 15 Tahun 1996Pengesahan Amandemen Agreement Relating to The International Telecom-munications Satellite Organization "Intelsat", Denmark-1995 (Perjanjian Berkenaan Dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional "Intelsat", Denmark - 1995).HPPRI 199616 Pebruari 1996Hal.:708 - 762(LN No.27)16No. 16 Tahun 1996Uang Paket Bagi Pimpinan dan DPR dan DPAHPPRI 1996Diubah dg Keppres No.43 Th.199616 Pebruari 1996Hal.:763 - 76417No. 17 Tahun 1996Perubahan atas Keppres No.9 Th.1985 ttg Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah tiga belas kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.38 Th.1995.HPPRI 1996Diubah dg Keppres22 Pebruari 1996Hal.:765 - 766No.38 Th.1996Dicabut dg KeppresNo.99 Th.200018No. 18 Tahun 1996Pengesahan Constitution and convention of the International communication union, Geneva, 1992 (Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Jenewa, 1992) beserta instrumen Amandemennya, Kyoto,1994HPPRI 1996Diubah dg Keppres22 Pebruari 1996Hal.:767 - 986No. 22 Th.1997(LN No.29)19No. 19 Tahun 1996Tim Penelitian Proyek-Proyek Pemerintah Dan Badan Usaha Milik Negara.HPPRI 199627 Pebruari 1996Hal.:987 - 98920No. 20 Tahun 1996Pengesahan Convention on International Liability for Damage By Space Objects 1972 (Konvensi Ttg Tanggung Jawab Internasional Terhadap Kerugian Yang Disebabkan Oleh Benda-benda Antariksa, 1972).HPPRI 199627 Pebruari 1996Hal.:990 - 1021(LN No.30)- 230 -27NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN21No. 21 Tahun 1996Penyediaan Dana Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera.HPPRI 199627 Pebruari 1996Hal.:1022 - 102322No. 22 Tahun 1996Pengesahan Agreement Between The Gov. of The Republic of Indonesia And The Gov.of The Republic of Suriname Concerning The Promotion And Protection of Investments.HPPRI 199613 Maret 1996Hal.:1024 - 1033(LN No.31)23No. 23 Tahun 1996Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Federasi Mikronesia Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.HPPRI 199615 Maret 1996Hal.:1034 - 1045(LN No.32)24No. 24 Tahun 1996Perubahan atas Keppres No.33 Th.1988 Ttg Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional.HPPRI 1996*14 April 1996Hal.:1046 - 104825No. 25 Tahun 1996Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The Rep.of Polland Relating to Schedule Air Transport.HPPRI 199619 Maret 1996Hal.:1049 - 106126No. 26 Tahun 1996Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, & Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Produksi Dan Distribusi.HPPRI 1996Dicabut dg Keppres18 April 1996Hal.:1062 - 1068No.59 Th.199827No. 27 Tahun 1996Perubahan Atas Keppres No.32 Th.1993 Ttg Koordinasi Pembangunan Prop.Riau sebagai mana tlh Diubah dg Keppres No.49 Th ' 93.HPPRI 1996Diubah dg Keppres No. 66 Th.199818 April 1996Hal.:1069 - 107028No. 28 Tahun 1996Perubahan Atas Keppres No.26 Th.1994 Ttg Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Thailand.HPPRI 1996Dicabut dg Keppres18 April 1996Hal.:1071 - 1073No.72 Th.199629No. 29 Tahun 1996Perubahan Atas Keppres No.28 Th.1994 Ttg Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam - Malaysia - Philipina.HPPRI 1996Dicabut dg Keppres18 April 1996Hal.:1074 - 1076No.73 Th.199630No. 30 Tahun 1996Perubahan Atas Keppres No.79 Th.1994 Ttg Tim Koordinasi Kerjasama Pariwisata Indonesia - Singapora.HPPRI 199618 April 1996Hal.:1077 - 107831No. 31 Tahun 1996Perubahan Atas Keppres No.27 Th.1995 Ttg Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Singapora.HPPRI 1996Dicabut dg Keppres18 April 1996Hal.:1079 - 1081No.74 Th.199632No. 32 Tahun 1996Perubahan atas Keppres No.80 Th.1994 Ttg Tim Tarif dan Fiskal.HPPRI 199618 April 1996Hal.:1082 - 108333No. 33 Tahun 1996Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.HPPRI 1996Diubah dg Keppres3 Mei 1996Hal.:1084 - 1086No.106 Th.2000Dicabut dg Perpres No.21 Th.200634No. 34 Tahun 1996Tunjangan Pengabdian bagi Peg. Negeri yg bekerja & bertempat Tinggal di Wil. Terpencil.HPPRI 19968 Mei 1996Hal.:1087 - 1090- 231 -28NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN34No. 34 Tahun 1996Tunjangan Pengabdian Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja dan Bertempat Tinggal di Wil.Terpencil.HPPRI 19968 Mei 1996Hal.:1087 - 109035No. 35 Tahun 1996Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia.HPPRI 1996Diubah dg Keppres15 Mei 1996Hal.:1091 - 1093No. 52 Th.1996Dicabut dg KeppresNo.22 Th.200136No. 36 Tahun 1996Perincian Pengeluaran Rutin TA.1996/1997HPPRI 199623 Mei 1996Hal.:1094 - 109537No. 37 Tahun 1996Perincian Pengeluaran Pembangunan TA.1996/1997HPPRI 199623 Mei 1996Hal.:1096 - 109738No. 38 Tahun 1996Perubahan atas Keppres No.9 Th.1985 Tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Empat Belas Kali diubah, Terakhir Keppres No.17 Th.1996HPPRI 1996Dicabut dg Keppres24 Mei 1996Hal.:1098 - 1100No.99 Th.200039No. 39 Tahun 1996Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan PerekayasaHPPRI 199624 Mei 1996Hal.:1101 - 110240No. 40 Tahun 1996Tata Cara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata RI Dan Utusan Golongan2 Serta Calon Anggota DPR dari Golongan Karya ABRIHPPRI 199627 Mei 1996Hal.:1103 - 111241No. 41 Tahun 1996Kawasan IndustriHPPRI 19964 Juni 1996Hal.:1113 - 112142No. 42 Tahun 1996Pembuatan Mobil NasionalHPPRI 1996Dicabut dg Keppres No.20 Th.19984 Juni 1996Hal.:1122 - 112343No. 43 Tahun 1996Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana Telah Dua Puluh Tujuh Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres No.16 Th.1996.HPPRI 1996Diubah dg Keppres No.76 Th.199611 Juni 1996Hal.:1124 - 1130Dicabut dg Keppres No.61 Th.199844No. 44 Tahun 1996Pengesahan Fifth Additional Protocol to The Constitution of The Universal Postal Union (Protokol Tambahan Kelima Pada Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia).HPPRI 199611 Juni 1996Hal.:1131 - 114245No. 45 Tahun 1996Penambahan Gerbang Tol Cilegon Barat Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol.HPPRI 1996Dicabut dg Keppres18 Juni 1996Hal.:1143 - 1145No.75 Th.200346No. 46 Tahun 1996Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo & Gerbang Tol Simpang Susun Sentul Selatan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor & Besarnya Tarif Tol.HPPRI 199618 Juni 1996Hal.:1146 - 1150- 232 -29NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN47No. 47 Tahun 1996Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ancol Timur-Jembatan Tiga-Pluit dan Tomang-Grogol-Pluit Junction sbg jalan tol, penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan penyesuaian besarnya tarif tol jalan bebas hambatan lingkar dalam kota Jakarta.HPPRI 1996Dicabut dg Keppres19 Juni 1996Hal.:1151 - 1153No.75 Th.200348No. 48 Tahun 1996Pemeriksaan Pabean Atas Barang Yang di -Impor Oleh PT. Freeport Indonesia.HPPRI 199619 Juni 1996Hal.:1154 - 115549No. 49 Tahun 1996Pengalihan Gerbang Tol Pada Jalan Bebas Hambatan Prof.Dr.Ir.Sedijatmo, Penetapan Jenis Kend. Bermotor & Besarnya Tarif Tol.HPPRI 199620 Juni 1996Hal.:1156 - 115850No. 50 Tahun 1996Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Australia Ttg Pemeliharaan Keamanan.HPPRI 1996Dicabut dg Keppres No.128 Th.199924 Juni 1996Hal.:1159 - 116451No. 51 Tahun 1996Pengesahan Basic Agreement on the Asean Industrial Cooperation Scheme.HPPRI (2) 19964 Juli 1996Hal.:573 - 58452No. 52 Tahun 1996Perubahan Keppres No.35/1996 ttg Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia.HPPRI (2) 1996Dicabut dg Keppres No.22 Th.20014 Juli 1996Hal.:585 - 58853No. 53 Tahun 1996Penambahan Gerbang Tol Simpang Susun Cimanggis dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.HPPRI (2) 19964 Juli 1996Hal.:58954No. 54 Tahun 1996Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha Industri Tertentu.HPPRI (2) 1996Diubah dg Keppres8 Juli 1996Hal.:590 - 591No. 61 Th.199655No. 55 Tahun 1996Tim Privatisasi Badan Usaha Milik NegaraHPPRI (2) 1996Dicabut dg Keppres8 Juli 1996Hal.:592 - 594No.72 Th.199856No. 56 Tahun 1996Bukti Kewarganegaraan Republik IndonesiaHPPRI (2) 19969 Juli 1996Hal.:595 - 59657No. 57 Tahun 1996Penyelenggaraan Perjalanan UmrohHPPRI (2) 199615 Juli 1996Hal.:597 - 60058No. 58 Tahun 1996Pengesahan Second Protocol to The General Agreement on Trade in Services Beserta LampirannyaHPPRI (2) 199619 Juli 1996Hal.:601 - 61059No. 59 Tahun 1996Pengesahan Agreement Between Thee Gov.of The Rep. of Indonesia & The Gov.of Australia for Cooperation in Scientific Research & The Technological Development.HPPRI (2) 199619 Juli 1996Hal.:611 - 65960No. 60 Tahun 1996Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1997HPPRI (2) 1996Dicabut dg Keppres No.36 Th.1997.26 Juli 1996Hal.:660 - 66161No. 61 Tahun 1996Perubahan atas Keppres No.54/1996 ttg Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan Usaha Industri Tertentu.HPPRI (2) 199612 Agustus 1996Hal.:662 - 663- 233 -30NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN62No. 62 Tahun 1996Pembentukan Delegasi RI utk Konferensi Tk. Menteri Organisasi Perdagangan Dunia.HPPRI (2) 199615 Agustus 1996Hal.:664 - 66763No. 63 Tahun 1996Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Islam Pakistan Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman Modal.HPPRI (2) 199616 Agustus 1996Hal.:668 - 68664No. 64 Tahun 1996Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Ukraina.HPPRI (2) 199621 Agustus 1996Hal.:687 - 70365No. 65 Tahun 1996Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Ukraina Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.HPPRI (2) 199621 Agustus 1996Hal.:704 - 71466No. 66 Tahun 1996Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pem. Ukraina Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman Modal.HPPRI (2) 199621 Agustus 1996Hal.:715 - 74767No. 67 Tahun 1996Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Rep. Kyrghysttan Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.HPPRI (2) 199621 Agustus 1996Hal.:748 - 76468No. 68 Tahun 1996Tunjangan Teknik Penelitian & PerekayasaanHPPRI (2) 1996Dicabut dg Keppres21 Agustus 1996Hal.:765 - 767No.40 Th.200369No. 69 Tahun 1996Tunjangan PerekayasaHPPRI (2) 1996Dicabut dg Keppres21 Agustus 1996Hal.:768 - 770No.40 Th.200370No. 70 Tahun 1996Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Rep. Kazakhstan Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.HPPRI (2) 199622 Agustus 1996Hal.:771 - 78771No. 71 Tahun 1996Pembangunan Pulau Natuna Sebagai Kaw. Pengembangan Ekonomi Terpadu.HPPRI (2) 1996Diubah dg Keppres16 September 1996Hal.:788 - 792No. 17 Th. 1999Dicabut dg PPNo.20 Th.200072No. 72 Tahun 1996Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia Malaysia - Thailand.HPPRI (2) 19963 Oktober 1996Hal.:793 - 79673No. 73 Tahun 1996Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia -Philipina.HPPRI (2) 199618 September 1996Hal.:797 - 80174No. 74 Tahun 1996Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Singapura.HPPRI (2) 199618 September 1996Hal.:802 - 80675No. 75 Tahun 1996Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.HPPRI (2) 199625 September 1996Hal.:807 - 81376No. 76 Tahun 1996Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana Telah Duapuluh Delapan Kali Diubah, Terakhir dengan Keppres No.43 Th.1996.HPPRI (2) 1996Diubah dg Keppres25 September 1996Hal.:814 - 817No. 23 Th.1997Dicabut dg KeppresNo.61 Th.1998- 234 -31NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN77No. 77 Tahun 1996Dewan Kelautan NasionalHPPRI (2) 1996Dicabut dg Keppres30 September 1996Hal.:818 - 823No.161 Th.199978No. 78 Tahun 1996Penetapan jln lingkar luar Jakarta seksi ruas Lenteng Agung Kampung Melayu-Kampung Rambutan sebagai jalan tol, penetapan ramp dari jalan tol Jagorawi di Pasar Rebo (Ramp Pasar Rebo) menuju jalan tol lingkar luar Jakarta seksi s dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol.HPPRI (2) 19961 Oktober 1996Hal.:824 - 82879No. 79 Tahun 1996Pelaksanaan Pembangunan Proyek Gas Natuna.HPPRI (2) 19969 Oktober 1996Hal.:829 - 83180No. 80 Tahun 1996Pembangunan Kelompok Hutan Sisinemi - Sanam Sebagai Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johannes.HPPRI (2) 199611 Oktober 1996Hal.:832 - 83481No. 81 Tahun 1996Penambahan Gerbang Tol Ramp Kembangan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.HPPRI (2) 199611 Oktober 1996Hal.:835 - 83882No. 82 Tahun 1996Pengesahan Agreement Between The Gov. Of The Republic of Indonesia and The Gov. Of The Republic of Finland for The Promotion And Protections of Investments.HPPRI (2) 199625 Oktober 1996Hal.:839 - 860(LN No.95)83No. 83 Tahun 1996Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Uzbekistan Mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal.HPPRI (2) 199625 Oktober 1996Hal.:861 - 887Hal.:839 - 860(LN No.96)84No. 84 Tahun 1996Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Pertemuan Informal Para Kepala Pemerintahan Asean.HPPRI (2) 199631 Oktober 1996Hal.:888 - 88985No. 85 Tahun 1996Pembentukan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unaaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan.HPPRI (2) 19961 Nopember 1996Hal.:890 - 89486No. 86 Tahun 1996Hari dan tanggal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota-anggota DPR, DPRD Tingkat I, & DPRD Tingkat II Th.1997.HPPRI (2) 19961 Nopember 1996Hal.:895 - 89687No. 87 Tahun 1996Perubahan Atas Keppres No.8 Th.1978 ttg Organisasi Sekretariat Negara Sebagaimana telah Empat Kali Diubah, terakhir dg Keppres No.16 Th. 1991.HPPRI (2) 1996Dicabut dg Keppres11 Nopember 1996Hal.:897 - 898No.62 Th.1998- 235 -32NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN88No. 88 Tahun 1996Perubahan Atas Keppres No.8/1978 Penge -sahan Protocol Amending The Convention Between The Gov. of The Rep. Of Indonesia and The Gov. of The United States of America for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income, with a Related Protocol and Exchange of Notes Signed at Jakarta on The 11 th Day of Juli, 1988.HPPRI (2) 199620 Nopember 1996Hal.:899 - 90489No. 89 Tahun 1996Kawasan Pengembangan Ekonomi TerpaduHPPRI (2) 1996Diubah dg Keppres No. 9 Th.19983 Desember 1996Hal.:905 - 909Dicabut dg KeppresNo.150 Th.2000Dicabut dg PPNo.20 Th.200090No. 90 Tahun 1996Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak.HPPRI (2) 1996Diubah dg Keppres No. 10 Th.19983 Desember 1996Hal.:910 - 912Dicabut dg PPNo.20 Th.200091No. 91 Tahun 1996Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Peme -rintah RI dan Pemerintah Rep. Rakyat Sosialis Arab Libya Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik.HPPRI (2) 19963 Desember 1996Hal.:913 - 928(LN No.105)92No. 92 Tahun 1996Perubahan Keppres No.90 Th.1995 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera Dan Keluarga Sejahtera I.HPPRI (2) 1996Dicabut dg Keppres3 Desember 1996Hal.:929 - 930No. 98 Th.199893No. 93 Tahun 1996Bantuan Pinjaman Kepada PT. Kiani Kertas.HPPRI (2) 1996Dicabut dg Keppres No.187 Th.199810 Desember 1996Hal.:931 - 93394No. 94 Tahun 1996Pengesahan International Natural Rubber Agreement, 1995 (Persetujuan Karet Alam Internasional, 1995).HPPRI (2) 199616 Desember 1996Hal.:934 - 1084(LN No.109)95No. 95 Tahun 1996Penambahan Gerbang Tol Merak dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol.HPPRI (2) 1996Dicabut dg Keppres No.75 Th.200318 Desember 1996Hal.:1085 - 108796No. 96 Tahun 1996Penetapan Jalan Bebas Hambatan Kebomas -'Manyar sbg Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.HPPRI (2) 1996Dicabut dg Keppres No.75 Th.200318 Desember 1996Hal.:1088 - 109097No. 97 Tahun 1996Persetujuan Perubahan Anggran Dasar Kamar Dagang dan Industri.HPPRI (2) 1996Dicabut dg KeppresHal.:1091 - 1141No.61 Th.2000- 236 -33NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN98No. 98 Tahun 1996Tunjangan Khusus Pensiunan Pegawai Negeri beserta janda/dudanya yg menetap & bertem-pat tinggal di Prov. Dati I Irian Jaya & Timtim.HPPRI (2) 199620 Desember 1996Hal.:1142 - 114599No. 99 Tahun 1996Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum.HPPRI (2) 1996Dicabut dg PP24 Desember 1996Hal.:1146 - 1161No.33 Th.1999INPRES1No. 1 Tahun 1996Penetapan Harga Dasar GabahHPPRI 19967 Pebruari 1996Hal.:1167 - 11692No. 2 Tahun 1996Pembangunan Industri Mobil NasionalHPPRI 1996Dicabut dg Keppres19 Pebruari 1996Hal.:1170 - 1171No.20 Th.19983No. 3 Tahun 1996Pembangunan Keluarga Sejahtrea Dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.HPPRI 199611 Maret 1996Hal.:1172 - 11754No. 4 Tahun 1996Harga Dasar Pembelian Cengkeh Oleh Koperasi Unit Desa dari Petani Cengkeh.HPPRI 19968 April 1996Hal.:1176 - 11785No. 5 Tahun 1996Penyelenggaraan Sea Gamess XIX, 1997 di JakartaHPPRI 199611 Juni 1996Hal.:1179 - 1180TAHUN 1997KEPPRES1No. 1 Tahun 1997Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri.HPPRI 1997Dicabut dg Perpres No.54 Th.200815 Januari 1997Hal.: 837 - 8452No. 2 Tahun 1997Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Deli.HPPRI 199729 Januari 1997Hal.: 846 - 8513No. 3 Tahun 1997Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.HPPRI 199731 Januari 1997Hal.: 852 - 8564No. 4 Tahun 1997Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Pem. Rep. Indonesia & Pem. Rep.Irak Mengenai Kerjasama Ekonomi Ilmu Pengetahuan dan Teknik.HPPRI 199712 Maret 1997Hal.: 857 - 874(LN No.11)5No. 5 Tahun 1997Pengesahan Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, 1977 (Konvensi Tentang Registrasi Benda-benda yg Diluncurkan ke Antariksa, 1975)HPPRI 199712 Maret 1997Hal.: 875 - 887(LN No.12)- 237 -34NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN6No. 6 Tahun 1997Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI & Pemerintah Rep. Sosialis Demokratik Sri Lanka Mengenai Peningkatan & Perlindungan Atas Penanaman Modal.HPPRI 199712 Maret 1997Hal.: 888 - 916(LN No.13)7No. 7 Tahun 1997Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah RI & Pemerintah Republik Kyrghyzstan.HPPRI 199712 Maret 1997Hal.: 917 - 978(LN No.14)8No. 8 Tahun 1997Perubahan Atas Keppres No.16 Th.1994 Ttg Pelaksanaan APBN Sebagaimana tlh Diubah dg Keppres Np.24 Th.1995.HPPRI 1997Diubah dg Keppres14 Maret 1997Hal.: 979 - 982No. 6 Th. 1999Dicabut dg KeppresNo.17 Th.20009No. 9 Tahun 1997Perubahan Atas Keppres No.23 Th.1995 Ttg Tunjangan Tenaga Kependidikan.HPPRI 1997Diubah dg Keppres No.101 Th.200017 Maret 1997Hal.: 983 - 98710No.10 Tahun 1997Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hashimiah Mengenai Pelayaran.HPPRI 199718 Mei 1997Hal.: 988 - 1014(LN No.15).11No.11 Tahun 1997Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.HPPRI 1997Dicabut dg Perpres No.48/2009 & 1/201121 Maret 1997Hal.: 1015 - 101912No.12 Tahun 1997Penetapan Propinsi Dati I Lampung dan NTT Sebagai Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi.HPPRI 199725 Maret 1997Hal.: 1020 - 102113No.13 Tahun 1997Badan Standardisasi Nasional.HPPRI 1997Dicabut dg Keppres26 Maret 1997Hal.: 1022 - 1032No.166 Th.200014No.14 Tahun 1997Pengesahan Persetujuan Dasar Antara Pem. RI & Pem. Rep.Irak Mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik.HPPRI 199712 Maret 1997Hal.: 1033 - 103415No.15 Tahun 1997Perubahan Keppres No.24 Th.1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protec-ting Of Industrial Property and Convention Establishing The World Intellectual Property Organization.HPPRI 19977 Mei 1997Hal.: 1035 - 108016No.16 Tahun 1997Pengesahan Patent Coorperation Treaty (PCT) and Regulations Under The PCT.HPPRI 19977 Mei 1997Hal.: 1081 - 124717No.17 Tahun 1997Pengesahan Trademark Law Treaty.HPPRI 19977 Mei 1997Hal.: 1248 - 131418No.18 Tahun 1997Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literacy and Artistic Works.HPPRI 19977 Mei 1997Hal.: 1315 - 137419No.19 Tahun 1997Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.HPPRI 19977 Mei 1997Hal.: 1375 - 1415- 238 -35NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN20No.20 Tahun 1997Pengesahan Convention Relating to International Exhibitions Beserta Protocol (Konvensi Mengenai Pameran Internasional beserta Protokol)HPPRI 19973 Juni 1997Hal.: 1416 - 1439(LN No.47)21No.21 Tahun 1997Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia.HPPRI 1997Dicabut dg Keppres3 Juni 1997Hal.: 1440 - 1451No.24 Th.199922No.22 Tahun 1997Perubahan Atas Keppres No.18 Th.1996 Ttg Pajak Pertambahan Nilai yg Terutang Atas Impor & Penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak tertentu yg ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana tlh beberapa kali Diubah Terakhir dg Keppres No.4 Th.1996.HPPRI 199713 Juni 1997Hal.: 1452 - 1456(LN No.48)23No.23 Tahun 1997Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana Telah Dua Puluh Sembilan Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No.76 Th.1996.HPPRI 1997Diubah dg Keppres No.32 Th.199713 Juni 1997Hal.: 1457 - 1463Dicabut dg Keppres No.61 Th.199824No.24 Tahun 1997Perubahan atas Keppres No.29/1990 ttg Dana Reboisasi sebagaimana tlh beberapa kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.40 Th.1993.HPPRI 1997Diubah dg Keppres No. 53 Th.199720 Juni 1997Hal.: 1464 - 146725No.25 Tahun 1997Bumi perkemahan Pramuka & pengembangan Sumberdaya Pemuda Tien Suharto.HPPRI 199730 Juni 1997Hal.: 1468 - 146926No.26 Tahun 1997Pengesahan Agreement Between The Gov. of The Republic of Indonesia and The Gov. of Hongkong Concerning Air Services.HPPRI 199730 Juni 1997Hal.: 1470 - 1490(LN No.52)27No.27 Tahun 1997Perincian Pengeluaran Rutin TA 1997/1998HPPRI 1997 (2)7 Juli 1997Hal.: 1071 - 107228No.28 Tahun 1997Perincian Pengeluaran Pembangunan TA.1997/1998.HPPRI 1997 (2)7 Juli 1997Hal.: 1073 - 107429No.29 Tahun 1997Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik.HPPRI 1997 (2)16 Juli 1997Hal.: 1075 - 1085(LN No.62)30No.30 Tahun 1997Tim Koordinasi Telematika Indonesia.HPPRI 1997 (2)31 Juli 1997Hal.: 1086 - 108831No.31 Tahun 1997Pembangunan & Pengusahaan Kilang Minyak dan Gas Bumi oleh Badan Usaha Swasta.HPPRI 1997 (2)31 Juli 1997Hal.: 1089 - 109232No.32 Tahun 1997Perubahan atas Keppres No.15/1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana Telah Tiga Puluh Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.23 Th.1997.HPPRI 1997 (2)Diubah dg Keppres No.48 Th.19972 Agustus 1997Hal.: 1093 - 1097Dicabut dg Keppres No.61 Th.1998- 239 -36NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN33No.33 Tahun 1997Pembukaan Kedutaan Besar RI di Doha, QatarHPPRI 1997 (2)12 Agustus 1997Hal.: 1098 - 109934No.34 Tahun 1997Pembukaan Kedutaan Besar RI di Lima, Lima.HPPRI 1997 (2)21 Agustus 1997Hal.: 1100 - 110135No.35 Tahun 1997Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Wasiat.HPPRI 1997 (2)Diubah dg Keppres No.72 Th.19997 Oktober 1997Hal.: 1102 - 110336No.36 Tahun 1997Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1998.HPPRI 1997 (2)Dicabut dg Keppres No.122 Th.199825 Agustus 1997Hal.: 1104 - 110537No.37 Tahun 1997Pengesahan Protocol on Dispute Settlement Mechanism (Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa).HPPRI 1997 (2)28 Agustus 1997Hal.: 1106 - 111838No.38 Tahun 1997Pemberian Fasilitas Perpajakan Kepada Usaha Industri Tertentu.HPPRI 1997 (2)1 September 1997Hal.: 1119 - 112139No.39 Tahun 1997Penangguhan / Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara.HPPRI 1997 (2)Dicabut dg Keppres No.15 Th.200220 September 1997Hal.: 1122 - 113940No.40 Tahun 1997Badan Pengendalian Bimbingan MasalHPPRI 1997 (2)20 September 1997Hal.: 1140 - 115341No.41 Tahun 1997Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.HPPRI 1997 (2)7 Oktober 1997Hal.: 1154 - 115642No.42 Tahun 1997Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor.HPPRI 1997 (2)Diubah dg Keppres No.66 Th.200014 Oktober 1997Hal.: 1157 - 1160Dicabut dg Keppres No.87 Th.200343No.43 Tahun 1997Bantuan Dana Untuk Rehabilitasi Perkebunan Pala Di Kepulauan Banda Naira.HPPRI 1997 (2)17 Oktober 1997Hal.: 1161 - 116344No.44 Tahun 1997Jaringan Angkutan Masal MetropolitanHPPRI 1997 (2)23 Oktober 1997Hal.: 1164 - 117045No.45 Tahun 1997Perubahan Keppres No.50 Th.1995 tentang Badan Urusan Logistik.HPPRI 1997 (2)Diubah dg Keppres No.19 Th.19981 Nopember 1997Hal.: 1171 - 1172Dicabut dg KeppresNo.29 Th.200046No.46 Tahun 1997Karantina Bahan Baku KulitHPPRI 1997 (2)1 Nopember 1997Hal.: 1173 - 117647No.47 Tahun 1997Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, BUMN, dan Swasta Yg Berkaitan Dengan Pemerintah / BUMN Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali.HPPRI 1997 (2)Dicabut dg Keppres No.5 Th.19981 Nopember 1997Hal.: 1177 - 1179- 240 -37NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN48No.48 Tahun 1997Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1984 Ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana Telah Tiga Puluh Satu Kali Diubah, Terakhir Dengan Keppres No.32 Th.1997.HPPRI 1997 (2)Diubah dg Keppres No.3 Th.199811 Nopember 1997Hal.: 1180 - 1183Dicabut dg Keppres No.61 Th.199849No.49 Tahun 1997Pengesahan Special Agreement For Sub Mission to The International Court of Justice of The Dispute Between Indonesia and Malaysia Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan.HPPRI 1997 (2)29 Desember 1997Hal.: 1184 - 1193(LN No.94)50No.50 Tahun 1997Perpustakaan Nasional RI.HPPRI 1997 (2)Dicabut dg Keppres No.67 Th.200029 Desember 1997Hal.: 1194 - 120151No.51 Tahun 1997Penetapan Pelabuhan Laut Kabil Pulau Batam Sebagai Pelabuhan Alih Kapal.HPPRI 1997 (2)29 Desember 1997Hal.: 1202 - 120352No.52 Tahun 1997Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.HPPRI 1997 (2)Dicabut dg Keppres No.83 Th.200331 Desember 1997Hal.: 1204 - 120853No.53 Tahun 1997Perubahan Atas Keppres No.29 Th.1990 Ttg Dana Reboisasi Sebagaimana tlh Beberapa Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.24/1997.HPPRI 1997 (2)Diubah dg Keppres No.32 Th.199831 Desember 1997Hal.: 1209 - 1213(LN No.99)107No.107/M Th.1997Pengangkatan 10 Hakim Agung2 Mei 1997352No.352/M Th.1997Pemberhentian Dari Jabatannya 4 Direktur Bank Indonesia.20 Desember 1997INPRES1No. 1 Tahun 1997Program Makanan Tambahan Anak SekolahHPPRI 199715 Januari 1997Hal.:1493-15022No. 2 Tahun 1997Penetapan Harga Gabah Dasar GabahHPPRI 199712 Pebruari 1997Hal.:1503-15053No. 3 Tahun 1997Penyelenggaran Pembinaan Kualitas AnakHPPRI 199712 Pebruari 1997Hal.:1506-15094No. 4 Tahun 1997Penelitian Kekayaan Yang Semestinya Bisa Dimanfaatkan Oleh NegaraHPPRI 199715 April 1997Hal.:1510-5No. 5 Tahun 1997Program Pengembangan Tebu RakyatHPPRI 1997 (2)Dicabut dg Inpres29 Desember 1997Hal.:1215 -1221No.5 Th.1998TAHUN 1998KEPPRES1No. 1 Tahun 1998Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pem. RI & Pem. Kerajaan Maroko.HPPRI 19987 Januari 1998Hal.: 681 - 715- 241 -38NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN2No. 2 Tahun 1998Pengesahan Air Transport Agreement Between The Gov. of The Rep. of Indonesia & The Gov. of People's Rep.of Bangladesh.HPPRI 19987 Januari 1998Hal.: 716 - 7333No. 3 Tahun 1998Perubahan Atas Keppres No.15 Th.1985 Ttg Susunan Organisasi Departemen sbgmana Telah 32 Kali Diubah, Terakhir dg Keppres No.48 Th.1997.HPPRI 1998Dicabut dg Keppres No.61 Th.19989 Januari 1998Hal.: 734 - 7394No. 4 Tahun 1998Tim Penanggulangan Masalah Hutang-hutang Perusahaan Swasta Indonesia.HPPRI 19989 Januari 1998Hal.: 740 - 7415No. 5 Tahun 1998Pencabutan Keppres No.47 Th.1997 Tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah BUMN dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/BUMN Yang Semula Ditangguhkan atau Dikaji Kembali.HPPRI 199810 Januari 1998Hal.: 742 - 7446No. 6 Tahun 1998Pengesahan Agreement Between The Gov. Of The Republic of Indonesia and The Gov. Of The Republic of Mauritius for The Avoidance Of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income.HPPRI 199810 Januari 1998Hal.: 745 - 7677No. 7 Tahun 1998Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan & Atau Pengelolaan Infrastruktur.HPPRI 1998Dicabut dg Perpres No.67 Th.200512 Januari 1998Hal.: 768 - 7898No. 8 Tahun 1998Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong.HPPRI 199812 Januari 1998Hal.: 790 - 7929No. 9 Tahun 1998Perubahan Atas Keppres No.89 Th.1996 Ttg Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.HPPRI 1998Dicabut dg Keppres No.150 Th.200019 Januari 1998Hal.: 793 - 797Dicabut dg PPNo.20 Th.200010No. 10 Tahun 1998Perubahan Atas Keppres No.90 Th.1996 Ttg Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak.HPPRI 1998Dicabut dg PP19 Januari 1998Hal.: 798 - 801No.20 Th.200011No. 11 Tahun 1998Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batu Licin.HPPRI 1998Dicabut dg PP19 Januari 1998Hal.: 802 - 806No.20 Th.200012No. 12 Tahun 1998Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sango-sango, Muara Jawa dan Balikpapan.HPPRI 1998Dicabut dg PP19 Januari 1998Hal.: 807 - 811No.20 Th.200013No. 13 Tahun 1998Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau.HPPRI 1998Dicabut dg PP19 Januari 1998Hal.: 812 - 816No.20 Th.200014No. 14 Tahun 1998Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado - Bitung.HPPRI 1998Dicabut dg PP19 Januari 1998Hal.: 817 - 821No.20 Th.2000- 242 -39NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN15No. 15 Tahun 1998Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay.HPPRI 1998Dicabut dg PP19 Januari 1998Hal.: 822 - 826No.20 Th.200016No. 16 Tahun 1998Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jangli - Kaligawe sebagai Jalan Tol, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol Ruas Jalan Tol Srondol Jatingaleh.HPPRI 1998Dicabut dg Keppres20 Januari 1998Hal.: 827 - 830No.75 Th.200317No. 17 Tahun 1998Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.HPPRI 1998Diubah dg Keppres21 Januari 1998Hal.: 831 - 833No. 47 Th. 1998Dicabut dg KeppresNo.144 Th.199918No. 18 Tahun 1998Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.HPPRI 1998Diubah dg Keppres No. 28 Th.199821 Januari 1998Hal.: 834 - 835Dicabut dg KeppresNo.144 Th.199919No. 19 Tahun 1998Perubahan Atas Keppres No.50 Th.1995 Ttg Badan Urusan Logistik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keppres No.45 Th.1997.HPPRI 1998Dicabut dg Keppres21 Januari 1998Hal.: 836 - 837No.29 Th.200020No. 20 Tahun 1998Pencabutan Keppres No.42 Th.1996 Tentang Pembuatan Mobil Nasional.HPPRI 199821 Januari 1998Hal.: 83821No. 21 Tahun 1998Perdagangan Cengkeh.HPPRI 199821 Januari 1998Hal.: 839 - 84022No. 22 Tahun 1998Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan Dalam Keadaan Baru dan Bukan Baru.HPPRI 199821 Januari 1998Hal.: 841 - 84223No. 23 Tahun 1998Pemberian Kewenangan Kepada Bank Indonesia di Bidang Pengendalian Moneter.HPPRI 199821 Januari 1998Hal.: 843 - 84424No. 24 Tahun 1998Penerbitan Jaminan Bank Indonesia Serta Penerbitan Jaminan Bank Untuk Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah Yang Telah diizinkan Melakukan Kegiatan Dalam Valuta Asing.HPPRI 199823 Januari 1998Hal.: 845 - 84825No. 25 Tahun 1998Penetapan Jalan Bebas Hambatan Plumbon - Kanci Sebagai Jalan Tol & Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol.HPPRI 1998Dicabut dg Keppres24 Januari 1998Hal.: 849 - 851No.75 Th.200326No. 26 Tahun 1998Jaminan Terhadap kewajiban Pembayaran Bank Umum.HPPRI 1998Dicabut dg Keppres26 Januari 1998Hal.: 852 - 854No.166 Th.2000Diubah dg KeppresNo.17 Th.2004 &No.95 Th.200427No. 27 Tahun 1998Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.HPPRI 1998Dicabut dg Keppres26 Januari 1998Hal.: 855 - 856No.15 Th.2004- 243 -40NO.NOMOR/TGLTENTANGSUMBERSTATUSPERATURAN28No. 28 Tahun 1998Perubahan Atas Keppres No.18 Th.1998 Ttg Tim Ahli Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.HPPRI 1998Diubah dg Keppres No.29 Th.199829 Januari 1998Hal.: 857 - 858Dicabut dg Keppres No.144 Th.199929No. 29 Tahun 1998Perubahan Atas Keppres No.8 Th.1988 Ttg Tim Ahli pd Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan Sebagaimana Telah Diubah dengan Keppres No.28 Th.1998.HPPRI 1998Diubah dg Keppres No. 128 Th.199810 Pebruari 1998Hal.: 859 - 860Dicabut dg KeppresNo.144 Th.199930No. 30 Tahun 1998Pengangkatan Penasehat Ahli pd Dewan Pe-mantapan Ketahanan Ekonomi & Keuangan.HPPRI 199814 Pebruari 1998Hal.: 86131No. 31 Tahun 1998Kemudahan Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara.HPPRI 199823 Pebruari 1998Hal.: 862 - 86432No. 32 Tahun 1998Perubahan Atas Keppres No.29 Th.1990 Ttg Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dg Keppres No.53 / 1997.HPPRI 199825 Pebruari 1998Hal.: 865 - 86933No. 33 Tahun 1998Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser.HPPRI 1998Dicabut dg Keppres No.166 Th.200028 Pebruari 1998Hal.: 870 - 87634No. 34 Tahun 1998Tugas Dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.HPPRI 19985 Maret 1998Hal.: 877 - 88135No. 35 Tahun 1998Perubahan Atas Keppres No.14 Th.1995 Ttg Pengembangan Proyek Natuna Sebagaimana Telah Diubah Dgn Keppres No.39 Th.1995.HPPRI 1998Diubah dg Keppres No. 35 Th.19986 Maret 1998Hal.: 882 - 88336No. 36 Tahun 1998Pemberian Fasilitas Kredit kpd Anggota DPR RI utk Pembelian Kendaraan Perorangan.HPPRI 1998Dicabut dg Keppres No.87 Th.20007 Maret 1998Hal.: 884 - 88537No. 37 Tahun 1998Perubahan Atas Keppres No. 8 Th.1985 Ttg Pajak Pertambahan Nilai Yg Terutang Atas Impor Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung oleh Pemerintah Sebagaimana ..HPPRI 1998Diubah dg