JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) 2008 upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat,

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) 2008 upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup...

  • PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

    (JAMKESMAS) 2008

    DEPARTEMEN KESEHATAN R.I. JAKARTA

    360.382 Ind P

  • Katalog Dalam Terbitan, Departemen Kesehatan RI

    Departemen Kesehatan RI, Sekretariat Jendral Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat

    (Jamkesmas). Jakarta: Departemen Kesehatan, 2008

    1. Judul I. HEALTH INSURANCE

    360.382 Ind p

  • Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No.125/Menkes/SK/II/2008 Tanggal 6 Februari 2008

    PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

    2008

    DEPARTEMEN KESEHATAN R.I. JAKARTA

  • KATA PENGANTAR Kesehatan adalah hak dan investasi, dan semua warga negara berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin. Diperlukan suatu sistem yang mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat, dengan mengutamakan pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Dalam rangka memenuhi hak masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan konsititusi dan undang-undang, Departemen Kesehatan menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Dasar pemikirannya adalah selain memenuhi kewajiban pemerintah juga berdasarkan kajian bahwa indikator-indikator kesehatan akan lebih baik apabila lebih memperhatikan pelayanan kesehatan yang terkait dengan kemiskinan. Melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin ini diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu melahirkan, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta penurunan angka kelahiran disamping dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan masyarakat miskin umumnya. Saat ini pemerintah sedang memantapkan penjaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari pengembangan jaminan secara menyeluruh. Berdasarkan pengalaman masa lalu dan belajar dari pengalaman berbagai negara lain yang telah lebih dahulu mengembangkan jaminan kesehatan, sistem ini merupakan suatu pilihan yang tepat untuk menata subsistem pelayanan kesehatan yang searah dengan subsistem pembiayaan kesehatan. Sistem jaminan kesehatan ini akan mendorong perubahan-perubahan mendasar seperti penataan standarisasi pelayanan, standarisasi tarif, penataan formularium dan penggunaan obat rasional, yang berdampak pada kendali mutu dan kendali biaya. Program ini sudah berjalan 4 (dua) tahun, dan telah memberikan banyak manfaat bagi peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu. Pada tahun 2008 ini terjadi perubahan pada penyaluran dana dan pengelolaannya. Untuk dana pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Puskesmas dan jaringannya disalurkan langsung ke Puskesmas, sedangkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dikelola Departemen Kesehatan dan pembayaran ke PPK langsung melalui kas negara. Penyaluran dana ini tetap dalam kerangka penjaminan kesehatan bagi penduduk miskin yang tidak terpisahkan sebagai kerangka jaringan dalam subsitem pelayanan yang seiring dengan subsistem pembiayaannya. Tidak ada yang sempurna dari suatu sistem, namun kita mempunyai pilihan-pilihan yang terbaik untuk di ambil. Kepada semua pihak terkait, Puskesmas dan Jaringannya, Rumah Sakit, dan organisasi kemasyarakatan termasuk Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, serta Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan kontribusi dan perannya masing-masing untuk dapat bersama-sama membantu kelancaran program ini. Atas peran serta semua pihak kami ucapkan terima kasih. Buku Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) ini mengatur tentang aspek-aspek penyelenggaraan yang merupakan panduan dan pegangan bagi semua pihak terkait. Untuk penyempurnaan pedoman ini diharapkan kritik dan saran semua pihak guna perbaikannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, Amin.

    Jakarta, Januari 2008 Menteri Kesehatan Republik Indonesia DR. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)

  • DAFTAR ISI

    Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI i DAFTAR LAMPIRAN ii BAB I PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang 1 B. Tujuan dan Sasaran 3

    BAB II PENYELENGGARAAN

    A. Landasan Hukum 4 B. Kebijakan Operasional 5

    BAB III TATALAKSANA KEPESERTAAN

    A. Ketentuan Umum 6 B. Administrasi Kepesertaan 8

    BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

    A. Ketentuan Umum 9 B. Prosedur Pelayanan 13 C. Manfaat yang Diperoleh Peserta Askeskin 15

    BAB V TATALAKSANA PENDANAAN

    A. Ketentuan Umum 19 B. Sumber dan Alokasi Dana Program 19 C. Penyaluran Dana ke PPK 20 D. Pencairan dan Pemanfaatan Dana di PPK 21 E. Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana di PPK 23 F. Verifikasi 27

    BAB VI PENGORGANISASIAN

    A. Tim Pengelola JAMKESMAS 29 B. Tim Koordinasi Program JAMKESMAS 31 C. Pelaksana Verifikasi di Kabupaten/Kota 33

    BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM

    A. Indikator Keberhasilan 35 B. Pemantauan dan Evaluasi 36 C. Penanganan Keluhan 37 D. Pembinaan dan Pengawasan 37 E. Pelaporan 37

    BAB VIII PENUTUP 39

  • DAFTAR LAMPIRAN

    Lampiran I Jumlah Sasaran Penduduk Miskin Program JAMKESMAS tahun 2008

    Lampiran II Formularium Rumah Sakit Program JAMKESMAS Tahun 2008

    Lampiran III Jenis Paket dan Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Tahun 2008

    Lampiran IV Formulir Rekapitulasi klaim Biaya dan Klaim Biaya Total Paket Manlak Jamkesmas 2008 sesuai Tarif Paket Pelayanan Maskin 2007

    Lampiran V Alur dan format Pelaporan Program JAMKESMAS

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. LATAR BELAKANG

    Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/ 1992 tentang

    Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan

    kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh

    perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar

    terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan

    tidak mampu.

    Kenyataan yang terjadi, derajat kesehatan masyarakat miskin masih rendah, hal ini

    tergambarkan dari angka kematian bayi kelompok masyarakat miskin tiga setengah

    sampai dengan empat kali lebih tinggi dari kelompok masyarakat tidak miskin.

    Masyarakat miskin biasanya rentan terhadap penyakit dan mudah terjadi penularan

    penyakit karena berbagai kondisi seperti kurangnya kebersihan lingkungan dan

    perumahan yang saling berhimpitan, perilaku hidup bersih masyarakat yang belum

    membudaya, pengetahuan terhadap kesehatan dan pendidikan yang umumnya masih

    rendah. Derajat kesehatan masyarakat miskin berdasarkan indikator Angka Kematian

    Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia, masih cukup tinggi, yaitu AKB

    sebesar 26,9 per 1000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 248 per 100.000 kelahiran

    hidup serta Umur Harapan Hidup 70,5 Tahun (BPS 2007).

    Derajat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena

    sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi

    oleh berbagai faktor seperti tidak adanya kemampuan secara ekonomi dikarenakan biaya

    kesehatan memang mahal. Peningkatan biaya kesehatan yang diakibatkan oleh berbagai

    faktor seperti perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan

    kedokteran, pola pembiayaan kesehatan berbasis pembayaran out of pocket,, kondisi

    geografis yang sulit untuk menjangkau sarana kesehatan. Derajat kesehatan yang

    rendah berpengaruh terhadap rendahnya produktifitas kerja yang pada akhirnya menjadi

    beban masyarakat dan pemerintah.

    Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana

    diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sejak awal Agenda 100 hari

  • 2

    Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu telah berupaya untuk mengatasi hambatan

    dan kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Pemeliharaan

    Kesehatan Masyarakat Miskin. Program ini diselenggarakan oleh Departemen

    Kesehatan melalui penugasan kepada PT Askes (Persero) berdasarkan SK Nomor

    1241/Menkes /SK/XI/2004, tentang penugasan PT Askes (Persero) dalam pengelolaan

    program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin.

    Program ini telah berjalan memasuki tahun ke empat dan telah banyak hasil yang

    dicapai terbukti dengan terjadinya kenaikan yang luar biasa dari pemanfaatan program

    ini dari tahun ke tahun oleh masyarakat miskin dan pemerintah telah meningkatkan

    jumlah masyarakat yang dijamin maupun pendanaannya.

    Namun disamping keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat beberapa

    permasalahan yang perlu dibenahi antara lain: kepesertaan yang belum tuntas, peran

    fungsi ganda sebagai pengelola, verifikator dan sekaligus sebagai pembayar atas

    pelayanan kesehatan, verifikasi belum berjalan dengan optimal, kendala dalam

    kecepatan pembayaran, kurangnya pengendalian biaya, penyelenggara tidak

    menanggung resiko.

    Atas dasar pertimbangan untuk pengendalian biaya pelayanan kesehatan, peningkatan

    mutu, transparansi dan akuntabilitas dilakukan perubahan