JAKSA AGUNGREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-025/A/JA/11/2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM,

BANTUAN HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM,

TINDAKAN HUKUM LAIN DAN PELAYANAN HUKUM

DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

- 1 -

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIANOMOR : PER-025/A/JA/11/2015

TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, BANTUAN

HUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN DANPELAYANAN HUKUM

DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan wewenang,tugas, dan fungsi Penegakan Hukum,Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum,Tindakan Hukum Lain dan PelayananHukum di Bidang Perdata dan Tata UsahaNegara, perlu Petunjuk Pelaksanaansebagai pedoman bagi Pejabat dan JaksaPengacara Negara di lingkungan KejaksaanRepublik Indonesia;

b. bahwa Peraturan tentang Tata LaksanaPenegakan Hukum, Tata Laksana BantuanHukum, Tata Laksana Pelayanan Hukum,Pertimbangan Hukum dan TindakanHukum Lain sudah tidak sesuai lagidengan peraturan perundang-undangandan perkembangan organisasi, sehinggaperlu diganti;

- 2 -

c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a danhuruf b, perlu menetapkan PeraturanJaksa Agung tentang PetunjukPelaksanaan Penegakan Hukum, BantuanHukum, Pertimbangan Hukum, TindakanHukum Lain dan Pelayanan Hukum diBidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3874) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 134Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001tentang Paten (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 109Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4130);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merk (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2001 Nomor 110,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4131);

- 3 -

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001tentang Yayasan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4132) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 28Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2001tentang Yayasan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor115, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4430);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004tentang Kejaksaan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 67, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4401);

7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 131, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4443);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 106, Tambahan Lembaran NegaraRepublk Indonesia Nomor 4756);

9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata KerjaKejaksaan Republik Indonesia10.Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi danTata Kerja Kejaksaan Republik Indonesiasebagaimana telah diubah denganPeraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas

- 4 -

Peraturan Jaksa Agung RepublikIndonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011tentang Organisasi dan Tata KerjaKejaksaan Republik Indonesia;

11. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/JA/07/2014 tentang StandarOperasional Prosedur pada Jaksa AgungMuda Perdata dan Tata Usaha Negara;

12. Keputusan Jaksa Agung RepublikIndonesia Nomor KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi PerkaraPerdata dan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PETUNJUKPELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, BANTUANHUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKANHUKUM LAIN DAN PELAYANAN HUKUM DI BIDANGPERDATA DAN TATA USAHA NEGARA.

Pasal 1Peraturan Jaksa Agung ini berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan,wewenang, tugas dan fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukumdi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 2Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 3Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi Pejabat dan JaksaPengacara Negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia untukmelaksanakan wewenang, tugas dan fungsi Penegakan Hukum,Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain danPelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

- 5 -

Pasal 4Pada saat Peraturan Jaksa ini mulai berlaku:

1. Instruksi Jaksa Agung Nomor INS-001/G/9/1994 tentangTata Laksana Penegakan Hukum;

2. Instruksi Jaksa Agung Nomor INS-002/G/9/1994 tentangTata Laksana Bantuan Hukum; dan

3. Instruksi Jaksa Agung Nomor INS-003/G/9/1994 tentangTata Laksana Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum danTindakan Hukum Lain

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 17 November 2015

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H. M. PRASETYO

- 6 -

Diundangkan di JakartaPada tanggal 17 November 2015DIREKTUR JENDERALPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1727

- 7 -

LAMPIRANPERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIKINDONESIANOMOR PER-025/A/JA/11/2015TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PENEGAKANHUKUM, BANTUAN HUKUM, PERTIMB-ANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN,DAN PELAYANAN HUKUM DI BIDANGPERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM, BANTUANHUKUM, PERTIMBANGAN HUKUM, TINDAKAN HUKUM LAIN DAN

PELAYANAN HUKUMDI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGDalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia, Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasidan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan JaksaAgung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesiasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung NomorPER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atas PeraturanJaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada JaksaAgung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara danKeputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan TataUsaha Negara, dipandang perlu menerbitkan PetunjukPelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan

- 8 -

Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di BidangPerdata dan Tata Usaha Negara.Petunjuk Pelaksanaan yang berkaitan dengan wewenang, tugasdan fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, PertimbanganHukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di BidangPerdata dan Tata Usaha Negara yaitu Instruksi Jaksa AgungRepublik Indonesia Nomor INS-001/G/9/1994 tentang TataLaksana Penegakan Hukum, Instruksi Jaksa Agung RepublikIndonesia Nomor INS-002/G/9/1994 tentang Tata LaksanaBantuan Hukum dan Instruksi Jaksa Agung Republik IndonesiaNomor INS-003/G/9/1994 tentang Tata Laksana PelayananHukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, sudahtidak sesuai lagi dengan kebutuhan, oleh karenanya perlumenerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, BantuanHukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain danPelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN1. Maksud

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman bagi Pejabatdan Jaksa Pengacara Negara di lingkungan KejaksaanRepublik Indonesia untuk melaksanakan wewenang, tugasdan fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan PelayananHukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

2. TujuanPenegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum,Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di BidangPerdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkandalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentangKejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KejaksaanRepublik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung RepublikIndonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesiasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa AgungNomor PER-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan atasPeraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-

- 9 -

009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata KerjaKejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa AgungRepublik Indonesia Nomor PER-018/A/JA/07/2014 tentangStandar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung MudaPerdata dan Tata Usaha Negara, dan Keputusan JaksaAgung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata UsahaNegara, dapat berdaya guna dan berhasil guna secaraoptimal.

C. SASARANSasaran Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, BantuanHukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain danPelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara iniadalah :1. Tercapainya kesamaan persepsi terhadap pengertian,

pemahaman dan pelaksanaan Penegakan Hukum, BantuanHukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain danPelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

2. Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalampelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan PelayananHukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan

3. Tercapainya kepastian hukum dalam pelaksanaanPenegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum,Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Bidang Perdatadan Tata Usaha Negara.

D. ASASPelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, PertimbanganHukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di BidangPerdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan asas :1. Cepat, Tepat, Tuntas dan Manfaat

a. Prosedur dan tata cara pelaksanaan Penegakan Hukum,Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, TindakanHukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdatadan Tata Usaha Negara dilakukan secara cepat, tepat

- 10 -

dan sesuai Standar Operasional Prosedur BidangPerdata dan Tata Usaha Negara.

b. Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain danPelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata UsahaNegara terhadap masing-masing permasalahandilaksanakan dan diselesaikan secara tuntas danmembawa manfaat.

2. BertanggungjawabHasil pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan PelayananHukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapatdipertanggungjawabkan baik secara teknis administratifmaupun teknis yuridis serta tidak menimbulkan benturankepentingan (Conflict of interest) dengan Bidang Intelijendan Bidang Tindak Pidana Khusus.

3. KerahasiaanDalam pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain di BidangPerdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Pengacara Negaraterikat pada asas menjaga kerahasiaan Pemohon, yaitu JaksaPengacara Negara dilarang memberikan data yang diberikanoleh Pemohon dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pihaklain.

E. RUANG LINGKUPRuang lingkup Peraturan Jaksa Agung ini terbatas padapelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, PertimbanganHukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di BidangPerdata dan Tata Usaha Negara.

F. PENGERTIAN UMUMDalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan :1. Negara atau Pemerintah adalah Lembaga/Badan Negara,

Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, BadanUsaha Milik Negara/Daerah dan Badan Hukum Lain.

- 11 -

2. Badan Hukum Lain adalah Badan Hukum yang didalamnyaNegara atau Pemerintah mempunyai kepentingan terkaithukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain BadanLayanan Umum (BLU), Badan Layanan Umum Daerah(BLUD), Anak Perusahaan BUMN/BUMD, PerusahaanPatungan, Konsorsium dengan BUMN/BUMD atau denganAnak Perusahaan BUMN/BUMD.

3. Kepentingan Hukum Perdata dari Negara atau Pemerintahadalah kepentingan yang berkaitan dengan penyelamatan,pemulihan dan perlindungan Keuangan/Kekayaan Negarasebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Kepentingan Hukum Tata Usaha Negara dari Negara atauPemerintah adalah kepentingan yang berkaitan denganpenegakan kewibawaan pemerintah sebagaimana yangdiatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkanSurat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum danBantuan Hukum atau berdasarkan Surat Perintahmelakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Laindan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata UsahaNegara.

6. Pejabat adalah Pejabat Struktural di lingkungan KejaksaanRepublik Indonesia yang menjalankan wewenang, tugas danfungsi Perdata dan Tata Usaha Negara.

7. Surat Kuasa Khusus adalah surat yang berisi pemberiankuasa kepada pihak lain yang menerimanya gunamelaksanakan kepentingan tertentu untuk dan atas namapemberi kuasa.

8. Surat Kuasa Substitusi adalah surat yang berisi pengalihanpemberian kuasa dari Penerima Surat Kuasa Khusus kepadaJaksa Pengacara Negara untuk melaksanakan kepentingansebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus.

9. Penegakan Hukum adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negarauntuk mengajukan gugatan atau permohonan kepadapengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh

- 12 -

peraturan perundang-undangan dalam rangka memeliharaketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungikepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hakkeperdataan masyarakat.

10. Bantuan Hukum adalah pemberian Jasa Hukum di BidangPerdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atauPemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukumberdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasimaupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagaiPenggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah atau Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di BidangTata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepadaNegara dan Pemerintah sebagai Tergugat/Termohon diPeradilan Tata Usaha Negara dan sebagai wakil Pemerintahatau menjadi Pihak Yang Berkepentingan dalam Perkara UjiMateriil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dansebagai Termohon dalam Perkara Uji Materiil terhadapPeraturan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.

11. Non Litigasi adalah penyelesaian sengketa Hukum Perdatadan Tata Usaha Negara di luar pengadilan/arbitrase yangdapat dilakukan antara lain dengan negosiasi.

12. Litigasi adalah penyelesaian sengketa Hukum Perdatamelalui Peradilan Perdata atau Arbitrase dan Sengketa TataUsaha Negara melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

13. Arbitrase adalah cara penyelesaian Sengketa Perdata di luarPeradilan Umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitraseyang dibuat secara tertulis oleh para pihak yangbersengketa.

14. Uji Materiil Undang-Undang adalah pengujian yangdilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menilai materimuatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undangterhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

15. Uji Materiil peraturan dibawah undang-undang adalahpengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untukmenilai muatan peraturan perundang-undangan di bawah

- 13 -

undang-undang terhadap peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi.

16. Pertimbangan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikanoleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atauPemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA)di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau AuditHukum (Legal Audit) di Bidang Perdata.

17. Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) adalah Jasa Hukumyang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam bentuktertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatupermasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yangdibuat atas permintaan dan untuk kepentingan Negara atauPemerintah.

18. Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) adalah JasaHukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupapendapat hukum secara berkelanjutan atas suatu kegiatanyang diajukan oleh Pemohon dan diakhiri dengan kesimpulanatas pemberian Pendapat Hukum tersebut dalam bentukBerita Acara Pendampingan Hukum.

19. Audit Hukum (Legal Audit) adalah Jasa Hukum yangdiberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa kegiatanpemeriksaan secara menyeluruh dan seksama dari segihukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara ataspermintaan Negara atau Pemerintah terhadap suatuperbuatan yang telah dilaksanakan yang berkaitan denganHukum Perdata untuk menggambarkan kepatuhan terhadapketentuan hukum atas suatu kegiatan atau badan hukumsecara yuridis normatif.

20. Tindakan Hukum Lain adalah pemberian Jasa Hukum olehJaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, BantuanHukum, Pelayanan Hukum dan Pertimbangan Hukum dalamrangka menyelamatkan dan memulihkan Keuangan/Kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaanpemerintah antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator,mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atauperselisihan antar Negara atau Pemerintah.

- 14 -

21. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui prosesperundingan (negosiasi) dengan bantuan Jaksa PengacaraNegara sebagai konsiliator untuk mengindentifikasikanmasalah, menciptakan pilihan-pilihan, memberikanpertimbangan pilihan penyelesaian serta memberikanmasukan/konsep/proposal perjanjian penyelesaiansengketa.

22. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui prosesperundingan (negosiasi) dengan bantuan Jaksa PengacaraNegara sebagai mediator untuk mengidentifikasipermasalahan dan mendorong tercapainya kesepakatan yangdibuat para pihak sendiri.

23. Fasilitasi adalah cara penyelesaian permasalahan denganbantuan Jaksa Pengacara Negara sebagai fasilitator untukmemfasilitasi para pihak yang mempunyai permasalahantanpa terlalu jauh masuk dalam materi permasalahan, antaralain dengan memfasilitasi pertemuan antara para pihak.

24. Pelayanan Hukum adalah pemberian Jasa Hukum oleh JaksaPengacara Negara secara tertulis maupun lisan kepadamasyarakat, yang meliputi orang perorangan dan badanhukum, terkait masalah Perdata dan Tata Usaha Negaradalam bentuk konsultasi, pendapat dan informasi.

25. Penyelamatan Keuangan/Kekayaan Negara adalah kegiatanyang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalammemberikan Bantuan Hukum atau Pertimbangan Hukumdi Bidang Perdata yang diberikan kepada Negara atauPemerintah dalam menghadapi permasalahan hukum ataupotensi adanya klaim/tuntutan dari pihak lain.

26. Pemulihan Keuangan/Kekayaan Negara adalah kegiatanyang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalammelakukan Penegakan Hukum atau dalam memberikanBantuan Hukum serta Pertimbangan Hukum di BidangPerdata yang diberikan kepada Negara atau Pemerintahdalam rangka melindungi atau memulihkan Keuangan/Kekayaan Negara.

27. Penegakan Kewibawaan Pemerintah adalah kegiatan yangdilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam memberikanBantuan Hukum di Bidang Tata Usaha Negara dalam hal

- 15 -

menghadapi gugatan penerbitan dan/atau dibatalkannyakeputusan Tata Usaha Negara, atau Permohonan Uji Materiilundang-undang atau Permohonan Uji Materiil Peraturan dibawah undang-undang serta memberikan PertimbanganHukum kepada Negara atau Pemerintah dalam rangkamenegakkan kewibawaan Pemerintah.

28. Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha NegaraPenting adalah Permasalahan Hukum yang berkaitanlangsung dengan Pelepasan dan Perolehan Hak, PenegakanHukum, Pelaksanaan Wewenang dan Tugas yang MenarikPerhatian Masyarakat, Sinkronisasi Peraturan PerundangUndangan serta hal-hal yang ditentukan oleh Pimpinansecara khusus sebagai Permasalahan Hukum Perdata danTata Usaha Negara Penting.

- 16 -

BAB IIPENEGAKAN HUKUM

A. KETENTUAN UMUM.1. Wewenang Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara melakukan Penegakan Hukummelalui Gugatan/Permohonan ke Pengadilan terhadapPermasalahan Hukum antara lain:a. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan

penyidikannya, karena tidak cukup bukti sedangkansecara nyata telah ada Kerugian Keuangan Negara.

b. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikanpenyidikannya karena tersangka meninggal duniasedangkan secara nyata telah ada Kerugian KeuanganNegara.

c. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikanpenuntutannya karena terdakwa meninggal duniasedangkan secara nyata telah ada Kerugian KeuanganNegara.

d. Gugatan perdata terhadap terpidana/ahli waris PerkaraTindak Pidana Korupsi atas harta kekayaannya yangdiduga hasil Tindak Pidana Korupsi dan belumdilakukan perampasan setelah terdapat putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

e. Pembatalan perkawinan yang tidak memenuhipersyaratan hukum.

f. Permohonan pailit suatu Badan Hukum.g. Permohonan pembatalan pendaftaran Hak Merek.h. Permohonan pembatalan pendaftaran Hak Paten.i. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas.j. Permohonan pembubaran Yayasan.k. Gugatan Pembayaran Uang Pengganti (PUP).l. Permohonan agar Balai Harta Peninggalan

diperintahkan mengusut harta kekayaan sertakepentingan seseorang yang meninggalkan tempattinggalnya, tanpa menunjuk seorang wakil.

m. Permohonan agar seorang ayah/ibu dibebaskan darikekuasaannya sebagai orang tua.

- 17 -

n. Permohonan pemecatan seorang wali dari anak yangbelum dewasa.

o. Permohonan pengangkatan pengurus pengganti jikapengurus waris meninggal dunia.

2. AdministrasiDilaksanakan pada Direktorat Pemulihan dan PerlindunganHak pada Kejaksaan Agung, Seksi Pemulihan danPerlindungan Hak pada Kejaksaan Tinggi, Seksi Perdatadan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.

3. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikankarena sulit diperoleh pemecahannya, agar dilaporkankepada pimpinan secara berjenjang untuk mendapatpetunjuk.

4. Koordinasia. Sebagian besar kewenangan Bidang Perdata dan Tata

Usaha Negara dalam Penegakan Hukum secara materiilberada diwilayah hukum publik, sehingga JaksaPengacara Negara dalam merumuskan dasardiajukannya gugatan/permohonan melakukankoordinasi dengan bidang terkait guna mendukungpembuktian dan dalil gugatan/permohonan.

b. Bidang terkait sebagaimana disebutkan dalam huruf adiatas secara Internal yaitu Bidang Pembinaan, BidangIntelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang TindakPidana Khusus, serta Eksternal antara lainKementerian, lembaga dan masyarakat.

c. Dalam penanganan Penegakan Hukum yang melampauidaerah hukum satuan kerja Kejaksaan Tinggi maupunKejaksaan Negeri, Jaksa Pengacara Negara melaluipimpinan satuan kerja wajib memberitahukan secaratertulis kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/KepalaKejaksaan Negeri setempat .

B. MEKANISME1. Persiapan

a. Umum1) Terhadap setiap rencana Penegakan Hukum, wajib

dibuat Telaahan Awal oleh Jaksa Pengacara Negara

- 18 -

yang ditunjuk oleh Pimpinan, memuat analisishukum yang lengkap untuk menentukan apakahtermasuk lingkup tugas dan kewenangan BidangPerdata dan Tata Usaha Negara dan untukmengantisipasi adanya benturan kepentingan(conflict of interest) dengan bidang lain disertaianalisis SWOT terhadap perkara tersebut, sesuaidengan formulir Administrasi Perkara Perdata danTata Usaha Negara.

2) Apabila dari hasil Telaahan Awal tersebutdisimpulkan bahwa dapat dilakukan PenegakanHukum selanjutnya Jaksa Pengacara Negaramelakukan Penegakan Hukum sesuai Proseduryang berlaku.

3) Penegakan Hukum terhadap Permasalahan HukumPerdata dan Tata Usaha Negara Penting, PimpinanSatuan Kerja yang akan melaksanakan PenegakanHukum wajib melaporkan secara berjenjang kepadaJaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata UsahaNegara.

4) Pimpinan Satuan Kerja dapat melakukan EksposePerkara secara berjenjang guna menentukanlangkah dalam proses Penegakan Hukum.

b. Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara NegaraUntuk melakukan Penegakan Hukum, diperlukan SuratKuasa Khusus dari Pimpinan Satuan Kerja kepadaJaksa Pengacara Negara sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan yang berlaku terkait PenegakanHukum yang dilakukan dan mengacu pada formulirAdministrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

c. Persiapan Gugatan/Permohonan1) Jaksa Pengacara Negara mempersiapkan diri

dengan penguasaan dan pendalaman materiperkara termasuk kelengkapan bukti-bukti yangdiperlukan dan hukum acara yang berlaku.

2) Jaksa Pengacara Negara melakukan upayapemantapan melalui diskusi secara internal dankonsultasi dengan pihak lain yang dianggap perlu.

- 19 -

3) Menyiapkan Gugatan/Permohonan disertai alatbukti yang lengkap.Gugatan harus memuat :a) Identitas para pihak;b) Dalil-dalil konkrit/dasar serta alasan tuntutan

(Fundamentum Petendi);c) Hubungan hukum antara Penggugat dan

Tergugat; dand) Tuntutan/Petitum.

4) Gugatan/Permohonan harus memenuhi peraturanBea Materai.

d. Pengajuan Gugatan/Permohonan1) Jaksa Pengacara Negara mendaftarkan Gugatan/

Permohonan kepada Kepaniteraan Pengadilan.2) Membayar biaya perkara meliputi:

a) Biaya Kantor Kepaniteraan;b) Biaya panggilan dan pemberitahuan kepada

para pihak; danc) Biaya lain-lain.

e. PersidanganHukum Acara yang berlaku mengacu pada PeraturanPerundang-Undangan yang terkait Penegakan Hukumyang dilakukan.

2. Pelaksanaana. Terkait Tindak Pidana Korupsi

1) Dalam hal Penyidik menyerahkan berkas perkaraTindak Pidana Korupsi kepada Jaksa PengacaraNegara karena berdasarkan hasil penyidikanditemukan satu atau lebih unsur Tindak PidanaKorupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkansecara nyata telah ada kerugian keuangan negara(Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dalammengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-halsebagai berikut :

- 20 -

a) Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas danmembuat Berita Acara penerimaan berkasperkara dari Penyidik.

b) Jaksa Pengacara Negara melakukan telaahanguna menentukan apakah terdapat PerbuatanMelawan Hukum Perdata sebagaimana diaturdalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasarGugatan Perdata.

c) Jaksa Pengacara Negara dalam menentukantelah ada kerugian keuangan negara secaranyata harus didasari adanya hasil perhitungan.

d) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi denganBidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khususdan Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalammenginventarisir aset milik calon Tergugatdalam rangka pengajuan Sita Jaminan gunamenjamin pengembalian kerugian keuangannegara.

e) Prosedur beracara mengacu pada ketentuanHukum Acara Perdata yang berlaku.

2) Dalam hal terdapat Putusan Bebas dalam PerkaraTindak Pidana Korupsi, tidak menghapuskan hakuntuk menuntut kerugian terhadap keuangannegara (Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi),untuk mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :a) Bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas

adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 191ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentangKUHAP.

b) Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas danmembuat Berita Acara penerimaan berkasperkara dari Penuntut Umum.

c) Bahwa terdapat 2 bentuk Putusan dalam Pasal191 KUHAP yaitu Putusan Bebas (vrijspaark)dan Putusan Lepas dari segala TuntutanHukum (ontslag).

- 21 -

d) Dalam hal terdakwa diputus bebas memiliki artibahwa perbuatan terdakwa tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan, maka JaksaPengacara Negara tidak dapat melakukangugatan perdata.

e) Dalam hal terdakwa diputus Lepas dari SegalaTuntutan Hukum memiliki arti bahwaperbuatan yang didakwakan kepada terdakwaterbukti, tetapi perbuatan itu bukanmerupakan suatu Tindak Pidana, maka JaksaPengacara Negara dapat merumuskanperbuatan tersebut sebagai PerbuatanMelawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

f) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi denganBidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khususdan Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalammengiinventarisir aset milik calon Tergugatdalam rangka pengajuan Sita Jaminan gunamenjamin pengembalian kerugian negara.

g) Prosedur beracara mengacu pada ketentuanHukum Acara Perdata yang berlaku.

3) Dalam hal Penyidik menyerahkan berkas perkarakepada Jaksa Pengacara Negara karena tersangkameninggal dunia pada saat dilakukan Penyidikansedangkan secara nyata telah ada kerugiankeuangan negara (Pasal 33 UU Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi), untuk mengajukan gugatan perludiperhatikan hal-hal sebagai berikut:a) Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas dan

membuat Berita Acara penerimaan berkasperkara dari Penyidik.

b) Jaksa Pengacara Negara melakukan telaahanatas penyerahan berkas perkara dimaksudguna menentukan apakah terdapat PerbuatanMelawan Hukum Perdata sebagaimana diatur

- 22 -

dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasarGugatan Perdata.

c) Jaksa Pengacara Negara dalam menentukantelah ada kerugian keuangan negara secaranyata harus didasari adanya hasil perhitungankerugian keuangan negara.

d) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi denganPenyidik, Penuntut Umum, Bidang Intelijen,Bidang Tindak Pidana Khusus, PusatPemulihan Aset (PPA) dan Instansi terkaitlainnya dalam menginventarisir aset milik calonTergugat dalam rangka pengajuan SitaJaminan guna menjamin pengembaliankerugian negara.

e) Terkait dengan ahli waris Tersangka, JaksaPengacara Negara harus mencermati ketentuanmengenai kedudukan ahli waris dalam HukumPerdata.

f) Prosedur beracara mengacu pada ketentuanHukum Acara Perdata yang berlaku.

4) Dalam hal Penuntut Umum menyerahkan berkasperkara kepada Jaksa Pengacara Negara karenaterdakwa meninggal dunia pada saat dilakukanpemeriksaan di sidang pengadilan sedangkansecara nyata telah ada kerugian keuangan negara,(Pasal 34 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi), untukmengajukan gugatan kepada ahli waris perludiperhatikan hal-hal sebagai berikut :a) Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas dan

membuat Berita Acara penerimaan berkasperkara dari Penuntut Umum.

b) Jaksa Pengacara Negara melakukan telaahanatas penyerahan berkas perkara dimaksudguna menentukan apakah terdapat PerbuatanMelawan Hukum Perdata sebagaimana diaturdalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasarGugatan Perdata.

- 23 -

c) Jaksa Pengacara Negara dalam menentukantelah ada kerugian keuangan negara secaranyata harus didasari adanya hasil perhitungankerugian keuangan negara.

d) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi denganPenyidik, Penuntut Umum, Bidang Intelijen,Bidang Tindak Pidana Khusus, PusatPemulihan Aset (PPA) dan Instansi terkaitlainnya dalam mengiinventarisir aset milik calonTergugat dalam rangka pengajuan SitaJaminan guna menjamin pengembaliankerugian negara.

e) Terkait dengan ahli waris Tersangka, JaksaPengacara Negara harus mencermati ketentuanmengenai kedudukan ahli waris dalam HukumPerdata.

f) Prosedur beracara mengacu pada ketentuanHukum Acara Perdata yang berlaku.

5) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, apabilasetelah putusan pengadilan yang memperolehkekuatan hukum tetap diketahui masih terdapatharta benda milik terpidana yang diduga atau patutdiduga juga berasal dari Tindak Pidana Korupsiyang belum dilakukan perampasan untuk negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 b ayat (2)maka negara dapat melakukan Gugatan Perdataterhadap terpidana atau ahli warisnya (Pasal 38 CUU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi), untuk mengajukangugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:a) Jaksa Pengacara Negara melakukan telaahan

dan menggunakan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap tersebutsebagai dasar dan bukti pengajuan gugatan.

b) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi denganPenyidik, Penuntut Umum, Bidang Intelijen,Bidang Tindak Pidana Khusus, Pusat

- 24 -

Pemulihan Aset (PPA) dan Instansi terkaitlainnya untuk mengetahui keberadaan hartabenda milik Terpidana yang diduga atau patutdiduga berasal dari Tindak Pidana Korupsidimaksud yang belum dilakukan perampasanuntuk negara.

c) Prosedur beracara mengacu pada ketentuanHukum Acara Perdata yang berlaku.

b. Permohonan Pembatalan Perkawinan1) Jaksa Pengacara Negara aktif mengumpulkan data

melalui Internal Kejaksaan serta Pihak Eksternalyaitu Instansi Terkait dan masyarakat.

2) Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonanpembatalan perkawinan dalam hal terjadiperkawinan yang dilangsungkan di muka PegawaiPencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpadihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

3) Permohonan Pembatalan Perkawinan diajukan kePengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di wilayahhukum dimana perkawinan dilangsungkan atautempat tinggal kedua suami isteri atau tempattinggal suami/isteri

4) Tata cara pengajuan permohonan pembatalanperkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuanhukum acara yang berlaku.

c. Permohonan Pailit1) Jaksa Pengacara Negara mengajukan Permohonan

Pailit dengan alasan untuk kepentingan umumterhadap debitor yang mempunyai dua atau lebihkreditor yang tidak membayar lunas sedikitnyasatu utang yang telah jatuh tempo dan dapatditagih.Yang dimaksud dengan “Kepentingan Umum”adalah kepentingan bangsa dan negara dan/ataukepentingan masyarakat luas, misalnya :

- 25 -

a) Debitor melarikan diri;b) Debitor menggelapkan bagian dari harta

kekayaan;c) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha

Milik Negara atau Badan Usaha Lain yangmenghimpun dana dari masyarakat;

d) Debitor mempunyai utang yang berasal daripenghimpunan dana dari masyarakat luas;

e) Debitor tidak beritikad baik atau tidakkooperatif dalam menyelesaikan masalah utangpiutang yang telah jatuh waktu; atau

f) dalam hal lainnya menurut Kejaksaanmerupakan kepentingan umum.

2) Informasi tentang adanya debitor yang perludimohonkan Pailit karena alasan kepentinganumum diperoleh dari Instansi terkait, masyarakatatau dari Internal Kejaksaan.

3) Permohonan Pailit diajukan ke Pengadilan Niagayang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan debitor atau tempat kedudukan terakhirdebitor.

4) Prosedur beracara Permohonan Pailit mengacupada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang.

d. Permohonan Pembatalan Hak Merek1) Jaksa Pengacara Negara mengajukan Permohonan

Pembatalan Merek dengan alasan-alasan sebagaiberikut :a) Permohonan pendaftaran merek yang diajukan

oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;b) Merek bertentangan dengan peraturan

perundang undangan yang berlaku, moralitasagama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

c) Merek tidak memiliki daya pembeda;d) Merek telah menjadi milik umum;

- 26 -

e) Merek merupakan keterangan atau berkaitandengan barang atau jasa yang dimohonkanpendaftarannya.

f) Merek mempunyai persamaan pada pokoknyaatau keseluruhannya dengan Merek milikpihak lain yang sudah terdaftar lebih dahuluuntuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

g) Merek mempunyai persamaan pada pokoknyaatau keseluruhannya dengan Merek yangsudah terkenal milik pihak lain untuk barangdan/atau jasa sejenis;

h) Merek mempunyai persamaan pada pokoknyaatau keseluruhannya dengan indikasi geografisyang sudah dikenal;

i) Merek merupakan atau menyerupai namaorang terkenal, foto, atau nama badan hukumyang dimiliki orang lain, kecuali ataspersetujuan tertulis dari yang berhak;

j) Merek merupakan tiruan atau menyerupainama atau singkatan nama, bendera, lambangatau simbol atau emblem negara atau lembaganasional maupun internasional, kecuali ataspersetujuan tertulis dari pihak yangberwenang; atau

k) Merek merupakan tiruan atau menyerupaitanda atau cap atau stempel resmi yangdigunakan oleh negara atau lembagaPemerintah, kecuali atas persetujuan tertulisdari pihak yang berwenang.

2) Informasi tentang adanya Merek yang perludimohonkan pembatalan diperoleh dari Instansiterkait, masyarakat atau dari Internal Kejaksaan.

3) Permohonan Pembatalan Merek diajukan dalambentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga di wilayahhukum tempat tinggal atau domisili Tergugat ataukepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat apabilaTergugat berdomisili di luar wilayah NegaraRepublik Indonesia

- 27 -

4) Permohonan Pembatalan Merek diajukan dalamjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggalpendaftaran merek, kecuali apabila merek tersebutbertentangan dengan moralitas agama, kesusilaanatau ketertiban umum.

5) Putusan Pengadilan Niaga terhadap PermohonanPembatalan Merek hanya dapat diajukan Kasasi.

e. Permohonan Pembatalan Hak Paten1) Jaksa Pengacara Negara mengajukan Permohonan

Pembatalan Paten dalam hal pemberian lisensi wajibternyata tidak mampu mencegah berlangsungnyapelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yangmerugikan kepentingan masyarakat dalam jangkawaktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensiwajib yang bersangkutan atau sejak tanggalpemberian lisensi wajib pertama dalam haldiberikan beberapa lisensi wajib.

2) Informasi tentang adanya Paten yang perludimohonkan pembatalan diperoleh dari Instansiterkait, masyarakat atau dari Internal Kejaksaan.

3) Permohonan Pembatalan Paten diajukan dalambentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadapPemegang Paten atau Penerima Lisensi Wajib.

4) Putusan Pengadilan Niaga terhadap PermohonanPembatalan Paten hanya dapat diajukan Kasasi.

f. Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas1) Jaksa Pengacara Negara mengajukan Permohonan

Pembubaran Perseroan Terbatas yang melanggarkepentingan umum atau melakukan perbuatanyang melanggar peraturan perundang-undangan.

2) Pengajuan permohonan pembubaran PerseroanTerbatas dengan alasan melanggar peraturanperundang-undangan yang memiliki ancamanpidana disyaratkan adanya suatu putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap yang menyatakanPerseroan Terbatas tersebut melanggar peraturanperundang-undangan yang berlaku.

- 28 -

3) Pengajuan permohonan pembubaran PerseroanTerbatas dengan alasan melanggar peraturanperundang-undangan yang tidak memiliki ancamanpidana disyaratkan adanya keputusan dari instansiyang berwenang.

4) Informasi tentang adanya Perseroan Terbatas yangmelanggar kepentingan umum atau melakukanperbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan diperoleh dari Instansi terkait,masyarakat atau Internal Kejaksaan.

5) Berdasarkan informasi tersebut, Pimpinan SatuanKerja menentukan apakah Kejaksaan akanmelakukan Permohonan Pembubaran PerseroanTerbatas.

6) Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatasdiajukan ke Pengadilan Negeri tempat kedudukanPerseroan Terbatas tersebut.

g. Permohonan Pembubaran Yayasan1) Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan

Pembubaran Yayasan yang tidak menyesuaikanAnggaran Dasarnya berdasarkan Undang-UndangNomor 28 Tahun 2004 dalam jangka waktu 3 (tiga)tahun sejak berlakunya Undang-Undang tersebut.

2) Pembubaran Yayasan diajukan kepada PengadilanNegeri di tempat kedudukan Yayasan tersebut.

3) Jaksa Pengacara Negara diharapkan aktif untukmengetahui adanya yayasan yang lahir sebelumUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 sampai denganlewat waktu penyesuaian anggaran dasar yayasandengan berkoordinasi secara internal maupuneksternal dengan instansi terkait, serta informasidari masyarakat.

h. Berkaitan dengan pelaksanaan gugatan PembayaranUang Pengganti (PUP) Tindak Pidana Korupsiberdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diaturdalam Peraturan Jaksa Agung secara terpisah.

- 29 -

BAB IIIBANTUAN HUKUM

A. KETENTUAN UMUM1. Wewenang Jaksa Pengacara Negara

Jaksa Pengacara Negara memberikan Bantuan Hukumkepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagaipihak, secara non litigasi maupun litigasi dalam PerkaraPerdata, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Uji MateriilUndang-Undang dan Perkara Uji Materiil terhadap Peraturandi Bawah Undang-Undang.

2. Administrasia. Apabila Kejaksaan mewakili atau sebagai Tergugat/

Tergugat Intervensi/Termohon/Terbantah/Terlawandalam Perkara Litigasi atau mewakili dalam Perkara NonLitigasi dalam rangka Penyelamatan Kekayaan Negara,pengadministrasian dilakukan pada Direktorat Perdatapada Kejaksaan Agung/Seksi Perdata pada KejaksaanTinggi/Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara padaKejaksaan Negeri,

b. Apabila Kejaksaan mewakili atau sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pembantah/Pelawandalam Perkara Litigasi atau mewakili dalam Perkara NonLitigasi dalam rangka Pemulihan Keuangan NegaraAdministrasi, pengadministrasian dilakukan padaDirektorat Pemulihan dan Perlindungan Hak padaKejaksaan Agung/Seksi Pemulihan dan PerlindunganHak pada Kejaksaan Tinggi/Seksi Perdata dan TataUsaha Negara pada Kejaksaan Negeri.

c. Apabila Kejaksaan mewakili atau sebagai Tergugatdalam Perkara Tata Usaha Negara, sebagai KuasaPemerintah dalam Uji Materiil Undang-Undang atausebagai Termohon dalam Uji Materiil Peraturan di bawahUndang-Undang, pengadministrasian dilakukan padaDirektorat Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung/Seksi Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi/SeksiPerdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.

- 30 -

3. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikankarena sulit diperoleh pemecahannya, agar dilaporkan secaraberjenjang untuk mendapat petunjuk pimpinan.

4. Koordinasia. Dalam pelaksanaan penanganan perkara, baik secara

non litigasi maupun litigasi, Bidang Perdata dan TataUsaha Negara setelah menerima Surat Kuasa Khususmenginformasikan dalam bentuk Nota Dinas kepadaBidang Intelijen dan Bidang Tindak Pidana Khusus.

b. Dalam penanganan Bantuan Hukum yang melampauidaerah hukum satuan kerja Kejaksaan Tinggi maupunKejaksaan Negeri, Jaksa Pengacara Negara melaluipimpinan satuan kerja wajib memberitahukan secaratertulis kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/KepalaKejaksaan Negeri setempat

B. MEKANISME1. Persiapan

a. Umum1) Terhadap setiap permohonan Bantuan Hukum,

wajib dibuat Telaahan Awal oleh Jaksa PengacaraNegara, yang ditunjuk oleh Pimpinan, memuatanalisis hukum yang lengkap untuk menentukanapakah termasuk lingkup tugas dan kewenanganBidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta untukmengantisipasi adanya benturan kepentingan(conflict of interest) dengan bidang lain disertaianalis SWOT terhadap kasus/perkara tersebut,sesuai dengan formulir Administrasi PerkaraPerdata dan Tata Usaha Negara.

2) Apabila dari hasil Telaahan Awal tersebutdisimpulkan bahwa dapat diberikan BantuanHukum, selanjutnya Jaksa Pengacara Negaramelakukan Bantuan Hukum sesuai Prosedur yangberlaku.

3) Bantuan Hukum terhadap Permasalahan HukumPerdata dan Tata Usaha Negara Penting, PimpinanSatuan Kerja yang akan melaksanakan Bantuan

- 31 -

Hukum wajib melaporkan secara berjenjang kepadaJaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata UsahaNegara.

4) Pimpinan Satuan Kerja dapat melakukan eksposeperkara secara berjenjang guna menentukanlangkah dalam proses Bantuan Hukum.

b. Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara1) Mewakili Negara atau Pemerintah

a) Jaksa Pengacara Negara mewakili Negara atauPemerintah untuk menangani permasalahanhukum secara non litigasi maupun litigasisebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah maupun‘Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah dalam perkara Perdata,atau sebagai Tergugat dalam Perkara TataUsaha Negara, sebagai wakil Pemerintah ataumenjadi Pihak Yang Berkepentingan dalamPerkara Uji Materiil Undang-Undang dansebagai Termohon dalam Perkara Uji Materiilterhadap Peraturan di bawah Undang-Undangberdasarkan Permohonan Negara atauPemerintah.

b) Permohonan tersebut disampaikan secaratertulis dengan melampirkan :(1) Surat Kuasa Khusus dengan Hak

Substitusi dari Instansi yang bersangkutankepada Kejaksaan sesuai dengankesetaraan dalam jabatan danpelaksanaannya disesuaikan denganpermasalahan dan tingkat kesulitannya.

(2) Bahan-bahan yang essensial antara lain :Gugatan, Keputusan Tata Usaha NegaraObjek Sengketa, surat-surat, akta-akta,peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang diperlukan terkait materi perkara.

c) Dalam hal Pemberi Kuasa adalah Presiden/Wakil Presiden/Menteri/Pejabat Negara

- 32 -

setingkat Menteri, maka Surat Kuasa Khususdengan Hak Substitusi diberikan kepada JaksaAgung.

d) Dalam hal Pemberi Kuasa adalah Kepala Badan,Dirut BUMN Tingkat Pusat, Pejabat Eselon I diPusat dan/atau yang setara, maka Surat KuasaKhusus dengan Hak Substitusi diberikankepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata danTata Usaha Negara.

e) Dalam hal Pemberi Kuasa adalah Pejabat diDaerah yang setara dengan Kepala KejaksaanTinggi, maka Surat Kuasa Khusus dengan HakSubstitusi diberikan kepada Kepala KejaksaanTinggi.

f) Dalam hal Pemberi Kuasa adalah Pejabat diDaerah yang setara dengan Kepala KejaksaanNegeri, maka Surat Kuasa Khusus dengan HakSubstitusi diberikan kepada Kepala KejaksaanNegeri.

g) Dalam hal Pemberi Kuasa adalah PejabatStruktural Eselon IV ke bawah pada InstansiPemerintah, Surat Kuasa Khusus dengan HakSubstitusi diberikan kepada Pejabat Strukturalyang setara di Kejaksaan dengan suratpengantar dari Pimpinan Pemberi Kuasa.

h) Pada prinsipnya semua permohonan BantuanHukum kepada Kejaksaan dari Negara atauPemerintah dapat diterima kecuali BantuanHukum terkait perbuatan pidana atauperbuatan pribadi.

i) Untuk melaksanakan Bantuan Hukum yangdimohonkan oleh Negara atau Pemerintah,diterbitkan Surat Kuasa Substitusi oleh:(1) Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negarakepada Jaksa Pengacara Negara padaKejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi,

- 33 -

Kejaksaan Negeri atau Cabang KejaksaanNegeri.

(2) Kepala Kejaksaan Tinggi kepada JaksaPengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi,Kejaksaan Negeri atau Cabang KejaksaanNegeri setempat.

(3) Kepala Kejaksaan Negeri kepada JaksaPengacara Negara pada Kejaksaan Negeriatau Cabang Kejaksaan Negeri setempat.

(4) Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepadaJaksa Pengacara Negara pada CabangKejaksaan Negeri setempat.

j) Apabila diperlukan, Penerbitan Surat KuasaKhusus Substitusi dapat dilengkapi denganSurat Perintah dari Pimpinan Satuan Kerja.

2) Mewakili Internal Kejaksaan a) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat

mewakili Internal Kejaksaan dalam Kasus/Perkara secara non litigasi maupun litigasisebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah maupunTergugat /Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah dalam perkara Perdataatau sebagai Penggugat/Penggugat Intervensimaupun Tergugat/Tergugat Intervensi dalamPerkara Tata Usaha Negara.

b) Untuk melaksanakan Bantuan Hukum kepadaInternal Kejaksaan diterbitkan Surat KuasaKhusus kepada Jaksa Pengacara Negara :(1) Bila Penggugat/Tergugat adalah Kejaksaan

Agung maka Jaksa Agung memberikankuasa kepada Jaksa Pengacara Negara padaKejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, atauKejaksaan Negeri atau Cabang KejaksaanNegeri.

(2) Bila Penggugat/Tergugat adalah PejabatStruktural/ Jaksa pada Kejaksaan Agung,maka pejabat struktural/Jaksa yang

- 34 -

digugat tersebut memberikan kuasakepada Jaksa Pengacara Negara padaKejaksaan Agung.

(3) Ketentuan pada angka (1) dan (2) tersebutmutatis mutandis berlaku juga untukKejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri danCabang Kejaksaan Negeri.

c) Kententuan dalam huruf b) berlaku juga dalamPemberian Surat Kuasa Khusus kepada JaksaPengacara Negara untuk menangani PerkaraNon Litigasi.

2. Pelaksanaana. Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

1) Pada prinsipnya setiap Perkara Perdata diutamakanuntuk diselesaikan di luar Pengadilan.

2) Tahap Persiapan :a) Jaksa Pengacara Negara melaksanakan tugas

berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan SuratKuasa Substitusi, sesuai dengan format yangtelah ditentukan.

b) Jaksa Pengacara Negara melakukan koordinasidengan Pemberi Kuasa terkait dengan materiperkara, untuk mendapatkan masukan daninformasi secara maksimal dalam penangananperkara.

c) Jaksa Pengacara Negara harus menguasaimateri yang mencakup kasus posisi, alat buktiyang diperlukan dan hal-hal lain yang relevan.

3) Tahap Pelaksanaan a) Jaksa Pengacara Negara melakukan komunikasi

dengan pihak lawan berperkara baik secara nonformal maupun secara formal denganmengundang pihak lawan untuk melakukannegosiasi, bila perlu mengikutsertakan pihakPemberi Kuasa.

b) Setiap tindakan Jaksa Pengacara Negara dalammelakukan negosiasi harus dikoordinasikandengan Pemberi Kuasa dan setiap tahap

- 35 -

negosiasi dilaporkan kepada Pimpinan danPemberi Kuasa sesuai dengan AdministrasiPerkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

c) Dalam pelaksanaan negosiasi Jaksa PengacaraNegara harus berpegang pada Pasal 1320KUHPerdata dan wajib memahami ruanglingkup Keuangan Negara dan KekayaanNegara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagai KekayaanNegara yang dipisahkan maupun sebagaiKekayaan Negara yang tidak dipisahkan gunamengantisipasi adanya suatu KerugianKeuangan Negara yang telah ada maupun yangberpotensi diakibatkan oleh suatupermasalahan yang diajukan oleh Pemohonguna menghindari adanya legitimasi melaluimekanisme keperdataan atas suatu perbuatantindak pidana korupsi.

d) Bila dalam negosiasi dicapai kesepakatanperdamaian, maka kesepakatan tersebutdituangkan dalam Kesepakatan Perdamaianyang ditandatangani para pihak dalam bentukAkta Notaris atau Akta yag ditanda tangani parapihak dan saksi yang dilegalisasikan padaNotaris, atau Kesepakatn yang ditanda tanganipara pihak dan saksi, disesuaikan denganbobot perkara.

e) Penanganan perkara Non Litigasi dinyatakanselesai dengan adanya kesepakatan para pihakmaupun sepakat untuk tidak menempuhperdamaian.

f) Terhadap kesepakatan para pihak yangdituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian,apabila pihak lain ingkar janji (wanprestasi),Pemberi Kuasa dapat memberikan kuasakhusus baru kepada Jaksa Pengacara Negarauntuk merealisasikan Kesepakatan Perdamaiantersebut.

- 36 -

g) Bila dalam negosiasi tersebut tidak dapatdicapai Kesepakatan Perdamaian, maka JaksaPengacara Negara wajib membuat laporankepada Pimpinan selanjutnya Pimpinanmeneruskan kepada Pemberi Kuasa dengansaran bahwa penyelesaian perkara tersebutdapat dilakukan melalui Litigasi.

h) Batas waktu penyelesaian perkara secara NonLitigasi mengikuti ketentuan peraturanStandard Operasional Prosedur PenangananPerkara Perdata dan Tata Usaha Negara yangberlaku.

b. Penyelesaian Perkara melalui Pengadilan (Litigasi)1) Tahap Persiapan

a) Sebagai Penggugat(1) Jaksa Pengacara Negara melaksanakan

tugas berdasarkan Surat Kuasa Khususdan Surat Kuasa Substitusi, sesuai denganformat yang telah ditentukan.

(2) Jaksa Pengacara Negara wajib menguasaiperaturan perundang-undangan yangberkaitan dan pendalaman materi perkaratermasuk mempersiapkann alat bukti yangdiperlukan.

(3) Melakukan upaya pemantapan denganmengadakan koordinasi dan diskusidengan Pemberi Kuasa dalam rangkapenyusunan gugatan dan alat bukti.

(4) Gugatan harus memuat :(a) Identitas para pihak ;(b) Dalil-dalil konkrit/dasar serta alasan

dari Tuntutan (Fundamentum Petendi).(c) Hubungan hukum antara Tergugat

dan Penggugat.(d) Tuntutan/Petitum.

(5) Surat Gugatan harus memenuhi peraturanbea meterai.

- 37 -

(6) Jaksa Pengacara Negara dapat melakukanekspose di hadapan pimpinan dan PemberiKuasa agar diperoleh masukan danpetunjuk terhadap Konsep Gugatan.

(7) Jaksa Pengacara Negara mendaftarkanSurat Gugatan kepada Ketua Pengadilanmelalui Kepaniteraan.

(8) Pada waktu memasukkan gugatan,Penggugat harus membayar biayapendaftaran gugatan, pendaftaran SuratKuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi.

(9) Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkansetiap kegiatan persidangan kepadapimpinan dan Pemberi Kuasa sesuaidengan ketentuan Administrasi PerkaraPerdata dan Tata Usaha Negara.

(10) Ketentuan di atas secara mutatis-mutandisberlaku dalam hal Kejaksaanberkedudukan sebagai Pemohon/Pelawan/ Pembantah.

b) Sebagai Tergugat(1) Jaksa Pengacara Negara melaksanakan

tugas berdasarkan Surat Kuasa Khususdan Surat Kuasa Substitusi, sesuai denganformat yang telah ditentukan.

(2) Jaksa Pengacara Negara wajib menguasaiperaturan perundang-undangan yangberkaitan dan pendalaman materi perkaradengan mempelajari gugatan secaraseksama dan mengumpulkan sertamempersiapkan alat bukti yang dapatmembantah dalil Penggugat.

(3) Jaksa Pengacara Negara melakukan upayapemantapan dengan mengadakankoordinasi dan diskusi dengan PemberiKuasa, dalam rangka penyusunan Eksepsi,Jawaban dan bila perlu menarik pihakketiga atau orang lain sebagai Tergugat

- 38 -

(vrijwaring), menyusun GugatanRekonvensi, mempersiapkan Alat Buktisesuai dengan ketentuan Hukum Acarayang berlaku.

(4) Jaksa Pengacara Negara dapat melakukanekspose di hadapan pimpinan dan PemberiKuasa agar diperoleh masukan danpetunjuk terhadap Konsep Eksepsi danJawaban.

(5) Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkansetiap kegiatan persidangan kepadapimpinan dan Pemberi Kuasa sesuaidengan ketentuan Administrasi PerkaraPerdata dan Tata Usaha Negara.

(6) Ketentuan di atas mutatis-mutandisberlaku dalam hal Kejaksaanberkedudukan sebagai Termohon/Terlawan/ Terbantah dalam PerkaraPerdata dan Tata Usaha Negara atauTermohon dalam perkara Uji Materiilterhadap Undang-Undang dan PeraturanPerundang-undangan di bawah Undang-Undang.

c) Sebagai IntervenientJaksa Pengacara Negara melaksanakan tugasberdasarkan Surat Kuasa Khusus dapatbertindak mewakili Negara atau Pemerintah,sebagai Intervenient untuk masuk sebagaisalah satu Pihak maupun mewakilikepentingannya sendiri dalam perkara Perdatadi Pengadilan maupun di forum Arbitrase dandalam Perkara Tata Usaha Negara.

2) Tahap Persidangan a) Persidangan Perkara Perdata

(1) Jaksa Pengacara Negara selaku penerimakuasa yang ditunjuk dalam Surat KuasaKhusus baik sebagai Penggugat/Pemohon

- 39 -

maupun sebagai Tergugat/ Termohonharus hadir pada sidang pertama.

(2) Apabila Penggugat/Pemohon atauKuasanya tidak hadir menghadap diPengadilan Negeri secara berturut-turutsebanyak 3 kali tanpa disertai alasan yangsah dan tidak mengirimkan wakil/kuasanyawalaupun sudah dipanggil Secara Patutdan sah serta telah diberikan peringatanpada panggilan terakhir (ketiga), makasurat gugatannya dinyatakan Gugur danPenggugat dihukum membayar biayaperkara.

(3) Apabila Tergugat/Termohon atauKuasanya tidak hadir menghadap diPengadilan Negeri secara berturut-turutsebanyak 3 (tiga) kali tanpa disertai alasanyang sah dan tidak mengirimkan wakil/kuasanya walaupun sudah dipanggil secarapatut dan sah serta telah diberikanperingatan pada panggilan terakhir (ketiga),maka gugatan diputus secara verstek.

(4) Pada sidang pertama Majelis Hakimmemberi kesempatan bagi Para Pihakuntuk melakukan mediasi yang dipimpinoleh Mediator yang disepakati oleh ParaPihak ataupun Mediator yang ditunjuk olehMajelis Hakim apabila Para Pihak tidakmenunjuk Mediator.

(5) Dalam melakukan mediasi di Pengadilan,Jaksa Pengacara Negara harus selaluberkoordinasi dengan Pemberi Kuasaterkait materi perdamaian.

(6) Jika kedua belah pihak sepakat untukberdamai, maka perdamaian tersebutdituangkan dalam KesepakatanPerdamaian yang dapat diajukan kepadahakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta

- 40 -

Perdamaian atau jika para pihak tidakmenghendaki Kesepakatan Perdamaiandikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaiannamun hanya Kesepakatan Perdamaian,maka dalam Kesepakatan Perdamaianharus memuat klausula pencabutangugatan dan atau klausula yangmenyatakan perkara telah selesai.

(7) Terhadap Perkara yang telah diselesaikandengan Kesepakatan Perdamaian dalambentuk Akta Perdamaian tidak dapatdilakukan Upaya Hukum Biasa dan LuarBiasa.

(8) Apabila di dalam proses mediasi tidaktercapai Kesepakatan, maka Mediatormengembalikan perkara tersebut kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkaratersebut.

(9) Majelis Hakim memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk membacakangugatannya.

(10) Atas gugatan Penggugat, Tergugat diberikesempatan untuk memberi Jawaban dimuka Pengadilan secara lisan maupuntertulis.

(11) Tergugat dapat mengajukan Eksepsimengenai Kewenangan mengadili (EksepsiKompetensi Absolut) atau Eksepsimengenai kewenangan terkait wilayahpengadilan (Eksepsi Kompetensi RelatifPengadilan). Apabila Majelis Hakimmenerima eksepsi mengenai kewenanganmengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut)atau kewenangan terkait wilayahpengadilan (Eksepsi Kompetensi Relatif)yang diajukan, maka Majelis Hakimmemberikan Putusan Sela. Dengandemikian persidangan perkara tersebut

- 41 -

selesai. Apabila Majelis Hakim tidakmenerima eksepsi mengenai kewenanganmengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut)atau eksepsi kewenangan terkait wilayahpengadilan (Eksepsi Kompetensi Relatif)yang diajukan Tergugat, maka MajelisHakim memberikan Penetapan yang padaintinya tidak menerima eksepsi Tergugatdan melanjutkan persidangan denganpemeriksaan pokok perkara denganmemberi kesempatan Tergugatmenyampaikan Jawaban.

(12) Apabila diperlukan, Tergugat dalammemberikan Jawaban dapat disertaidengan pengajuan Gugatan Rekonvensi(Gugat Balik) terhadap Penggugat.

(13) Terhadap Jawaban Tergugat, Penggugatdiberi kesempatan untuk memberitanggapan yang disebut Replik.

(14) Terhadap Replik dari Penggugat, Tergugatdapat memberikan tanggapannya yangdisebut Duplik.

(15) Tahapan selanjutnya adalah pembuktiandengan alat bukti yang terdiri dari surat,saksi dan atau ahli, guna mempertahankandalilnya maupun membantah dalil pihaklawan.

(16) Sebelum Putusan Hakim diberikan, masing-masing pihak diberi kesempatan untukmenyampaikan Kesimpulan.

(17) Selama proses persidangan, para pihakyang berperkara dapat menempuh upayaperdamaian (vide Pasal 130 HIR dan 154Rbg) yang diperkuat dengan PutusanHakim (Acta Van Dading). Instansi pemberiSurat Kuasa Khusus harus diikutsertakandalam proses perdamaian ini. TerhadapPutusan Perdamaian tidak dapat diajukan

- 42 -

Permohonan Banding. Sekalipun demikianjika di dalam suatu perdamaian didapatkanadanya kekeliruan dalam menghitung,pihak yang dirugikan dapat menuntut agarkekeliruan tersebut diperbaiki (vide Pasal1864 KUH Perdata).

b) Persidangan di Arbitrase.(1) Petunjuk dan pelaksanaan Bantuan

Hukum ini berlaku mutatis mutandis dalampemberian Bantuan Hukum di Arbitrase AdHoc maupun Arbitrase Institusional.

(2) Petunjuk dan pelaksanaan dalam pemberianBantuan Hukum di forum ArbitraseInstitusional Nasional maupun ArbitraseInstitusional Internasional menyesuaikandengan hukum acara yang berlaku di forumArbitrase Institusional yang digunakan,sedangkan Petunjuk dan pelaksanaandalam pemberian Bantuan Hukum di forumArbitrase Ad Hoc berdasarkan kesepakatanpara pihak dengan memperhatikanperaturan perundang undangan yangberlaku.

c) Persidangan Perkara Tata Usaha Negara(1) Jaksa Pengacara Negara hanya mewakili

Negara/Pemerintah sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi di Pengadilan TataUsaha Negara. Namun demikian JaksaPengacara Negara dapat mewakili InternKejaksaan sebagai Penggugat/Tergugat diPengadilan Tata Usaha Negara.

(2) Setelah gugatan diterima oleh PengadilanTata Usaha Negara, maka Ketua PengadilanTata Usaha Negara akan melakukan RapatPermusyawaratan (Dismissal Proses)dengan memanggil para pihak (apabiladiperlukan) yaitu memeriksa gugatan danmenentukan apakah gugatan memenuhi

- 43 -

persyaratan diperiksa di Pengadilan TataUsaha Negara. Apabila gugatan tidakmemenuhi persyaratan untuk diperiksa diPengadilan Tata Usaha Negara, maka KetuaPengadilan Tata Usaha Negara dengansuatu penetapan yang dilengkapi denganpertimbangan-pertimbangan menyatakanbahwa gugatan yang diajukan dinyatakantidak berdasar atau tidak diterima. Apabilagugatan memenuhi persyaratan untukdiperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara,maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negaramenunjuk Majelis Hakim untuk memeriksasengketa aquo (untuk pemeriksaan denganacara biasa) atau menunjuk Hakim Tunggal(untuk pemeriksaan acara cepat.)

(3) Terhadap Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara, Penggugat dapatmengajukan Perlawanan kepadaPengadilan Tata Usaha Negara dalamtenggang waktu 14 hari setelah diucapkan.

(4) Perlawanan tersebut akan diperiksa dandiputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negaradengan acara singkat.

(5) Dalam hal Perlawanan tersebut dibenarkanoleh Pengadilan Tata Usaha Negara, makaPenetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Gugur Demi Hukum dan pokokgugatan akan diperiksa, diputus dandiselesaikan menurut Acara Biasa.

(6) Apabila Penggugat atau kuasanya tidakhadir di persidangan pada hari pertama danpada hari yang ditentukan dalam panggilanyang kedua tanpa alasan yang dapatdipertanggungjawabkan, meskipun setiapkali dipanggil dengan Patut, gugatandinyatakan Gugur dan Penggugat harusmembayar biaya perkara.

- 44 -

(7) Jaksa Pengacara Negara yang ditunjukdalam Surat Kuasa Khusus selakuTergugat harus hadir pada sidang pertama.

(8) Apabila Tergugat atau kuasanya tidak hadirdi persidangan dua kali berturut-turut danatau tidak menanggapi gugatan tanpaalasan yang dapat dipertanggungjawabkanmeskipun setiap kali telah dipanggil denganPatut, maka Hakim Ketua Sidang denganSurat Penetapan meminta atasan Tergugatmemerintahkan Tergugat hadir dan ataumenanggapi gugatan.

(9) Apabila telah lewat waktu 2 (dua) bulanTergugat tidak memberikan berita atasPenetapan Hakim tersebut, makapemeriksaan sengketa dilanjutkanmenurut acara biasa tanpa dihadiriTergugat.

(10) Terhadap pemeriksaan dengan acara biasa,Majelis Hakim yang telah ditetapkan olehKetua Pengadilan TUN wajib mengadakanPemeriksaan Persiapan dalam sidang yangtidak dibuka untuk umum, untukmelengkapi gugatan yang kurangsempurna atau untuk mematangkanperkara, dan terhadap Penggugat diberikesempatan untuk memperbaikigugatannya dalam waktu 30 (tiga puluh)hari.

(11) Setelah pemeriksaan persiapan selesai,sidang dilanjutkan dengan acarapembacaan gugatan oleh Ketua MajelisHakim dalam sidang terbuka untuk umum.

(12) Atas gugatan Penggugat, Tergugat diberikesempatan untuk memberi jawaban.

(13) Tergugat dapat mengajukan eksepsimengenai kewenangan mengadili (EksepsiKompetensi Absolut) atau eksepsi

- 45 -

mengenai kewenangan terkait wilayahpengadilan (Eksepsi Kompetensi Relatif).Apabila Majelis Hakim menerima eksepsimengenai kewenangan mengadili (EksepsiKompetensi Absolut) atau kewenanganterkait wilayah pengadilan (EksepsiKompetensi Relatif) yang diajukan, makamajelis Hakim memberikan Putusan Sela.Dengan demikian persidangan perkaratersebut selesai. Apabila Majelis Hakimtidak menerima eksepsi mengenaikewenangan mengadili (EksepsiKompetensi Absolut) atau eksepsikewenangan terkait wilayah pengadilan(Eksepsi Kompetensi Relatif) yang diajukanTergugat, maka Majelis Hakim memberikanPenetapan yang pada intinya tidakmenerima eksepsi Tergugat danmelanjutkan persidangan denganpemeriksaan pokok perkara denganmemberi kesempatan Tergugatmenyampaikan Jawaban.

(14) Terhadap Jawaban Tergugat, Penggugatdiberi kesempatan untuk memberitanggapan yang disebut Replik.

(15) Terhadap Replik dari Penggugat, Tergugatdapat memberikan tanggapannya yangdisebut Duplik.

(16) Tahapan selanjutnya adalah pembuktiandengan alat bukti berupa surat atautulisan, ahli dan/atau saksi.

(17) Sebelum putusan diberikan oleh PengadilanTata Usaha Negara, masing-masing pihakdiberi kesempatan untuk menyampaikanKesimpulan.

(18) Proses selanjutnya adalah pembacaanPutusan Majelis Hakim.

- 46 -

(19) Kemungkinan adanya perdamaian antarapihak-pihak hanya dapat terjadi di luarpersidangan. Sebagai konsekuensiperdamaian tersebut, Penggugat mencabutgugatannya secara resmi dalam sidangterbuka untuk umum denganmenyebutkan alasan pencabutannya.Apabila pencabutan tersebut dikabulkan,maka Majelis Hakim dalam persidanganakan memerintahkan panitera mencoretgugatan tersebut dari register perkara.

d) Persidangan Uji Materiil(1) Persidangan Uji Materiil terhadap Undang-

Undang di Mahkamah Konstitusi:(a) Jaksa Pengacara Negara dapat

mewakili Pemerintah dalam perkara UjiMateriil terhadap Undang-Undang diMahkamah Konstitusi. Di samping itu,Kejaksaan dapat berkedudukansebagai “Pihak yang Berkepentingan”di hadapan Mahkamah Konstitusi.

(b) Jaksa Pengacara Negara yang ditunjukselaku Kuasa Termohon atau mewakiliPihak Yang Berkepentingan harushadir dalam persidangan dalam sidangpanel maupun sidang pleno (apabiladipanggil oleh Mahkamah Konstitusi)dan melengkapi diri dengan SuratKuasa Khusus.

(c) Jaksa Pengacara Negara yang ditunjukharus membuat dan menyerahkanKeterangan Pemerintah kepadaMajelis Hakim Konstitusi terkaitdengan Undang-Undang yangdimohonkan untuk diuji.

(d) Jaksa Pengacara Negara yang ditunjukdapat berkoordinasi dengan PihakTerkait dalam perkara Uji Materiil

- 47 -

terhadap Undang-Undang yangsedang disidangkan guna kelancaranpelaksanaan tugas.

(e) Jaksa Pengacara Negara dapatmempersiapkan ahli yang kompetendalam bidang yang berhubungandengan Undang-Undang yangdimohonkan untuk diuji.

(f) Jaksa Pengacara Negara menyerahkanKesimpulan sebelum Putusandibacakan.

(g) Putusan Majelis Hakim Konstitusibersifat final dan mengikat, sehinggaJaksa Pengacara Negara yangditugaskan sebagai Kuasa Termohon/Pihak Yang Berkepentingan, harussegera melaporkan putusan MajelisHakim Konsitusi kepada PemberiKuasa secara berjenjang.

(2) Persidangan Uji Materiil terhadapPeraturan di Bawah Undang-Undang diMahkamah Agung :(a) Jaksa Pengacara Negara dapat

mewakili Termohon dalam Perkara UjiMateriil terhadap Peraturan di BawahUndang-Undang di Mahkamah Agung.

(b) Jaksa Pengacara Negara sebagai KuasaTermohon wajib membuat Jawabandan menyerahkannya kepada PaniteraMahkamah Agung dalam waktu 14(empat belas) hari sejak diterimaSalinan Permohonan disertai denganmenyerahkan Surat Kuasa Khusus.

(c) Dalam menyusun Jawaban, JaksaPengacara Negara sebagai KuasaTermohon dapat berkoordinasi denganpihak lain yang berkaitan denganmateri Peraturan di Bawah Undang-

- 48 -

Undang yang dimohonkan Uji Materiilguna kelancaran pelaksanaan tugas.

(d) Jaksa Pengacara Negara sebagai KuasaTermohon wajib memantauperkembangan perkara tersebut, danapabila Mahkamah Agung telahmengirimkan Salinan Putusan Perkara,maka Jaksa Pengacara Negara harussegera melaporkan putusan tersebutkepada Pemberi Kuasa secaraberjenjang.

e) Persidangan di Luar Negeri.Petunjuk dan pelaksanaan dalam pemberianBantuan Hukum di pengadilan di luar negeri,menyesuaikan dengan hukum acara yangberlaku di negara yang bersangkutan.

3) Upaya Hukuma) Upaya Hukum Biasa

(1) Perlawanan (Verzet)(a) Verzet dilakukan oleh Tergugat yang

dikalahkan dalam Putusan Verstek,putusan dimana Tergugat tidak hadirpada persidangan. Putusan verstekyang mengabulkan GugatanPenggugat diberitahukan kepadaTergugat dengan penjelasan bahwaTergugat berhak mengajukanPerlawanan (Verzet) kepada PengadilanNegeri yang memeriksa perkaranya.

(b) Perlawanan dilakukan dalam tenggangwaktu 14 (empat belas) hari sejakpemberitahuan diterima Tergugat.

(c) Perlawanan diajukan sepertimengajukan gugatan biasa.

(d) Apabila dalam pemeriksaan Verzetpihak Penggugat asal (Terlawan) tidakhadir, maka pemeriksaan dilanjutkansecara contradictoire, tetapi apabila

- 49 -

Tergugat asal (Pelawan) yang tidakhadir maka Hakim menjatuhkanputusan Verstek untuk kedua kalinya.Terhadap Putusan Verstek yangdijatuhkan kedua kalinya ini, Tergugatasal (Pelawan) tidak dapat mengajukanPerlawanan (Verzet) lagi, tetapi Pelawandapat mengajukan upaya hukumbanding.

(2) Derdenverzet dan Partij Verzet(a) Derdenverzet adalah Perlawanan Pihak

Ketiga yang bukan pihak dalamperkara yang bersangkutan karenamerasa dirugikan. Misalnya barangyang disita dalam suatu perkara bukanmilik Tergugat tetapi milik PihakKetiga.

(b) Derdenverzet diajukan kepadaPengadilan Negeri yang melakukanpenyitaan yaitu dengan menggugatpihak-pihak yang berperkara semulaseperti menggugat biasa. Pihak Ketigayang mengajukan perlawanan disebutPelawan dan pihak-pihak yang digugatdisebut Terlawan.

(c) Pihak yang mengajukan Derdenverzetterhadap suatu putusan tidak cukuphanya mempunyai kepentingan saja,tetapi harus nyata dirugikan hakperdatanya.

(d) Derdenverzet tidak mencegah ataumenangguhkan Pelaksanaan Putusan,kecuali Ketua Pengadilan Negerimemerintahkan supaya PelaksanaanPutusan ditunda menantikan/menunggu putusan Pengadilan Negeridalam perkara Derdenverzet.

- 50 -

(e) Partij Verzet adalah Perlawanan PihakTereksekusi terhadap sita barangbergerak dan barang yang tidakbergerak.

(f) Tata cara untuk mengajukanDerdenverzet atau Partij Verzet adalahsama dengan tata cara untukmengajukan gugatan perdata biasa.

(g) Pemeriksaan di sidang pengadilanterhadap diajukannya Derdenverzetatau Partij Verzet oleh Pelawan adalahsama dengan pemeriksaan di sidangpengadilan terhadap perkara perdata.

(3) Banding(a) Atas putusan Pengadilan Negeri atau

Pengadilan TUN, masing-masing pihakdapat mengajukan permohonanBanding apabila putusan PengadilanNegeri atau Pengadilan Tata UsahaNegara tersebut dianggap kurangbenar atau kurang adil.

(b) Jaksa Pengacara Negara yang mewakiliTergugat atau Penggugat dapatmengajukan permohonan Bandingdengan mencantumkan alasan-alasanuntuk permohonan Banding.

(c) Dalam hal Jaksa Pengacara Negarabertindak selaku Penggugat atauTergugat mengajukan Banding makaJaksa Pengacara Negara harusmembuat Memori Banding.

(d) Permohonan Banding harus diajukankepada Panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Nagara yangmenjatuhkan putusan dalam waktu 14(empat belas) hari, terhitung mulai hariberikutnya dari hari pengumumanputusan kepada yang berkepentingan.

- 51 -

(e) Apabila pihak lawan mengajukanBanding maka Jaksa Pengacara Negarasebagai Kuasa Terbanding wajibmembuat dan menyerahkan KontraMemori Banding kepada Panitera yangbersangkutan.

(f) Penyampaian Memori Banding danatau Kontra Memori Bandingsecepatnya diserahkan sebelumdilakukan pemeriksaan kepadaPengadilan Negeri atau Pengadilan TataUsaha Negara yang menjatuhkanputusan tingkat pertama.

(4) Kasasi(a) Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak

yang berperkara dapat mengajukanpermohonan Kasasi kepadaMahkamah Agung terhadap putusanPengadilan Banding melalui PaniteraPengadilan tingkat pertama yang telahmemutus perkaranya, dalam tenggangwaktu 14 (empat belas) hari sesudahputusan atau penetapan Pengadilanyang dimaksud diberitahukan.

(b) Jaksa Pengacara Negara harusmembuat dan menyampaikan MemoriKasasi yang merupakan penjelasanpermohonan Kasasi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelahmengajukan permohonan pemeriksaKasasi.

(c) Permohonan kasasi harus memuatalasan-alasan kasasi sebagaimanaditetapkan dalam Undang-Undang,yaitu:• Pengadilan Tinggi tidak berwenang

atau melampaui batas kewena-ngan.

- 52 -

• Pengadilan Tinggi salahmenerapkan atau melanggarhukum yang berlaku.

• Pengadilan Tinggi lalai memenuhisyarat-syarat yang diwajibkan olehperaturan perundang-undanganyang mengancam kelalaiantersebut dengan batalnya putusanyang bersangkutan.

(d) Keberatan-keberatan tersebut harusditujukan terhadap putusanPengadilan Banding.

(e) Panitera dari pengadilan yangmemutus perkara dalam tingkatpertama memberikan tanda terimaatas penerimaan memori kasasi, danJaksa Pengacara Negara wajibmenyimpan tanda terima tersebut.

(f) Pihak lawan berhak mengajukanKontra Memori Kasasi yang merupakansurat jawaban terhadap Memori Kasasikepada panitera yang bersangkutandalam waktu 14 (empat belas) harisejak tanggal diterimanya salinanmemori kasasi.

(g) Apabila pihak lawan mengajukanKasasi maka Jaksa Pengacara Negarasebagai Kuasa Termohon Kasasi wajibmembuat dan menyerahkan KontraMemori Kasasi kepada Panitera yangbersangkutan dalam waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal diterimanyasalinan memori kasasi.

b) Upaya Hukum Luar Biasa(1) Peninjauan Kembali

(a) Terhadap putusan perkara yang telahmempunyai kekuatan hukum (inkrachtvan gewijsde) dapat diajukan

- 53 -

permohonan Peninjauan Kembalikepada Mahkamah Agung melaluikepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan TUN yang memutusperkara tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :• Apabila putusan didasarkan pada

suatu kebohongan atau tipumuslihat pihak lawan yangdiketahui setelah perkaranyadiputus atau didasarkan padabukti-bukti yang kemudian olehhakim pidana dinyatakan palsu;

• Apabila setelah perkara diputus,ditemukan surat-surat bukti yangbersifat menentukan yang padawaktu perkara diperiksa tidakdapat ditentukan;

• Apabila telah dikabulkan suatu halyang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;

• Apabila mengenai sesuatu bagiandari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebab-sebabnya;

• Apabila antara pihak-pihak yangsama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama atau samatingkatnya telah diberikan putusanyang bertentangan satu denganyang lain;

• Apabila dalam suatu putusanterdapat suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata.

(b) Tenggang waktu untuk mengajukanpermohonan Peninjauan Kembaliadalah dalam waktu 180 (seratus

- 54 -

delapan puluh) hari sesuai denganalasan pengajuan Peninjauan Kembalisebagaimana diatur dalam Pasal 69Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009tentang Mahkamah Agung.

(c) Tenggang waktu bagi pihak lawanuntuk mengajukan jawabannya adalah30 (tigapuluh) hari setelah tanggalditerimanya salinan permohonanpeninjauan kembali untuk pengajuanPermohonan Kembali berdasarkanalasan pada Pasal 68 huruf a dan bUU nomor 14 tahun 1985.

(d) Pada prinsipnya Peninjauan Kembalihanya dapat diajukan satu kali, namunberdasarkan Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 10 Tahun 2009 tentangPengajuan Permohonan PeninjauanKembali ditentukan bahwa apabilaterhadap satu objek perkara terdapat2 (dua) atau lebih putusan peninjauankembali yang saling bertentangan baikdalam perkara perdata maupun pidanadan diantaranya ada yang diajukanpeninjauan kembali maka peninjauankembali tersebut dapat diterima.

(e) Apabila Jaksa Pengacara Negaramengajukan upaya hukum PeninjauanKembali maka wajib membuat danmenyerahkan Memori PeninjauanKembali melalui kepaniteraanPengadilan Negeri/Pengadilan TUNyang memutus perkara tersebut.

(f) Apabila pihak lawan mengajukan upayahukum Peninjauan Kembali makaJaksa Pengacara Negara Wajib wajibmembuat dan menyerahkan KontraMemori Peninjauan Kembali melalui

- 55 -

kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan TUN yang memutusperkara tersebut.

(2) Kasasi Demi Kepentingan Hukum(a) Kasasi demi Kepentingan Hukum

adalah upaya hukum yang diberikankepada Jaksa Agung untukmeluruskan putusan pengadilanTingkat Pertama maupun Banding yangtelah mempunyai kekuatan hukumtetap yang mengandung kesalahanpenerapan hukum atau mengandungpertanyaan hukum (question of law)yang penting bagi perkembanganhukum yang apabila diputus olehMahkamah Agung dapat menjadisuatu yurisprudensi baru. Kasasi DemiKepentingan Hukum hanyalah untukkepentingan hukum semata, bukankepentingan dari para pihak yangbersengketa.

(b) Kasasi Demi Kepentingan Hukumdapat diajukan setiap saat, untukkepentingan hukum dan putusannyatidak merugikan para pihak.

(c) Pengajuan Kasasi Demi KepentinganHukum hanya dapat diajukan sekalioleh Jaksa Agung.

(d) Apabila Jaksa Pengacara Negaramenemukan putusan pengadilanTingkat Pertama maupun Banding yangtelah mempunyai kekuatan hukumtetap yang mengandung kesalahanpenerapan hukum atau mengandungpertanyaan hukum (question of law),maka Jaksa Pengacara Negara dapatmemberikan pendapat secaraberjenjang melalui Kepala Kejaksaan

- 56 -

Negeri/Kepala Kejaksaan Tingggikepada Jaksa Agung untukmengajukan Kasasi Demi KepentinganHukum.

(e) Jaksa Agung akan menentukan perluatau tidaknya diajukan Kasasi DemiKepentingan Hukum berdasarkanpendapat Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Kejaksaan Tingggi.

(f) Apabila pendapat Kepala KejaksaanNegeri/Kepala Kejaksaan Tingggidisetujui Jaksa Agung, maka JaksaAgung memberikan Surat KuasaKhusus kepada Jaksa PengacaraNegara pada Kejaksaan RepublikInonesia untuk mengajukan KasasiDemi Kepentingan Hukum atas namaJaksa Agung.

(g) Permohonan Kasasi Demi KepentinganHukum diajukan secara tertuliskepada Mahkamah Agung melaluiPanitera Pengadilan Negeri/PengadilanTata Usaha Negara yang memutusperkara pada tingkat Pertama.

(h) Permohonan disertai dengan alasanPengajuan Permohonan Kasasi DemiKepentingan Hukum yang berpedomanpada Pasal 45 UU Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung yangtelah dirubah terakhir dengan UUNomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Nomor 14Tahun 1985 tentang MahkamahAgung.

(i) Tenggang waktu permohonan KasasiDemi Kepentingan Hukum tidakdibatasi dengan suatu jangka waktutertentu.

- 57 -

4) Eksekusia) Eksekusi Perkara Perdata

(1) Eksekusi Putusan Pengadilan(a) Eksekusi Putusan Pengadilan Perdata

yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap hanya dapatdilaksanakan terhadap Putusancondemnatoir, yaitu putusan yangberisi penghukuman kepada pihak.

(b) Eksekusi Putusan Pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukumtetap, dapat dilaksanakan secarasukarela oleh Para Pihak.

(c) Apabila Pihak yang kalah dalamPutusan tidak mau melaksanakan isiputusan secara sukarela, makapelaksanaan eksekusi dilakukan olehPengadilan Negeri yang memeriksa danmemutus perkara pada tingkatpertama dengan cara sebagai berikut:• Eksekusi Riil.

- Amar putusan berisi agar pihakyang kalah melakukan suatutindakan yang nyata atautindakan riil.

- Pemohon Eksekusi mengaj-ukan permohonan eksekusikepada Ketua PengadilanNegeri.

- Ketua Pengadilan Negerimemerintahkan juru sitauntuk memanggil Pihak yangkalah untuk diperingatkandalam persidangan insidentilagar menjalankan pemenuhanputusan sekaligus KetuaPengadilan Negeri menentukanbatas waktu pemenuhan

- 58 -

putusan paling lama 8(delapan) hari (aanmaning).

- Apabila dalam jangka masaperingatan pihak yang kalahtidak menjalankan pemenuhanputusan dan masa peringatantelah dilampaui, KetuaPengadilan Negeri secara exofficio mengeluarkan suratpenetapan yang berisi perintahkepada panitera atau juru sitauntuk menjalankan eksekusiriil.

- Panitera atau juru sita yangditunjuk melaksanakanperintah eksekusi riil. Dalampelaksanaannya apabiladiperlukan dapat memintabantuan kekuatan umum.

• Eksekusi Pembayaran SejumlahUang.- Amar putusan berisi

penghukuman pembayaransejumlah uang.

- Pemohon Eksekusimengajukan permohonaneksekusi kepada KetuaPengadilan Negeri.

- Ketua Pengadilan Negerimemerintahkan Juru Sitauntuk memanggil Pihak yangkalah untuk diperingatkandalam persidangan insidentilagar menjalankan pemenuhanputusan sekaligus KetuaPengadilan Negeri menentukanbatas waktu pemenuhan

- 59 -

putusan paling lama 8(delapan) hari (aanmaning).

- Apabila pihak yang kalah tidakhadir memenuhi panggilanperingatan (aanmaning) tanpaalasan yang sah atau setelahmasa peringatan dilampauitetap tidak mau memenuhiputusan, maka KetuaPengadilan Negeri secara exofficio mengeluarkan suratpenetapan yang berisi perintahkepada Panitera atau Juru Sitauntuk melakukan SitaEksekusi terhadap hartakekayaan pihak yang kalah.

- Panitera atau Juru Sitamemberitahukan kepada PihakTersita mengenai tanggal danhari pelaksanaan SitaEksekusi.

- Pada hari yang ditentukanPanitera atau Juru Sita yangditunjuk datang ke tempatdimana barang-barang yanghendak disita, untuk melihatsendiri jenis maupun ukurandan letak barang, bersama-sama dengan 2 (dua) orangsaksi. Hal ini dituangkan dalamBerita Acara.

- Apabila barang yang hendakdisita merupakan barang tidakbergerak maka sita eksekusidiumumkan dengan caramendaftarkan Berita AcaraEksekusi di kantor yangberwenang untuk mencatat

- 60 -

pendaftarannya.- Penjualan barang-barang yang

disita dilakukan denganperantaraan kantor lelang,atau oleh orang yangmelakukan penyitaan itu atauoleh orang lain yang cakap danterpercaya yang ditunjuk olehKetua Pengadilan Negeri, yangbertempat tinggal dimanapenjualan akandiselenggarakan.

(2) Arbitrase(a) Nasional

• Dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggalputusan diucapkan, lembar asliatau salinan otentik PutusanArbitrase diserahkan dandidaftarkan oleh Arbiter ataukuasanya kepada PaniteraPengadilan Negeri.

• Penyerahan dan pendaftarantersebut dilakukan denganpencatatan dan penandatangananpada bagian akhir atau di pinggirputusan oleh Panitera PengadilanNegeri dan Arbiter atau kuasanyayang menyerahkan, dan catatantersebut merupakan aktapendaftaran.

• Arbiter atau kuasanya wajibmenyerahkan putusan dan lembarasli pengangkatan sebagai arbiteratau salinan otentiknya kepadaPanitera Pengadilan Negeri.

• Semua biaya yang berhubungandengan pembuatan akta

- 61 -

pendaftaran dibebankan kepadapara pihak.

• Putusan Arbitrase bersifat final danmempunyai kekuatan hukum tetapdan mengikat para pihak sehinggaapabila para pihak tidakmelaksanakan putusan secarasukarela maka putusandilaksanakan berdasarkanperintah Ketua Pengadilan Negeriatas permohonan salah satu pihakyang bersengketa.

• Perintah tersebut diberikan dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh)hari setelah permohonan eksekusididaftarkan kepada PaniteraPengadilan Negeri.

• Perintah Ketua Pengadilan Negeriditulis pada lembar asli dan salinanotentik Putusan Arbitrase yangdikeluarkan.

• Putusan Arbitrase yang telahdibubuhi perintah KetuaPengadilan Negeri dilaksanakansesuai ketentuan pelaksanaanputusan dalam perkara perdatayang putusannya telahmempunyai kekuatan hukummengikat.

(b) Internasional• Putusan Arbitrase Internasional

hanya diakui serta dapatdilaksanakan di wilayah hukumRepublik Indonesia apabilamemenuhi syarat-syarat sebagaiberikut :

- 62 -

- Putusan Arbitrase Internas-ional dijatuhkan oleh Arbiteratau Majelis Arbiter di suatuNegara yang dengan NegaraIndonesia terkait padaperjanjian, baik secara bilateralmaupun multilateral, mengenaipengakuan dan pelaksanaanPutusan Arbitrase Internas-ional.

- Putusan Arbitrase Internas-ional terbatas pada putusanyang menurut ketentuanhukum Indonesia termasukdalam lingkup perdagangan.

- Putusan Arbitrase Internas-ional hanya dapat dilaksanakandi Indonesia terbatas padaputusan yang tidak bertenta-ngan dengan ketertibanumum.

- Putusan Arbitrase Internas-ional dapat dilaksanakan diIndonesia setelah memperoleheksekuatur dari KetuaPengadilan Negeri JakartaPusat.

- Putusan Arbitrase Internas-ional yang menyangkut NegaraRepublik Indonesia sebagaisalah satu pihak dalamsengketa hanya dapatdilaksanakan setelahmemperoleh eksekuatur dariMahkamah Agung RepublikIndonesia yang selanjutnyadilimpahkan kepada Pengadi-lan Negeri Jakarta Pusat.

- 63 -

• Permohonan pelaksanaan PutusanArbitrase Internasional dilakukansetelah putusan tersebutdiserahkan dan didaftarkan olehArbiter atau kuasanya kepadaPanitera Pengadilan Negeri JakartaPusat.

• Penyampaian berkas permohonanpelaksanaan Putusan ArbitraseInternasional harus disertaidengan:- Lembar asli atau salinan

otentik Putusan ArbitraseInternasional, sesuaiketentuan perihal otentifikasidokumen asing, dan naskahterjemahan resminya dalambahasa Indonesia;

- Lembar asli atau salinanotentik perjanjian yang menjadidasar Putusan ArbitraseInternasional sesuai ketentuanperihal otentifikasi dokumenasing, dan naskah terjemahanresminya dalam bahasaIndonesia; dan

- Keterangan dari perwakilandiplomatik Republik Indonesiadi Negara tempat putusanArbitrase Internasionaltersebut ditetapkan, baiksecara bilateral maupunmultilaral dengan NegaraRepublik Indonesia perihalpengakuan dan pelaksanaanPutusan Arbitrase Internas-ional.

- 64 -

• Terhadap putusan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusatyang mengakui dan melaksanakanPutusan Arbitrase Internasionaltidak dapat diajukan banding ataukasasi.

• Terhadap putusan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Pusatyang menolak untuk mengakui danmelaksanakan suatu PutusanArbitrase Internasional dapatdiajukan kasasi. Mahkamah Agungmempertimbangkan sertamemutuskan setiap pengajuankasasi tersebut dalam jangkawaktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari setelah permohonankasasi diterima oleh MahkamahAgung.

• Setelah Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat memberikanperintah eksekusi makapelaksanaan selanjutnyadilimpahkan kepada KetuaPengadilan Negeri yang secararelatif berwenang melaksanak-annya.

• Tata cara penyitaan sertapelaksanaan putusan mengikutitata cara sebagaimana ditentukandalam Hukum Acara Perdata.

b) Eksekusi Perkara Tata Usaha Negara(1) Salinan Putusan Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap,dikirimkan kepada para pihak dengan surattercatat oleh panitera pengadilan setempatatas perintah Ketua Pengadilan yangmengadili dalam tingkat pertama selambat-

- 65 -

lambatnya dalam waktu 14 (empat belas)hari kerja.

(2) Eksekusi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara dilaksanakan oleh Badan/PejabatTata Usaha Negara (Tergugat), oleh karenaitu Jaksa Pengacara Negara setelahmenerima Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara yang telah berkekuatan hukumtetap, wajib segera menyampaikan salinanPutusan kepada Badan/Pejabat TataUsaha Negara sebagai Pemberi Kuasamelalui Pimpinan Satuan Kerja .

(3) Terhadap Putusan Pengadilan yangmemerintahkan Tergugat untuk mencabutobjek sengketa, namun setelah 60 (enampuluh) hari kerja putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetaptersebut tidak dilaksanakan, makaKeputusan Tata Usaha Negara yangmenjadi objek sengketa tidak mempunyaikekuatan hukum lagi.

(4) Terhadap Putusan yang memerintahkanTergugat untuk menerbitkan KeputusanTata Usaha Negara yang baru ataumenerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara yang dimohonkan, namun setelah90 (sembilan puluh) hari kerja ternyataTergugat tidak melaksanan, makaPenggugat mengajukan permohonankepada Ketua Pengadilan tingkat Pertamaagar Pengadilan memerintahkan Tergugatmelaksanakan Putusan Pengadilan.

(5) Dalam hal Tergugat tidak bersediamelaksanakan Putusan Pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap, terhadappejabat yang bersangkutan dikenai upayapaksa berupa pembayaran sejumlah uangpaksa dan/atau sanksi administratif serta

- 66 -

diumumkan di media masa oleh PaniteraPengadilan Tingkat Pertama

c) Eksekusi Perkara Uji Materiil(1) Eksekusi Perkara Uji Materiil Undang-

Undang(a) Putusan Mahkamah Konstitusi yang

amar putusannya menyatakan bahwamateri muatan ayat, pasal, dan/ataubagian undang-undang bertentangandengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945,materi muatan ayat, pasal, dan/ataubagian undang- undang tersebut tidakmempunyai kekuatan hukummengikat dibacakan dalampersidangan.

(b) Putusan Mahkamah Konstitusi yangmengabulkan permohonan dimuatdalam Berita Negara dalam jangkawaktu paling lambat 30 (tiga puluh) harikerja sejak putusan diucapkan. (

(2) Eksekusi Perkara Uji Materiil Peraturan dibawah Undang-Undang(a) Apabila Permohonan Uji Materiil

peraturan di bawah Undang-undangdisampaikan kepada MahkamahAgung langsung, maka Pemberitahuanisi putusan Mahkamah Agungterhadap Permohonan keberatandisampaikan dengan menyerahkanatau mengirimkan salinan putusanMahkamah Agung dengan surattercatat kepada para pihak.

(b) Apabila Permohonan Uji Materiilperaturan di bawah Undang-undangdisampaikan melalui Pengadilan Negerisetempat, maka penyerahan ataupengiriman salian putusan Mahkamah

- 67 -

Agung disampaikan kepada PengadilanNegeri yang mengirim.

(c) Mahkamah Agung mencantumkanpetikan putusan dalam Berita Negara.

(d) Eksekusi Putusan Mahkamah Agungdilaksanakan oleh Badan/Pejabat TataUsaha Negara Pembuat Peraturanperundang-undangan (Termohon),oleh karena itu Jaksa PengacaraNegara setelah menerima PutusanMahkamah Agung, wajib segeramenyampaikan salinan Putusankepada Badan/Pejabat Tata UsahaNegara sebagai Pemberi Kuasa melaluiPimpinan Satuan Kerja.

(e) Dalam hal 90 (sembilan puluh) harisetelah putusan Mahkamah Agungtersebut dikirim kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yangmenerbitkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabatyang bersangkutan tidakmelaksanakan kewajibannya, demihukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidakmempunyai kekuatan hukum.

- 68 -

BAB IVPERTIMBANGAN HUKUM

A. KETENTUAN UMUM1. Wewenang Jaksa Pengacara Negara

Pertimbangan Hukum hanya diberikan kepada Negara atauPemerintah, meliputi :a. Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO)b. Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA)c. Audit Hukum (Legal Audit)

2. Ruang Lingkup :a. Pertimbangan Hukum Perdata meliputi pemberian

Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO), PendampinganHukum (Legal Assistance/LA) dan Audit Hukum (LegalAudit) dalam menghadapi permasalahan HukumPerdata atau potensi adanya klaim/ tuntutan dari pihaklain dalam rangka Penyelamatan Keuangan/KekayaanNegara.

b. Pertimbangan Hukum Pemulihan dan Perlindungan Hakmeliputi pemberian Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO), Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) danAudit Hukum (Legal Audit) dalam menghadapipermasalahan Hukum Perdata dalam rangkaPerlindungan atau Pemulihan Keuangan/KekayaanNegara.

c. Pertimbangan Hukum Tata Usaha Negara meliputimeliputi pemberian Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO), Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) diBidang Bidang Tata Usaha Negara, dalam hal akan/telah menerbitkan Keputusan TUN dan/atau Peraturandalam rangka menegakkan Kewibawaan Pemerintah.

3. Pemberian Pertimbangan Hukum harus dilakukan secaraoptimal, obyektif dan sebatas yuridis formal.

4. Pemberian Pertimbangan Hukum dilakukan secara tertulisdalam bentuk korespondensi, yang membicarakan/membahas permasalahan yang mengandung aspek HukumPerdata dan Tata Usaha Negara, termasuk dalam proses

- 69 -

pembuatan peraturan perundang-undangan Pusat danDaerah.

5. Untuk keberhasilan dalam memberikan PertimbanganHukum, harus ditunjuk Jaksa Pengacara Negara yangmempunyai kompetensi terkait Permasalahan yangdimohonkan Pertimbangan Hukum.

6. Administrasia. Apabila Kejaksaan memberikan Pertimbangan Hukum

dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata ataupotensi adanya klaim/tuntutan dari pihak lain dalamrangka Penyelamatan Keuangan Negara,pengadministrasian dilakukan pada Direktorat Perdatapada Kejaksaan Agung/Seksi Perdata pada KejaksaanTinggi/Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara padaKejaksaan Negeri.

b. Apabila Kejaksaan memberikan Pertimbangan Hukumdalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata dalamrangka Perlindungan atau Pemulihan KeuanganNegara, pengadministrasian pada Direktorat Pemulihandan Perlindungan Hak pada Kejaksaan Agung/SeksiPemulihan dan Perlindungan Hak pada KejaksaanTinggi/Seksi Datun pada Kejaksaan Negeri.

c. Apabila Kejaksaan memberikan Pertimbangan Hukumdalam menghadapi Permasalahan Hukum Tata UsahaNegara dalam hal akan/telah menerbitkan KeputusanTata Usaha Negara dan/atau Peraturan dalam rangkamenegakkan Kewibawaan Pemerintah,pengadministrasian pada Direktorat Tata Usaha Negarapada Kejaksaan Agung/Seksi Tata Usaha Negara padaKejaksaan Tinggi/Seksi Perdata dan Tata Usaha Negarapada Kejaksaan Negeri.

7. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapatdiselesaikan, Jaksa Pengacara Negara agar melaporkankepada pimpinan secara berjenjang untuk memperolehpetunjuk.

8. Koordinasia. Dalam pelaksanaan Pertimbangan Hukum bidang

Perdata dan Tata Usaha Negara, setelah Bidang Perdata

- 70 -

dan Tata Usaha Negara menerima Permohonan danmenerbitkan Surat Perintah, menginformasikan dalambentuk Nota Dinas kepada Bidang Intelijen dan BidangTindak Pidana Khusus.

b. Dalam penanganan Pertimbangan Hukum yangmelampaui daerah hukum satuan kerja Kejaksaan Tinggimaupun Kejaksaan Negeri, Jaksa Pengacara Negaramelalui pimpinan satuan kerja wajib memberitahukansecara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/KepalaKejaksaan Negeri setempat.

B. MEKANISME1. Persiapan

a. Umum1) Terhadap setiap permohonan Pertimbangan

Hukum, wajib dibuat Telaahan Awal oleh JaksaPengacara Negara, yang ditunjuk oleh Pimpinan,memuat analis hukum yang lengkap untukmenentukan apakah termasuk lingkup tugas dankewenangan Bidang Perdata dan Tata UsahaNegara dan untuk mengantisipasi adanya benturankepentingan (conflict of interest) dengan bidang laindisertai analis SWOT terhadap kasus tersebut,sesuai dengan formulir Administrasi PerkaraPerdata dan Tata Usaha Negara.

2) Apabila dari hasil Telaahan Awal tersebutdisimpulkan bahwa dapat diberikan PertimbanganHukum, selanjutnya Jaksa Pengacara Negaramelakukan Pertimbangan Hukum sesuai Proseduryang berlaku.

3) Pertimbangan Hukum terhadap PermasalahanHukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting,Pimpinan Satuan Kerja yang akan melaksanakanPelayanan Hukum wajib melaporkan secaraberjenjang kepada Jaksa Agung Muda BidangPerdata dan Tata Usaha Negara.

4) Pimpinan Satuan Kerja dapat melakukan eksposeperkara secara berjenjang guna menentukanlangkah dalam proses Pertimbangan Hukum.

- 71 -

b. Surat Perintah kepada Jaksa Pengacara NegaraUntuk melakukan Pertimbangan Hukum, diperlukanSurat Perintah dari Pimpinan Satuan Kerja kepada TimJaksa Pengacara Negara sesuai formulir AdministrasiPerkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

2. Pelaksanaana. Pendapat Hukum

1) Prinsip-prinsip dalam pembuatan Pendapat Hukum(Legal Opinion/LO) :a) Pendapat Hukum disusun berdasarkan

prinsip-prinsip Yuridis Normatif, yaitu metodepengkajian terhadap permasalahan yangdimohonkan berdasarkan pada peraturanperundang-undangan yang berlaku sertasumber hukum lainnya.

b) Pendapat Hukum disusun secara lugas, jelasdan cermat dengan tata bahasa yang benardan sistematis.

c) Pendapat Hukum harus diberikan secara jujur,objektif dan faktual.

d) Pendapat Hukum tidak bersifat mengikat bagipemohon.

e) Jaksa Pengacara Negara tidak melakukanverifikasi terhadap kebenaran materiil dokumensubjektif dan hanya bertanggung jawab sebatasPendapat Hukum yang disusun berdasarkandata dan fakta yang bersifat subjektif yangdiberikan oleh Pemohon.

2) Metode Analisa Yuridis Normatif PemberianPendapat Hukuma) Jaksa Pengacara Negara wajib memahami

kedudukan Pemohon selaku Badan Hukumberdasarkan :(1) Dasar hukum pendirian(2) Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi bagi

instansi/lembaga Negara/Pemerintah atauruang lingkup kegiatan usaha bagi BUMN/D serta Badan Hukum Lain.

- 72 -

(3) Peraturan Perundang-Undangan berikutketentuan lainnya yang berlaku secarasektoral bagi Pemohon.

b) Jaksa Pengacara Negara wajib memahamipermasalahan hukum yang dimohonkan olehPemohon dengan cara :(1) Melakukan analisa terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku dansumber hukum lain baik secara vertikalmaupun secara horizontal, serta hubungansatu dengan lainnya dan penerapannyaterhadap kedudukan pemohon selakusubjek hukum.

(2) Melakukan analisa terhadap peraturanperundang-undangan yang berlaku dansumber hukum lain baik secara vertikalmaupun secara horizontal, serta hubungansatu dengan lainnya dan penerapannyaterhadap permasalahan yang dimohonkan.

c) Jaksa Pengacara Negara wajib melakukanverifikasi terhadap permasalahan yang diajukanoleh Pemohon guna memastikan bahwapermasalahan yang diajukan berada dalamruang lingkup Perdata dan Tata Usaha Negaraserta tidak memiliki implikasi hukum selain daripermasalahan yang diajukan.

d) Jaksa Pengacara Negara wajib memberikanlimitasi terhadap analisa yang dilakukanterbatas pada permasalahan yang diajukanberdasarkan :(1) Objek permasalahan yang diajukan;(2) Kurun waktu permasalahan.

Dengan memberikan pernyataan bahwaJaksa Pengacara Negara tidak melakukanverifikasi terhadap permasalahan di luarobjek dan kurun waktu yang diajukan.

e) Jaksa Pengacara Negara wajib memahami ruanglingkup Keuangan Negara dan Kekayaan Negara

- 73 -

berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku baik sebagai Kekayaan Negarayang dipisahkan maupun sebagai KekayaanNegara yang tidak dipisahkan gunamengantisipasi adanya suatu KerugianKeuangan Negara yang telah ada maupun yangberpotensi diakibatkan oleh suatupermasalahan yang diajukan oleh Pemohonguna menghindari adanya legitimasi melaluimekanisme keperdataan atas suatu perbuatantindak pidana korupsi.

3) Format Penyusunan Pendapat Hukum (LegalOpinion/LO) :a) Dasar

Berisi Dasar Hukum Jaksa Pengacara Negaramemberikan Pendapat Hukum tersebut.

b) DataBerisi uraian tentang dokumen-dokumen,informasi materiil yang berbentuk tertulismaupun lisan yang diperoleh dari pemohon itusendiri maupun dari pihak ketiga lainnya danjuga berisi informasi tambahan yang terkaitdengan pokok permasalahan yang dapatditambahkan dalam Pendapat Hukum untukmendukung pokok permasalahan.

c) Kasus PosisiBerisi kronologis/kasus posisi permasalahanterkait pendapat hukumnya.

d) PermasalahanBerisi Pertanyaan atau Masalah Pokok terkaitpemberian Pendapat Hukum.

e) Batasan Pendapat Hukum(1) Pendapat Hukum dibuat dan disusun

berdasarkan dokumen-dokumen yangdiserahkan oleh Pemohon kepada TimJaksa Pengacara Negara dengan asumsibahwa tanda tangan atas semua dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihat-

- 74 -

kan oleh Pemohon kepada Tim JaksaPengacara Negara adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diperlihatkan kepadaTim Jaksa Pengacara Negara adalah otentikserta dokumen-dokumen yang diberikankepada Tim Jaksa Pengacara Negara dalambentuk foto copy atau salinan lain adalahsesuai dengan aslinya serta berdasarkanperaturan perundang-undangan terkait.

(2) Pendapat Hukum ditujukan terhadappermasalahan yang dimohonkan olehPemohon dan sama sekali tidak ditujukanbagi masalah lain yang tidak dinyatakansecara tertulis dalam Pendapat Hukum.

(3) Tim Jaksa Pengacara Negara tidakbertanggung jawab apabila terdapatkesalahan/kekeliruan sebagian atauseluruh Pendapat Hukum yang diakibatkankarena adanya kesalahan dalam data/dokumen yang diberikan oleh Pemohonyang dipergunakan dalam penyusunanPendapat Hukum.

f) AnalisisDisusun secara yuridis normatif denganmenguraikan ulasan terhadap Kasus/Permasalahan dikaitkan dengan peraturanperundang-undangan yang relevan, uraiantentang hal-hal yang akan terjadi, kendala-kendala yang ada, solusi dalam menghadapikendala-kendala yang ada.

g) KesimpulanBerisi jawaban atas permasalahan pokoksebagaimana pada huruf d).

h) SaranBila diperlukan Jaksa Pengacara Negara dapatmemberikan saran.

- 75 -

4) Berdasarkan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO)Jaksa Pengacara Negara tersebut, pimpinan satuankerja memberikan Pendapat Hukum dalam bentuksurat kepada Pemohon Pendapat Hukum denganmelampirkan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO)dari Tim Jaksa Pengacara Negara.

b. Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA)1) Pendampingan Hukum dilakukan baik dalam

bidang Perdata maupun TUN.2) Jaksa Pengacara Negara bertindak selaku

penasehat hukum yang tidak memiliki otorisasiuntuk memutuskan suatu tindakan serta tidakmasuk dalam organisasi pekerjaan.

3) Jaksa Pengacara Negara melaksanakanPendampingan Hukum secara Yuridis Normatif,tanpa melakukan analisa secara teknis.

4) Jaksa Pengacara Negara tidak dapat dimintakanpertanggungjawabkan terhadap tindakan materielyang dilakukan oleh Pemohon

5) Jaksa Pengacara Negara secara aktif memberikanPendapat Hukum tertulis baik diminta maupuntidak diminta oleh Pemohon secara bertahapmaupun insidentil berkaitan dengan permasalahanhukum yang timbul selama proses PendampinganHukum.

6) Jaksa Pengacara Negara memberikan pendapathukum secara insidentil yang disampaikan secaralisan sebagai penasehat hukum dan harusditindaklanjuti secara tertulis dalam bentukPendapat Hukum.

7) Pendampingan Hukum dilakukan secara bertahapdari tahap awal hingga akhir suatu kegiatan atauPendampingan Hukum dilakukan secara partialterhadap suatu tahapan kegiatan.

8) Jaksa Pengacara Negara melakukan analisaterhadap keselarasan rangkaian Pendapat Hukumyang telah disampaikan sebagai satu kesatuan

- 76 -

kesimpulan dalam bentuk Laporan AkhirPendampingan Hukum.

c. Audit Hukum (Legal Audit)1) Objek Audit Hukum adalah :

a) PerusahaanAudit Hukum dilakukan terhadap BadanHukum secara keseluruhan.

b) KegiatanAudit Hukum ini dilakukan terhadap kegiatantertentu

2) Tujuan Audit Hukum (Legal Audit) :a) Memperoleh status hukum atau penjelasan

hukum terhadap dokumen yang diaudit ataudiperiksa.

b) Memeriksa legalitas suatu perusahaan.c) Memeriksa tingkat ketaatan suatu perusahaan

dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

d) Memberikan penilaian terhadap suatu kegiatanyang telah dilakukan oleh badan hukum.

3) Tahapan Audit Hukum (Legal Audit):a) Penandatanganan Perjanjian Jaminan

Kerahasiaan oleh Tim Jaksa Pengacara Negara(Confidentiality Agreement).

b) Persiapan Permintaan Dokumen Terkait AuditHukum (Legal Audit List)

c) Pemeriksaan dokumen dan peraturanperundang-undangan terkait.

4) Prinsip-prinsip dalam Audit Hukum (Legal Audit) :a) Audit Hukum (Legal Audit ) harus dilakukan

secara teliti dan seksama dengan meliputi hal-hal seperti fisik perusahaan, kelengkapandokumen, serta kondisi kegiatan.

b) Sehubungan dengan proses Audit Hukum(Legal Audit) yang dibuat terdapat banyakdokumen penting yang harus diperiksa antaralain:

- 77 -

(1) Dasar pendirian perusahaan.(2) Dokumen-dokumen mengenai aset

perusahaan.(3) Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan

ditandatangani oleh perusahaan denganpihak ketiga.

(4) Dokumen-dokumen mengenai perijinandan persetujuan perusahaan.

(5) Dokumen-dokumen yang berkaitan denganpermasalahan kepegawaian perusahaan.

(6) Dokumen-dokumen mengenai asuransiperusahaan.

(7) Dokumen-dokumen mengenai pajakperusahaan.

(8) Dokumen-dokumen yang berkenaandengan terkait atau tidak terkaitnyaperusahaan dengan tuntutan dan/atausengketa baik didalam maupun diluarpengadilannya.

c) Terhadap dokumen-dokumen tersebut diatasharus dilakukan pemeriksaan secara seksamaapakah sudah sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang ada.

d) Selain pemeriksaan dokumen hal-hal lain yangharus dilakukan antara lain adalah :(1) Penelitian dokumen yang berkaitan dengan

objek.(2) Penelitian yang didasarkan pada sumber

informasi lainya, misalnya Pengadilan,Laporan Keuangan, Keterangan Direksidan lain sebagainya.

- 78 -

BAB VTINDAKAN HUKUM LAIN

A. KETENTUAN UMUM1. Wewenang Jaksa Pengacara Negara

Tindakan Hukum Lain adalah kegiatan Jaksa PengacaraNegara antara lain untuk menjadi Konsiliator, Mediator danFasilitator dalam penyelesaian suatu sengketa antar Negaraatau Pemerintah.

2. Hal-hal yang perlu diperhatikana. Untuk keberhasilan Tindakan Hukum Lain, harus

ditunjuk Jaksa Pengacara Negara yang mempunyaikompetensi sebagai konsiliator, mediator dan fasilitatorserta menguasai Pokok Sengketa/Permasalahan.

b. Jaksa Pengacara Negara harus berpegang pada prinsip-prinsip obyektivitas, keadilan, kelayakan dan ketentuanhukum yang berlaku, untuk menghindaripermasalahan/sengketa hukum.

3. AdministrasiDilaksanakan pada Direktorat Perdata pada KejaksaanAgung, Seksi Perdata pada Kejaksaan Tinggi, Seksi Perdatadan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.

4. Koordinasia. Dalam Tindakan Hukum Lain sebagai Fasilitator,

Mediator maupun Konsiliator, bidang Perdata dan TataUsaha Negara setelah melakukan Tindakan HukumLain menginformasikan dalam bentuk Nota Dinaskepada Bidang Intelijen dan Bidang Tindak PidanaKhusus.

b. Dalam Tindakan Hukum Lain sebagai Fasilitator,Mediator maupun Konsilitator yang melampaui daerahhukum satuan kerja Kejaksaan Tinggi maupunKejaksaan Negeri, Jaksa Pengacara Negara melaluipimpinan satuan kerja wajib memberitahukan secaratertulis kepada Kepala Kejaksaan Tinggi/KepalaKejaksaan Negeri setempat. .

5. Apabila terdapat keraguan dalam melakukan TindakanHukum Lain, agar dilaporkan kepada pimpinan secaraberjenjang untuk mendapat petunjuk.

- 79 -

B. MEKANISME1. Persiapan

a. Umum1) Pemberian Tindakan Hukum Lain diawali dengan

adanya Surat Permohonan.2) Terhadap setiap Permohonan Tindakan Hukum

Lain, wajib dibuat Telaahan Awal oleh Tim JaksaPengacara Negara, yang ditunjuk oleh Pimpinan,memuat analis hukum yang lengkap untukmenentukan apakah termasuk lingkup tugas dankewenangan Bidang Perdata dan Tata UsahaNegara dan untuk mengantisipasi adanya benturankepentingan (conflict of interest) dengan bidanglain, sesuai dengan formulir Administrasi PerkaraPerdata dan Tata Usaha Negara.

3) Apabila dari hasil Telaahan Awal tersebutdisimpulkan bahwa dapat diberikan TindakanHukum Lain, maka selanjutnya Tim JaksaPengacara Negara melakukan Tindakan HukumLain sebagaimana permohonan Pemohon, yaitusebagai Konsiliator, Mediator atau Fasilitator.

4) Tindakan Hukum Lain terhadap PermasalahanHukum Perdata dan Tata Usaha Negara Penting,Pimpinan Satuan Kerja yang akan melaksanakanTindakan Hukum Lain wajib melaporkan secaraberjenjang kepada Jaksa Agung Muda BidangPerdata dan Tata Usaha Negara.

5) Pimpinan Satuan Kerja dapat melakukan eksposeperkara secara berjenjang guna menentukanlangkah dalam proses Tindakan Hukum Lain.

b. Surat Perintah kepada Jaksa Pengacara NegaraUntuk melakukan Tindakan Hukum Lain, diperlukanSurat Perintah dari Pimpinan Satuan Kerja kepada TimJaksa Pengacara Negara sesuai formulir AdministrasiPerkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

2. Pelaksanaana. Tindakan Hukum Lain yang dilakukan baik sebagai

Konsiliator, Mediator maupun Fasilitator, harus

- 80 -

didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihaksecara tertulis.

b. Sebagai Konsiliator, Mediator dan Fasilitator, JaksaPengacara Negara merupakan pihak yang netral (tidakmemihak salah satu Pihak) dan membantumenyelesaikan Sengketa antar Para Pihak.

c. Dalam Konsiliasi, Jaksa Pengacara Negara bertindaksebagai Konsiliator dan mempunyai kewajibanmembantu menyelesaikan sengketa Para Pihak melaluiproses perundingan (negosiasi) denganmengindentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, memberikan pertimbangan pilihan penyelesaianserta memberikan masukan/konsep/proposalperjanjian penyelesaian sengketa.

d. Dalam Mediasi, Jaksa Pengacara Negara bertindaksebagai Mediator dan mempunyai kewajiban membantumenyelesaikan sengketa Para Pihak melalui prosesperundingan (negosiasi) dengan mengidentifikasipermasalahan dan mendorong tercapainya kesepakatanyang dibuat para pihak sendiri.

e. Dalam Fasilitasi, Jaksa Pengacara Negara bertindaksebagai Fasilitator dan mempunyai kewajibanmembantu menyelesaikan sengketa Para Pihak melaluiproses perundingan (negosiasi) dengan memfasilitasiPara Pihak tanpa terlalu jauh masuk dalam materipermasalahan, antara lain dengan memfasilitasipertemuan antara para pihak.

f. Tahap Konsiliasi dan Mediasi secara umum adalah :1) Pendahuluan2) Sambutan Mediator/Konsiliator3) Presentasi Para Pihak4) Identifikasi Kesepahaman5) Identifikasi Masalah6) Negosiasi7) Penyusunan Kesepakatan8) Kata Penutup

g. Jaksa Pengacara Negara menyusun LaporanPelaksanaan Konsiliasi/Mediasi/Fasilitasi.

- 81 -

h. Proses Fasilitasi, Mediasi dan Konsiliasi berakhirsetelah semua proses dilakukan, meskipun tidaktercapai kesepakatan Para Pihak.

i. Jaksa Pengacara Negara wajib melaporkan secaraberjenjang kepada Pimpinan Satuan Kerja tentang hasilFasilitasi, Mediasi dan Konsiliasi baik apabila tercapaikesepakatan maupun tidak. Selanjutnya PimpinanSatuan Kerja menyampaikan Laporan PelaksanaanKonsiliasi/Mediasi/Fasilitasi kepada Pemohon.

- 82 -

BAB VIPELAYANAN HUKUM

A. KETENTUAN UMUM1. Wewenang Jaksa Pengacara Negara

Pelayanan Hukum diberikan untuk memenuhi permintaanmasyarakat yang meliputi orang perorangan dan badanhukum, secara lisan atau secara tertulis dalam bentukkonsultasi, pendapat dan informasi di Bidang HukumPerdata ataupun Tata Usaha Negara.

2. Ruang Lingkup Pelayanan Hukum.a. Pelayanan Hukum terbatas pada permasalahan Perdata

dan Tata Usaha Negara.b. Jaksa Pengacara Negara tidak melakukan analisa dan

verifikasi secara materil terhadap data dan fakta yangdisampaikan oleh Pemohon, oleh karena itu JaksaPengacara Negara tidak dapat memberikan penilaianataupun pembenaran terhadap permasalahan yangdisampaikan, namun hanya memberikan petunjukmengenai hak dan kewajiban Pemohon dalampermasalahan terkait berdasarkan hukum acara sertaperaturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Administrasia. Apabila Kejaksaan memberikan Pelayanan Hukum di

bidang Hukum Perdata yang berhubungan denganPenyelamatan Keuangan/Kekayaan Negara,pengadministrasian dilakukan pada Direktorat Perdatapada Kejaksaan Agung/Seksi Perdata pada KejaksaanTinggi/Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara padaKejaksaan Negeri,

b. Apabila Kejaksaan memberikan Pelayanan Hukum dibidang Hukum Perdata yang berhubungan denganPemulihan Keuangan Negara, pengadministrasiandilakukan pada Direktorat Pemulihan dan PerlindunganHak pada Kejaksaan Agung/Seksi Pemulihan danPerlindungan Hak pada Kejaksaan Tinggi/Seksi Perdatadan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri.

- 83 -

c. Apabila Kejaksaan memberikan Pelayanan Hukum dibidang Hukum Tata Usaha Negara, pengadministrasiandilakukan pada Direktorat Tata Usaha Negara padaKejaksaan Agung/Seksi Tata Usaha Negara padaKejaksaan Tinggi/Seksi Perdata dan Tata Usaha Negarapada Kejaksaan Negeri.

4. Pelayanan Hukum dilakukan secara optimal, obyektif,berlandaskan hukum dan keadilan dengan penuhkebijaksanaan dan tidak menimbulkan benturankepentingan (conflict of interest) dengan Internal Kejaksaanserta Negara atau Pemerintah.

5. Apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikankarena sulit diperoleh pemecahannya, agar dilaporkankepada pimpinan secara berjenjang untuk memperolehpetunjuk.

6. Koordinasia. Terhadap Permohonan Pelayanan Hukum yang

dialamatkan kepada beberapa instansi penegakhukum, agar diambil langkah koordinasi untukmengusahakan adanya kesamaan pemahaman antarainstansi penegak hukum yang bersangkutan.

b. Terhadap Permohonan Pelayanan Hukum dari anggotamasyarakat yang terkait Negara atau Pemerintah, JaksaPengacara Negara menyampaikan informasi kepadaNegara atau pemerintah.

B. MEKANISME1. Persiapan

a. Umum1) Terhadap setiap permohonan Pelayanan Hukum,

wajib dibuat telaahan Awal oleh Jaksa PengacaraNegara yang ditunjuk oleh Pimpinan, memuat analishukum yang lengkap untuk menentukan apakahtermasuk lingkup tugas dan kewenangan BidangPerdata dan Tata Usaha Negara dan untukmengantisipasi adanya conflict of interest denganbidang lain, sesuai dengan formulir AdministrasiPerkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

- 84 -

2) Apabila dari hasil Telaahan Awal tersebutdisimpulkan bahwa dapat dilakukan PelayananHukum, maka selanjutnya Jaksa Pengacara Negaramelakukan Pelayanan Hukum sesuai prosedur yangberlaku.

3) Pelayanan Hukum terhadap Permasalahan HukumPerdata dan Tata Usaha Negara Penting, PimpinanSatuan Kerja yang akan melaksanakan PelayananHukum wajib melaporkan secara berjenjang kepadaJaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata UsahaNegara.

4) Kepala Satuan Kerja dapat melakukan eksposeperkara secara berjenjang guna menentukanlangkah dalam proses Bantuan Hukum.

b. Surat Perintah kepada Jaksa Pengacara NegaraUntuk melakukan Pelayanan Hukum, diperlukan SuratPerintah dari Pimpinan Satuan Kerja kepada JaksaPengacara Negara sesuai formulir Administrasi PerkaraPerdata dan Tata Usaha Negara.

2. Pelaksanaana. Pelayanan Hukum Secara Lisan

Dalam Pelayanan Hukum secara lisan, Jaksa PengacaraNegara dapat memberikan konsultasi, pendapat daninformasi kepada Pemohon secara lisan yangditindaklanjuti dengan laporan dalam bentuk nota dinaskepada Pimpinan Satuan Kerja.

b. Pelayanan Hukum Secara Tertulis1) Jaksa Pengacara Negara membuat kajian dengan

format sebagai berikut :a) Dasar

Berisi dasar hukum Jaksa Pengacara Negaramemberikan Pelayanan Hukum tersebut.

b) DataBerisi uraian tentang dokumen-dokumen,informasi materiel yang berbentuk tertulismaupun lisan yang diperoleh dari PemohonPelayanan Hukum yang terkait dengan pokokpermasalahan.

- 85 -

c) Kasus PosisiBerisi Posisi Kasus secara singkat.

d) PermasalahanBerisi pertanyaan atau masalah pokok.

e) Batasan Pelayanan HukumPelayanan Hukum diberikan terbatas padaanalisa yuridis normatif.

f) AnalisisMenguraikan ulasan terhadap kasus dikaitkandengan peraturan perundang-undangan yangrelevan.

g) KesimpulanBerisi jawaban atas permasalahan pokoksebagaimana pada huruf d)

h) SaranBila diperlukan Jaksa Pengacara Negara dapatmemberikan saran.

2) Berdasarkan kajian Jaksa Pengacara Negaratersebut, Pimpinan Satuan Kerja memberikanPelayanan Hukum dalam bentuk surat kepadaPemohon Pelayanan Hukum.

- 86 -

BAB VIIBIAYA

1. Biaya Perkara dan Biaya Operasional kegiatan PenegakanHukum dibebankan sepenuhnya kepada DIPA Kejaksaan.

2. Biaya Perkara dan Biaya operasional kegiatan pemberianBantuan Hukum kepada Negara atau Pemerintah dibebankansepenuhnya kepada Pemberi Kuasa, sedangkan pemberianBantuan Hukum kepada Internal Kejaksaan dibebankankepada DIPA Kejaksaan.

3. Biaya Operasional Pelayanan Hukum dibebankansepenuhnya kepada DIPA Kejaksaan.

4. Biaya Operasional Pertimbangan Hukum dibebankansepenuhnya kepada Pemohon.

5. Biaya Operasional Tindakan Hukum lain dibebankansepenuhnya kepada Pemohon.

6. Dalam melaksanakan kegiatan Penegakan Hukumkhususnya pemulihan Keuangan Negara, Bantuan Hukum,Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, Kejaksaandapat menerima Jasa Hukum sebagai Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) sepanjang diatur dalam Peraturanperundang-undangan.

- 87 -

BAB VIIIPELAPORAN

1. Setiap kegiatan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan PelayananHukum dilaporkan kepada Pimpinan secara berjenjang,sesuai dengan bentuk laporan Administrasi Perkara Perdatadan Tata Usaha Negara.

2. Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum,Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum terhadapPermasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha NegaraPenting, selain dilaporkan secara berkala sebagaimana diaturdalam Peraturan Administrasi Perkara Perdata dan TataUsaha Negara, wajib dilaporkan secara khusus kepadamasing-masing pimpinan Satuan Kerja menggunakan formatlaporan sewaktu-waktu (insidentil).

3. Setiap penerimaan PNBP, Jaksa Pengacara Negara wajibmelaporkan kepada pimpinan secara berjenjang.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

H. M. PRASETYO

- 88 -

- 89 -

- 90 -

- 91 -

- 92 -

- 93 -

KANTOR PENGACARA NEGARAPADA KEJAKSAAN ………………………………….

L.In

LAPORAN PENEGAKAN HUKUM/BANTUAN HUKUM/PERTIMBANGAN HUKUM/TINDAKAN HUKUM LAIN/PELAYANAN

HUKUMPERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PENTING*

A. Dasar.Surat perintah (SP-2)…………………………………..

B. Kasus Posisi.Memuat data atau fakta yang berhubungan dengan kasus/perkara

C. KegiatanCukup jelas

D. Permasalahan.Cuklup jelas

E. Analisa.Berisi analisa dari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan.

F. KesimpulanCukup jelas

G. Saran (bila perlu)

……………,…………….

JAKSA PENGACARA NEGARA

(……………………)

*Pilih salah satu sesuai Jenis Kegiatan yang dilaporkan

- 94 -