Jabatan Fungsional Bidang Lingkungan Hidup Dalam Rangka Perlindungan dan

Pengelolaan LHJogjakarta 28 Agustus 2013

Asdep Kelembagaan LingkunganKementerian Lingkungan Hidup

Dasar Hukum :

1. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Peraturan Pemerintah 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;

3. Kepmenpan nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya;

4. Permenpan nomor 39 tahun 2011, tentang jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.

Skema Pola Karir PNS

PENGEMBANGANPOLA KARIER

PNS

STRUKTURALSTRUKTURAL

Definisi 1. Jabatan Struktural :

adalah kedudukan yang menunjukkan tugas , tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam memimpin suatu satuan organisasi negara.

2. Jabatan Fungsional :Adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan dan bersifat mandiri

Keberadaan jabatan fungsional dalam RUU Aparatur Sipil Negara

Jabatan Fungsional

Jabatan Eksekutif

Jabatan Administra

tif

RUU ASN

JABATAN FUNGSIONAL BIDANG LH

PEDAL :Meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan.

PENGAWAS :Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Penilaian prestasi kerja jabatan fungsional (Berdasarkan PP No. 46/2011)

Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) kegiatan tugas jabatannya disesuaikan

dengan butir –butir kegiatan

Keterkaitan jabatan fungsional bidang LH

dengan UU 32 tahun 2009

Jabatan fungsional PEDAL

Pasal 13UU 32

Tahun 2009

Pasal 13UU 32

Tahun 2009

(2)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:- Pencegahan;- Penanggulangan;- Pemulihan.

(2)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:- Pencegahan;- Penanggulangan;- Pemulihan.

(3)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing - masing.

(3)Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing - masing.

Jabatan fungsional Pengawas

Pasal 71UU 32

Tahun 2009

Pasal 71UU 32

Tahun 2009

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha.........dst

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangnnya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangnnya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional

Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional

1

3

2

PENERAPANJABATAN

FUNGSIONAL

Pelaksanaan program RBPelaksanaan program RB

Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan mandiri

Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan mandiri

Sebagai salah satu wadah dalam pengembangan karier PNS

Sebagai salah satu wadah dalam pengembangan karier PNS

Meringankan tugas dan fungsi organisasiMeringankan tugas dan fungsi organisasi

Tujuan Penerapan Tujuan Penerapan Jabatan Jabatan FungsionalFungsional

Arah Kebijakan KLH dalam Arah Kebijakan KLH dalam Jabatan Fungsional Bidang LHJabatan Fungsional Bidang LH

KEBIJAKAN KEBIJAKAN JAFUNGJAFUNG

PENING-PENING-KATAN KATAN

KAPASITAS KAPASITAS JAFUNGJAFUNG

PENATAAN PENATAAN JAFUNGJAFUNG

Kebijakan Jafung Kebijakan Jafung Bidang LHBidang LH

Sinkronisasi, Sinkronisasi, sinergi, sinergi,

harmonisasi harmonisasi perangkat perangkat kebijakankebijakan

Target Prioritas Revitalisasi Kebijakan

Jafung bidang LH : - Amandemen Jafung PEDAL

- Pengembangan jafung Pengawas

- BUP dan tunjangan jabatan fungsional;

- JUKLAK dan JUKNIS

Dasar Hukum Jafung Bidang

LH

Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kapasitas Jafung Bidang LHJafung Bidang LH

Pembinaan Pembinaan Teknis Teknis Jafung Jafung

bidang LHbidang LH

Target Prioritas

Pendidikan dan

Pelatihan

Peningkatan kapasitas

PenataanPenataan Jafung Bidang Jafung Bidang LHLH

Sikronisasi kebijakan, Sikronisasi kebijakan, mekanisme mekanisme

pembinaan dan pembinaan dan pengembangan karierpengembangan karier

Target Prioritas Pembinaan Tim Penilai

daerah; Pengangkatan dan

penataan kepangkatan pejabat fungsional;

PeniIaian dan penetapan angka kredit

pejabat fungsional; Pemenuhan butir

kegiatan; Insentif dan disinsentif.

Penataan jabatan

fungsional

Pengangkatan melalui inpassing /

penyesuaian;(khusus jabatan

fungsional Pengawas LH inpassing dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Juli

2013) Pengangkatan perpindahan

dalam jabatan

Pengangkatan Pertama

Pengangkatan Pertama

Mekanisme Pengangkatan Pejabat

Fungsional

Mekanisme Pengangkatan Pejabat

Fungsional

Unsur-Unsur Penilaian Jabatan Fungsional

UNSUR UTAMA(Minimal 80%)

UNSUR UTAMA(Minimal 80%)

UNSUR PENUNJANG(Minimal 20%)

UNSUR PENUNJANG(Minimal 20%)

Unsur-unsur yang dinilai dalam

jabatan fungsional

KEGIATANKEGIATAN

Pengumpulan dokumen

Pengumpulan dokumen

PENILAIANPENILAIAN

1. Surat Penugasan.2. Berita Acara.3. SPJ (Perjalanan Dinas).4. Laporan.5. Dokumen lainnya yang terkait

1. Surat Penugasan.2. Berita Acara.3. SPJ (Perjalanan Dinas).4. Laporan.5. Dokumen lainnya yang terkait

Penilaian Angka Kredit

PENILAI PROVINSIPENILAI

PROVINSI PENILAI INSTANSIPENILAI

INSTANSI

PENILAI UNIT KERJA

PENILAI UNIT KERJA

PENILAI PUSAT

PENILAI PUSAT

PENILAI KAB/KOTA

PENILAI KAB/KOTA

TIM PENILAI ANGKA KREDIT

TIM-TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL LABORATORIUM DI DAERAH TERKAIT DENGAN

LINGKUNGAN HIDUP

Unsur Utama dalam Jabatan Fungsional PEDAL

Pendidikan

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

Pemulihan kualitas lingkungan

Pengembangan perangkat PEDAL

Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan

Pengembangan profesi

Unsur Utama jabatan fungsional PEDAL

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan meliputi :

1. Menyiapkan bahan perumusan/kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ;

2. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan ;

3. Pemanfaatan teknologi PEDAL ;4. Melakukan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan

pencemaran dan/atau perusakan lingkuingan ;5. Pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami

pencemaran ;6. Pemantauan sumber pencemar pada tempat yang diduga

sebagai sumber pencemaran.

Pemulihan kualitas lingkungan

1. Menyiapkan bahan perumusan peraturan/kebijakan teknis pemulihan kualitas lingkungan ;

2. Menilai kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ;

3. Melakukan pemantauan kegiatan pemulihan kualitas lingkungan.

Pengembangan perangkat PEDAL

Pengembangan profesi Jabatan Fungsional PEDAL

PENGANGKATAN JF PEDAL

• JF PEDAL TERAMPIL1. Berijazah D-2/D-3.2. Pangkat minimal II/b

• JF PEDAL AHLI1. Berijazah S-12. Pangkat minimal III/a

3. Terdapat formasi jabatan fungsional PEDAL4. Memiliki sertifikat / STTPL diklat jafung PEDAL.5. Pengalaman kerja di bidang PEDAL minimal 2 tahun.6.DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.7.Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan.

Mengumpulkan Data Sampling

Memverifikasi data sampling

Mengevaluasi data sampling

Menganalisis data sampling

Menyusun laporan

sampling

Contoh kegiatan jabatan fungsional

PEDAL

Kegiatan Jabatan Fungsional PEDAL

Jumlah pejabat fungsional PEDAL

KLH : 14 orangLembaga LH Daerah : 106 orangSektor/instansi terkait : 14 orangTotal --------------------------: 183 orang

Bila dilihat dari formasi jabatan fungsional PEDAL, jumlah tersebut masih sangat minim. Artinya jabatan fungsional PEDAL sebagai salah satu pola pembinaan karier PNS bidang LH, masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Mengapa jabatan fungsional belum dimaanfaatkan secara optimal ?

1. Minimnya informasi mengenai jabatan fungsional ;2. Kurangnya komitmen dari pimpinan terhadap

jabatan fungsional ;3. Kebijakan pemerintah terhadap jabatan fungsional

masih sangat kurang ;4. Minimnya tunjangan dalam jabatan fungsional ;5. Sebagian besar PNS masih mendambakan jabatan

struktural, mengingat fasilitas yang diterima dalam jabatan struktural.

Revisi Jabatan Fungsional

PEDAL

Jabatan Fungsional Pengawas LH

Jabatan Fungsional

PPNS LH

Jabatan Fungsional

Penyuluh LH

Jabatan Fungsional Analis Lab. LH

(khusus tk. terampil)

Rencana Pengembangan Jabatan Fungsional Bidang LH

KODE ETIK PROFESI PEDAL

1. Memiliki komitmen.2. Berlaku jujur dan mempunyai integritas di atas

kepentingan pribadi.3. Terukur dan terbuka dalam pengambilan keputusan

dan seluruh tindakan dalam menjalankan tugas.4. Bersikap netral tanpa kepentingan politik dalam

melaksanakan tugas-tugasnya.5. Tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak

lain dan tidak bertindak berat sebelah dalam menjalankan tugasnya.

6. Memiliki dedikasi yang tinggi.

Jabatan Rangkap ??..........

1. PNS dilarang menduduki jabatan rangkap ;

2. Kecuali bagi Jaksa, Peneliti dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Ditetapkan melalui Kepres)

PP Nomor 47 Tahun 2005

Contact Person Pudjihastuti : 081317134294 (Asdep Kelembagaan)Saptanti Rahayu: 08128109794 (Kabid Pengembangan Jabatan Fungsional )