KATA PENGANTAR

Syukur atas kehadirat Allah SWT senantiasa selalu memberikan taufiq dan hidayahnya

kepada kita semua seru sekalian alam baik kesehatan maupun kesempatan dalam memberikan

dorongan dan motivasi sehingga terselesainya tugas ini.

Selanjutnya kami selaku mahasiswa yang mengikuti Program Sarjana pada jurusan

Ekonomi bidang khusus Akuntansi diberikan tugas khusus untuk menyelesaikan tugas mata

kuliah ”Akuntansi Syariah”, sebagai salah satu persyaratan untuk melengkapi tugas yang

dimaksudkan, maka kami menulis sebuah judul “Isu Kontemporer”.

Materi ini ditulis berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil perkuliahan serta

informasi dari referensi bacaan lainnya yang mendukung. Pada struktur pembahasan tulisan

ini berkemungkinan jauh dari sasaran dan kesempurnaan yang diharapkan , maka kami selaku

penulis mengharapkan respon yang positif agar tulisan ini akan lebih spesifik dan terstruktur.

Kiranya atas sumbangsih fikiran baik dari dosen pembimbing, maupun rekan-rekan

seprofesi diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 02 Juni 2012

Hormat Kami,

Penyusun

1

Daftar Isi

Kata pengantar………………………………………………………………………. 1

Daftar isi…………………………………………………………………………….. 2

A. Pengertian Pasar Modal……………………………………………………. 3

B. Pasar Modal Syariah di Indonesia…………………………………………. 4

C. Sumber Hukum Syariah……………………………………………………. 5

D. Kriteria Efek Syariah (Dsn Mui-Bapepam)………………………………. 7

E. Jenis Efek Syariah………………………………………………………….. 10

F. Saham Syariah……………………………………………………………... 11

G. Obligasi Syariah……………………………………………………………. 14

H. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara)……………………. 18

I. Pengertian Reksa Dana Syariah…………………………………………….. 19

J. Sertifikat Bank Indonesia Syariah…………………………………………… 20

K. Pasar Uang Bank Antar-Bank Syariah………………………………………. 21

L. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-Bank (SIMA)………………………. 21

M. Perlakuan Akuntansi…………………………………………………………. 22

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………

2

ISU KONTEMPORER

A. PENGERTIAN PASAR MODAL

Pasar modal (Capital Market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan

jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham),

instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya.

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang

terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga

perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam

arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna

memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya

dengan memakai jasa para perantara pedagang efek (Sunariyah, 2000 : 4).

Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

a. Pasar Perdana ( Primary Market )

Pasar Perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para

pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit (issuer) sebelum saham

tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu

sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditetukan oleh penjamin

emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang

bersangkutan.

Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan.

Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas

barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu dapat juga digunakan untuk

melunasi hutang dan memperbaiki struktur pemodalan usaha. Harga saham pasar perdana

tetap, pihak yang berwenang adalah penjamin emisi dan pialang, tidak dikenakan komisi

dengan pemesanan yang dilakukan melalui agen penjualan.

3

b. Pasar Sekunder ( Secondary Market )

Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli saham diantara investor

setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana, dalam waktu selambat-

lambatnya 90 hari setelah ijin emisi diberikan maka efek tersebut harus dicatatkan di

bursa.

Dengan adanya pasar sekunder para investor dapat membeli dan menjual efek setiap

saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk

menghimpun investor lembaga dan perseorangan.

c. Bursa Paralel

Bursa paralel merupakan bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang menerbitkan

efek dan akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa

paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public untuk memperjualbelikan

efeknya jika dapat memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek.

B. PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip

syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-hal yang dilarang, seperti riba,

perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya. Penerapan prinsip-prinsip syariah melekat pada

instrumen atau surat berharga atau efek yang diperjualbelikan (efek syariah) dan cara

bertransaksinya sebagaimana diatur oleh fatwa DSN MUI, sehingga tidak memerlukan

bursa efek yang terpisah.

Dalam perjalanannya, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah

mengalami kemajuan, sebagai gambaran setidaknya terdapat beberapa perkembangan dan

kemajuan pasar modal syariah yang patut dicatat diantaranya adalah telah diterbitkan 6

(enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang

berkaitan dengan industri pasar modal. Adapun ke enam fatwa dimaksud adalah :

4

1. No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham;2. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana

Syariah;3. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;4. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;5. No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan

Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal; dan6. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

C. SUMBER HUKUM SYARIAH

1. Al Qur’an

...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS.2: 275)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa

riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu

tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan

rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),

Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

(QS. 2: 278-279)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu. (QS. 4 : 29)

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan

carilah karunia Allah (QS. 62: 10)

Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...(QS. 5: 1)

5

“...dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung

jawabnya” (QS 17:34

2. As Sunnah

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang

lain.” (HR Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit)

“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah dari

Hukaim bin Hizam)

“Rasulullah s.a.w melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim dari Abu

Hurairah)

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat

dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang haram.” (HR Al-Tirmidzi dari Amr bin Auf)

“Allah swt berfiman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama

salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah

berkhianat, aku keluar dari mereka.’ (HR. Abu Daud, dari Abu Hurairah).

Dari Ma’mar bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah melakukan ikhtikar

(penimbunan) kecuali orang yang bersalah” (HR. Muslim)

“Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat

dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan

tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah

dari Amr bin Syuaib).

“Rasulullah s.a.w melarang (untuk) melakukan penawaran palsu” (Muttafaq ‘alaih).

“Nabi SAW melarang pembelian ganda pada satu transaksi pembelian” (HR. Abu

Dawud).

6

D. KRITERIA EFEK SYARIAH (DSN MUI-BAPEPAM)

Pada intinya, produk atau instrumen keuangan yang digunakan harus memenuhi

syarat, antara lain:

1. Jenis usaha, produk barang dan jasa yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan

emiten tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis kegiatan yang

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain:

a. Usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang

dilarang.

b. Lembaga Keuangan Konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi

konvensional.

c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman haram.

d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang/jasa yang merusak moral dan

bersifat mudarat.

e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat

(nisbah) utang perusahaan pada lembaga keuangan ribawi lebih dominan daripada

modalnya.

2. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak

diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung

unsure dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezaliman, seperti:

a. Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu.

b. Ba’i Al Ma’doum, merupakan bentuk jual-beli yang diperdebatkan kebolehannya

oleh para ulama fiqih. Sebagian ada yang berpendapat bahwa ba'i al ma'dum

merupakan bentuk jual-beli yang haram dengan alasan adanya dalil yang melarang

jual-beli gharar atau jual-beli yang mengandung unsur penipuan. Ba'i al ma'dum

masuk dalam kategori jual-beli gharar, karena ketiadaan barang yang dijual akan

menimbulkan perselisihan terhadap barang tersebut, jika didapatkan

ketidakpuasan dari pembeli.

7

c. Insider Trading, yaitu menggunakan informasi “orang dalam” dari perusahaan

emiten untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilakukan.

d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan.

e. Margin Trading, melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman

berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut.

f. Corner, adalah sejenis manipulasi pasar dalam bentuk menguasai pasokan saham

yang beredar di pasar sehingga pelakunya dapat menentukan harga saham di

bursa.

g. Window Dressing, merupakan praktik tertentu dalam laporan keuangan yang

didesain untuk menyajikan kondisi keuangan yang lebih baik daripada keadaan

yang sebenarnya.

Ada dua kriteria yang harus dipenuhi agar efek tersebut dikatakan sesuai dengan

syariah:

1. Jenis Usaha dari Emiten sesuai syariah.

Jenis Usaha sesuai syariah apabila:

a. Produk dan jasa yang dihasilkannya adalah sesuatu yang halal, bukan diharamkan

oleh syariah atau besar kemudharatannya disbanding manfaat.

b. Pendapatan yang dihasilkannya berasal dari usaha halal dan dilakukan dengan

cara yang halal termasuk adanya saling ridha serta tidak berbuat zalim.

c. Keterbukaan, emiten harus menjalankan kegiatan usaha dengan cara yang baik

serta memenuhi prinsip keterbukaan.

d. Manajemen Usaha, emiten harus mempunyai manajemen yang berperilaku Islami

seperti: menghormati hak asasi manusia, menjaga lingkungan hidup,

melaksanakan good corporate governance, serta memegang teguh prinsip kehati-

hatian dalam mengambil resiko termasuk pendanaan yang mempengaruhi modal

dan rasio piutang.

e. Melakukan transparansi dan keadilan dalam berhubungan dengan investor.

8

2. Kondisi/Rasio Keuangan:

a. Emiten memiliki fundamental usaha yang kuat di mana struktur keuangan baik

dan tidak bergantung pada utang ribawi.

b. Emiten memiliki fundamental keuangan yang kuat di mana emiten memiliki

struktur nisbah utang dan modal lebih kecil dari 82%.

c. Emiten memiliki citra yang baik bagi publik, misalnya: manajemen emiten

diketahui tidak melakukan tindakan yang melanggar prinsip islam.

Dua tahap screening yang dilakukan Reksa dana syariah adalah sebagai berikut:

Proses screening (Penyaringan) dalam Penentuan Daftar Efek Syariah

Screening Pertama

(Core Business)

Screening Kedua

(Rasio Keuangan)

Kegiatan usaha tidak bertentangan

dengan prinsip syariah seperti :

1. perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang

2. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau maisir;

3. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, atau menyediakan barang dan atau jasa yang haram. baik karena zatnya (haram lidzatihi) atau bukan karena zatnya (haram lighairihi) barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

Rasio Keuangan

1. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 82%

2. Utang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 45% : 55%

3. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan tidak lebih dari 10%.

9

E. JENIS EFEK SYARIAH

Objek jual beli atau perdagangan dalam pasar modal dan pasar modal syariah adalah

efek atau surat berharga. Dalam pasar modal syariah, efek yang dapat diperdagangkan

harus merupakan efek syariah, yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh emiten di mana

pengelolaan perusahaannya, dan cara penerbitan (emisi) efeknya memenuhi prinsip-

prinsip syariah.

Ada lima jenis efek syariah yang dapat diperdagangkan dalam Pasar Modal Syariah

yaitu :

1. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi

kriteria berdasarkan fatwa DSN-MUI, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-

hak istimewa;

2. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah

yang di keluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten

untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi

hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo;

3. Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana Syariah adalah satuan

ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi

suatu KIK Reksa Dana Syariah;

4. Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak

investasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa

tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian

hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang

dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan

setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;

5. Surat Berharga Komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan

dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

6. Surat berharga syariah lainnya.

Bab ini hanya akan membahas mengenai 3 jenis efek utama, yaitu: saham syariah,

obligasi syariah dan reksa dana syariah.

10

F. SAHAM SYARIAH

Dalam melakukan transaksi di pasar modal yang harus diperhatikan adalah niat

bertransaksi (untuk investasi bukan untuk spekulasi/judi), sahamnya sesuai syariah

(lihat penjelasan di atas) kemudian transaksi dilakukan sesuai dengan syariah (lihat

penjelasan di atas). Untuk indetifikasi saham sesuai syariah dan “sehat” dapat

menggunakan saham yang dilisting dalam Jakarta Islamic Index.

Pengertian Saham Syariah

Sesuai fatwa DSN-MUI, pengertian saham adalah bukti kepemilikan atas suatu

perusahaan dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Berdasarkan

definisi tersebut dapat dikatakan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan

seseorang atau pemegang saham atas aset perusahaan sehingga penilaian atas saham

seharusnya berdasarkan atas nilai aset (yang berfungsi sebagai underlying asset-nya).

Sebagai bukti kepemilikan, maka saham yang diperbolehkan secara syariah untuk

dibeli adalah saham untuk perusahaan-perusahaan yang kegiatan usaha, jenis produk

atau jasa serta cara pengelolaannya sejalan dengan prinsip syariah.

Penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah

maupun nonsyariah, melainkan pada saham yang memenuhi kriteria syariah. BEJ

bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah PT. Dana Rekas Investment

Manajemen telah mengembangkan Jakarta Islamic Index (JII) yang menggambarkan

index saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Proses penetapan saham emiten yang dapat dikelompokkan dalam JII adalah;

1. Saham-saham yang termasuk dalam index syariah adalah saham-saham dengan

emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah sebagaimana

persyaratan pada fatwa DSN-MUI.

2. Setelah itu dinilai berdasarkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu:

a. Memilih saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip

syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10

kapitalisasi besar).

11

b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun

berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aset maksimal sebesar 90%.

c. Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata

kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir.

d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai

perdagangan reguler satu tahun terakhir.

JII akan dikaji setiap 6 bulan dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan

Januari dan Juli setiap tahunnya, sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan

dimonitoring secara terus-menerus berdasarkan data-data publik yang tersedia. Indeks

harga saham setiap hari dihitung menggunakan harga saham terakhir yang terjadi di

bursa.

Berikut ini, kami sajikan contoh daftar saham yang masuk JII untuk periode Juli-

Desember 2007, di mana daftar saham tersebut dikeluarkan setelah melalui proses

seperti yang digambarkan di atas.

Tujuan pembentukan JII adalah untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk

melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi

pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII

juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis

syariah di Indonesia. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin

berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang

ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi.

Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja (benchmark) dalam memilih portofolio saham

yang halal.

Penetapan Jakarta Islamic Index (JII)

Selain filter syariah, saham yang masuk ke dalam JII harus melalui beberapa proses

penyaringan (filter) terhadap saham yang listing, yaitu:

Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali termasuk dalam 10

kapitalisasi besar.

12

Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir

yang memiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%.

Memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata

kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama 1 (satu) tahun terakhir.

Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai

perdagangan reguler selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pengkajian ulang akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan penentuan

komponen indeks pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Sedangkan

perubahan pada jenis usaha utama emiten akan dimonitor secara terus menerus

berdasarkan data publik yang tersedia. Perusahaan yang mengubah lini bisnisnya

menjadi tidak konsisten dengan prinsip syariah akan dikeluarkan dari indeks.

Sedangkan saham emiten yang dikeluarkan akan diganti oleh saham emiten lain.

Hal yang Harus Diperhatikan dalam Transaksi Saham

Penentuan kriteria dalam pemilihan saham dalam JII melibatkan Dewan Pengawas

Syariah PT DIM. Saham-saham yang akan masuk ke JII harus melalui filter syariah

terlebih dahulu. Berdasarkan arahan Dewan Pengawas Syariah PT DIM, ada 4 syarat yang

harus dipenuhi agar saham-saham tersebut dapat masuk ke JII:

1. emiten tidak menjalankan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau

perdagangan yang dilarang.

2. bukan lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk

perbankan dan asuransi konvensional.

3. usaha yang dilakukan bukan memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan

makanan/minuman yang haram.

4. tidak menjalankan usaha memproduksi, mendistribusikan, dan menyediakan

barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

13

G. Obligasi Syariah

Menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN MUI). Yaitu, fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi syariah.

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah

suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten

kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan

pada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi

pada saat jatuh tempo.

Jenis-Jenis Obligasi Syariah

1. Obligasi Syariah Mudharabah

Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang mengunakan akad

mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal (shahibul

maal/ investor) dengan pengelola (mudharib/emiten). Ikatan atau akad mudharabah pada

hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau percampuran berupa hubungan kerjasama

antara pemilik usaha dengan pemilik harta, dimana pemilik harta (shahibul maal) hanya

menyediakan dana secara penuh (100%) dalam suatu kegiatan usaha dan tidak boleh secara

aktif dalam pengelolaan usaha. Sedangkan pemilik usaha (mudharib / emiten) memberikan

jasa, yaitu mengelola harta secara penuh dan mandiri (directionery) dalam bentuk aset

pada kegiatan usaha tersebut. Dalam Fatwa No. 33 / DSN-MUI / X / 2002 tentang obligasi

syariah mudharabah, dinyatakan antara lain bahwa: Obligasi syariah adalah suatu surat

berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada

pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada

pemegang obligasi syariah merupakan bagi hasil, margin atau fee serta membayar dana

obligasi pada saat obligasi jatuh tempo. Obligasi syariah mudharabah adalah obligasi

syariah yang berdasarkan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-

MUI No. 7 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah. Obligasi

mudharabah emiten bertindak sebagai mudharib (pengelola modal), sedangkan pemegang

obligasi mudharabah bertindak sebagai shahibul maal (pemodal). Jenis usaha emiten tidak

boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Nisbah keuntungan dinyatakan dalam akad.

Apabila emiten lalai atau melanggar perjanjian, emiten wajib menjamin pengambilan dana

14

dan pemodal dapat meminta emiten membuat surat pengakuan utang. Kepemilikan obligasi

syariah dapat dipindahtangankan selama disepakati dalam akad.

Skema Obligasi Syariah Mudharabah

2. Obligasi Syariah Ijarah

Obligasi Syariah Ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan akad ijarah. Akad ijarah

adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Artinya, pemilik

harta memberikan hak untuk memanfaatkan objek yang ditransaksikan melalui penguasaan

sementara atau peminjaman objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada

pemilik objek. Ijarah mirip dengan leasing, tetapi tidak sepenuhnya sama. Dalam akad ijarah

disertai dengan adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan.

Ketentuan akad ijarah sebagai berikut :

Objeknya dapat berupa barang (harta fisik yang bergerak, tak bergerak, harta

perdagangan) maupun berupa jasa.

15

Manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua

belah pihak.

Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik.

Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau

sewa / upah.

Pemakai manfaat (penyewa) harus menjaga objek agar manfaat yang diberikan oleh

objek tetap terjaga.

Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak.

Secara teknis, obligasi ijarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Investor dapat

bertindak sebagai penyewa (musta’ jir). Sedangkan emiten dapat bertindak sebagai wakil

investor. Dan investor, dapat bertindak sebagai orang yang menyewakan (mu’ jir).

Dengan demikian, ada dua kali transaksi dalam hal ini: transaksi pertama terjadi antara

investor dengan emiten, dimana investor mewakilkan dirinya kepada emiten dengan akad

wakalah, untuk melakukan transaksi sewa-menyewa dengan properti owner dengan akad

ijarah. Selanjutnya, transaksi terjadi antara emiten(sebagai wakil investor) dengan

properti owner (sebagai orang yang menyewakan) untuk melakukan transaksi sewa

menyewa (ijarah). Setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan

kembali objek sewa tersebut kepada emiten. Atas dasar transaksi sewa menyewa tersebut,

maka diterbitkanlah surat berharga jangka panjang (obligasi syariah ijarah), dimana atas

penerbitan obligasi tersebut, emiten waib membayar pendapatan kepada investor berupa

fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Sebagai contoh transaksi obligasi ijarah adalah pemegang obligasi memberi dana

kepada suatu perusahaan untuk menyewa sebuah ruangan guna keperluan ekspansi. Yang

mempunyai hak manfaat atas sewa ruangan adalah pemegang obligasi, tetapi ia

menyewakan / mengijarahkan kembali kepada perusahaan itu. Jadi perusahaan harus

membayar kepada pemegang obligasi sejumlah dana obligasi yang dikeluarkan ditambah

return sewa yang telah disepakati. Obligasi ijarah lebih diminati oleh investor, karena

pendapatannya bersifat tetap. Terutama investor yang paradigmanya masih konvensional

konservatif dan lebih menyukai fixed income.

16

3. Obligasi Syariah Musyarakah

Obligasi Syariah Musyarakah merupakan obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan

perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama

menggabungkan modal untuk pembangunan proyek baru, mengembangkan proyek baru,

mengembangkan proyek yang telah ada atau membiayai kgiatan usaha.

4. Obligasi Syariah Istishna’

Obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna’ di mana

para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek/barang.

Ketentuan Umum obligasi syariah:

1. Pelaksanaan obligasi syariah mulai dari awal sampai akhir  harus terhindar dari format

dan substansi akad yang berkaitan dengan riba (pembungaan uang) dan gharar.

2. Transaksi obligasi syariah harus berdasarkan konsep muamalah yang sejalan syariah

seperti akad  kemitraan (musyarakah dan mudharabah), jual beli barang (murabahah,

salam, dan istishna).

3. Bagi hasil pada akad kemitraan, fee pada akad ijarah, dan harga (modal dan margin)

pada akad jual beli harus ditentukan secara jelas pada awal transaksi (prospectus atau

sertifikat).

4. Usaha yang dilakukan emiten (originator) berhubungan dengan dana sukuk yang

dikelola harus terhindar dari semua unsur-unsur non halal.

5. Pemberian pendapat dapat dilakuakan secara periodik (sesuai karakteristik masing-

masing akad).

6. Tidak semua sertifikat sukuk dapat diperjualkan  dan tidak semua pendapat dapat

bersifat mengambang (floating) atau indikatif.

7. Pengawasan terhadap pelaksanaa dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah dari

aspek syariah, dan oleh wali amanat atau SPV dari segi  operasional lapangan

khususnya terhadap usaha emiten.

8. Apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, dilakukan

pengembalian dana investor dan dibuat surat pengakuan utang.

17

9. Jasa asuransi syariah dapat digunakan untuk sebagai alat  perlindungan resiko aset

sukuk.

H. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara)

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga disebut Sukuk Negara adalah

merupakan surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik

Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN ini

adalah merupakan perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan

penerbitan SBSN ini (special purpose vehicle - SPV).

SBSN atau sukuk negara ini adalah merupakan suatu instrumen utang piutang

tanpa riba sebagaimana dalam obligasi, di mana sukuk ini diterbitkan berdasarkan

suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Jenis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

1. SBSN ijarah, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah (akad sewa

menyewa atas suatu aset).

2. SBSN mudharabah, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah (akad

kerjasama dimana salah satu pihak menyediakan modal (rab al-maal) dan pihak

lainnya menyediakan tenaga dan keahlian ( mudharib) dimana kelak keuntungannya

akan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya, apabila terjadi

kerugian maka kerugian tersebut adalah menjadi beban dan tanggung jawab pemilik

modal).

3. SBSN musyarakah,yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad musyarakah (akad

kerjasama dalam bentuk penggabungan modal).

4. SBSN istisna’, yaitu SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad istisna’ (akad jual beli

untuk pembiayaan suatu proyek dimana cara ,jangka waktu penyerahan barang dan

harga barang ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

5. SBSN berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

6. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih jenis akad.

\

18

I. Pengertian Reksa Dana Syariah

Reksadana Syariah pada dasarnya adalah Islamisasi reksadana konvensional.

Reksadana Syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana

dari masyarakat pemodal sebagai pemilik dana (shabul mal) untuk selanjutnya

diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil

shahibul mal menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Sebenarnya panduan

bagi masyarkat muslim untuk berinvestasi pada produk ini sudah diberikan

melalui fatwa DSN-MUI No.20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan

Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Sayangnya produk investasi syariah yang

lebih menguntungkan dari produk tabungan atau deposito perbankan syariah ini

kurang tersosialisasi. Pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi halal

akan mengamanahkan dananya dengan akad wakalah kepada Manajer Investasi.

Reksadana Syariah akan bertindak dalam aqad mudharabah sebagai

Mudharib yang mengelola dana milik bersama dari para investor. Sebagai bukti

penyertaan investor akan mendapat Unit Penyertaan dari Reksadana Syariah.

Dana kumpulan Reksadana Syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan

Emiten (perusahaan lain) melalui pembelian Efek Syariah. Dalam hal ini

Reksadana Syariah berperan sebagai Mudharib dan Emiten berperan sebagai

Mudharib. Oleh karena itu hubungan seperti ini bias disebut sebagai ikatan

Mudharabah Bertingkat. Pembeda reksadana syariah dan reksadana konvensional

adalah reksadana syariah memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis

instrumen investasi pada portfolio yang dikategorikan halal. Dikatakan halal, jika

perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha

yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak melakukan riba atau

membungakan uang. Saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan

bukan perusahaan yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan

minuman keras, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat,

perjudian, pornografi, dan sebagainya.

Disamping itu, dalam pengelolaan dana reksadana ini tidak mengizinkan

penggunaan strategi investasi yang menjurus ke arah spekulasi. Selanjutnya, hasil

keuntungan investasi tersebut dibagihasilkan diantara para investor dan manajer

investasi sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. Produk investasi ini bisa

menjadi alternatif yang baik untuk menggantikan produk perbankan yang pada

19

saat ini dirasakan memberikan hasil yang relatif kecil. Reksadana syariah

memang sangat sesuai untuk investasi jangka panjang seperti persiapan

menunaikan ibadah haji atau biaya sekolah anak di masa depan. Saat ini

pilihannya pun semakin banyak. Saat ini secara kumulatif terdapat 11 reksadana

syariah telah ditawarkan kepada masyarakat. Jumlah itu meningkat sebesar

233,33 persen jika dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya terdapat tiga

reksadana syariah.

Mekanisme Operasionalnya

Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syari’ah terdiri atas:

Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah; dan

Antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem

mudharabah.

Karakteristik sistem mudharabah adalah:

o Pembagian keuntungan antara pemodal (sahib al-mal) yang diwakili oleh Manajer

Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua

belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil

investasi tertentu kepada pemodal.

o Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.

o Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang

dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith

J. Sertifikat Bank Indonesia Syariah

SBI adalah sejenis surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

selaku Bank Sentral dan ditujukan untuk dibeli oleh Bank Umum dengan nilai

nominal yang sangat besar. Tujuan penerbitan SBI bagi Bank Indonesia adalah

mengatur peredaran uang di dalam masyarakat, sedangkan bagi Bank Syariah/Unit

Usaha Syariah sebagai salah satu cara untuk mengatur likuiditas.

20

Mekanisme SBIS tidak menggunakan mekanisme dari SBI seperti pada bank

konvensional tetapi dengan menggunakan mekanisme Sertifikat Bank Indonesia

Syariah sesuai PBI No 10/11/PBI/2008. Mekanisme yang digunakan adalah Akad

Ju’alah (imbalan) sehingga dipastikan tidak ada riba’ meskipun return yang diberikan

BI terbilang cukup tinggi. SBIS diterbitkan sebagai pengganti Sertifikat Wadiah Bank

Indonesia.

SBIS ini diterbitkan dalam nilai pecahan Rp. 1.000.000, tanpa warkat, dengan

jangka waktu maksimal 12 bulan, dapat digunakan pada Bank Indonesia ketika

memperoleh Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek, dan tidak dapat diperdagangkan di

pasar sekunder.

K. Pasar Uang Bank Antar-Bank Syariah

Pasar Uang Antar Bank adalah transaksi untuk menyerahkan sejumlah

kelebihan dana dari suatu Bank kepada Bank yang lain, di mana Bank yang menerima

dana sedang kalah kliring. Kalah kliring artinya sebuah Bank yang kekurangan dana

untuk membayar kepada nasabahnya. PUAS diterbitkan dengan PBI No.

9/5/PBI/2007 Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari’ah. Sedangkan akad

yang dapat digunakan untuk transaksi PUAS adalah : akad mudharabah, akad

musyarakah, akad wadi’ah, akad qard, akad sharf, sesuai dengan fatwa DSN MUI

NO: 37/DSN-MUI/X/2002.

L. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-Bank (SIMA)

SIMA didefinisikan sebagai sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau Unit

Usaha Syariah (UUS) yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di

PUAS dengan akad mudharabah.

Karakteristik Sertifikat IMA, yaitu:

a. Diterbitkan dengan akad mudharabah.

b. Dapat diterbitkan baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing.

21

c. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat.

d. Mencantumkan informasi sedikitnya: nilai nominal investasi, nisbah bagi hasil,

jangka waktu investasi, indikasi tingkat imbalan Sertifikat IMA sebelum

didistribusikan pada bulan terakhir.

e. Berjangka waktu 1 hari sampai dengan 365 hari.

f. Dapat diperdagangkan sebelum jatuh tempo.

Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)

FPJPS merupakan instrumen terakhir untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bagi

Bank Syariah atau UUS setelah terjadinya saldo giro negatif dan tidak berhasilnya

akses pasar uang syariah untuk menutup kewajiban jangka pendek.

M. PERLAKUAN AKUNTANSI

Belum ada PSAK yang mengatur.

Manajemen boleh menggunakan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan akuntansi

yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan, antara lain dengan memperhatikan

PSAK yang mirip dengan masalah terkait (PSAK no. 101 par 22).

Laporan keuangan yang dikeluarkan juga harus mengikuti ketentuan pelaporan

menurut PSAK syari’ah, kecuali untuk perusahaan penerbit reksadana diizinkan untuk

melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian laporan keuangannya (PSAK

No. 101 par. 07).

22

DAFTAR PUSTAKA

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. Akuntansi Syariah di Indonesia. Edisi 2 Revisi. Jakarta:

Penerbit Salemba Empat.

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/pasar-modal-definisi-pelaku-jenis-dan.html.

Darmadji dan Fakhrudin. 2006. Pasar Modal di Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba

Empat.

23