of 36 /36
ISU KEHUTANAN TERKINI DAN PERAN PENELITIANNYA Hariadi Kartodiharjo Mataram, Februari 2014

ISU KEHUTANAN TERKINI DAN PERAN PENELITIANNYA

  • Author
    swain

  • View
    115

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ISU KEHUTANAN TERKINI DAN PERAN PENELITIANNYA. Hariadi Kartodiharjo Mataram , Februari 2014. M a t e r i D i s k u s i. Pemetaan Isu Kehutanan Metodologi Penelitian 2.1. Cara Melihat Fakta 2.2. Fakta dan Masalah Pertanyaan Penelitian: Pertanyaan Siapa ? - PowerPoint PPT Presentation

Text of ISU KEHUTANAN TERKINI DAN PERAN PENELITIANNYA

Menegaskan Peran TATA-KELOLA: Implikasi bagi Perluasan Ilmu Kehutanan

ISU KEHUTANAN TERKINIDAN PERAN PENELITIANNYAHariadi Kartodiharjo

Mataram, Februari 2014M a t e r i D i s k u s iPemetaan Isu KehutananMetodologi Penelitian 2.1. Cara Melihat Fakta 2.2. Fakta dan MasalahPertanyaan Penelitian: Pertanyaan Siapa ?Pengembangan Penelitian: Politik Adopsi PengetahuanCatatan AkhirPULAU/REGION-ALPARAMETER (Persentase)PROPORSI LUAS KH TERHADAP PULAUPENGUKUH-AN KH (penetapan KH)USULAN PERUBAHAN KH DALAM RTRWPWILAYAH PENGELO-LAAN DI TINGKAT TAPAKKONFLIK PEMANFA-ATAN /PENGGUNAAN KHWILAYAH ADATDESA DI DALAM, TEPI DAN SEKITAR KHSUMATERA54,62 27,28 23,8370,26TinggiTinggi10.771 JAWA27,9465,90 0 ,00 92,28Sedang-tinggiRendah2.935 BALI, NUSRA37,9326,49 0 ,00 76,74 RendahRendah3.157KALIMAN-TAN65,84 19,76 22,90 79,81TinggiTinggi 6.404SULAWESI64,2928,51 13,64 69,78SedangSedang5.519MALUKU91,6820,80 33,84 55,94SedangSedang2.010PAPUA96,995,02 4,68 55,54RendahTinggi3.528Kondisi Pengelolaan Kawasan Hutan Nasional, 2011Pemetaan Isu Kehutanan1PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA

PKP2B = 79KK = 39IUP mineral logam = 4.454IUP non logam & batuan = 2.520IUP Batubara = 3.903P. SUMATERAKK : 11PKP2B : 15IUP logam : 1,499IUP non logam&batuan : 543IUP batubara : 989P. KALIMANTANKK : 9PKP2B : 61IUP logam : 741IUP non logam&batuan : 406IUP batubara : 2.686P. SULAWESIKK : 10IUP logam : 1.071IUP non logam&batuan : 395IUP batubara : 107P. PAPUAKK : 7IUP logam : 113IUP non logam &batuan : 7IUP batubara : 118KEP.MALUKUKK : 2IUP logam : 402IUP non logam&batuan : 22IUP batubara : 12P. BALI DAN NUSA TENGGARAKK : 2IUP logam : 339IUP non logam&batuan : 125IUP batubara : 1P.JAWAKK : 1IUP logam : 302IUP non logam&batuan : 1,025IUP batubara : 6Total IUP : 10.909STATUS 26 SEPTEMBER 20134IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG TUMPANG TINDIH DENGAN KAWASAN HUTAN LINDUNG

NoPulauJumlah IUPLuas Total SK (Ha)Luas tumpang tindih dengan HL (Ha)1Sumatera3382.049.119783.8612Jawa36142.03629.1473Kalimantan3643.018.108272.0664Sulawesi4932.581.301847.9915Maluku dan Maluku Utara165893.354168.1056Papua dan Papua Barat1214.098.7371.571.1997Bali dan Nusa Tenggara120918.745203.4168IUP Pusat144.06739Total1.63813.745.4673.875.824Sumber: Ditjen Minerba, 20135Sumberdaya Air, MenPU, 2013

6Air Maya Produk Hasil Pertanian 2010 Menurut Pulau Utama Indonesia

7 Sub-sektor yang ditinjau :01. Tanaman Pangan02. Sayuran termasuk kentang03. Buah-buahan04. Tanaman perkebunan05. Daging ternak06. Daging unggas07. Telur dan susu sapiSumber: KemenPU, 201378SDA & LH Pendukung Utama Sumber Penghidupan Penduduk Miskin

KEMENTERIAN PPN/BAPPENASBencana, 1815-2012 (BNPB, 2013)

Sumber: PermenHut No. 49/2011NOURAIANJUMLAH (UNIT)LUAS (Ha)Alokasi (%)1.IUPHHK-HA27222.801.1132.IUPHHK-HTI25210.053.5203.IUPHHK-RE8377.428Usaha Skala Besar33.232.06196,824.IUPHHK-HTR85 Koperasi,6.230 Orang184.1215.IUPH-Sylvo Pastura1736.IUPHHBK7513.3177.IUPHHK-HD & HKm332394.030Usaha Skala Kecil1.091.5413,18TOTAL34.323.602100Sumber: Kemenhut, 2013Kondisi Alokasi Pemanfaatan Hutan, 2013 Indeks Tata KelolaIndeks rata-rata agreggat PGA keseluruhan 2,33 (maks 5);Nilai rata-rata PusatPropinsiKab: 2,782,391,80;Tinggi-rendah: Kalbar, Kalteng, SultengMusi Rawas, Ketapang, Kapuas Hulu.

Sumber: UNDP, 201311 Peran Isu Tata kelolaPusat:Peningkatan kapasitas dapat menaikkan indeks isu Hukum & Kebijakan terkait hak dan kelola tetapi belum diikuti peningkatan kinerjanya;Isu utama: open akses kawasan hutan dan konflik. Propinsi:Isu utama: rendahnya indeks penegakan hukum dan tingginya biaya transaksi;

open akseskonflikI S U P G AI S U P G Abiaya transaksipenegakanhukumPusatPropinsi12Sumber: UNDP, 201312Identifikasi Penyalah-gunaan WewenangKebijakan umumMembuat kebijakan untuk pemusatan power (timber baron)Membuat kebijakan untuk keuntungan pihak tertentu (rent-seizing)Suap-peras untuk pengesahan akuntasi publik perusahaanPemberian IzinSuap-peras untuk memperoleh izin (peta, rekomendasi, penetapan)Petugas mengurus izin untuk kolega/familinyaPelaksanaan IzinSuap-peras untuk mendapatkan pengesahan penebangan, penebangan di luar blok-di lokasi terlarang, jumlah melebihi AAC, perpanjangan izinSuap-peran untuk kesalahan hitung dan ukur hasil hutanPerdagangan Hasil HutanSuap-peras untuk kelancaran angkutan kayuSuap-peran untuk memperoleh sertifikasi hasil hutanKishor and Damania, 2007. Crime and Justice in garden of eden: Improving governance and corruption reducing corruption in the forestry sector. World Bank. KPK, 2013. Kajian Sistem Perizinan di Sektor SDA: Kasus Kehutanan. JakartaKEMISKINANPANGANAIRKebijakan, Kapasitas Lembaga, KPH, Hub masy,Perizinan, Pengukuhan, Teknik-Teknologi, Pasar-EkonomiPemetaan Isu Hutan Nasional & Kontestasi Kepentingan/ Discources: Perubahan kebijakan = counter discourcesINDUSTRI EKSTRAKTIFTATA KELOLA: Soal birokrasi & korupsiKONFLIK SOSIALKETIMPANGAN ALOKASI MANFAATHUTANConservationist vs Extractive Industry/DevelopmentalistEco-populist vs DevelopmentalistForest administration vs Elite consolidated powerKEMISKINANTEKNOLOGIEKONOMI KELUARGAKebijakan, Kapasitas Lembaga, KPH, Hub masy,Perizinan, Pengukuhan, Teknik-Teknologi, Pasar-EkonomiPemetaan Isu TEMATIK: HHBKHAK DAN AKSESTATA KELOLA: Soal birokrasi & korupsiKONFLIK SOSIALKETIMPANGAN ALOKASI MANFAATHUTAN-HASIL HUTAN NON KAYUConservationist vs Extractive Industry/DevelopmentalistEco-populist vs DevelopmentalistForest administration vs Elite consolidated powerAgenda NKB -12 Kementerian /Lembaga, Koord. KPK & UKP42013-2015

Agenda One Map, Klaim & Verifikasi, Review Kebijakan PerizinanREKAP TOTAL RENAKSI OLEH K/LPENANGGUNG JAWABB03B04B06B09B12B15B18B21B24B27B30B33B36B39Grand TotalBIG22732323065666564167BPN12141613245149Kemen ESDM36653111127Kemen LH13366525334Kemen PU2223521219Kemendagri9958465551Kemenhut 11261723715566124132Kemenkumham3531113Kementan 37643131313338Komnas HAM6753333331138Grand Total32746931095361254518321730956817KATEGORI KEGIATANPeriodeB03B04B06B09B12B15B18B21B24B27B30B33B36B39Grand TotalA. Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan 115363927271120613676214B. Penyelarasan Teknis dan Prosedur 22731455114207145106131246C. Resolusi Konflik12191214711795102108Grand Total327469310953612545183217309568Sumber: KPK, 2013

Sumber: Tim Koordinasi dan SupevisiMonitoring dan Evaluasi NKB 12 KLRAPAT KONSOLIDASI Tim NKB 12 KLPenyelesaian Agenda B09/Sept, 201318Jakarta11-12 Okt 2013

CARA PANDANG-KACA MATAURAIAN TENTANG FAKTAThe Forest First :1. Manajemen HutanStruktur tegakan, pengaturan hasil, dll2. Teknologi Hasil HutanSifat kayu, bahan baku, daya guna,dll3. BudidayaSifat dan ruang tumbuh, sifat jenis, dll 4. KonservasiJasa lingkungan, satwa, kehati, dllThe Forest Second: 1. EkonomiPasar, harga, persaingan usaha, dll2. SosialIkatan sosial, lembaga lokal, dll3. KelembagaanInformasi, transaksi, hak, aturan, dll4. PolitikPower, siapa dapat apa, dll5. HukumPengaturan dan sanksiMetodologi Penelitian22.1. Cara Memandang FaktaApa yang harus dilakukan? (natural science)Dapatkah hal tersebut dilakukan? (social science)Siapa yg melakukan dan mendapat manfaat? (social science)Bagaimana menjelaskan apa FAKTA itu ?Hubungan Saling TergantungPenetapan jenis & jarak tanamHubungan antar orang & kelayakan ekonomiSiapa yang mendapat hak dan akses?Teknologi pengolahan hasil hutanSkala ekonomis ukuran besar modal besarHanya pengusaha besar yg dapat akses ??Struktur-Institusi-Peraturan-Hukum2.2. Fakta dan Masalah KebijakanPussycat, pussycat, where have you been? I have been to London to see the Queen.

Pussycat, pussycat what did you there? I saw a little mouse under a chair.

Antony Jay Parson, 2005MASALAH:Pilihan rasional transitif Pilihan Kolektif (Dunn, 2000)NILAI, BUDAYAKEMAM-PUANPERA-TURANHARGA,PASAR

FAKTOR PENENTU PERILAKUApabila perilakunya merusak atau tidak merusaksumberdaya alam?Rasional: Apa dasarnya?Rasionalitas teknis: pilihan efektifRasionalitas ekonomis: pilihan efisienRasionalitas sosial: diterima masyarakatRasionalitas hukum: legalitasRasionalitas substantif: kombinasi ke-4 di atas.Rasionalitas Komprehensif Dalil Kemustahilan ArrowPilihan rasional transitif Pilihan KolektifSumber: Dunn (2000).KINERJA

Misal:Income Masy.FAKTAFAKTA (ABSTRAK) DNG KONSEP TTN DIKENALI MASALAHNYAMasalahKebijakan adalah soluasi atas masalah. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru. Masalah sebenarnya tidak terkait dengan obyek (hutan, tambang, pesisir, dll), melainkan terkait dengan subyek (pelaku). Masalah, oleh karena itu, terletak pada pelaku-pelaku yang dalam kesehariannya mengambil keputusan sebagai dasar bertindak. Masalah diturunkan dari kerangka pikir (policy analyst) dan diikat oleh ketidak-kemampuan (subyek). Masalah adalah subyektif (Dunn, 2000).

SITUASI MASALAH DAN MASALAH

(Perlu diketahui metoda penetapan masalah kebijakan)

PERTANYAAN PENELITIAN: Pertanyaan Siapa ?PERTANYAAN SIAPA? Peneliti atau Subyek lain?APA YANG DITANYAKAN? Teknologi, ekonomi, sosial, hukum, politik, kelembagaan? What, Why?APAKAH PERTANYAANNYA BENAR?Peneliti atau Subyek Lain?3Peneliti vs Subyek PenelitianPENELITIANPOSITIVISTIK

OBYEKTIFKebenaran ilmiah

Interpretasi FAKTA oleh PENELITI (ETIK)

PENJELASAN HUBUNGAN Y=fXPENELITIANFENOMENOLOGI

INTER-SUBYEKTIF

Interpretasi FAKTA oleh SUBYEK Penelitian (EMIK)

MEMAHAMI, WhyFAKTA/KE-BENAR-ANPolitik Adopsi Pengetahuan

4Lingkup:Kredibilitas RisetJaringanProses Pembuatan KebijakanPengaruh EksternalSUMBER: Ben Ramalingan, 2005. Implementing Knowledge Strategies: Lessons from international development agencies. Working Paper 244. Overseas Development Institute 111 Westminster Bridge Road London SE1 7JD UKThe Political Context political structures/processes, institutional pressures, prevailing concepts, policy streams and windows etc.The Evidence,credibility, methods,relevance, use,how the messageis packaged andcommunicated,etcLinks betweenpolicy makers and other stakeholders,relationships, voicetrust, networks,the media and otherintermediariesetcExternal InfluencesInternational factors,economic and culturalinfluences; etcRAPID: Research & Policy in DevelopmentKonsep Knowledge StrategyProduksi pengetahuan baru dalam organisasi (penelitian, pembuatan kebijakan) dari knowledge managementSharing pengetahuan membangunan jaringan dan manajemen internal: tools used for translation, conversion, filtering and two-way communicationPenyimpanan pengetahuan intranets, search engines, content management systems (CMSs), electronic publishing systems, project archiving, dll.Penggunaan pengetahuan baru standar proposal secara substansial.Cara Berfikir Pembuat KebijakanPilihan rasionalBounded rationalityNarasi-kepentingan-pilihan informasi-asumsi kausalitasCounter narrative

Kedekatan dengan Subyek RisetKonteksKenali pelakuMenanggapi permintaanPelajaran dari kasusPraktisMembangun kredibilitasLegitimasi meningkatkan dampaKomunikasi nyataMembangun jaringanCatatan Akhir: Implikasi bagi LitbangPerubahan kebijakan adalah perubahan nilai-nilai (values) dan cara pikir;Insentif dan prasyarat diperlukan bagi perubahan:Strategi komunikasinarasijaringanMenghimpun informasiperencanaanusaha:Street level bureaucracyHarmoni hubungan penelitipembuatan kebijakanpressure groups:Aktor-narasi-kepentingan-policy space5Organisasi Penelitian

MENENTUKANMASALAH/FOKUSPENELITIANPEMBAGIANOBYEK PENELITIANKEBUTUHAN/MASALAHSUBYEKT e r i m a k a s i hPenyerpurnaan kebijakan pengukuhan kawasan hutan, termasuk penguatan PTB

Evaluasi pengukuhan kawasan hutan dng menyelesaikan keberadaan pihak-3

Perencanaan operasional berdasarkan RKTN

Pengoperasionalan 120 KPH dan kelengkapan regulasi KPH

Proses perizinan integratif dan transparan

Analisis masalah penggunaan kawasan hutan dan penegakan hukum

PP tentang aturan jaminan pelepasan kawasan hutan

Rencana prioritas penyelesaian pengukuhan kws hutan dalam 3 th

Inventarisasi desa dan potensi ekonomi hutan untuk penetapan status dan fungsi kws hutan

Tersedianya sistem pengaduan dan tindak lanjutnya terkait pengukuhan dan masalah tenurial

PerDirjen yg mengatur pelaksanaan tata batas yg terkoordinasi dng berbagai pihak

Target pengukuhan kawasan hutan di 10 propinsi

Mempercepat pencadangan kawasan hutan untuk HTR, Hkm, HD

NSPK peta penetapan kws hutan skala operasional

Koordinasi inventarisasi dan terpetakan kawasan hutan adat (Kemendagri, Pemda, BPN)

Penyelesaian PP Hutan Adat

Revisi P 44 an P 47; penyelesaian hak pihak-3 dlm kawasan hutan negara

Penyusunan aturan detail kriteria enclave; tdk hanya mengacu pada alat bukti formil

Regulasi penyelesaian sengketa di dalam kawasan hutan

Terbangun konsensus penyelesiaan konflik oleh K/L

Pelaksanaan program pendampingan masy.

KEMENHUT, ESDM, KEMENDAGRI, BPN, KEMENTAN, KLH, PU, BIG, PEMDA.

KEMENHUT, KEMENDAGRI, BPN, BIG, KOMNASHAM, KUMHAM, PEMDA

KEMENHUT, KEMENDAGRI, BPN, KEMENTAN, KOMNASHAM, PEMDA

Memastikan lahan untuk izin kebun dan tambang

KEMENHUT

KEMENHUT, KEMENDAGRI, PEMDA

1

4

3

2

5

Pengenalan Masalah

Perumusan Masalah

SITUASI MASALAH

MASALAH KEBIJAKAN

MASALAH BENAR?

Pementahan Masalah

Pementahan Solusi Masalah

Pemecahan Masalah

SOLUSI KEBIJAKAN

Pemecahan Kembali Masalah

SOLUSI KEBIJAKAN

TIDAK

YA

TIDAK

YA

Konteks politikpoltik, struktur ekonomi dan kepentingan, sistem inovasi, tekanan institusi, perbedaan budaya, preferensi thd perubahan, dll.

Hubungan kebijakan-ide/informasi barujaringan, hubungan, power, narasi, kepercayaan, penggunaan pengetahuan, dll.

Kredibilitas buktitingkat tantangan menerima pendapat, pendekatan riset dan metodologi, kredibilitas peneliti, kesederhanaan pesan, komunikasi, dll.

POLITIK

PENGHUBUNG

BUKTI/PENGETAHUAN

PENGARUH EKSTERNALSosial-ekonomi, budaya, kebijakan internasional, donor, dll

Pengambilan keputusan terjadinya kebijakan

Peraturan perundangan

Pihak-pihak yang mengalami dampak kebijakan

Narasi kebijakan yang digunakan selama ini

Otoritas yang lebih tinggi

Informasi atau advokasi dari media atau interest groups

Kondisi sosial-ekonomi-politik saat keputusan diambil

Epistemic community

Informasi hasil penelitian