ISU KEHUTANAN TERKINIDAN PERAN PENELITIANNYA

Hariadi Kartodiharjo

Mataram, Februari 2014

M a t e r i D i s k u s i1. Pemetaan Isu Kehutanan2. Metodologi Penelitian

2.1. Cara Melihat Fakta 2.2. Fakta dan Masalah

3. Pertanyaan Penelitian: Pertanyaan Siapa ?4. Pengembangan Penelitian: Politik Adopsi

Pengetahuan5. Catatan Akhir

PULAU/

REGION-AL

PARAMETER (Persentase)

PROPORSI LUAS KH

TERHADAP PULAU

PENGUKUH-AN KH

(penetapan KH)

USULAN PERUBAHAN KH DALAM

RTRWP

WILAYAH PENGELO-LAAN DI TINGKAT

TAPAK

KONFLIK PEMANFA-

ATAN /PENGGUNA

AN KH

WILAYAH ADAT

DESA DI DALAM, TEPI DAN SEKITAR

KH

SUMATERA 54,62 27,28 23,83 70,26 Tinggi Tinggi 10.771

JAWA 27,94 65,90 0 ,00 92,28 Sedang-tinggi Rendah 2.935

BALI, NUSRA 37,93 26,49 0 ,00 76,74 Rendah Rendah 3.157

KALIMAN-TAN 65,84 19,76 22,90 79,81 Tinggi Tinggi 6.404

SULAWESI 64,29 28,51 13,64 69,78 Sedang Sedang 5.519

MALUKU 91,68 20,80 33,84 55,94 Sedang Sedang 2.010

PAPUA 96,99 5,02 4,68 55,54 Rendah Tinggi 3.528

Kondisi Pengelolaan Kawasan Hutan Nasional, 2011Pemetaan Isu Kehutanan1

PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA

PKP2B = 79KK = 39IUP mineral logam = 4.454IUP non logam & batuan = 2.520IUP Batubara = 3.903

P. SUMATERAKK : 11PKP2B : 15IUP logam : 1,499IUP non logam&batuan : 543IUP batubara : 989

P. KALIMANTANKK : 9PKP2B : 61IUP logam : 741IUP non logam&batuan : 406IUP batubara : 2.686

P. SULAWESIKK : 10IUP logam : 1.071IUP non logam&batuan : 395IUP batubara : 107

P. PAPUAKK : 7IUP logam : 113IUP non logam &batuan : 7IUP batubara : 118

KEP.MALUKUKK : 2IUP logam : 402IUP non logam&batuan : 22IUP batubara : 12

P. BALI DAN NUSA TENGGARAKK : 2IUP logam : 339IUP non logam&batuan : 125IUP batubara : 1

P.JAWAKK : 1IUP logam : 302IUP non logam&batuan : 1,025IUP batubara : 6

Total IUP : 10.909

STATUS 26 SEPTEMBER 2013

IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG TUMPANG TINDIH DENGAN KAWASAN HUTAN LINDUNG

No Pulau Jumlah IUP Luas Total SK (Ha)

Luas tumpang tindih dengan HL (Ha)

1 Sumatera 338 2.049.119 783.861

2 Jawa 36 142.036 29.147

3 Kalimantan 364 3.018.108 272.066

4 Sulawesi 493 2.581.301 847.991

5 Maluku dan Maluku Utara 165 893.354 168.105

6 Papua dan Papua Barat 121 4.098.737 1.571.199

7 Bali dan Nusa Tenggara 120 918.745 203.416

8 IUP Pusat 1 44.067 39

Total 1.638 13.745.467 3.875.824Sumber: Ditjen Minerba, 2013

Sumberdaya Air, MenPU, 2013

Air Maya Produk Hasil Pertanian 2010 Menurut Pulau Utama Indonesia

7 Sub-sektor yang ditinjau :

01. Tanaman Pangan02. Sayuran termasuk kentang03. Buah-buahan04. Tanaman perkebunan

05. Daging ternak06. Daging unggas07. Telur dan susu sapi

Sumber: KemenPU, 2013

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

8

SDA & LH Pendukung Utama Sumber Penghidupan Penduduk Miskin

Bencana, 1815-2012 (BNPB, 2013)

Sumber: PermenHut No. 49/2011

NO URAIAN JUMLAH (UNIT) LUAS (Ha)

Alokasi (%)

1. IUPHHK-HA 272 22.801.113

2. IUPHHK-HTI 252 10.053.520

3. IUPHHK-RE 8 377.428

Usaha Skala Besar 33.232.061 96,82

4. IUPHHK-HTR 85 Koperasi,6.230 Orang 184.121

5. IUPH-Sylvo Pastura 1 73

6. IUPHHBK 7 513.317

7. IUPHHK-HD & HKm 332 394.030

Usaha Skala Kecil 1.091.541 3,18

TOTAL 34.323.602 100

Sumber: Kemenhut, 2013

Kondisi Alokasi Pemanfaatan Hutan, 2013

Indeks Tata Kelola

• Indeks rata-rata agreggat PGA keseluruhan 2,33 (maks 5);

• Nilai rata-rata Pusat—Propinsi—Kab: 2,78—2,39—1,80;

• Tinggi-rendah: Kalbar, Kalteng, Sulteng—Musi Rawas, Ketapang, Kapuas Hulu.

Pusat Propinsi Kabupaten1.001.502.002.503.003.504.004.505.00

2.782.39

1.8

Kalbar

Kalteng

Sulte

ngKalti

mPap

ua Jam

bi

Papua B

arat

Riau

Sumsel

Aceh1.001.502.002.503.003.504.004.505.00

Musi Raw

as

Ketapan

g

Kapuas

HuluBerau

Kapuas

Manokw

ari

Musi B Asin Poso

Sigi B

iromaru

Aceh Tengga

ra

Kotaw. B

arat

Siak

Palalaw

an

Tanjati

mSar

mi

Tanjab

ar

Waropen

Nunukan

Aceh Barat

Fakfak

1.001.502.002.503.003.504.004.505.00

Sumber: UNDP, 2013

Peran Isu Tata kelola

• Pusat:– Peningkatan kapasitas

dapat menaikkan indeks isu Hukum & Kebijakan terkait hak dan kelola tetapi belum diikuti peningkatan kinerjanya;

– Isu utama: open akses kawasan hutan dan konflik.

• Propinsi:– Isu utama: rendahnya

indeks penegakan hukum dan tingginya biaya transaksi;

Inf Redd+

Kelola

Kendali

PerencHak

Org1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Hk&KebjKapsKinerja

open akseskonflik

I S U P G A

Inf Redd+

Kelola Kendali Org Hak Perenc1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

HK & KebjKapsKinerja

I S U P G A

biaya

transaksi

penegakan

hukum

Pusat

Propinsi12Sumber: UNDP, 2013

Identifikasi Penyalah-gunaan Wewenang

• Kebijakan umum– Membuat kebijakan untuk pemusatan power (timber baron)– Membuat kebijakan untuk keuntungan pihak tertentu (rent-seizing)– Suap-peras untuk pengesahan akuntasi publik perusahaan

• Pemberian Izin– Suap-peras untuk memperoleh izin (peta, rekomendasi, penetapan)– Petugas mengurus izin untuk kolega/familinya

• Pelaksanaan Izin– Suap-peras untuk mendapatkan pengesahan penebangan, penebangan

di luar blok-di lokasi terlarang, jumlah melebihi AAC, perpanjangan izin– Suap-peran untuk kesalahan hitung dan ukur hasil hutan

• Perdagangan Hasil Hutan– Suap-peras untuk kelancaran angkutan kayu– Suap-peran untuk memperoleh sertifikasi hasil hutan

Kishor and Damania, 2007. Crime and Justice in garden of eden: Improving governance and corruption reducing corruption in the forestry sector. World Bank. KPK, 2013. Kajian Sistem Perizinan di Sektor SDA: Kasus Kehutanan. Jakarta

KEMISKINANPANGAN

AIR

Kebijakan, Kapasitas Lembaga, KPH, Hub masy,Perizinan, Pengukuhan, Teknik-Teknologi, Pasar-Ekonomi

Pemetaan Isu Hutan Nasional & Kontestasi Kepentingan/ Discources: Perubahan kebijakan = counter discources

INDUSTRI EKSTRAKTIF

TATA KELOLA: Soal birokrasi &

korupsi

KONFLIK SOSIAL

KETIMPANGAN ALOKASI

MANFAAT

HUTAN

Conservationist vs Extractive

Industry/Developmentalist

Eco-populist vs Developmentalist

Forest administration vs Elite consolidated power

KEMISKINANTEKNOLOGI

EKONOMI KELUARGA

Kebijakan, Kapasitas Lembaga, KPH, Hub masy,Perizinan, Pengukuhan, Teknik-Teknologi, Pasar-Ekonomi

Pemetaan Isu TEMATIK: HHBK

HAK DAN AKSES

TATA KELOLA: Soal birokrasi &

korupsi

KONFLIK SOSIAL

KETIMPANGAN ALOKASI

MANFAAT

HUTAN-HASIL HUTAN NON

KAYU

Conservationist vs Extractive

Industry/Developmentalist

Eco-populist vs Developmentalist

Forest administration vs Elite consolidated power

Agenda NKB -12 Kementerian

/Lembaga, Koord. KPK &

UKP42013-2015

Penyerpurnaan kebijakan pengukuhan kawasan hutan, termasuk penguatan PTB

Evaluasi pengukuhan kawasan hutan dng menyelesaikan keberadaan pihak-3

Perencanaan operasional berdasarkan RKTN

Pengoperasionalan 120 KPH dan kelengkapan regulasi KPH

Proses perizinan integratif dan transparan

Analisis masalah penggunaan kawasan hutan dan penegakan hukum

PP tentang aturan jaminan pelepasan kawasan hutan

Rencana prioritas penyelesaian pengukuhan kws hutan dalam 3 th

Inventarisasi desa dan potensi ekonomi hutan untuk penetapan status dan fungsi kws hutan Tersedianya sistem

pengaduan dan tindak lanjutnya terkait pengukuhan dan masalah tenurial

PerDirjen yg mengatur pelaksanaan tata batas yg terkoordinasi dng berbagai pihak

Target pengukuhan kawasan hutan di 10 propinsi

Mempercepat pencadangan kawasan hutan untuk HTR, Hkm, HD

NSPK peta penetapan kws hutan skala operasional

Koordinasi inventarisasi dan terpetakan kawasan hutan adat (Kemendagri, Pemda, BPN)

Penyelesaian PP Hutan Adat

Revisi P 44 an P 47; penyelesaian hak pihak-3 dlm kawasan hutan negara

Penyusunan aturan detail kriteria enclave; tdk hanya mengacu pada alat bukti formil

Regulasi penyelesaian sengketa di dalam kawasan hutan

Terbangun konsensus penyelesiaan konflik oleh K/L

Pelaksanaan program pendampingan masy.

KEMENHUT, ESDM, KEMENDAGRI, BPN, KEMENTAN, KLH, PU, BIG, PEMDA.

KEM

ENH

UT,

KEM

END

AGRI

, BPN

, BIG

, KO

MN

ASH

AM, K

UM

HAM

, PEM

DA

KEM

ENH

UT,

KEM

END

AGRI

, BPN

, KE

MEN

TAN

, KO

MN

ASH

AM, P

EMD

A

Memastikan lahan untuk izin kebun dan tambang

KEMENHUT

KEMENHUT, KEMENDAGRI, PEMDA

1

4

3

2

5

Agenda One Map, Klaim &

Verifikasi, Review

Kebijakan Perizinan

REKAP TOTAL RENAKSI OLEH K/LPENANGGUNG

JAWAB B03 B04 B06 B09 B12 B15 B18 B21 B24 B27 B30 B33 B36 B39Grand Total

BIG 2 27 32 32 30 6 5 6 6 6 5 6 4 167BPN 12 14 1 6 1 3 2 4 5 1 49Kemen ESDM 3 6 6 5 3 1 1 1 1 27Kemen LH 1 3 3 6 6 5 2 5 3 34Kemen PU 2 2 2 3 5 2 1 2 19Kemendagri 9 9 5 8 4 6 5 5 51Kemenhut 11 26 17 23 7 15 5 6 6 12 4 132Kemenkumham 3 5 3 1 1 13Kementan 3 7 6 4 3 1 3 1 3 1 3 3 38Komnas HAM 6 7 5 3 3 3 3 3 3 1 1 38

Grand Total 3 27 46 93 109 53 61 25 45 18 32 17 30 9 568

17

KATEGORI KEGIATAN PeriodeB03 B04 B06 B09 B12 B15 B18 B21 B24 B27 B30 B33 B36 B39 Grand Total

A. Harmonisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan 1 15 36 39 27 27 11 20 6 13 6 7 6 214

B. Penyelarasan Teknis dan Prosedur 2 27 31 45 51 14 20 7 14 5 10 6 13 1 246C. Resolusi Konflik 12 19 12 14 7 11 7 9 5 10 2 108Grand Total 3 27 46 93 109 53 61 25 45 18 32 17 30 9 568

Sumber: KPK, 2013

Sumber: Tim Koordinasi dan SupevisiMonitoring dan Evaluasi NKB 12 KL

RAPAT KONSOLIDASI Tim NKB 12 KLPenyelesaian Agenda B09/Sept,

2013

18

Jakarta11-12 Okt 2013

CARA PANDANG-KACA MATA URAIAN TENTANG FAKTA

The Forest First :

1. Manajemen Hutan Struktur tegakan, pengaturan hasil, dll

2. Teknologi Hasil Hutan Sifat kayu, bahan baku, daya guna,dll

3. Budidaya Sifat dan ruang tumbuh, sifat jenis, dll

4. Konservasi Jasa lingkungan, satwa, kehati, dll

The Forest Second:

1. Ekonomi Pasar, harga, persaingan usaha, dll

2. Sosial Ikatan sosial, lembaga lokal, dll

3. Kelembagaan Informasi, transaksi, hak, aturan, dll

4. Politik Power, siapa dapat apa, dll

5. Hukum Pengaturan dan sanksi

Metodologi Penelitian22.1. Cara Memandang Fakta

SOSIAL-EKONOMI- iNSTITUSIPOLITIKTEKNIS

Apa yang harus dilakukan? (natural

science)

Dapatkah hal tersebut dilakukan? (social science)

Siapa yg melakukan dan mendapat manfaat?

(social science)

Bagaimana menjelaskan apa FAKTA itu ?

Hubungan Saling Tergantung

POLITIK

SOSEK

Penetapan jenis & jarak tanam

Hubungan antar orang & kelayakan ekonomi

Siapa yang mendapat hak dan akses?

Teknologi pengolahan hasil hutan

Skala ekonomis ukuran besar – modal besar

Hanya pengusaha besar yg dapat akses ??

Struktur-Institusi-

Peraturan-Hukum

2.2. Fakta dan Masalah Kebijakan”Pussycat, pussycat, where have you been? I have been to London to see the Queen.

Pussycat, pussycat what did you there? I saw a little mouse under a chair.”

Antony Jay – Parson, 2005

MASALAH:Pilihan rasional transitif Pilihan Kolektif (Dunn, 2000)

NILAI, BUDAYA

KEMAM-PUAN

PERA-TURAN

HARGA,PASAR

FAKTOR PENENTU PERILAKUApabila perilakunya

merusak atau tidak merusaksumberdaya alam?

Rasional: Apa dasarnya?• Rasionalitas teknis: pilihan efektif• Rasionalitas ekonomis: pilihan efisien• Rasionalitas sosial: diterima masyarakat• Rasionalitas hukum: legalitas• Rasionalitas substantif: kombinasi ke-4

di atas.Rasionalitas Komprehensif Dalil Kemustahilan ArrowPilihan rasional transitif Pilihan Kolektif

Sumber: Dunn (2000).

Teknis

Sosial

HukumPolitik

Ekonomi

KINERJA

Misal:Income Masy.

FAKTA

FAKTA (ABSTRAK) DNG KONSEP TTN DIKENALI MASALAHNYA

“Masalah”• Kebijakan adalah soluasi atas masalah. Kebijakan

seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru.

• Masalah sebenarnya tidak terkait dengan obyek (hutan, tambang, pesisir, dll), melainkan terkait dengan subyek (pelaku). Masalah, oleh karena itu, terletak pada pelaku-pelaku yang dalam kesehariannya mengambil keputusan sebagai dasar bertindak. Masalah diturunkan dari kerangka pikir (policy analyst) dan diikat oleh ketidak-kemampuan (subyek).

• Masalah adalah subyektif (Dunn, 2000).

SITUASI MASALAH DAN MASALAH

(Perlu diketahui metoda penetapan

masalah kebijakan)

Pengenalan Masalah

Perumusan Masalah

SITUASI MASALAH

MASALAH KEBIJAKAN

MASALAH BENAR?

Pementahan Masalah

Pementahan Solusi

Masalah

Pemecahan Masalah

SOLUSI KEBIJAKAN

Pemecahan Kembali Masalah

SOLUSI KEBIJAKAN

TIDAKYA

TIDAK

YA

PERTANYAAN PENELITIAN: Pertanyaan Siapa ?

1. PERTANYAAN SIAPA? • Peneliti atau Subyek lain?

2. APA YANG DITANYAKAN? • Teknologi, ekonomi, sosial, hukum, politik,

kelembagaan? What, Why?3. APAKAH PERTANYAANNYA BENAR?

• Peneliti atau Subyek Lain?

3

Peneliti vs Subyek PenelitianPENELITIAN

POSITIVISTIK

OBYEKTIFKebenaran ilmiah

Interpretasi FAKTA oleh PENELITI

(ETIK)

PENJELASAN HUBUNGAN Y=fX

PENELITIANFENOMENOLOGI

INTER-SUBYEKTIF

Interpretasi FAKTA oleh SUBYEK Penelitian (EMIK)

MEMAHAMI, Why

FAKTA/KE-

BENAR-AN

Politik Adopsi Pengetahuan

Konteks politik—poltik, struktur ekonomi dan kepentingan, sistem inovasi, tekanan institusi, perbedaan budaya, preferensi thd perubahan, dll.

Hubungan kebijakan-ide/informasi baru—jaringan, hubungan, power, narasi, kepercayaan, penggunaan pengetahuan, dll.

Kredibilitas bukti—tingkat tantangan menerima pendapat, pendekatan riset dan metodologi, kredibilitas peneliti, kesederhanaan pesan, komunikasi, dll.

POLITIK

PENGHUBUNG

BUKTI/PENGETAHUAN

PENGARUH EKSTERNALSosial-ekonomi, budaya, kebijakan internasional, donor, dll

4

Lingkup:• Kredibilitas Riset• Jaringan• Proses Pembuatan

Kebijakan• Pengaruh Eksternal

SUMBER: Ben Ramalingan, 2005. Implementing Knowledge Strategies: Lessons from international development agencies. Working Paper 244. Overseas Development Institute 111 Westminster Bridge Road London SE1 7JD UK

The Political Context – political

structures/processes, institutional

pressures, prevailing concepts, policy

streams and windows etc.

The Evidence,credibility, methods,

relevance, use,how the message

is packaged andcommunicated,

etc

Links betweenpolicy makers and

other stakeholders,relationships, voice

trust, networks,the media and other

intermediariesetc

External InfluencesInternational factors,economic and culturalinfluences; etc

RAPID: Research & Policy in Development

Konsep “Knowledge Strategy”• Produksi pengetahuan baru dalam organisasi (penelitian,

pembuatan kebijakan) dari “knowledge management”• Sharing pengetahuan membangunan jaringan dan

manajemen internal: “tools used for translation, conversion, filtering and two-way communication”

• Penyimpanan pengetahuan intranets, search engines, content management systems (CMSs), electronic publishing systems, project archiving, dll.

• Penggunaan pengetahuan baru standar proposal secara substansial.

Cara Berfikir Pembuat Kebijakan

• Pilihan rasional• Bounded

rationality• Narasi-

kepentingan-pilihan informasi-asumsi kausalitas

• Counter narrative

Pengambilan keputusan terjadinya kebijakan

Peraturan perundangan

Pihak-pihak yang mengalami dampak

kebijakan

Narasi kebijakan yang digunakan selama ini

Otoritas yang lebih tinggi

Informasi atau advokasi dari media atau interest groups

Kondisi sosial-ekonomi-politik saat keputusan diambil

Epistemic community

Informasi hasil penelitian

Kedekatan dengan “Subyek Riset”• Konteks• Kenali pelaku• Menanggapi permintaan• Pelajaran dari kasus• Praktis• Membangun kredibilitas• Legitimasi meningkatkan dampa• Komunikasi nyata• Membangun jaringan

Catatan Akhir: Implikasi bagi Litbang

• Perubahan kebijakan adalah perubahan nilai-nilai (values) dan cara pikir;

• Insentif dan prasyarat diperlukan bagi perubahan:– Strategi komunikasi—narasi—jaringan

• Menghimpun informasi—perencanaan—usaha:– Street level bureaucracy

• Harmoni hubungan peneliti—pembuatan kebijakan—pressure groups:– Aktor-narasi-kepentingan-policy space

5

Organisasi Penelitian

MENENTUKANMASALAH/FOKUS

PENELITIAN

PEMBAGIANOBYEK

PENELITIAN

KEBUTUHAN/MASALAHSUBYEK

T e r i m a k a s i h