ISSN 0853- JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.13,NO.1 … filedepan Mesir dan dunia Arab, ditengah perubahan politik dan tatanan hubungan internasional. Pengamat politik terkemuka Mesir,

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP-UNPAS Page 116

JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.13,NO.1 (JANUARI-JUNI 2014) ISSN 0853-2265

DINAMIKA PEMERINTAHAN MESIR MENUJU NEGARA YANG DEMOKRATIS: DITANDAI PERSAINGAN ANTARA DEMOKRAT ISLAM

DENGAN MILITER

Oleh Bulbul Abdurahman Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNPAS Bandung

Abstrak______________________________________________________ Kemenangan Partai Islam dalam Parlemen Mesir pasca kudeta terhadap Hosni Mubarak, hanya kemenangan sesaat karena beberapa waktu kemudian, parlemen hasil pemilu 2012 ini dibubarkan oleh Militer, begitupula kemenangan Presiden Moersi pada tahun 2012 yang lalu, berakhir dengan diambilalihnya kekuasaan oleh militer. Kata Kunci: Dinamika Pemerintahan Mesir, Demokrat-Islam, Militer

Pendahuluan

Pada tahun 2005, Presiden Hosni Mubarak, mengejutkan rakyatnya

sendiri dan dunia, ketika dia mengusulkan pemilihan Presiden langsung

dengan banyak kandidat. Usulannya itu menggantikan sistem lama yang

telah bertahan setengah abad, yaitu seorang kandidat tunggal disaring oleh

militer dan baru kemudian diajukan ke parlemen untuk diadakan voting.32

Mubarak mengusulkan amandemen konstitusi tersebut ditengah

tekanan dalam negeri dan internasional yang semakin kuat. Kaum oposisi

Mesir menyambut baik usulan Mubarak, yang dilukiskan sebagai gerakan

reformasi serius di Mesir yang berasal dari aspirasi nasional. Pemilunya

sendiri dijadwalkan digelar bulan September 2005.

Ketua Majelis Syura (MPR) yang juga Sekretaris Jenderal Partai NDP

yang berkuasa, Safwat Sharif, menyebut usulan tersebut adalah yang

pertama dalam sejarah modern Mesir sejak diterapkannya sistem republik

pasca revolusi tahun 1952.

32 Berita Internasional, “Demokrasi Mulai Merebak di Timur Tengah”, Media Indonesia, 2 Maret 2005, hal 25.



Bahkan Tajuk Rencana

koran Al-Ahram menyebut “Inisiatif

Historis, dan Titik Balik

Perubahan”. Harian itu menuliskan

Mesir tengah memasuki arah

reformasi politik total. Usulan ini

juga dinilai sebagai upaya

menangkis keraguan berbagai

pihak bahwa Mesir adalah negara

pioner di kawasan Timur Tengah

dalam memimpin reformasi politik.

Usulan ini demi kepentingan masa

depan Mesir dan dunia Arab,

ditengah perubahan politik dan

tatanan hubungan internasional.

Pengamat politik terkemuka

Mesir, Osama Ghazali al-Harb,

menyebut usulan Mubarak itu akan

mengantarkan lahirnya republik

kedua di Mesir. Menurut Harb, ada

tiga titik balik perjalanan dalam

sejarah politik modern di Mesir.

Pertama, kemerdekaan dari

kolonial Inggris pada tahun 1922

yang melahirkan negara monarki

konstitusional. Kedua, meletusnya

revolusi tahun 1952 yang

mengakhiri sistem monarki dan

lahirnya sistem republik pertama.

Ketiga, usulan Presiden Mubarak

mengamandemen pasal nomor 76

yang dianggap akan melahirkan

republik kedua.33

Masa sistem monarki

konstitusional dan republik

pertama memiliki kelebihan dan

sekaligus kelemahan. Pada masa

sistem monarki (1922-1952), Mesir

mengukir prestasi politik, ekonomi,

budaya dan sosial, seperti

penanaman rasa nasionalisme,

penerapan prinsip hak yang sama

bagi semua warga, terciptanya

persatuan nasional, pengenalan

sistem multipartai dan aktivitas

lembaga swadaya masyarakat.

Namun kelemahan masa

itu, menurut Aladin al-Hilal dalam

bukunya “Politik dan Pemerintahan

di Mesir”, adalah tiadanya

komitmen menghormati prinsip-

prinsip aturan main parlemen dari

pihak Inggris, Raja, Partai-partai

minoritas, serta buruknya

penampilan Partai Wafad yang

berkuasa saat itu.

Sedangkan kelebihan pada

masa republik kedua (1952-2005)

adalah telah tercipta keadilan

sosial di Mesir dengan kembalinya

hak-hak kaum petani dan pekerja

melalui melalui program reformasi 33 Musthafa Abd Rahman, “Inisiatif Mubarak dan Geliat Reformasi di Mesir”, KOMPAS, 6 Maret 2005, hal 4.



tanah yang dicanangkan Presiden

Gamal Abdul Naser. Namun

kelemahan utama masa itu adalah

tiadanya kehidupan demokrasi

dengan dihapuskannya sistem

multipartai dan diterapkan sistem

partai tunggal (partai sosialis yang

berkuasa pada masa Presiden

Gamal Abdul Nasser).

Presiden Anwar Sadat yang

menggantikan Gamal Abdul

Nasser pada tahun 1970

memberlakukan kembali sistem

multipartai sejak tahun 1977 dan

berlanjut hingga masa

pemerintahan Mubarak. Namun

sistem multipartai tersebut masih

jauh dari standar kehidupan

demokrasi yang sesungguhnya.

Dalam kehidupan sosial dan

ekonomi, pemerintahan Presiden

Mubarak, menghadapi masalah

yang serius, seperti

membengkaknya angka

pengangguran, pertumbuhan

penduduk yang sulit dikendalikan,

naiknya harga-harga bahan pokok,

korupsi, kolusi dan nepotisme,

serta ancaman kaum militan.

Mubarak yang namanya bersinar

sebagai panglima AU dalam

perang Arab-Israel tahun 1973,

pada tahun pertama

pemerintahannya juga

menghadapi situasi regional yang

cukup sulit, yaitu terisolasinya

Mesir dari dunia Arab akibat

perjanjian damai Camp David

dengan Israel tahun 1979.34

Mubarak kemudian berhasil

mengembalikan Mesir ke dunia

Arab dan pindahnya lagi markas

besar Liga Arab dari Tunisia ke

Cairo. Dalam proses damai

dengan Israel, Mubarak berhasil

mengembalikan sisa-sisa tanah

Gurun Sinai pada April 1982. Ia

juga terus melanjutkan hubungan

strategisnya dengan AS yang telah

dirintis oleh pendahulunya, Anwar

Sadat.

Dalam konteks ekonomi,

Mubarak telah menerapkan

reformasi ekonomi terbatas sejak

pertengahan tahun 1980. Mubarak

juga melakukan demokratisasi

secara sangat terbatas pula

dengan terus memperkuat sistem

multipartai dan kebebasan pers

maupun berpendapat. Namun,

langkah demokratisasi yang

dilakukan Mubarak masih menuai

kritik dari kelompok oposisi karena

masih berjalannya undang-undang

34Ibid



darurat dan dibatasinya gerak

partai politik.35

Dalam konteks

hubungannya dengan kelompok

Islam di Mesir, Hosni Mubarak

pada awal masa kekuasaannya

mencoba melakukan rekonsiliasi

dengan kelompok Islam. Kelompok

tersebut mengalami hubungan

yang sangat buruk dengan

pemerintah pada akhir masa

jabatan Anwar Sadat yang tewas

oleh kelompok Islam militan.

Mubarak melapaskan tahanan

tokoh-tokoh Islam, ia juga

membuka secara luas aktivitas

dakwah dan menambah acara ke-

islaman di radio dan televisi.

Mubarak juga mengijinkan tokoh-

tokoh Ikhwanul Muslimin

bergabung dengan partai lain,

seperti Partai Buruh, untuk

memperebutkan kursu parlemen.

Pemerintah Mubarak dalam

batas tertentu masih bersikap

toleran atas tindakan kelompok

Islam radikal. Namun, Mubarak

mulai bertindak tegas ketika

kelompok Islam militan menyerang

kawasan wisata para turis asing

yang merupakan salah satu

sumber utama devisa Mesir.

35Ibid

Pemerintahpun memilih

berkonfrontasi dengan kelompok

Islam militan, klimaknya terjadi

ketika kelompok militan melakukan

percobaan pembunuhan Mubarak

di Addis Ababa, Ethiopia, Juni

1995.

Pemerintah Mesir memilih

sikap konfrontatif dengan gerakan

militan, karena kalau Mesir

membuka diri bagi gerakan Islam

Militan dalam aktivitas politik,

maka akan mengantarkan mereka

pada kekuasaan dan selanjutnya

akan mempraktekan doktrin-

doktrinnya, yaitu mengislamisasi

pemerintahan dan masyarakat

sesuai dengan versinya yang

antidemokrasi dan pluralisme.

Dalam waktu yang sama,

pemerintah itu dapat

meningkatkan tingkat hidup dan

pelayanan masyarakat.

Dan pengumuman Mubarak

yang meminta kepada parlemen

untuk mengamandemen pasal 76,

dan pemilihan presiden secara

langsung, merupakan langkah

signifikan pertama menuju

pembaruan politik dalam beberapa

dekade terakhir. Tentu saja hal itu

amat penting karena

bagaimanapun Mesir merupakan

negara terkemuka di dunia Arab.



Gema perubahan itu sendiri amat

terasa karena sudah selama lebih

dari setengah abad terakhir negara

itu menganut pemerintahan satu

partai, mengarah pada

pembentukan rezim yang

demokratis.

Semenjak awal abad ke-21,

demokrasi menjadi tema umum

yang menarik perhatian banyak

negara di seluruh dunia. Negara-

negara bekas Uni Soviet, Eropa

Timur, Timur Tengah, Asia dan

Afrika mempunyai keinginan

menyuarakan tentang perlunya

power sharing kekuasaan. Dalam

power sharing kekuasaan yang

menjadi bagian penting demokrasi

itu terdapat aspek partisipasi,

representasi, dan perlindungan

warga negara. Pada demokrasi

juga meniscayakan adanya

akuntabilitas pemerintahan, aturan

hukum, dan keadilan sosial.

Pada banyak negara dan

masyarakat Islam, agama

menduduki posisi yang signifikan

dalam perkembangan tatanan

demokrasi. Peran agama menjadi

penting, apakah ia akan

mendukung demokratisasi ataukah

justru ia menjadi penghalang bagi

penciptaan sebuah masyarakat

yang demokratis. Ditambah lagi,

institusi agama juga banyak

menyediakan pelayan sosial,

lembaga pendidikan, sarana

kesehatan, yang tentu saja sangat

berpengaruh pada kondisi

masyarakat.36

Dalam pandangan banyak

masyarakat Islam, perdebatan

apakah Islam cocok dengan

demokrasi atau tidak sudah

menjadi polemik lama yang hingga

sekarang belum tuntas.

Perdebatan ini menjadi penting

untuk diangkat terus menerus,

sebab situasi dalam negara

Muslim dan masyarakat dunia

pada umumnya senantiasa

berkembang dan berubah.

Menurut para pakar hukum Islam,

pada era abad lampau, umumnya

ada tiga hubungan antara Islam

dan pemerintahan yang banyak

mengemuka pada masyarakat

Muslim.

Pertama, sistem kuno, yaitu

sistem negara yang alami, tidak

beradab dan anarkhis, serta

bersifat tirani. Hukum dalam

sistem ini adalah sebagaimana

hukum rimba, yaitu bagaimana

yang kuat memakan atau

36 John L. Esposito, Modernizing Islam: Religion in the Public Sphere in Europe and the Middle East, 2003.



mengalahkan yang lemah. Kedua,

sistem kerajaan, yaitu adanya

seorang raja yang mengatur

semua urusan kenegaraan. Sistem

ini banyak menguntungkan hanya

pada kelas penguasa dan

meminggirkan rakyat jelata, oleh

karenanya sangat tiranik dan tidak

mempunyai legitimasi. Ketiga,

adalah sistem kekhalifahan, yaitu

adanya seorang pemimpin yang

mendasarkan aturan pemerintahan

pada hukum syari’ah. Karena

dianggap sebagai pemerintahan

berdasarkan syari’ah yang

mempunyai otoritas dibandingkan

dengan manusia, maka sistem ini

menjadi kuat dibanding sistem

lainnya.37

Bila kita telusuri dan

pikirkan lebih mendalam, pada

dasarnya sistem kekhalifahan

terdapat persoalan yang mendasar

dan problematis. Karena ia

mengaku sebagai Khalifatullah war

Rasul (Wakil Tuhan dan Rosul),

maka banyak khalifah yang tidak

merasa perlu atau penting

mempertanggungjawabkan

kekuasaannya. Soalnya, dia

menganggap bahwa apa saja yang

37 Khaled Abou El Fadl, Islam and the Challenge of Democracy, 2003.

dikatakan atau diperintahkan,

itulah wujud hukum Tuhan.38

Dari sini, otoritarianisme

dan absolutisme kekuasaan

berawal muncul dan menjadi

tradisi yang dipelihara oleh banyak

khalifah-khalifah masa lalu.

Padahal sebagaimana tugas nabi

sendiri, pada dasarnya adalah

untuk mensejahterakan dan

memberikan bimbingan pada

manusia seluruhnya. Selain itu,

dalam sistem kekhalifahan, juga

tidak ada pemisahan kekuasaan

yang tegas antara eksekutif,

legislatif dan yudikatif.

Adanya kecenderungan

romantisme masa lalu itulah maka

kesesuaian antara Islam dan

demokrasi di masyarakat Islam

menjadi persoalan yang rumit.

Selain karena anggapan awal

bahwa demokrasi adalah ide Barat

yang sekuler dan tidak mengaku

Tuhan, mereka juga

mempertanyakan dimana

meletakkan kedaulatan Tuhan

diantara kedaulatan rakyat dan

aturan negara.

Tetapi kedaulatan Tuhan

itu sesungguhnya bisa diketahui

38 Ahmad Fuad Fanani, “Islam dan Tantangan Demokratisasi”, KOMPAS, 26 Pebruari 2005, hal 46.



lewat kehendak masyarakat atau

dengan memenuhi kedaulatan

rakyat. Sebab pada dasarnya yang

sering dikatakan sebagai hukum

atau kehendak Tuhan oleh

sebagian masyarakat itu

sesungguhnya adalah penafsiran

manusia yang sangat beragam

dan tidak terdapat kebenaran

Tunggal. Oleh karenanya, visi etik

Al-Qur’an yang mengajarkan

tentang penegakkan hukum,

shuro’, al-‘adalah, dan al-musawah

adalah pilar bagi tatanan

demokrasi itu sendiri.

Dalam pandangan Olivier

Roy, perdebatan pada istilah atau

konsep Islam dan demokrasi, pada

saat ini bukanlah menjadi

persoalan yang terlampau penting.

Yang lebih penting adalah adalah

persoalan dukungan dan

keterlibatan masyarakat untuk

melakukan pembelajaran dan

praktik demokrasi. Tentu saja ini

berlaku pada sepanjang waktu,

kalangan atas dan bawah, serta

dalam keadaan damai atau konflik.

Sebab demokratisasi akan bisa

ditegakkan pada masyarakat

nyata, jadi bukan pada hal atau

visi abstrak yang diinginkan

masyarakat.39

Pada wilayah ini, maka para

aktor demokrasi yang berbeda

mesti memberikan pemahaman

internal tentang konsep yang

selanjutnya ditransformasikan

menjadi hal yang praktis dan

dipahami masyarakat. Jadi, bukan

hanya melakukan permainan

retorika istilah atau definisi

administratif yang membingungkan

rakyat.

Dalam kasus Mesir,

sebelum ini, Presiden Mesir dipilih

parlemen dan kemudian nama

presiden yang disetujui parlemen

itu diajukan kepada rakyat untuk

diminta persetujuan melalui

referendum. Partai Nasional

Demokrasi (NDP) pimpinan Hosni

Mubarak yang mengasai kursi di

parlemen selama ini selalu

mengajukan nama Hosni Mubarak

sebagai calon tunggal dan berhasil

memenangi pemilihan secara

telak.

Kemudian nama yang

disetujui parlemen itu diajukan

kepada rakyat melalui referendum,

yang juga selalu mendapat

dukungan lebih dari 90 persen.

39 Olivier Roy, Globalised Islam: The Search for a New Ummah, 2004.



Mubarak yang berkuasa di Mesir

sejak tahun 1981, dalam forum

pertemuan dengan tokoh-tokoh

masyarakat dan pemerintah di

Universitas Menoufia, sekitar 70

kilometer arah utara kota Cairo

menegaskan, negara ini butuh

kebebasan dan demokrasi lebih

besar.40

Pemilihan Presiden akan

dilakukan secara langsung dan

rahasia untuk memberikan

kesempatan kepada partai-partai

politik berlomba dalam pemilihan

presiden dengan jaminan

mengijinkan lebih dari satu

kandidat agar rakyat memilih

diantara mereka sesuai dengan

kehendaknya. Hal ini mendapat

sambutan yang sangat positif dari

peserta yang hadir, dengan cara

memberikan applaus dan berdiri

sambil meneriakkan “hidup

Mubarak, hidup Mubarak,

pemimpin kebebasan dan

demokrasi”. Namun hal ini perlu

secepatnya dibuat perangkat

ketatanegaraan untuk

melaksanakan pemilu yang

dicanangkan oleh Mubarak,

sehingga Mubarak tidak hanya

40 Berita, “Mesir Akan Gelar Pemilu Presiden Secara Langsung”, KOMPAS, 27 Pebruari 2005, hal 1.

beretorika, melainkan memiliki

keinginan untuk menata

pemerintahan Mesir kearah yang

lebih demokratis.

Presiden Mesir yang telah

menjabat selama empat periode

itu mengatakan, inisiatif perubahan

tersebut, yang diakui benar-benar

berasal dari pendiriannya, butuh

konsolidasi bagi upaya lebih

terciptanya kebebasan dan

demokrasi. Ia mengungkapkan,

amandemen konstitusi itu akan

ditawarkan kepada rakyat melalui

referendum sebelum sistem

tersebut dilaksanakan secara

resmi pada pemilu presiden,

September 2005. Jika hal ini

menjadi kenyataan, ini merupakan

sejarah dalam politik di Mesir,

dimana kesempatan diberikan

kepada semua orang yang mampu

mewujudkan aspirasi rakyat dan

keamanan untuk maju dalam

pemilihan presiden dengan

dukungan parlemen dan rakyat.

Pernyataan pemimpin

paling senior di dunia Arab ini

merupakan kejutan luar biasa yang

akan membawa dampak tidak saja

untuk Mesir, melainkan juga dunia

Arab. Diduga kuat perubahan yang

dihenbuskan Hosni Mubarak



tersebut akibat tekanan dari dalam

negeri dan dunia internasional.

Seperti dimaklumi, Presiden

AS George Walker Bush dalam

pidato kenegaraannya pada

pertengahan Pebruari 2005,

secara terang-terangan meminta

Mesir dan Arab Saudi melakukan

reformasi politik dan ekonomi.

Presiden Bush saat itu

mengatakan Mesir hendaknya

tidak hanya berhasil memimpin

proses perdamaian di Timur

Tengah, tetapi juga berhasil

memimpin gerakan reformasi di

kawasan tersebut. Meskipun

pernyatan Bush mendapat sindiran

dari Presiden Rusia, Vladimir

Putin, yang mengatakan jangan

memanipulasi isu demokrasi untuk

kepentingan kebijakan luar negeri

sendiri.

AS berpendapat, reformasi

dunia Arab harus dimulai dari

Mesir dengan memanfaatkan

momentum pemilu presiden Mesir

pada September 2005. Kedua,

mendorong kaum oposisi dan opini

umum Mesir untuk meningkatkan

tuntutan melalui unjuk rasa dan

seminar agar dilakukan reformasi

substansial di Mesir. AS ingin

membujuk Uni Eropa dan PBB

ikut menekan pemerintah Mesir

agar lebih memberi kebebasan

dalam semua aspek kehidupan.

AS khususnya dibawah

kepemimpinan Presiden George

W. Bush, semakin mendorong

demokratisasi di kawasan Timur

Tengah karena melalui proses itu

ekstremisme bisa ditekan.

Kebijakan itu semakin

diperlihatkan secara gamblang,

misalnya AS mengecam

penahanan Nour, sampai pada

penangguhan rencana kunjungan

Menlu Condoleezza Rice karena

soal itu.

Proses demokratisasi di

Timur Tengah yang sedang

digalakkan oleh AS, dimulai dari

Irak, Palestina, Arab Saudi dan

sekarang Mesir, akan semakin

menekan rezim-rezim yang tidak

demokratis di kawasan ini. Yang

pada akhirnya, demokrasi akan

menjadi ideologi bagi sebagian

besar masyarakat Timur Tengah,

sehingga memperkuat tesis

besarnya Francis Fukuyama, “The

End of History” dan yang menjadi

pemenangnya adalah demokrasi

dengan gaya AS.

Didalam negeri, gerakan

menolak perpanjangan jabatan

Presiden Mubarak dan peralihan

kekuasaan dengan sistem



waris/keturunan untuk mencegah

putra Mubarak, Jamal Mubarak,

dicalonkan, semakin kuat.

Pengaruh Jamal Mubarak terakhir

ini semakin kuat berkat jabatannya

sebagai Kepala Biro Politik Partai

Nasional Demokrasi yang

berkuasa.41

Sebuah gerakan dengan

nama “kifayah” mengeluarkan

pernyataan politik yang

ditandatangani sekitar 3.000

cendikiawan Mesir, pernyataan

tersebut berbunyi: “Tidak

perpanjangan jabatan, tidak sistem

warisan”. Menurut pemimpin

redaksi harian Al-Araby yang

beroposisi, Abdul Halim Kandil,

gerakahan kifayah tidak

ditunggangi partai-partai oposisi,

tetapi sebuah gerakan spontanitas

yang berangkat dari kesadaran

rakyat yang berlatar belakang dari

berbagai ideologi.

Kandil lebih jauh

menjelaskan, gerakan kifayah

memiliki tiga program. Pertama,

menggelar unjuk rasa yang sudah

dilakukan lima kali; Kedua, akan

mengajukan kandidat presiden

dan wakil presiden yang namanya

akan disampaikan pada bulan

41 KOMPAS, 27 Pebruari 2005, hal 11.

Maret 2005; Ketiga, gerakan di

parlemen untuk menyiapkan

undang-undang yang akan

menegaskan bahwa parlemen saat

ini tidak konstitusional dan tidak

sah mencalonkan kembali

Presiden Hosni Mubarak.

Dalam sebuah jajak

pendapat yang diselenggarakan

oleh Al-Jazeera Net menunjukkan

mayoritas mutlak menolak

perpanjangan jabatan Presiden

Mesir Hosni Mubarak dengan

suara 90,7 persen dan hanya 9,3

persen yang setuju. Jajak

pendapat itu melibatkan 46.942

responden. Hasil jajak pendapat

itu menunjukkan popularitas

Mubarak turun drastis. Mubarak

juga mendapat tekanan karena

dinilai telah membuka jalan bagi

putranya, Jamal Mubarak untuk

menggantikannya.42

Pengaruh Jamal Mubarak

makin kuat, karena ia telah

menempatkan sejumlah loyalis

dalam kabinet baru pimpinan PM

Ahmed Nadhif. Karena itu, dari

segi waktu Presiden Mubarak

melontarkan usulan itu pada saat

yang tepat meskipun

42 Musthafa Abd Rahman, “Tekanan AS dan Domestik Paksa Mesir Berubah”, KOMPAS, 28 Pebruari 2005, hal 3.



sesungguhnya terlambat. Jamal

kini memimpin kelompok generasi

muda dalam pertarungan dengan

generasi tua atau pengawal lama

dalam memperebutkan pengaruh

di partai dan pemerintahan.

Bersinarnya bintang Jamal

yang begitu cepat sempat

menkhawatirkan kalangan oposisi

dan kelompok independen atas

terjadinya peralihan kekuasaan

secara warisan dari Mubarak

kepada Jamal seperti yang terjadi

di Suriah. Isu Jamal Mubarak pun

terus menjadi polemik di Mesir

hingga kini.

Dengan pertimbangan usia

yang sudah tidak muda lagi,

Mubarak praktis hanya mampu

memperpanjang satu masa

jabatan lagi. Jika Mubarak

memenangkan pemilu bulan

September 2005, berarti usia pada

akhir jabatannya mencapai 82

tahun. Maka tak ada pilihan lain

bagi Mubarak kecualai

memperbaiki citranya diakhir

periode jabatannya, dengan

menerapkan sistem demokrasi

yang hakiki sesuai tuntutan

internal dan internasional.

Mubarak juga bisa menepis

tuduhan tengah mempersiapkan

Jamal Mubarak untuk

menggantikannya dengan cara

warisan. Karena melalui sistem

pemilu langsung dengan

melibatkan banyak calon,

siapapun harus bersaing secara

fair dan transparan untuk

mendapatkan kursi Presiden.

Dalam konteks situasi

makro Mesir dan dunia Arab,

sesungguhnya usulan Mubarak

merupakan hasil akumulasi politik

didalam negeri dan dunia Arab.

Usulan amandemen itu

sebenarnya sudah bagian dari

agenda dialog nasional antara

NDP dan partai-partai oposisi

tentang reformasi. Dialog tersebut

menghasilkan kesepakatan

mengenai pentingnya amandemen

konstitusi guna mengakomodasi

perubahan dikancah politik dalam

negeri, dunia Arab dan dunia

Internasional. Usulan itu juga

merupakan refleksi dan

kesepakatan politik baru dalam

masyarakat Mesir tentang

keharusan peralihan dari sistem

multipartai terbatas pada sistem

demokrasi komprehensif.

Usulan Mubarak juga bisa

dipahami dari munculnya

kecenderungan reformasi dalam

tubuh pemerintahan dan partai

yang berkuasa. Sayap reformis



dalam pemerintahan dan partai

yang berkuasa melihat pentingnya

rakyat Mesir berpartisipasi efektif

dalam politik dan ekonomi. Pada

tahun 2004, telah terjadi gerakan-

gerakan reformasi penting di

Mesir. Maret 2004, Mubarak

mensponsori konferensi tentang

reformasi di dunia Arab di Gedung

Perpustakaan Alexandria, dan

Mubarak juga ikut mendukung

dokumen Alexandria yang

dikeluarkan oleh konferensi

tersebut.

Namun kalangan oposisi

Mesir banyak juga yang bersikap

skeptis dan tidak percaya pada

komitmen baru Mubarak. Mereka

mengatakan hal itu hanya sebuah

kamuflase. Dikatakan juga,

Mubarak akan tetap terpilih

dengan sistem yang ada. Pemilu

Presiden yang terbuka telah lama

didesakkan kelompok oposisi,

tetapi Mubarak menolak. Tiba-tiba

Mubarak menyatakan reformasi

pemilu adalah sesuatu yang urgen.

Pemerintahan Mubarak telah

menghadapi peningkatan tekanan

dari domestik dan dari AS.

Hampir semua partai

oposisi dan pendukung reformasi

menyambut baik usulan Mubarak,

seperti yang dikatakan Rifaat el-

Said, pemimpin Partai Tagammu,

oposisi Mesir, “kami telah

menggusur gunung itu, hal ini

harusnya bisa membuka gerbang

menuju demokrasi.” Namun

mereka menilai usulan itu tidak

serius dan hanya sekedar

kosmetik politik. Kalangan oposisi

yakin Mubarak kemungkinan besar

tetap bertahan setelah pemilu

presiden September 2005.

Meski pada umumnya

skeptis, Ayman Nour, penentang

keras sistem lama dan ditangkap

bulan Januari 2005 oleh polisi,

memuji pengumuman Mubarak

tersebut dari penjara. Itu adalah

langkah berani dan penting. Tetapi

sistem baru tampaknya tidak

memungkinkan seseorang yang

dikucilkan pemerintahan sekarang

tampil menandingi Mubarak pada

pemilu presiden yang akan datang.

Oposisi menyerukan

reformasi lebih jauh, termasuk

keleluasaan bagi partai politik.

Oposisi juga menyerukan

diakhirinya pemberlakuan keadaan

darurat selama 25 tahun terakhir di

Mesir. Peraturan itu tidak

memungkinkan aktivis politik

terkenal mencalonkan diri. Penulis

dan feminis Mesir, Nawal el-

Saadawi, Sosiolog Said Eddin



Ibrahim, dan mantan anggota

oposisi parlemen Mohammed

Farid Hassanein, tampaknya tak

mungkin menjadi calon presiden

dengan sistem itu karena cacat

politik. Juru bicara gerakan Kifayah

(cukuplah Sudah), George Ishaq

mengatakan langkah Mubarak itu

tidak lengkap.43

Terlepas dari apapun latar

belakangnya pernyataan yang

dikeluarkan oleh Hosni Mubarak,

apakah akibat tekanan oposisi

didalam negeri ataupun tekanan

AS, atau karena Presiden Hosni

Mubarak secara pribadi mendapat

pencerahan, namun hal ini

melegakan sebagian besar

masyarakat Mesir dan juga dunia

Arab.

Pertama-tama bukan

karena demokrasinya itu sendiri,

tetapi karena melalui sistem itulah

masyarakat melihat jendela

terbuka bagi penyelenggaraan

kehidupan berbangsa dan

bernegara yang lebih sehat dan

mengakomodasi kepentingan

rakyat. Pemilihan Presiden

langsung memang bukan jaminan

bahwa segala sesuatu akan

berubah segera menjadi lebih baik.

43KOMPAS, 28 Pebruari 2005, hal 3.

Namun paling tidak hak dan

kepentingan rakyat diakui, dan

kedudukan presiden sendiri

menjadi semakin akuntabel,

demikian pula legitimasinya.

Berkenaan dengan siapa

yang akan menjadi presiden pasca

perubahan, dalam pandangan

pakar politik dari Pusat Kajian

Politik dan Strategis Al-Ahram, Dr.

Diya Rashwan, Presiden Mesir

mendatang kemungkinan besar

tetap dari lembaga militer karena

besarnya pengaruh lembaga itu

sejak revolusi tahun 1952. Seperti

diketahui, presiden Mesir sejak

revolusi tahun 1952 selalu dari

militer, yaitu secara berturut-turut

Presiden Muhammad Najib (1952-

1954), Presiden Gamal Abdul

Nasser (1954-1970), dan Presiden

Anwar Sadat (1970-1981) yang

berasal dari angkatan Darat.

Sedangkan Presiden Hosni

Mubarak (1981-sekarang/2005)

berasal dari angkatan Udara.

Menurut Rashwan, Kepala

Intelejen Mesir saat ini, Omar

Sulaiman, merupakan salah satu

calon kuat presiden Mesir yang

akan datang. Peran Sulaiman

terakhir ini semakin besar, yakni

menangani masalah Israel-

Palestina.



Meskipun prinsip demokrasi

dan hak azasi manusia berlaku

universal, dalam penerapan dan

ekspresinya sangat bergantung

pada kondisi riil sebuah negara

dan bangsa. Kualitasnya tidaklah

sama karena sangat bergantung

pada mutu kehidupan setiap

bangsa. Perlu diakui pula, proses

demokratisasi tidaklah sekali jadi,

tetapi memakan waktu dan

berbelit-belit. Tidak jarang

mengalami jatuh bangun, ritme

dan dinamikanya berbeda-beda

setiap negara, sangat bergantung

pada budaya, tingkat kemajuan

sosial ekonomi dan politik.

Adapun rangkaian proses

demokratisasi yang terjadi di Timur

Tengah, diawali oleh pemilihan

Presiden Palestina 9 Pebruari

2005, yang berhasil membawa

Mahmoud Abbas ke puncak

kekuasaan dipuji sebagai langkah

menuju demokrasi dan peluang

memulai reformasi yang telah lama

ditunggu.

Pemilu di Palestina tersebut

sebenarnya bukanlah pemilihan

demokratis pertama di wilayah-

wilayah pendudukan, namun

meninggalnya Yasser Arafat telah

menerbitkan harapan akan muncul

transparansi dalam pemerintahan

Palestina. Pemerintah AS

menyebutnya sebagai “hari

bersejarah” bagi Timur Tengah.

Pujian serupa juga disampaikan

tiga pekan kemudian kepada Irak

yang telah menggelar pemilu

multipartai pertama selama lima

dekade.44

Perubahan-perubahan

serupa yang tingkatannya

berbeda-beda juga terjadi di

negara-negara Arab lainnya

menambah trend reformasi menuju

demokrasi di kawasan itu. Tak

ketinggalan, Arab Saudi juga telah

maju selangkah dalam

mendemokrasikan kerajaannya

yang ultrakonservatif, yakni untuk

pertama kalinya menggelar pemilu

di tingkat dewan kota. Kerajaan itu

menjanjikan perempuan diizinkan

berpartisipasi dalam pemilihan

mendatang.

Di Uni Emirat Arab, yang

menutup pintu bagi partai-partai

politik dan tidak pernah menggelar

pemilu, desakan agar majelis

negara itu dirubah menjadi sebuah

badan terpilih semakin keras. Di

Bahrain, yang juga melarang

pendirian partai-partai politik, Raja 44 Berita Internasional, “Demokrasi Mulai Merebak di Timur Tengah”, Media Indonesia, 2 Maret 2005, hal 25.



Hamad telah berjanji akan

memenuhi tuntutan kelompok

oposisi untuk membentuk

pemerintahan yang lebih

demokratis dan representatif. Di

Lebanon, pembunuhan mantan

PM Rafiq al-Hariri, telah

mendorong gerakan yang

menuntut rezim yang lebih

demokratis, yang bebas dari

pengaruh Suriah.

Revolusi 2011

Revolusi Mesir 2011 adalah

demonstrasi besar-besaran yang

terjadi di seluruh Mesir menuntut

agar Presiden Hosni Mubarak

yang telah berkuasa selama 30

tahun untuk melepaskan

jabatannya. Aksi ini merupakan

salah satu aksi revolusi seperti

yang terjadi di Tunisia. Pemerintah

berusaha meredam usaha para

demonstran yang menggalang

aksinya dari internet dengan cara

memberhentikan saluran internet

dan komunikasi hingga batas

waktu yang tidak ditentukan. Putra

dari Presiden, Gamal Mubarak

dilaporkan telah meninggalkan

Mesir dan menuju London

bersama keluarga. Setelah

demonstrasi berlangsung selama

18 hari, akhirnya Presiden

Mubarak mundur pada tanggal 11

Februari 2011.

Demonstrasi massa yang

memprotes kepemimpinan

Mubarak di Tahrir Square sejak 25

Januari 2011 berhasil

menumbangkannya pada 12

Februari 2011. Meskipun Mubarak

berencana menggelar pemilu

presiden pada bulan September.

Ia pun menjanjikan amandemen

konstitusi. Tetapi, para

demonstran menekannya untuk

mundur secepatnya. Pada 10

Februari beredar rumor bahwa

Mubarak akan mundur.

Puncaknya, Wakil Presiden Omar

Suleiman mengumumkan

mundurnya Mubarak melalui

televisi nasional Mesir dan

menyerahkan kekuasaannya

kepada militer.

Kronologi Revolusi Mesir.

25 Januari, Warga mulai

berdemonstrasi menentang

pemerintah yang diikuti ribuan

warga di Kairo dan berbagai

propinsi lainnya. Demonstrasi yang

disebut dengan nama “Hari

Kemarahan” itu berlangsung atas

permintaan para aktivis Mesir

melalui jejaring sosial Facebook.

Empat orang termasuk seorang

aparat keamanan tewas dalam



bentrokan antara para demonstran

dan aparat.

26 Januari. Demonstrasi

tetap berlanjut meski Kementerian

Dalam Negeri Mesir telah

mengeluarkan peringatan

menyusul peningkatan jumlah

korban tewas mencapai lima

orang, dan puluhan cedera.

Ratusan orang ditangkap termasuk

delapan wartawan dan jurnalis.

Seluruh jaringan internet diputus

dalam rangka mencegah

tersebarnya berita soal tuntutan

reformasi ke seluruh Mesir. 27

Januari. Demonstrasi berlanjut di

Kairo dan sejumlah kota besar

Mesir selama tiga hari berturut-

turut dengan meneriakkan slogan

anti-rezim Mubarak.

Bentrokan antara ratusan

demonstrasi dan aparat keamanan

semakin meningkat. Pasukan anti-

huru-hara menggunakan gas air

mata dan peluru karet di Propinsi

Ismailiyah dan kota Suez. Ketua

Dewan Nasional untuk Reformasi,

Mohammad El Baradei, meminta

Hosni Mubarak untuk segera

turun. El Baradei juga

menyampaikan kesiapannya untuk

memegang kontrol pemerintahan

transisi jika Mubarak bersedia

turun.

Presiden Amerika Serikat,

Barack Obama menekankan

bahwa tindak kekerasan bukan

solusi yang tepat untuk kondisi

Mesir, dan diperlukan reformasi

politik demi menjaga kepentingan

rakyat.

28 Januari. - Para pejabat

Mesir sebelum dimulainya

demonstrasi “Hari Kemarahan,

memutus seluruh saluran internet

dan mengerahkan pasukan

keamanan dalam jumlah besar di

Kairo. - Terjadi bentrokan hebat

antara polisi dan para demonstran

di kota Suez. - Tewas dan

cederanya puluhan orang serta

ditangkapnya ratusan orang dalam

demonstrasi yang digelar setelah

shalat Jumat di beberapa kota

besar termasuk ibukota, Kairo. -

Sejumlah kantor milik partai

berkuasa pimpinan Hosni

Mubarak, juga dibakar di berbagai

kota. - Barak Obama meminta

Mubarak untuk segera mengambil

kebijakan kongkret guna

merealisasikan reformasi politik

dan menghentikan tindak

kekerasan terhadap para

demonstran. - Mubarak

membubarkan kabinetnya dan

membentuk pemerintahan baru.



29 Januari. - Ketua Dinas

Intelijen Mesir, Omar Suleiman,

diangkat sebagai Wakil Presiden,

dan Ahmad Shafiq, yang dulu

menjabat sebagai menteri

penerbangan sipil, ditunjuk untuk

membentuk pemerintahan baru. -

Berlanjutnya demonstasi di Kairo

dan kota-kota Mesir paca pidato

Mubarak terjadi di saat para

demonstran tetap menuntut

lengsernya Mubarak. Reuters juga

melaporkan bahwa jumlah korban

tewas mencapai 68 orang. -

Peningkatan jumlah korban tewas

di berbagai wilayah Mesir di hari

kelima demonstrasi. Polisi sudah

tidak dapat menangani situasi.

Personil militer dikerahkan untuk

memulihkan kondisi. - Terjadi

pemberontakan di sejumlah

penjara Mesir, serta aksi tembak

para sipir penjara terhadpa para

tahanan. Puluhan narapidana

tewas.

30 Januari. - Para warga

asing yang berdomisili di Mesir

mulai dievakuasi menyusul

peningkatan instabilitas. - Jumlah

demonstran di Bundaran Tahrir,

Kairo mencapai puluhan ribu

orang. - Menteri Luar Negeri

Amerika Serika, Hillary Clinton,

menuntut penyusunan

perencanaan di Mesir yang tidak

menyebabkan kekosongan

kekuasaan. Clinton menyatakan

bahwa penentuan wakil presiden

tidak cukup. - Mendagri Mesir

menginstruksikan penempatan

pasukan keamanan di seluruh kota

Mesir kecuali di Bundaran Tahrir,

Kairo. - Obama menyatakan

mendukung proses peralihan

kekuasaan secara damai yang

menjawab tuntutan rakyat Mesir. -

Pemerintah Mesir menutup

aktivitas jaringan televisi Aljazeera

di Mesir dan menutup transmisi

sinyal satelit Nilesat untuk program

Aljazeera di sebagian kawasan

Timur Tengah.

31 Januari. - Hosni

Mubarak, menginstuksikan

perdana menteri barunya untuk

mulai berunding dengan kelompok

oposisi dan berupaya

menyediakan lapangan kerja baru

dan juga untuk mengakhiri inflasi. -

Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni

Eropa, Catherine Ashton, meminta

Mubarak segera berunding dengan

kelompok oposisi. - Mubarak

menunjuk wakilnya, Omar

Suleiman untuk berunding dengan

seluruh kelompok oposisi guna

membicarakan amandemen



undang-undang dasar dan

reformasi dewan yudikatif.

01 Februari. - Lebih dari

satu juga warga berdemonstrasi di

Bundaran Tahrir mengiyakan

tuntutan berbagai kelompok

oposisi yang tetap melanjutkan

demonstrasi hingga runtuhnya

rezim Mubarak. - Hosni Mubarak

dalam pidatonya di televisi

bersikeras akan mempertahankan

jabatannya namun tidak akan

mencalonkan diri dalam pemilu

mendatang. Ia juga menyatakan

akan berupaya keras

menyerahkan kekuasaan secara

damai. - Sekelompok badui dan

para preman bayaran Mubarak,

mendadak muncul di Bundaran

Talat di dekat Bundaran Tahrir dan

menyerang warga yang tengah

berdemonstrasi.

02 Februari. - Para

demonstran memamerkan

demonstrasi akbar di hari Jumat

guna memaksa Hosni Mubarak

meletakkan jabatannya. - Sekejen

Liga Arab, Amr Moussa,

mengatakan akan memikirkan

secara serius pencalonan dirinya

dalam pemilu presiden

mendatang. - Ketua Parlemen

Mesir menyatakan akan

melakukan sejumlah perubahan

dalam undang-undang dasar. Ia

juga mengkonfirmasikan

pembekuan seluruh aktivitas

parlemen sampai lembaga ini

selesai meninjau protes

menyangkut pemilu presiden

sebelumnya. - Bundaran Tahrir di

Kairo kembali bergolak dan para

demonstran menolak

meninggalkan bundaran tersebut.

03 Februari. - Kelompok

oposisi utama Mesir menolak

usulan Perdana Menteri Mesir,

Ahmad Shafiq, untuk berunding.

Perundingan hanya akan

dilakukan setelah Mubarak mundur

dan pembentukan pemerintahan

persatuan nasional. - Sekelompok

orang bersenjata pro-Mubarak

menembaki warga di Bundaran

Tahrir. Aparat keamanan Mesir

juga menginstruksikan para

wartawan agar segera

meninggalkan hotel-hotel di sekitar

Bundaran Tahrir. - Omar Suleiman

menyatakan bahwa Mubarak dan

putranya tidak akan ikut dalam

pemilu presiden mendatang. Ia

juga menginstruksikan penindakan

tegas terhadap para pelaku

kerusuhan dan instabilitas di

Bundaran Tahrir. - Mubarak

menyatakan bersedia meletakkan

jabatannya, namun ia khawatir



aksinya ini akan menyeret negara

ke dalam instabilitas yang lebih

dalam.

04 Februari. - Lebih dari

satu juga warga Mesir menggelar

shalat Jumat di Bundaran Tahrir,

dan khatib shalat menuntut

masyarakat untuk tetap bertahan

hingga tergulingnya rezim

Mubarak. - Kota Iskandariyah dan

sejumlah kota lainnya berkobar. -

Sejumlah kota lainnya juga

mengikuti demonstrasi yang

berlangsung dahsyat di Kairo dan

beberapa kota besar Mesir.

05 Februari. - Para anggota

partai berkuasa mengundurkan diri

dan Hisam Badrawi ditunjuk

sebagai ketua baru partai ini.

Adapun jabatan sekjen penentu

kebijakan partai tersebut yang

sebelumnya milik Gamal Mubarak,

diserahkan kepada Sifwat Sharif. -

Delegasi khusus Amerika Serikat,

Frank Wisner berkunjung ke Mesir

dan menyatakan bahwa dalam

kondisi seperti saat ini, Mubarak

harus tetap bertahan di kekuasan

untuk mengatur perubahan “ideal”

dalam proses transisi kekuasaan

secara damai. Namun Jubir

Kementerian Luar Negeri Amerika

Serikat, Philip Crowley, menilai

pernyataan Wisner itu sebagai

pendapat pribadi dan dalam hal ini

ia tidak mengkonfirmasikannya

terlebih dahulu dengan

Washington. - Panglima Militer

Mesir, Hasan al-Rudaini, meminta

masyarakat untuk mengosongkan

Bundaran Tahrir. - Mubarak

bersidang dengan para menteri

ekonomi, perdagangan, dan

perminyakan di kabinet barunya.

06 Februari. - Kelompok-

kelompok oposisi termasuk

Ikhwanul Muslimin berunding

dengan Wakil Presiden, Omar

Suleiman. 07 Februari. - Tuntutan

pengadilan terhadap Habib al-Adli,

mantan menteri dalam negeri

Mesir. 08 Februari. - Pengawas

hak asasi manusia

mengkonfirmasikan tewasnya 300

orang dalam demonstrasi di Mesir.

- Para demonstran memblokade

gedung parlemen dan kabinet.

09 Februari. - Dalam

bentrokan antara pasukan polisi

dan para demonstran di kota al-

Kharga, di Propinsi al-Wadi al-

Jadid, lima orang tewas dan 100

orang cedera.

10 Februari. - Dewan Tinggi

Angkatan Bersenjata Mesir

menggelar sidang tanpa kehadiran

Hosni Mubarak dan merilis

deklarasi nomor satu serta



menegaskan bahwa dewan ini

akan menggelar sidang secara

kontinyu untuk mengontrol kondisi

Mesir. - Sekitar tiga juga

demonstran berkumpul di

Bundaran Tahrir, di jembatan-

jembatan dan tempat-tempat

umum menuntut pengunduran diri

Mubarak. - Mubarak merespon

tuntutan rakyat dan menyatakan

tidak akan mengundurkan diri dari

kekuasaan sampai masa tugasnya

berakhir, dan menyerahkan

wewenang kepada wakilnya Omar

Suleiman. - Omar Suleiman juga

berpidato setelah pidato Mubarak.

Suleiman berusaha meyakinkan

rakyat Mesir bahwa Mubarak

berkomitmen untuk melimpahkan

kekuasaan secara damai dan

bertindak berdasarkan undang-

undang dasar. Oleh karena itu,

Suleiman berharap agar segera

pulang ke rumah mereka masing-

masing. - Para demonstran

mengamuk setelah mendengar

pidato Omar Suleiman dan Hosni

Mubarak. Tekad mereka untuk

menggulingkan rezim diktator

Mubarak semain membara.

11 Februari. - Jutaan warga

Mesir di Kairo dan di berbagai kota

berdemonstrasi. Di sisi lain, ribuan

orang berarak menuju istana

presiden di ibukota. Jumlah

demonstran saat menunaikan

shalat Jumat mencapai lebih dari

juga orang. - Militer merilis

deklarasi nomor dua yang di

dalamnya disebutkan kondisi

darurat dan berjanji akan

mencabutnya setelah situasi

kembali normal. Pelaksanaan

pemilu bebas dan transparan juga

di antara janji-janji militer. - Omar

Suleiman secara mengejutkan

mengumumkan pengunduran diri

Mubarak dari kekuasaan yang

telah dicengkeramnya selama 30

tahun. Seluruh wewenang

Mubarak diserahkan kepada militer

mesir. - Dewan Tinggi Angkatan

Bersenjata Mesir merilis deklarasi

nomor tiga yang menyebutkan

bahwa dewan ini akan

menggantikan pemerintahan posisi

pemerintahan yang tidak didukung

oleh rakyat Mesir. - Kegembiraan

dan suka cita menyelimuti seluruh

Mesir dan dunia Arab setelah

rezim Mubarak secara resmi

terguling akibat perlawanan rakyat

Mesir selama 18 hari.

Setelah Revolusi Mesir

tahun 2011, Hosni Mubarak yang

menjabat selama 14 Oktober 1981

hingga 11 Februari 2011 dipaksa

untuk mengundurkan diri dari



jabatannya. Pada 10 Februari

2011, Mubarak menyerahkan

kekuasaan presiden kepada Wakil

Presiden Omar Suleiman,

sehingga menjadikan Suleiman

sebagai presiden de facto. Setelah

pengunduran diri Mubarak, posisi

Presiden Mesir secara resmi

kosong dan Dewan Tertinggi

Angkatan Bersenjata pimpinan

Field Marshal Mohamed Hussein

Tantawi mengontrol penuh

kekuasaan eksekutif. Pada 30 Juni

2012, Mohamed Morsi dilantik

sebagai Presiden Mesir, setelah

memenangkan pemilu presiden

Mesir 2012 pada 24 Juni.

Pemilu Parlemen Pertama

Hasil akhir pemilihan parlemen

pertama Mesir setelah jatuhnya

Presiden Husni Mubarak,

menetapkan partai-partai beraliran

Islam sebagai pemenang. Partai

Kebebasan dan Keadilan, FJP -

yang merupakan partai politik milik

Ikhwanul Muslimin- meraih 47,18%

suara, seperti diumumkan Komisi

Pemilihan Umum Mesir, Sabtu 21

Januari.

Dengan perolehan itu, FJP

akan menguasai 235 kursi di

Majelis Rakyat. Tempat kedua

diduduki oleh kubu konservatif,

Partai Salafist al Nur dengan 121

kursi atau 25% suara. Sementara

partai beraliran liberal, Partai

Wafd, meraih 36 kursi dan partai

sekuler, Koalisi Mesir, memiliki 33

kursi.

Dengan hasil tersebut maka

partai-partai Islam menguasai

sekitar dua pertiga parlemen.

Ikhwanul Muslimin merupakan

organisasi yang dilarang di bawah

pemerintahan Presiden Husni

Mubarak. Kemenangan mutlak ini

membuat FJP sudah memutuskan

seorang politisi seniornya, Saad al-

Katatni, untuk ditunjuk sebagai

ketua Majelis Rakyat.

Kehawatiran militer

terhadap ancaman dominasi

Islamis di tubuh pemerintahan

Mesir nampak tergambar jelas dari

putusan Mahkamah Konstitusi

(MK) yang tiba-tiba membubarkan

Parlemen. Berdasarkan hasil

pemilu, 70 persen anggota

parlemen berasal dari partai Islam



FJP yang juga sayap politik

Ikhwanul Muslimin dan An Nur

yang berafiliasi ke Salafi.

Pembacaan tentang

besarnya peluang calon dari

Islamis, Muhammad Mursi

memenangi pemilihan presiden,

menjadi kekhawatiran tersendiri.

Dengan pembubaran parlemen

yang kemudian diambil alih oleh

pemerintahan transisi dari

kalangan militer, maka kekuatan

kelompok Islamis bisa direduksi.

Pembubaran parlemen hasil

pemilu dilakukan MK pada hari

Kamis (14/6). MK menyatakan

bahwa pemilu tahun lalu untuk

memilih anggota parlemen

melanggar undang-undang dasar.

Pengumuman resmi pembubaran

parlemen dikeluarkan ketika Mesir

menggelar pemilihan putaran

kedua untuk memilih pengganti

Husni Mubarak, yang dipaksa

menyerahkan kekuasaan tahun

lalu. (Www.bbc.co.uk, 17/6)

Ada dua skenario besar

memandang kemungkinan hasil

pilpres. Pertama, jika Mursi yang

didukung oleh kelompok Islamis

dari Partai FJP (sayap politik

Ikhwanul Muslimin) maupun Partai

An Nur (dari kelompok salafi)

menang dalam pilpres putaran

kedua dan otomatis menjadi

Presiden Mesir pertama pasca

Mubarak, maka tak ada dominasi

Islamis di dalam pemerintahan

Mesir.

Setidaknya, parlemen

sebagai mitra pemerintah yang

awalnya dikuasai kelompok Islamis

(FJP dan An Nur), kini telah

dinyatakan tidak absah lagi. Maka

tak ada yang bisa melegitimasi

kebijakan-kebijakan Mursi

kedepan.

Saat ini kendali atas

pemerintahan Mesir bisa dikatakan

masih berada di tangan militer

sebagai pemangku transisi.

Lembaga Yudikatif (MK) yang

posisinya sangat urgen, juga

seirama dengan nada hasrat

militer. Militer memposisikan diri

sebagai oposisi pemerintah

sehingga arah politik Mesir

kedepan akan penuh tarikan

kepentingan politik. Militer juga

telah membuat aturan untuk

mengendalikan UU dan anggaran

negara. Jika ini terjadi, Presiden

terpilih bak dikebiri. Demokrasi

Mesir hanya simbolik semata.

Bahkan tak menuntup

kemungkinan terjadinya chaos

karena militer telah melakukan

setting agar Shafiq lah yang



terpilih sebagai Presiden Mesir.

Militer telah mengumumkan, jika

ada yang protes dengan

pengumuman hasil pilpres, maka

militer akan melakukan

penangkapan.

Spekulasi kedua, jika Shafiq

yang berlatar belakang militer naik

ke tampuk kekuasaan, maka

ucapan mantan Direktur Jenderal

Badan Energi Atom Internasional

(IAEA) Mohamed El Baradei bisa

menjadi kenyataan. Kata El

baradei, Mesir akan menderita di

bawah kondisi yang lebih buruk

ketimbang kondisi di bawah

kediktatoran Mubarak. Militer akan

membawa Mesir berada di bawah

“kekaisaran baru” yang mendirikan

dominasi total di negara itu.

Berkuasanya militer menjadi

babak baru bagi serangan balik

terhadap euforia “kesuksesan

revolusi” yang belum lama dirasai

manisnya. Kembalinya militer juga

menjadi pukulan telak bagi

kelompok Ikhwanul Mislimin yang

gerakannya telah dikooptasi

selama tiga dekade di bawah

rezim militersime Mubarak.

Kekosongan parlemen dan

konstitusi bisa jadi akan membuat

Shafiq membuat aturan sesuai

seleranya. Termasuk putusan

ekstrim melarang organisasi-

organisasi semacam Ikhwanul

Muslimin jika kelompok ini terus

mengeritik pemerintah. Dengan

alasan stabilitas, seperti dilakukan

Mubarak di masanya.

Semestinya, semanagat

anti Mubarak dikapitalisasi oleh

Ikhwan dan pendukung Mursi agar

dukungan mengalir ke mereka.

Tapi di sisi lain, publik juga belum

yakin dengan sosok Mursi dan

kemana ia akan membawa Mesir

jika terpilih. Kondisi dilema ini,

menyebabkan kalangan muda

enggan memberikan hak pilihnya.

Angka golput pun diperkirakan

lebih tinggi dari pilpres putaran

pertama.

Pemilihan presiden

Mohamed Mursi terpilih

sebagai presiden baru Mesir

setelah dinyatakan menang dalam

dalam pemilihan presiden yang

diumumkan pada Minggu

(24/6/2012). Mursi mengalahkan

Ahmad Shafiq dan akan menjadi

presiden pertama Mesir setelah

jatuhnya kekuasaan Hosni

Mubarak.(http://internasional.komp

as.com/read/2012/06/24/2202526/

Mursi.Menangi.Pilpres.Mesir)

http://internasional.kompas.com/read/2012/06/24/2202526/Mursi.Menangi.Pilpres.Mesir






Komisi pemilihan umum

Mesir, menyatakan, Mursi dari

Ikhwanul Muslimin menang

dengan 51,7 persen dukungan

dengan total peroleh 13.230.131

suara. Ia mengalahkan Shafiq,

mantan Perdana Menteri Mesir di

era Mubarak, yang memperoleh

suara 48,3 persen atau 12.347.380

suara. Jumlah tersebut hanya

separuh dari jumlah pemilik hak

suara yang diperkirakan mencapai

50 juta suara. Pengumuman

kemenangan Mursi itu disambut

gegap gempita jutaan para

pendukungnya yang berkumpul di

Alun-alun Tahrir, Kairo. Para

pendukung menembakkan

kembang api, bernyanyi, dan

menari bersama.

Awal Demokrasi di Mesir

Jatuhnya kekuasaan Husni

Mubarak diharapkan menjadi awal

terbentuknya demokrasi yang baik

di Mesir. Presiden Mesir yang baru

dilantik Dr Mohamed Moursi

diharapkan mampu menjalankan

amanat rakyat yang telah

dipercayakan melalui pemilihan

umum yang dimenangkannya.

Revolusi Mesir juga bisa menjadi

pelajaran bagi Negara-negara lain

yang masih memiliki persoalan

dalam penegakan demokrasi dan

hak asasi manusia.

Seorang Moursi sepertinya

serius untuk kemudian membuka

ruang bagi demokrasi yang lebih

baik. Dimana baru tiga hari terpilih

sebagai presiden Mesir, Ia

menyatakan berniat menunjuk

seorang perempuan sebagai salah

satu wakil presidennya. Juga, dia

akan mengangkat seorang

penganut Kristen Koptik dan wakil

dari kelompok liberal untuk

menjadi dua wakil presiden

lainnya.

Wacana ini tentu sebuah

kemajuan, apalagi Mesir

merupakan negara yang mayoritas

penduduknya beragama Islam.

Selanjutnya sikap yang diambil

Moursi juga menunjukkan

bagaimana peran perempuan,

kelompok liberal tidak dijadikan

sebagai musuh atau sebatas

saingan politik tetapi juga bisa

dijadikan mitra pembangunan.

Selain itu juga Moursi akan

menempatkan posisi perdana

menteri ditempati golongan

independen bukan karena

Ikhwanul Muslimin cinta

perdamaian, tapi karena mereka

khawatir bakal gagal,” kata

Mohammed el-Gebbah, mantan



anggota Ikhwanul Muslimin.

“Beban yang dihadapi terlampau

berat. Mereka ingin orang lain

untuk ikut menanggungnya.”

Untuk jabatan perdana

menteri, beredar nama mantan

Direktur Jenderal Badan Tenaga

Atom Internasional (IAEA),

penerima Nobel Perdamaian,

sekaligus advokat prodemokrasi,

Mohamed El Baradei. Nama lain

yang juga digadang-gadang

adalah mantan Menteri Keuangan

Hazem Beblawi. Siapa yang

terpilih di antara dua orang itu,

belum diketahui secara pasti.

Jadi dengan dibukanya

ruang bagi kelompok minoritas

(Kristen) dan kelompok pro

demokrasi menunjukkan adanya

kemauan untuk memperbaiki Mesir

dalam mewujudkan demokrasi

yang baik. Apalagi dunia

internasional berharap pada

presiden Moursi, walaupun

sebenarnya kepentingan dunia

besar terhadap Mesir, tetapi

sejatinya Mesir harus berubah

pasca jatuhnya Husni Mubarak.

Selanjutnya rancangan demokrasi

yang mungkin akan diperbaharui

oleh Moursi menjadi tonggak baru

kemajuan di negara-negara yang

bertikai seperti Libya, Tunisia dan

mungkin saja selanjutnya Suriah.

Inilah yang menjadi tugas

penting dari pada seorang

presiden, selanjutnya mampu

menerima semua aspirasi

masyarakat. Karena harus

diketahui juga bahwa masih

banyak pendukung Husni Mubarak

yang mungkin saja selanjutnya

sebagai musuh dalam selimut,

tetapi itulah pentingnya kebijakan

pemimpin yang mampu melihat

semua kebutuhan masyarakatnya

tanpa terkecuali.

Di sisi lain, Mursi juga harus

mampu meyakinkan Israel,

tetangganya, bahwa kepentingan

mereka tak akan terganggu meski

kelompok Islam berkuasa.

Penegasan itu penting karena

Mesir pada masa Mubarak adalah

pemerintahan sekuler dan moderat

penghubung kepentingan Amerika-

Israel dan negara-negara Arab

lainnya. Tantangan bagi Mesir

adalah menyeimbangkan semua

kepentingan itu, terutama di

tengah potensi konflik Israel-Iran

yang belakangan meningkat.

Moursi juga punya

pekerjaan rumah yang rumit untuk

berdamai dengan militer. Sebab,

secara de facto, militer masih



menancapkan kekuasaannya.

Dewan Militer telah melucuti

sebagian kekuasaan presiden

melalui dekrit yang dikeluarkan

pasca-pembubaran parlemen.

Dengan dekrit itu, Presiden Mesir

kini tak sepenuhnya memegang

kontrol atas militer. Presiden,

misalnya, tak bisa lagi menyatakan

perang tanpa persetujuan Dewan

Militer.

Dunia internasional,

termasuk Indonesia, berharap

Mesir mampu melewati masa

transisinya ini. Hasil ujian

demokrasi ini akan menjadi tolok

ukur apakah Mesir mampu

menjalani tahap kedua “Musim

Semi Arab”. Setelah tahap

pertama, yaitu mengganti

pemerintahan diktator, kini Mesir

masuk ke tahap membangun

pemerintahan demokratis. Tahap

yang pasti jauh lebih berat karena

lebih mudah menumbangkan

pemerintahan diktator ketimbang

membngun pemerintahan

demokratis yang didukung

rakyatnya.

Krisis 2013

30 Juni akan diingat

sebagai titik tolak lain bagi

Revolusi Mesir. Para penentang

Presiden Muhammad Morsi dari

Ikhwanul Muslimin turun ke jalan

memperingati satu tahun

kekuasaan Morsi di kursi

kepresidenan dengan menuntut

Morsi untuk mundur. Mobilisasi

massa 30 Juni ini merupakan

puncak kampanye petisi

“Tamarod” (Pemberontakan). Para

aktivis menyatakan bahwa mereka

telah mengumpulkan lebih dari 15

juta tanda tangan mendukung

tuntutan agar Morsi mengundurkan

diri. Jumlah ini lebih besar

daripada jumlah pemilih Morsi

dalam pemilihan umum

presidensial tahun lalu. Kedua

belah pihak menyatakan

demonstrasi ini akan sebesar

revolusi 2011 yang menggulingkan

Hosni mubarak meskipun terdapat

kekhawatiran di antara kaum

aktivis bahwa para pendukung

Morsi dan Ikhwanul Muslimin akan

memprovokasi aksi kekerasan.

Sameh Naguib, salah satu

pimpinan Sosialis Revolusioner di

Mesir menulis artikel berikut yang

menganalisis situasi politik di Mesir

menjelang kampanye Tamarod,

sebagaimana dimuat dalam

Catatan Sosialis, jurnal politik

mereka.



Krisis Kekuasaan Ikhwanul

Muslimin

Ikhwanul Muslim berkuasa

di tengah kondisi historis yang

mereka sendiri tidak pahami.

Kaum Ikhwanul Muslimin

membayangkan bahwa demokrasi

kotak suara adalah tujuan revolusi

yang harus ditempuh. Mereka

tidak memahami konteks sosial

fundamental dan demokratis dari

revolusi bersejarah yang besar ini.

Kompas mereka tidak

menunjuk pada massa

revolusioner tetapi kepada mereka

yang memiliki kepentingan sama

yaitu pengusaha Mesir, pejabat

Amerika Serikat (AS), kaum

bangsawan Timur Tengah. Mereka

memang telah mampu meyakinkan

ketiga pihak tersebut bahwa

mereka mampu melindungi

kepentingan yang sama

sebagaimana rezim Mubarak

sebelumnya sembari mencoba

memuaskan rakyat Mesir dengan

janji-janji palsu dan slogan-slogan

semu berkedokkan agama.

Akibatnya mereka mencoba

mengosongkan revolusi dari

wataknya sosial dan

demokratisnya demi menjaga

kepentingan pihak-pihak yang

takut terhadap revolusi. Dengan

segera mereka berhadapan

dengan perlawanan berjuta rakyat

yang sebelumnya telah

menggulingkan Mubarak dan

menolak kooptasi. Janji-janji palsu

penguasa yang baru tidak berarti

apapun selain provokasi yang

memicu kemarahan rakyat

terhadap oportunisme Ikhwanul

Muslimin dan pengkhianatan

mereka terhadap revolusi.

Dua pilihan pahit terbentang

di hadapan Ikhwanul Muslimin.

Pertama membuat kesepakatan

dengan sisa-sisa rezim lama dan

kaum semi-oportunis di antara

kaum liberal. Pilihan lainnya

adalah membuat aliansi dengan

kelompok-kelompok Salafi,

termasuk akar-akar sisa mereka di

Said, Mesir atas, dan di antara

perkampungan kumuh perkotaan.

Sejak awal, Ikhwanul

Muslimin telah mengambil langkah

besar menuju pilihan pertama,

dengan konsesi-konsesi yang tak

ada bandingannya terhadap

institusi-institusi militer dan

keamanan, yang mana merupakan

jantung dari rezim sebelumnya.

Namun institusi-institusi tersebut

menerima tawaran di atas dasar

penilaian keliru terhadap

kapabilitas Ikhwanul Muslimin



untuk mengooptasi rakyat dan

mengeringkan kemarahan

revolusioner dengan cara

memanipulasi pemilihan umum.

Bagaimanapun juga setelah

mereka menemukan inkompetensi

Ikhwanul Muslimin, mengetahui

perubahan pesat kesadaran

nasional melawan Ikhwanul

Muslimin, menyadari cepatnya

keruntuhan ekonomi melalui

serangkaian kesalahan-kesalahan

fatal kepemimpinan Ikhwanul

Muslimin, maka mereka mulai

mempertimbangkan ulang tawaran

mereka. Hal ini tampak dalam

kegoyangan, kontradiksi, dan

tegangan dalam pernyataan-

pernyataan para pimpinan tentara.

Hal itu dengan demikian

membuka proses persekutuan

sisa-sisa rezim lama dengan

organisasi-organisasi liberal

menentang Ikhwanul Muslimin.

Kondisi pengepungan yang dialami

Ikhwanul Muslimin dalam

kehidupan sehari-hari telah

membawa mereka pada upaya

pendekatan ulang dengan

kelompok-kelompok Salafi dan

peningkatan penggunaan bahasa

sektarian baik yang diarahkan

terhadap Kaum Kristen Koptik,

Kaum Shia, maupun memberikan

cap kafir pada semua kelompok

penentang Morsi dan Ikhwanul

Muslimin.

Krisis Ekonomi

Semenjak naiknya

Muhammad Morsi dan Ikhwanul

Muslim ke kursi kekuasaan,

mereka telah menerapkan

program ekonomi yang sama

dengan Gamal Mubarak dan

Komite Kebijakan sebelum

meletusnya revolusi. Program

Mursi adalah program Neoliberal

yang berintikan liberalisasi pasar

dan peningkatan integrasi Mesir ke

dalam ekonomi kapitalis dunia.

Kebijakan-kebijakan demikian

yang sama dengan kebijakan

rezim sebelumnya telah

memainkan peran penting dalam

memantik bara Revolusi Mesir.

Karena kebijakan-kebijakan

ini bukanlah sekedar serangan

brutal terhadap kepentingan dan

hajat hidup rakyat miskin, demi

kepentingan Ikhwanul Muslimin,

kaum jutawan dan pemimpin

militer. Melainkan juga

merepresentasikan tuntutan-

tuntutan yang sama dari institusi

finansial global dan kaum

bangsawan Timur Tengah agar

Mesir menerapkan kebijakan yang



semakin memiskinkan rakyat

miskin dan semakin memperkaya

kaum kaya.

Nampaknya Morsi, Shatir,

dan Ikhwanul Muslimin tidak

menyadari tiga hal berikut yang

sebenarnya disadari oleh orang

yang berpikir logis. Pertama,

Revolusi Mesir muncul dari

harapan dan cita-cita jutaan buruh,

tani, dan kaum miskin akan

keadilan sosial, akan redistribusi

kekayaan dari bisnis-bisnis besar

kepada rakyat, dan bukan

sebaliknya.

Kedua, dunia kapitalis

tengah menderita luka akibat

krisis-krisisnya semenjak tahun

1930 akibat kebijakan-kebijakan

kapitalis yang sama, yang mana,

bila kita mengacu kepada Al-

Quran, hal ini tidak lain dan tidak

bukan adalah berhala yang

disembah para pimpinan Ikhwanul

Muslimin.

Ketiga, kapitalisme global,

baik dari Teluk maupun di Barat.

tidak akan menurunkan

investasinya ke dalam rawa

ekonomi Mesir. Mereka tidak akan

coba-coba masuk ke dalam

negara yang keberadaannya

masih terus diguncang revolusi,

suatu revolusi yang mengguncang

seluruh dunia sebagaimana yang

kita saksikan akhir-akhir ini di Turki

dan Yunani.

Kapitalisme Global, di

bawah kepemimpinan

Imperialisme Amerika dan sekutu-

sekutunya di negara-negara Timur

Tengah, ingin membalas dendam

kepada rakyat Mesir karena rakyat

Mesir telah mengobarkan revolusi

akbar yang menginspirasi kaum

miskin di seluruh dunia. Revolusi

inilah yang meneguhkan abad 21

sebagai abad penggali kubur

terhadap perampokan yang

dilakukan kapitalis dan

despotisme. Agen-agen mereka

dalam balas dendam kali ini

adalah Ikhwanul Muslimin dan

wakil mereka yang gagal,

Muhammad Morsi.

Serangkaian perdamaian

dengan rezim korup sebelumnya,

termasuk pembebasan tokoh-

tokoh penting rezim lama dari

penjara, terjadi di sepanjang

pemerintahan Ikhwanul Muslimin.

Di satu sisi mereka telah

menerapkan persekutuan dengan

Saudi dan Qatar yang rapuh

dengan perseteruan, yang

memainkan peran penting dalam

mendukung kontra-revolusi di

Mesir dengan meningkatkan



hutang. Sedangkan di sisi lain,

mereka membutuhkan dukungan

dari orang-orang besar rezim lama

untuk menghadapi krisis.

Kebijakan-kebijakan ini

telah menyebabkan ekonomi mesir

memasuki periode paling brutal

dalam krisis-krisisnya selama

berpuluh-puluh tahun. Defisit

anggaran mencapai 14% Produk

Domestik Bruto (PDB), dan total

beban hutang mencapai 80%

PDB. Cadangan devisa Bank

Sentral Mesir juga telah merosot

dari US$ 32 juta menjadi tinggal

$13 juta. Terlebih, setengah dari

sisa cadangan yang tersisa ini

terdiri dari emas batangan yang

tidak segera dilikuidasi.

Ambruknya mata uang

mesir terhadap dolar telah

menurunkan nilainya sebesar 12%

pada paruh pertama tahun ini.

Semua hal ini telah berujung pada

kaburnya kapital dalam dan luar

negeri, serta ketidakmampuan

negara untuk memenuhi

komitmen-komitmen nasionalnya.

Hal ini juga mengakibatkan

kekurangan dan langkanya

komoditas-komoditas dasar (yang

tentu saja berasal dari impor,

melalui mata uang asing),

langkanya barang-barang vital

seperti berbagai macam bahan

bakar, gandum, dan sebagainya.

Hal ini menyebabkan bahaya

serius tidak hanya pada kelas

buruh namun juga pada kelas

kapitalis dan negara kapitalisnya.

Serangan barbar terhadap

hajat hidup kaum miskin, telah

memicu gelombang gerakan dan

demonstrasi buruh yang menuntut

penyitaan harta dan kekayaan

para pengusaha, menuntut

nasionalisasi perusahaan-

perusahaan besar, baik dalam

maupun luar negeri, serta

menuntut penolakan pembayaran

hutang beserta bunga hutang dari

pinjaman-pinjaman asing.

Tuntutan-tuntutan ini tidak dapat

tidak akan berujung tidak hanya

penggulingan Morsi dan Ikhwanul

Muslimin dari kursi kekuasaannya,

namun juga penggulingan

terhadap negara kapitalis.

Sulit untuk membayangkan

seberapa besar negara Mesir dan

Ikhwanul Muslimin terisolasi dari

kenyataan. Di tengah krisis yang

sangat menghancurkan ini, jatah

yang diperoleh militer dari

anggaran negara untuk tahun

2013-2013 telah ditingkatkan

hingga 31 milyar pound mesir

(meningkat 3,4 milyar pound mesir



dibandingkan anggaran tahun

lalu). Jumlah ini belum ditambah

dengan jumlah bantuan militer AS

yang sebesar $1,4 milyar atau

hampir setara dengan 15 milyar

pound Mesir.

Gerakan Buruh

Terlepas dari penurunan

aktivitas politik dalam beberapa

bulan sebelum gempa sosial

akibat kampanye Tamarod dan

persiapan untuk demonstrasi 30

Juni, gerakan buruh Mesir terus

melancarkan pemogokan dan

pendudukan serta

mendemonstrasikan suatu skala

aksi buruh tertinggi di tataran

internasional selama periode

Maret hingga Mei, dan ini masih

terus berlangsung. Aktivitas saat

ini telah memberikan motivasi baru

terhadap kemungkinan dan

kepentingan yang paling besar

yang bisa dicapai oleh gerakan

buruh.

Gerakan Buruh Mesir telah

menghadapi serangkaian

tantangan dan membayar harga

yang sangat mahal melalui

pertempuran-pertempuran mereka,

yang selama ini masih merupakan

pertempuran berwatak defensif

daripada ofensif. Salah satu

tantangan pertama dari sekian

tantangan tersebut adalah

serangan brutal kapitalis terhadap

gerakan buruh, baik dengan

menggunakan preman-preman

bersenjatakan pentungan untuk

membubarkan aksi pendudukan,

menggunakan senjata penutupan

pabrik untuk menekan kelas buruh

di satu sisi, sementara beban

ekonomi krisis memberikan

tekanan di sisi lain.

Tantangan kedua adalah

konflik di antara serikat buruh dan

serikat pekerja. Terlepas dari

kemenangan tak terbantahkan

atas keberhasilan mendirikan lebih

dari seribu serikat pekerja

independen, terdapat kesenjangan

antara para pimpinan dan militansi

serikat-serikat ini. Perubahan

drastis mengarah pada

birokratisasi serikat, penyandaran

terhadap konservatisme, kerja

lamban dan bertahap,

penentangan terhadap politisasi,

serta pemecahbelahan gerakan ke

dalam dua federasi yang saling

bersaing telah melipatgandakan

tantangan bagi Kelas Buruh Mesir

dan Gerakannya.

Hal-hal demikian ditambah

dengan kerja ulet Ikhwanul

Muslimin untuk membangkitkan



organisasi serikat buruh lama yang

berada di bawah kendali gabungan

dengan sisa-sisa rezim lama,

sebagai upaya untuk mengepung

dan membaurkan serikat buruh

dan serikat pekerja independen.

Hal-hal tersebut memberikan

gerakan politik kerakyatan yang

kini tengah bangkit, sebuah

peluang luar biasa yaitu

perubahan kualitatif dalam

Gerakan Kelas Buruh.

Semua hal ini kemudian

memberi kita suatu tugas yaitu

membentuk komite-komite

koordinasi aksi buruh lintas sektor,

lintas industri, dan lintas wilayah,

serta menghubungkan tuntutan-

tuntutan parsial dan tuntutan-

tuntan total, serta menghubungkan

tuntutan-tuntutan ekonomi dengan

tuntutan-tuntutan politik. Inilah

tugas mendesak bagi kaum

revolusioner di periode yang

menjelang ini.

Institusi Militer

Isu institusi militer dan

hubungannya dengan malapetaka

kekuasaan Ikhwanul Muslimin

kembali muncul ke permukaan

sebagai isu tekanan dalam

kehidupan politik Mesir selama

beberapa bulan belakangan. Di

antara sekian tuntutan para

komentator dan pimpinan liberal,

kadang-kadang tersirat, kadang-

kadang tersembunyi, pesan akan

perlunya intervensi militer untuk

menyingkirkan kekuasaan

Ikhwanul Muslimin. Hal ini tidak

lain dan tidak bukan merupakan

suatu tuntutan kudeta militer.

Terdapat banjir pernyataan dan

tulisan menyangkut independensi,

netralitas, dan patriotisme institusi

militer Mesir.

Banjir ini tidak kunjung surut

semenjak krisis Sinai, dengan

penculikan tentara, keajaiban

pembebasan atau pelepasan

sandera tanpa intervensi militer,

kurangnya negosiasi dengan para

penculik dan tentu saja tanpa

tangkapan mereka. Hal ini terus-

menerus ditunjukkan melalui teater

politik yang mengelilingi

bendungan Ethiopia, dengan

diskursus atas perlunya solusi

militer, dan akhirnya melalui

keputusan mengejutkan

mahkamah konstitusi atas

perlunya mengijinkan para perwira

dan tentara angkatan bersenjata

untuk memberikan hak suaranya

dalam pemilihan umum.

Keputusan ini sebenarnya

merupakan keputusan yang



diajukan oleh kedua belah pihak,

yaitu Ikhwanul Muslimin dan kaum

liberal bersama-sama, dan ini tidak

hanya memberikan ancaman

politisasi tentara namun juga

ancaman pecah belah tentara.

Terlepas dari jaminan-

jaminan yang diberikan oleh para

pimpinan Militer bahwa mereka

tidak akan melakukan kudeta

sedikitpun dan jaminannya akan

netralitas dan patriotisme, kaum

liberal Mesir masih sangat

berharap bahwa tentara akan

melancarkan intervensi demi

“menyelamatkan” negara dari

mimpi buruh Ikhwanul Muslimin,

untuk menukar mereka dengan

pejabat-pejabat militer. Betapa

kaum liberal menyayangi militer,

yang bahkan sampai tahun

sebelumnya merupakan

penghantam rakyat Mesir dan

tenaga kontra-revolusi. Militer

Mesir hingga kini masih

merupakan tembok kokoh yang

menghalangi perkembangan

Revolusi Mesir dan pencapaian

tujuan-tujuan revolusi.

Terdapat sejumlah fakta

yang harus kita ingat menyangkut

skenario komikal ini. Pertama,

institusi militer bukanlah suatu

institusi netral melainkan

sebongkah jantung baja dari

negara kapitalis Mesir, negara

Mubarak dan sisa-sisa

pendukungnya, negara pengusaha

besar, serta di belakang mereka

ada Imperialisme Amerika. Kedua,

militer merupakan cermin

masyarakat dan tidak akan

terceraikan dari masyarakat ini,

karena para pimpinannya adalah

bagian fundamental dari kelas

penguasa Mesir, baik dari sayap

sekulernya maupun sayap

Islamisnya.

Sedangkan lain halnya bagi

para tentara dan perwira militer

Mesir, terdapat sebagian yang

berasal dari kalangan pekerja,

petani, dan kaum miskin. Bukanlah

kepentingan para pimpinan dan

pejabat atau jenderal-jenderal

militer untuk mendukung

kemenangan Revolusi Mesir,

karena hal itu tidak hanya berarti

memberi jalan bagi pengadilan

terhadap kejahatan-kejahatan

yang telah mereka lakukan

terhadap Revolusi Mesir.

Melainkan juga karena

kepentingan dan kekuasaan para

pimpinan, pejabat, dan jenderal

Militer ini mengharuskan mereka di

sisi kontra-revolusi. Sedangkan

para perwira rendahan militer tidak



memiliki kepentingan langsung

dalam penerapan tujuan-tujuan

Revolusi Mesir (yaitu keadilan

sosial, kemerdekaan, dan

kehormatan) baik di dalam militer

maupun diluarnya.

Ketiga, mitos bahwa militer

Mesir melindungi rakyat Mesir dan

negara Mesir tidak memiliki

landasan nyata. Hubungan antara

institusi militer Mesir dengan militer

AS, kepentingan-kepentingan AS,

serta senjata-senjata AS adalah

dasar kepatuhan para pimpinan

institusi militer Mesir. Tidak ada

sedikitpun bagian dari kesetiaan

mereka yang ditujukan bagi

kesetiaan terhadap rakyat Mesir.

Hal ini juga berarti secara regional

melindungi kepentingan nasional

Kaum Zionis dan Imperialis AS,

serta bukan keselamatan dan

keamanan rakyat Mesir.

Sebagai tambahan, kita

harus ingat bahwa militer

berpartisipasi dengan Ikhwanul

Muslimin dalam menguasai Mesir.

Ini merupakan tawar-menawar di

antara mereka, suatu jalan keluar

aman, dewan keamanan nasional,

jatah anggaran rahasia tanpa

pengawasan demokratis dan

keberlanjutan kontrol militer

terhadap kerajaan ekonomi

mereka, yang meliputi porsi

signifikan dari ekonomi Mesir.

Tawaran ini masih berlaku hingga

kini.

Krisis bagi kepemimpinan

Militer Mesir adalah Ikhwanul

Muslimin tak mampu menjalankan

perannya dalam tawaran ini, yang

mana peran tersebut adalah

pelaksana likuidasi revolusi Mesir

dan pasifikasi populasi. Krisis ini

juga dialami pejabat AS dan

beberapa negara Timur Tengah

lainnya.

Masuknya tank-tank tentara

dan perangkat-perangkat

bersenjata ke dalam Sinai

bukanlah demi mencegah

terorisme atau menghadapi lawan

Zionis namun mengonfrontasi

rakyat Sinai. Rakyat Sinai juga

bangkit sebagaimana saudara-

saudara tertindas dan terhinanya

di penjuru Mesir lainnya serta

melawan ketidakadilah penguasa-

penguasa Kairo dan para

perampas hak-hak dasar mereka

sebagai warga negara.

Perbedaan-perbedaan yang

muncul di antara Ikhwanul

Muslimin dan pihak militer terkait

kegagalan Ikhwanul Muslimin

dalam menyelesaikan krisis

ekonomi dan menghancurkan



revolusi Mesir. Semua hal ini

berkaitan langsung dengan

kekhawatiran para pejabat militer

bahwa gelombang revolusioner

akan sampai juga di kalangan

militer dan menyapu para perwira

dan prajurit.

Hal inilah yang akan terjadi

bila Revolusi Mesir mampu

mempertahankan dirinya dan

menghantam balik kontra-revolusi

yang terdiri dari persekutuan

antara para pimpinan Ikhwanul

Muslimin, militer, dan sisa-sisa

rezim lama. Kita juga menyaksikan

di bawah rezim Morsi, tokoh-tokoh

rezim lama kini telah dilepaskan

dari penjara, dipuja-puji, dan

diagung-agungkan, padahal

tangan mereka bersimbah darah

martir-martir revolusi.

Front Keselamatan Ikhwanul

Muslimin

Semenjak oposisi kaum

liberal terhadap Ikhwanul Muslimin

membentuk Front Keselamatan

Nasional, kelemahan oposisi ini

langsung tampak seketika.

Semenjak awal, mereka telah

mendorong-dorong agar konflik

berkembang menjadi konflik

identitas antara kaum sekuler yang

diwakili oleh Front dengan Kaum

Islamis yang diwakili oleh Ikhwanul

Muslimin dan sekutu-sekutunya di

antara Kaum Salafi. Hal ini, tentu

saja, makin menguatkan posisi

Ikhwanul Muslimin. Kaum Liberal

selanjutnya memberikan hadiah

lain bagi Ikhwanul Muslimin

dengan bersekutu dengan sisa-

sisa rezim Mubarak, dan akibat

tuntutan-tuntutan tanpa henti

mereka yang meminta intervensi

militer.

Ini semua makin

memperhebat fragmentasi dan

oportunisme para pimpinan Front

Keselamatan Nasional, bahkan

beberapa diantaranya telah

menemui para pimpinan Ikhwanul

Muslimin, sementara yang lain

terus mengkritisi, hanya untuk

menyusul menemui Ikhwanul

Muslimin secara diam-diam. Inilah

kekonyolan terbaru dari kaum

oposisi borjuis dan para

pemboncengnya yang sering

mengaku kaum nasionalis dan

kaum kiri.

Kebimbangan Kaum Liberal

dan sisa-sisa rezim lama dalam

menentang Ikhwanul Muslimin

datang dari kenyataan bahwa

mereka, seperti Ikhwanul

Muslimin, tidak ingin ada

pendalaman atau keberlanjutan



revolusi. Mereka hanya

menginginkan pertempuran antara

penguasa, namun tidak

menginginkan perubahan watak

kekuasaan. Mereka bahkan siap

untuk memobilisasi penentangan

terhadap Ikhwanul Muslimin,

khususnya dengan menggunakan

media massa, namun mereka

takut bahwa mobilisasi ini akan

berujung pada revolusi baru yang

akan menggulingkan kekuasaan

Ikhwanul Muslimin sekaligus

kekuasaan mereka sendiri. Untuk

alasan inilah mereka terus

mencoba menggunakan massa

untuk mendongkrak negosiasi

mereka dengan Ikhwanul Muslimin

atau untuk mendorong intervensi

militer. Namun ketakutan mereka

atas kehilangan kendali terhadap

gerakan massa luas tetap menjadi

obsesi penting mereka.

Selain itu, mereka juga tidak

punya skenario ekonomi alternatif

untuk menggantikan skeneario

Ikhwanul Muslimin. Mereka masih

menganut kapitalisme, menganut

kebijakan-kebijakan pasar yang

sama, serta menggunakan

strategi-strategi sama: mengemis-

ngemis kepada Barat dan Monarki

Timur Tengah serta melayani

kepentingan mereka.

Tamarod, 30 Juni, dan Alternatif

Revolusioner

Kampanye Tamarod

(Pemberontakan) telah bangkit

setelah periode kemunduran

dalam gerakan revolusioner untuk

menyalakan kembali api gerakan

hingga ke skala nasional yang

belum pernah disaksikan

sebelumnya. Kejeniusan pemilihan

nama dan kesederhanaan

kampanye dengan cepat

mentransformasikannya menjadi

gerakan nasional dimana jutaan

rakyat berpartisipasi dengan

memberikan tandatangan mereka.

Lebih penting lagi, ratusan

ribu telah berpartisipasi dalam

proses pengumpulan tandatangan.

Mayoritas bahkan mengaku bahwa

ini adalah partisipasi pertama

mereka dalam proses

revolusioner, yang telah

meningkatkan nafas dan

kedalaman radikalisasi massa

rakyat Mesir. Hal ini tercermin dari

persiapan-persiapan hebat untuk

demonstrasi 30 Juni serta

pendirian komite-komite koordinasi

di tiap gubernuran untuk

menyiapkan hari penting tersebut.

Hal-hal demikian mencakup

permulaan pertempuran baru di



antara pertempuran-pertempuran

dalam revolusi Mesir.

Sebagaimana yang terjadi

dalam krisis-krisis dan

pertempuran-pertempuran

revolusioner sebelumnya, situasi

kini makin rumit. Semua tenaga

yang bermusuhan dengan

Ikhwanul Muslimin berpartisipasi

dalam Kampanye Pemberontakan

dan Aksi 30 Juni. Namun tenaga-

tenaga ini memiliki tujuan yang

berbeda-beda dalam gerakan.

Sedangkan bagi Kaum

Revolusioner, tujuan mereka

dalam berpartisipasi di Kampanye

Pemberontakan dan di

pertempuran-pertempuran sejak

30 Juni adalah untuk merebut

revolusi dari para pencuri Islamis.

Kami menentang mereka

bukan karena mereka adalah

Kaum Islamis namun karena

mereka telah mengkhianati

revolusi, menyelamatkan negara

Mubarak, dan menerapkan

kebijakan-kebijakan kapitalis

penindas. Termasuk menunjukkan

kepatuhan mereka pada

kepentingan-kepentingan

imperialis Amerika serta

kepentingan-kepentingan para

pengusaha besar dari era Mubarak

dengan mengorbankan

kepentingan-kepentingan rakyat

Mesir dan darah para martir

revolusi. Mereka telah

melestarikan pengaruh jenderal-

jenderal tentara dan kepolisian

serta aparat-aparat dan institusi-

institusi negara, dengan para

pimpinan mereka berbagi

kekuasaan dengan sisa-sisa rezim

sebelumnya di pucuk-pucuk

institusi dan aparatus ini, dengan

watak korup dan penindas yang

tetap dilindungi.

Bagi Kaum Revolusioner,

keselamatan dari kekuasaan

Ikhwanul Muslimin bukanlah suatu

tujuan namun merupakan

penyingkiran penghalang dalam

penuntasan Revolusi Mesir.

Revolusi Mesir tidak akan tuntas

tanpa retribusi dari pengorbanan

kaum martir dan massa rakyat

revolusioner Mesir yang terluka.

Pengorbanan Revolusi Mesir

hanya bisa ditebus dengan

pengadilan revolusioner yang akan

mengadili dan menghukum para

petinggi militer serta perwira

tentara dan kepolisian, para

pengusaha Mubarak beserta

preman-preman mereka. Revolusi

Mesir juga hanya akan tuntas

dengan penghancuran negara



penindas, pemeras, dan predator

yang kini masih berdiri.

Muhammad Morsi dan

kelompoknya hingga kini masih

terus melindungi negara demikian,

sama seperti para pendahulu

mereka. Revolusi hanya bisa

dituntaskan bila negara penindas

digantikan dengan negeri

demokratis yang secara langsung

mengekspresikan keinginan

massa buruh, tani, dan kaum

miskin Mesir, suatu negeri yang

mencapai tujuan-tujuan revolusi:

kemerdekaan, kehormatan, dan

keadilan sosial.

Dengan demikian jelas, apa

yang tampak sebagai suatu

kesatuan di antara berbagai pihak

yang ingin menggulingkan

Muhammad Morsi ternyata

memiliki perbedaan-perbedaan

tujuan dan kepentingan. Bukanlah

kepentingan Kaum Revolusioner

untuk mengaburkan,

menyembunyikan, atau menunda

menyoroti perbedaan-perbedaan

ini, namun untuk membedakan

dari pertama kali manakah lawan-

lawan revolusi dan manakah yang

ingin menuntaskan revolusi. Hal ini

tidak hanya berarti kemandirian

sepenuhnya dalam gerakan dari

para oportunis dan para

pengkhianat, namun juga bekerja

untuk membongkar kedok mereka

dan menunjukkan tujuan asli

mereka kepada rakyat.

Beberapa orang

membayangkan bahwa pendirian

macam ini akan menunjukkan

kelemahan dalam pertempuran

melawan Morsi dan ambruknya

kekuatan melawannya.

Sebaliknya, sandaran terhadap

oposisi Borjuis malah akan

memperkuat Morsi dan bukannya

melemahkannya. Di antara

lapisan-lapisan populasi, Ikhwanul

Muslimin mampu menggambarkan

pertempuran seakan-akan

pertempuran Ikhwanul Muslimin

dan sisa-sisa rezim lama.

Karena itu kecermatan,

kejelasan, dan kemandirian

tentang sisa-sisa rezim lama dan

para pengkhianat merupakan

prasyarat kemenangan melawan

Morsi dan Ikhwanul Muslimin.

Sedangkan oportunisme dan

persekutuan dengan sisa-sisa

rezim lama, dan oposisi borjuis,

hanya akan berujung pada

hilangnya kredibilitas para pelaku

kejahatan ini dan malah

memperkuat kemampuan Ikhwanul

Muslimin untuk tetap berkuasa.



Kampanye Pemberontakan

dan demonstrasi serta

pendudukan 30 Juni bisa

berkembang menjadi permulaan

Revolusi Mesir kedua. Namun kita

wajib belajar dari pelajaran-

pelajaran gelombang-gelombang

revolusioner sebelumnya. Kedua,

gerakan buruh dan gerakan-

gerakan kerakyatan harus menjadi

jantung front politik baru ini, karena

mereka memiliki kepentingan

langsung tidak hanya dalam

penggulingan Morsi namun juga

untuk menuntaskan revolusi. Hal

ini berarti suatu front revolusioner

alternatif harus melampaui batas

rivalitas sekuler-relijius antara

Front Keselamatan Nasional

dengan Ikhwanul Muslimin. Front

revolusioner alternatif ini harus

berlandaskan basis kesetaraan

sosial antara kelas buruh dan

kaum miskin serta kepentingan-

kepentingan mereka.

Ketiga, retribusi atas

kejahatan-kejahatan rezim lama,

militer, dan Ikhwanul Muslim yang

telah membunuh martir-martir kita

harus menjadi agenda, tuntutan,

dan prioritas terdepan kita. Karena

kita tidak dapat menuntaskan

revolusi di bawah bayang-bayang

pelepasan para pembunuh-

pembunuh yang mendukung

kontrarevolusi, yang dihormati dan

dipuja-puji sementara darah martir

kita masih bersimbah di tangan

mereka.

Keempat, kita perlu untuk

merumuskan program rinci dan

jelas sebagai suatu alternatif di

tataran ekonomi, masyarakat,

politik, dan kebudayaan. Tanpa

memenangkan rakyat ke dalam

alternatif revolusioner yang

meyakinkan, saat pertanyaan

mengenai program diajukan oleh

Ikhwanul Muslimin dan Kaum

Salafi di satu sisi, serta sisa-sisa

rezim lama dan Kaum Liberal di

sisi lain kita tidak akan mampu

mengalahkan kontrarevolusi dan

menuntaskan jalan revolusioner

kita yang susah payah kita

tempuh.



Daftar Bacaan:

Ahmad Fuad Fanani, “Islam dan

Tantangan Demokratisasi”,

KOMPAS, 26 Pebruari 2005.

John L. Esposito, Modernizing

Islam: Religion in the Public

Sphere in Europe and the

Middle East, 2003.

Khaled Abou El Fadl, Islam and

the Challenge of Democracy,

2003.

Musthafa Abd Rahman, “Tekanan

AS dan Domestik Paksa Mesir

Berubah”, KOMPAS, 28

Pebruari 2005.

Musthafa Abd Rahman, “Inisiatif

Mubarak dan Geliat Reformasi

di Mesir”, KOMPAS, 6 Maret

2005.

Olivier Roy, Globalised Islam: The

Search for a New Ummah, 2004.

Berita, “Mesir Akan Gelar Pemilu

Presiden Secara Langsung”,


Berita Internasional, “Demokrasi

Mulai Merebak di Timur

Tengah”, Media Indonesia, 2

Maret 2005.



http://sosiologipendidikan.bl

ogspot.com/2012/09/revolusi-mesir

2011.html#sthash.OTmfrBuC.dpuf

http://sosiologipendidikan.blogspot.com/2012/09/revolusi-mesir

http://sosiologipendidikan.blogspot.com/2012/09/revolusi-mesir

Documents

ISSN 0853- JURNAL ONLINE WESTPHALIA, VOL.13,NO.1 … filedepan Mesir dan dunia Arab, ditengah perubahan politik dan tatanan hubungan internasional. Pengamat politik terkemuka Mesir,