12
*fitbll@l UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKUI..TAS HUKUM Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 yogyakarta 55.151; Tetp. (OZt4) 37g1t\, Fax. (0274) gTtO43 e-mail: [email protected], Website: www.uii.ac.id No. Hal : 3 /Deki80/Div.URT/[/2O19 : Pernrohonan scbagai l'enrbedah Brrkrr 1,1 Jrnuari 101 9 \4 8.luniadil A*rval 14.10 H Kepada Yth. Bapak Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta A ss alaamu' al a i kum lltr. ll/ b Dengan ini kami sanrpaikan bahta Fakultas Hukum [Jniversites lslam lndonesia akan menyelenggarakan Senrinar Bedah Buku'-Menyibak Kebenaran: Eksanrinasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman". Adaptur kegiatan terscbut lnsvt Allah akan diselenggarakan pada: Hari, tanggal Waktu Tempat Demikian, atas perhatian dan keljasanranla diucapkan terima Wassalaamu' alai kum ll r. lYb. : Selasa. 22 Januari 2019 : 08.00 - 12.00 WIB : Auditorium PYBW UIl. Jln. Cik Di Tiro No. I Yogyakarta Sehubungan dengan itu kami mohon Bapak berkenan untuk nrenjadi pcnrbctlah pada kegiilt;tr) tersebut. h it lt. .llrnr * YOGYI^ I ;- L

ISLAM INDONESIA FAKUI..TAS HUKUM · 2019. 8. 22. · c. melanggar nilai hukum, asas-asas hukum, dan norma hukum ... yang menggunakan penegakan hukum pidana sebagai bagian dari pemberantasan

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • *fitbll@l

    UNIVERSITAS ISLAM INDONESIAFAKUI..TAS HUKUM

    Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 yogyakarta 55.151; Tetp. (OZt4) 37g1t\, Fax. (0274) gTtO43e-mail: [email protected], Website: www.uii.ac.id

    No.Hal

    : 3 /Deki80/Div.URT/[/2O19: Pernrohonan scbagai l'enrbedah Brrkrr

    1,1 Jrnuari 101 9 \48.luniadil A*rval 14.10 H

    KepadaYth. Bapak Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.Fakultas HukumUniversitas Islam IndonesiaYogyakarta

    A ss alaamu' al a i kum lltr. ll/ b

    Dengan ini kami sanrpaikan bahta Fakultas Hukum [Jniversites lslam lndonesia akanmenyelenggarakan Senrinar Bedah Buku'-Menyibak Kebenaran: Eksanrinasi terhadap PutusanPerkara Irman Gusman". Adaptur kegiatan terscbut lnsvt Allah akan diselenggarakan pada:

    Hari, tanggalWaktu

    Tempat

    Demikian, atas perhatian dan keljasanranla diucapkan terima

    Wassalaamu' alai kum ll r. lYb.

    : Selasa. 22 Januari 2019: 08.00 - 12.00 WIB: Auditorium PYBW UIl. Jln. Cik Di Tiro No. I Yogyakarta

    Sehubungan dengan itu kami mohon Bapak berkenan untuk nrenjadi pcnrbctlah pada kegiilt;tr)tersebut.

    h

    it lt.

    .llrnr* YOGYI^I ;-

    L

  • A. TINDAK PIDANA KORUPSI

    Gerakan reformasi teiah membawa pengaruh besar terhadap gregetmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena berantaskorupsi sebagai salah satu jargon reformasi yang sasarannyapemberantasan KKN singkatan dari pemberantasan Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme.

    Permasalahan tindak pidana korupsi, gerakan anti korupsi danpenegakan hukum tindak pidana korupsi acapkali dpahami secaratumpang tindih yang justru dapat memperlemah greget penegakanhukum terhadap tindak pidana dan 'pemberantasan' atau pencegahantindak pidana korupsi.

    Pokok Bahasan:

    a. Pengaruh gerakan reformsi terhadap gerakan pemberantasantindak pidana korupsi dan penegakan hukum tindak pidanakorupsi.

    b. Tindak pidana suap, tindak pidana gratifikasi sebagai tindak pidanasuap dan gratifikasi.

    c. Kasus Irman Gusman dalam Buku "Menyibak Kebenaran:Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman"

    d. Kasus Irman Gusman: Analisis Fiisafsat Hukum Pidana, AsasHukum Pidana, Norma Hukum Pidana Dan Teks Norma HukumPidana

    e. Kebijakan penegakan hukum tindak pidana korupsi di masa datang

    Pembahasan terhadap pokok masalah tersebut dilakukan denganmenggunakan pendekatan hukum pidana yang mel jangkau pada

    BEDAH BUKU (MENYIBAK KEBENARAN: EKSAMINASITERHADAP PUTUSAN PERKARA IRMAN GUSMAN":

    TINDAK PIDANA SUAP, GRATIFIKASI DIANGGAP SUAP, DANGRATIFIKASI

    Oleh

    Dr. Mudzakkir, S.H., M.H

    Dosen Pada Fakultas HukumUniversitas Islam Indonesia

  • aspek filsafat, asas hukum, norma hukum dan teks norma hukumpidana dalam undang-undang.

    B. PENGARUH GERAKAN REFORMSI TERHADAP GERAKANPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENEGAKANHUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI.

    Pengaruh gerakan reformasi dan gerakan pemberantasan tindakpidana korupsi dan penegakan hukum tindak pidana korupsi tampakpda judul undang-undang ini dimulai dengan penggunaan kata"pemberantasan" dan "tindak pidana korupsi." Pada umumnya dalamhukum pidana dirmuskan yang netral dengan menggunakan judul"tindak pidana .... (disebutkan nama tindak pidananya)," tetapi dalambeberapa undang-undang yang mengatur hukum pidana di luar KUHPselalu dimulai dengan kata *pemberantasan."

    Istilah "pemberantasan" yang dalam bahasa Indonesia diartikan (1)proses, cara, perbuatan memberantas: pemerintah meningkatkan --kaum penyelundup; diadakan kursus -- buta huruf agar rakyat dapatmembaca dan menulis; (2) pencegahan, pengucilan perkembangan,atau pemusnahan penyakit. Dari definisi bahasa Indonesia tersebutdapat ditarik suatu pengertian bahwa pemberantasan itu esensinyaperbuatan pencegahan yakni proses, cara, perbuatan memberantasyang fokusnya pada kegiatan pencegahan, pengucilan perkembanganatau pemusnahan atau pembasmian.

    Penggunaan kata dan istilah "pemberantasan" fokusnya pada kegiatanpencegahan dan dalam kebijakan hukum pidana atau tindak pidanakorupsi kebijakan pencegahan berada dalam lapangan hukumadministrasi pemerintahan, khususnya hukum administrasikeuangan negara. Penggunaan kata atau istilah "pemberantasan"dalam judul undang-undang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"memilikan makna dua hal yaitu "pemberantasan" menjadi domainhukum adminstrasi negara, sedangkan "tindak pidana korupsi"menjadi domain hukum pidana. Masing-masing bidang hukumtersebut berinduk kepada dasar hukum konstitusi yang berbeda dantindak pidana korupsi dasar kontitusionalnya Pasal 24 ayat (1) UUDRI Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman.

    Ditinjau dari politik hukum pidana, penggunaan kata "Pemberantasantindak pidana korupsi" dimaksudkan untuk mencegah terjadinyatindak pidana korupsi, sedangkan "tindak pidana korupsi" adalah

  • tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak identik denganpenegakan hukum tindak pidana korupsi. Penegakan hukum tindakpidana korupsi hakekatnya menegakan kekuasaan kehakiman yangdiamanatkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD Rl Tahun i945 yaituKekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradiian guna menegakkan hukum dan keadilanyang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, harusdipisahkan antara kegatan pemberantasan tindak pidana korupsidengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hal yang perluditegaskan bahwa proses penegakan hukum tindak pidana korupsitidak boleh ditempatkan sebagai bagian atau sebagai alat pemberantastindak pidana korupsi.

    Dengan menggunakan kata "pemberantasan" dalam judul Undang-undang 31 Tahun 7999 yang telah diubah dengan Undang-undangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi,berarti telah mencampuradukan kewenangan yang bersumber daribidang hukum lain ke dalam hukum pidana yang berakibat hukumpenggunaan wewenang dalam bidang penegakan hukum pidana yangesensinya melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam wilayaheksekutif yang berpotensi untuk mempengaruhi penggunaankekuasaan kehakiman dalam wilayah yudikatif yang memperolehmandat Kontitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD RITahun 1945.

    Berdasar argumen tersebut dapat diperoleh prinsip hukum bahwaUndang-Undang Dasar RI Tahun 1945 telah menempatkan posisipenegakan hukum tindak pidana korupsi dalam rangka menjalankankekuasaan kehakiman tidak boleh disubordinasikan dengan atausebagai bagian dari kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi,sehingga mengubah pengadilan atau hakim dan kewenangannyasebagai alat pemberantas tindak pidana korupsi. Kebijakanmenempatkan aparat penegakan hukum pidana dan hakim sebagaibagian dari atau alat pemberantas tindak pidana korupsi berpotensiterjadinya:

    a. penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat penegakhukum dan hakim, karena akan mengedepankan perannya sebagaialat pemberantas dari pada penegakan hukum;

    b. melanggar norma hukum dasar dalam UUD RI 1945 yang mengaturkekuasaan kehakiman yaitu tugas sebagai pemberantas tindakpidana korupsi tersebut bertentangan dengan pelaksanaan tugas

  • kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif yang dilakukanoleh penyelidik, penyidik dan pentuntu umum dan hakim sertalembaga peradilan;

    c. melanggar nilai hukum, asas-asas hukum, dan norma hukumpidana dalam merumuskan larangan melakukan perbuatan pidanakorupsi yaitu perumusan norma hukum pidana tindak pidabakorupsi mengabaikan nilai hukum, asas-asas hukum, danperumusan norma hukum serta perumusan ancaman pidanadengan alasan hukum pidana sebagai alat pemberantas tindakpidana korupsi dan

    d. pelanggaran HAM dan hak-hak hukum tersangka dalam praktekpenegakan hukum Tipikor

    Pasal 24 UUD RI Tahun 1945 dikutip selengkapnya sebagai berikut:

    Pasal 24

    (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdekauntuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukumdan keadilan.***)

    (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MahkamahAgung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalamlingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usahanegara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)

    (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengankekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.****)

    C. TINDAK PIDANA SUAP, TINDAK PIDANA GRATIFIKASI SEBAGAITINDAK PIDANA SUAP DAN GRATIFIKASI

    Permasalahan hukum hukum yang menjadi dasar hukum untukmengadili perkara Irman Gusman (lG) termasuk masalah hukumpidana yang menjadi sorotan dan kajian yang mendalam para ahlihukum pidana yang mencurahkan atensinya terhadap penegakanhukum pidana dan keadilan. Hal tersebut kurang menjadi atensiterhadap ahli hukum pidana yang terlibat dalam gerakan anti korupsiatau terlibat dalam lembaga swadaya masyarakat yang ikut terlibatdalam gerakan anti korupsi.

  • Perlu dibedakan pemikiran sarjana hukum pidana yang atensipenegakan hukum pidana dan keadilan dengan sarjana yang atensiatau terlibat gerakan anti korupsi, konsentrasi kegiatannya berbeda,yaitu satu pihak membahas mengenai ilmu pengetahuan hukumpidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, karenaadanya jargon tindak pidana korupsi sebagai kejahatan extra ordinarydengan sarjana hukum pidana yang aktif dalam gerakan anti korupsiyang menggunakan penegakan hukum pidana sebagai bagian daripemberantasan tindak pidana korupsi dan menjadi subordinasi darigerakan anti korupsi.

    Permasalahan hukum yang terkait dengan perkara IG adalah konseptindak pidana suap, gratifikasi sebagai tindak pidana suap, dangratifikasi yang masing-masing akan dibahas berikut ini:

    1. Tindak pidana suap: tindak pidana suap termasuk tindak pidanayang banyak diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 20O1tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada beberapatindak pidana suap, yaitu

    a. Suap dalam Pasal 5 (sebagai genus delik suap)b. Suap dalam Pasal 6c. Suap dalam Pasal 11d. Suap dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan e (f dan g)

    e. Suap dalam Pasal 12B2. Gratifikasi dianggap pemberian suap (sebagai tindak pidana suap):

    Norma hukum pidana gratifikasi dianggap pemberian suap dimuatdalam Pasal 128 disebutkan:

    Pasal 12 B

    (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabilaberhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagaiberikut:

    a. yang nilainya Rp 10.OO0.O00,00 (sepuluh juta rupiah) ataulebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukanmerupakan suap dilakukan oleh penerima gratilikasi;

    b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suapdilakukan oleh penuntut umum.

  • (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negarasebagaimana dimaksud dalam ayat (1)adalah pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)tahun dan paiing lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidanadenda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp 1.OOO.00O.OO0,0O (satu miliarrupiah).

    (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat( 1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasiyang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi.(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) wajib diiakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasitersebut diterima.(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamwaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggalmenerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadimilik penerima atau milik negara.(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporansebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan statusgratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diaturdalam Undang-undang tentang Komisi PemberantasanTindak Pidana Korupsi.

    Pasal yang mengatur gratifikasi ini termasuk perumusan normahukum yang tidak baik dan tidak benar sebagai bahasapembentukan peraturan perundang-undang. Rumusan "Setiapgratilikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negaradianggap pemberian suap , apabila berhubungan dengan jabatannyadan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya..."mengandung pengertian, perbuatan gratifikasi tidak dilarang dalamhukum pidana, sedangkan perbuatan gratiflkasi yang dilarangdalam hukum pidana apablia:

    1. Gratifikasi diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara;

    2. berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengankewajiban atau tugasnya; dan

    3. setelah lewat waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi,pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak melaporkanpenerimaan gratifikasi kepada KPK.

    Pasal 12 C

  • Berdasarkan rumusan perbuatan pidana gratifikasi tersebut, silatmelawan hukum perbuatan pidana gratifikasi yang dianggapsebagai tindak pidana suap diatur dalam hukum administrasi yaitulapor atau tidak lapor selama 30 hari sejak tanggal penerimaan.Konsekuensinya, jika ditemukan bahwa gratifikasi tersebutdinyatakan tidak sah secara administrasi, maka barang ataubenada gratifikasi tersebut disita untuk negara. Sebaliknya, jikabarang atau benda gratifikasi tersebut sah, maka benda ataubarang gratifikasi tersebut menjadi milik sah penerima gratilikasi.

    Tegasnya gratiiikasi tersebu sebagai perbuatan melawan hukumadministrasi yang seharusnya hanya pantas untuk dikenakansanksi administrasi dan jika masuk dalam hukum pidana dapatdikualilikasi sebagai sanksi pidana dalam lapangan hukumadministrasi yang anacaman seharusnya ringan, karenakedudukan sanksi pidana dalam lapangan hukum administrasisebagai senjata pamungkas atau dikenal dengan ultimum remedium.

    Tetapi ancaman sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana gratifikasiyang dianggap suap amat sangat berat sekali, yang tidak seimbangdengan sifat jahatnya tindak pidana atau sifat melawan hukumnyaperbuatan (yaitu melawan hukum administrasi) yaitu tidak melaporsetelah 30 haris menerima gratifikasi kepada KPK, dengan:

    a. pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan

    b. pidana denda paling sedikit Rp 200.00O.OO0,00 (dua ratus .1utarupiah) dan paling banyak Rp 1.000.00O.000,00 (satu miliarrupiah)

    Periu dutegaskan kembali bahwa gratifikasi yang dianggap suapdengan ancaman pidana pidana penjara seumur hidup atau pidanapenjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun. Bandingkan dengan tindak pidana suap yangsempurna sebagai tindak pidana suap sebagaimana diatur dalamPasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU. Tipikor yang ancamannya pidanahanya 5 tahun penjara yang diberlakukan secara sama beratnyaantara pelaku sengaja memberi suap dengan cara memberi sesuatuatau menjanjikan sesuatu (Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor) denganpegawai negeri pemberi atau penyelenggara negara yang secarasengaja menerima suap dalam bentuk menerima pemberiansesuatu sesuatu (Pasal 5 ayat 12) UU. Tpikor).

    Bentuk kesalahan pemberi suap adalah sengaja memberi sesuatuatau menjanjikan sesuatu dan bentuk kesalahan penerima suap

  • sengaja menerima sesuatu dari pemberi suap, ancaman hukumpidana hanya 5 tahun penjara, sedangkan kesalahan dirumuskandengan proporte dolus dan proporte culpa (Pasal 12 UU Tipikor)ancaman pidananya diperberat menjadi pidana penjara seumurhidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun danpaling lama 20 (dua puluh) tahun.

    3. Gratifikasi bukan sebagai tindak pidana.Berdasarkan argumen hukum sebelumnya, perbuatan gratifikasisesungguhnya tidak dilarang dan yang dilarang hanyalah gratifikasiyang dianggap suap (Pasal 124). Dengan demikian segala bentukgratifikasi diperbolehkan kecuali yang dilarang yang sifatmelawankanya bersumber dari hukum administrasi dalam bentuktidak lapor kepada KPK setalah menerima gratifikasi paling lambat30 hari setelah menerima gratifikasi.

    Adapun gratifikasi yang tidak dilarang dalam hukum pidana yaitu:

    l. Gratifikasi diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara; berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanandengan kewajiban atau tugasnya; tetapi sebelum lewat waktu 30hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi, pegawai negeri ataupenyelenggara negara tersebut telah melaporkan penerimaagratifikasi kepada KPK.

    2. Gratihkasi diberikan kepada orang yang statusnya bukanpegawai negeri atau bukan penyelenggara negara, tetapi tidaktermasuk sebagai tindak pidana suap sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang TindakPidana Suap.

    D. EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS IRMANGUSMAN: DALAM BUKU YANG DIBEDAH

    Dalam buku "Menyibak Kebenaran: Eksaminasi terhadap PutusanPerkara Irman Gusman" telah diuraikan secara dari berbagai sudutpandang paling tidak mengenai dua hal yaitu

    1. Perbuatan yang dilakukan oleh Irman Gusman sebagai Ketua danAnggota DPD yang ikut cawe-cawe mengurus harga gula di daerahyang diwakilinya dengan maksud dan tujuan agar harga gula dalamposisi normal atau murah atau terjangkau oleh rakyat ditinjauperspektif sosiologis ;

  • 2. Putusan Pengadilan Nomor: 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Psr.yang ditinjau dari berbagai sudut pandang, yaitu

    a. filsafat umum, hukum dan hukum pidanab. asas-asas hukum pidanac. norma hukum pidanad. teks norma hukum pidana

    e. teks diktum putusan pengadilan kasus Irman Gusman3. Putusan Pengadilan Nomor: 1 12lPid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.

    dilakukan kegiatan ilmiah ilmu hukum: eksaminasi putusanpengadilan, anotasi putusan pengadilan, tinjaun politik, tinjauanbudaya, dan tinjaun filsafat.

    Jadi kegiatan akademik sekarang Seminar Bedah Buku "MenyibakKebenaran: Eksaminasi terhadap Putusan Perkara lrman Gusman"memiliki makna kegiatan: 1) seminar nasional; 2) Bedah Buku; dan 3)Kegiatan ini melibatkan para penulis, eksminar, anotator dari PutusanPengadilan kasus Irman Gusman.

    E. KASUS IRMAN GUSMAN: ANALISIS FILSAFSAT HUKUM PIDANA,ASAS HUKUM PIDANA, NORNIA HUKUM PIDANA DAN TEKS NORMAHUKUM PIDANA

    Kasus Irman Gusma dianslisi dari:

    a. Analisis filsafat hukum pidana

    b. Analisis asas-asas hukum pidana

    c. Analisis norma hukum pidana

    d. Analisis teks norma hukum pidana

    e. Anasislis teks diktum putusan pengadilan kasus Irman Gusman

    F. KEBIJAKAN PENEGAI(AN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DIMASA DATANG

    a. Permasalahan hukum hukum (secara umum) dan hukum pidanakasus Irman Gusman dan pelajaran hukum pidana dari kasusIrman Gusman

    b. Rekomendasi perbaikan hukum di masa datang tentang perumusannorma hukum pidana tindak pidana korupsi dan penegakanhukumnya

  • YOGYAKARTA, 22 JANUARI 2019.

    Dr. Mudzakkir, S.H., M.H

  • mt HUKUMFAKULTAS

    Dibe rikan pada

    Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.

    sebagai

    Pembicara

    Seminar NasionalBbedah Buku "Menyibak Kebenaran

    Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman"diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum FH UII

    Selasa,22Jantari 201.9 di Auditorium Badan VakafGedung UII Cik Dik Tiro No. 1 Yogyakarta

    Dekan,

    O$Yil

    I JI *\iA,s

    *,uli at @fl ,

    \

    .'NV.\

    i ..