BAB IPENDAHULUANA. LATAR BELAKANGInvestasi merupakan salah satu sektor pendukung kemajuan ekonomi disetiap negara. Semua negara memiliki kekurangan dan kelebihan untuk salingmengisi antarasatunegaradengannegaralain. Untukmenutupi kekuranganserta memajukan perekonomian suatu negara diantaranya melalui jalaninvestasi, yang merupakan salah satu jalur hubungan negara baik secarabilateral maupun multilateral. Sebab investasi akan menambahincomenegaramelalui pemasukan pajak dan mengurangi pengangguran.Kegiatan investasi diatur dalam hukum investasi. Istilah hukuminvestasi berasal dari terjemahan bahasa inggris yaitu invesment of law. Dalamperaturanperundang-undangantidakditemukanpengertianhukuminvestasi.Para ahli mengemukakanpengertian hukuminvestasi adalahnorma-normahukummengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi,syarat-sayarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agarinvestasi dapat meujudkan kesejahteraan bagi rakyat.!Ikliminvestasi di Indonesiayangmasihpasangsurut menimbulkankekhatiran-kekhaatiranbagi parainvestor. Salahsatunya yaituinvestasipertambangan yang memerlukan dana tidak sedikit dengan risiko yang relati"tinggi. Para investor sering merasa khaatir akan banyaknya risiko. Kondisi inidipengaruhi oleh situasi hukum dan politik yang tidak menentu. Investor yangmenanamkan modal di negara-negara berkembang seperti Indonesia umumnyamenuntut kesiapan negara tersebut dari aspek keamanan dan kepastian hukumdalam berinvestasi#$da beberapa ketentuan yang menjadi pertimbangan seorang investorsebelum memutuskan untuk melakukan investasi pada suatu negara.1 Salim %S dan &udi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia ctk pertama, 'ajaali Pers, (akarta, #))*, hlm. +2 ,amelia -alik, .Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia/, artikel padaJurnal Hukum Bisnis, 0olume #1, 2omor 3, 4ahun #))*, hlm !11Ketentuan-ketentuantersebut antaralainberkaitandengankepastianhukum,perpajakan, ketenagakerjaan, danmasalahpertanahan. Semuaketentuaniniakan menjadi pertimbangan bagi investor dalam melakukan kegiatan investasi.Dalam hal inilah pemerintah Indonesia mempunyai peran penting dan dituntutmampu mengambil kebijakan serta menetapkan peraturan-peraturan yang proterhadap investasi, sehingga pada akhirnya seorang investor yakin untukmenginvestasikan modal di Indonesia.B. RUMUSAN MASALAH!. &agaimana peran pemerintah dalam upaya membangun iklim investasiyang kondusi" di Indonesia5#. $pa saja "aktor pendorong dan penghambat iklim investasi diIndonesia52BAB IIPEMBAHASAN1. Peran dan Upaya Pemerintah dalamMeman!"n I#limIn$e%t&r diInd&ne%iaInvestasi adalah merupakan kegiatan perekonomian 6 perdagangan,yang sebagaimana la7imnya suatu kegiatan perdagangan, maka tujuannyaadalahuntukmemperolehkeuntungan. Keuntungantersebut diperolehdaritersedianya modal usaha, yang kemudian dipakai sebagi sarana untuk3menjalankan suatu usaha8 dan dari usaha tersebut diperoleh pendapatan usaha,dan apabila pendapatan usaha melebihi biaya operasionalnya dan beban usahalainnya, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut telah memperolehkeuntungan.9Dalamberbagai kepustakaan hukumekonomi atau hukumbisnis,terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukansecara langsung oleh investor lokal(Domestic investor,investor asing(!oreign Direct Investment dan penanaman modal yang dilakukan secara tidaklangsungolehpihakasing(!oreignIndirect Investmentmelalui pembeliane"ek leat :embaga Pasar -odal("apital Market.#;ang dimaksud denganmodal yaituyang dapatberupahak cipta intelektual?, sebagai saranauntuk menghasilkansuatu produk barang atau jasa6menjalankan usaha , dan jugad. Ketrampilan6skill untuk menjalankan peralatan.Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan merupakan kebutuhan dalamrangka pembangunan nasional dan membaa 2egara Indonesia ke dalam suatualternati" pilihan,yaitu membangun dan mendatangkan modal asing.14ujuandilakukannya penanaman modal oleh investor selain keuntungan "inansial jugaberupa .keuntungan/ politik, baik yang akan diperoleh para investor tersebutpada saat sekarang atau di kemudian hari, untuk kepentingan individu maupunnegaranya.Penanaman modal baik modal dalam negeri dan utamanya modal asingsangat diharapkan oleh suatu negara agar dapat mengolah kekayaaan alamnya3 I.$. &udhivaya, Pokok$pokok Pema%aman Penanaman Modal &angsung serta &ingkup Hukum Investasi diIndonesia, &ahan Kuliah %ukum Investasi Universitas 2arotama Surabaya, hlm. =4 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi ' Pem(a%asan Dengan )ndang$undang *omor +, -a%un +../ -entang Penanaman Modal, ctk.pertama, 2uansa $ulia, &andung, #))*, hlm ==.5 I(id6 Ismail Sunny dan 'udioro 'ochmat, -in0auan dan pem(a%asan ))PM1 dan Kredit &uar *egeri, Pradnya Paramitha, (akarta, !+*1,hlm. !#4yangmasihberupabahanmentah, jugauntukmemajukanperdagangandanmembangkitkan berbagai kegiatan perekonomian,yang pada gilirannya tidaksajaakanmenaikkanpendapatanmasyarakat, namunsecarabersamaanjugaakan terjadi trans"er ilmu pengetahuan dan ketrampilan asing sehingga dapatmeningkatkan kualitas tenaga kerja serta masyarakat negara yangbersangkutan, demikian juga akan terjadi peningkatan pendapatan negara darisektor pajak serta retribusi dan sebagainya,yang kesemuanya itu diharapkanakan meningkatkan kemakmuran suatu negara. $gar hal tersebut dapat berjalandengan baik, mengingat banyaknya kepentingan dari berbagai pihak berkaitandengan pelaksanaan investasi teresebut, maka dibentuk UU 2omor #= 4ahun#))* 4entang Penanaman -odal yang memuat ketentuan-ketentuan gunamenarikminatparainvestorsertamemperlancardan melindungipenanamanmodalnya, sekaligus di sisi lainnya juga dapat melinduingi kepentingan-kepentingan nasional. Investasi atau penanaman modal diatur dalam Undang-Undang 2omor#= 4ahun #))* tentang penanaman modal yang merupakan perubahan terhadapUndang-Undang 2omor ! 4ahun !+1* tentang Penanaman -odal $sing danUndang-Undang 2omor 1 4ahun !+1@ tentang Penanaman -odal Dalam2egeri karena Undang-Undang tersebut dinilai tidak sesuai lagi dengantantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan ekonomi nasional.DenganUndang-undangyangbaru, yaituUndang-Undang2omor#=4ahun#))* tentang Penanaman -odal diharapkan jumlah investasi yang ditanam diIndonesia meningkat, sebab Undang-Undang ini tidak hanya memberikankepastian hukumdan transparansi, tetapi juga memberikan "asilitas ataukemudahan bagi para investor, seperti "asilitas pelayanan keimigrasian, "asilitashak atas tanah, dan "asilitas peri7inan impor, undang-undang ini juga menjamintidakakanadanasionalisasi danrepatriasi. Selainitujugaakandilakukanpenyederhanaanprosesinvestasi danmenciptakansuatupelayananterpadu.Pelayanan terpadu ini meliputi bantuan untuk memperoleh "asilitas "iskal danin"ormasi yang menyangkut penanaman modal. Pemberian kemudahan tersebut5dimaksudkan agar investor, terutama investor asing mau menanamkaninvestasinya di Indonesia.*Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuklebih meningkatkan kepercayaan investor asing dalam menanamkan modalnya,salah satunya membuat perjanjian bilateral dengan berbagai negara asalinvestor, perjanjian investasi ini melahirkan beberapa prinsip yang umumberlaku dalam tata pergaulan internasional. Prinsip tersebut antara lain prinsip1 national treatment clause,artinya setiap pihak akan memberikan perlakuanyang sama bagi para pihak yaitu pihak tuan rumah dan pihak penanam modal.Kedua, prinsip1most favoured nation clause, artinya pihak tuan rumahataupunpihakpenanamanmodal asing, tidakakanmendapatkanperlakuanyang kurang dibandingkan dengan pihak lain.@Perananpemerintah dalampengembangan investasi nasional sangatluas, bukan hanya dalambentuk peri7inan usaha, melainkan yang lebihmendasar adalah bagaimana menjadikan investasi nasional, berman"aatsebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Secara umum, peran tersebutdapat dibuat dalam beberapa kelompok.Peran pengatur adalah peran pemerintah sebagai penyelenggara negaradi bidang investasi. Karena strategisnya "ungsi pemerintah sebagaipenyelenggara negara,pemerintah perlu menetapkan prioritas yang jelas dankonsisten mengenai< investasi yang diperbolehkan, investasi apa yangdianjurkan, investasi yang dilarang,investasi yang dapat dilakukan asing,investasi yanghanyabolehuntukUK-dankoperasi, investasi yanghanyabolehuntuk&U-2,investasi yangharusadakemitraandenganusahalokalatau negara,dan seterusnya.&erbagai keluaran dari peran pengaturan ini perlu ditinjau secaraberkala sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional.4ujuan peninjauan inisemata-matauntukkepentingannasional, khususnyayangberkaitandengan7 Salim %S dan &udi Sutrisno, op.cit, hlm. *8 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, 2uansa $ulia, &andung, #))*, hlm.#996kesejahteraan rakyat di negara tersebut Peran pengarah adalah tugaspemerintah dalammengalokasikan atau mengarahkan peman"aatan sumberdaya nasional secara e"isien dan e"ekti".Peran pengarah ini diujudkan dalam bentuk pengarahan untukmengelompokkaninvestasi apasajayangperludilindungi >protected? olehnegara dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional, investasi manasajayangperludibantu>assisted? olehnegaradalamrangkapemberdayaankelompokmasyarakat tertentudemi keadilandanpemerataanpembangunannasional, sehingga negara perlu menyediakan sarana atau prasarananya,investasi mana saja yang perlu didorong >promoted?pengembangannya, karenamemberikan dampak >multiplier e""ect? positi" yang besar bagi ekonominasional sehingga perlu diberi insenti".Peran ini bertujuan agar investasi nasional dapat memberikankesejahteraan yang optimal bagi masyarakat. Seperti halnya peran pengaturan,maka keluaran dari peran pengarah ini,juga perlu ditinjau secara berkala agarsesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat, dan tujuannya adalahsemata-matauntukkepentingannasional, khususnyayangberkaitandengankesejahteraanrakyat di negara tersebut. Peranpengaas adalahperandantugas pemerintah dalam mengaasi penggunaan sumber daya investasinasional secara e"isien dan e"ekti".Disisi lain secara kursial peran Pemerintah untuk mengkondisikan danmem"asilitasi tumbuhdanberkembangnya iklimyangmendukungkegiatanusaha yang sehat.listrik,telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan?79. -embuat ber"ungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja>termasuk isu-isu perburuhan?, regulasi dan perpajakan.3. -enciptakan good governance termasuk pemberantasan korupsi.=. DiSektor&irokrasi, membuat peraturanperi7inaninvestasi yangmudah tidakbertele-tele, transparan dansalingmenguntungkanantara Pemerintah Investor.1. -enciptakan kepastian dalam kebijakan ekonomi pemerintah yanglangsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan netoatas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi,dan hakmilik mulai dari tanah sampai kontrak.*. -enyederhanakan perijinan.@. 4ransparansi biaya perijinan.+. Penurunan berbagai pungutan liar yang tumpang tindih.Di dalam suatu laporan &ank Dunia mengenai iklim investasi, di antara"aktor-"aktor tersebut, stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dankepastian kebijakan ekonomi merupakan empat "aktor terpenting.'. (a#t&r Pend&r&n! dan Pen!hamat I#lim In$e%ta%i di Ind&ne%ia(AKT)R PEND)R)NGIndonesiaadalahnegarayangbesar denganpendudukyangbanyakserta memiliki kekayaan alamyang melimpah. Saat ini Indonesia masihmenjadi incaranparainvestor untukmenanamkanmodalnya di Indonesia,sebab Indonesia adalah negara terbesar dan memiliki penduduk terbanyak di$SA$2, sehinggamarketyang didapat bagi para investor sangat besar danpotensial.Potensi Indonesia bagi investasi sangat besar, baikdilihat dari sisipenaaran>produksi? maupunsisi permintaan. Dari sisi penaaran, harusdibedahkan antara potensi jangka pendek dan potensi jangka panjang. Potensijangka pendek yang masih dapat diandalkan oleh Indonesia tentu adalah masihtersedianya banyak sumber daya alam >SD$?, termasuk komoditas-komoditaspertambangan dan pertanian, dan jumlah tenaga kerja yang besar. Sedangkanpotensi jangka panjang adalah pengembangan teknologi dan peningkatan8kualitas sumber daya manusia >SD-?. 4idak ada satu negarapun di dunia iniyang tidakmampu mengembangkan teknologi danmeningkatkan kualitasSD--nya8 namun ini sangat tergantung pada kemauan sungguh-sungguh darinegara tersebut.(ika potensi jangka panjang ini tidak dapat direalisasikan, dan berbagaipermasalahan seperti yang telah disebut di atas juga tidak tuntas, maka lambatlaun potensi jangkapendekakanhilang.-isalnya,salah satu permasalahantenaga kerja di Indonesia adalah kualitas serta etos kerja yang rendah. Selamaini, keunggulan klasik dari tenaga kerja Indonesia relati" dibandingkan banyaknegara lain adalah upah murah, namun saat ini dan terutama di masa depan,keunggulan ini >potensi jangka pendek? tidak bisa lagi diandalkan sepenuhnya.Dengan kemajuan teknologi yang pesat, persaingan yang semakin ketatakibat munculnya banyak pemain-pemain baru di pasar dan produksi globalyang sangat agresi" dan semakin ketatnya penerapan segala macamstandarisasi produk yang berkaitan dengan lingkungan dan keselamatankonsumen, maka Indonesia masih bisa mengandalkan upah buruh murahhanya apabila dikombinasikan dengan kualitas tenaga kerja yang tinggi.Karena upah murah akan tidak berarti apa-apa, jika produktivitasnya rendahdan produk yang dihasilkan berkualitas buruk.Dari sisi permintaan, ada dua "aktor utama yakni jumlah penduduk >danstrukturnya menurutumur?dan pendapatan riilper kapita.Kedua"aktorinisecara bersama menentukan besarnya potensi pasar, yang berarti juga besarnyapotensi keuntungan bagi seorang investor. Dari segi jumlah penduduk, tentuIndonesia, seperti halnya ,hina danIndia, merupakanpotensi pasar yangsangat besar. 2amun jumlah penduduksaja tidak cukupjika pendapatanpenduduk rata-rata per orang atau kemampuan belanja konsumen di Indonesiakecil. Blehkarenaitu, kemampuanIndonesiauntukpulihkembali setelahkrisis dengan menghasilkan pertumbuhan PD& riil rata-rata per kapita yangtinggi yangpalingtidakseperti padamasaBrde&arumenjadi salahsatupertimbangan serius bagi calon investor asing.(AKT)R PENGHAMBAT9$daduahambatanataukendalayangdihadapi dalammenggerakkaninvestasi secarakeseluruhandi Indonesia, sebagaimanadiinventarisasi oleh&KP->&adanKoordinasi Penanaman -odal?, yaitu kendala internal daneksternal.Kendala Internal, meliputi