INTERNALISASI NILAI-NILAI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM

Internalisasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam

Jurnal Al-Tsaman | 114

INTERNALISASI NILAI-NILAI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM

PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Naily El Muna

Universitas KH. Wahab Hasbullah Jombang

[email protected]

ABSTRACT

The development of Islamic banking has experienced significant growth. A

survey by the financial services authority (OJK) stated that the assets of the

Islamic banking industry increased 14 times from Rp. 21.5 trillion in 2005 to

Rp. 296, 2 trillion in 2015. Islamic Banking I should implement the values of

Islamic Business Ethics (EBI) according to the compilation of Islamic

economic law called KHES. These values are divine values, balance (justice),

freedom and responsibility. Furthermore, research is needed on EBI

Internalization for Islamic Banking Employees with a Focus on Problems; (1)

How is the process of internalizing EBI values? (2) How is the process of

internalizing the EBI value from the KHES perspective? Researchers used a

qualitative approach to normative juridical case studies. The findings and

theories were developed using snowball sampling, which is the process of

searching for data from and according to needs. Data collection was carried

out by: interviews, observation, and documentation. Data analysis used: data

reduction, data presentation, drawing conclusions. The results of this study

include: (1) EBI Internalization Process: (a) As a spirit, (b) The existence of

emotional ties, equality of managers and users of customer funds, (c) The

principle of the object is halal, mutual acceptance, needs, habits, and

existential, ( d) Being accounted for in a balanced manner in the form of

scope of work, (2) The internalization process for employee EBI in

accordance with KHES and Law no. 21 of 2008.

Keywords: Internalization, Islamic Business Ethics Values, KHES

ABSTRAK

Perkembangan Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan signifikan.

Survey otoritas jasa keuangan (OJK) menyebutkan, aset industri perbankan

syariah meningkat 14 kali dari Rp. 21,5 triliun tahun 2005 menjadi Rp. 296, 2

triliun tahun 2015. Perbankan Syariah sayogyanya melaksanakan nilai-nilai

Etika Bisnis Islam (EBI) sesuai kompilasi hukum ekonomi syariah disebut

KHES. Nilai tersebut yaitu nilai ketuhanan, keseimbangan (keadilan),

kebebasan dan tanggung jawab. Selanjutnya diperlukan penelitian

Internalisasi EBI Pada Pegawai Perbankan Syariah dengan Fokus Masalah;

(1) Bagaimana proses internalisasi nilai EBI? (2) Bagaimana proses

internalisasi nilai EBI perspektif KHES?. Peneliti menggunakan pendekatan

kualitatif studi kasus yuridis normatif. Temuan dan teori dibangun dengan

mailto:[email protected]

Naily El Muna


snowball sampling, yaitu proses pencarian data dari dan disesuaikan

kebutuhan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan: Wawancara, observasi,

dan dokumentasi. Analisis data digunakan: reduksi data, penyajian data,

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini meliputi: (1) Proses Internalisasi

EBI: (a) Sebagai ruh, (b) Adanya ikatan emosional, kesederajatan pengelola,

dan pengguna dana nasabah, (c) Prinsip objeknya halal saling ridho,

kebutuhan, kebiasaan, dan eksistensial, (d) Dipertanggungjawabkan

seimbang dalam bentuk ruang lingkup pekerjaan, (2) Proses Internalisasi EBI

pegawai sesuai dengan KHES dan UU No. 21 tahun 2008.

Kata Kunci: Internalisasi, Nilai Etika Bisnis Islam, KHES

PENDAHULUAN

Perkembangan Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan, bahkan

menjadi tren di masyarakat. Hasil survey otoritas jasa keuangan (OJK) menyebutkan,

“Sistem perbankan syariah di Indonesia dalam 10 tahun terakhir telah berkembang

secara signifikan. Total aset industri perbankan syariah telah meningkat hampir 14

kali lipat dari Rp. 21,5 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp. 296, 2 triliun pada tahun

2015. Hal ini menjadi refleksi semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk

menyimpan dan mempercayakan pengelolaan dananya di bank syariah serta semakin

kompetitifnya return bagi hasil di bank syariah(OJK; 2016). Pegawai perbankan

syariah yang sehari-harinya bergelut pada operasi bisnis syariah pada tataran idealnya

mengerti dan paham akan hakikat nilai-nilai etika bisnis Islam. Namun, ini menjadi

pertanyaan bahwa sejauh mana pemahaman pegawai yang merupakan alumni

perguruan tinggi umum terhadap nilai-nilai etika bisnis Islam.

Di sisi lain perubahan bentuk perbankan secara umum beralih ke perbankan syariah

memberikan implikasi penting bagi proses pembaharuan terhadap dunia perbankan.

Melalui perbankan syariah inilah konsep keberkahan digalakkan. Konsep yang

menjelaskan dalam proses tambahan rezeki dari Allah SWT tidak hanya milik

individu akan tetapi juga ada fakir yang membutuhkan.

Pemikiran nilai etika bisnis Islam (EBI) muncul kepermukaan dengan landasan

bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ia merupakan kumpulan aturan-aturan

ajaran (doktrin) dan nilai-nilai yang dapat menghantarkan manusia dalam

kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.



Etika bisnis menurut hukum Islam yaitu nilai ketuhanan, keseimbangan(keadilan),

kebebasan dan juga tanggung jawab. Nilai ketuhanan, Nilai ketuhanan

memerintahkan agar kita mengingat keagungan Allah SWT(QS. Ali Imran Ayat 64).

Nilai keseimbangan (keadilan) mempunyai makna persamaan dalam kesempatan dan

sarana. Nilai kebebasan dimaksudkan bahwa seseorang tidak ada paksaan dalam

melakukan kegiatan, Bebas berinisiatif, dan berkreasi dalam bekerja. Nilai tanggung

jawab mempunyai komitmen tinggi untuk mengembangkan usaha yang digelutinya.

Keempat nilai etika bisnis Islam tersebut harus benar-benar menjadi ruh para

pegawai Perbankan Syariah.

Visi bisnis masa depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan yang bersifat

“sesaat”, melainkan mencari keuntungan yang mengandung “hakikat” baik, yang

berakibat atau berdampak baik pula bagi semua umat manusia. Untuk

mengimplementasikan nilai-nilai etika bisnis Islam tersebut diperlukan adanya proses

internalisasi.

Menurut Kalidjernih, “Internalisasi merupakan suatu proses dimana individu belajar

dan diterima menjadi bagian, dan sekaligus mengikat diri ke dalam nilai-nilai dan

norma-norma sosial dari perilaku suatu masyarakat”( Kalidjernih;2010). Berdasarkan

pendapat tersebut internalisasi dapat diartikan sebagai suatu penghayatan nilai-nilai

dan atau norma-norma sehingga menjadi kesadaran yang diwujudkan dalam sikap

dan perilaku. Tujuan proses internalisasi nilai-nilai etika bisnis Islam di perbankan

syariah adalah untuk membentuk Keluwesan dan keprofesionalan pegawai dalam

bekerja. Adanya proses internalisasi dapat mempengaruhi seseorang dalam bersikap,

berperasaan, berkeyakinan dll. Hal itu terjadi dari proses penyerapan suatu

pengalaman, tindakan atau ucapan yang berulang-ulang. Proses penyerapan dan

tindakan seseorang akan nilai-nilai etika bisnis Islam,nilai-nilai etika bisnis Islam

merupakan standar utama dalam perkembangan perbankan syariah.

Untuk itu kebijakan untuk menginternalisasi nilai-nilai etika bisnis Islam harus

diutamakan. Setiap Bank Syariah harus mempunyai target dalam pelaksanaan nilai-

nilai etika bisnis Islam tersebut. Dengan kondisi demikian, maka pengembangan

etika bisnis Islam di perbankan syariah yang mengedepankan nilai etika sebagai

Naily El Muna


landasan filosofisnya dan merupakan agenda yang signifikan untuk dikembangkan.

Nilai-nilai etika bisnis Islam tertuang dalam kompilasi hukum ekonomi syariah.

Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah kumpulan norma-norma atau yang

berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah dan kemudian disebut KHES. KHES

merupakan produk pemikiran fiqih Indonesia dalam bidang ekonomi muamalat. Ciri-

ciri produk fiqih adalah : (1) ilmu tentang hukum syara’ , (2). Hukum syara’ tersebut

berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang bersifat konkret dan praktis, (3).

Pengetahuan itu diperoleh dengan cara ijtihad atau istidlal, yaitu mencurahkan segala

potensi dan kesempatan dalam rangka mencapai kesimpulan hukum yang

diderivatkan dari sumber pokoknya. Dengan kata lain bahwa ilmu ini hanya

diperoleh oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi mujtahid, bukan sembarang

orang. KHES juga merupakan produk secara kolektif karena melibatkan banyak

kalangan (ahli).

Dari beberapa penjelasan di atas membuat rasa keingintahuan yang besar dari peneliti

untuk meneliti masalah tersebut. Untuk itu, dirasa perlu mengangkat permasalahan

ini menjadi obyek penelitian dengan judul, “Internalisasi Nilai-Nilai Etika Bisnis

Islam Perspektif Kompilasi Hukum ekonomi Syariah.”

KAJIAN LITERATUR

Internalisasi

Secara etimologis, internalisasi menunjukkan suatu proses. Dalam kamus besar

bahasa Indonesia internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman,

penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan

sebagainya(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 , hlm. 336.). Internalisasi menurut

Kalidjernih; “internalisasi merupakan suatu proses dimana individu belajar dan

diterima menjadi bagian, dan sekaligus mengikat diri ke dalam nilai-nilai dan norma-

norma sosial dari perilaku suatu masyarakat”.1

Sementara itu menurut Johnson; internalisasi adalah “proses dengan mana orientasi

nilai budaya dan harapan peran benar-benar disatukan dengan sistem kepribadian”(



Kalidjernih, 2010). Internalisasi diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan

sikap, standar tingkah laku, pendapat, dan seterusnya di dalam kepribadian(J.P.

Chaplin). Sedangkan menurut Reber, sebagaimana dikutip Mulyana mengartikan

internalisasi sebagai menyatunya nilai dalam diri seseorang, atau dalam bahasa

psikologi merupakan penyesuaian keyakinan, nilai, sikap, praktik dan aturan-aturan

baku pada diri seseorang(Fuad Ihsan, 1997).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menjelaskan bahwa internalisasi dapat

diartikan sebagai suatu penghayatan nilai-nilai dan atau norma-norma sehingga

menjadi kesadaran yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Etika Bisnis Islam

Asal-usul etika tidak terlepas dari kata aslinya, yaitu ethos dalam bahasa Yunani yang

berarti kebiasaan (custom), atau karakter (character)( Faisal Badroen; 2006). Dalam

bahasa latin, kata untuk kebiasaan itu sendiri berasal dari kata mos. Dari sinilah asal

kata moralitas, mores terbentuk. Oleh karena itu, istilah sering juga disebut dengan

the philosophy of moral (Afdawaiza, 2009). Yang ini menyebabkan seringnya etika

disama artikan dengan pengertian ajaran moral. Sedangkan apabila kita

meredefinisikan kembali kedua istilah tersebut maka kita akan mendapatkan

perbedaan, sama halnya dengan para akademisi membedakan kedua istilah tersebut

(Fran Magnis-Suseno; 2006). Ini dilandasi karena ajaran moral menetapkan

bagaimana manusia harus hidup, apa yang boleh dilakukan atau tidak.

Etika membantu seseorang untuk mengerti mengapa ia harus mengikuti suatu ajaran

moral tertentu, atau bagaimana ia dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab

berhadap apa yang dilakukannya yang dikaitkan dengan berbagai ajaran moral.

Dengan kata lain, etika sebagai ilmu menuntut manusia untuk berperilaku moral

secara kritis dan rasional(A. Sonny Keraf; 1998). Kamus Besar Bahasa Indonesia,

mendefinisikan etik sebagai (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan

akhlak; (2) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau

masyarakat. sedang etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan

tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)(Kamus besar Bahasa Indonesia). Etika

menurut Dictionary of Acconting karangan Ibrahim Abdullah Assegaf, adalah sebagi

Naily El Muna


disiplin pribadi dalam hubungannya dengan lingkungan yang lebih daripada apa yang

sekedar ditentukan oleh Undang-undang (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Apa yang dianggap sebagai perilaku etis bersandar pada factor-faktor yang

membentuk dan mempengaruhi perilaku etis.

Gambar 1: Determinan Etika Individu.

Dalam masyarakat yang berasaskan hukum, maka interpretasi hukum didasarkan

pada nilai-nilai dan standar kontemporer. Sementara dalam masyarakat Islam, nilai-

nilai dan standar ini dituntun oleh ajaran Syariah dan kumpulan fatwa fiqih. Faktor

organisasi juga dapat memberikan pengaruh terhadap cara berperilaku anggotanya.

Salah satu aspek kunci pengaruh organisasional adalah tingkat komitmen pemimpin

organisasi terhadap nilai-nilai etis. Komitmen ini dapat dikomunikasikan melalui

kode etik, kebijakan organisasi, pidato-pidato, publikasi, dll (Kamus Besar Bahasa

Indonesia).

Etika bisnis dalam Islam dengan demikian memposisikan pengertian bisnis sebagai

usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka

pendek tetapi juga bertujuan jangka panjang. Yaitu tanggung jawab pribadi dan

sosial, dihadapan masyarakat, Negara dan Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah

SWT di Surah An Nisa’: 29, yaitu sebagai berikut;

“Artinya:029. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. Huud; 61).



KHES merupakan produk pemikiran fiqih Indonesia dalam bidang ekonomi

muamalat. Ciri-ciri produk fiqih adalah : (1) ilmu tentang hukum syara’ , (2). Hukum

syara’ tersebut berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang bersifat konkret dan

praktis, (3). Pengetahuan itu diperoleh dengan cara ijtihad atau istidlal, yaitu

mencurahkan segala potensi dan kesempatan dalam rangka mencapai kesimpulan

hukum yang diderivatkan dari sumber pokoknya. Dengan kata lain bahwa ilmu ini

hanya diperoleh oleh orang-orang yang mempunyai kualifikasi mujtahid, bukan

sembarang orang. KHES juga merupakan produk secara kolektif karena melibatkan

banyak kalangan (ahli). (4). Bahwa sumber-sumber hukum tersebut sudah terperinci

menurut cabangnya masing-masing, baik yang bersifat qat‟i maupun zanni (Ismail,

Sya’ban Muhammad. 1999).

Salah satu bentuk dari legalitas hukum tentang muamalah di Indonesia yang

mengatur tentang perbankan syariah adalah undang-undang No. 21 tahun 2008 dan

KHES buku II. Di dalam KHES buku II berisi tentang akad adalah kesepakatan

dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak

melakukan perbuatan hukum tertentu (KHES buku II pasal 20). Asas dalam akad:

1) Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari

keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak.

2) Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai

dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang

sama terhindar dari cidera-janji.

3) Ihtiyar/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan

dilaksanakan secara tepat dan cermat.

4) Luzum/ tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan

perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

5) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para

pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

6) Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang

setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

Naily El Muna


7) Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara

terbuka.

8) Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai kemampuan para pihak, sehingga tidak

menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

9) Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan

kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan

kesepakatan.

10) I’tikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemashlahatan, tidak

mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

11) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan

tidak haram (KHES buku II pasal 21).

Perbankan Syariah

Bank syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah

(hukum Islam). Sistem ini dibentuk dan didasari oleh larangan dalam agama Islam

untuk memungut atau meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta

larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misalnya usaha

yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, dll).

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus yuridis

normatif. Temuan dan teori dibangun dengan menggunakan teknik snowball

sampling, yaitu; proses pencarian data dari dan sesuai dengan kebutuhan.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan: Wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Data yang diperoleh dianalisis dengan cara : reduksi data, penyajian data, penarikan

kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perjanjian dalam KHES disebut akad. Terdapat dalam pasal 20 buku IV yaitu; Akad

adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk

melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu

KHES buku I pasal 1 ayat 20 disebutkan bahwa uang sebagai alat tukar atau



pembayaran yang sah bukan sebagai komoditas.

Dalam KHES buku II tentang akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara

dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum

tertentu (KHES buku II pasal 20). Di pasal 25 disebutkan bahwa akad bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak

yang mengadakan akad(KHES buku II pasal 25). Di pasal berikutnya disebutkan

bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan : (1). Syariat Islam, (2). Peraturan

perundang-undangan, (3). Ketertiban umum, (4). Kesusilaan(KHES buku II pasal

26). Di pasal 27 disebutkan bahwa hukum akad terbagi dalam tiga kategori yaitu: (1).

Akad yang sah, (2). Akad yang fasad, (3). Akad yang batal/batal demi hukum (KHES

buku II pasal 27). Pasal 28 disebutkan : (1). Akad yang sah adalah akad yang

terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, (2). Akad yang fasad adalah akad yang

terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak

akad karena pertimbangan maslahat. (3). Akad yang batal adalah akad yang kurang

rukun dan atau syarat-syaratnya (KHES buku II pasal 28).

Penjelasan mengenai akad secara rinci ada di pasal 29 yaitu: akad yang sah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (a) adalah akad yang disepakati dalam

perjanjian , tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah

atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan gubh atau penyamaran (KHES buku II pasal

29). Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu

terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian (KHES buku II pasal 30).

Pasal 31 disebutkan bahwa paksaan adalah mendorong seorang melakukan sesuatu

yang tidak diridhoinya dan tidak merupakan pilihan bebasnya (KHES buku II pasal

31).

Asas dalam akad terdapat di KHES ada 11 poin (KHES buku II pasal 21):

1. Ikhtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari

keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak.

2. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai

dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang

sama terhindar dari cidera-janji.

Naily El Muna


3. Ihtiyar/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan

dilaksanakan secara tepat dan cermat.

4. Luzum/ tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan

perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

5. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para

pihak sehingga tercegah dari praktek manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

6. Taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang

setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

7. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara

terbuka.

8. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai kemampuan para pihak, sehingga tidak

menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

9. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan

kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan

kesepakatan.

10. I’tikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemashlahatan, tidak

mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

11. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan

tidak haram.

Nilai etika bisnis Islam ada dalam KHES yaitu:

Bank Muamalah KHES

Nilai ketuhanan;

dekat dengan sang khalik

mengingatkan bahwa kita makhluk

yang lemah dan tidak berdaya upaya

sholat tepat waktu

Sholat berjamaah pahalanya berlipat

27 derajat

tidak meninggalkan sholat

membayar zakat

menabung untuk menunaikan ibadah

haji.

Iman adalah pelengkap ilmu

Pasal 25

KHES

buku II

akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan

hidup dan pengembangan usaha masing-

masing pihak yang mengadakan akad



pengetahuan

Nilai keseimbangan

adanya pemahaman tentang

karakteristik KDPPLK syariah yang

dijadikan pedoman bank muamalah.

Adanya kesamaan ikatan emosional

yang kuat didasarkan prinsip

keadilan, prinsip kesedarajatan dan

prinsip ketentraman antara pemilik,

pengelola, dan pengguna dana.

adanya ikatan emosional yang kuat

didasarkan prinsip keadilan, prinsip

kesedarajatan dan prinsip

ketentraman antara pemilik,

pengelola, dan pengguna dana.

tidak mengandung unsur riba;

tidak mengandung unsur kezaliman;

tidak mengandung unsur maysir;

tidak mengandung unsur gharar;

tidak mengandung unsur haram;

tidak menganut prinsip nilai waktu

dari uang (time value of money)

karena keuntungan yang didapat

dalam kegiatan usaha terkait dengan

risiko yang melekat pada kegiatan

usaha tersebut sesuai dengan prinsip

al-ghunmu bil ghurmi (no gain

without accompanying risk);

perjanjian jelas dan benar.

untuk keuntungan semua pihak

tidak ada distorsi harga

tidak mengandung unsur kolusi

dengan suap menyuap (risywah).

Menjaga mutu barang.

Larangan praktek riba/ghahar.

KHES

buku II

Pasal 27

(1). Akad yang sah, (2). Akad yang fasad, (3).

Akad yang batal/batal demi hukum.

Buku IV

BAB I

pasal 735

Akuntansi syariah harus dilakukan dengan

mencatat, mengelompokkan, dan

menyimpulkan transaksi-transaksi atau

kejadian-kejadian yang mempunyai sifat

keuangan dalam nilai mata uang untuk

dijadikan bahan informasi dan analisis bagi

pihak-pihak yang secara proporsional

berkepentingan.

KHES

Buku II

Pasal 26

(1). Syariat Islam, (2). Peraturan perundang-

undangan, (3). Ketertiban umum, (4).

Kesusilaan

Penjelasan

UU No.

21/2008,

BAB II

pasal 2

Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip

syariah, antara lain adalah kegiatan usaha

yang tidak mengandug unsur :

a. Riba yaitu penambahan pendapatan

secara tidak sah (batil) antara lain dalam

transaksi pertukaran barang sejenis yang

tidak sama kualitas kuantitas, dan waktu

penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi

pinjam-meminjam yang

mempersyaratkan Nasabah Penerima

Fasilitas mengembalikan dana yang

diterima melebihi pokok pinjaman karena

berjalannya waktu (nasi‟ah);

b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan

kepada suatu keadaan yang tidak pasti

dan bersifat untung-untungan;

c. gharar, yaitu transaksi yang objeknya

tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui

keberadaannya, atau tidak dapat

diserahkan pada saat transaksi dilakukan

kecuali diatur lain dalam syariah;

d. haram, yaitu transaksi yang objeknya

dilarang dalam syariah; atau

a. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan

Naily El Muna


ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Nilai Kebebasan;

1) transaksi hanya dilakukan

berdasarkan prinsip saling paham dan

saling ridha;

2) prinsip kebebasan bertransaksi diakui

sepanjang objeknya halal dan baik

(thayib);

3) berpedoman pada KDPPLK Syariah

dan PSAK Syariah.

4) Transaksi yg dilakukan timbul dari

kebutuhan nasabah.

5) Transaksi yang dilakukan timbul dari

kebiasaan.

6) kebebasan eksistensial.

7) penentuan besarnya resiko bagi hasil

dibuat pada waktu akad dengan

berpedoman pada kemungkinan

untung dan rugi.

8) Memberikan informasi yang cukup

mengenai transaksi dan produk Bank

Muamalah

KHES

buku II

Pasal 28

(1). Akad yang sah adalah akad yang

terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, (2).

Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi

rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat

segi atau hal lain yang merusak akad karena

pertimbangan maslahat. (3). Akad yang batal

adalah akad yang kurang rukun dan atau

syarat-syaratnya

Buku I

BAB III

pasal 17

Pemilikan amwal didasarkan pada asas:

a. amanah, bahwa pemilikan amwal pada

dasarnya merupakan titipan dari Allah

Subhanahu wata’ala untuk didayagunakan

bagi kepentingan hidup.

b. infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada

dasarnya bersifat individual dan penyatuan

benda dapat dilakukan dalam bentuk

badan usaha atau korporasi.

c. ijtima’iyah, bahwa pemilikan benda tidak

hanya memiliki fungsi pemenuhan

kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada

saat yang sama di dalamnya terdapat hak

masyarakat.

Buku I

pasal 19

(sifat

a. Kepemilikan yang penuh mengharuskan

adanya kepemilikan manfaat dan tidak

dibatasi waktu.



pemilikan

amwal)

b. Kepemilikan tidak penuh mengharuskan

adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi

waktu.

c. pemilikan yang penuh tidak bisa

dihapuskan, tetapi bias dialihkan.

d. pemilikan syarikat yang tidak penuh sama

dengan kepemilikan terpisah tasharrufnya.

e. Pemilikan syarikat yang penuh

ditasharrufkan dengan hak dan kewajiban

secara proporsional

Pasal 29 akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam

pasal 26 (a) adalah akad yang disepakati

dalam perjanjian , tidak mengandung unsur

ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah

atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan gubh

atau penyamaran

NILAI TANGGUNG JAWAB;

Membuat laporan tepat waktu

Membuat laporan dengan benar

Transparansi kepada Nasabah

Sikap bertanggung jawab lebih baik

daripada tuntutan etika atau

peraturan.

kesediaan bertanggung jawab

termasuk kesediaan untuk diminta

danuntuk memberi pertanggung

jawaban atas tindakan-tindankannya.

harta yang dimiliki manusia

dipandang sebagai titipan atau

amanah Allah SWT sehingga cara

memperoleh, mengelola, dan

memanfaatkannya harus sesuai

dengan prinsip Islam.

mendorong pengelolaan transaksi

sesuai prinsip Islam.

Pasal 21 1. Ikhtiyari/sukarela;

2. Amanah/menepati janji

3. Ihtiyar/kehati-hatian;

4. Luzum/ tidak berubah

5. Saling menguntungkan

6. Taswiyah/kesetaraan;

7. Transparansi;

8. Kemampuan;

9. Taisir/kemudahan

10. I’tikad baik;

11. Sebab yang halal;

UU No.

21 tahun

2008,

BAB II

pasal 2

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan

usahanya berasaskan prinsip syariah,

demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

UU No.

21 tahun

2008

BAB VI

pasal 34

1) Bank syariah dan UUS wajib menerapkan

tata kelola yang baik mencakup prinsip

transparansi, akuntabilitas, pertanggung

jawaban, profesional, dan kewajaran

dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2) Bank syariah dan UUS wajib menyusun

prosedur internal mengenai

pelaksanaanprinsip sebagaimana pasal

pada 1.

Naily El Muna


3) Ketentuan lebih lanjut megenai tata kelola

yang baik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan peraturan BI.

Dari penjelasan di atas peneliti melihat bahwa nilai-nilai etika bisnis Islam di Bank

Muamalah merupakan pengejawantahan dari Undang-undang No. 21 tahun 2008, KHES

buku 1 pasal 17, KHES buku II; pasal 20, 21, 25, 26,27,28,29 dan KHES buku IV bab 1

pasal 735. Dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 disebutkan beberapa nilai nilai-nilai

keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil „alamin).

Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah pegawai dalam

mengimplementasikannya.

PENUTUP

1. Proses internalisasi nilai etika bisnis Islam di bank muamalat Indonesia adalah sebagai

(a).ruh untuk melakukan aktivitas perbankan, (b). adanya ikatan emosional,

kesederajatan, ketentuan pemilik, pengelola dan pengguna dana nasabah), (c).

menganut prinsip objenya halal, saling rela/ridho, kebutuhan, kebiasaan, dan

eksistensial. (d). pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang

lingkup pekerjaan.

2. Proses internalisasi nilai etika bisnis Islam pada pegawai Bank Muamalah Indonesia di

Jombang dalam perspektif KHES, sebagai bentuk pengejawantahan dari Undang-

undang No. 21 tahun 2008, KHES buku 1 pasal 17, KHES buku II; pasal 20, 21, 25,

26,27,28,29 dan KHES buku IV bab 1 pasal 735. Dalam undang-undang No. 21 tahun

2008 disebutkan beberapa nilai nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan

keuniversalan (rahmatan lil „alamin). Pengelompokan ini bertujuan untuk

mempermudah pegawai dalam mengimplementasikannya.

REFERENSI

Afdawaiza, 2009, Etika Bisnis dan Ekonomi dalam Pandangan al-Ghazalî, Jurnal Esensia

vol 10 No. 2

Alqur’an Digital. Surah Huud: 61

Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis dalam Islam, (Jakarta: Prenada. 2006), hlm. 04

Fuad Ihsan, 1997. Dasar-dasar Kependidikan. Jakarta : Rineka Cipta.



Ismail, Sya’ban Muhammad. 1999. At Tasyri’ Al Islamy. Masadiruh Wa At Waruh, cet 2.

Kairo: Maktabah An Nahdah Al Misriyyah. Hlm 12

J.P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 256.

Johnson, Doyle P. 1986. Teori sosiologi Klasik dan Modern. Jilid 1 dan 2. Diterjemahkan

oleh Robrt M. Z. Lawang. Jakarta; Gramedia.

Kalidjernih, 2010. sumaK Studi Kewarganegaraan Perspektif Sosiologis Dan Politis,

Widya Aksara Press, Bandung. hlm. 71

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989 , hlm. 336.

Kamus besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988),

KHES buku II pasal 20



KHES buku II pasal 21.









OJK, 2016. seri edukasi Perbankan Syariah produk dan Jasa Perbankan Syariah. Jakarta:

departemen Perbankan syariah

Salah satu yang membedakan kedua istilah etika dan moral adalah Fran Magnis-Suseno

dalam bukunya yang berjudul Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral

(Yogyakarta: kanisius. T.th.), hlm.14.

Sonny Keraf. Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya(Yogyakarta: Kanisius. 1998), hlm.

BIODATA PENULIS

Naily El Muna, S.E.MH. adalah dosen Universitas KH. Wahab Hasbullah Jombang.

Documents

INTERNALISASI NILAI-NILAI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM