MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR IM 16 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka melaksanakan hasil rapat Kerja Kementerian Perhubungan

Tahun 2018 pada tanggal 13 sampai dengan 14 November 2018

di Kementerian Perhubungan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

Untuk

PERTAMA

1. Sekretaris Jenderal;

2. Inspektur Jenderal;

3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;

7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Perhubungan;

8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perhubungan;

9. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Masing-masing unit kerja melaksanakan langkah-langkah

tindak lanjut hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan

Tahun 2018, sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan

meningkatkan koordinasi dengan kementerian/

instansi/stakeholder yang terkait dengan pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah.

- 2 -

KEDUA Khusus kepada:

1. Sekretaris Jenderal untuk:

a. mengoordinasikan penyempurnaan regulasi yang

mengatur mengenai angkutan online;

b. mengoordinasikan pengalihan aset pelabuhan,

jembatan timbang, dan Terminal Tipe A yang telah

diserahkan kepada Pemerintah Pusat oleh Pemerintah

Daerah;

c. mengoordinasikan penyusunan Norma, Standar,

Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyerahan urusan

dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. mengoordinasikan pembangunan dan pengembangan

teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan di

bidang transportasi;

e. mengoordinasikan upaya-upaya peningkatan

keselamatan transportasi.

2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk:

a. mempercepat pengalihan dan penyiapan personil

jembatan timbang dan Terminal Tipe A yang sudah

dialihkan kepada Pemerintah Pusat;

b. menjamin penyelenggaraan jembatan timbang dan

Terminal Tipe A yang telah dialihkan dan diserahkan

kepada Kementerian Perhubungan;

c. menyusun NSPK dan pelaksanaan pembinaan kepada

pemerintah daerah dalam rangka menjaga

keselamatan transportasi darat.

3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk:

a. menyusun Roadmap pengalihan Pelabuhan

Pengumpan kepada Pemerintah Daerah paling lambat

bulan Januari 2019;

b. menyusun Roadmap jasa labuh dan sewa perairan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menyusun dan menyempurnakan NSPK baik proses

pengalihan maupun pembinaan bidang laut kepada

Pemerintah Daerah.

- 3 -

4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk:

a. menyusun Roadmap kewenangan batas daerah

kepentingan bandar udara secara terinci mengenai

urusan pusat dan daerah;

b. menyusun NSPK bidang udara yang menjadi urusan

Pemerintah Daerah.

5. Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk:

a. menyusun Roadmap kewenangan pemerintah dalam

perambuan/perlintasan sebidang dan pembinaan

keselamatan perkeretapain secara terinci mengenai

urusan pusat dan daerah;

b. menyusun NSPK bidang perkeretaapian yang menjadi

urusan Pemerintah Daerah.

6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perhubungan, untuk:

a. menyusun perencanaan kebutuhan sumber daya

manusia di bidang perhubungan pada pemerintah

daerah;

b. menyiapkan pendidikan dan pelatihan untuk

meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

perhubungan baik teknis manajerial maupun teknis

operasional.

7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Perhubungan, untuk melaksanakan studi dan penelitian

terkait:

a. angkutan online khususnya ojek;

b. implementasi 4 (empat) undang-undang di bidang

transportasi.

8. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, untuk

meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam

pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018

tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor,

Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029.

9. Inspektur Jenderal, untuk melaksanakan pengawasan

atas implementasi dari peraturan perundang-undangan

di bidang transportasi.

- 4 -

KETIGA : Membentuk Tim Kecil Teknis untuk tindak lanjut hasil rapat

kerja Kementerian Perhubungan yang terkait dengan

penyusunan NSPK dan Roadmap urusan bidang transportasi

bersama dengan kementerian/lembaga/ stakeholder terkait

sebagaimana hasil sidang Komisi I, Komisi II, dan Komisi III

Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA setiap 3 (tiga) bulan atau

sewaktu-waktu diperlukan kepada Menteri Perhubungan.

KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan Instruksi Menteri ini dibebankan

pada APBN masing-masing unit kerja dan sumber lain yang

tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan penuh tanggung

jawab.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

dengan aslinya HUKUM

Madya (IV/d) 1022 199203 1 001

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 14 November 2018

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

- 5 - LAMPIRANINTRUKSI MENTERI PERHUBUNGN NOMOR IM 16 TAHUN 2018TENTANG PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2018

HASIL SIDANG KOMISI IRAPAT KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018

NO P E R M A S A L A H A N H A S IL S ID A N G T IN D A K L A N J U T P E N A N G G U N G JA W A B T A R G E T W A K T U

1 A. Jem batan Tim bang (UPPKB):- terdapat UPPKB

yan g tidak operasional paska penyerahan P3D ke pusat

- keterbatasan SDM yan g berkom peten

B. O ver D im ensi dan O ver LoacLing (ODOL)

C. U n it Pengujian Berkala Kendaraan Berm otor

D. Belum tersusunnya Rencana Induk LLAJ (pusat dan daerah)

- Penyusunan legalitas (NSPK) kewenangan Pem da untuk keselam atan transportasi darat

- Sudah diserahkan 134 UPPKB dengan tahapan tahun 2018 sebanyak 43 UPPKB dan total m enjadi 92 UPPKB di tahun 2019, sedangkan sisanya sebanyak 42 UPPKB akan dievaluasi untuk ditu tup atau direalokasi karena lokasi sudah tidak dilewati oleh truk

- Usulan revisi Peraturan M enteri PU 5/2016 tentang IM B, dengan m em asukan andalalin sebagai persyaratan izin m endirikan bangunan

- Akan d ibentuk tim tekn is kecil untuk koordinasi dengan Kem endagri

- Penyelesaian perm asalahan m engikuti program yang telah disusun oleh D itjen Perhubungan Darat

D itjen Perhubungan Darat

M aret 2019

2 Pelabuhan pengum pan regional belum diserahkan oleh Kem enterian Perhubungan kepada Provinsi sehingga pem da belum dapat m em berikan dukungan untuk terwujudnya keselam atan

- Sedang disusun NSPK bagaim ana m ekanism e dan form ulasinya sepanjang sesuai dengan UU 17/2008 dan UU 23/2014. (Penyusunan NSPK berjalan dan segera d ilakukan pengalihan)

- Terkait ja sa labuh dan ja sa sewa perairan akan ditin jau dasar legalitasnya (Perlu dibuat jadw a l

Akan d ibentuk tim tekn is kecil untuk koordinasi dengan Kem endagri

D itjen Perhubungan Laut

M aret 2019

- 6 -

N O P E R M A S A L A H A N H A S IL S ID A N G T IN D A K L A N J U T P E N A N G G U N G J A W A B T A R G E T W A K T U

transportasi secara ketat, road m ap untuk revisi terhadap lega litas terkait)

3 T idak adanya kewenangan penerbangan di provinsi pada sub urusan penerbangan, sehingga pem da belum dapat m em berikan dukungan untuk terwujudnya keselam atan transportasi (KKOP)

- Penyusunan lega litas (NSPK) kewenangan pem da untuk keselam atan operasional penerbangan

- Penetapan Kawasan Keselam atan O perasional Penerbangan (radius 15 KM dari DLKr Bandara)

- Sosialisasi keselam atan operasional penerbangan

Akan d ibentuk tim teknis kecil untuk koordinasi dengan Kem endagri

D itjen Perhubungan Udara

M aret 2019

4 Kewenangan perlin tasan sebidang tidak diatur dalam lam piran Undang- U ndang N om or 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah sehingga pem da belum dapat m em berikan dukungan untuk terwujudnya keselam atan transportasi

- Penyusunan lega litas (NSPK) kewenangan Pem da untuk keselam atan transportasi perkeretaapian

- Usulan penyusunan roadm ap peran Pem da

- Pem buktian terkait kewenangan perlintasan sebidang yan g m enjadi tanggungjaw ab badan penyelenggara prasarana

- Usulan revisi Perm en PU 5/2016 tentang izin IMB (m em asukan andalalin sebaga i persyara tan izin IMB]

Akan d iben tuk tim teknis kecil untuk koordinasi dengan Kem endagri

D itjen Perkeretaapian M aret 2019

- 7 -

HASIL SIDANG KOMISI IIRAPAT KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018

NO P E R M A S A L A H A N H A S IL S ID A N G T IN D A K L A N J U T P E N A N G G U N G J A W A B T A R G E T W A K T U

1 Kom petensi Sum ber Daya M anusia (SDM) Transportasi di daerah belum optim al

Peningkatan kerjasam a Pem erintah Pusat dengan Pem erintah Daerah dalam pendidikan sum ber daya m anusia d i bidang transportasi

- M elibatkan SDM daerah untuk m engikuti dik lat yan g dilaksanakan oleh Kem enterian Perhubungan

- M elibatkan W idyaiswara Kem enterian Perhubungan sebagai pengajar dik lat yang diselenggarakan oleh Pem erintah Daerah

- Biro Kepegaw aian dan Organisasi

- BPSDM P

6 (enam) bulan

2 Belum ada pem aham an yang sam a antara Pem erintah Pusat dengan Pem erintah Daerah terkait pem bagian kewenangan

Peningkatan sosia lisasi dalam rangka pem aham an pem bagian kewenangan pusat dengan daerah

- Sosialisasi terkait pem bagian kewenangan Pem erintah Pusat dan Pem erintah Daerah

- Evaluasi bersam a terkait pem bagian kewenangan sebagaim ana tercantum dalam Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan Daerah

- B iro Hukum- Bagian Hukum

m asing-m asing D irektorat Jenderal

6 (enam) bulan

3 Tum pang tindih aturan pusat dengan daerah

M elakukan sinkronisasi dan harm onisasi regu lasi pusat dan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dengan tetap m engedepankan faktor keam anan dan keselam atan transportasi

M elibatkan Kem enterian Dalam Negeri dan Pem erintah Daerah terkait dalam sinkronisasi dan harm onisasi penyusunan Peraturan M enteri Perhubungan

- Biro Hukum- Bagian Hukum

m asing-m asing D irektorat Jenderal

6 (enam) bulan

4 Koordinasi Pem erintah Pusat dan Pem erintah Daerah dalam pelayanan publik belum m aksim al

M eningkatkan koordinasi Pem erintah Pusat dengan Pem erintah Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik

- Sosialisasi SAP- M em asukkan m uatan SAP dalam

kuriku lum diklat

- Biro Umum ,- B iro Kepegawaian- BPSDM P

6 (enam) bulan

5 Perlunya kejelasan aturan m engenai angkutan online khususnya ojek on line

Sinergi tas Pem erintah Pusat dan Pem erintah Daerah terkait pengaturan transportasi online

M enyiapkan regu lasi yang tepat terkait ojek online

- B iro Hukum dan- Bagian Hukum Ditjen

Hubdat

12 (dua belas) bulan

- 8 -

HASIL SIDANG KOMISI IIIRAPAT KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2018

N O P E R M A S A L A H A N H A S IL S ID A N G T IN D A K L A N J U T P E N A N G G U N G J A W A B T A R G E T W A K T U

1 Pengawasan Rendahnya pengawasan dan pengendalian regu lator terhadap keselam atan

- Perlu dibuatkan ju kn is , juk lak/SO P- Perlu d ikem bangkan sistem

m anajem en tata kelola- Perlu d ikem bangkan TI dan SI- Pelatihan/B im tek- Koordinasi dan kom unikasi antar

pelaksana pengawasan- Perlu penyiapan anggaran untuk

peningkatan kapasitas SDM daerah

- Setjen- BPSDM P- Balitbang- Setditjen- D irektorat Teknis- Kepala UPT

3 (tiga) bulan dan terus m enerus

2 Regulasi Lem ahnya im plem entasi peraturan / regulasi

- Sosialisasi- SOP im plem entasi peraturan

(pengawasan, penegakan dan evaluasi)

- Setjen- Setditjen- D irektorat Teknis- Kepala UPT

3 (tiga) bulan dan terus m enerus

Belum adanya alat ukur terkait keefektivitasan im plem entasi regu lasi

- Penyusunan standar-standar KPI- M enyusun Standar Kom petensi

Kinerja (SKK)

- Setjen- BPSDM P- Balitbang

Perhubungan- Setditjen- D irektorat Teknis

3 (tiga) bulan dan terus m enerus

M asih terdapat regulasi yang tum pang tindih

- Perlu d ilakukan koordinasi, kom unikasi dan korespondensi

- Perlu dilakukan harm onisasi dalam rangka penyem purnaan regulasi

- Review peraturan

- Setjen- Balitbang- Setditjen- D irektorat Teknis

3 (tiga) bulan dan terus m enerus

Terdapatnya regulasi yang m enggunakan bahasa yang m ultitafsir

- M engem bangkan kam us istilah teknis - Setjen- Setditjen

3 (tiga) bulan dan terus m enerus

3 Sosialisasi M asih kurangnya sosialisasi regu lasi terbaru untuk personil di lapangan

- Pem bentukan tim sosialisasi- Penyiapan anggaran sosia lisasi- Penyiapan m odul-m odul sosialisasi

untuk m edia sosial

- Setjen- Setditjen- D irektorat Teknis- Pustikom

3 bulan dan terus m enerus

- 9 -

N O P E R M A S A L A H A N H A S IL S ID A N G T IN D A K L A N J U T P E N A N G G U N G J A W A B T A R G E T W A K T U

4 Penyelenggaraan SM K Konsep system m anagem ent keselam atan kurang d ipaham i dengan baik

- Sosialisasi, pengawasan, penegakan dan evaluasi SM K

- Setjen- Balitbang

Perhubungan- Setditjen- D irektorat Teknis

3 (tiga) bulan dan terus m enerus

5 Pelatihan Perlu review terhadap pelaksanaan pelatihan terhadap kom petensi petugas pelaksanan dan inspektur di lapangan

- Peningkatan kom petensi SDM- Penyusunan KKNI, SKKNI dan SKK- Penetapan standar kom petensi SDM

- Setjen- BPSDM P- Balitbang- Kom ite KKNI- Setditjen- D irektorat Teknis

3 (tiga) bulan dan terus m enerus

dengan aslinya HUKUM

H.. SH. DESSMadya (IV/d)

1022 199203 1 001

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI