INSTANSI DINAS PERTANIAN DAN PEMERINTAH PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO … · 2019. 3. 29. · LKjIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2018 i KATA PENGANTAR Puji syukur

LAPORAN

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

(LKjIP)

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2018

i LKjIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian

dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 dapat

disusun sebagaimana mestinya. Dokumen LKjIP Dinas

Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2018

sebagai pertanggungjawaban organisasi kepada pemangku

kepentingan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang

diemban selanjutnya direpresentasikan ke dalam bentuk

pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018.

Penyusunan dokumen LKjIP ini mengacu kepada Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintahdengan metodologi penyusunan sebagaimana dijabarkan dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2018 ini

menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target kinerja yang tercantum di

dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 serta analisa terkait pemanfaatan

sumberdaya yang ada di dinas. Secara umum hasil pengukuran kinerja

menunjukkan bahwa capaian kinerja setiap sasaran strategis telah sesuai dengan

rencana yang ditargetkan meskipun ada beberapa sasaran yang belum

menunjukkan capaian sesuai dengan target, namun secara keseluruhan masih

terletak pada rentang kategori cukup sampai sangat baik.

Dan harapan kami setiap keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian

target indikator kinerja dapat dijadikan evaluasi dalam proses peningkatan kinerja

untuk tahun-tahun yang akan datang. Selain itu kami mengajak seluruh pihak yang

ikut andil dalam pembangunan pertanian dan perikanan di Kabupaten Ponorogo

untuk bekerja lebih baik, amanah, ikhlas dan dengan semangat yang tinggi sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian guna mendukung keberhasilan

pembangunan pertanian dan perikanan di masa yang akan datang.

Ponorogo, 25 Februari 2019

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PONOROGO

Ir. H. HARMANTO, MMA Pembina Utama Muda

NIP. 19590601 198202 1 005

ii LKjIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2018

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dokumen Laporan Kinerja sebagai salah satu dokumen laporan yang dibuat

oleh Dinas berisi tentang gambaran capaian kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun

sesuai dengan target kinerja yang telah disusun dalam dokumen Perjanjian Kinerja

yang telah disepakati antara pimpinan/ Eselon II dengan Bupati. Dokumen ini dibuat

sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas serta bahan

pengambilan keputusan dalam agenda perencanaan berikutnya. Penyusunan

dokumen ini mengacu kepada Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP); serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021, Dinas Pertanian dan

Perikanan mengemban amanah untuk mewujudkan misi ke-4 yaitu membangun pertanian,

sebagai pengembangan berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh.

Kemudian di dalam Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo tahun

2016-2021, dijabarkan ke dalam 2 (dua) tujuan utama, 4 (empat) sasaran strategis

dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama, yang didukung oleh 12 (dua belas) program

dan 45 (empat puluh lima) kegiatan. Serta sebagai pendukung terdapat 1 (satu)

tujuan, 1 (satu) sasaran, dan 2 (dua) indikator kinerja yang semuanya terkait

kesekretariatan yang dibagi ke dalam 4 (empat) program dan 15 (lima belas)

kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2018 capaian kinerja yang

telah dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perikanan pada Tahun 2018 adalah sebagai

berikut:

1. Sasaran pertama, meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan

terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu jumlah produksi dan produktivitas

tanaman pangan yang masing-masing dijabarkan dalam 5 komoditi unggulan.

Secara keseluruhan untuk produksi dan produktivitas tanaman pangan jika

iii LKjIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2018

dirata-rata mempunyai tingkat capaian sebesar 86,27%. Sasaran pertama

didukung 4 program dengan 10 kegiatan mempunyai capaian realisasi anggaran

sebesar 93,61%. Kesimpulannya untuk sasaran pertama mempunyai capaian

kinerja dengan kategori baik, namun tidak efisien dalam pemanfaatan

sumberdaya.

2. Sasaran kedua, meningkatnya produksi tanaman perkebunan mempunyai 1

(satu) indikator kinerja, yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) komoditi unggulan

perkebunan. Jika di rata-rata mempunyai tingkat capaian sebesar 137,27%.

Pada sasaran kedua untuk pencapaian kinerja didukung oleh 2 program dengan

4 kegiatan mempunyai capaian realisasi anggaran sejumlah 92,93%.

Kesimpulannya untuk sasaran kedua mempunyai capaian kinerja dengan

kategori sangat baik dan efisien dalam pemanfaatan sumberdaya dengan rasio

sebesar 44,34%.

3. Sasaran ketiga, meningkatnya produksi dan populasi peternakan mempunyai 2

(dua) indikator kinerja. Pertama adalah produksi peternakan, yang terdiri dari 3

jenis komiditi yaitu daging, telur dan susu. Kedua adalah populasi ternak yang

dijabarkan ke dalam 7 komoditas ternak yang dominan diusahakan. Dari kedua

indikator tersebut jika dirata-rata mempunyai tingkat capaian sebesar 176,42%.

Untuk pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut didukung oleh 1 program

dengan 3 kegiatan, yang mempunyai capaian realisasi anggaran sebesar

94,99%. Kesimpulan untuk sasaran ketiga mempunyai capaian kinerja dengan

kategori sangat baik dan efisien dalam pemanfaatan sumberdaya dengan rasio

sebesar 81,43%.

4. Sasaran keempat, meningkatnya produksi perikanan dan konsumsi ikan,

mempunyai 2 (dua) indikator kinerja. Pertama adalah produksi ikan dan kedua

adalah konsumsi ikan. Dari kedua indikator tersebut jika dirata-rata mempunyai

tingkat capaian sebesar 274,80%. Untuk pelaksanaan pencapaian kinerja

tersebut didukung oleh 1 program dengan 5 kegiatan, yang mempunyai capaian

realisasi anggaran sebesar 99,19%. Kesimpulan untuk sasaran keempat

mempunyai capaian kinerja dengan kategori sangat baik dan efisien dalam

pemanfaatan sumberdaya dengan rasio sebesar 175,61%.

Dukungan anggaran yang bersumber dari APBD untuk TA. 2018 total alokasi

belanja langsung sejumlah Rp.32.772.251.161,00 dengan tingkat capaian realisasi

anggaran sebesar 93,82 % atau Rp.30.746.820.413,00.

iv LKjIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2018

Beberapa pencapaian penghargaan yang diterima oleh Dinas Pertanian dan

Perikanan pada tahun 2018 adalah (1) Nominasi Nomor Urut 4 Gapoktan

Berprestasi Tingkat Nasional an. GAPOKTAN SIDO MAJU Ds. Joresan Kec. Mlarak;

(2) Juara I Gapoktan Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur an. GAPOKTAN SIDO

MAJU Ds. Joresan Kec. Mlarak; (3) Juara I Petani Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa

Timur an. MOH. SHOLEH HAFIFFULLAH Ds. Lengkong Kec. Sukorejo; (4) Juara I

Petani Teladan Tingkat Kabupaten an. GATHOT RUJIANTONO Ds. Karanggebang

Kec. Jetis; (5) Juara I Gapoktan Berprestasi Tingkat Kabupaten an. GAPOKTAN

SUBUR MAKMUR Ds. Wotan Kec. Pulung ; (6) Juara II Gapoktan Berprestasi

Tingkat Kabupaten an. GAPOKTAN BUNGKAL MANUNGGAL Ds. Bungkal Kec.

Bungkal; (7) Juara III Gapoktan Berprestasi Tingkat Kabupaten an. GAPOKTAN

RESTU AJI Ds. Mlarak Kec. Mlarak; (8) Juara II Inseminator Terbaik Pengembangan

Kontes Ternak dan Panen Pedet Menuju Lumbung Pangan Dunia Tingkat Provinsi

Jawa Timur an. JARKASI Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo; (9) Juara

III Kabupaten dengan Pencapaian PKB Terbaik Kontes Ternak dan Panen Pedet

Menuju Lumbung Pangan Dunia Tingkat Provinsi Jawa Timur an. DINAS

PERTANIAN DAN PERIKANAN KAB. PONOROGO; (10) Nominasi Terbaik sebagai

PPID Pembantu Kategori Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat Daerah, RSUD dan

BUMD PPID Award Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 an. DINAS PERTANIAN DAN

PERIKANAN KAB. PONOROGO; (11) Juara Harapan II Lomba Kreasi Masakan

Berbasis Ikan Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 an. SMKN BADEGAN

PONOROGO.

v LKjIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................. i IKHTISAR EKSEKUTIF……………………………………………............................ ii

DAFTAR ISI........................................................................................................... v

DAFTAR TABEL……………………………………………………………................. vi DAFTAR GAMBAR................................................................................................ vii BAB I PENDAHULUAN…………………………………..……..……................ 1 1.1 Latar Belakang ………………………………..……................................ 1 1.2 Tujuan Penyusunan ………………………………………...................... 2 1.3 Dasar Hukum …................................................................................... 3 1.4 Gambaran Umum Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo..... 4 1.5 Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo..... 5 1.5.1 Susunan Organisasi............................................................................. 5 1.5.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian...................... 6 1.5.3 Sumber Daya Dinas............................................................................. 30 1.6 Sistematika Penulisan.......................................................................... 36 BAB II PERENCANAAN KINERJA.................................................................. 37 2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021................................................... 37 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)......................................................... 39 2.3 Perjanjian Kinerja ................................................................................ 39 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 41 3.1 Kriteria Capaian Kinerja ...................................................................... 41 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja............................................... 41 3.3 Akuntabilitas Keuangan........................................................................ 56 BAB V P E N U T U P……………………………………………......................... 61 LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN I

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KAB. PONOROGO

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2018

LAMPIRAN III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

LAMPIRAN IV TABEL PENGUKURAN KINERJA

LAMPIRAN V DAFTAR PENGHARGAAN/HASIL LOMBA

vi LKjIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2018

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2018............................................................................................

32

Tabel 1.2. Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2018...................................................................................

33

Tabel 1.3. Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2018...................................................................................

33

Tabel 1.4. Produksi Peternakan Kabupaten PonorogoTahun 2014-2018.................... .......................................................................

34

Tabel 1.5. Populasi Ternak Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2018............................................................................................

34

Tabel 1.6. Produksi Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2014-2018............................................................................................

35

Tabel 2.1. Matrik Hubungan Antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran......................... ..............................................................

38

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2018............................................ 39 Tabel 3.1. Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018.......... 41 Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2018................................................. 42 Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi dan

Produktivitas Tanaman Pangan...................................................

43 Tabel 3.4. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Tanaman

Perkebunan......................... ........................................................

47 Tabel 3.5. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi dan Populasi

Peternakan ......................... ........................................................

51 Tabel 3.6. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan

dan Konsumsi Ikan......................................................................

53 Tabel 3.7. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan

Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2018 ......................................

57 Tabel 3.8. Alokasi Belanja Persasaran Strategis Dinas Pertanian dan

Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2018 .....................................

59 Tabel 3.9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018 ...................... 60

vii LKjIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2018

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik SDM berdasarkan pendidikan................................... 30 Gambar 1.2. Grafik SDM berdasarkan eselon.......................................... 31 Gambar 1.3. Grafik SDM berdasarkan golongan...................................... 31 Gambar 2.1. Kaitan RPJMD Kab. Ponorogo dan Renstra Dinas

Pertanian dan Perikanan...................................................... 37 Gambar 3.1. % Produksi Tanaman Pangan Tahun 2018......................... 44 Gambar 3.2. Pengaplikasian POC pada Tanaman Jagung .................... 45 Gambar 3.3. Pembangunan irigasi air tanah dangkal Desa Jabung Kec.

Mlarak ................................................................................ 46 Gambar 3.4. Pembangunan JUT Poktan Prima Tani Desa Ngabar Kec.

Siman .................................................................................. 46 Gambar 3.5. Pembangunan Jalan Produksi di daerah penghasil

tembakau .............................................................................. 48 Gambar 3.6. Pembangunan irigasi air tanah dangkal di daerah penghasil

tembakau ............................................................................ 49 Gambar 3.7. Pemberian bantuan kambing kepada kelompok .................. 53 Gambar 3.8. Grafik produksi ikan selama 5 tahun..................................... 54 Gambar 3.9. Pemberian bantuan benih ikan .......................................... 54 Gambar 3.10. Pemberian bantuan kolam bundar ...................................... 55 Gambar 4.1. Persentase capaian kinerja utama dan realisasi anggaran .. 61

1 LKjIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG

Sektor pertanian sampai saat ini masih menjadi salah satu pilar

pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Struktur perekonomian masih

didominasi oleh kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan, dan peternakan). Kondisi geografis, terutama tanah yang subur,

iklim yang cocok untuk usaha di bidang pertanian menjadikan pertanian

sebagai salah satu mata pencaharian yang digeluti oleh sebagian besar

masyarakat Ponorogo, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan.

Komoditas padi dan palawija paling dominan diusahakan oleh petani di

Kabupaten Ponorogo, sebagai penyumbang angka terbesar dalam

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya. Dengan

demikian sudah sewajarnya Pemerintah Daerah memberikan porsi yang

lebih dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan pertanian di

Kabupaten Ponorogo. Seiring dengan agenda prioritas Kedaulatan Pangan

pada Nawacita Pemerintahan Republik Indonesia, pembangunan pertanian

dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo

tercantum pada misi ke-4 yaitu Membangun pertanian, sebagai

pengembangan berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh.

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo sebagai

pengemban amanah untuk mewujudkan misi ke-4 ini, diharapkan mampu

mengembangkan potensi pertanian dan perikanan, dengan memanfaatkan

peluang yang ada serta mengurangi hambatan atau permasalahan yang

dihadapi dalam pencapaian misi tersebut.

Pada era otonomi daerah penerapan manajemen pembangunan harus

mengedepankan good governance and clean goverment yaitu mewujudkan

pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa. Namun demikian seiring

ekspektasi masyarakat yang tinggi atas kinerja pemerintahan masa kini

pemerintah telah menerapkan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah atau

Open Goverment Indonesia (Renaksi OGI), dimana pemerintah dapat hadir


ditengah-tengah masyarakat untuk membangun tata kelola yang bersih,

efektif, demokratis dan terpercaya. Lebih lanjut diharapkan seluruh jajaran

pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah bisa mewujudkan

pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun secara

sistematik dan melembaga. Sedangkan AKIP diartikan sebagai perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi sebagaimana tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara

periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan

Perikanan Tahun 2018 ini disusun secara sungguh-sungguh sebagai upaya

pertanggungjawaban kinerja dan keuangan, untuk menilai tingkat

keberhasilan, kegagalan, dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan

kegiatan. Selain itu laporan ini disusun untuk memberikan gambaran capaian

kinerja organisasi selama satu tahun anggaran yang terukur berdasarkan

target kinerja yang telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Ponorogo yang digunakan

sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan

pembangunan di Kabupaten Ponorogo pada tahun-tahun yang akan datang.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan

Perikanan Kabupaten Ponorogo tahun 2018 merupakan akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan kepada Dinas


Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo atas penggunaan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo. Secara umum,

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan

salah satu bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kepada

publik atas pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan

dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran maupun rencana kerja yang telah

ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja serta Penetapan Kinerja Tahun

2018.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini

selain sebagai sarana informasi kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan yang

terukur seyogyanya juga dapat dimanfaatkan untuk :

a. Mendorong Dinas Pertanian dan Perikanan dalam melaksanan tugas

pokok dan fungsinya secara transparan dan dapat dipertanggung-

jawabkan;

b. Menjadikan institusi yang akuntabel sehingga dapat berperan dalam

penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

c. Menjadikan masukan dan umpan balik untuk menjamin terciptanya

integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dan

pemangku kepentingan dalam pembangunan pertanian dan perikanan di

Kabupaten Ponorogo.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang No. 14 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;


6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo

Tahun 2016-2021.

1.4 GAMBARAN UMUM PERTANIAN KABUPATEN PONOROGO

Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Ponorogo dikenal sebagai

daerah yang mengandalkan sektor pertanian (agraris). Lahan yang

digunakan sebagai areal persawahan ini mencapai 19.9% dari luas wilayah,

belum termasuk untuk sektor perikanan, peternakan dan perkebunan.

Secara administratif pemerintahan, Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 21

kecamatan, terdiri dari 307 desa dan kelurahan.

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo 79% terletak kurang dari 500

mdpl, 14,4% antara 500m – 700m dpl dan sisanya 5,9% diatas 700 m dpl.

Ditinjau dari sentra-sentra pengembangan ekonomi, Kabupaten Ponorogo

bagian tengah merupakan dataran rendah dengan ketinggian 46 – 140 mdpl,

sangat cocok untuk pengembangan padi, palawija dan sayuran dataran

rendah. Bagian barat daya merupakan lereng gunung wilis dengan

ketinggian 400 – 2.500 mdpl, cocok untuk pengembangan tanaman

perkebunan, buah-buahan dan sayuran dataran tinggi. Luas lahan sawah

berdasarkan data dari Ponorogo Dalam Angka Tahun 2017 untuk lahan

sawah sebesar 34.801 ha terdiri dari 32.781 ha lahan sawah irigasi dan

2.020 ha lahan sawah non irigasi, adapun lahan tegal kebun mencapai

38.391 ha.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir penggunaan lahan tersebut


mengalami perubahan. Perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan

terjadi pada jenis tanah sawah. Alih fungsi lahan sawah tidak hanya pada

daerah sub urban, akan tetapi telah masuk ke daerah pedesaan. Jika ditinjau

dari aspek pertanian, meskipun terjadi perubahan penggunaan lahan sawah

namun luas lahan pertanian yang ada masih mampu untuk mencukupi

kebutuhan dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun demikian, alih

fungsi lahan tersebut harus dikendalikan secara ketat agar tidak mengancam

potensi pertanian dan ketersediaan bahan pangan.

Ponorogo juga mempunyai potensi pengembangan perikanan,

khususnya perikanan budidaya. Luas areal perairan umum 252,19 ha, yang

terluas adalah Danau Ngebel dan kolam seluas 7,55 ha. Pada Tahun 2017

berdasarkan data statistik produksi perikanan mencapai 1.927 ton dengan

nilai produksi mencapai Rp. 31,13 milyar. Pengembangan potensi perikanan

masih terbuka lebar, mengingat pangsa pasar yang begitu luas dan tingkat

konsumsi ikan yang terus meningkat.

1.5 GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO

1.5.1 Susunan Organisasi

Secara keseluruhan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan

Perikanan Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang tertuang dalam

Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 78 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Pertanian dan Perikanan, terdiri dari :

1. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari :

a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian;

b. Seksi Pengelolaan Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan Pertanian;

c. Seksi Pengelolaan Alat, Mesin dan Investasi Pertanian.

4. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :


a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan

Hortikultura;

b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan

Hortikultura.

5. Bidang Perkebunan, terdiri dari :

a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;

b. Seksi Produksi Perkebunan; dan

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Perkebunan.

6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

a. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;

b. Seksi kesehatan Hewan;

c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Peternakan.

7. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :

a. Seksi Kelembagaan Penyuluhan;

b. Seksi Ketenagaan Penyuluhan;

c. Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Struktur organisasi di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

dipimpin oleh pejabat eselon II yaitu Kepala Dinas, struktur organisasi secara

lengkap tersaji pada Lampiran 1.

1.5.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo No. 78 Tahun 2016 tentang

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten

Ponorogo, tugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan

perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Ponorogo menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan perikanan;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pertanian dan perikanan;


c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pertanian dan

perikanan;

d. Pelaksanaan administrasi DinasPertanian dan Perikanan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi setiap bidang di lingkup Dinas

Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

penyusunan program evaluasi dan pelaporan, administrasi umum,

administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. pengkoordinasian penyusunan rencana program kegiatan dan

anggaran bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif

yang terkait;

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan

kepegawaian keuangan, kerumahtanggaan kerja sama, hubungan

masyarakat, arsip dan dokumentasi

c. penataan organisasi dan tata laksana kerja organisasi;

d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan ;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah/Negara;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara struktural Sekretariat memiliki 3 (tiga) Sub Bagian, antara lain:

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum,

rumah tangga dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan

ketatalaksanaan di lingkungan Dinas ;


b. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan jabatan,

pemberhentian dan pensiun pegawai;

c. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin

pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;

d. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan

kebersihan;

e. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengadaan sarana

dan prasarana kebutuhan Dinas;

f. penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan

perlengkapan dan peralatan Dinas;

g. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;

h. penyelenggaraan inventarisasi, pengelolaan dan

pelaporan kekayaan/asset milik dinas/ daerah/ negara;

i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan

peraturan perundang-undangan;

j. penyelenggaraan protokoler, kehumasan dan perjalanan

dinas;

k. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di

lingkungan Dinas; dan

l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

administrasi keuangan di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan

menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan

anggaran keuangan Dinas;

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembukuan,

perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan keuangan

Dinas;

c. pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas;

d. pelaksanaan administrasi tata laksana keuangan;

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan


pengelolaan keuangan Dinas; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas

menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan

pelaporan kegiatan Dinas. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program dan

Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program,

kegiatan dan anggaran keuangan Dinas;

b. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data

statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas;

c. pelaksanaan telahaan dan penyiapan bahan penyusunan

payung hukum pelaksanaan kegiatan Dinas;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan internal;

e. pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan peningkatan

pelayanan pu blik di lingkungan Dinas; dan

f. penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian kinerja

program/kegiatan Dinas;

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris


2. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan

pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di

bidang prasarana dan sarana pertanian. Dalam melaksanakan

tugas Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan

fungsi :

a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana


pertanian;

b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi

pertanian;

d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk,

pestisida, serta alat dan mesin pertanian;

e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;

f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;

g. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana

pertanian; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala


Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai 3 seksi,

dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian

Seksi Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian mempunyai tugas

penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan

teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan

lahan dan irigasi pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya seksi

Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana

program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang

pengembangan lahan dan irigasi pertanian;

c. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani,

jaringan irigasi tersier, dan jaringan tingkat desa/usaha

tani;

d. penyusunan peta pengembangan rehabilitasi,

konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;

e. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata


guna lahan pertanian;

f. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan

petani/masyarakat pemakai air untuk pertanian;

g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di

lingkup seksi; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Pengelolaan Pupuk Pestisida dan Pembiayaan Pertanian

Seksi Pengelolaan Pupuk Pestisida dan Pembiayaan Pertanian

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan

pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan pupuk, pestisida

dan pembiayaan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya seksi

Pengelolaan Pupuk Pestisida dan Pembiayaan Pertanian

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:




pengelolaan pupuk dan pestisida pertanian;

c. penyediaan pupuk dan pestisida pertanian;

d. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk dan pestisida

pertanian;

e. penjaminan mutu pupuk dan pestisida pertanian;

f. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian

bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;

g. pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan

pertanian;

h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup

seksi; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh



C. Seksi Pengelolaan Alat Mesin dan Investasi Pertanian

Seksi Pengelolaan Alat, Mesin dan Investasi Pertanian mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta

pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan alat, mesin dan

investasi pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya seksi

Pengelolaan Alat Mesin dan Investasi Pertanian menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:


kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan

teknis di bidang alat, mesin dan investasi pertanian;

c. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang alat, mesin dan

investasi pertanian;

d. pelaksanaan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi

pertanian;

e. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup

seksi; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian

bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman

pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Tanaman

Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan,

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;

b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang


tanaman pangan dan hortikultura;

c. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan,

pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan

dan hortikultura;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi bidang


e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan

bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang


f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil

di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman

pangan dan hortikultura;

h. pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;

dan

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


Bidang tanaman pangan dan hortikultura terdiri dari 3 seksi, dengan

tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan

Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan

teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan

perlindungan tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan

tugasnya, Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan

Hortikultura menyelenggarakan fungsi :



b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di perbenihan dan


perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;

c. penyiapan bahan penyediaan pengawasan peredaran benih


d. penyiapan bahan penyediaan pengawasan pengujian mutu benih


e. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber

benih tanaman pangan dan hortikultura;

f. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan

pengembangan vaerietas unggul tanaman pangan dan hortikultura;

g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih

yang beredar;

h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan

benih tanaman pangan dan hortikultura;

i. penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu

Tumbuhan (OPT) tanaman pangan dan hortikultura;

j. penyiapan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman

(OPT) tanaman pangan dan hortikultura;

k. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan

operasional pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu

Tanaman (OPT) tanaman pangan dan hortikultura;

l. pengelolaan data Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)


m. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman


n. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang


o. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang


p. penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di

bidang tanaman pangan dan hortikultura;

q. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup

seksi; dan

r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang



B. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang

produksi tanaman pangan dan hortikultura. Dalam melaksanakan

tugasnya, Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura




b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan

produksi tanaman pangan dan hortikultura;

c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi


d. penyiapan bahan bimbingan peningkatan mutu dan produksi


e. penyiapan bahan bimbingan penerapan teknologi budidaya


f. penyiapan bahan penyusunan kebijakan permodalan dan

investasi di bidang produksi tanaman pangan dan hortikuktura;

g. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup

seksi; dan


Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan

Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan pelaksanaan, dan pemberian bimbingan

teknis serta pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran

hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Dalam

melaksanakan tugasnya, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil





b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan

pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan

unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

d. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman


e. penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang

Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan

Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;

f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar

pertanian;

g. pelaksanaan fasilitasi promosi dan pemasaran produk tanaman


h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan

dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;

i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan

pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;

j. penyiapan bahan penyusunan kebijakan permodalan dan investasi

di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan

hortikuktura;

k. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup

seksi; dan

l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


4. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis,

serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan. Dalam

melaksanakan tugasnya, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :


a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan,

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;

b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;

c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di

bidang perkebunan;

e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan

bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang

perkebunan;

f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di

bidang perkebunan;

g. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran

hasil di bidang perkebunan;

h. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


Dalam kelengkapan organisasinya, Bidang Perkebunan terdiri dari

3 (tiga) seksi. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Adapun tugas dan

fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

A. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan,

dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi

perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan. Dalam

melaksanakan tugasnya, Seksi Perbenihan dan Perlindungan

Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program


b. penyediaan dan pengawasan peredaran / penggunaan

benih tanaman perkebunan;

c. pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;

d. penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan


varietas unggul;

e. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan

pengeluaran benih yang beredar;

f. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan

benih;

g. penyiapan bahan pengendalian Organisme Pengganggu

Tumbuhan (OPT);

h. penyiapan bahan pengamatan Organisme Pengganggu

Tanaman (OPT);

i. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT), bimbingan operasional

pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman

(OPT);

j. pengelolaan data Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan

penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT) ;

k. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;

l. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;

m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis

perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;

n. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di

lingkup seksi; dan

o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh


B. Seksi Produksi Perkebunan

Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi di bidang

perkebunan. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Produksi

Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

a. kordinasi dan penyiapan bahan penyusunan rencana program,


b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi di bidang


perkebunan;

c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi

tanaman di bidang perkebunan;

d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi

tanaman di bidang perkebunan;

e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman di

bidang perkebunan;

f. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di

lingkup seksi; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala


C. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,

pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan

evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi :



b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan

pemasaran hasil di bidang perkebunan;

c. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan

hasil di bidang perkebunan;

d. penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;

e. penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang

Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan

Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;

f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;

g. melakukan fasilitasi promosi dan pemasaran produk di bidang

perkebunan;

h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan

dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;


i. pematauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan

pemasaran hasil di bidang perkebunan;

j. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di lingkup

seksi; dan

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian

bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang

peternakan dan kesehatan hewan. Untuk tugas tersebut Bidang

Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi peternakan dan

kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran

hasil di bidang peternakan;

b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;

c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan

ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;

e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;

f. pengawasan obat hewan;

g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk

hewan;

h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;

i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan

masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan

hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

k. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran

hasil di bidang peternakan;

l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;

m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas


sesuai dengan tugas fungsinya.

Kelengkapan organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri

dari 3 seksi, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan

Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas-tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan

dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di

bidang benih/bibit, pakan dan produksi peternakan. Dalam

melaksanakan tugasnya, Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan


a. koordinasi dan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan

rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup seksi;

b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang

benih/bibit, pakan dan produksi peternakan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran

pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;

d. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan

peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);

e. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu,

pakan, benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);

f. pelaksanaan penyiapan bahan pengujian benih / bibit Hijauan

PakanTernak (HPT);

g. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik

hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;

h. pelaksanaan pemberian bimbingan peningkatan produk

peternakan;

i. pelaksanaan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;

j. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian

kegiatan di lingkup seksi; dan

k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang


B. Seksi Kesehatan Hewan


Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang

kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesehatan

Hewan menyelenggarakan fungsi :



b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang

kesehatan hewan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat

hewan tingkat distributor;

d. pelaksanaan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan

pemberantasan penyakit hewan;

e. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis

kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;

f. pelaksanaan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;

g. pelaksanaan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan

pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan

penerapan mutu obat hewan;

i. pelaksanaan penyiapan bahan penerbitan izin / rekomendasi

usaha distributor obat hewan;

j. pelaksanaan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian


k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


C. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Peternakan

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di


bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan

pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi

Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Peternakan menyelenggarakan fungsi :



b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di

bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan

pemasaran hasil peternakan;

c. pelaksanaan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan

limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;

d. pelaksanaan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk

hewan skala kecil;

e. pelaksanaan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian

dokumen aplikasi pengeluaran dan /atau pemasukan produk

hewan;

f. pelaksanaan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk

hewan;

g. pelaksanaan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk

hewan;

h. pelaksanaan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;

i. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan

pemotongan hewan qurban;

j. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit

pengolahan hasil di bidang peternakan;

k. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat

pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

l. pelaksanaan penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan

Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan

Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan

kesehatan hewan;

m. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di

bidang peternakan dan kesehatan hewan;


n. pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan

dan kesehatan hewan;

o. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis

kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil bidang

peternakan;

p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil

di bidang peternakan;

q. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian


r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Penyuluhan

Bidang penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

kebijakan, program dan pelaksanaan pertanian. Dalam melaksanakan

tugas, Bidang Penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:




kelembagaan penyuluhan pertanian dan perikanan ;

c. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan

kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian dan

perikanan;

d. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan

penyuluhan pertanian dan perikanan;

e. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi

kelembagaan petani dan kelembagaan usaha masyarakat di sektor

perikanan;

f. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan

balai penyuluhan pertanian dan perikanan;

g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di

lingkup seksi; dan




Kelengkapan bidang penyuluhan mempunyai 3 seksi, dengan tugas

pokok dan fungsi sebagai berikut:

A. Seksi Kelembagaan Penyuluhan

Seksi Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan dan

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di

bidang kelembagaan penyuluhan. Dalam melaksanakan tugasnya,

Seksi kelembagaan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:




kelembagaan penyuluhan pertanian dan perikanan ;

c. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan

kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian dan

perikanan;

d. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan


e. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi

kelembagaan petani dan kelembagaan usaha masyarakat di sektor

perikanan;

f. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan

balai penyuluhan pertanian dan perikanan;

g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan

di lingkup seksi; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh


B. Seksi Ketenagaan Penyuluhan

Seksi Ketenagaan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan dan

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi


di bidang ketenagaan (sumber daya manusia) penyuluhan. Dalam

melaksanakan tugasnya, Seksi Ketenagaan Penyuluhan mempunyai




b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan


c. penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan

pertanian dan perikanan;

d. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja

ketenagaan penyuluhan pertanian dan perikanan;

e. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian

penghargaan penyuluh pertanian dan perikanan;

f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan

kegiatan penyuluhan pertanian dan perikanan;


lingkup seksi; dan



C. Seksi Metode dan Informasi penyuluhan

Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pelaksanaan

dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi

di bidang metode dan informasi penyuluhan. Dalam melaksanakan

tugasnya, Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. koordinasi dan melakukan penyiapan bahan penyusunan


b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang metode dan

informasi penyuluhan pertanian dan perikanan;

c. penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan

metodologi penyuluhan pertanian dan perikanan;

d. penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan


metodologi penyuluhan pertanian dan perikanan;

e. penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian

dan perikanan;

f. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem

manajemen informasi penyuluhan pertanian dan perikanan;


lingkup seksi; dan



7. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,

pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta

pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan. Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perikanan menyelenggarakan


a. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan budidaya dan

perbenihan perikanan;

b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan pengawasan dan

pengendalian sumberdaya perikanan;

c. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha perikanan; dan

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas


Kelengkapan bidang perikanan mempunyai 3 seksi, dengan tugas pokok

dan fungsi sebagai berikut:

A. Seksi Perbenihan dan Budidaya Perikanan

Seksi Perbenihan dan Budidaya Perikanan mempunyai tugas

penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian

bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang

perbenihan dan budidaya perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya

sebagaimana dimaksud, Seksi Perbenihan dan Budidaya Perikanan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisa pemanfaatan


dan pengelolaan perbenihan dan budidaya perikanan;

b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi

pengembangan kawasan perikanan budidaya;

c. pelaksanaan kebijakan pembangunan teknologi budidaya

(pembesaran dan pembenihan) ikan air tawar;

d. pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan

prasarana perbenihan dan budidaya ikan;

e. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan

serta pengawasan peredaran obat ikan;

f. pelaksanaan kebijakan pengembangaan pakan ikan mandiri;

g. pelaksanaan pembinaan kepada pelaku utama bidang perbenihan

dan budidaya perikanan;

h. pelaksanaan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok

pembenih dan kelompok pembudidaya ikan;

i. pelaksanaan pembinaan pelaku utama perikanan budidaya dalam

rangka penyerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);

j. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh


B. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai

tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian

bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisa pemanfaatan

atau pengelolaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

b. pelaksanaan inventarisasi identifikasi dan pemetaan potensi

pengembangan kawasan pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan;

c. pelaksanaan kebijakan pembangunan usaha pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan;


d. pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan

pengelolaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran ikan;

e. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan untuk menumbuhkan

minat masyarakat terhadap pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan;

f. pelaksanaan pembinaan kepada pelaku utama bidang pengolahan

dan pemasaran hasil perikanan;

g. pelaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok

pengolah dan pemasar ikan;

h. pelaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan

mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan,

pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di

bidang pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisa

pemanfaatan/pengelolaan sumber daya perikanan;

b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi

pengembangan kawasan sumber daya perikanan;

c. pelaksanaan kebijakan pembangunan dan eksplorasi sumber

daya perikanan;

d. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan

sumber daya perikanan khususnya di perairan umum;

e. pelaksanaan pembinaan kepada pelaku utama bidang

pemanfaatan sumber daya perikanan;

f. pelaksanakan pembinaan dan penguatan kelembagaan

kelompok masyarakat pengawas sumber daya perikanan;

g. pelaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan

oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.


21

148

528

0 0

S2/S3 D4/S1 D3

SMA SMP SD

1.5.3 Sumber Daya Dinas

1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo

sampai akhir Desember 2018 berjumlah 202 orang, terbagi dalam beberapa

bidang maupun bagian yaitu di Sekretariat sebanyak 18 orang, Bidang

Tanaman Pangan dan Hortikultura

13 orang, Bidang Prasarana dan

Sarana Pertanian 14 orang,

Bidang Perkebunan 8 orang,

Bidang Peternakan 16 orang,

Bidang Perikanan 6 orang, Bidang

penyuluhan 15 orang, Penyuluh

Lapangan 74 orang, Kepala

UPTD sebanyak 20 orang, Staf

teknis di kecamatan 1 orang, Staf

teknis peternakan di kecamatan sebanyak 17 orang. Jumlah sumber daya

aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo berdasarkan

Pendidikan, Eselon, serta golongan dapat dilihat pada gambar 1.1; 1.2; dan

1.3.

Gb 1.1. SDM berdasarkan ijazah


3

2529

45

27 2431

110

2 50

IV-C IV-B IV-A III-D III-C III-B

III-A II-D II-C II-B II-A I-C

Struktur pegawai pada Dinas Pertanian

dan Perikanan Kabupaten Ponorogo,

belum cukup ideal, hal ini dikarenakan

rekrutmen CPNS yang baru masih

sedikit jumlahnya, disisi lain setiap

tahun selalu ada pegawai yang

pensiun. Sehingga dalam mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

pekerjaan sehari-hari masih

memperbantukan pegawai fungsional

penyuluh untuk bertugas di jajaran

staf struktural Dinas. Begitupun jumlah

fungsional penyuluh belum cukup

untuk memenuhi struktur 1 desa 1

tenaga penyuluh. Demikian pula untuk

tenaga medik veteriner masih jauh

dari komposisi ideal. Namun

demikian dengan keterbatasan

jumlah pegawai, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo selalu

berusaha untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan secara

maksimal.

2. Dukungan Anggaran

Pagu awal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian

dan Perikanan Kabupaten Ponorogo senilai Rp. 32.594.155.461,00 (Tiga puluh

dua milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu

empat ratus enam puluh satu rupiah). Selanjutnya pada perubahan anggaran

bulan Oktober terdapat penambahan anggaran sehingga pagu anggaran tahun

2018 menjadi Rp. 32.772.251.161,00 (Tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh

puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah).

3. Kinerja Pelayanan

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu

Gb1.3. SDM berdasarkan golongan

1 737

157

II III IV Staf

Gb 1.2. SDM berdasarkan eselon


Dinas yang cukup besar, mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan

terhadap 2 urusan, yaitu urusan pertanian dan urusan perikanan.

Sebagaimana amanah RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021

bahwasanya pembangunan pertanian tetap menjadi prioritas utama dalam

menggerakkan sektor ekonomi kemasyarakatan. Fokus utama dalam

pembangunan pertanian antara lain adalah peningkatan produksi dan

produktivitas tanaman pangan unggulan, peningkatan produksi tanaman

perkebunan, serta peningkatan produksi dan populasi peternakan. Sedangkan

untuk urusan perikanan fokus terhadap peningkatan jumlah produksi perikanan

serta peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

Ponorogo sebagai salah satu kabupaten sentra produksi pertanian

tanaman pangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mempunyai

pertumbuhan produksi yang sangat fluktuatif .

Tabel 1.1. Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 - 2018

No Komoditi Produksi ( Ton )

2014 2015 2016 2017 2018

1 Padi 441.919 465.853 479.838 458.249 480.763

2 Jagung 197.062 242.043 263.266 227.610 252.258

3 Kedelai 23.221 28.148 21.948 6.278 4.658

4 Kacang Tanah 2.440 3.098 1.958 3.052 1.794

5 Ubi Kayu 582.873 416.636 518.566 535.208 491.775

Jika dirata-rata dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2018) produksi padi

465.324 ton/tahun; jagung 236.448 ton/tahun; kedelai 16.851 ton/tahun;

kacang tanah 2.468 ton/tahun; ubi kayu 509.010 ton/tahun. Trend selama

kurun waktu 5 (lima ) tahun terakhir untuk padi mengalami kenaikan. Jagung,

kedelai, kacang tanah dan ubi kayu mengalami penurunan. Trend

pertumbuhan rata-rata Padi 2,40%; Jagung -0,36%; Kedelai -11,67%; Kacang

tanah -8,93% dan Ubi kayu -1,71%. Secara keseluruhan produksi tanaman

pangan unggulan dapat dilihat pada tabel 1.1.


Tabel 1.2. Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Ponorogo Th. 2014 – 2018

No Komoditi Produktivitas ( Ku/Ha )

2014 2015 2016 2017 2018

1 Padi 63,59 64,6 60,67 57,39 61,25

2 Jagung 60,08 69,23 66,88 64,94 62,64

3 Kedelai 19,97 16,24 11,54 12,98 12,21

4 Kacang

Tanah 15,35 18,49 12,88 21,64 12,72

5 Ubi Kayu 258,08 191,16 267,79 258,65 244,35

Produktivitas tanaman pangan selama 5 tahun terakhir menunjukkan

angka yang fluktuatif. Jika dirata-rata dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2018)

produktivitas padi 61,50 ku/ha; jagung 64,75 ku/ha; kedelai 14,59 ku/ha;

kacang tanah 16,22 ku/ha; ubi kayu 244,01 ku/ha. Trend produktivitas selama

kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir untuk padi dan ubi kayu mengalami

kenaikan. Jagung, kedelai, dan kacang tanah mengalami penurunan. Secara

keseluruhan secara berturut-turut trend pertumbuhan sebagai berikut : Padi

0,11%; ubi kayu 0,43%. Trend penurunan sebagai berikut jagung -2,78%;

kedelai -5,87% dan kacang tanah -18,66%. Secara lengkap perkembangan

produktivitas tanaman pangan selama 5 tahun terakhir disajikan pada tabel

1.2.

Tabel 1.3. Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Ponorogo Th. 2014 -

2018

No Komoditi Realisasi (ton)

2014 2015 2016 2017 2018

1 Tebu 10.288,25 5.017,38 6.799,18 8.160,29 4.590,08

2 Tembakau 550,94 1.038,30 315,47 254,42 1.346,14

3 Kopi 187,79 192,90 230,19 152,49 361,71

4 Cengkeh 200,99 186,34 233,28 250,10 713,46

5 Kelapa 6.170,09 5.373,11 5.666,34 6.881,47 6.974,21

6 Kakao 593,70 661,22 689,76 583,20 599,57

Pada tanaman perkebunan secara rinci produksi tanaman perkebunan


dapat dilihat pada tabel 1.3. Produksi tanaman perkebunan selama 2014-2018

rata-rata untuk komoditi tebu mencapai 6.971,04 ton/tahun; tembakau 701,05

ton/tahun; kopi 225,02 ton/tahun; cengkeh 316,83 ton/tahun; kelapa 6.213,04

ton/tahun; kakao 625,49 ton/tahun. Dari rata-rata tingkat produksi selama 5

(lima) tahun tersebut, jika dilihat trendnya maka untuk komoditi tebu cenderung

mengalami penurunan 12,29 %; tembakau cenderung meningkat 22,22 %;

kopi cenderung meningkat 18,95 %; cengkeh cenderung meningkat 47,02 %;

kelapa cenderung meningkat 8,79 %; dan kakao cenderung meningkat 2,59 %.

Tabel 1.4. Produksi Peternakan Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 - 2018

No Komoditas Jumlah

2014 2015 2016 2017 2018

1 Daging (kg) 1.572.944 1.528.250 1.528.050 1.819.155 1.752.902

2 Susu (liter) 1.885.728 2.178.563 2.512.373 4.655.203 5.219.120

3 Telur (kg) 1.842.560 2.283.851 2.824.150 4.522.017 4.864.760

Produksi peternakan unggulan antara lain adalah daging, susu dan telur.

Dalam kurun waktu 5 tahun rata- rata produksi daging mencapai 1.640.260,20

kg; susu 3.290.197,40 liter; telur 3.267.467,60 kg. Perkembangan hasil

produksi peternakan mempunyai trend positif setiap tahun. Produksi daging

mengalami kenaikan rata-rata 2,19%; Susu 22,73% dan telur 23,65%. Secara

keseluruhan produksi peternakan unggulan dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.5. Populasi Ternak Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 - 2018

No Jenis Hewan Populasi

2014 2015 2016 2017 2018

1 Sapi Perah 1.634 1.898 2.177 2.384 2.446

2 Sapi potong 84.514 81.807 82.102 81.823 83.248

3 Kambing 163.704 218.414 194.584 205.942 265.388

4 Domba 17.481 22.507 20.927 16.830 19.671

5 Ayam Buras 716.240 860.639 846.479 681.215 799.298

6 Ayam

Pedaging

2.382.800 2.537.016 2.883.200 2.329.290 2.383.600

7 Ayam Petelur 188.053 249.594 323.146 348.201 346.010

Ternak dibedakan menjadi 4 jenis yaitu ternak besar, ternak kecil, ternak


lainnya dan unggas. Perkembangan populasi ternak di Kabupaten Ponorogo

yang terbesar adalah dari jenis unggas, yaitu ayam buras, ayam pedaging, dan

ayam petelur. Selanjutnya disusul oleh ternak kecil yaitu kambing dan populasi

ternak besar adalah sapi potong dan sapi perah. Sebagai komoditi unggulan

populasi sapi potong selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan.

Berbanding terbalik dengan sapi perah, walaupun populasinya lebih sedikit dari

sapi potong tetapi menunjukkan trend positip dalam pertambahan populasi.

Sedangkan untuk ternak kecil unggulan domba, kambing dan unggas (ayam

buras, ayam pedaging dan petelur) selama 5 tahun terakhir menunjukkan

kenaikan populasi. Hal ini seiring dengan peluang pasar yang tinggi sehingga

minat masyarakat untuk beternak semakin meningkat. Secara keseluruhan

populasi ternak di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel 1.5.

Produksi ikan di Kabupaten Ponorogo sebesar 1.936,90 ton. Trend produksi

ikan juga menunjukkan angka kenaikan yaitu sebesar 5,03%. Sedangkan

untuk konsumsi ikan angka rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai

13,80 kg/kapita/tahun. Konsumsi ikan selama kurun waktu 2014–2018 berturut-

turut sebagai berikut 12,4; 12,5; 13,4; 14,7; dan 16,02 kg/kapita/tahun. Setiap

tahun konsumsi ikan oleh masyarakat mengalami kenaikan rata-rata sebesar

0,91 kg/kapita/tahun. Trend perkembangan konsumsi ikan mengalami

kenaikan yaitu sebesar 8,98%. Sebagai dasar perhitungan angka-angka

konsumsi ikan di atas dihitung dengan menggunakan dasar perhitungan

susenas yang sudah ditetapkan oleh pusat. Jumlah produksi ikan selama

kurun waktu 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 1.6.

Tabel 1.6. Produksi Perikanan Tahun 2014 – 2018

No Komoditi Produksi (ton)

2014 2015 2016 2017 2018

1 Lele 1.860 1.369,08 1.487,65 1.606,15 1.747,33

2 Nila 96,3 106,94 96,25 53,21 169,82

3 Gurami 108 158,7 171,82 180,32 202,55

4 Patin 9,45 9,45 50,01 2,4 17,13

5 Gabus 0,42 2,07

Produksi Ikan 2.073,75 1.644,17 1.806,15 1.844,15 1.936,90


1.6

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II. Perencanaan Kinerja, menjelaskan dokumen perencanaan yang

menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran mulai dari

Rencana Strategis (Renstra), sebagai penjabaran dari visi dan misi

Bupati Kabupaten Ponorogo.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis capaian kinerja Dinas

Pertanian dan Perikanan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Dianalisis

berdasarkan pengukuran kinerja atas capaian indikator kinerja utama

dibandingkan dengan target maupun capaian pada tahun-tahun

sebelumnya, serta laporan capaian realisasi anggaran.

Bab IV. Penutup, Berisi kesimpulan umum dari seluruh capaian kinerja yang

tersaji di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo Tahun 2018, dan

beberapa saran atau rekomendasi untuk perbaikan kinerja di masa yang

akan datang.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Ponorogo menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Ponorogo, mengakibatkan adanya reorganisasi pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) termasuk juga pada Dinas Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Ponorogo.

Gb 2.1 Kaitan RPJMD Kab. Ponorogo dan Renstra Dinas Pertanian dan

Visi Bupati:

"Menuju Ponorogo Yang Lebih Maju, Berbudaya dan Relegius”

Misi Bupati ke 4:

“Membangun pertanian, sebagai pengembangan berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh”

Tujuan:

Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan perikanan yang mantap dan berdaya saing

R E N S T R A

R P J M D


Perikanan

Tugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo sesuai

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2016 adalah membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan

tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pertanian dan

perikanan. Berkenaan dengan perubahan ruang lingkup dan tugas tersebut di

atas maka Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo Tahun

2016 – 2021 dilakukan reviu disesuaikan dengan perubahan nomenklatur,

ruang lingkup dan tugas yang ada. Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten

Ponorogo 2016-2021 serta Renstra Dinas Pertanian 2016-2021 sebagaimana

tampak pada gambar 2.1.

Tabel 2.1 Matrik hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 1. Terwujudnya usaha

pertanian yang mandiri dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi produktivitas pertanian/perkebunan serta terwujudnya usaha peternakan yang berkelanjutan melalui peningkatan produksi hasil peternakan.

1.1 Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan

1.1.1 Produksi tanaman pangan

1.1.2 Produktivitas tanaman pangan

1.2 Meningkatnya produksi tanaman perkebunan

1.2.1 Produksi tanaman perkebunan

1.3 Meningkatnya produksi dan populasi peternakan

1.3.1 Produksi peternakan

1.3.2 Populasi ternak

2.Terwujudnya usaha perikanan yang mandiri dan berkelanjutan serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan.

2.1 Meningkatnya produksi perikanan dan konsumsi ikan

2.1.1 Persentase peningkatan produksi perikanan

2.1.2 Persentase peningkatan konsumsi ikan

3.Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik, kredibel dan akuntabel.

3.1 Meningkatnya perencanaan yang berkesinambungan, pengawasan yang berorientasi pada output, penatausahaan keuangan dan aset yang bertanggung-jawab, dan pengelolaan SDM aparatur pertanian berbasis pembangunan karakter

3.1.1 Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta penyediaan sarana prasarana Dinas yang memadai

3.1.2 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan program/kegiatan dan anggaran dinas secara partisipatif dan tepat waktu


2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Tahun 2018 Dinas Pertanian dan

Perikanan Kabupaten Ponorogo sebagaimana tabel 2.2.

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo telah menyusun

perjanjian Kinerja tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2018


yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir tahun 2018. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan

Perikanan Kabupaten Ponorogo tahun 2018 disusun dengan berdasarkan

pada Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan. Sebagai penjabaran

dari Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja sebagai komitmen kinerja

antara Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan dengan Bupati Kabupaten

Ponorogo dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja, sepenuhnya dapat dilihat pada

lampiran 2.

Namun demikian pada bulan November dilakukan reviu Perjanjian Kinerja

dikarenakan terdapat perubahan anggaran seiring dengan Dokumen

Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Ponorogo Tahun 2018.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

KRITERIA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Kriteria pengukuran keberhasilan kinerja dilakukan dengan cara

membandingkan kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan

(ditargetkan). Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah

kinerja (peformance gap). Kemudian berdasarkan selisih kinerja tersebut

dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang cocok dan relevan untuk

meningkatkan kinerja (performance improvement) pada tahun berikutnya.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran,

menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel. 3.1. Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka

skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian

4 Lebih dari 100 % Sangat baik

3 75 % sampai 100 % Baik

2 55 % sampai 75 % Cukup

1 Kurang dari 55 % Kurang

b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka

skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian

1 Lebih dari 100 % Kurang

2 75 % sampai 100 % Cukup

3 55 % sampai 75 % Baik

4 Kurang dari 55 % Sangat Baik

3.2

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang keterkaitan antara RPJMD

Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Pertanian dan


Perikanan Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan

atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan di Dinas Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis

tersebut maka perlu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis

dan Indikator Kinerja tahun 2018 yang telah ditetapkan adapun hasilnya

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2018

No Sasaran Strategis/Indikator

Kinerja

Tahun 2018

Target Realisasi Capaian

(%)

1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

1.1.1 Produksi Tanaman Pangan (ton)

a. Padi 446.336 480.763 107,71

b. Jagung 220.400 252.258 114,45

c. Kedelai 23.875 4.658 19,51

d. Kacang Tanah 2.786 1.794 64,39

e. Ubi Kayu 450.460 491.775 109,17

83,05

1.1.2 Produktivitas Tanaman Pangan (ku/ha)

a. Padi 64,00 61,25 95,70

b. Jagung 70,00 62,64 89,49

c. Kedelai 17,80 12,21 68,59

d. Kacang Tanah 17,80 12,72 71,46

e. Ubi Kayu 200,00 244,35 122,18

89,48

86,27

2 Meningkatnya produksi tanaman perkebunan

1.2.1 Produksi Tanaman Perkebunan (ton)

a. Tebu 7.548 4.590,08 60,81

b. Tembakau 1.053 1.346,14 127,84

c. Kelapa 6.866 6.974,21 101,58

d. Kopi 230 361,71 157,27

e. Cengkeh 244 713,46 292,40

f. Kakao 716 599,57 83,74

137,27


3 Meningkatnya Produksi dan Populasi Peternakan

1.3.1 Produksi Peternakan

a. Daging 3.307.792 5.445.732 164,63 b. Susu 2.594.705 5.219.120 201,15 c. Telur 1.981.609 4.864.760 245,49

203,76

1.3.2 Populasi Ternak (ekor)

a. Sapi Perah 1.932 2.446 126,58 b. Sapi potong 87.759 83.248 94,86 d. Kambing 234.305 265.388 113,27 e. Domba 24.145 19.671 81,47

f. Ayam Buras 923.258 799.298 86,57

g. Ayam Pedaging 579.128 2.383.600 411,58

h. Ayam Petelur 267.754 346.010 129,23 149,08

176,42

4 Meningkatnya Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan

2.1.1 Persentase peningkatan jumlah produksi ikan

5 5,03 100,60

2.1.2 Persentase peningkatan konsumsi ikan

2 8,98 449,00

274,80

Sasaran 1: Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

Tabel 3.3: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas

Tanaman Pangan


Gb 3.1. % Produksi Tanaman

Pangan Tahun 2017

25.94

27.56

4.70

15.51

26.29

Padi

Jagung

Kedelai

KacangTanah Ubi Kayu

Keterangan: Sasaran Meningkatnya Produksi dan Produktivitas

Tanaman Pangan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, yaitu jumlah

produksi tanaman pangan dan jumlah produktivitas tanaman pangan.

Kedua indikator tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 5 komoditas

unggulan tanaman pangan daerah yaitu padi, jagung, kedelai, kacang

tanah dan ubi kayu.

Sebagaimana terlihat

pada Tabel 3.2 untuk

produksi tanaman

pangan jika dibandingkan

dengan target tahun

2018 mempunyai rata-

rata tingkat capaian

sebesar 83,05%. Turun

6,87% jika dibandingkan

tahun sebelumnya. Jika

dibandingkan dengan

kondisi akhir Renstra mencapai 68,54%. Jika dibandingkan tahun

sebelumnya hanya 2 komoditas saja yang mengalami kenaikan

produksi, yaitu padi sebesar 4,91% dan jagung 10,83%. Sedangkan

ketiga komoditas lainnya mengalami penurunan yaitu kedelai sebesar

25,8%; kacang tanah sebesar 41,22% dan ubi kayu 8,12%. Dari kelima

komoditas diatas, capaian paling rendah terlihat pada produksi kedelai

4.658 ton dengan tingkat capaian 19,51% yang termasuk kategori

kurang. Sementara untuk 4 komoditas lainnya mempunyai rentang

tingkat capaian sebesar 64,39% sampai dengan 114,45%, termasuk

kategori cukup dan sangat baik. Indikator kedua yaitu produktivitas

tanaman pangan, jika dibandingkan target 2018 mempunyai rata-rata

tingkat capaian sebesar 89,48%, turun 12,49% jika dibandingkan tahun

sebelumnya. Dan jika dibandingkan dengan kondisi akhir renstra baru

mencapai 88,54%. Dari kelima komoditas unggulan, produktivitas

kedelai mempunyai tingkat capaian paling rendah yaitu sebesar 68,58%

dengan kategori cukup. Jika dibandingkan tahun sebelumnya ada 1

Gb 3.1. % Produksi Tanaman Pangan Tahun 2018


Gb 3.2. Pengaplikasian POC pada tanaman jagung

POC Poktan “Mugi Rahayu” Kec. Jetis

komoditas yang produktivitasnya mengalami kenaikan yaitu padi

sebesar 6,83% dan untuk keempat komoditas lainnya mengalami

penurunan. Beberapa aksi kegiatan yang telah dilaksanakan untuk

mencapai target kinerja sasaran meningkatnya produksi dan

produktivitas pertanian antara lain adalah :

a. Pengembangan pertanian ramah lingkungan melalui pemberian

bantuan pupuk organik cair sejumlah 173.160 liter, pembenah tanah

10.835 kg dan 12.988 liter pupuk hayati kepada 1.392 kelompok tani

di 21 kecamatan.

b. Pembangunan jalan usaha tani sebanyak 5 km yang dialokasikan

kepada 10 kelompok tani / gapoktan di Kabupaten Ponorogo;

c. Pembangunan irigasi air tanah dangkal sebanyak 34 unit yang

dilaksanakan oleh kelompok tani melalui sistem padat karya;

d. Pemberian bantuan hand sprayer sebanyak 75 unit dan perajang

ketela sebanyak 15 unit;

e. Memastikan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan RDKK;

f. Pengembangan benih padi bersertifikat oleh petani penangkar;

g. Penyuluhan serta pendampingan petani dan pelaku agribisnis;

h. Pendampingan, pembinaan serta pengembangan kelas kelompok

tani.

Permasalahan :

Dalam pelaksanaan

program dan

kegiatan guna

mencapai tujuan

dan sasaran

rencana strategis

dinas terdapat

beberapa

permasalahan yang

dihadapi baik yang

bersifat eksternal maupun internal sehingga produksi dan produktivitas


Gb 3.3. Pembangunan irigasi air tanah dangkal

Ds. Jabung Kec. Mlarak

Gb 3.4. Pembangunan JUT Poktan Prima Tani

Ds. Ngabar Kec. Siman

tanaman pangan tidak dapat tercapai secara optimal. Beberapa

permasalahan yang muncul antara lain:

a. Pelaksanaan kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal melalui

sistem padat karya dapat dilaksanakan dengan baik namun dari sisi

administrasi kelompok tani masih membutuhkan banyak

pendampingan dari petugas di dinas.

b. Belum matangnya perencanaan program kerja pengelolaan

pengembangan pertanian organik di Kabupaten Ponorogo;

c. Kondisi iklim dan curah hujan yang tidak menentu sehingga sulit

diprediksi oleh petani.

Solusi :

a. Penyediaan

serta

pemerataan

bantuan sarana

produksi

pertanian;

b. Pembangunan/

rehabilitasi

infrastruktur

pertanian;

c. Berkoordinasi

dengan BMKG

dalam mitigasi

iklim dan curah

hujan sehingga

bisa

meramalkan

kalender tanam,

dan petani

dapat

menanam

komoditi yang tepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya


puso sebagai dampak anomali iklim, baik dari segi kebencanaan

maupun serangan wabah OPT;

d. Penguatan lembaga tani untuk mendukung sistem usaha

pertanian yang maju dan mandiri dengan konsep agribisnis;

e. Meningkatkan pengetahuan petani terhadap sistem pertanian

berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Tindak Lanjut

Dengan melaksanakan beberapa program di Dinas antara lain:

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pemberdayaan

Penyuluh dengan anggaran sebesar Rp.1.635.332.500,-

b. Program Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan / Pertanian

Organik dengan anggaran sebesar Rp.19.794.180.500,-

c. Program Pengembangan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana

Pertanian dengan anggaran sebesar Rp.3.577.212.500,-

Sasaran 2: Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan

Tabel 3.4: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Tan. Perkebunan


Gb 3.5. Pembangunan Jalan Produksi di daerah

penghasil tembakau

Keterangan : Sasaran

Meningkatnya Produksi Perkebunan

mempunyai 1 (satu) indikator

kinerja, yaitu jumlah produksi

tanaman perkebunan. Tanaman

perkebunan disini dijabarkan dalam

6 komoditas unggulan daerah, yaitu

tebu, tembakau, kelapa, kopi,

cengkeh dan kakao. Dari keenam

komoditi tersebut produksi paling

tinggi adalah kelapa. Jika

dilihat dari capaian kinerja

produksi cengkeh

mempunyai tingkat capaian

tertinggi sebesar 292,40%

dan terendah adalah tebu

sebesar 60,81%.

Produksi kelapa jika dibandingkan tahun sebelumnya mempunyai

peningkatan sebesar 92,74 ton, meningkat sebesar 1,35% dan jika

dibanding dengan kondisi akhir renstra tercapai sebesar 81,73%. Untuk

tanaman cengkeh dibandingkan dengan tahun sebelumnya mempunyai

peningkatan yang cukup besar yaitu 463,36 ton, meningkat sebesar

137,20% dan jika dibandingkan dengan kondisi akhir renstra tercapai

sebesar 259,44%. Sedangkan tanaman tebu menurun sebesar -

3.570,21 ton dibanding dengan produksi tahun sebelumnya. Produksi

tanaman tebu jika dibandingkan dengan kondisi akhir renstra baru

tercapai sebesar 56,64%. Keengganan petani untuk bertanam tebu

sangat mempengaruhi produksi tebu, beberapa hal yang menjadi

kendala adalah biaya produksi, kebutuhan pupuk, pengolahan lahan,

sewa alsintan, upah tenaga kerja dan kepastian atas pangsa pasar.

Potensi tembakau di Kabupaten Ponorogo masih sangat besar,

sehingga untuk beberapa tahun mendatang masih bisa dikembangkan


Gb 3.6. Pembangunan irigasi air tanah dangkal di

daerah penghasil tembakau

lagi. Namun demikian secara keseluruhan, jika dirata-rata capaian dari

sasaran strategis ke-2, Produksi tanaman perkebunan jika dibandingkan

target 2018 sebesar 137,27% termasuk kategori sangat baik. Beberapa

kegiatan yang telah

dilaksanakan guna

mencapai target antara lain

:

a. Pemberian bantuan

mesin perajang

tembakau sejumlah 15

unit kepada 15 kelompok

tani;

b. Pembangunan irigasi air

tanah dangkal di area

tembakau sejumlah 6

unit dan jalan produksi

1.500 m di 3 lokasi;

c. Pemberian hand traktor

rotary sebanyak 4 unit

kepada 4 kelompok tani;

d. Pemberian cultivator sebanyak 15 unit kepada 15 kelompok tani;

e. Pengembangan bibit kelapa.

Permasalahan : Dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna

mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis dinas terdapat

beberapa permasalahan yang dihadapi baik yang bersifat eksternal

maupun internal sehingga produksi tanaman perkebunan tidak dapat

tercapai secara optimal. Beberapa permasalahan yang muncul antara

lain:

a. Biaya produksi yang relatif lebih besar jika dibandingkan dengan

biaya budidaya tanaman lain (pangan dan hortikultura);

b. Usia tanaman yang sudah tua sehingga produksi / produktivitas

mengalami penurunan ;

c. Tergantung kepastian atas pangsa pasar hasil / produksi perkebunan;


d. Masih rendahnya tingkat pengetahuan petani untuk pengembangan

budidaya tanaman perkebunan dengan konsep agribisnis;

e. Faktor anomali iklim dan cuaca sehingga pada beberapa komoditas

tertentu rentan terhadap serangan OPT.

Solusi :

a. Penyediaan serta pemerataan bantuan sarana produksi tanaman

perkebunan berupa benih / bibit tanaman perkebunan unggulan;

b. Pembangunan / rehabilitasi infrastruktur lahan, air maupun akses

jalan produksi;

c. Meningkatkan penguasaan teknologi budidaya, pasca panen serta

managemen pemasaran/ agribisnis komoditas perkebunan melalui

penyuluhan / pelatihan / study lapang;

d. Penguatan lembaga tani untuk mendukung sistem usaha pertanian

yang maju dan mandiri dengan konsep agribisnis;

e. Meningkatkan pengetahuan petani terhadap sistem pertanian

berkelanjutan yang ramah lingkungan khususnya untuk diterapkan

pada komoditas tanaman perkebunan.

Tindak Lanjut


a. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku sebesar Rp.

1.525.875.112,-

b. Program Peningkatan Produksi Perkebunan sebesar Rp.

176.725.000,-


Sasaran 3: Meningkatnya Produksi dan Populasi Peternakan

Tabel 3.5: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi dan Populasi

Peternakan

Keterangan: Sasaran Meningkatnya Produksi dan populasi peternakan

mempunyai 2 (dua ) indikator kinerja, yaitu jumlah produksi ternak dan

populasi ternak. Untuk produksi ternak di jabarkan dalam 3 komoditas

unggulan, yaitu daging, susu dan telur. Produksi peternakan capaian

tertinggi yaitu pada produksi telur jika dibandingkan target tahun 2018,

mempunyai capaian sebesar 245,49% yang berarti sangat baik.

Produksi telur tersebut terbagi atas 3 jenis, yaitu telur ayam kampung,

ayam buras, dan itik. Jika dibandingkan tahun 2017, produksi telur

meningkat sebesar 7,58%. Produksi daging, khususnya daging sapi

hanya tercapai sebesar 46,52% dari kondisi akhir Renstra, namun

demikian jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami

peningkatan sebesar 199,36%. Dan secara keseluruhan untuk rata-rata

produksi peternakan mempunyai capaian sebesar 203,76% termasuk

kategori sangat baik. Populasi peternakan terbagi kedalam 7 (tujuh)

komoditas ternak unggulan. Populasi terbanyak adalah pada jenis

ternak unggas yaitu ayam pedaging sebesar 2.383.600 ekor. Untuk

populasi terendah adalah sapi perah sebesar 2.446 ekor. Dari ketujuh

komoditas ternak unggulan tersebut, ayam pedaging mempunyai tingkat

capaian tertinggi jika dibandingkan target tahun 2018, yaitu sebesar


411,58%; meningkat sebesar 235,22% jika dibandingkan tahun

sebelumnya. Sedangkan tingkat capaian terendah yaitu domba, dengan

tingkat capaian sebesar 81,47% jika dibandingkan target tahun 2018.

Secara keseluruhan untuk populasi ternak mempunyai tingkat capaian

rata-rata sebesar 149,08% yang berarti sangat baik. Untuk sasaran

strategis meningkatnya produksi dan populasi peternakan dengan 2

indikator kinerja jika dirata-rata mempunyai capaian kinerja sebesar

176,42% yang berarti sangat baik. Beberapa kegiatan yang telah

dilaksanakan guna mencapai target kinerja tersebut antara lain:

a. Pelatihan budidaya ternak kambing;

b. Pemberian bantuan ternak serta obat-obatan;

c. Pengadaan vaksin AI (Avian Influenza) dan Desinfektan yang

dimanfaatkan untuk pencegahan penyakit flu burung;

d. Pemberian jasa pelayanan pada gangguan reproduksi hewan;

e. Pemberian bantuan pengadaan kambing kepada 4 kelompok;

f. Pemeriksaan kebuntingan dan bantuan (IB) gratis melalui program

SIWAB



beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

a. Minimnya tenaga medik veteriner, hanya 2 (dua) orang PNS dan 3

(tiga) tenaga THL sementara petugas peternakan lainnya terbatas,

sehingga pelayanan di tingkat kecamatan kurang maksimal;

b. Kegiatan beternak masih dijadikan pekerjaan sampingan, dan belum

diusahakan secara optimal;

c. Pengetahuan peternak mengenai cara budidaya ternak yang baik

masih terbatas.

Solusi :

a. Peningkatan populasi ternak melalui pemberian bantuan bibit ternak

kepada kelompok ternak;

b. Diseminasi pengetahuan budidaya ternak unggulan dengan

managemen pemasaran yang baik melalui pelatihan / sosialisasi /


Gb 3.7. Pemberian bantuan kambing kepada kelompok

penyuluhan dan atau study banding ke sentra peternakan yang

sudah maju;

c. Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) untuk meningkatkan kelahiran

ternak, sehingga populasi ternak meningkat;

Tindak lanjut

Dengan melaksanakan beberapa program di Dinas antara lain :

a. Program Peningkatan produksi hasil peternakan Rp. 3.797.101.000,-

Sasaran 4 : Meningkatnya Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan

Tabel 3.6: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan dan

Konsumsi Ikan

Keterangan : Sasaran Meningkatnya produksi perikanan dan konsumsi

ikan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, yaitu persentase peningkatan

jumlah produksi ikan dan persentase peningkatan konsumsi ikan. Produksi

ikan pada tahun 2018 sebanyak 1.936,90 ton; meningkat sebesar 5,03%


Gb.3.8 Grafik produks

i

ikan selama 5 tahun

2,073.75

1,644.171,806.15 1,844.15

1,936.90

2014 2015 2016 2017 2018

Gb. 3.8. Produksi Ikan Selama 5 (Lima) Tahun

jika dibanding tahun 2017. Produksi perikanan terbesar adalah pada jenis

ikan lele, yaitu sejumlah 1.747,33 ton; selebihnya berasal dari ikan gurami,

nila, patin dan gabus. Jika dibandingkan dengan target tahun 2018

sebesar 5%, peningkatan produksi perikanan mempunyai capaian yang

sangat baik yaitu 100,60 %. Indikator ke 2 adalah peningkatan konsumsi

ikan dengan target

sebesar 2%. Pada

tahun 2018 konsumsi

ikan di Kabupaten

Ponorogo sebesar

16,02 kg/kapita/tahun,

mengalami peningkatan

sebesar 8,98% jika

dibandingkan tahun

sebelumnya dengan

tingkat capaian sebesar

92,56% yang berarti

baik. Sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan dan konsumsi

ikan dari dua indikator diatas jika dirata-rata mempunyai tingkat capaian

sebesar 274,80% termasuk kategori sangat baik. Beberapa kegiatan yang

telah dilaksanakan untuk mendukung target kinerja tersebut antara lain:

a. Pemberian bantuan kolam bundar sebanyak 40 unit;

b. Pemberian bantuan benih ikan, pakan ikan dan terpal;

c. Pelatihan sosialisasi CBIB;

d. Melaksanakan penebaran benih ikan di perairan umum sebanyak

30.000 ekor;

e. Melaksanakan kampanye GEMARIKAN dengan jumlah peserta 400

orang, meliputi anak usia sekolah dan juga balita ;

f. Pelatihan pengolahan produk turunan berbahan dasar ikan;



beberapa permasalahn yang dihadapi antara lain :


Gb. 3.10. Pemberian Bantuan Kolam Bundar

Gb. 3.9. Pemberian Bantuan Benih Ikan

a. Usaha budidaya

perikanan hanya

sebagai usaha

sampingan,

sehingga

kontinuitas

produksi tidak bisa

stabil.

b. Kurangnya

pengetahuan kelompok pembudidaya ikan terhadap budidaya ikan

yang baik;

c. Masih kurangnya

jenis dan kuantitas

benih ikan di

daerah;

d. Konsumsi ikan

perkapita masih

rendah jika

dibandingkan

dengan daerah

kabupaten / kota sekitar.

Solusi:

a. Pemberian modal paket bantuan sarana dan prasarana budidaya

perikanan kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN)

sabagai upaya pengembangan usaha perikanan;

b. Mendorong POKDAKAN agar mengembangkan agribisnis perikanan

yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui sertifikasi Cara

Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);

c. Fasilitasi pembetukan UPR dan peningkatan penyediaan sarana

dan prasarana kegiatan UPR;

d. Kampanye sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan

(GEMARIKAN) untuk anak sekolah, ibu, bayi dan balita;


e. Peningkatan peran serta POKMASWAS dalam pengawasan dan

pengendalian sumberdaya perikanan.

Tindak Lanjut


a. Program pengembangan perikanan dan promosi hasil perikanan

Rp.1.088.995.000,-

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 31

Desember 2018, total alokasi anggaran belanja sebesar Rp.47.037.764.161,00

(Empat puluh tujuh milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat

ribu seratus enam puluh satu rupiah), terbagi atas belanja tidak langsung

sebesar Rp.14.265.513.000,00 (Empat belas milyar dua ratus enam puluh lima

juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) dan belanja langsung sejumlah

Rp.32.772.251.161,00 (Tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta

dua ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah). Total realisasi

anggaran selama Tahun Anggaran 2018 baik belanja langsung maupun tidak

langsung sebesar Rp.44.992.934.704,00 (Empat puluh empat milyar sembilan

ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus

empat rupiah) atau dengan persentase capaian serapan anggaran sebesar

95,65%. Realisasi anggaran untuk belanja tidak langsung sejumlah

Rp.14.246.114.291,00 (Empat belas milyar dua ratus empat puluh enam juta

seratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan tingkat

capaian sebesar 99,86%. Untuk belanja langsung sebesar

Rp.30.746.820.413,00 (Tiga puluh milyar tujuh ratus empat puluh enam juta

delapan ratus dua puluh ribu empat ratus tiga belas rupiah). Dengan tingkat

capaian sebesar 93,82%. Anggaran dan realisasi belanja APBD Tahun 2018

sebagaimana dilihat pada Tabel 3.7.


T

abel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2018


Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 dipergunakan untuk

membiayai program kegiatan yang langsung mendukung pencapaian sasaran

strategis sebagaimana disajikan pada tabel 3.8.


Tabel 3.8 Alokasi Belanja Persasaran Strategis Dinas Pertanian dan

Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2018

Sasaran Strategis Anggaran (Rp)

%

1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

27.930.630.700

88,88

2 Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan

2.194.985.112

6,98

3 Meningkatnya Produksi dan Populasi Peternakan

276.736.000

0,88

4 Meningkatnya Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan

1.022.653.000

3,25

Jumlah 31.425.004.812

Belanja Langsung pendukung 1.347.246.349

TOTAL BELANJA LANGSUNG 32.772.251.161

Jika dibandingkan antara tingkat capaian kinerja dengan tingkat capaian

anggaran masing-masing sasaran strategis terlihat efisiensi dalam

penggunaan sumberdaya. Dari keempat sasaran strategis yang ada di Dinas

Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2018 hanya ada 1

sasaran strategis yang termasuk tidak efisien dalam penggunaan sumber

daya, yaitu pada sasaran ke- 1, Meningkatnya produksi dan produktivitas

tanaman pangan. Secara keseluruhan tersaji pada tabel 3.9. sebagai berikut :


Tabel 3.9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018


Gb. 5.1 Persentase capaian kinerja utama dan realisasi anggaran

Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4

86.27

137.27

176.42

274.8

93.61 92.93 94.99 99.19

Capaian Kinerja Serapan Anggaran

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Ponorogo Tahun 2018, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

kinerja Dinas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di

dalam Reviu Rencana Strategis

Dinas Pertanian dan Perikanan

Kabupaten Ponorogo. Selain itu

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ini dibuat sebagai

gambaran dari pencapaian

kinerja selama 1 (satu) tahun

yang dilaksanakan

berdasarkan target dalam

Perjanjian Kinerja dan

Rencana Kinerja Tahunan

yang telah dibuat pada awal tahun. Hal ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas

dalam pelaksanaan tugas di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Ponorogo guna

mengawal pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,

di Tahun 2018. Laporan ini sekaligus dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan

maupun kegagalan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun

Anggaran 2018 sesuai Reviu Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten

Ponorogo tahun 2016-2021, yang mempunyai 2 (dua) tujuan utama, 4 (empat) sasaran

strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja utama, yang didukung oleh 12 (dua belas)

program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan. Serta sebagai pendukung terdapat 1 (satu)

tujuan, 1 (satu) sasaran, dan 2 (dua) indikator kinerja yang semuanya terkait

kesekretariatan yang dibagi ke dalam 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan.

Seluruh anggaran bersumber dari APBD yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2018.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Tahun 2018 capaian kinerja yang

telah dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perikanan pada Tahun 2018 adalah sebagai

berikut:


1. Sasaran pertama, meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan

terdapat 2 (dua) indikator kinerja, yaitu jumlah produksi dan produktivitas tanaman

pangan yang masing-masing dijabarkan dalam 5 komoditi unggulan. Secara

keseluruhan untuk produksi dan produktivitas tanaman pangan jika dirata-rata

mempunyai tingkat capaian sebesar 86,27%. Sasaran pertama didukung 4 program

dengan 10 kegiatan mempunyai capaian realisasi anggaran sebesar 93,61%.

Kesimpulannya untuk sasaran pertama mempunyai capaian kinerja dengan kategori

baik, namun tidak efisien dalam pemanfaatan sumberdaya.

2. Sasaran kedua, meningkatnya produksi tanaman perkebunan mempunyai 1 (satu)

indikator kinerja, yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) komoditi unggulan perkebunan.

Jika di rata-rata mempunyai tingkat capaian sebesar 137,27%. Pada sasaran kedua

untuk pencapaian kinerja didukung oleh 2 program dengan 4 kegiatan mempunyai

capaian realisasi anggaran sejumlah 92,93%. Kesimpulannya untuk sasaran kedua

mempunyai capaian kinerja dengan kategori sangat baik dan efisien dalam

pemanfaatan sumberdaya dengan rasio sebesar 44,34%.

3. Sasaran ketiga, meningkatnya produksi dan populasi peternakan mempunyai 2

(dua) indikator kinerja. Pertama adalah produksi peternakan, yang terdiri dari 3 jenis

komiditi yaitu daging, telur dan susu. Kedua adalah populasi ternak yang dijabarkan

ke dalam 7 komoditas ternak yang dominan diusahakan. Dari kedua indikator

tersebut jika dirata-rata mempunyai tingkat capaian sebesar 176,42%. Untuk

pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut didukung oleh 1 program dengan 3

kegiatan, yang mempunyai capaian realisasi anggaran sebesar 94,99%. Kesimpulan

untuk sasaran ketiga mempunyai capaian kinerja dengan kategori sangat baik dan

efisien dalam pemanfaatan sumberdaya dengan rasio sebesar 81,43%.

4. Sasaran keempat, meningkatnya produksi perikanan dan konsumsi ikan,

mempunyai 2 (dua) indikator kinerja. Pertama adalah produksi ikan dan kedua

adalah konsumsi ikan. Dari kedua indikator tersebut jika dirata-rata mempunyai

tingkat capaian sebesar 274,80%. Untuk pelaksanaan pencapaian kinerja tersebut

didukung oleh 1 program dengan 5 kegiatan, yang mempunyai capaian realisasi

anggaran sebesar 99,19%. Kesimpulan untuk sasaran keempat mempunyai capaian

kinerja dengan kategori sangat baik dan efisien dalam pemanfaatan sumberdaya

dengan rasio sebesar 175,61%.

Dukungan anggaran yang bersumber dari APBD untuk TA. 2018 total alokasi

belanja langsung sejumlah Rp.32.772.251.161,00 dengan tingkat capaian realisasi


anggaran sebesar 93,82 % atau Rp.30.746.820.413,00.

Dalam perjalanan satu tahun beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya

pencapaian target kinerja dinas antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penerapan tekhnologi budidaya, khusunya sistem pertanian

organik sebagai salah satu program prioritas yang tertuang didalam RPJMD

Kabupaten Ponorogo, karena kemampuan serta pengetahuan petani terkait sistem

pertanian organik masih terbatas, serta adanya kekhawatiran atas penurunan

jumlah produksi maupun rantai pemasaran yang belum jelas;

2. Masih banyaknya infrastruktur pertanian yang rusak dan kurang memadai;

3. Adanya peningkatan intensitas kejadian iklim ekstrim yang mengakibatkan

pergeseran pola tanam dan peningkatan serangan organisme pengganggu tanaman

(OPT);

4. Rehab dan peremajaan beberapa komoditi perkebunan tidak ada, sehingga

produksi cenderung menurun;

5. Kurang idealnya jumlah SDM paramedic veteriner, dokter hewan maupun tenaga

teknis serta sarana pelayanan kesehatan hewan sehingga pelayanan di bidang

kesehatan ternak belum optimal;

6. Benih ikan yang dihasilkan UPR dan BBI belum bisa memenuhi kebutuhan pasar

lokal baik dari jenis maupun kuantitas.

Namun demikian upaya dan tindak lanjut pada setiap tingkat dan tahapan untuk

mencapai keberhasilan target kinerja harus selalu dilakukan secara berkesinambungan

dan berkelanjutan, diantaranya adalah :

1. Melakukan perencanaan program dan kegiatan secara matang mengacu RPJMD

Kabupaten Ponorogo maupun Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan, serta

konsisten menjabarkannya dalam bentuk belanja kegiatan yang produktif untuk

mencapai tujuan dan memecahkan masalah atau hambatan yang ada.

2. Pembangunan infrastruktur irigasi, pemberian bantuan sarana dan prasarana

pertanian, perkebunan, dan perikanan kepada kelompok tani dan pembudidaya ikan

untuk mendukung usaha petani maupun pembudidaya ikan dalam menurunkan

ongkos produksi.

3. Optimalisasi pelaksanaan pertanian organik melalui sistem perencanaan yang tepat,

pelaksanaan sesuai aturan yang berlaku serta pendampingan yang memadai

sehingga masyarakat petani mampu melaksanakan sistem pertanian organik secara

mandiri dan berkelanjutan.


4. Meningkatkan upaya pendampingan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan

dan perikanan dimulai dari aspek penyediaan agroinput, aspek budidaya (onfarm),

aspek pasca panen dan pemasaran (hilir) serta beberapa aspek pendukung.

5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga pelaksanaan kegiatan

di lapangan terpantau secara sempurna dengan harapan penyelesaian fisik maupun

administrasi dapat berjalan tepat waktu, dan tidak menumpuk di akhir tahun.

% Selisih % Selisih % Selisih

1.1 1.1.1

a. Padi 446.336 ton 458.249 ton 461.233 ton 480.763 ton 107,71 34.427 104,91 22.514 104,23 19.530

b. Jagung 220.400 ton 227.610 ton 249.900 ton 252.258 ton 114,45 31.858 110,83 24.648 100,94 2.358

c. Kedelai 23.875 ton 6.278 ton 26.625 ton 4658 ton 19,51 (19.217) 74,20 (1.620) 17,49 (21.967)

d. Kacang Tanah 2.786 ton 3051,984 ton 21.443 ton 1.794 ton 64,39 (992) 58,78 (1.258) 8,37 (19.649)

e. Ubi Kayu 450.460 ton 535.208 ton 440.510 ton 491.775 ton 109,17 41.315 91,88 (43.433) 111,64 51.265

83,05 17.478,20 88,12 170,16 68,54 6.307,40

1.1.2

a. Padi 64,00 ku/ha 57,33 ku/ha 65,10 ku/ha 61,25 ku/ha 95,70 (2,75) 106,83 3,92 94,08 (3,85)

b. Jagung 70,00 ku/ha 64,94 ku/ha 71,40 ku/ha 62,64 ku/ha 89,48 (7,36) 96,45 (2,31) 87,73 (8,76)

c. Kedelai 17,80 ku/ha 13,48 ku/ha 18,10 ku/ha 12,21 ku/ha 68,58 (5,59) 90,56 (1,27) 67,44 (5,89)

d. Kacang Tanah 17,80 ku/ha 21,42 ku/ha 18,10 ku/ha 12,72 ku/ha 71,49 (5,08) 59,41 (8,70) 70,30 (5,38)

e. Ubi Kayu 200,00 ku/ha 258,6546008 ku/ha 198,44 ku/ha 244,35 ku/ha 122,17 44,35 94,47 (14,31) 123,13 45,91

89,48 4,71 89,54 (4,53) 88,54 4,40

1.2 1.2.1

a. Tebu 7.548 ton 8.160,29 ton 8.104 ton 4.590,08 ton 60,81 (2.958) 56,25 (3.570,21) 56,64 (3.513,92)

b. Tembakau 1.053,00 ton 254,42 ton 1.136 ton 1.346,14 ton 127,84 293 529,10 1.091,72 118,50 210,14

c. Kelapa 6.866 ton 6.881,47 ton 8.533 ton 6.974,21 ton 101,58 108 101,35 92,74 81,73 (1.558,79)

d. Kopi 230,00 ton 152,49 ton 259 ton 361,71 ton 157,27 132 237,20 209,22 139,66 102,71

e. Cengkeh 244,00 ton 250,10 ton 275 ton 713,46 ton 292,40 469 285,27 463,36 259,44 438,46

f. Kakao 716,00 ton 583,20 ton 782 ton 599,57 ton 83,74 (116) 102,81 16,37 76,67 (182,43)

137,27 (345,31) 218,66 (282,80) 122,11 (750,64)

1.3 1.3.1

a. Daging 3.307.792 (kg) 1.819.155 (kg) 3.716.635 (kg) 5.445.732 (kg) 164,63 2.137.939,90 299,36 3.626.577,00 146,52 1.729.096,80

b. Susu 2.594.705 (liter) 4.655.203 (liter) 3.090.335 (liter) 5.219.120 (liter) 201,15 2.624.415,42 112,11 563.917,00 168,89 2.128.785,00

c. Telur 1.981.609 (kg) 4.522.017 (kg) 2.360.128 (kg) 4.864.760 (kg) 245,50 2.883.151,15 107,58 342.743,00 206,12 2.504.632,00

203,76 2.548.502,16 173,02 1.511.079,00 173,84 2.120.837,93

1.3.2 Populasi Ternak (ekor)a. Sapi Perah 1.932 ekor 2.384 ekor 1.956 ekor 2.446 ekor 126,58 513,63 102,60 62,00 125,07 490,37

b. Sapi potong 87.759 ekor 81.823 ekor 98.606 ekor 83.248 ekor 94,86 (4.511,13) 101,74 1.425,00 84,42 (15.358,15)

d. Kambing 234.305 ekor 205.942 ekor 263.266 ekor 265.388 ekor 113,27 31.082,60 128,87 59.446,00 100,81 2.122,45

e. Domba 24.145 ekor 16.830 ekor 27.129 ekor 19.671 ekor 81,47 (4.473,57) 116,88 2.841,00 72,51 (7.457,84)

f. Ayam Buras 923.258 ekor 681.215 ekor 1.037.372 ekor 799.298 ekor 86,57 (123.959,51) 117,33 118.083,00 77,05 (238.074,14)

g. Ayam Pedaging 579.128 ekor 711.060 ekor 650.709 ekor 2.383.600 ekor 411,58 1.804.471,51 335,22 1.672.540,00 366,31 1.732.891,23

h. Ayam Petelur 267.754 ekor 348.201 ekor 300.848 ekor 346.010 ekor 129,23 78.256,00 99,37 (2.191,00) 115,01 45.161,61

2.1 2.1.1 5 2,13 % 25 % 5,03 % 100,60 20,00 236,35 2,90 20,12 (19,97)

-

2.1.2 2 % 1,41 % 10 % 8,98 % 449,00 6,98 636,88 7,57 89,80 (1,02)

LAMPIRAN IV

Tabel 1. Pengukuran Kinerja (Dibanding dengan target kinerja tahunan, capaian tahun sebelumnya, dan akhir periode Renstra)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi Th.2017

(n-1)

Kondisi Akhir

Renstra Realisasi Tahun 2018

% Capaian 2018 terhadap

Target 2018 Kondisi Akhir Renstra

Meningkatnya

Produksi dan

Produktivitas

Tanaman Pangan

Produksi Tanaman

Pangan (ton)

Produktivitas Tanaman

Pangan (ku/ha)

Realisasi Th.2017 (n-1)

Produksi Tanaman

Perkebunan (ton)

Meningkatnya

Produksi dan

Populasi

Peternakan

Produksi Peternakan

Meningkatnya

produksi tanaman

perkebunan

Meningkatnya

Produksi Perikanan

dan Konsumsi IkanPersentase peningkatan

konsumsi ikan

Persentase peningkatan

jumlah produksi ikan

%

Documents

INSTANSI DINAS PERTANIAN DAN PEMERINTAH PERIKANAN KABUPATEN PONOROGO … · 2019. 3. 29. · LKjIP Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Ponorogo Tahun 2018 i KATA PENGANTAR Puji syukur