INFORMENT CONSENT

BEBERAPA PERKEMBANGAN

1. Revisi UUD 1945 yang a.l. memuat hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan

2. Perubahan norma dan nilai dalam masyarakat terutama sesudah tahun 1998

3. Permenkes nomor 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik, sebenarnya informed consent sudah menjadi hukum

4. UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan5. UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

PerMenKes RI No 585/ Menkes/ PER/ IX/ 1989 persetujuan tindakan medik/ informed consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang dilakukan thd pasien tersebutTindakan terhadap pasien berupa diagnostik dan terapeutik

UU KESEHATAN 1999 (PENGGANTI UU KESEHATAN TH 1992)

Substansi yang diatur1. Sumber Daya di Bidang Kesehatan (tenaga, fasilitas pelayanan,

perbekalan kesehatan, teknologi dan produk teknologi)2. Upaya kesehatan3. Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, Remaja, Lansia dan Penyandang

cacat4. Gizi5. Kesehatan Jiwa6. Penyakit Menular dan Tidak Menular7. Kesehatan Lingkungan8. Kesehatan Kerja9. Pengelolaan Kesehatan10.Informasi Kesehatan11.Pembiayaan Kesehatan12.Peran Serta Masyarakat13.Badan Pertimbangan Kesehatan14.Pidana

Tenaga Kesehatan (PP No. 32 Tahun 1996)

setiap orang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya

kesehatan

TENAGA KESEHATAN TERDIRI DARI :

(a) tenaga medis (meliputi dokter dan dokter gigi), (b) tenaga keperawatan (meliputi perawat dan bidan), (c) tenaga kefarmasian (meliputi apoteker, analis dan

asisten apoteker), (d) tenaga kesehatan masyarakat (meliputi

epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian),

(e) tenaga gizi (meliputi dietisien), (f) tenaga keterapian fisik (meliputi fisioterapis,

okupasiterapis dan terapis wicara), (g) tenaga keteknisian medis (meliputi radiografer,

radioterapis, teknisi gizi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, motorik prostetik, teknisi tansfusi dan perekam medis).

Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di

bidang kesehatan dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk

mematuhi standar profesi tenaga kesehatan

Peraturan No 32 Tahun 1996 ttg Tenaga Kesehatan pada pasal 21 ayat 1 berbunyi setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi tenaga kesehatan dan menghormati hak pasien

COMPONENTS OF PROFESSIONALISM

Standard of professional conduct

Collegiality Altruism

Ethics Accountability

Competence

HUBUNGAN NAKES – PASIEN

Terjalin dalam ikatan terapetik ( dalam bidang pengobatan : diagnostik, preventive, promotive, curative dan rehabilitative

Ikatan transaksi ? (pada kasus tertentu terutama pada kasus tanpa indikasi medis)

Kedepan mungkin akan lebih banyak ditemukan Ikatan terapetik ; Hak dan Kewajiban

INFORMED CONSENT

Informed telah diberikan penjelasan/informasi

Consent persetujuan yang diberikan kepada seseorang utk berbuat

sesuatu

PENGERTIAN Proses komunikasi , bukan sekedar

menandatangani formulir persetujuan.(informed consenct is a process, not an event (Appelbaum dalam Guwandi)

Persetujuan yang diberikan oleh pasien/ kel pasien terhadap suatu tindakan medis setelah mendapatkan suatu informasi/ penjelasan dari dokter /perawat /tenaga kesehatan yang berhak sesuai dengan kompetensinya

Istilah lain Persetujuan Tindakan Medik (PTM)

Indonesia Gerichte toestemming (izin/persetujuan yang

terarah ) Belanda Aufklarungspflicht (Kewajiban dokter utk

memberi keterangan ) Jerman

Dasar Hukum Permenkes No 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis PP No.32 th 1996 ttg Tenaga Kesehatan,

Pasal 22 ayat (1) poin d: meminta persetujuan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan

UU kesh 39 th 2009

MAKSUD DAN TUJUAN Perlindungan terhadap hak-hak azasi pasien

utk menentukan nasib sendiri (hak informasi ttg penyakitnya, hak utk

menerima/menolak rencana perawatan) Penghormatan kalangan kesehatan terhadap

hak perorangan Pembatasan Otorisasi Nakes thd pasien

BENTUK PTM

1. Tersirat ( Implied Consent) dianggap telah diberikan

2. Dinyatakan ( Expressed Consent)

PERSETUJUAN TERSIRAT ( IMPLIED CONSENT) Tanpa pernyataan yang tegas, hanya dengan

isyarat yang diterima nakes berdasarkan sikap dan tindakan pasien

Dalam kondisi normal : umumnya merupakan tindakan yang sudah diketahui umum/biasa

Dalam kondisi darurat : pasien tak mungkin diajak komunikasi, keluarga tak ditempat ( Permenkes 585/1989, Pasal 11) Presumed consent

EXPRESSED CONSENT Persetujuan dinyatakan dg lisan atau tulisan Pada tindakan yang melebihi prosedur yang

umum /biasa dilakukan ; pemeriksaan genital / rectal lisan

Tindakan invasif/ berisiko; pembedahan utk terapi/diagnosis tertulis

KEWAJIBAN MEMBERIKAN INFORMASI Nakes harus menyampaikan informasi atau

penjelasan kepada pasien/ keluarga diminta atau tidak diminta

Informasi : yang berkaitan dengan penyakit pasien ; prosedur diagnostik, tindakan/terapi, alternatif terapi dan pembiayaan serta resiko yang mungkin timbul dari proses tersebut.

Informasi harus dijelaskan selengkap-lengkapnya, kecuali dipandang merugikan pasien atau pasien menolak untuk diberikan informasi

Informasi diberikan oleh nakes yang melakukan tindakan atau nakes lain yang diberi wewenang

Bila dipandang perlu informasi bisa diberikan pada pihak keluarga pasien

PERSETUJUAN DARI PASIEN Tidak dibawah tekanan hub nakes-pasien Sesudah mendapatkan informasi lengkap Pasien dewasa ( >21 th atau sudah

menikah ) Pihak Kel/ Wali/ induk semang

SYARAT SAHNYA PTM Diberikan secara bebas Diberikan oleh orang yang sanggup

membuat perjanjian Telah mendapatkan penjelasan dan

memahaminya Mengenai susuatu hal yang khas Tindakan dilakukan pada situasi yang sama

PENOLAKAN (INFORMED REFUSAL) Merupakan hak pasien/ keluarga pasien Tiada satupun nakes yang bisa memaksa

sekalipun berbahaya bagi pasien Sebaiknya pihak RS/ dokter meminta pasien/

kel menandatangani surat penolakan terhadap anjuran tindakan medik tsb di lembaran khusus

DAFTAR PUSTAKA  Guwandi, 2006, Dugaan Malapraktek Medik, FKUI,

Jakarta Soewono, Hendrojono, 2005, Batas

Pertanggungjawaban hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik, Srikandi, Surabaya.

Warassih, Esmi, 2005, Pranata hukum, sebuah telaah sosiologis, Suryadaru utama, Semarang 

Permenkes nomor 585 tahun 1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik

UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

SEMOGA BERMANFAAT