Indonesia's Intergovernmental Transfer

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Indonesia's Intergovernmental Transfer

  • Indonesias Intergovernmental TransferResponse on Future Demographic

    and Urbanization ShiftsImproving the Policy Framework for Fiscal Decentralisation

    (the Grand Design of Fiscal Decentralization)November 2011

    Pub

    lic D

    iscl

    osur

    e A

    utho

    rized

    Pub

    lic D

    iscl

    osur

    e A

    utho

    rized

    Pub

    lic D

    iscl

    osur

    e A

    utho

    rized

    Pub

    lic D

    iscl

    osur

    e A

    utho

    rized

    Pub

    lic D

    iscl

    osur

    e A

    utho

    rized

    Pub

    lic D

    iscl

    osur

    e A

    utho

    rized

    Pub

    lic D

    iscl

    osur

    e A

    utho

    rized

    Pub

    lic D

    iscl

    osur

    e A

    utho

    rized

    wb406484Typewritten Text68455

    wb406484Typewritten Text

  • DECENTRALIZATION SUPPORT FACILITY

    Indonesias Intergovernmental

    Transfer Response on Future Demographic

    and Urbanization Shifts

    11/11/2011

    This document expands previous intergovernmental transfer analysis produced by the Assistance Team on Fiscal Decentralization for the Minister of Finance, Republic of Indonesia.

  • PENGANTAR

    Urbanisasi dan perubahan demografi telah menjadi isu yang cukup sering dikaitkan dengan desain sistem transfer antarpemerintahan (intergovernmental transfer system). Beberapa pengaruh urbanisasi dan faktor-faktor demografi terhadap transfer antarpemerintahan, maupun sebaliknya, telah cukup jelas teridentifikasi. Tetapi dalam kasus Indonesia, praktis belum ada penelitian yang melihat interaksi antara kedua hal ini.

    Dokumen ini merupakan pengembangan dari dokumen Grand Design Desentralisasi Fiskal, dengan menambahkan analisis mengenai kaitan isu urbanisasi dan perubahan demografi terhadap sistem transfer antarpemerintahan. Pembahasan difokuskan kepada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sebagai tiga dana transfer utama.

    Bagian Satu dokumen ini membahas proyeksi demografi dan tren urbanisasi di Indonesia, termasuk juga teknik pengelompokkan yang digunakan untuk membagi daerah-daerah (provinsi) ke dalam beberapa klaster yang masing-masing memiliki tren demografi serta kapasitas fiskal yang berbeda.

    Bagian Dua menjabarkan detil analisis dampak yang akan dialami dan kebijakan transfer antarpemerintahan yang sebaiknya diambil untuk dan oleh masing-masing klaster daerah.

  • RINGKASAN EKSEKUTIF

    Perubahan yang signifikan di sisi demografi/urbanisasi akan dialami oleh Indonesia di masa datang. Sistem transfer antarpermerintahan ikut terpengaruh karena dinamikanya juga dipengaruhi dinamika penduduk yang menjadi basis pajak maupun penerima layanan/barang publik. Fenomena bonus demografi akan dialami tiap daerah pada kurun waktu yang berbeda. Diperlukan suatu respon kebijakan agar tiap daerah dapat memanfaatkan momentum bonus demografinya, sekaligus memaksimalkan layanan/barang publik yang sesuai untuk tiap karakter populasi (misalnya, populasi produktif, atau populasi menua).

    Untuk mempermudah analisis, 33 daerah provinsi dibagi ke dalam 4 klaster, yang dibedakan berdasarkan karakter demografi dan kapasitas fiskal. Dalam analisa ini, karakter demografi dilihat dari pencapaian window of opportunity (WO) oleh setiap daerah, yaitu titik dalam bonus demografi ketika rasio ketergantungan populasi paling rendah. Dampak urbanisasi/demografi serta respon kebijakan desentralisasi fiskal untuk setiap klaster dapat diformulasikan berdasarkan respon kebijakan transfer yang secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut:

    Klaster 1: sudah mencapai WO, kapasitas fiskal tinggi Untuk dapat memanfaatkan kondisi WO secara optimal, maka respon kebijakan adalah meningkatkan nilai tambah faktor produksi (pelatihan, OSS untuk investasi) melalui alokasi DAK yang lebih tinggi dari DAU.

    Klaster 2: sudah mencapai WO, kapasitas fiskal rendah Selain respon DAK yang lebih tinggi, pihak swasta harus diberikan insentif fiscal maupun non-fiskal untuk meningkatkan perannya dalam perekonomian daerah.

    Klaster 3: belum mencapai WO, kapasitas fiskal tinggi Pengelolaan keuangan daerah dengan sasaran terwujudnya efisiensi alokasi, penajaman prioritas, dan anggaran berbasis kinerja.

    Klaster 4: belum mencapai WO, kapasitas fiskal rendah Bantuan investasi untuk Pemerintah Daerah serta kebijakan khusus lainnya untuk tiap daerah, tergantung dari tantangan yang dihadapi daerah tersebut.

    Kriteria rinci untuk pembagian klaster dapat dibaca dalam Bagian Satu, sedangkan respon kebijakan untuk tiap dana transfer diperinci pada Bagian Dua.

    Selain rekomendasi yang diberikan, juga diusulkan agar seluruh dana transfer ad-hoc yang kini ada, dileburkan ke dalam Dana Alokasi Khusus, termasuk Hibah. Pengelompokan yang demikian akan konsisten dengan definisi DAK yang dicantumkan dalam perundang-undangan, serta meminimalkan intervensi politik dan biaya inefisiensi yang ditimbulkan olehnya.

  • Proyeksi Tren Demografi dan Urbanisasi Indonesia

    Bagian Satu

  • BAB 1 BONUS DEMOGRAFI

    TINJAUAN UMUM Bonus demografi, atau sering juga disebut dengan istilah demographic dividend atau demographic gift, dapat diartikan sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan 1 sebagai hasil dari proses penurunan fertilitas jangka panjang (Adioetomo 2005, p.23). Beberapa studi lainnya seperti Bloom et al. (2011, p.1-2) dan Bloom et al. (2003, p.25), memasukkan pula faktor turunnya tingkat mortalitas, di samping penurunan fertilitas, sebagai penyebab terjadinya transisi demografi tersebut. Dengan bergesernya distribusi usia penduduk dari penduduk usia non produktif ke penduduk usia produktif (atau usia kerja), maka investasi yang sebelumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk termuda dalam populasi dapat dialihkan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan keluarga (Ross 2004, p.1). Bonus demografi ini sudah dinikmati oleh negara-negara di Asia Timur seperti China, Jepang, dan Korea selama periode 1960-1990 (Bloom et al. 1999; Bloom dan Finlay 2009), yang ditandai dengan tingginya tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita di negara-negara tersebut. Ketika periodenya diperpanjang menjadi 1960-2005, hasil estimasi tetap menunjukkan bahwa dampak transisi demografi masih signifikan, meskipun dampaknya di Jepang terlihat mengalami penurunan. Di lain pihak, pada periode yang sama, di negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, Singapura, termasuk Indonesia, yang mulai mengalami kenaikan proporsi penduduk usia kerja sejak tahun 1980-an, kontribusi transisi demografi tersebut malah lebih besar lagi. Sekitar 40 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 1960-2005 bersumber dari naiknya populasi dan proporsi penduduk usia kerja (Bloom dan Finlay 2009). Kesempatan untuk menikmati bonus demografi masanya terbatas. Seperti terlihat pada Grafik 1.1, porsi populasi penduduk usia kerja di negara-negara Eropa dan Amerika Utara sudah mengalami penurunan, sementara negara-negara di region lainnya, kecuali Afrika, tinggal memiliki kesempatan sekitar 1-2 dekade lagi. Peluang untuk meraih bonus demografi terbesar terjadi pada periode yang dinamakan window of opportunity, yakni menjelang berakhirnya periode emas transisi demografi. Pada periode ini, angka rasio ketergantungan berada pada titik yang terendah, biasanya di bawah 50% (Adioetomo 2005, p.25). Artinya, jumlah 1 Rasio ketergantungan (atau dependence ratio) adalah perbandingan antara jumlah populasi non usia kerja dengan jumlah populasi usia kerja. Populasi usia kerja berada pada rentang usia 15-64 tahun, sementara populasi non usia kerja terbagi dua, yakni populasi anak-anak (0-14 tahun) dan populasi orang tua (usia 65 tahun ke atas).

  • penduduk usia kerja saat itu lebih dari dua kali lipat penduduk non usia kerja (atau rasio penduduk usia kerja per non usia kerja adalah lebih dari dua).

    Grafik 1.1 Proyeksi Porsi Populasi Penduduk Usia Kerja Berdasarkan Region Negara

    Sumber: United Nations, World Population Prospects: The 2000

    Revision, CD-ROM, 2001 dalam Bloom et al. (2003, p.37) Di Asia, seperti terlihat pada Grafik 1.2, munculnya window of opportunity (WO) terjadi pada periode yang berbeda. Negara-negara di Asia Timur sudah terlebih dahulu mengalami WO di antara tahun 2000 dan 2010. Meskipun puncak rasio penduduk usia kerja (produktif) terhadap penduduk non usia kerja (atau usia non produktif) terjadi di periode tersebut, namun rasionya masih akan di atas dua paling tidak hingga periode tahun 2030. Sementara itu negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, diperkirakan baru mengalami WO di antara tahun 2020 dan 2030. Di Asia Selatan, terjadinya WO masih lebih lama lagi, yakni kemungkinan setelah tahun 2040. Grafik 1.2. Proyeksi Populasi Penduduk Usia Kerja per Non Usia Kerja di Beberapa Region di Asia

    Sumber: World Population Prospects (United Nations 2007) dalam Bloom dan Finlay(2009, p.48)

    Persen

    TTahun

    Asia Tenggara Asia Selatan Asia Timur

    Tahun Tahun Tahun

  • Perlu diingat bahwa bonus demografi bukanlah sesuatu yang otomatis akan dapat dinikmati oleh setiap negara yang