Indonesia Village Reform andDevelopment Outlook 2019

1

Siapapun diperbolehkan mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan menyebutkan sumber dan menerapkan lisensi serupa untuk produk turunannya.

2

Indonesia Village Reform andDevelopment Outlook 2019

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

REPUBLIK INDONESIA2016

3

Indonesia Village Reform and Development Outlook 2019

PenulisFadillah Putra, PhD

Penyelaras NaskahYossy Suparyo

Cetakan 1, Desember 2016

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Fadillah Putra Indonesia Village Reform and Development Outlook 2019, Jakarta: Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

i. penulis ii. desa iii. Pembangunan desa

Diterbitkan oleh: Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD)Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiJl. Raya Kalibata No.1, RT. 6/RW. 7, Rawajati, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

4

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ~BAB II MEMBACA DESA ~

Desa dan NegaraDesa dan PembangunanDesa dan BudayaProyeksi Implementasi UU Desa

BAB III KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESADesa dan Kesejahteraan SosialKondisi Nyata Kesejahteraan Sosial DesaProyeksi dan Preskripsi

BAB IV EKONOMI DESADesa dan Pembangunan EkonomiRealitas Kondisi Ekonomi DesaProyeksi dan Preskripsi

BAB V TATA KELOLA DESADesa dan Tata KelolaRealitas Kondisi Tata Kelola DesaProyeksi dan Preskripsi

BAB VI INFRASTRUKTUR DI DESARealitas Kondisi Infrastruktur DesaProyeksi dan Preskripsi

BAB VII DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DI DESAEkologi Politik DesaRealitas Kondisi Lingkungan DesaProyeksi dan Preskripsi

5

BAB VIII INKLUSIVITAS DAN KESETARAAN GENDER DI DESA

Desa yang InklusifRealitas Inklusivitas Desa

BAB IX PENUTUPProyeksi Implementasi UU DesaPendekatan

DAFTAR REFERENSI

1

sBAB I

PENDAHULUAN

Proses penyusunan dan pembenahan kebijakanpublik tak dapat lepas dari lingkup waktu. Maka, refleksidan proyeksi adalah upaya agar waktu dapat menjadifaktor penyempurna dari kebijakan publik itu. Dalamnaskah ini, kebijakan publik yang dimaksud adalahUndang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,termasuk beragam kebijakan/program turunannya.Naskah ini mendokumentasikan pengamatan atasberagam proses interaksi antara para aktor yangbekerja dengan pelbagai institusi formal yangdihasilkan. Meski berdiri amat dekat, dokumen ini tetapberada di luar keduanya agar dapat merefleksi prosesimplementasi UU Desa secara jujur dan memberikanproyeksi yang terang.

Hadirnya UU Desa merupakan sebuah upayaformal dalam membangun hubungan antara negaradan desa yang lebih harmonis. Proses pembangunaninstitusional ini bersandar pada prinsip umum yangterkadung dalam Pasal 18A dan 18B Undang-Undang

1

Dasar 1945. Dalam konteks desa, interpretasi pasaltersebut dapat dimaknai dalam dua arus besar, yaitumemberi pengakuan Negara atas Desa (penghormatanhak asal usul, pelestarian budaya dan adat, statushukum, dan peningkatan kualitas pemerintahan desa)dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa(peningkatan pemanfaatan sumberdaya, pelayananpublik, ketahanan sosial, dan perekonomianmasyarakat desa). Maka, sesungguhnya semangat yangdiusung oleh filosofi itu adalah pembangunan berbasis“prakarsa desa” (village development initiative). Dimana desa diartikan sebagai sebuah arena yang inklusifyang di dalamnya terdapat beraneka komunitas dankelas.

Fakta historisnya, UU No 6 tahun 2014 bukanlahinstitusi formal pertama yang merespon amanatkonstitusi ini, baik sebelum maupun sesudahamandemen ke-IV. Setiap regulasi, baik UU No 14 tahun1946, UU No 5 tentang 1974 tentang PemerintahanDesa, UU No 22 tahun 1999, UU No 32 tahun 2004tentang Pemerintah Daerah, hingga PeraturanPemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, memilikicara pandang dan interpretasinya sendiri tentangkonstruksi relasi negara dengan desa. UU No 6 tahun2014 menginterpretasikan dua arus besar tersebutdalam dua kata dasar: rekognisi dan subsidiaritas.Meskipun terdapat rantai pengait dari kedua katatersebut, akan tetapi dapat diartikan pula bahwa aruspertama (pengakuan negara) dari pasal 18 UUD 1945diterjemahkan menjadi asas rekognisi, sedang aruskedua (penyejahtera masyarakat) menjadi asassubsidiaritas. Namun, ketika ditelisik secara cermat

2

sesungguhnya substansi asas rekognisi dan subsidiari-tas telah ada pada institusi-institusi formal sebelumnya.

Perjuangan formal melalui UU Desa ini merupakansebuah dinamika arus atas yang digerakkan oleh elitbirokrasi, politisi dan sejumlah policy brokers. Ge-lombang demonstrasi kepala desa dan perangkat desa,baik sebelum dan sesudah UU Desa disahkan, dan ge-liat para pelaku mega proyek Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) juga turut memberi saturasi warna kepentingandalam arus atas ini. Pertanyaannya adalah apakahmasyarakat luas di arus bawah juga turut serta dalamdinamika arus atas ini?

Survey dari SMRC pada 2016 ini menunjukkanhanya 63% warga desa yang mengerti akankeberadaan Dana Desa (DD). Angka tersebut jikadisandingkan dengan fakta bahwa saat ini hanya 50,2%warga Indonesia yang tinggal di desa (BPS, 2015), makaartinya hanya terdapat 31,6% masyarakat Indonesiayang tahu tentang keberadaan DD. Artinya, terdapatsedikitnya 68,4% penduduk Indonesia yang kedapinformasi tentang UU Desa dan pelbagai derivasinya.

Prosentase tersebut tentu akan makin membesarjika pertanyaannya adalah sampai sejauh manaketerlibatan dan perjuangan masyarakat arus bawahterhadap keberadaan UU Desa. Aspirasi dari 174,4 jutarakyat Indonesia (68,4%) yang kedap informasi tentangdesa adalah cermin dari hamparan pasir yang belumtersentuh. Sehingga, benih-benih pengetahuan dankepedulian tentang UU Desa ini masih harus terusditabur pada sebanyak mungkin khalayak.

Mozaik pengetahuan yang membentang saat ini

3

perlu dilibatkan dalam kronika implementasi UU Desa.Evolusi gagasan tentang kekuasaan, keadilan, studiposkolonial, studi kebudayaan, pembangunan, dandimensi sosial ekonomi dari sektor-sektor produksi didesa masih belum turut serta membincang desa saatini. Konsep polisentrisme sebagai lawan tanding darimultikulturalisme belum hadir. Teori devolusi sebagaisuplemen dari desentralisasi belum banyakdiinterogasi. Posisi regulasi sebagai aparatus kekuasaannegara dan mentalitas pengaturan (governmentality)dalam diri masyarakat desa pun belum terbedah rapi.Dikotomi antara membangun desa (MD) dan desamembangun (DM) serta juga belum mengklarifikasisecara jujur atas adanya kontradiksi-kontradiksi daripembangunan itu sendiri. Terma village drivendevelopment yang masih sangat eksperimental.Kosakata tata pemerintahan yang layak (soundgovernance) dalam menyikapi keragaman tata kelolamasih terasing. Dua trajektori pembaharuan versuspembangunan desa belum kokoh menjejak pada studibudaya. Debat tentang bagaimana negara sebagaiproduk dari kolonialisme mengatur desa yang mungkintelah ada jauh sebelum kolonialisme pun belum dalamterendap.

Hidangan akan kondisi empiris yang komprehensifatas kondisi desa se-nusantara juga masih sulit ditemui.Bukan tidak ada, data tentang desa tersebar dan dalamtertanam. Seperti bongkah batu mulia yang mestidigali, dikumpulkan, dan dipoles agar indah terpajang.Data kuantitatif yang menahun dan hasil-hasilpenelitian yang menggunung tentang desa belumtersistematisasi menjadi hidangan siap saji. Sebagai

4

bahan dasar bagi para pengambil kebijakan, pemerhati,dan peminat usaha produktif dalam mengerti danmenentukan aksi atas desa ke depan.

Saling rebut kuasa kelola intra dan antarsatustruktur birokrasi versus birokrasi lainnya seperti telahmenjadi ironi dua tahun pelaksanaan UU Desa. Padahal,besaran energi yang dihela bisa jadi setara denganproses pengayaan konseptual dan faktual di atas.

Naskah ini dibaktikan untuk menunjukkan kepadakhalayak luas atas adanya ruang-ruang kosong yangbelum terisi dan belum terbangun dalam konstruksidesa. Ia akan melakukan refleksi telanjang atas kondisidesa sejak adanya UU Desa, sekaligus menjadi lenterapeluang atas apa yang akan terjadi di depan. Denganbegitu, naskah ini bukanlah gerai pamerankeberhasilan intervensi program pemerintah, apalagiberanda narsisme para petinggi dan pelaku kunciimplementasi UU Desa.

Demi menjalankan tugas tersebut, maka padabagian awal (Bab II) akan banyak diurai tentangbeberapa substansi dan konsep-konsep kunci dalammemahami kebijakan tentang desa di Indonesia hariini. Tajuk utama dalam ulasan ini adalah desa danUndang-Undang Desa. Pembahasan ini hendakmenggambarkan tentang pelbagai pondasi konseptualyang semestinya hadir turut serta meramaikan ruang-ruang diskusi tentang desa. Pelbagai konsep pentingyang mampu kita rengkuh dan kita orkestrasi untukmenghadirkan cara pandang baru dalam membacadesa dan regulasi desa. Uraian konseptual inimenjadikan filosofi ”Politik Berdikari” sebagai rangkapondasi dan pendekatan Tri Matra (penguatan

5

kapabilitas, ekonomi, dan budaya masyarakat desa)sebagai tiang pancangnya. Cara pandang inilah yangakan menjadi nyawa ideologis bagi pembahasan dalambab-bab berikutnya.

Hasil dari dialog telaten aneka wacana dan realitatersebut, terperas menjadi tiga koridor utama dalammelakukan refleksi dan proyeksi secara sektoral disetiap Bab. Pertama, data dan proyeksi atas kondisidesa harus dapat berbicara tentang pengurangankemiskinan dan peningkatan kualitas penghidupan didesa. Narasi tentang perkembangan insfrastruktur desadi Bab VI, misalnya, akan bertutur tentang berdampaktidaknya pembangunan infrastruktur di desa tersebutterhadap kaum miskin di desa yang jumlahnya dua kalilipat (14,11%) dari jumlah orang miskin di kota (7,79%).

Kedua, tema demokrasi, inklusivitas, partisipasi dantransparansi harus menjadi nampan bagi tersedianyapiranti-piranti di desa. Pengantar layanan dasar yangtersaji di Bab IV harus dapat terajut erat dengan isu-isutersebut. Ketiga, kemandirian dan prakarsa desa dalammenjawab sebanyak mungkin soal di masyarakat harusmengarusutama dalam pembahasan di setiap bab.Kemandirian desa di sini tidak hanya berbicara soalkeampuhan pemerintah desa dalam bekerja, tetapijuga kedigdayaan komunitas-komunitas di desa dalambertindak berbasis pada nilai budayanya. Membincangsoal penguatan basis ekonomi rakyat (Bab V) maupundegradasi lingkungan (Bab VII) juga menampatkanprakarsa desa sebagai pisau analisis.

Membaca desa melalui buku ini berarti adalahmembuka sebanyak mungkin jendela, memasukisebanyak mungkin ruang. Desa bisa dibaca melalui

6

jendela akademis tentang bagaimana desa ditelaahdan didefinisikan. Maupun dibaca lewat ruang praksisakan bagaimana fakta desa harus disikapi, baik secaraekonomi maupun sosial atas nama kemajuan danpengukuhan jati diri bangsa ke depan. Peran segenapelemen bangsa dalam memperkuat desa adalah pesanoptimis yang akan diulas sebagai pemungkas yangakan diurai pada bagian akhir naskah ini.

Besar harapan kami agar pembaca manuskrip inidapat memungut setiap keping pengetahuan dansetiap repih informasi yang ada untuk dijadikan sebagaisumber insipirasi dalam turut mencipta 74.754 desamenjadi desa yang maju, mandiri, kuat, dan demokratis.

7

BAB IIMEMBACA DESA

Membaca adalah cara termudah untuk memahami.Literatur tentang desa yang banyak dibaca saat inikadang terlihat begitu tersengal dalam merumuskanontologi desa. Terlebih saat rujukan yang digunakanadalah referensi berbahasa Inggris yang silih bergantimenggunakan kata rural dan village. Istilah rural(perdesaan) versus urban (perkotaan) lebihmenggambarkan kondisi geografis yang berhimpitdengan aktifitas sosial-ekonomi. Sementara kata villageversus city adalah bentuk ekspresi budaya danformalitas peng-administrasi-an sebuah arena.Membincang desa dan perdesaan adalah dua korpuspengetahuan yang berbeda, terdapat batas liminal diantara keduanya. Terma urban village membuka carapandang baru tentang adanya ”desa” di tengah kota,dan ”kota” di tengah kawasan perdesaan (Turner, 1975;Kochan 2015). Arus modernisasi, kapitalisme danindustrialisasi telah mengubah perwajahan banyakdesa menjadi kawasan urban. Basis sosial-ekonomimasyarakat di desa-desa itu tidak lagi bersifat rural-

8

agraris, melainkan desa-desa itu telah mengganti basissosial ekonomi mereka menjadi urban-industrialis.Menjadi jelas, tidak semua desa (village) adalahkawasan perdesaan (rural).

Ontologi desa adalah landas pijak utama dalammembaca desa. Dalam tataran yang luas desadipandang sebagai sebuah cara yang khas dalammengakomodasi ragam komunitas. Dalam arti yangsempit, desa dimaknai sebagai sebuah teritori yangmemiliki kewenangan dan struktur pemerintahantertentu. Tiap kali membincang desa, identifikasi serupaini bersifat tak-terkurangi (irreducible) dan tak-terhilangkan (ineliminable). Di dalam ruang ontologitersebut terdapat pelbagai komunitas dan dan entitasyang memiliki kohesi, identitas, nilai, kepentingan, danpropertinya masing-masing (Baker, 2015). Sehinggakomunitas dan entitas sosial bukanlah bagian dariontologi sosial desa; mereka adalah bagian dari desa.Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta bahwa hinggakini terdapat 229.790 komunitas adat yang terdata olehKementrian Sosial RI (2015). Jika dianggap jumlahkomunitas adat tersebut tersebar merata di seluruhdesa, maka di setiap desa setidaknya terdapat tigakomunitas adat, belum lagi ditambah komunitas-komunitas non-adat. Artinya, meski ada beberapa desaAdat (satu desa satu masyarakat adat), membaca desasebagai ”komunitas” tidak memenuhi prasyaratontologis yang irreducible dan ineliminable tadi.

Kata ”masyarakat” yang terdapat dalam terma”kesatuan masyarakat hukum”, sebagaimana termaktubdalam Pasal 1 UU Desa, tak dapat serta merta dimaknaisebagai satu ”komunitas”. Masyarakat hukum adalah

9

kumpulan individu yang memiliki hak dan kewajibanyang direkat oleh pertalian legal di antara mereka. Didalam sebuah kesatuan masyarakat hukum bisa terdiridari dua atau lebih komunitas, yang masing-masingmemiliki kohesi, nilai dan kepentingannya sendiri-sendiri. Dengan begitu, desa (sebagai sebuah kesatuanmasyarakat hukum) lebih merupakan sebuah ”arena”ketimbang sebuah komunitas. Pierre Bourdieumendefinisikan arena sebagai padang perjuangan daripelbagai identitas, nilai, kepentingan baik dari individumaupun kelompok individu (komunitas) yang didalamnya terdapat aturan-aturan main baik formalmaupun informal (Collier, 2002; Jasper dan Duyvendak,2015).

Konsep self-governing communities (jamak) lebihtepat untuk merepresentasi ontologi desa, ketimbangself-governing community (tunggal). Pertama, kecualipada desa-desa adat, sebagian besar desa di Indonesiatak bisa di sebuat sebuah komunitas. Sementara jumlahdesa adat sendiri hingga saat ini belum definitif, datadari Kompas (16/6) jumlah desa adat adalah 156 desa,berbanding dengan total 74.754 desa. Konsep self-governing community atau yang lebih tepat adalahself-governance lebih mengarah pada hak darikomunitas-komunitas adat, agama, ataukeluarga/persaudaraan dalam mengurus diri dirimereka tanpa tergilas oleh korporatisme negara (Lopezdan Caspe 2014), bukan dalam konteks pengurusandan pengaturan hak otonomi desa.

Problem ontologi sosial atas desa tersebut, adalahhalaman pertama dari buku besar desa yang hendakkita baca. Dimensi ontologis atas desa ini akan

10

digunakan sebagai bahan dasar dalam melakukanrefleksi dan proyeksi atas proses pembaharuan danpembangunan desa ke depan. Agar lebih mendalampendalaman kita atas desa, maka pada bab inimenyelami tiga tiga palung penting, yaitu, membacadesa dalam hubungannya dengan negara (NegaraKesatuan Republik Indonesia/NKRI); mengaji desadalam gerak dinamik pembangunan; dan, mempelajaridesa dalam konteks relasi kuasa dan budaya. Hasil daripenyelaman ini akan mendapatkan tiga mutiara besaryang akan digunakan untuk mencermin desa, yaitu:pentingnya penguatan kapasitas masyarakat desa,konsepsi atas pembangunan ekonomi desa, danurgensi revitalisasi budaya desa.

Desa dan Negara

Pada bagian ini akan diulas tentang hubunganNegara dan Desa baik secara normatif maupun teoritis.Kajian normatif berjejak pada sejarah pelbagai regulasitentang desa yang pernah ada di nusantara; sedangkantelaah teoritis akan membedah hubungan desa dannegara dalam konteks desentralisasi. Di mana sejatinya,desa bukanlah ”negara kecil” sebab secara konseptualterdapat peredaan yang mendasar di antara keduanya.Pemahaman yang utuh tentang hal ini akan menjadimenara proyeksi bagi upaya pemuliaan desa ke depan.

- Kesadaran Sejarah Regulasi Negara atas Desa

Poskolonialisme, baik melalui proses hibridasimaupun homogenisasi, tidak dapat dipungkiri telah

11

memahat struktur negara dan politik yang ada dinegara-negara berkembang. Sejarah panjangkolonialisme secara perlahan tapi pasti telahmengendapkan konsepsinya akan struktur politik,struktur sosial, dan kesadaran masyarakat akanbagaimana negara mesti ditata dan dikelola (Fanon,1976; Said; 1977, Babha 1990). Desa (atau denganistilah lain) telah ada bukan saja sebelum NKRI ada,bahkan desa (swadesi) telah ada jauh sebelumpemerintahan Nederlandsch-Indie ada. Dalam konteksitu, premis pengaruh poskolonialisme ini masih relevan.Maka, diskusi tentang sejarah hubungan antara Negaradan Desa, maka tidak dapat lepas dari pengaruh politikposkolonial. Dalam ruang tersebut, maka dapat puladikatakan bahwa UU No 6 tahun 2014 sesungguhnyaadalah juga bagian dari poskolonialisme, termasuk asasrekognisi dan subsidiaritas di dalamnya.

Pengakuan atas keberadaan desa (inlandschegemeenten), demokrasi, otonomi, dan hak pengaturanrumah tangga sendiri (pemilihan kepala desa), telahada sejak pemerintahan kolonial Belanda tahun 1854.Regulasi ini digunakan selama hampir satu abad,hingga pemerintah kolonial Jepang merevisinya. Akantetapi substansi tidak banyak berubah, kecuali terkaitpembatasan masa jabatan kepala desa (Ku-tyoo)menjadi empat tahun (Saparin, 1977). Pada erakolonalisme ini, khususnya pada abad XIX, pengakuanatas hak asal-usul desa dan cara pandang terhadapdesa sebagai “komunitas tunggal” masih relevan.Karena pada saat itu transformasi dan kemajemukansendi kehidupan di desa masih belum terjadi. Sehingga,redaksional “pengakuan atas hak asal-usul desa

12

sepanjang tidak bertentangan dengan kepentinganpemerintah kolonial” yang ada dalam RegeringsReglement 1854 tidak jauh berbeda dengan redaksiyang ada dalam regulasi saat ini tentang “pengakuanatas hak asal-usul desa sepanjang tidak bertentangandengan kepentingan negara”. Hanya terdapat satuperbedaan kata diujungnya saja.

Motif penjajah Belanda saat itu dalam mengakuiadat dan hak asal usul desa (kemudian dikenal dengansebutan “otonomi asli”) adalah demi menghindariadanya perlawanan massif berbasis kultur darimasyarakat. Pemerintah kolonial hanya berkepentingandengan mengeruk sumberdaya agraris yang tersedia didesa. Tidak seperti strategi penjajahan Spanyol danPortugis yang juga melakukan dominasi kultural,Belanda membatasi diri hanya pada eksploitasisumberdaya material semata. Dalam konteks studiposkolonial, ini merupakan alasan mengapapemerintah Belanda saat itu memberikan rekognisi atashak asal usul desa. Pelbagai regulasi tentang desa dimasa Orde Lama (mulai UU 14/1946 tentang PemilihanKepala Desa hingga UU 19/1965 tentang Desapraja)tidak jauh berbeda substansinya dengan polapengaturan negara terhadap desa pada era kolonial. Dimana pada dasarnya negara me-rekognisi hak asli danidentitas desa dan memberikan otonomi dalampengurusan dan pengaturan di internal desa.

Perubahan yang cukup mendasar dengan regulasidesa era kolonial justru tampak nyata pada era OrdeBaru via UU 5/1979 tentang Pemerintahan Desa.Memori dan spirit perlawanan atas penderitaan masapenjajahan masih melekat rapat di benak masyarakat

13

Indonesia. Kondisi ini membuat negara kala itu cukup“percaya diri” untuk mengatur desa, demi dan atasnama nasionalisme. Dalih yang ada di balik UU No 5Tahun 1979 adalah pembangunan. Demi akselerasipembangunan, maka akumulasi dan agregasi potensiekonomi desa-desa harus dapat digerakkan serentaksecara nasional. Keragaman dalam struktur desamembuat proses agregasi dan akumulasi ini menjadisulit. Maka desa harus diseragamkan agar kesamaanderap langkah pembangunan ekonomi negara dapatsegera diraih. Dalam upaya itu, pemerintah sebagaitulang punggung negara harus utuh dan solid mulaidari tingkat pusat hingga desa. Bukannya tidakmengakui hak asal-usul dan adat lokal desa, hanya sajaUU No 5 tahun 1979 menekankan bahwa administrasipemerintahan desa harus terikat rapat dengan strukturhirarkhis pemerintahan secara nasional. Bagi regulasiini urusan administrasi pemerintahan desa, adalah soalyang terpisah dari urusan budaya dan adat lokal desa.Justru di sinilah titik kritis dari UU No 5 tahun 1979 yangharus dicermati.

Sasaran tembak Reformasi 1998 adalah pelbagaikebijakan publik yang diproduksi Presiden Suharto,termasuk UU No 5 tahun 1979. Makna yang palingdangkal dari “Reformasi 1998” adalah anti-Orba.Sehingga segala yang telah produksi oleh rezim Orbaharus diganti, termasuk hubungan antara negara dandesa yang selama 20 tahun telah berlangsung. Dalamkonteks tata hubungan negara dan desa, UU No 22tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah merupakanantitesis dari UU No 5 tahun 1979. Keberagaman desakembali diakui—sebagaimana pada zaman kolonial

14

dan Orde Lama, baik dalam konteks tata pemerintahanmaupun hak asal usulnya. Otonomi asli kembali munculsebagai antitesis atas penyerahan kewenangan daripemerintah pusat dan daerah atas sektor-sektor yangmenjadi wewenang pengurusan dan pengaturan olehdesa. Rantai pengait desa secara hirarkis dalam strukturpemerintahan supradesa dilepaskan.Pertanggungjawaban kepala desa tak lagi ke atas,melainkan ke samping melalui Badan Perwakilan Desa(BPD). Sama seperti nuansa kelahiran UU No 5 tahun1979, kelahiran UU No 22 tahun 1999 juga dipenuhioleh gelora penolakan dan memori negatif atas 32tahun intensi opresi politik era Orde Baru. Namun taklama kemudian, arus ini kembali berbelok. Hubunganantara pemerintah dan desa kembali dirajut oleh UU No32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Polakoordinasi ke atas dan ke samping dilekatkan menjadidalam bingkai pertanggungjawaban kuasa kelola desa.Penguatan tata kelola desa melalui Musyawarah Desadan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes) serta penebalan kapasitas finansial desamelalui Alokasi Dana Desa (ADD) secara teknis diaturdalam PP No 72 tahun 2005 tentang Desa.

Drama ragam regulasi desa itu, sesungguhnya sama-sama menerjemahkan pasal 18 UUD 1945. Pelbagaireferensi tentang desa yang berkembang saat ini jugamengacu pada pasal tersebut. Beragam aspek padapasal 18 UUD 1945 itu sejatinya mengatur tentanghubungan negara dengan pemerintah daerah. Padahalseharusnya membaca konstitusi harus secara utuh,tidak terpenggal-penggal. Membaca desa dalamkonteks konstitusi harus juga membuka pasal-pasal

15

lainnya, seperti pasal 27 tentang Hak Warga Negara,pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 31 tentangPendidikan dan Kebudayaan, serta pasal 33 yangmenjadi pondasi Pembangunan Ekonomi NegaraKesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal-pasaltersebut sangat erat berkait dengan upaya melakukanpembaharuan dan pembangunan desa. Mengkaji UUDesa hanya berdasar pada pasal 18 UUD 1945, adalahsalah satu reduksi yang ke depan wajib untukdisempurnakan.

Beranjak dari sejarah regulasi desa di atas, tidakberlebihan ketika kebaruan UU No 6 tahun 2014sebenarnya hanya pada dana desa (DD). Pada 2015pemerintah telah mengalokasikan Rp 20,7 triliun DD,dan 2016 meningkat menjadi Rp 46,9 triliun. UU Desamenjadi payung legal atas besaran alokasi APBN untukdesa dengan target per-desa mendapatkan minimalRp.1,4 miliar hingga 2019 tersebut. Lekatnya hubunganUU Desa dengan Dana Desa dilandasi oleh fakta tidakadanya kebaruan dari prinsip otonomi asli desa. Sejakmasa kolonial, Orde Lama dan Orde Baru, padadasarnya terdapat pengakuan atas ragam basis budayadesa. Drama historis hubungan negara dan desa dinusantara lebih pada aspek penataan pemerintahandesa, ketimbang nafsu untuk penghilangan identitaskultural desa. Kontroversi posisi desa sebagai subjekatau objek pembangunan lebih bersifat aktualisasi,ketimbang normatif.

Hal yang luput dari narasi sejarah hubungan negaradengan desa adalah apa yang senyatanya terjadi didesa itu sendiri. Ketika di Batavia dan Jakarta kecamukregulasi desa terjadi; desa terus hidup, tumbuh, dan

16

berevolusi di setiap hari yang dilaluinya selama ratusantahun. Desa mengalami metamorfosa seiring denganwaktu yang terus bergerak. Melihat kenyataan swadesi-swadesi pada abad XVII tentu saja tidak sama denganmelihat desa (atau sebutan lain) hari ini. Modernisasidan masuknya ragam teknologi telah mengubahkehidupan di permukaan desa. Freek Colombijn danJoost Cote dalam bukunya Cars, Conduits andKampongs (2015) mengurai dengan sangat gamblangmetamorfosa modernitas di daerah-daerah diIndonesia yang telah terjadi sejak awal abad XX.Identitas kultural dan asal usul desa sebagai bagian darimetabolisme desa, pun telah berevolusi. Baju sorjan,iket, dan kebaya telah berganti kemeja, t-shirt danpantalon. Tanah desa yang semula berwarna hijautertutup daun, kini telah tertutup genting dan seng.Derap kuda telah berganti raung knalpot, padepokantelah menjadi sekolah, suara serangga tonggeret sirnadihimpit bingar pengeras suara. Di sebagian besar desa,identitas tunggal telah menjelma menjadi pluralitas;fakta yang membuat desa tak lagi dapat dicandrasebagai sebuah organisme komunitas. Desa telahmenjadi “arena” bagi pelbagai komunitas untukbertransaksi, baik secara sosial maupun ekonomis.Dalam konteks membaharu desa sebagai “arena” inilahmaka konsep desentralisasi menjadi penting untuk[kembali] dikedepankan.

- Desentralisasi dan Otonomi Desa

Perbedaan hakiki negara kesatuan (unitary system)dan negara serikat (federal system) terletak pada arus

17

penyerahan kekuasaan atau kewenangan. Pemerintahfederal (pusat) dalam negara serikat menerimakewenangan dan mandat dari negara-negara bagianuntuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yangberskala nasional. Sehingga pemilik kewenanganpublik pada dasarnya adalah negara-negara bagian.Sedangkan dalam negara kesatuan, yang terjadi adalahsebaliknya. Pemerintah pusat sebagai mandatarisnegara memberikan sebagian kewenangan negarapada pemerintah daerah (subnasional). Setelah melaluisejarah perdebatan yang melelahkan, pada akhirnyaIndonesia memilih negara kesatuan sebagai bentuknegara. Dalam koridor negara kesatuan itu, makasegala kewenangan yang dimiliki oleh tingkatpemerintah yang ada di daerah (provinsi, kabupaten,kota, dan desa) adalah pemberian konstitusional danpelimpahan dari negara. Proses penyerahankewenangan dari negara ke daerah inilah yang dikenaldalam ilmu administrasi negara dengan desentralisasi.

Kata “desentralisasi” dalam konteks sistem hukumtata negara Indonesia hari ini mengalami penyempitanmakna, khususnya ketika norma hukummembedakannya dengan dekonsentrasi dan tugaspembantuan. Sehingga seolah desentralisasi hanyaterkait dengan penyerahan urusan semata. Padahalsesungguhnya, desentralisasi memiliki empat wajah,yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi(Cheema and Rondinelli dalam Conyers, 1984). Dalampenggalan ini, desentralisasi akan difokuskan pada duadimensi saja, yaitu desentralisasi administratif dandesentralisasi politik (devolusi). Desentralisasiadministratif adalah bentuk operasional dari

18

penyerahan kewenangan yang di Indonesia lazimdilekatkan dengan pelimpahan urusan (prinsipresidualitas). Regulasi desentralisasi tersebut diIndonesia dalam konteks UU No 23 tahun 2014 tentangPemerintah Daerah dipecah dalam tiga komponendasar, yakni urusan absolut (murni kewenanganpemerintah pusat), urusan pemerintahan umum (tugaspembantuan), dan konkuren (desentralisasi dalam artisempit). Desentralisasi administratif lebih mengarahpada urusan konkuren tersebut, di mana daerah diberiotonomi untuk mengurus sendiri sesuai dengankapasitas dan kebutuhan di konteks daerah masing-masing.

Devolusi (desentralisasi politik) tidak hanyaberbicara tentang penyerahan urusan semata(desentralisasi administratif ) akan tetapi di dalamnyajuga terdapat pengakuan, pemberdayaan, danpemberian hak penuh pada unit-unit subnasionaluntuk mengurus rumah tangganya sendiri. Devolusisering juga disebut dengan democraticdecentralization (Johnson, 2001; Yuliani, 2004), karenaproses penyerahan kekuasaan itu juga dilambaridengan penguatan tata kelola (berbasis representasidan partisipasi) di subnasional yang menerima devolusitersebut. Sehingga, dengan adanya devolusi makawilayah subnasional tersebut menjadi sebuah arenayang otonom, adil, dan setara dalam mengelola urusan-urusan publik. Dengan begitu, devolusi akanmendorong terjadinya keadilan (equity) dan kesetaraan(equality), baik secara vertikal (pemerintah pusatmengakui keragaman subnasional) maupun horisontal,yaitu inklusivitas tata kelola di entitas subnasional

19

(Smith, 1995). Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)

merupakan salah satu instrumen operasionalisasi dariide desentralisasi politik ini. Sebab, di dalam devolusimengandung makna pemberdayaan dan penguatankapasitas elemen subnasional yang menerima otonomitersebut. Ketika sebuah entitas diberi kewenanganuntuk mengelola dana yang besar, maka cepat ataulambat kapasitas manajerialnya pun akan meningkat.Ibarat seseorang yang telah terbiasa mengelola danabesar, maka cara berfikirnya pun akan menjadi lebihstrategis. Tentu hal ini tak dapat dibiarkan terjadi secaranatural. Intervensi langsung untuk meningkatkanliterasi desa dalam mengelola keuangan harusdilakukan. Terlebih ketika prinsip transparansi danpartisipasi didorong untuk hadir di desa, maka jumlahdana yang besar itu akan menjadi tuas pengarah lampusorot ke kas desa yang pada gilirannya akan menciptaperbaikan tata kelola di desa.

Konsep devolusi sesungguhnya sudah teramatcukup untuk memulangkan filosofi UU Desa ke rumahilmu desentralisasi, administrasi negara, danpemerintahan sehingga tak lagi tersesat di ranahbidang ilmu lain, termasuk multikulturalisme.Pengakuan atas keragaman ekspresi kultural desa telahterakomodasi dalam kamar desentralisasi politik. Pirantikonseptual yang ada dalam ruang ini adalah apa yangdisebut dengan sound governance dan cosmopolitangovernance.

Baik Sound Governance (Ali Farazmand) maupunCosmopolitian Governance (David Held) sama-samaingin mengakhiri wacana administrasi publik dan tata

20

kelola yang eurocentrism dan monolitis. SoundGovernance (SG) meletakkan faktor budaya lokalsebagai potensi pengembangan praktik tata kelola(governance), serta pentingnya memasukkankesadaran itu dalam konstitusi tentang pengelolaantata pemerintahan (Farazmand 2012). Hal ini dipilihnyaberdasar pada realitas sosial, yaitu keragaman(diversity), kompleksitas (complexity), dan ketegangan(intensity). Pengingkaran atas keragaman dalam tatakelola dan manajemen publik hanya akanmemperkokoh struktur tidak adil antara centrum-periphery, serta menciptakan tatanan ekonomi politikyang eksploitatif. SG juga mengedepankan adanyapenghormatan atas keragaman konsepsi birokrasi dantata pemerintahan, utamanya nilai dasar budayapemerintahan tradisional yang telah lama terkubur. AliFarazmand mencontohkan kebesaran Kerajaan Persia,sebelum digulung oleh dominasi budaya barat. Persiakala itu memiliki prestasi akbar dalam pengelolaanpemerintahan di tengah keragaman kultur yang sangattinggi di level subnasionalnya.

Nilai dasar yang dipegang David Held (2005) dalammerumuskan cosmopolitan law/governance (CG)adalah menolak keras adanya upaya-upayapenyeragaman. Karena penyeragaman adalahpemaksaan yang di dalamnya pasti akan menimbulkankontradiksi-kontradiksi. Dua frasa kunci yang ada dalamtata kelola kosmopolit, yaitu pertama adalah equalworth and dignity, yaitu pengakuan bahwa semuamanusia pada dasarnya memiliki kehormatan danharga diri yang harus dijunjung tinggi oleh sesamanya.Semua manusia harus mendapat penghormatan atas

21

harkat dan martabatnya secara sama dan setara. Frasakedua adalah inclusiveness and solidarity yangmengedepankan pentingnya kesempatan bagi semuaorang untuk ikut dalam proses deliberasi kebijakandemi terjaganya prinsip-prinsip inklusivitas dansolidaritas.

Asas rekognisi dan subsidiaritas dalam UU No 6tahun 2014 sesungguhnya sangat lekat erat dengankonsep SG dan CG yang berkembang dalam studiadministrasi publik kontemporer ini. Sehingga,mengaitkan asas dalam UU Desa dengan diskursusgovernance sesungguhnya adalah tugas yang amatmudah. Pemerintah sebagai representasi negara, harusmengedepankan pengakuan atas keragaman, danmenindaklanjutinya dalam aspek manajerial dannormatif pengaturan hubungan antara negara dandesa. Makna otologis desa sebagai “arena”, dalamkonteks sound governance berarti bahwa negara harusmengakui keragaman desa dan pengakuan itu harusdinyatakan secara legal formal; dalam kontekscosmopolitan governance tugas negara adalahbagaimana merajut keragaman itu secara natural dantelaten untuk dijadikan nilai universal dalam meraihkemajuan nasional. Pada titik inilah slogan“membangun Indonesia dari pinggiran” dan “DesaMembangun Indonesia” menemukan pijakankonseptual yang kokoh.

Asas rekognisi dan subsidiaritas bukanlah hal barubaik dalam tata hukum nasional, maupun ranahwacana teoritis. Alexis de Tocqueville (dalam Dahl,1984) telah lama menggunakan konsep ini untukmenggambarkan desentralisasi di Amerika Serikat di

22

awal abad XX. Kemudian kembali populer sejakMasyarakat Uni-Eropa mendeklarasikan Piagam Eropadi Kota Maastricht pada 1992. Di Indonesia, nilaipenting kedua prinsip tersebut telah lama menarikperhatian para pemikir dan pengambil kebijakantentang desa. Hanya saja, pola dan peruntukan setelahterdistribusikannya kedua asas tersebut yang perluuntuk diperkaya.

Operasionalisasi dari rekognisi dan subsidiaritasyang diberikan oleh negara harus juga diterapkan dilevel desa. Ketika negara telah mengakui adanyakeragaman, maka desa di internal masyarakatnya punharus menunaikan teladan itu. Rekognisi, di dalamnyaada pemberdayaan dan keberpihakan terhadapkeanekaan yang ada di desa, termasuk keanekaanstatus sosial ekonomi. Elite capture, praktik tiranimayoritas, pembangunan yang bias gender,peminggiran struktural masyarakat miskin, tidakterfasilitasnya kelompok difabel, misalnya, adalah salahsatu bentuk pengingkaran desa terhadap asas rekognisiitu sendiri. Dengan otonomi yang dimiliki maka desasebagai arena harus membuat aturan main yang ada didalamnya lebih adil dan inklusif. Desa harus mengakuikeragaman yang ada di dalamnya. Untuk itu kapasitasdan kapabilitas masyarakat harus menjadi penyanggautama hubungan desa dengan negara, danmeramahkan hubungan negara dengan rakyat, melaluidesa sebagai representasinya.

Desa dan Pembangunan

Kata pembangunan, kemajuan, pembaharuan tak

23

selamanya berarti baik. Dalam studi poskolonial, diksidevelopmentalism acap dipandang sebagai pelayanbagi upaya penyeragaman dan penghapusankeragaman asli yang ada di muka bumi. Atas namapembangunan semua rumah harus berdinding semen,atas nama kemajuan huruf latin hadir membunuhabjad-abjad kuno, dan atas nama pertumbuhan banyakkearifan lokal dan modal sosial yang terkikis danterbuang. Orde Baru adalah rezim yang paling doyanmenggunakan kata “pembangunan” untuk melandasibahwa setiap kebijakan yang dibuatnya adalah baikdan benar; demi dan atas nama pembangunan.

Kritik atas ideologi pembangunanisme yang palingmendasar adalah arah geraknya yang terlampaumonolitis dan seringkali abai terhadap ragam budayalokal. Utamanya ketika kemajuan (progress) telahmenjadi bagian dari praktek hegemoni dan patokansistem baku (modular form) yang harus dipatuhi,kapanpun dan di manapun (Chatterjee, 1993 Blaut,1993; Shohat dan Stam, 2013). Pembangunan justrumengerdilkan masyarakat dan menipiskan nilai sosialyang telah berabad terbangun. Transformasi fisik danekonomi yang dilakukan oleh ideologipembangunanisme tak mampu menyelesaikanpersoalan fundamental seperti kemiskinan danketimpangan, di banyak kasus malah justrumemperburuk keadaan (Arif, 2000). Sub bab ini akanmengurai kontradiksi-kontradiksi yang mungkin terjadidalam memaknai dan menjalankan pembangunan.Setelah pelbagai persoalan teridentifikasi, makadirumuskan sebuah model solutif yang ditawarkanyaitu model pembangunan berbasis “prakarsa desa”

24

(village development initiative/VDI).- Desa dan Kontradiksi Pembangunan

Jika tidak berhati-hati, slogan-slogan seperti “desamembangun”, “membangun desa”, village drivendevelopment (VDD), bukan tak mungkin akanterperosok pada celah-celah kelam pembangunanisme.Padahal, jika kita telisik satu persatu aktor-aktor kuncipenggagas dan pelaku UU Desa ini adalah parareformis yang puluhan tahun silam justru menjadipengritik keras developmentalisme yang diusung OrdeBaru dan international funding institutions (IFIs)sebagai sponsornya. Agar hal itu dapat dielakkan, makamembaca kegagalan-kegagalan pembangunan desapada masa lalu menjadi penting, agar kesalahan masalalu tak terulang lagi dalam konteks implementasi UUDesa ke depan.

Kegusaran ini bukan tanpa alasan. Tujuan dari UUDesa untuk menciptakan desa yang Mandiri, Maju, Kuatdan Demokratis sangat kental nuansapembangunanisme di dalamnya. Khususnya dalam kata“maju” yang mengarah pada kondisi fisik dan layanandasar (Standar Pelayanan Minimal/SPM Desa) di desaharus memenuhi standar modernitas. Yang lain,pemerintah saat ini menarget pada 2019 harusterkurangi 5.000 desa tertinggal dan bertambahnya2.000 desa mandiri baru. Sementara indikator yangdigunakan dalam kategorisasi desa tertinggal,berkembang, dan mandiri masih bersenyawa eratdengan indikator-indikator yang developmentalistik.Pengakuan atas keragaman dan kultur lokal desa taktampak dalam formulasi indikator tersebut. Maka,

25

semua elemen saat ini sedang bekerja keras mencapaiangka keramat 5.000-2.000 target RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasiona (RPJMN)tersebut. Jika tak ada review atas indikator desa itu,bukan tak mungkin perangkap developmentalismekembali meretakkan tungkai bangsa ini hingga sirnakuasa untuk berdikari.

Wabah pembangunanisme di desa adalah sebuahsejarah panjang. Tercatat sejak awal Orde Barupemerintah telah menginjeksi pembangunanisme didesa-desa melalui KUD (Koperasi Unit Desa). Istilah“koperasi” dipilih sebab kala itu rezim Orba masih mudasehingga membutuhkan legitimasi kebijakan dankebajikan dari pendiri bangsa. Kelembagaan koperasijuga cukup lunak, sehingga tidak memerlukankejelasan hukum yang kokoh akan status pemerintahdesa dalam struktur hukum administrasi negaraIndonesia. Substansinya kemudian, KUD dijadikansebagai alat modernisasi ekonomi desa, saat ini telahmenjadi institusi yang cukup melegenda di desa. Paketkebijakan desa masa Orde Baru selain KUD adalah SDInpres dan Pasar Desa tahun 1976. Tak dapat dipungkiribahwa substansi yang ada dalam SD-SD Inpres tersebuttelah menjadi aparatus negara dalam melakukandoktrin pembangunanisme dan menggeser nilaitradisional menjadi modernitas. Pasar-pasar desamenjelma menjadi komprador dan broker dari market-driven development yang tak menguntungkan desa.Orde Baru merupakan rezim yang paling produktifdalam “membangun” desa. Pada 1979 kembalidiproduksi program desa, yaitu Desa Swasembada.Pemanfaatan dan eksploitasi potensi ekonomi desa

26

kembali digenjot melalui program ini. Akhirnya pada1993 terjadi “politik balas budi” rezim Orba kepada desamelalui Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang mulaimenoleh pada soal-soal kemiskinan danpemberdayaan.

Kulit luar dari kebijakan desa paska Reformasi 1998juga sangat deras arus anti-Orba. Akan tetapi, tidakseperti Orba yang begitu kreatif dalam mencipta ragamprogram pembangunan desa, era Reformasi hanyamemiliki program semata wayang, yaitu ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) yang kemudianberubah wujud menjadi Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Dengan disponsori oleh Bank Dunia, prinsippembangunanisme dalam program ini juga sangatkental. Sebagaimana era Orba, PNPM-MPdmenganggap desa sebagai objek yang tak berdayasehingga harus diberdayakan. Masyarakat sebagaikumpulan individu yang terbelakang sehingga harusdi-maju-kan. Faktor finansial (Bantuan LangsungMasyarakat/BLM) menjadi jantung utama organismeprogram ini. Masyarakat desa dibuat menjadi melekuang, melek utang dan melek proyek khususnya dalammenyikapi upaya-upaya pemberdayaan ekonomi danpembangunan desa. Bagi para penganut ideologipembangunanisme, uang di dalam program adalahnecessary evil. Uang adalah elemen pembangunsekaligus elemen penghancur. Jika tak hati-hati, DDdan ADD pun dapat terjerembab dalam kontradiksipembangunanisme tersebut.

Mengendapkan kontradiksi-kontradiksipembangunanisme tersebut kiranya penting sebelum

27

terburu mencipta istilah-istilah baru seperti “desamembangun”, “membangun desa”, VDD, dansebagainya. Sebab jika tidak, slogan-slogan itu hanyaakan menjadi organ tak bernyawa.

Jika hendak membuat program pembangunan desatidak berwajah pembangunanisme, maka setidaknyaterdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan.Pertama, pembangunan harus menekankan padapeningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakatdesa. Pembangunan desa yang menanggalkan dimensikemanusiaan itu hanyalah sebuah perayaan bagi parakontraktor dan industrialis. Bagi Amartya Sen (1999)pembangunan itu harus tidak hanya menyejahterakanmanusia, tetapi juga berbasis pada manusia. Ketikapembangunan justru menindas kemanusiaan,merampas hak dasar manusia, meninggalkan ekspansikapasitas dan kapabilitas manusia, maka sesungguhnyaia telah kembali terjebak pada kontradiksipembangunanisme. Terdapat dua jalur dalampeningkatan kapabilitas manusia, yaitu: penuhikebutuhan dasarnya dan tingkatkan pengetahuannya.

Kedua, program pembangunan itu harus secaralangsung membebaskan masyarakat miskin,perempuan, kaum difabel dan kelompok marginallainnya dari keterasingan. Mereka harus terlibat dalamproses deliberasi kebijakan publik di desa. Komunitasmarginal dan sub-altern harus mampu angkat bicarauntuk dan atas nama diri mereka sendiri.

- Village Development Initiative (VDI)

Arena desa yang inklusif dalam proses deliberasi

28

kebijakan akan menumbuhkan banyak ide dangagasan akan bagaimana desa harus dibangun. Ragamperspektif tentang ide pembangunan desa tidak hanyaberbasis pada diferensiasi kultur, melainkan jugakeragaman kelas dan status sosial. Inilah yang menjadibasis pembangunan desa yang berasal dari desa danuntuk masyarakat desa. Inisiatif desa menjadi tulangrusuk yang melingkungi jantung kesejaheraanmasyarakat desa. Inisiator pembangunan desa haruslahdatang dari dalam desa itu sendiri atau bisa jugadisebut sebagai pembangunan berbasis “prakarsadesa”. (village development initiative/VDI).

Kabar baik tentang dampak pembangunan desa (viaDana Desa) terhadap penanggulangan kemiskinandisajikan oleh hasil penelitian Balilatfo Kementrian DesaPDTT tahun 2016 ini. Penelitian ini dilakukan di 478desa yang tersebar di 10 kabupaten mewakili wilayahbarat, tengah, dan timur. Penelitian ini menunjukkanDD telah berdampak pada berkurangnya pendudukmiskin di desa sebanyak 1,27% dan menyerap tenagakerja sebanyak 50% sejak 2015 hingga 2016. Kabar baikini tentu membutuhkan kajian yang lebih mendalam,apakah proyek-proyek pembangunan desa tersebutbenar-benar berangkat dari inisiatif desa, atau masihmelingkar pada elite desa tertentu saja? Apakahdampak tersebut akan sustain pada tahun-tahunberikutnya atau sesaat saja?

Menjawab pertanyaan tersebut, VillageDevelopment Initiative (VDI) mestinya dapat ditempuhmelalui jalan poros kedua dalam pembangunan desa,yakni dimensi “kepemilikan” dalam peningkatanproduktivitas aset dan potensi desa. Kepemilikan oleh

29

komunitas-komunitas di desa atas aset yang ada didesa merupakan nyawa dari pembangunan desa yangsejati. Sebab pada awalnya, sejak sebelum imperialismedan negara masuk, semua yang ada di desa adalahmilik masyarakat desa. Pembangunan desa, pertamakali, harus mengembalikan itu semua kepangkuankomunitas-komunitas di desa. Upaya besar yangdilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-JK saat ini adalahdengan dimasukkannya Reforma Agraria sebagaiprogram prioritas dalam Perpres 45/2016. Dalamkebijakan ini Presiden menyatakan: “Semangat reformaagraria ialah terwujudnya keadilan dalam penguasaantanah, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatantanah, wilayah dan sumber daya alam”. Tentunya, tidakhanya tanah yang harus ditingkatkan akseskepemilikan oleh masyarakat desa, akan tetapi jugapelbagai aset produktif yang ada di desa. Jika desa dankomunitas-komunitas yang ada di dalam sudahmemiliki pelbagai aset yang ada di dalamnya, makamereka pasti akan berpikir dan berinisiatif tentangbagaimana aset tersebut dapat dikelola dandikembangkan. Desa, sebagai arena, harus memilikiinstitusi yang kuat untuk menjamin agar hal tersebutdapat berlangsung.

Saluran yang saat ini tersedia dalam menjalankaninisiatif pembangunan desa adalah Musyawarah Desa.Dalam postur regulasi desa saat ini, Musyawarah Desamenjadi forum yang sangat sakral dalam menentukankeputusan-keputusan strategis yang ada di desa. Tidakhanya dalam konteks memecah persoalan yang ada didalam desa, Musyawarah Desa juga menjadi palangpintu apakah desa dapat bekerja sama dengan pihak

30

luar atau tidak. Kepala desa dan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) tidak dapat memutuskanhal-hal strategis itu sendirian tanpa berbekalkesepakatan dari forum Musyawarah Desa itu. Idealnya,forum ini menjadi sebuah media yang terbuka, egaliter,dan partisipatif. Semua elemen masyarakat desa dapatterlibat secara aktif tanpa ada tekanan dan diskriminasi.Ketika hal itu yang senyatanya terjadi, maka forumMusyawarah Desa inilah sumber mata air bagimunculnya inisiatif-inisiatif dalam membangun desa.Inisiatif itu tidak hanya menjadi wacana tetapi jugaditindaklanjuti secara formal, baik melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maupunPeraturan Desa.

Salah satu contohnya adalah ketika sebuah desaakan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).Maka keputusan itu harus diambil melalui MusyawarahDesa yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakatdesa. Ketika forum Musyawarah Desa menyepakatidibentuknya BUM Desa, dan itu ditindaklanjuti melaluiPeraturan Desa, maka di situlah inisiatif pembangunandesa telah terjadi. Ketika forum Musyawarah Desamemutuskan tentang pentingnya menjalin kerjasamadengan desa lain, maka keputusan akan pelaksanaankerjasama antar desa itu adalah bagian dari villagedevelopment initiative. Sehingga, hampiran VDI inisebenarnya adalah untuk menghindari bahwapembangunan di desa itu hakikatnya bukanlah“pemerintah desa development initiative” ataupembangunan inisiatif elite desa melainkan inisiatifdesa. Sekali lagi, ontologi desa di sini adalah sebuaharena inklusif yang di dalamnya terdiri dari bermacam

31

ragam komunitas dan kelas.Kebijakan negara yang memberi lambar pada

penguasaan dan pengelolaan aset secara mandiri didesa menjadi penting. Aset dan modal yang ada di desadapat terdiri dari aset fisik, alamiah, manusia, finansial,sosial, dan budaya. Pihak yang dapat masuk dalampenguasaan dan pengelolaan aset tersebut bisa jadinegara, pasar atau komunitas masyarakat. Secaraekonomis, selama ini, modal tersebut terkonsentrasipada negara dan pasar. Sehingga dalam penguatandan pelaksanaan model Village Development Initiative(VDI) harus ada upaya pengalihan penguasaan danpengelolaan aset-aset tersebut kembali kepadakomunitas-komunitas yang ada di desa. Aset-asettersebut pada dasarnya adalah sanubari budaya desa;maka harus sedapat mungkin dimiliki dan dikelolasecara mandiri oleh desa.

Desa dan Budaya

Membaca desa adalah membaca budayanya.Budaya adalah udara psikologis yang membuatmasyarakat dapat bernafas dan hidup. Jika budayabersih maka kehidupan yang ada di desa juga akanmenjadi sehat. Masyarakat yang sehat secara budayaakan menjadi produktif baik secara sosial maupunekonomi. Kegagalan dalam membaca desa dari sisibudaya akan terlihat pada fokus perhatian kita saatmencandra desa.

Desa tidak hanya dapat dilihat dari bulir jagungyang dihasilkannya. Buliran jagung yang dikalkulasisecara matematis-ekonomis hanya akan

32

mempersempit cara pandang kita terhadap desasebatas produsen komoditas. Kita harus ingat, bahwabulir-bulir jagung itu dihasilkan dari pohon jagungyang hidup dengan sehat dengan akar-akarnya yangmenghujam di tanah yang subur. Pohon jagung dantanah subur itu dihasilkan dari cucur keringat danbelaian tangan para petani yang dengan sabarmerawat kebun jagung setiap pagi. Tanpa tanah yangsubur dan petani yang sejahtera dan bahagia hidupnya,bulir-bulir jagung tak akan pernah ada. Untuk dapatmerawat tanah dan pohon jagung, petani tak hanyaperlu sehat fisiknya, tetapi juga tentram jiwanya. Karenapetani bukanlah mesin pembajak ladang. Jiwa petaniyang segar dihasilkan dari udara budaya yang bersihdan adat yang terawat dengan baik. Lantas, apa upayayang harus dilakukan dalam merawat budaya desa itu?Tentu saja dengan konservasi dan revitalisasi budayadesa.

Merawat budaya desa adalah benang sutra yangmerajut relasi antara pembangunan manusia danpembangunan ekonomi. Sejak lebih dari empat puluhtahun silam, Koentjaraningrat (1974) telah menulistentang keterkaitan antara budaya dan prosespembangunan di Indonesia. Ketelitiannya dalammelihat fakta budaya Indonesia dan pelbagai capaianpembangunan pada akhirnya memilih “gotong-royong”sebagai premis pokok kontribusi budaya nusantaraterhadap pembangunan.

Desa adalah jantung dari kebudayaan danperadaban manusia. Oleh karenanya, jika desa danidentitias kulturalnya hilang, maka peradaban dankemanusiaan pun akan menjumpai ajal. Modernisasi

33

dan industrialisasi telah menggeser macam ragammanusia ke kota dan memutasi peradaban. Di kota,energi tersublimasi menjadi kerja. Tenaga dankehadiran fisik manusia dihargai sebagai komponenproduksi dan sekrup industri manufaktur. Gerakan kotayang tak pernah henti telah mengkonsumsi isi perutdan permukaan bumi secara massif dan instan.Sebagian besar hasil bumi habis dikonsumsi oleh kotayang dengan luasan hanya berkisar 4% dari totalpermukaan bumi. Saat ini diperkirakan ada sebanyak 2juta desa di dunia dengan luasan berkisar 94% daripermukaan bumi (Girardet, 2014), dan desa-desa ituhanya hidup menjadi pelayan bagi kebutuhan takterbatas konsumerisme kota. Fenomena inilah yangdisebut dengan triumph of the cities, atau“kemenangan” kota atas desa.

Angka urbanisasi masih terus meningkat karenakota makin memikat. Dari total jumlah penduduk diIndonesia, saat ini hanya tinggal 50,2% yang tinggal didesa, diperkirakan pada tahun 2025 tinggal 33,4%.Kemiskinan yang ada di desa (17,67 juta orang) jauhlebih banyak dari pada kemiskinan di kota (10,34 jutaorang). Ketimpangan yang ada di desa juga memburukdari indeks GINI 0,26 (tahun 2005) menjadi 0,36 (tahun2015). Desa yang tak mampu mengakses layananpendidikan dan kesehatan masih dikisaran angka 50%lebih. Tentu saja kondisi ini tak bisa terus dipelihara.Semakin kota diagungkan, maka kebudayaan desamakin tergerus; semakin desa ditinggalkan makasehingga kemanusiaan pun menjadi terancam. Maka,merawat budaya desa sesungguhnya adalah merawatkemanusiaan.

34

Salah satu dimensi budaya yang juga cukup pentinguntuk dilihat di sini adalah tentang relasi-kuasa. Inipenting mengingat beberapa waktu lalu banyakpendamping dan pelaku Desa masih mengeluhkanbetapa dominasi kepala desa masih sangat kuatmencengkram. Fenomena dominasi kepala desa(dengan pelbagai sebutan) ini terjadi secara jamak dipelbagai daerah, pelbagai latar suku dan budaya. Tentusaja, ketika kita hendak melunakkan tata kelola desadan melakukan proses deliberasi kebijakan yanginklusif di desa, dominasi kepala desa ini kerap menjadipenghalang. Konseptualisasi Sukarno danKoentjaraningkat tentang “gotong-royong” seolahharus bersaing dengan fenomena dominasi kepaladesa itu. Ironisnya, persoalan ini masih ditemui hinggasaat ini. Ketika telah puluhan tahun intervensi program,sejak jaman KUD, IDT, hingga PNPM-MPd, dalammentransformasi desa seolah tak mampumenggoyahkan relasi kuasa di desa ini.

Di dalam studi budaya, titik lemah utama dari[liberal] multikulturalisme adalah menganggap ragambudaya sebagai objek-objek yang mati. Sementara,pandangan polisentrisme memandang ragam budayaitu adalah organisme hidup yang masing-masing punyakehendak kuasa dan secara aktif membangun aliansi(Shohat dan Stam 1993). Maka, budaya kuasa tak dapatdibaca secara biner. Kekuasaan itu tersebar dalambentuk dan skala yang berbeda-beda yangkesemuanya saling kait mengait, atau disebut omni-present (Foucault, 1991). Melihat kekuasaan hanyasebatas hubungan antara the powerful versus thepowerless, baik itu berbasis kelas (Marx) maupun

35

kharisma (Weber), tak lagi cukup untuk membedahanatomi kekuasaan, khususnya di arena desa. Dominasikepala desa tentu tidak serta-merta hadir. Dalamkonteks desa, tertentu dominasi itu hadir disertai relasidengan kekuatan uang, agama, ataupun politik supra-desa. Komunitas-komunitas di desa pun saat ini tidaksepenuhnya terisolasi dengan konfigurasi kekuasaanyang kompleks itu menghasilkan struktur budaya kuasadesa yang ada saat ini.

Maka, menjadi penting untuk dipertanyakan; saatkuasa kepala dan elite desa yang hegemonik(kemungkinan besar juga partriakhi) ini diidentifikasisebagai subkultur budaya desa, apakah berarti iamenjadi bagian yang harus di-“rekognisi?” Yang jelas,kondisi itu membuat spirit gotong royong, partisipasi,transpransi dan inklusivitas deliberasi kebijakan desaakan sulit mewujud.

Revitalisasi “gotong-royong” menjadi mustahil tanpadibekali pemahaman yang utuh tentang konstruksikompleks budaya desa dan relasi kuasa seperti ini.Terlebih ketika UU 6/2014 telah menempatkan kata“demokratis” sebagai salah satu kata sakti. Demokrasidesa dalam konstruksi regulasi yang ada masih sangatmengandalkan pada dua ritus, yakni pemilihan kepaladesa dan musyawarah desa. Jika tak terkawal denganbaik, dua ajang formal prosedural SANGAT rawanmanipulasi. Solusinya adalah dengan cara melekatkansemangat partisipasi dan inklusifitas dengan budayadesa dan membuat proses deliberasi kebijakan menjadikebiasaan yang rutin dan sering. Cara untukmelekatkannya bisa dengan menyertakan gerakpartisipatif ke dalam even-even ekspresi kultural,

36

seperti bersih desa, petik laut, baralek, bakar batu, atauacara-acara keagamaan seperti jamaah tahlil, diba’,kebaktian, maupun prosesi religi lainnya yang hidup didesa. Untuk itu, maka almanak desa diperlukan sebagaialat identifikasi ragam ekspresi kultural yang bisadilekati dengan isu partisipasi, inklusifitas maupuntransparansi. Sedangkan dalam rangka pembiasaanproses deliberasi maka fasilitas diskusi dan transaksiinformasi dan pengetahuan yang intensif perludisediakan. Balai rakyat adalah salah satu bentuk mediatersebut yang di dalamnya bisa diselenggarakan“sekolah desa” maupun sebagai pusat informasi desa.

Ketegangan sosial maupun ekonomi yang ada didesa harus dapat direspon secara sigap dan tuntas olehkelembagaan budaya yang ada di desa. Persoalanpeminggiran hak-hak kaum marjinal juga harusmenjadi bagian dari tugas lembaga-lembaga mediasidesa untuk bekerja. Dengan demikian, kehadirannegara sebagai mediator pelbagai entitas yang adadapat diwakili oleh desa dengan cara dan formasiinstitusionalnya masing-masing. Masyarakat adat diIndonesia yang sangat majemuk harus dijagakeragamannya. Negara tak boleh melakukanpenyeragaman kultural, karena bukan saja itubertentangan dengan asas rekognisi, melainkan itujustru akan menciptakan defisit kebudayaan bangsa ini.Maka, berlakunya hukum adat yang baik harusdilindungi dan jika perlu difasilitasi oleh negara.Masyarakat dan hukum adat yang ada dan tersebar luasdi hamparan negeri ini adalah kekayaan kultural yangharus didigdayakan untuk membangun Indonesia daridesa.

37

Kemandirian desa harus berpijak pada basis kulturalyang ada di desa. Salah satu wujudnya adalahkemampuan insitutsi-institusi kultural yang ada di desadalam menyelesaikan persoalannya sendiri. Upayamenyelesaikan persoalan kemiskinan dan demokrasidesa, dengan demikian harus dibangun dari akarbudaya desa itu sendiri.

Proyeksi Implementasi UU Desa

Hamparan narasi panjang di sub-sub bab terdahulusesungguhnya merupakan refleksi konseptual atasbagaimana desa dan UU Desa dibaca selama ini,sekaligus identifikasi di mana sesungguhnya parapelaku selama ini berdiri, apa yang mereka pikirkan dankerjakan. Proses refleksi ini masih akan terusdilanjutkan pada bab-bab berikutnya. Pembahasanberikutnya tak lagi berbicara pada aras konsepsi,melainkan refleksi atas kondisi faktual yang ada di desa.Pada akhir setiap penggal naskah ini akan dilakukandialog antara refleksi konseptual dan faktual itu gunamelihat apa potensi, peluang, dan tantangan yang akanterjadi di depan dalam konteks reformasi danpembangunan desa.

Implementasi UU Desa ke depan sedapat mungkinmenemukan kembali dan memperkokoh institusi-insitusi yang ada di desa, baik yang formal maupuninformal. Upaya pengokohkan institusi desa ini masihmenjadi pekerjaan rumah besar, yang menjaditanggung jawab seluruh elemen. Bagi pemerintah,rumusan regulasi yang tepat dan tak terlalu menjeratmasih diperlukan. Baik dalam membuat regulasi baru

38

maupun melakukan revisi atas regulasi-regulasi yangsudah ada. Bagi para akademisi, riset danpendampingan pada aspek insitusional di desa masihterbentang luas untuk dikaji. Ada 74.754 desa, ituadalah surga bagi para peneliti dalam menunaikankerja-kerja intelektualnya. Bagi para pelaku usaha,pemahaman atas institusi desa ini akan menjadi tuasyang kuat dalam menggerakkan roda bisnisnya di desamaupun dalam menggunakan sumberdaya desa.Dalam ranah konstitusional, tugas di depan mataadalah memberikan pondasi legal yang lebihkomprehensif dalam menderivasi UUD 1945 dalamkonteks pembaharuan desa. Jika selama ini regulasidesa hanya berpijak pada pasal 18, maka pasal-pasallainnya seperti pasal 27, 28, 31, dan 33 harus turut sertaditegakkan dalam memperkokoh konstruksiinstitusional desa ke depan.

Kekayaan diskursif dan empiris dalam implementasiUU Desa yang ada selama ini seyogyanya dapat dirajutdalam bingkai kebijakan desentralisasi. Desentralisasitidak dalam arti sempit (administratif ), tetapidesentralisasi yang hakiki dan membumi dalamkonteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalamteks ini dicontohkan beberapa sudut pandang yangdapat digunakan dalam mereformulasi kebijakan desa,seperti sound governance maupun cosmopolitangovernance. Di luar sana masih banyak piranti-pirantipengetahuan yang dapat digunakan untuk penguatankebijakan desentralisasi di Indonsia. Intinya, UU Desaharus dapat menjadi penguatan politik desentralisasi diIndonesia sebagai negara kesatuan, ketimbang justrumelemahkannya. Hal ini juga diharapkan dapat

39

dijadikan trajektori bagi para pelaku implementasi UUDesa ke depan.

Program-program pembangunan desa ke depansedapat mungkin lebih waspada dengan jebakanpembangunanisme. Membangun Indonesia dari desaadalah sebuah gagasan yang menggiurkan utamanyadi tengah kondisi ekonomi yang ada saat ini. Hari inipertumbuhan ekonomi dunia mengalami pelambatan.Sehingga komodias industri skala besar di Indonesiajuga terdampak. LNG turun 19%, karet turun 16%,tembaga turun 13%, CPO turun 5%, ekspor Indonesiamengalami kontraksi -3,9% dan import turun -4,2%;sementara konsumsi meningkat dalam kisaran 3-5%(data Apindo 2016). Fakta-fakta ekonomi tersebut tentudengan cepat membuat kita tergiur untuk membangunpondasi ekonomi nasional dari desa. Menjadikan desasebagai basis ekonomi nasional. Ketergiuran inilah yangmesti disikapi secara hati-hati agar pembangunan desaterbebas dari jebakan developmentalism.

Membangun desa mestinya tak memberi ruangpada arus yang monolitis dan eksploitatif sebagaimanapembangunanisme selalu jalankan. Untuk menghindariitu maka rumusan village development initiative (VDI)menjadi jalan baru yang ke depan masih harusdiperkuat dan diperlebar. Transformasi dan reformasidesa ke depan juga tak boleh abai atas kekayaanbudaya desa. Kendati di dalam budaya desa itu masihterdapat keping-keping persoalan (seperti dominasikepala desa) yang harus segera dicarikan bentukrekonsiliasinya.

Pada bab-bab berikutnya, proses refleksi danidentifikasi pekerjaan-pekerjaan rumah ini akan diurai

40

pada tataran yang lebih empiris dan sektoral. Kondisitata kelola desa, ekonomi, layanan dasar, infrastruktur,lingkungan hidup, dan inklusivitas di desa akandijabarkan kondisi faktualnya selama dua tahunterakhir. Utamanya, untuk menelisik persinggunganantara sektor-sektor tersebut dengan isu kemiskinan,demokratisasi, dan kemandirian desa. Sekali lagi,jabaran kondisi faktual di masing-masikng sektortersebut bukanlah ajang narsisme pemerintah,melainkan potret natural atas apa yang telah terjadidan telah ada di desa saat ini. Komposisi yang adadalam gambar faktual desa itu tak semuanyamenampilkan persoalan, tentu ada potensi yang dapatdikembangkan. Menyajikan proyeksi yang presisiadalah tujuan utama penjabaran fakta tersebutdisampaikan.

41

BAB IIIKESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA

Desa adalah negara, dan negara adalah desa.Dengan begitu, tugas-tugas kemanusiaan yangmenjadi alasan keberadaan negara adalah juga tugasDesa. Dalam konstitusi dasar republik ini, sebagaimanatelah diurai di Bab II, jelas disebutkan bahwamewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia adalahcita-cita abadi negara. Pewujudan dan peningkatankesejahteraan masyarakat adalah sebuah prosesbernegara tanpa akhir. Maka sejatinya UU Desa hadirjuga dalam rangka menyatakan cita mulia itu.Kesejahteraan tak hanya diukur melalui pertumbuhanekonomi semata, akan tetapi yang lebih penting adalahkesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia.

Kesejahteraan sosial di sini dimaknai sebagaiterpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Sebagaimanaamanat dari UU Desa yang menginginkan agar desa

42

dapat menjadi basis bagi kehidupan dan penghidupanmasyarakat, maka pemenuhan kebutuhan dasar adalahsatu-satunya jalan. Program kesejahteraan sosial padaprinsipnya adalah bagian dari politik redistribusi yangdilakukan oleh Negara demi pengurangan disparitasdalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan DanaDesa itu sendiri sesunggunya sudah merupakan bagiandari kebijakan redistribusi tersebut. Maka, tugaspeningkatan kualitas pendidikan, kesehatan,kemakmuran, keamanan, dan permukiman adalahbagian dari hak dasar warga negara harus mampudiampu oleh Desa. Karena Desa merupakanrepresentasi negara yang hadir paling dekat denganmasyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasarmasyarakat tersebut, maka Desa sebagai basiskehidupan dan penghidupan pun akan segera tercipta.

Desa dan Kesejahteraan Sosial

Setidaknya terdapat dua alasan mengapa negaraharus menyediakan program-program kesejahteraansosial: sebagai pemenuhan hak warga negara dansebagai penopang pembangunan ekonomi negara.

UUD 1945 khususnya pada pasal 27, 28 dan 31 telahmenitahkan bahwa negara berkewajiban menyediakanberbagai kebutuhan dasar masyarakat. Membebaskanmasyarakat dari kungkungan kebodohan, kemiskinan,dan berbagai bentuk ketertinggalan. Program-programkesejahteraan sosial merupakan sarana utama dalammewujudkan hak asasi dan hak konstitusi warganegara, tanpa terkecuali. Perhatian terhadap kondisikesejahteraan sosial masyarakat juga beranjak dari

43

kesadaran akan resiko. Resiko adalah bagian integraldari perjalanan hidup setiap manusia (life-course). Iabisa berupa resiko finansial, resiko fisik, maupun resikopolitik. Mengingat resiko tak mungkin dihilangkan dantak mungkin dianggap tiada, maka negara harus sigapbaik dalam mengantisipasi maupun menangani resiko-resiko tersebut. Karena negara adalah sandaran terakhirketika individu maupun pasar tak mampu atau tak maumenangani resiko itu. masyarakat tak dapat dibiarkanberjuang sendirian menangani resiko itu. Responsifitasnegara dalam menanggulangi resiko diwujudkandalam bentuk perawatan atas kesejahteraan sosial danpemberian perlindungan sosial. Besarnya perhatiannegara pada kesejahteraan sosial, utamanya yangditunjukkan melalui anggaran dan program yangdiberikan, adalah bentuk komitmen kesejahteraan(welfare commitment) dari pemerintah sebagaipengemban titah konstitusi (Esping-Andersen 1999;Meyer, 2007; Haggard and Kaufman, 2008).

Komitmen kesejahteraan juga harus dimiliki Desasebagai pengemban amanat konstitusi. Memang jikadilihat dari kewenangan lokal skala desa yang terkaitlangsung dengan kesejahteraan sosial tidak banyak.Yang secara nyata termaktub sebatas urusan poksesdesdan posyandu (kesehatan) dan sanggar seni sertataman baca (pendidikan). Akan tetapi harus diingatbahwa masih terdapat klausul bahwa berbagai usulanprogram kegiatan di luar item-item tersebut masihdiperbolehkan, asalkan Desa ada alasan kuat bahwaprogram/kegiatan tersebut memang sesuai dengankondisi dan kebutuhan Desa. Dengan demikian, ruangbagi Desa untuk melakukan ekspansi program

44

kesejahteraan sosial masih terbuka lebar.Tingginya komitmen kesejahteraan Desa juga dapat

menjadi indikasi dari kualitas demokrasi dan inklusifitasdalam proses deliberasi kebijakan di Desa. Karenasemakin inklusif tata kelola Desa maka makin banyakkelompok masyarkat miskin dan rentan dapat terlibatdalam pengambilan keputusan di Desa. Semakin tinggiketerlibatan mereka, maka warna keputusan Desa punakan semakin berpihak pada kelompok-kelompokrentan ini. Corak keputusan Desa yang pro padakelompok rentan ini dapat dipastikan akanmelektakkan perhatian pada persoalan kesejahteransosial secara lebih besar dan komprehensif.

Dikotomi antara pengejaran pertumbuhan ekonomidan kepedulian atas isu kesejahteraan sosial sudah taklagi berlaku. Ekonom seperti Adolf Wagner danMaynard Keynes telah melihat adanya temali yangterpilin erat antara pertumbuhan ekonomi dankomitmen negara akan kesejahteraan sosial(Magazzino, 2012). Cara pandang yang menganggapintervensi negara pada isu kesejahteraan sosial sebagaibentuk inefisiensi telah lama dievaluasi keabsahannyasecara empiris (Sen 1991; Lucas 1998). Modelpertumbuhan Rostow pun telah lama mendapat lawantanding yang sepadan dari Jati K. Sengupta (1991)dengan konsepnya “New Growth Theory” yangmenyajikan kontribusi konstanta biaya sosial padapertumbuhan ekonomi. Sengupta mencermati banyaknegara-negara berkembang yang menerapkan modelekonomi Rostow selama berdekade, akan tetapi tetapsaja miskin. Soal tingkat kemiskinan, pengangguran,kebodohan, kesehatan, pembangunan manusia, dan

45

kerentanan sosial luput dari perhatian negara-negarapengejar pertumbuhan. Akibatnya fundamenkesejahteraan sosial menjadi rapuh, sehinga investasidan ekonomi tak dapat tumbuh.

Peningkatan kondisi kesejahteraan sosial adalahjalan yang paling pendek untuk mengatasiketimpangan dan ketidakadilan. Utamanya saat sistemsosial-ekonomi yang atomistik membuat kemakmurandan kemiskinan selalu diasosiasikan pada dimensiindividual (Baldock, 2008; Bartels, 2009; Fukuyama2012). Di Desa, kondisi ini masih kerap ditemui.Masyarakat masih menganggap bahwa seseorang yangkaya itu karena buah dari nasib, keturunan, atau kerjakeras pribadi. Sebaliknya, seseorang menjadi miskinkarena petaka atas kebodohannya, kemalasannyaataupun ketakmujurannya. Cara pandang yangatomistik seperti ini akan menciptakan danmelestarikan kesenjangan dan ketimpangan.Ketimpangan tersebut dilihat melalui sebaran kualitaskesehatan, pendidikan, permukiman, kemiskinan danpenganguran. Desa sebagai sebuah arena suci takboleh membiarkan sistem yang atomistik terusberlangsung.

Sektor penting dalam kesejahteraan sosial di Desaadalah masalah pendidikan. Sudah bukan berita jikakondisi ketersediaan layanan pendidikan di Desasangat tertinggal jika dibandingkan di kota. Para orangtua di kota, setiap masuk tahun ajaran baru selaludipusingkan dalam memilih sekolah untuk anaknya.Mereka bimbang memilih ragam bentuk dan jenissekolah, mulai yang menawarkan penguasaan bahasaasing, pendalaman agama, biaya, hingga fasilitas fisik

46

yang disediakan. Sementara potret layanan pendidikandi Desa masih diwarnai oleh foto yang berseliweran dimedia sosial tentang anak-anak SD yang harusberenang menyeberang sungai setiap pagi untukmenuju sekolah mereka. Memang tidak semua Desamengalami kondisi ekstrem seperti itu, akan tetapikesenjangan ketersediaan layanan pendidikan di Desaversus di kota adalah kenyataan yang juga mustahiluntuk ditampik.

Keterbatasan layanan pendidikan di Desa tak hanyadari ketersediaan jumlah sekolah, melainkan jugakualitas di dalam sekolahnya. Sarana dan prasaranasekolah yang terbatas masih di perburuk oleh kualitasinformasi/pengetahuan dan ketersediaan guruprofesional yang tak memadahi. Beberapa orang tua diDesa memilih untuk mengirim anaknya untuk sekolahdi kota, yang justru akan menambah persoalanlanjutan. Tugas peningkatan kualitas pendidikan diDesa bukan hanya kewenangan Desa, tetapi jugainstansi supra desa. Keterbelakangan fasilitaspendidikan di Desa tak cukup hanya penyediaan PAUDdan taman baca, tetapi juga harus ditunjang olehfasilitas pendidikan dasar dan menengah agar sesuaidengan SNP yang menjadi tanggung jawab instansisupra desa.

Upaya kreatif yang dapat dilakukan oleh Desa dalammeningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Desadapat ditempuh melewati banyak jalan. Misalnya, Desadapat mewarnai proses belajar mengajar di sekolah-sekolah dengan materi muatan lokal Desa. Anak-anakperserta didik dapat diberikan mata pelajaran tentangproses bertani maupun budidaya secara sederhana dan

47

mudah dipahami. Jika ada sekolah menengah di Desa,maka dapat pula diperkenalkan hingga pada aspekmanajemen pengelolaan sektor pertanian danbudidaya itu. Jika itu dilakukan, Desa memilikikeunggulan komparatif jika dibandingkan pendidikanyang ada di kota, karena Desa memiliki laboratoriumalami disekelilingnya. Ketika anak-anak di kota hanyatahu buah-buahan datang dari toko dan supermarket,anak-anak Desa tahu bagaimana buah-buahan itutumbuh sejak disemai. Dalam jangka panjang, ketikaanak-anak kota lulus mereka sibuk melamar pekerjaandi pabrik, anak-anak Desa justru telah siap menjadienterpreneur dibidang agrobisnis.

Layanan kesehatan di Desa merupakan isukesejahteraan sosial pokok lainnya di sampingpendidikan. Masalah kesenjangan ketersediaanlayananan kesehatan di Desa dan di kota sama persisikondisinya dengan layanan pendidikan sepertidijelaskan di muka. Secara lebih spesifik yang harus dievaluasi atas kondisi kesehatan di Desa adalah denganmelihat pengelolaan instrumen-instrumen kesehatankhususnya yang umum diakses masyarakat Desa.Selama ini berbicara tentang layanan kesehatan selaludidasari oleh fakta akan output dan outcome saja.Misalnya, potret kondisi kesehatan id Desa hanyadilihat dari jumlah AKI/AKB ataupun angka stuntingyang ada di Desa. Akan tetapi kita seringkali abai padaaspek input dan prosesnya. Dalam konteks Desa, justrumasalah utama kondisi kesehatan ada di sisi input danproses ini.

Mengoreksi kondisi kesehatan di Desa dari sisi inputadalah dengan menengok pada proses penyediaan

48

tenaga medis di Desa, suplai ketersediaan obat danperalatan kesehatan ke Desa, hingga pembangunanfasilitas layanan kesehatan mulai Puskesmas pembantu,polindes, poskesdes hingga posyandu. Sedangkanmengevaluasi kondisi kesehatan di Desa pada aspekproses adalah dengan menilai pelaksanaan promosikesehatan dan proses keseharian pemenuhankebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat Desa.Dengan memahami aspek input dan proses layanankesehatan ini, maka langkah perbaikan ke depan ataspenguatan kesejahteraan sosial aspek kesehatan diDesa dapat dirumuskan dengan lebih akurat. Upayakreatif yang mungkin dilakukan Desa dalam hal iniadalah dengan menemukan dan mendayagunakankembali beragam kearifan lokal sebagai sumberkekayaan pengetahuan nusantara di bidang medis.Sekali lagi, sinergi antara desa dan supra desa menjadipenting dalam rangka peningkatan kondisi kesehatanDesa ini.

Dimensi pokok lainnya terkait dengan kesejahteraansosial adalah masalah kemiskinan dan pengangguran.Diakui bahwa tidak semua orang menganggur adalahmiskin dan tak semua orang miskin adalahpengangguran. Akan tetapi, secara kuantitatifkeduanya jelas saling terkait. Dalam konteks desaterdapat sebua paradoks kolosal yang sudahberlangsung lama. Di mana negara kerap abai dalampenciptaan lapangan kerja yang layak di Desa.Bentangan sawah dan ladang diijonkan demi industriskala besar seperti pertambangan maupunperkebunan. Akses masyarakat desa untuk masukdalam lingkaran bisnis besar tersebut tak dibuka lebar.

49

Ini membuat angkatan kerja di desa ramai-ramaiberbondong menyerbu kota. Mereka tak ada niat untukmengganggu kota. Mereka hanya mencaripenghidupan yang layak, sebagaimana dambaansemua manusia. Sesampainya di kota mereka dianggapsebagai masalah, dan negara berupaya kerasmengembalikan mereka ke desa tanpa disertai upayaperbaikan atas kondisi penghidupan yang ada di Desa.Banyak kalangan yang menilai ini merupakan bentuk‘kejahatan’ struktural dan sistemis yang dilakukan olehnegara.

Sejarah problematika pengangguran yang ada dinegeri ini kerap dikaitkan dengan investasi danindustrialisasi. Doktrin yang tertancap dalam adalahdengan masuknya investasi dan industrialisasi makaakan terbuka banyak lapangan kerja baru. Lapangankerja yang dimaksud adalah rekrutmen buruh di pabrik-pabrik tersebut. Padahal sektor pertaniansesungguhnya juga sangat potensial dalammengurangi angka pengangguran di negara ini. Tetapiironisnya angka kemiskinan petani di Indonesia masihsangat tinggi, sehingga profesi ini masih belummenjadi sektor yang menarik perhatian bagi paraangkatan kerja di Desa. Peluang kerja yang homogen diDesa juga merupakan salah satu sebab dari tingginyaangka pengangguran di Desa. Karena terdapatkejenuhan utamanya dari angkatan muda untuk terusberkutat di sektor yang sama dan seragam selama darigenerasi ke generasi. Padahal sesungguhnya jika adadifersifikasi dan peningkatan nilai tambah atas produkDesa, antusiasme angkatan kerja untuk tetap tinggal diDesa cukup tinggi. Contohnya, ketika produksi minyak

50

nilam mengalami booming dan memberi keuntunganyang besar, maka banyak angkatan kerja yangmenggelutinya. Akan tetapi, ketika tidak ada proteksi(khususnya dari praktik kartel) dan arahan yang kuatdari negara, maka sektor ini menjadi rapuh dan takmampu lagi menjadi penopang Desa sebagai basispenghidupan. Jumlah petani di Indonesia kian tahunkian berkurang. Dalam satu dekade setidaknya 10 jutapetani beralih profesi. Penurunan ini terus berjalanseiring dengan menurunnya ketahanan pangan negeriini. Solusi yang ambil bukannya meningkatkankesejahteraan sosial para petani, agarketahananpangan meningkat; tetapi justru memperparahnyadengan menghadirkan produk pertanian impor kedalam negeri. Desa adalah solusi utama dari lingkaransetan ini. Jika kesejahteraan sosial di Desa dapat diatasidengan baik, khususnya bagi para petani, makaparadoks kemiskinan petani dan ketahanan pangannasional pun akan segera akan dapat segera diakhiri.

Kondisi Nyata Kesejahteraan Sosial Desa

Hingga saat ini masih terbentang jurang lebar ataskondisi kesejahteraan sosial di Desa dibandingkandengan kota. Dalam konteks kerja membangun Desa,fakta kesenjangan yang ada ini merupakan sebuah titikawal dalam membangun Desa ke depan.

51

Gambar 3.1 Kondisi Kemiskinan di Indonesia

Jumlah penduduk miskin di desa 2015 sama denganMaret 2014 yaitu 17,89 juta orang (BPS, 2015). PadaMaret 2016, jumlah penduduk miskin di perdesaanmencapai 17,67 juta orang (14,11%), lebih besardibandingkan dengan jumlah penduduk miskinperkotaan yang berjumlah 10,34 juta orang (7,79%).Ditambah lagi, data pembangunan antar desa sangattimpang. Pada 2005 hingga 2015, rasio gini desa rata-rata mengalami kenaikan. Pada 2005, rasio gini desaawalnya masih sebesar 0.26 namun pada 2015 telahmencapai 0,32. Kian parah dengan diikuti pula angkaurbanisasi tinggi yang membawa kemiskinan dari desake kota. Angka urbanisasi ini semenjak tahun 1980selalu meningkat seiring pelaksanaan pembangunanyang terlampau berkonsentrasi ke daerah perkotaan.Jika kondisi tersebut berlanjut, dalam perhitungankami, pada tahun 2030 mendatang, jumlah pendudukIndonesia yang tinggal di wilayah perkotaan adalahsebesar 65 persen dari keseluruhan jumlah penduduk.

52

Tentu saja kami berharap prediksi tersebut tidak terjadi.Implementasi UU Desa harus dapat menahan laguurbanisasi tersebut, seiring dengan membaiknyakondisi Desa sebagai basis kehidupan danpenghidupan bagi masyarakat Desa.

Gambar 3.2 Perbandingan Kemiskinan Multidimensi Desa dan Kota

Dari gambar di atas terpampang jelas bahwaditinjau dari sisi manapun kondisi kesejahteraan sosialdi Desa masih jauh berada di bawah kota. Meskipundisadari bahwa indikator-indikator kemiskinan yangdigunakan terkadang juga mengandung biasperkotaan. Akan tetapi, deskripsi di atas cukup untukmenggambarkan keadaan kondisi kesejahteraan sosialsecara umum yang ada di Desa saat ini. Dari data di atasterlihat bahwa kondisi kemiskinan di Desa rata-rata duakali lipat dibandingkan kota. hanya pada aspekkeparahan kemiskinan multidimensi jarak antara kota

53

dan desa tidak terpaut jauh. Tugas kita semua untukmengubah angka-angka yang ada di dalam gambartersebut. Untuk mengubahnya tidak cukup hanyadengan kata-kata maupun tulisan, tapi melaluiperbuatan nyata dalam membangun danmemberdayakan Desa.

Gambar 3.3 Urbanisasi dan Masalah Pengangguran di Desa

Dampak dari kondisi tersebut adalah urbanisasimasih menjadi ruam besar yang dihadapi bangsa ini.Pada Gambar 3 terlihat bahwa tingkat pertumbuhanpenduduk perkotaan sebesar 2,18 % per tahun lebihtinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk rata-ratanasional sebesar 1 % per tahun. SedangkanPertumbuhan penduduk di perdesaan menurunsebesar 0,64 % per tahun. Hal ini menunjukan bahwakecenderungan masyarakat ingin bekerja di perkotaandibandingkan diperdesaan karena lapangan kerja diperdesaan terbatas.

Keadaan tersebut adalah cermin bahwapermasalahan pembangunan Desa hingga saat ini

54

belum sepenuhnya bisa diurai. Berdasarkan dataSensus Pertanian 2013, sebanyak 55,33% petanimenguasai lahan kurang dari 0,25 ha. Kepemilikan asetyang rendah menyebabkan rendahnya produktivitasdan pendapatan masyarakat desa. Lalu, Berdasarkandata Potensi Desa 2014, sebanyak lebih dari 70.000Desa tidak memiliki layanan perbankan sedangkanKredit Usaha Rakyat (KUR) baru menjangkau sebanyak35.755 Desa. Hingga 2035 diprediksi jumlah pendudukperdesaan menurun sebanyak 0,64% per tahun. Hal inimenunjukkan banyak dari tenaga kerja terdidikperdesaan yang pindah ke kota. Solusi untuk mengatasihal ini adalah dengan memperkuat Desa sebagai basispenghidupan dan kehidupan yang layak bagimanusianya.

Wajah kondisi kesejahteraan sosial yang ada di Desatak selalu muram. Jika kita melihat fakta keberadaanfasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada di Desasaat ini relatif cukup baik. Dari data Podes 2015ditunjukkan bahwa hingga saat ini jumlah Desa yangdapat mengakses SD tedapat 62.503 Desa atau 85,69%;jumlah Desa yang memiliki akses terhadap SMPterdapat sebanyak 28.990 Desa atau 39,75%; jumlahDesa yang memiliki akses terhadap SMA 14.034 Desaatau 19,24%. Sedangkan untuk sektor layanankesehatan, fakta yang ada menunjukkan bahwa jumlahDesa yang memiliki Poskesdes atau Polindes 59.710Desa atau sekitar 81,86%.

55

Proyeksi dan Preskripsi

Dari tampilan data di atas dapat disimpulkan bahwapersoalan yang tersisa dari kesejahteraan sosial yangada di Desa saat ini adalah masalah kemiskinan,pengangguran dan urbanisasi. Sedangkan dalamkonteks pelayanan pendidikan dan kesehatan relatifsudah cukup baik, meski tetap harus ditingkatkan.Untuk itu berbagai pihak yang memiliki perhatian dankepedulian terhadap pembangunan Desa, saat inidapat lebih fokus pada penanggulangan kemiskinan,penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan yangberorientasi pada penciptaan Desa sebagai basispenghidupan yang layak. Cukup baikknya keberadaanlayanan pendidikan dan kesehatan hingga saat inibelum memiliki dampak yang nyata bagi perbaikankondisi kemiskinan dan lapangan kerja yang ada diDesa. untuk itu masih diperlukan program/kebijakanyang secara langsung dan cepat mengatasi masalahkemiskinan dan produktifitas mata pencaharian diDesa.

Fakta kuantitatif atas baik nya kondisi layanankesehatan dan pendidikan yang ada di Desa saat inijuga menarik untuk dicermati. Mengingat datakuantitatif tersebut belum menggambarkan kondisidan proses yang ada di keberadaan fasilitas-fasilitaspelayanan dasar tersebut. Salah satu aspek yangpenting untuk diamati adalah adanya keterputusanantara ketersediaan layanan dasar dengan faktakemiskinan dan urbanisasi yang masih buruk. Makadiperlukan upaya untuk memperbaiki isi dan prosesdari keberadaan layanan dasar pendidikan dan

56

kesehatan itu agar dampaknya terhadap peningkatankualitas hidup dan penghidupan di Desa menjadisemakin nyata.

Jika upaya kreatif dalam perbaikan kondisipendidikan dan kesehatan dilakukan, maka diyakinibahwa ini akan berdampak pada perbaikan kondisikesejahteraan sosial lainnya seperti kemiskinan danrendahnya pendapatan petani. Upaya kreatif tersebuttidak hanya berangkat dari prakarsa Desa (villageinitiative) melainkan juga berbasis pada potensi yangada di Desa. Seperti memberikan muatan pendidikanberbasis agribisnis di sekolah-sekolah formal Desasebagai media penguatan life-skills bagi para murid.Menggali potensi medis berbasis sumberdaya yang adadi Desa, ataupun mendayagunakan sektor pertaniansebagai lapangan kerja yang prospektif khususnyabagai angkatan kerja. Kedua hal itu harus ditopangoleh sebanyak mungkin pihak, mulai dari perguruantinggi, dunia usaha, pelbagai kelompok profesi bahkanpara seniman yang memiliki relevansi dan kepedulianpada upaya pemuliaan desa.

57

BAB IVEKONOMI DESA

Perekonomian secara terminologi dapat diartikansebagai kumpulan seluruh aktivitas ekonomi yangterkait dengan produksi, distribusi dan konsumsibarang dan jasa di suatu wilayah tertentu. Wilayahdalam hal ini dapat berupa Desa, kecamatan,kabupaten, propinsi, atau negara tertentu. Dalam skalayang lebih luas, sebuah perekonomian juga dapatmencakup sejumlah negara yang disatukan oleh atributkewilayahan atau atribut lain yang disepakati olehnegara-negara yang bersangkutan.

Perekonomian Desa tidak bisa lagi ditempatkansebagaimana tata ekonomi kapitalistik sebagai wajahdari pembangunanisme di masa lalu. Di mana proyek-proyek pembangunan yang sepenuhnya terpusat,diarahkan untuk menyerbu Desa sebagai tujuan aliranmodal, sumber tenaga kerja murah, penguasaan lahan,sumber daya alam dan bahan baku serta sumberkontrol atas informasi dan teknologi. Dalam model

58

semacam itu, dan telah terbukti gagal, pembangunanmenjadi terminologi ampuh bagi pengambil-alihansumber-sumber kehidupan masyarakat lokal danmendorong praktek komodifikasi dan komersialisasisumberdaya dalam skala yang amat mengerikan.

Kegagalan model pembangunan di masa lalumenjadi titik tolak pergeseran paradigmapembangunan ekonomi desa ke depan. Pendekatanpembangunan yang sentralistis menjadikan Desa tidakmemiliki kedaulatan dan tidak berdaya sebagai akibatdari proses struktural dalam kerangka pembangunannasional. Desa tidak berdaulat secara politik dandiposisikan sebagai objek dari pembangunan sertalokus bagi program yang sepenuhnya didesain olehpusat. Akibatnya, orientasi kebijakan pembangunandiarahkan dan menitikberatkan pada pertumbuhanekonomi dengan menempatkan desa sebagai objekeksploitasi dan penerima tetesan ke bawah (trickeldown effect) dari hasil kue pembangunan ekonominasional (Nadjib dan Yustika, 2015). Ekonomi Desa kedepan harus menjejak kuat pada basis potensi ekonomiDesa yang didigdayakan disertai dengan akases dankepemilikan masyarakat Desa atas alat-alat produksiekonomis yang ada di Desa.

Desa dan Pembangunan Ekonomi

Strategi pembangunan Desa di masa kini mestidirancang untuk mengatasi problem kemiskinan danketimpangan yang semakin pelik. Seluruh potensi yangada harus dikerahkan menjadi penopang gerakan DesaMembangun Indonesia. Selain penyaluran Dana Desa

59

dan Alokasi Dana Desa yang jumlahnya semakinmeningkat, Desa membutuhkan terus-meneruspasokan pengetahuan agar mampu mengoptimalisasikewenangan yang telah diberikan di bawah rezimperundang-undangan yang baru. Inilah jalan porospembangunan ekonomi Desa yang mesti ditempuhguna mewujudkan Desa yang mandiri.

Secara operasional, terdapat dua jalur yang mestiditempuh, yaitu jalur pembangunan melaluipenyediaan daya dukung peningkatan taraf hidupmasyarakat Desa dan jalur pemberdayaan yangditujukan untuk meningkatkan kapasitas dankapabilitas individu dan masyarakat Desa. Jikadirancang secara optimal serta dilengkapi seperangkatkebijakan yang tajam dan fokus, keduanya dapatdiandalkan menjadi strategi jitu pemerintah danseluruh pemangku kepentingan lainnya dalammelakukan percepatan kesejahteraan dan kemandirianDesa. Berdasarkan hal ini perlu ditegaskan bahwapembangunan perdesaan dengan penekanan padapemberdayaan (empowering) masyarakat perdesaanmerupakan salah satu prasyarat utama untuk mencapaikeberhasilan pembangunan nasional, dalam artipencapaian pertumbuhan ekonomi denganmeningkatkan pendapatan per kapita masyarakatdengan tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomiyang rendah.

Skema pembangunan dan pemberdayaan Desayang transformatif dan emansipatif, sebagaimanadimandatkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentangDesa, belum tentu sukses dalam implementasinya dilapangan. Masih terdapat penyakit kronis warisan

60

pembangunan desa di masa lalu. Demokrasi ekonomitidak berlangsung di desa, pembangunan hanyadiarahkan dan menitikberatkan pada pertumbuhanekonomi dengan menempatkan Desa dengan anekakekayaan yang dimilikinya, menjadi objek eksploitasidan penerima tetesan ke bawah (trickel-down effect)dari hasil kue pembangunan ekonomi. Alhasil, selaingagal mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, justerusemakin mengukuhkan lanskap perdesaan dalamstruktur pusat-pinggiran pada perekonomian yangberwatak kolonial, sebagaimana telah diulas pada BabII manuskrip ini.

Desa-desa dijejali beragam proyek pembangunan,yang dalam banyak hal, hanya merupakan pembuatanjalur dan aliran kapital untuk mendorong Desaterintegrasi dengan pasar-pasar global melaluiperanannya sebagai penyedia komoditas ekspor. Padapraktek terdahulu, skema-skema pengembanganmegaproyek pangan dan pembukaan jutaan hektarlahan perdesaan untuk perkebunan sawit dan HutanTanaman Industri, telah menyebabkan transformasipenggunaan lahan dan hubungan tenurial diPerdesaan. Praktik akuisisi lahan terjadi secara massifdisertai peminggiran hak-hak masyarakat adat, nilai-nilai, dan budaya lokal. Pada akhirnya, narasipengembangan semacam itu hanya menjadi modusbagi penarikan investasi dan fasilitas pinjaman bagipihak pemodal.

Pembangunan dan pemberdayaan ekonomi Desaharus ditempatkan dalam konstruksi pelaksanaanamanat Pasal 33 UUD 1945. Sistem perekonomian Desajuga merupakan bagian dari keseluruh-an tatanan

61

kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yangdidasarkan pada Pancasila. Oleh karena itu,perekonomian Desa juga mengacu kepada sila-siladalam Pancasila, yaitu: (1) Ketuhanan yang Maha Esa;(2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) PersatuanIndonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi ekonomi adalah amanah konstitusitersematkan sebagai ideologi pembangunan ekonomi.Yakni sebuah pendekatan yang bukan sematamenggerakan ekonomi Desa tetapi pelaksanaanekonomi kerakyatan di Desa. Perwujudan sendikerakyatan dalam sistem perekonomian Indonesiaadalah tegaknya demokrasi ekonomi. Yaitu, suatubentuk sistem perekonomian yang berdasarkan padakedaulatan rakyat. Inti ekonomi yang berkedaulatanrakyat adalah kegiatan ekonomi yang bersumber darirakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kegiatan ekonomidisusun sedemikian rupa untuk mencegah terjadinyakonsentrasi kekuasaan ekonomi oleh oligarki pemilikmodal yang menghalangi kedaulatan rakyat (Mubyartodkk, 2014).

Hal demikian seharusnya dirujuk dalam penataanekonomi dilakukan di level Desa. Kegiatan ekonomidiselenggarakan berdasarkan mandat dari rakyat Desasebagai pemegang kedaulatan ekonomi. Sejalandengan itu, penyelenggaraan ekonomi harus berdasaratas asas kekeluargaan dan diselenggarakan denganmeningkatkan partisipasi dan emansipasi masyarakatDesa dalam mengendalikan perekonomian, sehingganisbah pembangunan semakin optimal bagi

62

penciptaan pemerataan ekonomi dan kesejahteraanseluruh masyarakat Desa dan bukan mengacu padaorang seorang.

Pertanyaannya, bagaimana wujud dari elemen-elemen pokok yang yang membentuk ekonomikerakyatan di Desa? Terdapat empat elemen pentingyang harus diperhatikan. Pertama, aspek kepemilikan.Isu kepemilikan, terutama kepemilikan sumber dayamenjadi unsur penting dalam menjalankan ekonomikerakyatan di Desa. Setiap orang yang menjalankanaktivitas ekonomi, membutuhkan sumber daya yangmemadai untuk menopangnya. Petani misalnyamembutuhkan tenaga, tanah, benih, modal, danteknologi untuk dapat bekerja mengolah lahanpertanian yang menghasilkan pendapatan bagikeluarganya. Dalam perekonomian modern,kepemilikan atas faktor-faktor produksi harus diatursecara tegas karena berakibat pada klaim pendapatanyang akan dihasilkan. Misalnya, jika petani mengolahsawah di tanah yang dimiliki orang lain, maka bagianpendapatannya sudah tentu tidak sebesar apabilatanah tersebut dimiliki sendiri olehnya.

Pada aspek ini sering dijumpai isu krusial tentangkepemilikan sumber-sumber agraria di desa. Belumadanya pengaturan yang tegas soal kepemilikan dankewenangan, sulit mengharapkan desa menjadi simpulpenggerak dalam mengatasi masalah kemiskinan dankesenjangan. Kewenangan yang dimiliki oleh desa,tidak akan banyak artinya jika faktor-faktor produksiyang penting dan strategis seperti sumber daya alamatau aset-aset desa lainnya, diabdikan untukkeberlanjutan model pembangunan kapitalistik yang

63

eksploitatif terhadap Desa. Dengan kata lain, Desa tidakboleh lagi hanya menjadi “pemandu sorak” atau bahkanpenonton bagi pesta para pemilik modal yangmenegasikan partisipasi dan kontrol rakyat didalamnya.

Kedua, Terselenggaranya kegiatan ekonomi di Desasangat bergantung pada para pelaku ataupartisipannya. Masing-masing pelaku ekonomimemiliki tujuan atau preferensi yang berbeda-beda.Pelaku ekonomi swasta memiliki preferensi yang kuatterhadap keuntungan (profit oriented), sedangkanpelaku ekonomi publik memiliki preferensi tinggiterhadap manfaat sosial berupa kesejahteraanmasyarakat. Sejalan dengan misi profetik mengubahhaluan kebijakan pembangunan Desa yangtransformatif, organisasi ekonomi berperan pentingdalam memikul beban untuk menggerakkan aktivitasekonomi Desa yang memiliki semangat kolektivitas,pemerataan, dan solidaritas sosial. Organisasi ekonomiitu dapat berupa koperasi, BUMDesa, lembagakeuangan mikro, atau usaha bersama lainnya. Tidakkalah pentingnya, organisasi ekonomi ini haruslahmemiliki kecakapan dalam menjalankan usaha sertamempertimbangkan aspek keberlanjutan dankemanfaatan secara sosial.

Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersamamisalnya, diharapkan menjadi model baru institusiekonomi yang demokratis di level Desa untukmendorong proses pemerataan ekonomi yang selamaini diabaikan. Karenanya, pendirian BUMDesa haruslahmerupakan kebutuhan dan strategi yang berasal dariDesa, bukan didorong dari atas (Pemerintah atau

64

Pemerintah Daerah) untuk mengembangkanekonominya berdasarkan potensi dan sumber dayayang tersedia. Sejalan dengan UU Desa, kehadiranBUMDesa didorong menjadi konsolidator gerakanekonomi Desa guna memperluas kesempatan usahaserta lapangan kerja. Singkatnya, selain merupakanlembaga ekonomi yang menjalankan kegiatan bisnisuntuk memupuk laba, BUMDesa juga menjadiinstrumen negara dalam melaksanakan ekonomikerakyatan di Desa.

Ketiga, proses penyelenggaraan. Tatananpenyelenggaraan ekonomi di Desa merupakan wujuddari pelaksanaan amanat konstitusi untuk menyusunkegiatan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkanasas kekeluargaan. Kegiatan ekonomi Desa utamanyadijalankan secara kolektif berdasarkan prinsipkekeluargaan yang menjadi ciri khas sosio-kulturalmasyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakatDesa pada khususnya. Tanpa meresapi nilai-nilaikekeluargaan dan kegotongroyongan, keberadaanbadan-badan usaha di tingkat Desa hanya akanmemperpanjang mata rantai ekspansi kapitalisme dankomersialisasi yang siap mengincar masyarakat. Padahakikatnya karakter utama yang hendak dibangunterletak pada dihilangkannya watak individualistik danliberalistik dari jiwa perekonomian di Desa yangdiaktualisasikan melalui keberadaan organisasiekonomi seperti BUMDesa atau koperasi.

Perekonomian Desa diarahkan dan dibangun atasdasar semangat kebersamaan dan gotong-royong,sehingga kegiatan ekonomi memiliki tujuan sosialuntuk membangun kesejahteraan dan kemaslahatan

65

bersama. Perekonomian Desa tidak di bangun di atasfondasi persaingan yang saling mematikan antarsesama, akan tetapi kerja sama yang salingmenguntungkan sebagaimana tercermin dalamkoperasi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsippelaksanaan ekonomi kerakyatan sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Keempat, komponen terakhir dan yang utama dariunsur yang membentuk sistem ekonomi kerakyatanadalah tujuan dari pelaksanaan kegiatan perekonomianitu sendiri. Tujuan yang ingin dicapai merupakansasaran akhir sekaligus merupakan rujukan bagi tigahal yang telah diterangkan sebelumnya. Sebagaimanatelah dijelaskan, tujuan akhir dari pembangunanekonomi perdesaan adalah menciptakan kesejahteraanbersama. Titik tekan pada kesejahteraan kolektif adalahmuara dari disematkannya aneka kewenangan Desayang lebih besar saat ini. Gempita pembangunan diDesa tidak akan ada artinya bila tidak menghasilkanpemerataan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Lebihbesar daripada itu, meletakan fondasi yang kokoh bagipembangunan Indonesia menuju masyarakat yangsejahtera lahir dan batin.

Yang paling penting dari semuanya adalah, bahwapembangunan adalah proses antargenerasi yang tidakboleh putus, selalu berkesinambungan dari masa kemasa. Pembangunan juga tidak bolehmempertukarkan kelestarian lingkungan, bahkan harusdiarahkan agar generasi berikutnya tetap dapatmemanfaatkan sumber daya ekonomi. Terakhir, adalahkelembagaan tata kelola ekonomi desa yangmencerminkan sifat dari perekonomian nasional yang

66

berasaskan kekeluargaan. Tujuan pembangunan danpemberdayaan Desa dalam bidang ekonomi adalahuntuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalammengendalikan perekonomian untuk sebesar-besarnyakesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi ditingkat Desa.

Realita Kondisi Ekonomi Desa

Desa adalah tempat di mana sumberdaya alamkekayaan negeri ini tertanam. Ini berarti bahwa intidaripada kegiatan perekonomian nasional sebenarnyaterdapat di daerah perdesaan. Implikasi dari kenyataanini adalah bahwa pembangunan ekonomi di perdesaanharus menjadi fokus perhatian. Pembangunan Desaumumnya menjadi ciri khas dari model pembangunandi negara-negara berkembang. Bahkan, ukurankeberhasilan pembangunan di negara berkembangseringkali dilihat dari perkembangan di wilayahperdesaan. Mobilitas sosial-ekonomi yang terjadi diDesa memberi gambaran bahwa pembangunan telahmenjangkau sebagian besar masyarakat. Intinya, energidan perhatian dalam pembangunan ekonomi nasionaltidak boleh hanya dicurahkan bagi pertumbuhanoutput di industri besar dan modern yang biasanyaada di Kota.

67

Gambar 4.1 Bagan Sumberdaya Alam di Indonesia

UU Desa memiliki peranan penting dalammengoreksi sistem pengelolaan ekonomi yang selamaini selalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tinggitetapi kurang memperhatikan kualitas pertumbuhanitu sendiri. Usaha-usaha untuk mengurangi jumlahorang miskin di tanah air, baik pada tingkat nasionalmaupun regional, dan mengurangi ketidakmerataandalam distribusi pendapatan nasional, baik antarpropinsi maupun antar daerah perdesaan danperkotaan, tidak akan berhasil apabila tidakmengikutsertakan pelaksanaan pembangunanekonomi dan sosial di perdesaan. oleh karena itu,pembangunan ekonomi didesak agar tersebar meratake seluruh wilayah, tidak hanya terfokus di perkotaandan terkonsentrasi di satu pulau atau kawasan tertentusaja.

Selama ini, aktivitas ekonomi masih sangatterkonsentrasi di pulau Jawa. Dengan luas wilayahhanya sekitar 7 persen dari total luas wilayah Indonesia,ekonomi Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap

68

Produk Domestik Bruto pada triwulan III 2016 sebesar58,40 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumaterasebesar 22,02 persen, Pulau Kalimantan 7,72 persen,Pulau Sulawesi 6,15 persen, Bali dan Nusa Tenggara3,18 persen Maluku dan Papua 2,53 persen. Sebuahpotret ketimpangan di tengah kekayaan sumberdayayang melimpah di Pulau-pulau di luar Jawa. Meskipunterjadi peningkatan di beberapa Pulau, tetapi angkanyasangat tidak signifikan.

Gambar 4.2 Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDBNasional Triwulan III-2016

Survey BPS juga memberikan gambaran mengenaisituasi kemiskinan di Desa yang semakin pelik dewasaini. Dari total jumlah penduduk miskin Indonesia yangberjumlah 28,01 juta orang (10,86 persen), perdesaanmenyumbang sekitar 14,11 persen atau sebanyak 17,67juta orang pada Maret 2016. Sementara itu, tingkatkedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaanjuga mengalami peningkatan. Pada Maret 2016, IndeksKedalaman Kemiskinan perdesaan mencapai 2,74, lebihtinggi dari daerah perkotaan yang mencapai 1,19.Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan di perdesaanmencapai 0,79, lebih tinggi dari daerah perkotaan yang

69

mencapai 0,27. Rata-rata persentase pendudukperdesaan yang hampir miskin (dua kali di atas gariskemiskinan) di kawasan perdesaan masih sangat besar.Kelompok masyarakat ini rentan jatuh ke bawah gariskemiskinan bilamana terjadi goncangan ekonomiseperti kenaikan harga bahan makanan pokok,kenaikan BBM dan sebagainya.

Di samping itu, tingkat kesenjangan pendapatan diDesa juga cenderung melebar dalam satu dekadeterakhir. Pada periode 2005-2015, rasio gini Desa rata-rata mengalami kenaikan. Pada 2005, rasio gini Desasebesar 0,26, meningkat menjadi 0,33 pada 2015 (BPS).Penyikapan terhadap situasi ini membutuhkanperhatian dan komitmen penuh untukmengembangkan skema-skema pembangunan yangberorientasi penyerapan tenaga kerja yang luas sertamempertegas status kepemilikan tanah dansumberdaya lainnya untuk menunjang produktivitasdan peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Sektor pertanian dan perikanan, yang menjaditulang punggung perekonomi desa saat ini juga belummengalami perbaikan secara signifikan. Sektorpertanian yang pernah berjaya di era 1970 hingga1980-an kini kurang menarik bagi generasi muda.Menurut Sensus Pertanian 2013, dalam 10 tahunterakhir jumlah rumah tangga usaha pertanian (RTUP)menurun: dari 31,23 juta RTUP pada 2003 jadi 26,14juta RTUP pada 2013. Penurunan terjadi di seluruhsubsektorpertanian. Jumlah petani menurun: dari 35,2juta pada 2003 jadi 32 juta pada 2013 atau turun 3,2juta. Selain itu, sektor pertanian juga dianggap tidakproduktif karena skala usaha tani kecil, pendidikan

70

rendah, kualitas pengelolaan usaha tani yang rendah.Rendahnya produktivitas sektor pertanian membuatpendapatan petani rendah. Ini tercermin daribanyaknya kemiskinan di sektor pertanian. Pada 2013,dua pertiga dari dari 28 juta penduduk miskin diIndonesia adalah petani.

Gambar 4.3 Kemiskinan Petani

Secara makro, kontribusi sektor petanian daperikanan terhadap pendapatan nasional (PDB) yangsemakin mengecil. Ditambah lagi intensitas kerusakanalam akibat eksploitasi berlebihan, khususnya di sektorkehutanan dan perikanan tangkap. Pada 2012,sumbangan sektor pertanian, Perhutanan danPerikanan terhadap PDB masih berada pada kisaran14,50 prosen, tapi pada triwulan III 2016sumbangannya tinggal 14,42 persen. Padahal pada2010, sumbangan sektor tersebut masih mencapai15,29 persen. Sementara sektor ekonomi yang masihmenjadi unggulan adalah industri pengolahan,konstruksi dan perdagangan besar, yang masing-

71

masing berkontribusi sekitar sekitar 42 prosen padatriwulan III 2016.

Masih kecilnya sumbangan sektor pertanian salahsatunya disebabkan oleh rendahnya kepemilikan danpenguasaan aset produktif oleh petani. Berdasarkandata Sensus Pertanian 2013, sebanyak 55,33 prosenpetani menguasai lahan kurang dari 0,25 ha.Kepemilikan aset yang rendah menyebabkanrendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakatdesa. Terdapat suatu gejala besar penghilanganpertanian yang dikelola oleh petani kecil danberkembangnya ancaman bagi keberlangsunganpenghidupan di Indonesia. Hal tersebut ditandaidengan rencana-rencana akuisisi lahan atas namaproyek pertanian skala besar mengatasnamakanprogram ketahanan pangan, komoditas tanamanekspor serta yang terbaru adalah program adaptasi danmitigasi perubahan iklim.

Gambar 4.4 Luasan lahan Rumah Tangga Tani

Begitu halnya terjadi pada sektor kelautan danperikanan. Sumbangan sektor ini dalam penciptaanPDB nasional mengalami peningkatan, dari sebesar

72

2,90 persen pada 2010 menjadi 3,25 persen pada 2014.Relatif kecil jika dibanding potensi sumberdayakelautan yang dimiliki Indonesia serta cakupan sektordan industri perikanan (tangkap dan budidaya) yangyang relatif sangat beragam. Tingkat penyerapantenaga kerja juga relatif sangat kecil, hanya berjumlahsekitar dua juta orang atau hanya mampumenyumbang sekitar 1 persen dari total angkatan kerjadi Indonesia. Saat ini, jumlah nelayan berkisar 2,27 jutaorang, terdiri atas nelayan penuh 1,3 juta orang (58persen), nelayan paruh waktu 638.000 orang (28persen), dan nelayan sambilan 318.000 orang(14persen). Mayoritas nelayan Indonesia (90,12 persen)adalah nelayan skala kecil dengan kepemilikan alattangkap perahu < 5 GT.

Dari catatan BPS (2010), terdapat 10.639 desa pesisiryang tersebar di 300 Kabupaten/Kota se Indonesia. Daridesa pesisir tersebut, jumlah penduduk miskin diwilayah pesisir diperkirakan mencapai 7,87 juta jiwaatau 25,14 persen dari total penduduk miskin padatahun tersebut. Dengan kondisi semacam itu, mudahdiketahui bahwa sebagian besar nelayan yang tinggaldi wilayah perdesaan masuk dalam kategori orangmiskin. Nelayan-nelayan kecil/tradisional masihbergelut dengan aneka persoalan seperti permodalan,alat tangkap, ketersediaan bahan bakar, harga danakses pemasaran. Umumnya nelayan tradisonalmengalami ketergantungan modal usaha kepadatengkulak dikarenakan minimnya akses kepadalembaga keuangan/perbankan. Nelayan-nelayan keciljuga mengalami keterbatasan teknologi dalam halkomunikasi, kondisi lautan, cuaca, lokasi penangkapan

73

dan antisipasi keamanan di wilayah laut.Dari sisi ekspor, volume dan nilai ekspor komoditas

perikanan Indonesia juga masih jauh lebih kecil darinegara seperti India, Tiongkok, Norwegia, Thailand danVietnam. Tahun 2012 misalnya, volume produksi ikanindonesia mencapai 9 juta ton dengan nilai sekitar 4triliun US dolar, sementara Thailand dan Vietnamberturut-turut hanya mampu memproduksi 3 juta tondengan nilai 8 triliun US dolar dan 6 juta ton ikandengan nilai 6 triliun US dolar. Artinya, meskipuntingkat produksi perikanan di Indonesia lebih tinggidaripada Thailand dan Vietnam, kedua negara itumemiliki nilai tambah komoditas perikanan yang lebihtinggi dibanding Indonesia. Nelayan Indonesia,khususnya nelayan kecil masih menjual ikan basah(tidak diolah) sehingga nilai jualnya rendah.

Akses permodalan juga masih menjadi masalahpenting, Desa masih mengalami kesulitan dalammengakses finansial. Berdasarkan data Potensi Desa(PODES) 2014, sebanyak lebih dari 70.000 Desa tidakmemiliki layanan perbankan. Program pemerintahseperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), diperkirakan barumenjangkau sebanyak 35.755 Desa. Masih terdapatketimpangan akses dan distribusi kredit bagi usaha-usaha masyarakat seperti koperasi, UKM dan badanusaha milik Desa. Pada 2011, komposisi penyalurankredit perbankan kepada sektor UMKM mencapai 20,82persen, dan terus menurun hingga hanya mencapai18,08 persen pada 2015. Hal inilah yang menjadi salahsatu persoalan penting, bagaimana mendorong agarlembaga keuangan seperti perbankan dapatmemperluas cakupan pendistribusian kredit bagi

74

usaha-usaha masyarakat di Desa. Kebijakan inimembutuhkan komitmen, kemauan untukmeningkatkan perekonomian rakyat dan tidak hanyamengedepankan motif keuntungan dari penyalurankredit kepada sektor usaha besar saja.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumputharapan yang tersimpan. Desa-desa dengan anekamasalah yang mendera masih menjadi pulau harapanbagi masa depan Indonesia. Penyaluran Dana Desayang telah dimulai pada 2015 terus mengalamipeningkatan. Jika pada 2015 pemerintah telahmenyalurkan Dana Desa sebesar 20,7 triliun, hingga2016 jumlahnya meningkat menjadi 40,9 triliun. Aruskeuangan yang terus mengalir dalam jumlah yangcukup besar, mesti diikuti dengan arus pengetahuanuntuk bagi masyarat desa. Salah satunya seperti yangdilakukan Pemerintah dengan memobilisasi tenaga-tenaga pendamping profesional dari tingkatKabupaten, Kecamatan, hingga Desa untukmemastikan implementasi UU Desa secara konsisten.

Desa masih menjadi rumah dan kehidupan. Disektor pertanian, meskipun sudah mulai ditinggalkan,sektor pertanian masih menjadi gantungan hidupmayoritas warga dan tenaga kerja. Sekitar sepertigatenaga kerja nasional berada di sektor ini (Sakernas,Agustus 2013). Pada 2013 sekitar 38 juta tenaga kerjaatau 34 persen penduduk yang bekerja mengais rezekidi sektor pertanian. Peran pertanian sebagai penyedialapangan kerja terbesar sampai saat ini belumtergantikan. Meskipun dari sisi sumber daya manusia,mayoritas pekerja di sektor pertanian berpendidikanrendah. pada 2013 sebanyak 72,6 persen tenaga kerja

75

sektor pertanian hanya berpendidikan SD, bahkan tidaktamat SD. Begitupun di sektor perikanan tangkap,setidaknya 2 juta nelayan masih menggantungkanhidupnya pada usaha perikanan tangkap untukmemenuhi kebutuhan hidupnya.

Sektor pertanian masih menjanjikan. Indonesiamemiliki keanekaragaman hayati terbesar nomor duadi dunia setelah Brazil. Ada 800 species tumbuhanpangan, 1000 species tumbuhan medisinal dan ribuanspecies microalgae. Hal ini tentu menjadi keuntungantersendiri bagi masyarakat, khususnya yang tinggal diwilayah perdesaan. dengan komitmen yang kuat untukmendorong suatu proses produksi secara meluasdengan tujuan utama meningkatkan nilai tambah totaldari ekonomi perdesaan. hal tersebut dilakukan melaluiproses industrialisasi sektor-sektor ekonomi yang ada diperdesaan, semua SDA atau faktor-faktor produksi,termasuk teknologi yang ada di perdesaan harusdipergunakan sepenuhnya dan dengan pola prosesproduksi yang efisien. Misanya komoditas pertaniandiolah menjadi beragam jenis makanan dan minumankaleng, atau mengolah kayu dan bambu menjadimeubel. Keterampilan dan teknologi yang telah lamadimiliki secara turun temurun dapat digunakan secaralebih produktif dengan inovasi dan modifikasi.

Proyeksi dan Preskripsi

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa

76

terdapat suatu tantangan yang tidak mudah untukmeningkatkan peranan desa dalam perekonomiannasional. Desa, meskipun menjadi lokasi penyimpanansumberdaya, belum mendapatkan nisbah yang besardari pembangunan ekonomi nasional. Pembangunanekonomi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan belumterfokus pada pengembangan sektor-sektor yangmenjadi sumber penyerapan tenaga kerja yang luas.Hambatan-hambatan dalam pembangunan ekonomiharus segera diselesaikan, terutama menyangkutaspek-aspek kepemilikan modal dan faktor-faktorproduksi serta akses terhadap teknologi dan informasi.

Pembangunan ekonomi di Perdesaan memilikikarakteristik dan kekhasan, dimana aspek nilai, budayadan kebersamaan menjadi fondasi dari segalaperencanaan dan skema-skema pembangunan yangakan dijalankan. Pembangunan Desa juga harusmenekankan pada pemberdayaan masyarakat,perluasan partisipasi dan bersifat inklusif. Tanpa itusemua, kita hanya akan mengulang kegagalanpembangunan di masa lalu. Promosi dan replikasimodel-model pembangunan dan pemberdayaanekonomi Desa perlu dilakukan untuk menjadi contohbaik dan penanaman rasa kepercayaan diri masyarakatDesa dalam menghadapi hambatan dan ancaman dariproses-proses pembangunan.

Pendekatan baru diperlukan, guna mencanangkansuatu lompatan ke arah yang lebih maju dan progresif.Terutama dalam usaha membentangkan peta jalanbagi terjadinya sinergi dan integrasi perencanaanpembangunan nasional, daerah, hingga desa. Tidakhanya penting, sinergi dan integrasi menjadi

77

kebutuhan untuk memperkokoh bangunankelembagaan dalam mengatasi beragam masalahsosial-ekonomi di desa seperti kemiskinan,ketertinggalan dan kesenjangan, yang dalam banyakfaktor lahir dari proses marjinalisasi desa dalam prosespembangunan nasional selama ini.

Skema di atas adalah sebuah pendekatan yangditawarkan untuk pembangunan ekonomi Desa kedepan. BUMDesa adalah sebuah insitusi yangdiharapkan dapat menjadi tulang punggungperecepatan pembangunan ekonomi Desa. tujuanakhir dari upaya-upaya tersebut adalah terwujudnyageliat kewirausahaan di Desa secara menyeluruh danberkeadilan sosial. Pengembangan ekonomi Desa harusbertumpu pada bahan baku utama yang digunakanmerupakan potensi unggulan lokal desa setempat.Upaya pengembangan potensi lokal Desa tersebutdikembangkan dengan berbasis pada inovasi (ide,teknologi, dll), sehingga produk Desa akan memiliki

78

daya saing, baik di tingkat nasional maupuninternasional. Tumbuh kembanganya kewirausahaanitu pada gilirannya harus dapat membawa danmenghasilkan social multiplier effect yang besar bagimasyarakat desa setempat dan sekitarnya.

79

BAB VTATA KELOLA DESA

Desa telah ada, tumbuh dan berkembang jauhsebelum Negara Kesatuan Republik Indonesiadiproklamirkan. Merupakan pusat penghidupanmasyarakat setempat yang memiliki otonomi dalammengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk,pranata lokal dan sumberdaya ekonomi. Desa adalahentitas yang “khas”, bersifat mandiri, dan bukanlahsebuah “kota yang belum jadi” atau “hinterland kota”.Karakteristik sosial ekonomi penduduk desa dansumberdaya alam yang mendukungnya juga sangatberagam.

Selain memiliki kekhasan dan keunikan, desa jugamempunyai kompleksitas. Tidak sesederhana ceritasekelompok ilmuwan penganut madzhab romantismeyang menggambarkan desa semata-mata sebagaisuatu tempat yang penuh dengan keindahan dankedamaian, serta subur dan makmur. Mereka jugamenggambarkan struktur politik desa yang dikontruksioleh semangat kekeluargaan yang kental, tanpa

80

pamrih, dan penuh pengabdian. Desa benar-benarhanya diilustrasikan sebagai kesatuan masyarakat ataukomunitas penduduk yang tinggal dalam suatulingkungan, dimana mereka saling mengenal, bercorakhidup homogen, dan masih banyak tergantung padaalam. Penganut madzhab statis melihat desa sebagaiobjek fisik, baik dari sisi rumah maupun wilayahadministrasinya. Golongan ini mendefinisikan desasebagai sebuah komunitas kecil yang berjumlah lebihsedikit dari suatu kota. Pengertian tersebut jelas-jelastidak mampu mendalami karakter sosial budaya dansikap-sikap hidup masyarakat desa. ‘Tuna paradigma’tersebut lebih banyak disebabkan oleh lemahnyapemahaman dan terbelenggu oleh perangkap-perangkap ‘prasangka’.

Chambers (1987) menguraikan bahwa ada enamperangkap prasangka yang mempengaruhi carapandang agen pembangunan desa, yakni: (i)prasangka, dimana pembangunan selalu diarahkankepada kota, terminal, dan jalan raya; (ii) prasangka,dimana pembangunan selalu diwujudkan dalambentuk pemusatan proyek-proyek di daerah yangsudah ada proyek; (iii) prasangka, dengan caramendahulukan kelompok laki-laki ketimbangperempuan, penyerap teknologi baru ketimbang yangtetap bertahan hidup dengan cara lama, serta merekayang aktif dan rajin hadir dalam pertemuan yangdiselenggarakan pemerintah ketimbang mereka yangsebaliknya; (iv) prasangka, dimana para perencanamenghindari berkunjung pada musim paceklik ataumusim hujan; (v) prasangka, karena perencana tidakmau mendekati golongan miskin dengan alasan takut

1

menyinggung, dan (vi) prasangka, dimana sebagianperencana tidak bersedia melihat permasalahan secarakomprehensif dengan alasan tidak sesuai dengankeahliannya.

Invasi kapitalisme dan modernisasi ke desa telahmelemahkan solidaritas sosial, dan memicu terjadinyapeluruhan karakter masyarakat desa. Homogenitaslambat laun melemah dan berubah wujud menjadipelapisan sosial yang semakin tajam, bahkan menjadipolarisasi yang sangat merugikan kelompok marginal,miskin dan terpinggirkan. Sesungguhnya desa diIndonesia bukanlah sekedar tempat wisata, wilayahpertanian, daerah pedalaman, dan pendukungkehidupan perkotaan (Syahyuti, 2008). Sejarahmembuktikan bahwa desa adalah sumberdaya utamakerajaan-kerajaan nusantara, merupakan unit sosialyang mandiri, dan memiliki kegiatan agraris sebagaisumber kehidupan masyarakatnya yang majemuk. Carapandang dari dalam, dari bawah, dan didasari olehkemauan ‘merendah’ untuk mempelajari secara lebihdekat, akan mampu membingkai pengertian tentangdesa secara lebih jernih sebagai bagian dari entitasterdepan Negara tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalamanhidup di desa yang panjang, Ali (2007) menyimpulkanbahwa masyarakat desa selalu menjadi ‘Anak Tiri’pembangunan. Perampasan sumberdaya ekonomipada masa kolonial, minimnya daya jangkaupemerintahan Orde Lama, penyeragaman sebagaiobyek pembangunan pada era Orde Baru, dan belumkunjung berimbangnya relasi antara desa dengansupra-desa pada masa Reformasi, bisa saja dianggap

2

sebagai faktor-faktor pemicu kesenjangan danketidakadilan di desa. Dari sisi internal, Desa belummemiliki diskresi yang leluasa untuk menerapkan tatakelola yang berorientasi kepada tercapainya tujuan ataspelayanan publik yang berkualitas, peningkatankesejahteraan bagi kelompok miskin dan marginal,serta ditopang dengan penyelenggaraan pemerintahanyang bersih dan demokratis.

Sehingga pembangunan desa dapat dirumuskankembali sebagai upaya yang mencakup penyediaanpeluang bagi warga miskin di desa untuk menuntutdan menguasai lebih banyak manfaat pembangunan.Diimbangkan dengan kebijakan ekonomi yangmemperhatikan siapa yang akan dirugikan. Tindakan-tindakan yang layak, kiranya dapat ditemukan di semuapihak, baik yang miskin maupun yang kaya sama-samamemperoleh keuntungan tanpa ada yang dirugikan

Desa dan Tata Kelola

Kerangka pikir tata kelola desa atau localgovernance, harus memberikan kemungkinan bagimeningkatnya kemampuan penyelenggarapemerintahannya agar mereka bisa melakukan hal-halmendasar bagi perubahan pembangunan ekonomi diDesa. Juga, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahanyang demokratis harus diterapkan di desa.Pemerintahan desa yang demokratis bisa diwujudkandengan melembagakan paling sedikit tiga prinsip dasargood governance yaitu transparansi, partisipasi danakuntabilitas dalam proses penyelenggaraanpemerintahan. Esensi dari tata pemerintahan yang

3

demokratis adalah mendekatkan pemerintahan padawarganya.

Bahkan Saragih dkk. (2015), mengingatkan apabilapemerintahan desa tidak menjalankan prinsip-prinsiptata kelola yang baik, maka berpotensi tidak stabilkarena akan memicu terjadinya perebutan pengaruhdan kewenangan masing-masing pemangkukepentingan.

Istilah tata kelola atau “governance” telah digunakanuntuk menunjukkan apa yang dilakukan olehpemerintah (government). Oleh karena itu dalamkamus umum, istilah “governance” kerap digunakansecara silih berganti dengan “government” dandiartikan sebagai: the process and actions of governing.UNDP (1997) menyatakan bahwa governance adalah“the exercise of economic, political, and administrativeauthority in managing country’s affairs”.

Sejak saat itu istilah governance tidak lagi secarasempit digunakan untuk merujuk kepada aktivitas yangdilakukan oleh negara melainkan pada setiap aktivitas(formal dan informal) yang menentukan bagaimanakebijakan publik dibuat, siapa yang membuat, danbagaimana peran serta publik dalam proses tersebut(Kaufmann, 2008).

Governance juga diartikan sebagai sebuahmekanisme dimana warga negara (citizens) ataukelompok masyarakat dapat mengartikulasikankepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya,dan merekonsiliasikan perbedaan-perbedaan diantaramereka (Robledo, 2008). Berbagai definisi tersebutmenunjukan bahwa “governance” memiliki ruanglingkup dan cakupan yang luas. Graham (2003)

1

menyatakan bahwa saat ini ada banyak aktor selainpemerintah (government) yang juga memainkan perandalam “governance” termasuk didalamnya warganegara, sektor swasta, dan civil society.

Karakteristik Good Governance dapat dilihat dariadanya rule of law, transparansi dan keterbukaaninformasi, partisipasi publik yang signifikan, kesetaraan,akuntabilitas, manajemen sumber daya publik yangefektif (effective management on public resources), danadanya pengendalian korupsi (Kauffman et al 2008).Good Governance juga terlihat dengan adanyapenyusunan kebijakan publik yang dapat diprediksi(predictable) dan terbuka (proses yang transparan),birokrasi yang memiliki etos kerja yang baik, adanyaakuntabilitas atas aktivitas pemerintahan, dan kuatnyapartisipasi publik (civil society) dalam penyusunankebijakan publik.

Selain adanya karakteristik tersebut, GoodGovernance juga harus menjamin bahwa kepentingandari kelompok masyarakat yang paling rentan (poorand vulnerable groups) dipertimbangkan dalampengambilan kebijakan. Untuk menjamin terwujudnyagood governance, diperlukan adanya mekanisme,proses, dan kelembagaan yang memungkinkan warganegara atau kelompok masyarakat lainnya untukmengekspresikan pendapat/kepentingan mereka,menjalankan hak hukumnya, memediasi perbedaandiantara mereka, dan memenuhi kebutuhan mereka.

Tata kelola desa harus diselenggarakan denganbersandar kepada sebagian besar tujuan pengaturandesa sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 6tahun 2014 tentang Desa, yaitu: (a) mendorong

2

prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desauntuk pengembangan potensi dan aset desa gunakesejahteraan bersama; (b) membentuk pemerintahandesa yang professional, efisien dan efektif, terbuka,serta bertanggung jawab; (c) meningkatkan pelayananpublik bagi warga masyarakat desa guna mempercepatperwujudan kesejahteraan umum; (d) meningkatkanketahanan sosial budaya masyarakat desa gunamewujudkan masyarakat desa yang mampumemelihara kesatuan sosial sebagai bagian dariketahanan nasional; (e) memajukan perekonomianmasyarakat desa serta mengatasi kesenjanganpembangunan nasional, dan; (f ) memperkuatmasyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam hal ini, tata kelola desa yang baik dapatdidefinisikan secara lebih operasional sebagai proses,mekanisme dan tata cara yang melibatkan nilai, otoritasdan kewenangan, hak dan kewajiban, melalui interaksiantara pemerintahan desa dengan masyarakat baiksecara formal maupun informal, demi terwujudnyasuatu kebijakan yang adil dan bermuara terhadapterciptanya kesejahteraan masyarakat.

Realita Kondisi Tata Kelola Desa

UU Desa mengatur secara tegas tentang penataandesa, yang salah satu tujuannya adalah untukmeningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.Arena prosedural ‘kasat mata’ yang harus dijalankanoleh pemerintahan desa secara reguler adalah padatahapan perencanaan kebijakan pembangunan desajangka menengah maupun jangka pendek, dan

3

penganggaran desa yang bersifat rutin setiap tahun.Hal itu sangat relevan karena saat ini desa telahmengelola anggaran rata-rata sebesar lima kali lipatlebih besar dari sebelum terbitnya UU Desa, namunmasih banyak yang dipergunakan untuk membiayaikebutuhan prioritas masyarakat desa (Antlov: 2015).

Penilaian atas kualitas tata kelola pemerintahan desadapat dilakukan berdasarkan variabel-variabel utamayang terdapat pada prinsip transparansi, partisipasi danakuntabilitas. Ketiga prinsip tersebut merupakan asasutama dalam pengaturan, penataan, dan pengelolaandesa. Transparansi atau keterbukaan merupakan asasyang membuka diri terhadap hak masyarakat untukmemperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidakdiskriminatif. Adapun pengertian prinsip partisipasiadalah penyelenggaraan pemerintahan desa yangmengikutsertakan kelembagaan desa dan unsurmasyarakat desa. Sedangkan akuntabilitas sendiri yaituasas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasilakhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desaharus dapat dipertanggung jawabkan kepadamasyarakat desa secara baik dan benar.

UU No. 14 tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, yang berlaku efektif sejak tanggal 30April 2010 tersebut telah mengamanatkan kepadaseluruh badan publik baik unsur non-pemerintahmaupun unsur pemerintah, termasuk desa untukmemberikan layanan informasi kepada masyarakat. Didalam UU Desa juga ditegaskan bahwa salah satu hakwarga dalam tata kelola pemerintahan desa adalah hakinformatif, yang berarti warga dapat memperoleh danmengakses data serta informasi anggaran dan

1

pembangunan desa. Kewajiban bagi pemerintah desaadalah menyediakan dan menjamin keterbukaaninformasi bagi warga. Inilah yang disebut transparansi.Menyediakan informasi menjadi kewajiban pemerintahdan aparat desa.

Melalui pemberitaan yang dirilis oleh media massamaupun viral pada media sosial, telah banyak desayang berinisiatif mempublikasikan dokumen PeraturanDesa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desabaik dalam bentuk papan pengumuman besar yangditempatkan di sudut-sudut strategis desa, maupunselebaran-selebaran kecil, atau bahkan diunggahmelalui website yang telah dikembangkan. Praktek baikatas inisiatif sendiri tersebut merupakan kabar baikyang harus diapresiasi oleh semua kalangan.

Fenomena publikasi informasi anggaran tersebutmenarik untuk dicermati. Informasi yang dipublikasikandengan berbagai cara tersebut lebih banyak informasianggaran, dan itu berasal dari dokumen yang sudahditetapkan sebagai kebijakan, yang tidak lagi dapatdiperbaiki dalam waktu cepat kecuali mengikutiprosedur dan mekanisme tahapan Perubahan APBDesa.Padahal esensi keterbukaan informasi kebijakantersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk turutserta memberikan masukan atau koreksi danrekomendasi perbaikan pada tahap perencanaan,selain juga untuk menjadi bahan pengawasan ataumonitoring pada tahap pelaksanaan. Publikasi secarapro-aktif untuk memberikan informasi dokumenrancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)juga dibutuhkan masyarakat agar bisa diberikanmasukan secara spesifik dan substantif.

2

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Search ForCommon Ground (SFCG) Indonesia pada mediopertengahan tahun 2016 lalu diperoleh kesimpulanbahwa hanya 3,9 persen masyarakat yangmendapatkan informasi terkait dokumen RPJMDesa, 3,7persen informasi RKPDesa 2016, dan 3,6 perseninformasi APBDesa 2016. Angka-angka yang tercantumtersebut sangat jelas menunjukkan bahwa pemerintahdesa masih cenderung sangat tertutup kepada wargamasyarakat, padahal menyelenggarakan pemerintahandesa secara transparan adalah merupakan kewajibanyang diperintahkan oleh undang-undang.

Menurut hasil Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIPUniversitas Indonesia (2015), ketertutupan adalahbagian dari tantangan partisipasi warga desa dalammembangun desanya. Ketertutupan pemerintah desadan BPD, disebabkan oleh BPD yang tidak mampumenjalankan fungsinya secara optimal sebagaipengawas kinerja pemerintah desa dan perwakilanmasyarakat. Relasi BPD dengan pemerintah desaberjalan tertutup. Hubungan ke kerabatan di antarapemerintah, elite desa, dan warga juga ikutmenumpulkan jalannya fungsi pengawasan di desa.

Dalam rangka menanggapi kesulitan untukmendapatkan informasi terkait proses perencanaanpembangunan dan kebijakan anggaran di desa,masyarakat memberikan masukan supaya pemerintahdesa dapat meningkatkan kualitas kinerjanya di masamendatang. Pada dasarnya mereka berminat untukmengetahui informasi yang ada di desa, agar apabilasewaktu-waktu dilibatkan dalam rapat-rapat, merekabisa memberikan pendapat yang sesuai dan tepat.

3

Berdasarkan rekapitulasi hasil survei komunitas, 50persen masyarakat menegaskan agar pemerintah desadapat melakukan sosialisasi tentang anggaran desasecara rutin kepada masyarakat luas. Selain itu 22persen masyarakat juga menginginkan adanyapengumuman dari pemerintah desa sampai tingkat RT,sehingga masyarakat di lingkungan tersebut bisamendapatkan informasi yang utuh dari para pengurusRT atau di papan pengumuman RT. Adapun pilihanmayoritas ketiga yaitu sebesar 11 persen darimasyarakat mengusulkan adanya media informasiseperti bulletin, baliho, selebaran dan pamflet yangharus dipasang di tempat-tempat strategis di desa.

Usulan paling menarik dan menantang disampaikanoleh 5 persen responden yang mengatakan agarperangkat desa memberikan informasi perencanaanpenganggaran desa secara langsung dari rumah kerumah (door to door), supaya warga dapat menerimainformasi secara utuh.

Peran aktif masyarakat dalam tata kelolapemerintahan desa mutlak dilakukan. Hal tersebutpenting supaya pembangunan desa dilakukan secaratepat bagi kesejahteraan warga desa. Selain itu jugauntuk mengurangi potensi persoalan dalampenggunaan dana desa dan tata kelola keuangan desa.Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(UU Desa) menjamin partisipasi aktif masyarakat.Dengan gamblang disebutkan salah satu dasarpengaturan desa didasarkan pada asas partisipasi.Dalam penjabarannya, terdapat enam pasal yangmemberikan jaminan partisipasi warga yaitu pasal3,4,68,72,82, dan 94.

4

Partisipasi tidak sebatas dipahami dalam artikehadiran, melainkan akses warga untuk menjadipengambil keputusan mulai dari perencanaan,pelaksanaan, dan pengawasan. Hal tersebut pentinguntuk mendorong kinerja pemerintah desa yangdemokratis. Untuk itu, pemerintah desa juga harusmenjamin keterbukaan informasi. Realitasnyaketerlibatan masyarakat dalam proses perencanaanpenganggaran di desa sangat ditentukan olehkeputusan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD.Ketiga pihak tersebut memiliki otoritas menentukankepesertaan untuk diundang dalam forum RembukWarga, Musrenbang Desa maupun dalam forumMusyawarah Desa (Musdes).

Secara spesifik, kelompok perempuan dijaminketerlibatannya dalam forum Musdes. PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pada Pasal 80disebutkan, bahwa unsur masyarakat yang harusdilibatkan dalam Musdes terdiri dari tokoh adat, tokohagama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompoktani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompokperempuan, perwakilan kelompok pemerhati danperlindungan anak, dan perwakilan kelompokmasyarakat miskin. Selain itu musyawarah desa dapatmelibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengankondisi sosial budaya masyarakat.

Adapun proses penganggaran desa yang diatur didalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentangPengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwatahapan perencanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APB Desa) hanya melalui prosespenyusunan oleh Sekretaris Desa, dan diserahkan

5

kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desamenyerahkannya kepada Badan PermusyawaratanDesa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Halini diatur dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 Bab V– Pengelolaan, Bagian Kesatu – Perencanaan,khususnya pada pasal 20.

Mekanisme tersebut menjelaskan bahwapemerintah desa tidak dituntut secara formal untukmemberikan ruang keterlibatan bagi masyarakat dalamproses perencanaan anggaran desa setiap tahun.Namun, masih terdapat sedikit peluang keterlibatanbagi masyarakat pada waktu proses pembahasan olehBPD. Dalam hal ini BPD dapat melakukan pembahasandengan melibatkan masyarakat, termasuk kelompokperempuan, difable dan minoritas. Model keterlibatanseperti itu hanya dapat dilakukan selama BPD memilikikesadaran dan sensitivitas terhadap pentingnya peranmasyarakat dalam penganggaran desa.

Secara umum masyarakat berkeinginan untukterlibat dalam proses penganggaran desa. Motivasimereka masih sebatas untuk mengusulkan kebutuhanpembangunan di lingkungannya agar dapat dibiayaimelalui APBDesa. Istilah pembangun di benakmasyarakat umum adalah pembangunan infrastrukturseperti jalan, jembatan dan saluran irigasi. Hal itumenunjukkan bahwa masyarakat umum belummemiliki kepekaan yang cukup dalam meresponkebutuhan kelompok perempuan, difable danminoritas etnis. Hal itu menjadi dasar yang cukup kuatbagi keterlibatan langsung kelompok minoritas di desasecara khusus agar dapat mempengaruhi kebijakananggaran yang lebih inklusif dan responsive gender.

6

Pemerintah desa tidak berupaya untukmengoptimalkan keterlibatan warga masyarakat desa,khususnya perempuan, penyandang disabilitas danminoritas etnis dalam proses pembahasan danpengambilan kebijakan pembangunan danpenganggaran desa. Masyarakat desa menyatakanbahwa hanya 14 persen dari mereka yang dilibatkandalam pembahasan dokumen Rancangan PeraturanDesa tentang RPJMDesa, 18,6 persen terlibat dalampembahasan RKPDesa 2016, dan 16,2 persen yangdilibatkan dalam pembahasan APBDesa 2016 (Sandjayadan Prayitno: 2016).

Selain aspek transparansi dan partisipasi, kualitaskebijakan anggaran desa juga patut untuk diukurperkembangannya khususnya dalam periode duatahun setelah ditetapkannya UU Desa. Melalui analisismendalam telah ditemukan bahwa hanya 5,1 persenrata-rata rasio anggaran desa pada dokumen APBDesatahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayaikebutuhan khusus perempuan dan kelompok marginallainnya di desa. Secara umum gambaran tersebutbelum menunjukkan adanya gejala positif menujuterwujudnya kebijakan anggaran desa yang responsifgender.

Proyeksi dan Preskripsi

Tata kelola desa yang baik wajib diwujudkan secaramutlak paling lambat pada tahun 2019, seiring dengansemakin besarnya jumlah sumberdaya keuangan yangharus dikelola, meningkatnya kesadaran dan daya kritismasyarakat, bertambahnya ruang kelola masyarakat

7

melalui skema reforma agraria maupun perhutanansosial, dan semakin banyaknya para pihak yang datangke desa dengan beragam kepentingan untuk terlibatdalam pengembangan ekonomi desa.

Peta jalan menuju terwujudnya tata kelola desayang baik dan berkualitas harus dirumuskan sejak saatini, melalui komitmen kongkrit perangkat desa dan BPDuntuk menjamin terjadinya pelayanan informasi secarapro-aktif, menjamin keterlibatan seluruh elemenmasyarakat tanpa terkecuali secara inklusif, danmenginisiasi pola kolaborasi pengawasan bersamakelompok masyarakat desa terhadap pelaksanaanpembangunan yang disertai dengan pembelanjaananggaran.

Semua informasi terkait kebijakan jangka menengahatau rancangan kebijakan dan anggaran tahun harusdisampaikan kepada seluruh masyarakat desa.Diterimanya informasi yang memadai dan komplit akanmemicu kemauan masyarakat untuk mempelajari ataumemahami pola kebijakan secara keseluruhan, yangpada akhirnya berpengaruh terhadap timbulnyakemauan untuk secara rutin hadir dalam rapat-rapatpembahasan yang bersifat reguler. Selain itu wahanapartisipasi harus disiapkan dan ditata secara sistematis.Perempuan dan kelompok marginal harus disediakanforum khusus sebagai langkah afirmasi, juga tempatpelaksanaannya harus diperbanyak di tingkatkomunitas atau struktur pemerintahan terkecil dibawah desa.

Tahap terakhir adalah melakukan kolaborasipengawasan pembangunan dan pembelanjaananggaran bersama masyarakat desa. Setiap rumah

1

tangga seharusnya diberikan ‘kartu pemantauan’ untukdiisi segala temuan penyimpangan pelaksanaanpembangunan dan penggunaan anggaran dilingkungannya. Dua minggu menjelang pelaksanaanMusyawarah Desa tentang laporanpertanggungjawaban tahunan, para pengurus RT/ RWtelah mengumpulkan kartu tersebut untukdirekapitulasi BPD sebagai bahan untuk pembahasan.

Untuk meneguhkan tata kelola yang jauh lebih baik,maka tata kuasa desa juga harus diperbaiki. Jumlahpenyelenggara pemerintah desa dan BPD sertalembaga kemasyarakatan lainnya harus dibatasi untukmencegah terciptanya oligarkhi kekuasaan di desa.

2

BAB VIINFRASTRUKTUR DI DESA

Sulit dipungkiri bahwa infrastruktur fisik merupakancitra pesona keberhasilan pembangunan. Kota-kotatelah menjadi belantara beton dihiasi pernik cahayabenderang serta simpang siur moda transportasi dantelekomunikasi. Taraf hidup sebuah negara danperadaban menempel erat dengan sofistifikasiinfrastruktur fisik yang tersedia. Investasi, pertumbuhanekonomi, dan industrialisasi terjalin kuat denganketersediaan infratruktur tersebut, sebab diyakiniinfrastruktur dapat menurunkan biaya produksi (Straub2008; Calderon dan Moral-Benito, 2014). Meski kerapterlihat adanya kontras dibalik gemerlap infrastrukturfisik itu, negara dan pemerintah manapun selalu giatmengejarnya. Warga miskin tak dapat mengaksesfasilitas infrastruktur (Estache and Fay 2007) yangberada tak jauh darinya. Saturasi yang paling tajamsering terlihat dalam potret di mana gubuk-gubukbersandar lusuh di kolong jembatan layang. Anak-anak

3

mandi di sungai pekat berisi cairan limbah pabrik. Cerita tentang kontradiksi pembangunan

infrastruktur fisik dan kesenjangan yang ada selama iniadalah milik perkotaan. Saat UU Desa hadir untukmembangkitkan geliat pembangunan di desa, akankahcerita tersebut akan terulang di desa? Faktanya,pembangunan infrastruktur fisik telah terjadi demikiangencar di desa. UU Desa dengan pelbagai turunannyatelah memberikan ruang pada desa untuk dapatmengalokasikan dana pembangunan pada empatsektor, yaitu pemerintahan, pembinaan, pemberdayaandan pembangunan. Laporan penggunaan Dana Desatersebut, hingga Oktober 2016 menunjukkan bahwa78,81% digunakan untuk sektor pembangunan. Dariprosentase tersebut 96%-nya digunakan untukinfrastruktur fisik (sarpras), 3,2% pelayanan dasar, 0,37%pemanfaatan SDA, dan 0,09% untuk pengembanganekonomi lokal. Kabar baik dari fakta di atas adalah adaupaya yang cukup progresif dari desa untuk melakukanpercepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur didesa. Akan tetapi, sejumput kabar yang kurang sedapadalah bisa jadi desa justru akan kehilanganidentitasnya disapu arus deras pembangunan fisiktersebut. Di sela-sela acara Dialog Gerakan NasionalPenyelamatan Air di Kementerian PUPR tanggal 14November 2016 lalu disuguhkan fakta bahwa di saat inisetiap tahun setidaknya 170 Ha sawah di Indonesiaberubah menjadi bangunan. tentu ini harusditanggulangi. Keberadaan infrastruktur fisik pentinguntuk mengurangi kemiskinan dan mempersempitkesenjangan di desa, tapi tak boleh mengubah parasasli desa.

1

Desa dan Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur dapat terdiri dari aspek fisik (jalan,jembatan, listrik, pengairan, dll), sosial (fasilitaspendidikan, kesehatan, sanitasi, sosialisasi dll), maupunekonomi (pasar, lembaga keuangan, sarana distribusiproduk dll). Semua item yang ada tersebut tentu sangatpenting keberadaannya dalam menopang aktifitaskeseharian masyarakat. Makin baik kualitas fasilitas-fasilitas tersebut, maka taraf hidup masyarakat danpertumbuhan ekonomi pun akan makin meningkat;dan pada masa yang sama angka kemiskinan akandapat dikurangi (Canning dan Pedroni 2008). Meskidemikian, tetap harus diakui bahwa tak sedikitmasyarakat adat dan Desa Adat yang menganggapkemajuan peradaban tak selalu diukur dariketersediaan infrastruktur tersebut.

Agar tak terperosok pada drama kontradiksipembangunan infrastruktur di perkotaan, daya gunadan manfaat keberadaan infrastruktur di desa mestidipandang sebagai alat bantu masyarakatmengaktualisasikan kapasitas yang mereka miliki.Mereka yang semula tak dapat berinteraksi dengandunia luar, dengan tersedianya infrastruktur di desamenjadi dapat menjalin komunikasi dan mengkasesinformasi lebih luas. Infrastruktur yang ada di desa jugamesti memberi jalan yang lebih aksesibel bagimasyarakat untuk mendatangi proses deliberasikebijakan desa. Infrastruktur yang dibangun juga dapatdiukur melalui peningkatan tingkat kesehatanmasyarakat dan sanitasi lingkungan yang lebih baik.Infrastruktur yang dibangun juga memperhatikan

2

dengan serius akan peningkatkan akses masyarakatterhadap pelayanan dasar dan ekonomi. Ukuran-ukuran yang lebih konkret akan urgensi penyediaaninfrastruktur ini diperlukan sebagai instrumen baikpada saat penentuan maupun pelestarianpembangunan infrastruktur di desa.

Kendati tak ada restriksi bagi pihak swasta untukandil dalam pembangunan infrastruktur desa,pemerintah tetap menjadi aktor utama. Karenainfrastuktur merupakan barang publik (public good)yang wajib disediakan oleh negara. Hal ini disebabkanoleh sifat barang publik yang non-rival dan non-excludable. Artinya bahwa fasilitas infrastruktur di desatak diapat dikompetisikan dan ditentukan siapapembelinya. Sehingga, mekanisme pasar tak dapat(dan tak diperkenankan) menyediakan insentif ataukeuntungan yang jelas bagi penyediaannya. Namun dibeberapa desa, infrastruktur disediakan oleh sektorswasta yang pada umumnya merupakan perusahaanyang berinvestasi di sekitar desa tersebut. Akan tetapihal itu tidak membuat negara menjadi dapatmengandalkan pihak swasta dalam penyediaaninfrastruktur di desa karena prinsip non-rival dan non-excludable tadi.

Akan tetapi, pemerintah sebagai sebuah organisasitunggal tentu akan kesulitan menyelenggarakanpenyediaan infrastruktur di hampir 75 ribu lokasi desadi Indonesia. Penyediaan infrastruktur sering terkendalaoleh masalah pembiayaan. Keterbatasan anggaranpemerintah menyebabkan penyediaan infrastruktur didesa menjadi terhambat. Yang besar sesungguhnyabukanlah biaya pengadaan infrastrukturnya, akan

1

tetapi lebih pada biaya penyelenggaraan,pengadministrasian dan pengawasannya. Oleh karenaitu, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat menjadisarana untuk mempermudah pemerintah dalammelaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut.Kewenangan lokal skala desa di bidang pembangunaninfrastruktur merupakan jawaban ataskeetidakmampuan pemeritah secara sendirimelaksanakan pembangunan infrastruktur di seluruhpelosok tanah air. Sehingga tak heran jikapembangunan infrastruktur di desa semakinmeningkat dengan adanya Dana Desa. Sebagaimanatelah disampaikan sebelumnya, bahwa hingga saat inisebagian besar Dana Desa digunakan untukpembangunan infrastruktur. Meski tetap ada catatankritis, di mana pembangunan pada aspek lainnya(pembinaan dan pemberdayaan) saat ini masih agaktetinggalkan.

Benda fisik bangunan infrastruktur di desasenyatanya sarat dengan nilai (value-laden). Artinya,pembangunan infrastruktur juga mengandung unsurkeberpihakan, pasti ada pihak yang paling diuntungkandari adanya infrastruktur tersebut. Pada saat yang samaada pihak yang ter-eksklusi dari keberadaaninfrastruktur tersebut. Contohnya, ketika diputuskanbahwa akan dibangun jalan lingkungan di dusun A,maka pada saat itu ada kepentingan dari dusun B yangterkorbankan. Ketika membangun jembatan lebihdipilih ketimbang memperbaiki Poskesdes, akan adasekolompok kebutuhan yang tak terlayani. Ketikamembeli meubelair kantor desa lebih dipilih ketimbangmembuat ramp di pusat pelayanan desa, maka hak

2

para tuna daksa menjadi terabaikan. Saratnya nilai dankepentingan di dalam sebuah benda fisik yangbernama infrastruktur ini adalah dasar mengapapenentuannya tak boleh serampangan. Disadari atautidak, pemilihan jenis infrastruktur yang akan dibangunpasti akan ada pihak yang terkorbankan danterpinggirkan secara sistemik. Kata kunci untukmenghindari hal tersebut adalah dengan partisipasi.

Partispasi masyarakat dalam konteks pembangunaninfrastruktur ditujukan untuk meminimalisirpertentnangan antar-kepentingan dan antar-nilai yangberbeda. Karena desa sebagai arena, tentulahdidalamnya terdapat beraneka komunitas yangmempunyai nilai sendiri-sendiri. Partisipasi yangdilakukan harus menyeluruh dan mendalam. Pasal 82UU no 6 tahun 2014 mengatur tentang mekanismeperencanaan pembangunan di desa. Keterlibatanmasyarakat tidak hanya pada saat proses perencanaan,akan tetapi dalam undang-undang ini jugamensyaratkan keterlibatan masyarakat dalam tahappelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaanpembangunan. Pada tahap perencanaan, partisipasimembantu menentukan urutan prioritas infrastrukturyang perlu dibangun terlebih dahulu. Sedangkan padatahap implementasi, keterlibatan masyarakat sekaligusakan membuka lapangan kerja baru, meskipun bersifatsementara. Partisipasi juga dibutuhkan ketikainfrastruktur tersebut telah terbangun. Masyarakatdiharapkan bisa ikut terlibat menjaga dan merawatinfrastruktur yang telah ada. Agar partisipasi yang adadalam pembangunan infrastruktur desa menjadimendalam, maka ia harus inklusif. Secara lebih detail

3

bagaiamana menciptakan pembangunan yang inklusifdi desa akan dijelaskan pada Bab IX dari manuskrip ini.

Tantangan yang dihadapi dalam menerapkanpembangunan infrastruktur yang partisipatif di desaadalah masih kurangnya penguasaan keahlian teknisdari warga desa. Lebih dari itu, untuk keperluanpenggunaan jangka panjang keahlian teknis sangatdibutuhkan utamanya untuk pelestarian keberadaandan kemanfaatan infrastruktur tersebut. Untuksementara waktu, tantangan tersebut dapat diatasidengan cara mendatangkan para ahli dari luar desauntuk membatu masyarakat setempat. Namun untukkeperluan jangka panjang, masyarakat harus dibinadan diberdayakan agar menguasai keahlian teknis yangdiperlukan bagi partisipasi pembangunan infrastrukturyang utuh.

Realita Kondisi Infrastruktur Desa

Keadaan ketersediaan infrastruktur di desa yang adasaat ini cukup beragam. Terdapat kondisi yang baik disatu sisi, akan tetapi masih ada banyak persoalan di sisiyang lain. Pada tahap awal perlu kiranya untuk kembalimelihat bagaimana kondisi relatif antara desa dengankota, khususnya pada aspek infrastruktur.

4

Gambar 6.1 Ketersediaan Infrastruktur di Desa

Kesenjangan antara kota dan desa tak tampakbegitu kontras dari data di atas. Bahkan pada aspekakses terhadap air bersih, kondisi yang ada di desamasih lebih baik daripada kota. yang harus dicermatidengan lebih mendalam dari data ini adalah apakahakses terhadap sumber air minum layak tersebutdikarenakan karena kecukupan infrastruktur ataukarena warga desa lebih memiliki akses terhadapsumber air alami? Apabila akses masyarakat desaterhadap air berbasis dari sumber daya alami, apakahtata cara penggunaannya telah memenuhi standardemi menjaga kelestarian sumber air tersebut. Dibanyak desa telah ditemukan upaya kreatif dan inovatifdalam konteks pemanfaatan dan pelestarian sumber airtersebut. Sehingga, jika di desa telah ditemukan upayakreatif tersebut, konstruksi pembangunan infrastruktursifanya hanya sebagai penopang saja.

1

Gambar 6.2 Elektrifikasi di Desa (Sumber: Kata Data Ekonografik,2016)

Fakta yang berbeda ketika berbicara terkaitketersediaan infrastruktur listrik. Kondisi yang ada dikota masih jauh lebih baik daripada di desa. data dariKementerian ESDM masih menunjukkan bahwa saat inimasih terdapat 2.519 desa yang belum mendapatkanaliran listrik. Hal ini dapat dimaklumi karenapenyediaan infrastruktur listrik di Indonesia saat inimasih mengandalkan pada instalasi pembangkit listrikkonvensional. Jika di Desa telah marak dikembangkanpembangkit listrik berbasis alam dan energiterbarukan, maka persoalan akses terhadapinfrastruktur listrik pun akan dapat segera teratasi.

Desakan kebutuhan pembangunan infrastruktur diDesa saat ini cukup tinggi. Data Podes 2015 dari BPSmenyuguhkan fakta bahwa hingga hari ini sebanyak61.264 desa membutuhkan pasar desa sebagai mediapeningkatan distribusi produk-produk Desa. Sebanyak30.305 desa masih membutuhkan pengadaan danperbaikan jalan usaha tani, demi peningkatan

1

produktivitas ekonomi di sektor agro kompleks. 25.758Desa masih belum mendapatkan akses internet yanglayak sebagai media percepatan arus informasi baik diinternal desa maupun antara desa dengan dunia luar.Desa yang masih belum mendapatkan fasilitas aliranlistrik hingga sekarang masih sebesar 24.989 desa. Danpasokan air bersih masih belum tersedia di setidaknya4.187 Desa di tanah air.

Fakta kurangnya infratruktur di Desa juga dapatdilihat dari kenyataan bahwa hingga saat ini terdapatjumlah Desa yang tidak memiliki jamban sebanyak16.600 Desa. Jumlah tersebut terlihat kecil jikadibandingkan dengan jumlah Desa sebesar hampir 75ribu. Akan tetapi jika dilihat dari urgensi keberadaanfasilitas jamban dengan ketersediaan infrastruktursanitasi di Desa tentu angka tersebut cukup besar.Mengingat ketersediaan insfrastruktur sanitasi yanglayak merupakan komponen paling dasar dalamkesehatan lingkungan masyarakat. Terkait denganketersediaan infrastruktur telekomunikasi, hinggajumlah Desa yang tidak memiliki akses terhadap signalhandphone sebanyak 7.520 Desa, dan sebanyak 25.758Desa masih belum mendapatkan akses internet. Inimerupakan tantangan tersendiri yang harus segeradipenuhi dalam jangka waktu yang tak terlalu lama.

Terkait ketersediaan infrastruktur fisik, secara khususBalilatfo Kemen Desa PDTT tahun 2016 telahmelakukan penelitian. Riset dilakukan di 478 Desa yangtersebar di 10 kabupaten mewakili delapan provinsiyang ada di Indonesia. Yaitu di Kabupaten Donggala,Blitar, Lebak, Malang, Sambas, Samosir, Sukabumi,Sumedang, Takalar, dan Gorontalo.

1

Gambar 6.3 Besaran Pembangunan Infrastruktur dari Dana Desa

Dari Gambar di atas terlihat bahwa infrastrukturyang dibangun umumnya berupa jalan lingkungandengan panjang rata-rata 465 meter/Desa, jalanDesa dengan panjang 787 meter/Desa, dan salurandrainase sepanjang 225 meter/Desa. Salah satukesimpulan yang cukup menarik dari penelitian iniditemukan bahwa rata-rata dari lokasi penelitianterdapat 60% Dana Desa yang digunakan untukpembangunan Infrastruktur, atau sejumlah Rp.28,14triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak 18% atau Rp.8,4triliun digunakan untuk pembangunan jembatan. Jikadiasumsikan dana desa sebesar Rp 500 juta dapatdigunakan untuk 1 unit jembatan, maka sebanyak16.800 unit jembatan akan terbangun. Sebanyak 21%atau Rp.9,8 triliun DD digunakan untuk pembangunaninfrastruktur jalan. Jika diasumsikan dana Rp.200 jutacukup untuk membangun 500 m jalan, maka sepanjang24.500 km jalan desa akan terbangun. Sebesar 21%

2

atau Rp.9,8 triliun DD dipergunakan untuk infrastrukturirigasi. Dengan asumsi dana sebesar Rp.900 ribu cukupuntuk membangun 1 meter irigasi, maka 10.900 kmsaluran irigasi akan terbangun.

Proyeksi dan Preskripsi

Dari data-data yang ada di atas, nampak jelas bahwaDesa hari ini cukup gencar membangun pelbagaikebutuhan infrastruktur, utamanya dalam penggunaanDana Desa. Tentu saja data-data tersebut masih harusdidalami lagi pada aspek proses deliberasi yang terjadisaat dianggarkan dan kemanfaatannya bagipeningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Disamping itu, ke depan juga penting untuk dicermatiapakah gencarnya pembangunan infrastruktur di Desaitu juga diimbangi dengan transparansi danakuntabilitas pada saat pelaksanaannya. Sehinggapesatnya pembangunan infrastruktur fisik di Desabenar-benar dapat menjadi alat penyejahtera rakyat.

Agar hakiki dan lestari, pembangunan infrastrukturharus inklusif. Keberadaan fasilitas infrastrukturbukanlah sesuatu yang jatuh dari langit, yang kapankedatangannya dan apa peruntukannya tidak diketahuioleh komunitas-komunitas yang ada di Desa. Jikaseperti itu, maka penyediaan infrastruktur di Desa patutdicurigai sebagai bagian dari politik pengadaan barangyang telah diijonkan oleh panitia pengadaan.

Potret keterbatasan infrastruktur di Desa di atastentu harus segera direspon oleh semua kalangan,utamanya oleh pemerintah Desa. Proses perumusankebijakan dalam mengalokasikan program/kegiatan

1

pembangunan dan pemberdayaan desa mestimemperhatikan kebutuhan-kebutuhan tersebut.Struktur pemerintahan supra desa juga berkewajibanagar langgam penyediaan kebutuhan infrastrukturtersebut dapat berjalan dengan rapi. Yang harusmenjadi perhatian adalah bagaimana agar fasilitas-fasilitas infrastruktur tersebut berdampak secara nyatabagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.Jangan sampai bangunan-bangunan yang ada hanyaakan menjadi reruntuhan di Desa yang nirmanfaat.

Bagi para pengusaha, penyediaan infrastrukturdapat dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawabsosial perusahaan. Dan hal ini harus dapat dipayungisecara regulasi oleh pemerinah baik di tingkat pusatmaupun daerah. Dunia akademik juga memiliki peranyang strategis dalam menunjang ketersediaaninfrastruktur ini baik dalam hal suplai teknologimaupun kajian atas tingkat kemanfaatan ragam bentukinfrastruktur yang dibutuhkan Desa. tak menuntupkemungkinan bagi para pelaku seni dan jurnalis untukturut serta mempublikasikan dan mengkampanyekanurgensi kebutuhan akan infrastruktur di Desa agarsemakin banyak pihak yang terasup informasi danakhirnya tertarik untuk turut serta mewujudkanperbaikan infrastruktur di Desa, demi terciptanya Desasebagai basis kehidupan dan penghidupan yang layakdan manusiawi.

1

BAB VIIDAYA DUKUNG LINGKUNGAN DI DESA

Pada 2015, konsepsi pembangunan berkelanjutandiadopsi sebagai paradigma pembangunan globaluntuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(Sustainable Development Goals/SDGs) yangmenggantikan Tujuan Pembangunan Milenium(Millenium Development Goals/MDGs). Meskipundemikian, cukup banyak pihak yang menyangsikanketercapaian target SDGs di tengah tekanan agenda-agenda neoliberal (Kumi et al., 2014). Salah satu asumsipokok yang melandasi kebijakan neoliberal adalahbahwa kepemilikan dan aktivitas sektor swasta jauhlebih efisien serta lebih mampu menjaga kelestarianlingkungan (Goldman, 2005:243). Sebagaikonsekuensinya, penguasaan sumberdaya alam mestidilimpahkan kepada pihak swasta melalui jalurprivatisasi dan penanaman modal. Di banyak negara,termasuk Indonesia, strategi teknokrasi pasar sepertideregulasi aturan penanaman modal digunakan untukmendorong masuknya investasi swasta pada bidangpengelolaan sumberdaya alam.

2

Potret ekologi Desa tidak bisa dilepaskan darikonteks ekonomi politik di atas. Ekspansi perusahaan-perusahaan perkebunan dan agroindustri pada Desa-Desa yang kaya sumberdaya alam pada hakikatnyamerupakan produk dari tata kelola sumberdaya alamyang menjangkarkan diri pada mekanisme pasar. Alih-alih menyelamatkan lingkungan, ekspansi perusahaan-perusahaan swasta ini justru malah mengakibatkanterjadinya kerusakan lingkungan yang parah. Madeley(2008:66), misalnya, mengutip sebuah laporan yangdikeluarkan oleh United Nations EnvironmentProgramme (UNEP) pada 2007 yang menyatakanbahwa ekspansi perusahaan perkebunan kelapa sawitmerupakan sebab utama terjadinya kerusakan hutanhujan tropis, khususnya di Indonesia. Jika kita tilik lebihlebih jauh lagi, lokasi-lokasi kerusakan ekologis ituterjadi di Desa. Utamanya ketika Desa minimkedigdayaan politik dalam bernegosiasi denganinvestor manufaktur dan perkebunan skala besar.

Ekologi Politik Desa

Degradasi lingkungan di Desa berkaitan erat denganekspansi kapitalisme pertanian, perkebunan danagroindustri yang mengakuisisi dan mengeksploitasisumberdaya alam Desa. Masuknya kapitalisme ke Desatelah berlangsung sejak masa Orde Baru lewatserangkaian kebijakan modernisasi yang dilakukanmelalui kebijakan revolusi hijau, eksploitasi hutan, danperluasan usaha agroindustri (Fauzi, 1999:163). Hinggasaat ini akumulasi kapital di Desa masih tetapberlangsung bahkan berjalan dengan tempo yang

1

lebih cepat dibandingkan pada masa-masasebelumnya. Hal tersebut dilakukan atas namapembangunan.

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskanbahwa pembangunan Desa bertujuan untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dankualitas hidup manusia serta penanggulangankemiskinan yang salah satu caranya dilakukan melaluipemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secaraberkelanjutan. Namun fakta di lapangan menunjukkanmasih jauhnya harapan dengan kenyataan. Sejumlahkebijakan yang dilakukan atas nama pembangunandalam perkembangannya lebih banyak diarahkanuntuk kepentingan pemilik modal. Sedangkanmasyarakat Desa terus teralienasi dari sumberdayaalam yang mereka miliki. Pemisahan kepemilikan danpenguasaan sumberdaya alam ini seakan-akanmembenarkan pernyataan Marx satu abad silam,bahwa apa yang disebut akumulasi primitif tidak lainadalah proses historis pemisahan produsen darikepemilikan alat-alat produksi (Marx, 1990).Pengambilalihan penguasaan sumberdaya alam diDesa tidak hanya berpengaruh terhadap pembagianhasil yang dapat dinikmati oleh masyarakat, tetapi jugapada hilangnya kontrol masyarakat atas dampaklingkungan yang mungkin timbul dari hasil kegiatanpengelolaan sumberdaya alam tersebut. Oleh karenaitu, penyelesaian masalah lingkungan tidak mungkindapat dipecahkan sebelum menuntaskan terlebihdahulu persoalan penguasaan sumberdaya alam diDesa.

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa

1

pembangunan tidak selalu membawa dampak yangdiharapkan. Sebagai sebuah proses sosial, ekonomi,dan politik yang kompleks, pembangunan tidak berdiridalam wilayah yang netral. Ia selalu berpihak padakepentingan kelompok sosial tertentu yang ada didalam masyarakat, tergantung untuk siapapembangunan itu dipersembahkan. Di sisi lain,pembangunan kerapkali menampakkan wajah yangambigu. Di sini, pembangunan Desa bukan termasukpengecualian. Kesejahteraan yang dinikmati sebagiankalangan seringkali muncul beriringan dengan lukapembangunan yang diderita oleh kelompokmasyarakat yang lain. Degradasi lingkungan di Desa,beserta kerentanan sosial dan ekonomi yangditimbulkannya, adalah salah satu di antara sekianbanyak goresan luka tersebut.

Kegagalan pembangunan masa lalu dalammempertahankan kelestarian lingkungan memicumunculnya gagasan tentang pembangunanberkelanjutan (sustainable development). BrundtlandCommision (dalam Robert et al., 2005:10)mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagaikemampuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saatini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yangakan datang. Sedangkan menurut Wheeler (2004:24),pembangunan berkelanjutan adalah pembangunanyang meningkatkan kesehatan sistem ekologi dankehidupan manusia dalam jangka panjang. Intinya,pembangunan berkelanjutan ingin menempatkanrelasi antara pembangunan ekonomi, keadilan sosialdan lingkungan dalam hubungan yang lebih harmonis,di mana upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi

2

tidak menimbulkan ketimpangan, eksklusi kelompok-kelompok marjinal dan kerusakan alam.

Guna memahami kaitan antara pembangunan dandegradasi lingkungan di Desa diperlukan pendekatanekologi politik untuk memahami dinamika yangmenyebabkan degradasi lingkungan di Desa. Secarasederhana Peet dan Watts (1996:6) mendeskripsikanekologi politik sebagai gabungan antara ilmu sosialyang berakar ekologi dengan sejumlah prinsip ekonomipolitik. Sedangkan menurut Forsyth (2003:2) ekologipolitik merujuk pada sejumlah kondisi sosial dan politikyang mengitari sebab, pengalaman, dan manajemenatas pelbagai persoalan lingkungan. Penurunan dayadukung lingkungan bukanlah fenomena alam biasa.Kemunculannya sangat ditentukan oleh cara interaksiantara manusia dan alam yang dipengaruhi olehkonteks sosial, ekonomi dan politik tertentu.

Perspektif ekologi politik melihat degradasilingkungan sebagai implikasi dari kebijakan neoliberalyang diarahkan untuk mendukung pusaran arusakumulasi modal hingga ke Desa. Di tilik darisejarahnya, tata kelola sumberdaya alam neoliberalbermula sesaat setelah terjadinya krisis ekonomi 97/98.Krisis ekonomi tersebut menyebabkan penurunandrastis aliran masuk investasi ke Indonesia. Bahkan diantara negara-negara ASEAN-4 (Indonesia, Malaysia,Filipina, dan Thailand), Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mengalami kemerosotan dalampenanaman modal asing. Pemerintah merespon situasitersebut dengan cara membuka lebih banyak sektoryang terbuka bagi investasi asing. Pemerintahmengizinkan peningkatan kepemilikan asing pada 9

3

sektor penyediaan barang publik hingga 95%.Sedangkan hambatan investasi di sektor perkebunankelapa sawit sama sekali dihapuskan (Pangestu, 2002).

Gambar 7.1 FDI yang Mengalir ke Negara-Negara ASEAN-4, 1990-2012 (Sumber: UNCTAD 2013)

Perubahan paling mencolok terlihat pada 2007dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun2007 tentang Penanaman Modal. Berbeda denganundang-undang penanaman modal sebelumnya,undang-undang ini menghimpun aturan mengenaiPMA dan PMDN secara bersamaan yang didasarkanatas asas kesamaan perlakuan terhadap investor asingdan domestik. Kesamaan perlakuan ini dimaksudkansebagai upaya untuk bersaing dengan negara-negarapenarik investasi lain. Sejak saat itu, arus masukinvestasi asing ke Indonesia meroket dengan sangattajam (lihat Gambar 7.1).

Dalam perspektif ekologi politik, melemahnya dayadukung lingkungan bukanlah kejadian aksidental yanghanya terjadi pada tahap kapitalisme yang lebih maju,tetapi merupakan suatu fenomena yang inheren yangmelekat dalam logika sistem ekonomi-politik itu

4

sendiri. Di sini degradasi lingkungan dilihat sebagaigejala yang konsisten dengan logika dan strategiakumulasi kapital beserta sifat-sifat predatormekanisme pasar yang bekerja dalam hampir setiapkesatuan ekosistem (Peet dkk., 2011). Pendekatanekologi politik berusaha melihat secara kritis proseskomodifikasi alam sebagai objek produksi besertasejumlah relasi sosial dan kekuasaan yang terkandungdi dalamnya yang bertanggung jawab atas terjadinyakerusakan lingkungan. Selain itu, pendekatan ekologipolitik juga memungkinkan peran negara yang lebihbesar untuk memberdayakan dan memperkuat Desadalam mengontrol dan mengelola sumberdaya alamdan lingkungan secara berkelanjutan.

Realita Kondisi Lingkungan Desa

Desa di Indonesia sangat kaya dengan potensisumberdaya alam. Menurut data Potensi Desa 2014,terdapat sebanyak 72.360 Desa yang sebagian besarpenduduknya bekerja pada sektor agrokompleks.Sedangkan sebanyak 2.037 Desa berlokasi di dalamwilayah hutan. Adapun sebanyak 19.247 Desa terletakdi sekitar wilayah hutan. Selain memiliki fungsiekonomi, hutan juga menyediakan jasa ekosistem yangsangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia, sepertifungsi penyerapan karbon, daerah serapan air, danpengendali iklim. Di sepanjang wilayah pesisirterhampar ribuan Desa dan pemukiman penduduk,yakni sebanyak 12.827 Desa, di mana 6.561 Desa diantaranya memiliki hutan mangrove. Gambaran di atasmemperlihatkan bahwa Desa adalah basis ekosistem

1

yang sangat penting bagi kehidupan manusia.Namun, seiring dengan berlangsungnya

pembangunan di Desa semakin terlihat gejalapenurunan kualitas lingkungan. Berdasarkan dataIndeks Desa Membangun, semakin tinggi tingkatperkembangan suatu desa maka semakin tinggi pulatingkat capaian pembangunan ekonomi di desatersebut. Akan tetapi, semakin tinggi tingkat ketahananekonomi suatu Desa maka semakin rendah pula dayatahan lingkungannya. Hal ini menyingkap tabir faktayang tersembunyi selama ini bahwa perkembanganDesa di Indonesia masih bias dengan ukuran-ukuranekonomi. Relasi antara pembangunan ekonomi dankualitas lingkungan seringkali dijelaskan denganmenggunakan ‘Kurva Kuznets Lingkungan’(Environmental Kuznets Curve/EKC). Menurut hipotesisini, kualitas lingkungan memburuk pada fase awalpembangunan dan akan membaik seiring denganpeningkatan pendapatan per kapita (Tietenberg danLewis, 2012). Meskipun demikian, cukup banyak buktiyang meragukan kebenaran hipotesis ini. Wen danChen (2008), misalnya, menunjukkan kaitan antarakualitas lingkungan dan pertumbuhan ekonomi di Cinadalam beberapa dekade terakhir bertolak belakangdengan apa yang dinyatakan oleh Kurva KuznetsLingkungan.

Terlepas dari perdebatan akademik di atas, tidakdiragukan lagi bahwa aktivitas perusahaan dalambidang pengelolaan sumberdaya alam berkontribusinegatif terhadap pencemaran lingkungan. Dalamkonteks perdesaan hari ini, pencemaran air terjadi disebanyak 8.786 Desa, sebanyak 1.301 Desa mengalami

1

pencemaran tanah, dan sebanyak 11.998 Desamengalami pencemaran udara (BPS, 2014). Sebuahstudi mencatat penurunan kualitas lingkungan inidisebabkan oleh konsumsi energi rumah tangga yangpada umumnya masih menggunakan bahan bakarkayu. Survei yang dilakukan oleh Lee et al (2015) dikabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat,menunjukkan bahwa hampir 80% rumah tangga diDesa menggunakan bahan bakar kayu sebagai sumberenergi utama. Hanya 20% rumah tangga di sana yangmenggunakan LPG untuk keperluan memasak. Kuatnyafaktor tekanan ekonomi mendorong masyarakat untuklebih memilih konsumsi bahan bakar tersebut. Disamping itu, kemudahan memperoleh kayu di Desajuga menjadi sebab lain mengapa masyarakat lebihmemilih menggunakan bahan bakar ini. Di Desa-Desayang berdekatan dengan hutan, bahan bakar kayudapat diperoleh tanpa jual beli, sedangkan di Desa-Desa yang jauh dari hutan, bahan bakar ini dapat dibelidengan harga yang sangat murah (Huboyo et. al.,2014:346-347).

Bila ditelusuri secara lebih dalam, pola konsumsienergi rumah tangga di Desa sangat terkait dengancarut marut tata kelola energi pada tingkat nasional.Kebijakan reformasi energi secara tidak langsungmerubah pola interaksi masyarakat dengan lingkunganalam sekitar. Pengurangan subsidi bahan bakar,misalnya, secara tidak langsung berdampak terhadapperubahan cara masyarakat lokal dalam memanfaatkankayu dari hutan. Kenaikan harga bahan bakarmenyebabkan masyarakat lebih cenderungmenggunakan bahan bakar dari kayu ketimbang

2

minyak atau LPG.

0200400600

Gambar 7.2 Jumlah Desa Menurut Sumber Utama PencemaranLingkungan Hidup, 2014 (Sumber: BPS)

Meskipun aktivitas rumah tangga mungkinberpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungandi Desa, namun kontribusi rumah tangga terhadapdegradasi lingkungan tidak sesignifikan dampak yangditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan berskalabesar. Data yang tersedia menunjukkan bahwa aktivitasperusahaan merupakan sumber utama pencemaranudara di 2.426 Desa, sedangkan di 538 Desa sumberutama pencemarannya berasal dari aktivitas rumahtangga. Hal yang sama juga berlaku dalam kasuspencemaran air. Sumber utama pencemaran air yangberasal dari aktivitas perusahaan dirasakan oleh 3.304Desa, sedangkan yang berasal dari aktivitas rumahtangga hanya terlihat di 1.924 Desa (BPS, 2014). Data diatas merupakan indikasi awal yang menunjukkandampak negatif ekspansi perusahaan-perusahaan besarke Desa yang berupa terjadinya degradasi lingkungan.

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013, jumlahrumah tangga usaha tani menurun sebanyak 16,3

3

prosen, yakni dari 31,23 juta rumah tangga pada 2003menjadi 26,14 juta rumah tangga pada 2013.Sedangkan pada saat yang sama, jumlah perusahaanpertanian yang berbadan hukum meningkat sebesar3,87 prosen. Srimorok (2013) menafsirkan gejala inisebagai kapitalisasi sektor pertanian, di mana lahan-lahan raksasa dikuasai oleh perusahaan-perusahaanberskala besar. Sebagai akibatnya, kontrol Desaterhadap lingkungan alamnya beralih kepadaperusahaan-perusahaan tersebut.

Selain itu, aktivitas perusahaan-perusahaan ini jugamerupakan kontributor terbesar dari deforestasi diwilayah hutan. Laju deforestasi hutan primer sepanjang2000-2012 untuk lahan agroindustri terus mengalamipeningkatan per tahun dengan luas rata-rata 47.600 ha(Margono et al, 2014). Penebangan hutan sebagianbesar ditujukan untuk keperluan perkebunan kelapasawit dan industri bubur dan kertas yang dijalankanoleh perusahaan-perusahaan swasta. Di Sumatra,misalnya, 88,3% pembukaan lahan hutan di dalamsektor perkebunan kelapa sawit dilakukan olehperusahaan swasta, lalu diikuti oleh pertanian skalakecil sebesar 10,9%, dan perusahaan milik negara 0,9%(Lee et al., 2014). Deforestasi merupakan sumber utamapelepasan emisi di Indonesia. Studi yang dilakukanoleh Abood et al (2015) menunjukkan bahwa sekitar4.577-8.662 Mt CO2 atau 42-45% dari emisi karbonbruto diakibatkan oleh deforestasi.

4

Ancaman lingkungan yang timbul akibat aktivitasperusahaan tambang juga tidak kalah destruktifnya.Hingga 2014, sebanyak 3.926 Desa telah merasakandampak pencemaran limbah yang dibuang ke sungai(BPS, 2014). Selain itu, kerusakan ekosistem yangdisebabkan oleh perusahaan tambang akibatpembongkaran lahan, pengerukan batuan, danpembuangan limbah juga sangat luar biasa.Sebagaimana yang dideskripsikan oleh Maimunah(2011), material tambang yang digali dihancurkan dandiolah menggunakan sejumlah besar air dan pelbagaiproses kimia dan fisika. Kandungan mineral dalam bijihberkisar 5 prosen untuk logam dasar, lebih rendahhingga mencapai 0,00005 prosen untuk emas. Artinya,sekitar 95 hingga 99,99 prosen dari batuan bijih yangdiproses dalam pertambangan akan dibuang menjadilimbah—dikenal sebagai tailing. Dampak yangditimbulkan tailing terhadap lingkungan bisa sangatdestruktif akibat drainase batuan asam, pelepasan

5

logam beracun, dan reagen beracun yang dipakai saatpengolahan.

Ancaman kepunahan spesies flora dan fauna jugamenjadi sebuah persoalan terkait daya dukunglingkungan di desa. Pengrusakan alam yang bersumberdari deforestasi dan degradasi lahan hutan telahmenyebabkan kepunahan beberapa spesies flora danfauna. Pada 2007 tercatat 140 jenis burung, 63 jenismamalia, dan 21 jenis reptil telah punah. Sedangkanbadak Sumatra yang tersisa pada 2007 hanyaberjumlah 300 ekor, badak Jawa kurang dari 60 ekor,gajah Sumatra antara 2.400-2.800 ekor, gajahKalimantan 60-100 ekor. Begitupun dengan spesiesorang utan yang diperkirakan terus berkurang antara 1-1,5% per tahun di Sumatra dan 1,5-2% per tahun diKalimantan (Saragih, 2011). Menurut data Bank Dunia,terdapat sekitar 188 spesies mamalia, 131 spesiesburung, 158 spesies ikan, dan 427 spesies tanamantinggi yang terancam punah (World DevelopmentIndicators, 2016).

Gambar 7.3 Jumlah Spesies Flora dan Fauna yang TerancamPunah (Sumber: World Development Indicators, 2016)

6

Penurunan daya dukung lingkungan juga ditandaidengan potensi bencana alam yang mungkinmeningkat di masa yang akan datang. Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak10.817 kejadian bencana sepanjang 1982-2012, dimana 4.121 (30%) diantaranya merupakan bencanabanjir, lalu disusul oleh bencana longsor 1.983 kejadian(18%), bencana puting beliung 1.903 kejadian (18%),dan bencana kekeringan 1.414 kejadian (13%). Jikadiamati, sebagian besar bencana ini erat kaitannyadengan dampak pengrusakan lingkungan.

Banjir; 44%

Longsor; 21%

Puting Beliung; 20%Kekeringan; 15%

Gambar 7.4 Kejadian Bencana, 1982-2012

Deskripsi di atas memperlihatkan degradasilingkungan berdampak luas terhadap kehidupanmasyarakat desa. Masyarakat lokal cukup menyadaridampak yang ditimbulkan oleh ekspansi perusahaan kedesa-desa, yaitu berupa berkurangnya akses terhadaplahan, hilangnya keanekaragaman hayati danpencemaran lingkungan (Pirard, 2016). Ketika 90 izinpertambangan batubara beroperasi di Kutai Barat,jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut pada2009 mencapai 19.000 jiwa. 5.071 di antaranya adalah

7

anak-anak, sedangkan 2.300 lainnya adalah bayi(Maimunah, 2011).

Proyeksi dan Preskripsi

Sebagai lokus keberadaan sumberdaya alamIndonesia, desa berhadapan langsung dengankehadiran perusahaan-perusahaan transnasional.Perusahaan-perusahaan tersebut pada umumnyaberoperasi pada usaha agroindustri, perkebunan kelapasawit, industri bubur dan kertas, serta pertambangan.Kehadiran perusahaan-perusahaan ini langsungmerubah secara drastis wajah penguasaan sumberdayaalam dan aktor usaha pertanian di desa.

Bagi masyarakat desa, hutan merupakan sumberpenghidupan dan penyuplai jasa ekosistem. Jasatersebut meliputi peran hutan sebagai daerah resapanair, pengendali cuaca, penahan erosi tanah, dan sumbermakanan dan obat-obatan. Sedangkan bagikebanyakan masyarakat adat, hutan memiliki nilaispiritual yang sangat sakral. Deforestasi secara besar-besaran tidak hanya akan melenyapkan layananekosistem yang disediakan oleh hutan, tetapi juga akanmenghancurkan nilai-nilai adat serta budaya yangselama ini dipegang teguh oleh masyarakat adat.

Lingkungan menyediakan jasa ekosistem yangsangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia.Akan tetapi dalam logika dasar kapitalisme menyatakanbahwa alam hanya dianggap bernilai ketika ia dapatdikonversi menjadi komoditas yang memiliki nilai jual.Akibatnya, sumberdaya alam terus dikuras demikepentingan kapitalisme industri dan komersial.

1

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut,keanekaragaman hayati dan pelbagai jasa ekosistemyang disediakan oleh alam menjadi semakin langka.Tetapi disinilah letak paradoksnya. Semakin langkakeberadaan suatu barang atau jasa, semakin tinggi pulanilai yang dimilikinya.

Desa saat ini sedang berhadapan dengan persoalanlingkungan dan perubahan iklim. Perubahan iklimsangat mengancam ketahanan pangan Indonesia yangdiakibatkan oleh ketidakpastian musim hujan dankemarau. Cuaca yang tidak dapat diprediksimempersulit petani menentukan masa tanam. Boer(2010) menjelaskan, curah hujan di wilayah Indonesiabagian selatan ekuator—yakni Jawa dan KawasanTimur Indonesia—cenderung meningkat, sedangkancurah hujan pada musim kemarau relatif menurun darimasa sebelumnya. Tetapi, musim kemarau di wilayahtersebut juga cenderung lebih lama. Perubahan curahhujan ini diperkirakan akan terus berlanjut.

Persoalan ekologi ini tentu harus segera disikapidengan tindakan nyata. Pembauatan embung desa,contohnya, adalah sebagai salah satu alternatif dalammengatasi kekeringan dan kondisi iklim yang tidakmenentu. Presiden telah menyampaikan bahwa salahsatu prioritas pembangunan fisik desa saat ini adalahpembuatan embung desa tersebut. Dari total DanaDesa ditargetkan sebesar Rp 20 triliun untukpembuatan embung. Pada 2017 diprediksikan bahwatiap desa rata-rata akan menerima dana transfer(DD/ADD) sebesar Rp 1,2 hingga Rp 3 miliar per tahun.Dari besaran tersebut, jika diambilkan dari DD Rp 300-400 juta saja pertahun, maka setiap desa dapat

1

memiliki embung dengan ukuran berkisar 15-20 meter(Kompas, 24/11).

Tentu saja embung bukan satu-satunya solusi dalammengatasi degradasi ekologis di desa hari ini. akantetapi sebagai sebuah alternatif tindakan nyata, kiranyaperlu untuk dipertimbangkan. Potensi bencana alamyang setiap saat dapat mengancam desa juga harusmendapatkan prioritas dalam penggunaan DD maupunADD. Masyarakat desa khususnya yang hidup di bawahgaris kemiskinan adalah pihak yang paling rentanterhadap dampak bencana alam. Jika persoalan initidak segera ditanggulangi, visi besar pembangunandesa, sebagaimana yang tertuang dalam UU Desa,hanya akan menjadi angan-angan.

2

BAB VIIIINKLUSIVITAS DAN KESETARAAN

GENDER DI DESA

Pendangkalan demokrasi yang berakibat padaterbentuknya sebuah rezim tirani mayoritas, telahberabad menjadi kekhawatiran; membentang dariujung ke ujung garis ideologi pemikiran. Setidaknyabisa dilacak dari karya-karya James Madison (1788),Alexis de Tocqueville (1835), Poulantzas (1974), RobertDahl (1984), hingga Fareed Zakaria (1997) yang risauatas hilangnya makna azali demokrasi yang digerusoleh demokrasi prosedural. Jasad wadag demokrasiyang terpisah dengan jiwanya hanya akan menciptakantirani mayoritas yang daya tindasnya sama dengantirani personal. Jiwa dari demokrasi sesungguhnyaadalah inklusivitas atau keterbukaan. Maka, takdiperkenankan ada mekanisme yang secara sengajameninggalkan atau meng-eksklusi aspirasi kelompok-kelompok tertentu yang ada di masyarakat. Karenademokrasi hakikatnya menginginkan agar sebanyakmungkin pihak dapat turut serta membincang

3

persoalan bersama secara bersama-sama. Bertolak dari noktah tersebut, maka sejatinya di

dalam tata kelola yang inklusif (inclusive governance)sudah terdapat peneguhan akan pentingnya menciptaharmoni gender. Banyak soal dan keragaman yangharus dijaga dalam berdemokrasi. Seperti keragamansuku, kelas sosial-ekonomi, agama, orientasi politik,hingga aneka mata pencaharian. Akan tetapi dalamnaskah ini inklusivitas dalam tata kelola desa akandilihat pada perspektif gender dan disabilitas.Perempuan dan komunitas difabel adalah dua entitasyang seringkali terabaikan dalam arena perbicangandan proses deliberasi kebijakan di Desa. Dua perspektif(keadilan gender dan difabel) tersebut pada akhirnyaakan menjadi cermin atas derajat inklusivitas di desa-desa yang ada saat ini.

Desa yang Inklusif

Desa yang inklusif adalah desa yang berkeadilan. Didesa itu tak ditemukan pelbagai bentuk diskriminasikepada siapapun. Diskriminasi dapat tampil dalamkonstruksi formal (peraturan, program dan alokasianggaran) maupun informal seperti sikap sinis ataumemandang rendah kelompok tertentu di desa itu.Desa inklusif adalah desa yang berparas ramah kepadasiapapun, kapanpun dan dimanapun. Desa yang tidakhanya membuka ruang bagi semua kelompok untukhadir, bahkan Desa mesti secara proaktif menjemputkelompok-kelompok yang selama ini tertinggal atauditinggalkan.

Desa sebagai sebuah arena yang inklusif

1

berlandaskan pada konsep tata kelola inklusif (inclusivegovernance). Konsep tersebut mengandung artisebagai sebuah sistem, proses dan praktik tata kelolayang menjamin terjadinya inklusi sosial dalam setiapdetak proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan(Shaylendra dan Sharma, 2013; UNDP 2007). Tujuanutama dari kehendak itu adalah agar terwujudkesempatan dan kesejahteraan yang lebih baik bagikelompok-kelompok yang selama ini terpinggir(subaltern) seperti perempuan, kaum miskin dankomunitas difabel. Pertumbuhan ekonomi danmegahnya bangunan fisik yang ada di Desa, tanpadilandasi inklusivitas hanya akan melestarikan rintihanberkepanjangan dari kelompok-kelompok tersebutyang lambat laun akan merapuhkan sendi-sendikemanusiaan di Desa. Hasil dan dampak pembangunanharus adil dan setara, agar kemandirian desa tak hanyalestari tapi juga hakiki.

Menyegarkan atau menemukan kembali inklusivitasDesa bukanlah sebuah upaya yang asing. Dalam UUD1945 secara tegas melarang negara dalam melakukandiskriminasi, khususnya dalam konteks pembangunan.Pasal 28 UUD 1945 secara utuh menempatkan HakAsasi Manusia sebagai jantung dari organisme relasiantara negara dengan warga negara dan antar warganegara dalam konteks NKRI. UU 6/2014 tentang Desajuga telah sangat eksplisit mengoperasionalkan amanatkonstitusi tersebut dalam konteks Desa. Kewajibandalam berkeadilan dan larang melakukan diskriminasisangat jelas diatur dalam UU Desa baik terhadap kepaladesa (pasal 26 dan 29), perangkat desa (pasal 51), BPD(pasal 64) dan peraturan desa (penjelasan). Belum lagi

1

jika kita melihat daftar panjang regulasi di Indonesiayang terkait dengan HAM, gender mainstreaminghingga pelbagai ratifikasi konvensi internasional sepertiCRPD (the convention of the rights of persons withdisabilities) dan Undang Undang no 8 tahun 2016tentang Disabilitas.

Ringkasnya, menjadi Indonesia adalah menjadi adildan inklusif. Menolak untuk menjadi adil dan inklusifberarti adalah menolak untuk menjadi Indonesia. Takberlebihan jika dikatakan bahwa mewujudkan Desainklusif adalah kewajiban konstitusional Desa sebagaibagian dari NKRI.

Agar desa menjadi inklusif maka partisipasi danperlakuan yang adil secara menyeluruh di Desa mestidicipta dan dipayungi secara legal. Artinya perempuan,kelompok difabel dan masyarakat miskin harus benar-benar terlibat dalam proses perumusan kebijakan danpelaksanaannya di Desa. Keterlibatan di sini bukanhanya diukur melalui jumlah representasi yang hadirdalam setiap forum, akan tetapi nafas dari kebijakanyang dihasilkan pun harus mencerminkan pemenuhankebutuhan mereka. Karena meskipun mereka hadir,akan tetapi atmosfir dan kosa kata perbincangan tidakmereka pahami, maka mereka juga tak akan dapatberbicara (Spivak, 1988). Mekanisme Musdes danforum-forum Desa lainnya harus dibuat agarketerlibatan perempuan, difabel dan kelompok rentanlainnya tidak semu dan semata kuantitatif. Sistem yangada harus menjamin bahwa suara dan aspirasi merekatersampaikan dan di dengar dalam prosespengambilan keputusan di desa.

Upaya ini sekaligus akan dengan sigap menjawab

2

persoalan kesenjangan (inequality) yang terjadi di Desa.Data dari BPS tahun 2016 menunjukkan bahwa untukwilayah perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan naikdari 2,40 menjadi 2,74 dan Indeks KeparahanKemiskinan naik dari 0,67 menjadi 0,79. Pada wilayahperkotaan Indeks Kedalaman Kemiskinan justru turundari 1,29 menjadi 1,19 dan Indeks KeparahanKemiskinan naik dari 0,35 menjadi 0,27. Tata kelola Desayang inklusif diyakini dapat menjadi pil penyembuhmendalamnya kemiskinan di Desa dan kesenjanganyang terjadi di internal Desa. Karena kelompokmasyarakat yang berada pada sisi paling terpinggirkandapat secara cepat mendesakkan kebutuhannya,sehingga rongga kesenjangan di Desa pun akan segeramenyempit.

Ketidakadilan yang ada di Desa dibentuk olehsejarah. Tertutama tatkala sejarah sosio-politik yang adaberisi tentang narasi gerak pembangunan yangmonolitis dan ketidakpedulian terhadap kelompokrentan. Dalam konteks kesetaraan gender, konstruksisosial yang terbentuk telah menempatkan perempuansebagai entitsa yang tak kompeten dalam pengambilankeputusan. Proses kebijakan publik adalah proses yangmaskulin, yang membuat perempuan ter-eksklusi dariproses tersebut. Dalam konteks disabilitas, kaumdifabel senantiasa dianggap sebagai beban bahkan takjarang dipandang sebagai aib, sehingga harusdisembunyikan dari kancah proses deliberasi kebijakan.Seringkali kebijakan-kebijakan pemerintah (terutamapemerintah desa) terhadap masyarakat miskin dandifabel hanya sebagai syarat administratif saja.Akibatnya kebijakan afirmatif yang dibuat hanya dalam

3

bentuk sodaqoh administratif yang umumnya karitatif(hanya pemberian). Kelemahan model kebijakanseperti ini tidak memiliki dampak sistematis bagipemberdayaan masyarakat berkebutuhan khusus.Perempuan, masyarakat miskin dan komunitas difabeladalah sekian dari beberapa anggota masyarakat yangsecara sistemik dipinggirkan dan ditinggalkan.Sekarang saatnya untuk mengajak kembali merekauntuk duduk bersama satu meja. Upaya paling proaktifuntuk melakukan itu adalah dengan cara memberikanhak afirmatif.

Tanpa harus menyalahkan pelaku atau rezimtertentu, sejarah diskriminatif dan eksklusif yang ada diDesa selama ini segera disudahi. Sejarah baru harussegera ditulis. Pengabdian dan transformasi menujuDesa inklusif tetap harus dilakukan sebagai amanahdari konstitusi. Hasil akhir yang hendak dituju bukansemata kepentingan perempuan ataupun komunitasdifabel, melainkan pemenuhan rasa keadilan di Desa.Tanpa hadirnya inklusivitas di Desa maka bukan takmungkin dana yang besar dan BUM Desa yang kayajustru akan menimbulkan patronase di Desa, sebagaihabitat bagi tumbuh kembangnya kolusi, korupsi dannepotisme. Tradisi solidaritas, swadaya, dan gotong-royong harus dilalui melalui perwujudan Desa inklusifsebagai jembatan emasnya.

Desa mandiri bukanlah Desa yang terisolasi. Upayauntuk memutus ketergantungan desa terhadap supra-desa bukan bermaksud untuk mengasingkan Desa daritradisi bernegara dan berpemerintahan. KemandirianDesa adalah kemakmuran dan kesejahteraan yanglestari. Dengan pelbagai alasan, bisa jadi Dana Desa

4

dan Alokasi Dana Desa tak lagi teranggarkan, namunitu bukan berarti narasi tentang kesejahteraan Desaterhenti. Untuk menciptakan kemakmuran yang lestaridi Desa maka gemerlap pembangunan yang ada saatini harus benar-benar dirasakan dan didukung olehseluruh elemen di Desa, bahkan yang terkecilsekalipun. Daron Acemoglu dan James Robinson (2012)telah membuktikan bahwa tanpa dukungan ragamkelas sosial dan ekonomi yang ada di sebuah negaramaka, sendi-sendi kemakmuran sebuah negara akanrapuh dan mudah patah. Kokoh tegaknya sebuahentitas politik bukan ditentukan oleh kharismapemimpinnya atau kapasitas finansialnya semata,melainkan juga oleh dukungan yang yang utuh dandalam dari seluruh elemen yang ada didalamnya. Rasasaling curiga di internal entitas harus minimal. Situasiini hanya dapat direnggut dengan adanya soliditasyang dibangun dari praktik keterbukaan daninklusivitas.

Desa inklusif adalah Desa yang memiliki institusi-institusi yang ramah sekaligus aktif. Bangunan institusidalam Desa inklusif dapat dimulai dari hal-hal yangteknis dan praktis. Musyawarah Desa harus memilikitata aturan yang dengan sengaja dan proaktifmenghadirkan representasi perempuan, warga miskin,difabel dan kelompok rentan lainnya. BUM Desa yangdidirikan sedapatmungkin mengakomodasi komunitas-komunitas tersebut di dalam strukturkepengurusannya. Dokumen-dokumen seperti RPJMDesa, RKP Desa dan APB Desa berprespektif gender danmenyatakan secara eksplisit program/kegiatan yangsecara langsung menyasar kelompok rentan dan

5

minoritas. Serta kampanye baik secara lisan maupuntertulis harus kian gencar menyuarakan isu keadilan,kesetaraan gender, inklusivitas dan pelibatan kelompokrentan dalam setiap hela nafas pembangunan Desa.

Realitas Inklusivitas Desa

Seperti telah di tulis di muka, bahwa inklusivitas diDesa adalah pekerjaan rumah yang mesti segera diselesaikan. Sebab bila Desa tak kunjung menjadiinklusif, khususnya pada proses deliberasi kebijakan,maka pembangunan fisik dan ekonomi yang ada diDesa tak akan kokoh. Kondisi Desa hari ini masihterdapat banyak persoalan inklusivitas yang harussegera mendapatkan penanganan. Dalam konteksdisabilitas, keragaman jenis disabilitas masih jamakditemui di Desa. Keadaan ini menyisakan pemikirantersendiri terkait pemenuhan kebutuhan danakomodasi atas kepentingan mereka.

Gambar 8.1 Prosentase Kelompok Difabel di Desa

6

Gambar 8.1 menunjukkan keberadaan masyarakatdifabel di Desa masih cukup banyak yaitu sebesar1.078.793 orang. Tidak hanya jumlahnya yang cukupbesar, tetapi jenis disabilitas di Desa saat ini juga sangatberagam. Tentunya hal ini berimplikasi pada tidakhanya pada keragaman kebutuhan yang harusdipenuhi, tetapi juga keragaman pola pendekatan dankomunikasi yang harus ditempuh oleh Desa.

Dengan jumlah tuna netra di Desa sebanyak141.651 orang, maka semestinya di Desa tersediasarana guiding block yang dapat memandu merekadalam mengkases jalan dan ruang-ruang di gedung-gedung penting di Desa. dengan jumlah tuna rungudan tuna wicara total sebesar 413.784 orang maka Desapun harus mulai berfikir untuk menyediakan tenagapenerjemah bahasa isyarat untuk membantukomunikasi dan penyampaian aspirasi mereka. Jumlahmasyarakat yang mengalami disabilitas fisik total297.082 orang maka ini berarti bahwa ramp danfasilitas lainnya yang menopang mobilitas merekaharus mulai dipikirkan untuk disediakan di Desa.Terakhir, dengan jumlah disabilitas mental yangtotalnya sejumlah 246.590 orang maka Desa juga harusberupaya keras untuk mencari tahu bagaimana caranyaagar hak-hak konstitutsional mereka tidak terabaikankarena perbedaan yang mereka miliki. Tantangan bagiperwujudan Desa yang inklusif juga masih terdapatdengan adanya fakta jumlah orang dipasung sebanyak6.042 orang. Hampir dapat dipastikan bahwa merekaadalah juga kaum difabel yang oleh pemasungnyadianggap sebagai aib dan masalah sosial.

Realita ketimpangan gender di Desa juga belum

1

dapat dikatakan membaik. Struktur sosial dan strukturekonomi masyarakat masih memberi ruang yangsempit pada perempuan untuk beraktualisasi. Anpaharus terjebak pada pemberian beban ganda padaprempuan, akan tetapi terbukanya ruang aktualisasiperempuan di bidang sosial dan ekonomi tetap harusdi buka lebar.

Gambar 8.2 Rumah tangga perdesaan

Data di atas menunjukkan bahwa, partisipasiperempuan dalam bidang ekonomi masih jauh lebihrendah dibandingkan dengan laki-laki. Hampir semuakepala rumah tangga laki-laki bekerja. Sedangkanprosentase kepala rumah tangga perempuan yangbekerja kurang dari 68%. Hal ini akan membawa padaimplikasi bahwa rumah tangga dengan kepala rumahtangga perempuan kondisi ekonominya lebih buruk

2

dari pada kepala rumah tangga laki-laki. Sehinggapartisipasi sosial dan politik dari para kepala rumahtangga perempuan beserta anggota keluarganya jugaakan lebih kecil. Beban tersebut kemungkinan masihdigandakan dengan adanya stereotyping di masyarakatatas anggota keluarga dengan kepala rumah tanggaperempuan ini.

Tantangan dalam mewujudkan Desa yang inklusifjuga terdapat dalam konteks kerukunan beragama.Hasil penelitian dari The Wahid Institute (2015)menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2014, peristiwapelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinanberjumlah 158 peristiwa dengan 187 tindakan. Darijumlah tersebut, 80 peristiwa melibatkan 98 aktornegara. Sementara 78 peristiwa melibatkan 89 aktornon-negara. Dibanding 2013, peristiwa pelanggarankebebasan beragama/berkeyakinan menurun sebanyak42%. Pada 2013, jumlah pelanggaran kebebasanberagama/berkeyakinan berjumlah 245 peristiwa.Memang belum terpilah berapa banyak dari kasustersebut yang terjadi di Desa. akan tetapi hal ini sudahcukup untuk menjadi peringatan dini pada Desa untuksegera mengambil langkah antisipasi agar kerukunanantar umat beragama/berkeyakinan dapat berlangsungdi dalam harmoni Desa.

Proyeksi dan Preskripsi

Mewujudkan desa-desa yang inklusif bukanlahsebuah agenda yang dapat diletakkan pada prioritaskedua atau bahkan terakhir. Ketika Desa tak memilikiresponsivitas yang tinggi dan sigap atas isu ini, maka

1

dapat dipastikan ketidakadilan dan pelanggaran hakdasar kemanusiaan sedang berlangsung di Desa.Percepatan kemajuan pelbagai indikatorpembangunan harus berjalan seiring denganpenciptaan inklusivitas di Desa. Agenda ke depan yangharus segera diwujudkan adalah membuka wawasanpada Desa dan instansi supra desa tentang maknahakiki dari inklusivitas dan keadilan gender. Bahwaperhatian akan dua hal tersebut merupakanpelaksanaan dari titah konstitusi yang hukumnya wajibditunaikan. Tak cukup hanya dengna wawasan,pelatihan yang intensif baik pada Desa maupuninstansi supra desa tentang teknis penanganan danpenyikapan atas ragam perbedaan gender dandisabilitas juga mesti segera digelar. Sebabketakcakapan teknis dalam berkomunikasi danberinteraksi dengan disabilitas dan feminisitas hanyaakan melestarikan ketidakadilan terhadap mereka,kendati kesadaran dan wawasan telah tertanam.

Untuk itu sistem dan mekanisme yang ada dalamproses pengambilan keputusan harus dapat diaksesoleh perempuan dan kelompok-kelompok rentanlainnya itu. Bukan hanya mengakses ruangfisik/kehadiran pertemuannya saja, melainkan jugadapat mengakses nuansa dan kosa kata perbincanganyang berlangsung. Mereka tak hanya datang untukdiam karena merasa bodoh atau dianggap bodoh. Jikamekanisme yang ada belum mampu secara otomatismeningkatkan partispasi dan keterlibatan aktif mereka,maka mekanisme tersebut harus diperbaiki agarmenjadi lebih proaktif. Sistem yang ada harusmenjemput mereka agar mau datang dan

1

menyampaikan aspirasinya. Datangi dan bersimpuhlahdi sisi mereka, dengankan mereka bertutur dengan caradan gaya bahasanya sendiri. Lalu simak apa yangmereka harapkan atas pelayanan dasar sepertipendidikan, kesehatan, dan pemukiman yang harusdipenuhi oleh Desa.

Langkah nyata harus segera diayun. Kuotaperempuan dalam lembaga-lembaga formal di desa(baik perangkat desa maupuan BPD) adalah steppingstone yang sekaligus milestone. Jika dalam jangkawaktu pendek hal tersebut masih sulit untuk terwujud,maka desa harus dapat memastikan bahwa setiap itemprogram pembangunan dan pemberdayaan harussecara langsung berpihak dan berprespektif padakebutuhan perempuan. Bagi warga miskin desa harusmendatangi mereka, dan mendengarkan secara sabarapa yang menjadi kerisauannnya. Bagi warga difabel,desa harus segera belajar akan bagaimana caraberkomunikasi dengan mereka. Jika tulisan tak mampumereka lihat, maka sediakanlah suara. Jika suara takmampu menjadi media komunikasi, maka sediakanpenutur isyarat. Jika kontur jalan dan ruang pertemuantak mampu mereka lalui sediakan ramp, jika tidak,maka bantu, tatih, bila perlu angkat dan tandu merekamenuju ruang pertemuan itu. Desa adalah pusatperadaban, tempat manusia menjadi sesungguhnyamanusia. Maka pasti tidak akan sulit bagi desa untukmemanusiakan manusia.

2

BAB IXPENUTUP

Meski tak mudah, keinginan mentransformasi istanapasir menjadi bangunan yang berdiri kokoh bukanlahpekerjaan yang mustahil. Dua tahun usia implementasiUU Desa tentu bukan waktu tepat untuk memastikanbahwa transformasi itu telah terjadi. Dibutuhkankejelian ekstra untuk mengidentifikasi secaramenyeluruh dan jujur atas apa saja yang sudah adatersedia; sebagai pijakan untuk menentukan apa yanghendak dilakukan ke depan.

Naskah ini telah menguraikan sejumlah aspekpenting dalam implementasi UU Desa secara cukupgamblang. Mulai dari identifikasi atas rongga-ronggakonseptual yang harus segera diisi, hingga fakta-faktasektoral yang mesti cepat diperbaiki. Bagian akhirnaskah ini akan dibagi menjadi dua hal, yaitu proyeksiatas percepatan pencapaian target RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)yang terkait desa dan pendekatan umum yang mustidigunakan.

3

Proyeksi Implementasi UU Desa

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,targetyang harus dicapai dalam RPJMN terkait dengandesa adalah meningkatkan jumlah desa dengan statusmandiri sebanyak 2.000 desa dan mengurangi jumlahdesa tertinggal sebanyak 5.000 desa pada 2019.Pelbagai kondisi yang ada di desa saat ini—sebagaimana telah dijabarkan dari Bab III hingga BabVIII—merupakan sebuah titik berangkat untukmelakukan percepatan pembangunan desa ke depan.Bagian ini akan menjelaskan kondisi eksisting secarageneral dan strategi apa yang mesti ditempuh untukmencapai target RPJMN 5.000 – 2.000 tersebut.

Gambar 9.1 Status Desa di Indonesia berdasarkan Indeks DesaMembangun

1

Tentu saja, semua upaya yang dilakukan dalamimplementasi UU Desa ke depan harus mampumengurangi sebanyak-banyaknya Desa Tertinggal danDesa Sangat Tertinggal, sekaligus menambahsebanyak-banyaknya Desa Maju dan Mandiri. Data diatas menunjukkan kondisi tingkat kemandirian dankesejahteraan desa yang ada saat ini. Jumlah Desa yangmemiliki standar kesejahteraan cukup memadahi (DesaMandiri dan Desa Maju) hanya berkisar 5,06% atauberkisar 3.773 Desa dari 74.7574 Desa yang ada diIndonesia saat ini. Angka ini tentu sangat kecilterutama ketika dibandingkan dengan Desa Tertinggaldan Desa Sangat Tertinggal yang jumlahnya mencapai64,28%. Untuk itu, kita memerlukan sebuahperencanaan dan pendekatan yang solid dalammengatasi persoalan ini.

Gambar 9.2 Target RPJMN Pembangunan Desa

Skema di atas adalah gambaran umum atas strategipencapaian dalam pencapaian target RPJMN setiap

0

tahunnya. Dengan menyasar fokus pekerjaan pada1.750 desa pertahun, maka target RPJMN akanpeningkatan status kemandirian di 7.000 desa akandapat tercapai. Dengan komposisi dari 1.750 Desa yangmenjadi fokus garapan akan dipilah menjadi 500 Desaditingkatkan statusnya menjadi Desa Mandiri dan 1.250Desa yang diangkat statusnya baik dari Desa Tertinggalmaupun Desa Sangat Tertinggal. Basis data yangdigunakan adalah Data Potensi Desa yang diterbitkanoleh Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk itu, semua pihakyang akan turut andil dalam upaya ini juga harusmengacu dan berkoordinasi dengan intensif denganBPS.

Gambar 9.3 Target Pembangunan Desa Kementerian Desa PDTT

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi(PDTT) menetapkan target dua kali lipat lebih daritarget RPJMN, yaitu fokus menggarap 15.000 Desa. Hal

1

itu dilakukan agar target RPJMN akan dapat tercapai,bahkan diharapkan mampu melebih target. Gambar diatas adalah sebaran desa yang akan menjadi fokuspekerjaan dari Kementerian Desa PDTT hingga 2019.

Langkah berikutnya, Kementerian Desa PDTTmelihat seberapa besar intervensi yang dibutuhkanuntuk meningkatkan status desa. Secara teknis, hal itudilakukan dengan cara menghitung kondisi tingkatkemandirian dari setiap desa dan melihat jarak antaraskor eksisting yang ada dengan skor ideal tingkatkemandirian desa. Skor ideal tingkat kemandirian(kesejahteraan) tidak dapat digeneralisasi. Karenakondisi kesejahteraan di satu tempat tidak samadengan tempat lain. Sehingga perlu ditetapkan terlebihdahulu nilai/skor kesejahteraan ideal di masing-masingprovinsi, yang kemudian akan dibandingkan dengankondisi eksisting yang ada.

Dengan melihat gap (jarak) antara skor eksistingdengan skor ideal, maka kita dapat menentukanbesaran pembangunan yang dibutuhkan untukmeningkatkan status desa. Gambar 9.4 hingga 9.7merupakan hasil perhitungan atas perbandingankondisi nyata dengan kondisi ideal tingkatkesejahteraan desa di seluruh provinsi. Di mana batangberwarna biru adalah kondisi eksisting sedangkanbatang berwarna merah adalah skor ideal tingkatkemandirian desa.

1

Gambar 9.4 Analisis Gap Tingkat Kemandirian Desa SektorPendidikan

2

Gambar 9.5 Analisis Gap Tingkat Kemandirian Desa SektorKesehatan

Gambar 9.6 Analisis Gap Tingkat Kemandirian Desa SektorEkonomi

Gambar 9.7 Analisis Gap Tingkat Kemandirian Desa SektorInfrastruktur

Semua data tersebut diambil dari Data Potensi DesaBPS tahun 2015. Sektor pendidikan merupakan

3

komposit dari data akses masyarakat desa ke PAUD, TK,SD, SMP, dan SMA. Sektor kesehatan merupakankomposit dari data akses terhadap Polindes/Poskesdes,Posyandu, Poliklinik, Puskesmas, RS, praktek dokter,praktek bidan, apotek, dan pelayanan gizi buruk. Sektorinfrastruktur merupakan komposit dari dataelektrifikasi, akses bahan bakar, penerangan jalan, airbersih, sanitasi, seluler, internet, pos, kualitas jalan,keberadaan angkutan umum, transportasi ke pusat-pusat pemerintahan. Sedangkan sektor ekonomimerupakan komposit dari data keberadaan toko,minimarket, pasar, restoran/warung, dan lembagafinansial.

Grafik-grafik di atas menunjukkan gap antarakondisi eksisting dengan skor ideal pada sektorpendidikan dan infrastruktur lebih kecil sektor ekonomidan kesehatan. Untuk itu, percepatan padapembangunan sektor ekonomi memerlukan dukunganpelbagai pihak dibanding sektor infrastruktur. Hanyasaja, pendekatan yang digunakan tidak boleh parsial.Bila pembangunan hanya terfokus pada ekonomisemata dan mengabaikan sektor-sektor lainnya, makaketimpangan kondisi kemandirian di desa akan kembalitercipta. Kita memerlukan sebuah pendekatan yangkokoh agar pembangunan dan reformasi desa diIndonesia dapat berjalan secara komprehensif danberkelanjutan.

Pendekatan

Meski gambar 9.4 hingga 9.7 menampilkanperbedaan kondisi di sejumlah sektor, naskah ini

1

sengaja untuk tidak membuat skala prioritas karenakeragaman konteks terbentang panjang di 74.754 desayang ada di negeri ini. Keragaman itu membuatprioritas di satu desa akan berbeda dengan desalainnya. Hal yang paling utama adalah adanya harmonidan komprehensivitas dalam membangun desa.Dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi harusdibangun secara seimbang; pembangunan infrastukturfisik dan sosial dikerjakan dengan serentak.

Jalan yang dapat ditempuh untuk mewujudkanharmoni dalam pemberdayaan dan pembangunanDesa adalah menerapkan Tri Matra PembangunanDesa. Secara substansial, konsep Tri Matra sebenarnyaselama ini sudah berjalan di desa-desa. Ekspansikapasitas dan kapabilitas masyarakat sudah banyakdiwujudkan baik melalui peningkatan aksesibilitas atassarana pendidikan dan kesehatan maupun membukakran sirkulasi pengetahuan di desa melalui websiteDesa. Uraian panjang tentang konsepsi dan praktikmatra ini dapat dilihat pada Bab II, IV dan VIII.

Selanjutnya, penguatan atas matra Jamu Desa initinggal membutuhkan sedikit sentuhan agar desa lebihpeka dan sigap dalam menjemput kelompok-kelompokmarjinal agar lebih aktif secara substansial dalamproses deliberasi kebijakan di desa. Bumi Desa yangmengedepankan pentingnya optimalisasi sumberdayadesa sebagai pondasi pembangunan ekonomi desajuga telah dilakukan. Bab V dari naskah ini telahmengurai banyak fakta yang terjadi dalam kontekstersebut. Ke depan, langkah penguatan matra initinggal menunggu hasil dari implementasi ReformaAgraria sebagai salah satu program uanggulan

1

pemerintah. Garis singgung Reforma Agraria dengan Bumi Desa

terletak pada peningkatan akses dan kepemilikanmasyarakat desa atas tanah sebagai alat produksi.Tentu saja, masih banyak jenis sarana produksi yangharus ditingkatkan akses dan kepemilikannya secarakolektif kepada komunitas desa. Akan tetapi, sebagainegara agraris alat produksi utama bagi masyarakatdesa hari ini adalah tanah.

Revitalisasi budaya desa memang tidak secaraeksplisit diulas dalam dokumen ini. Karena faktorbudaya adalah cair, dia dapat hadir dalam konteksmanapun. Pada Bab III misalnya, tata kelola desa takbisa dilepaskan dari faktor budaya. Sebab, agartransparansi, partisipasi dan akuntabilitas dapattumbuh dengan akar yang menancap kuat dalamdenyut nadi masyarakat diperlukan kerja-kerja kultural;bukan hanya sebatas program. Pada Bab VIII diulastentang upaya mewujudkan Desa Inklusif. Agar Desamenjadi inklusif dan ramah atas keberagaman juga takcukup hanya dengan regulasi, tapi membutuhkansentuhan dan penyegaran kultural yang berangkat daritradisi yang hidup dan melekat di masyarakat.

Ontologi Desa masih perlu untuk terus menerusdigali dan diperkuat basis konseptualnya. AnalisisOntologi Desa dalam naskah ini masih sangat awal danmembutuhkan interogasi lebih lanjut. Intensitas diskusiuntuk menemukan identitas desa yang lebih kokohperlu untuk terus terselenggara, tanpa harusmenyurutkan kerja-kerja praktis di lapangan. Cara segarmelihat Desa saat ini adalah dengan menempatkannyasebagai arena yang inklusif. Arena yang di dalamnya

2

terdapat beragam komunitas dan institusi yang mestidijamin keberpihakannya pada rakyat. Maka, pintu-pintu diskursif harus dibuka selebar dan sebanyakmungkin.

Sejumlah pintu mulai sedikit dikuak dalam bagianawal manuskrip ini sebagai pemantik diskusi yang lebihmendalam. Studi tentang poskolonialisme pentinguntuk memberi justifikasi yang tegas dalam konteksmenemukan kembali jati diri dan keaslian desa yangdilahirkan dan dibesarkan oleh sejarah. Utamanyaketika asas rekognisi dan subsidiaritas akan dijadikansebagai perspektif dasar dalam menyikapipembangunan dan pemberdayaan desa. Kekayaanpengetahuan tentang desentralisasi dalam arti luasjuga masih membutuhkan campur tangan banyakpihak agar dapat ditempatkan dalam konteks desa.Khususnya diperuntukkan agar proses deliberasikebijakan di desa dapat berjalan secara inklusif danminimal kooptasi dari kepala, perangkat atau elite esa.

DAFTAR REFERENSI

Abood, S. I., J. S. H. Lee, Z. Burivalova, J. Garcia-Ulloa,

3

dan L. P. Koh. 2015. Relative Contributions of theLogging, Fiber, Oil Palm, and Mining Industries toForest Loss in Indonesia. Conservation Letters 8(1):58-67.

Adisasmita, Rahardjo., 2006, Membangun DesaPartisipatif, Yogyakarta: Graha Ilmu

Ali, Madekhan., 2007, Orang Desa: Anak TiriPembangunan, Malang: Averroes Press

Alpermann, Bjorn., 2004, Village Governance andProspect for Democracy in China. Journal ofContemporary China (Page 195-197), CarfaxPublishing

Antlov, Hans., Anna Wetterberg, and Leni Dharmawan,2015, Village Governance, Community Life, and the2014 Village Law in Indonesia

Arif, Saiful 2000, Menolak Pembangunanisme, PustakaPelajar: Yogjakarta

Badan Pusat Statistik. 2014. Statistik Potensi DesaIndonesia 2014. BPS. Jakarta.

Baker, Lynne Rudder Journal of Social Ontology 2015;1(1): 77–87 Human Persons as Social Entities

Baldock, John. 2011. Social Policy, social welfare, andthe welfare state. Oxford University. UK

Bartels, L. (2009). Unequal Democracy: The PoliticalEconomy of the New Gilded Age, PrincetonUniversity Press.

Blaut, Boer, Rizaldi. 2010. Membangun Sistem PertanianPangan Tahan Perubahan Iklim. Prisma 29: 81-92.

Calderon, C., E. Moral-Benito, and L. Serven. 2014. IsInfrastructure Capital Productive? A DynamicHeterogenous Approach. Journal of AppliedEconometrics, forthcoming.

1

Canning, D., and P. Pedroni. 2008. Infrastructure, LongRun Economic Growth, and Causality Tests forCointegrated Panels. The Manchester School 76(5):504– 527.

Chambers, Robert., 1987, Pembangunan Desa (MulaiDari Belakang), Jakarta: LP3ES

Chatterjee, Partha, 1993. The Nation and its Fragments:Colonial and Postcolonial Histories". PrincetonUniversity Press.

Colombijn, Freek and Joost Cote, 2015, Cars, Conduits,and Kampongs The Modernization of theIndonesian City, 1920-1960. BRILL

Conyers, Diana Decentralisation and Development: AFramework for Analysis Community Dev J (1986) 21(2): 88-100

Dahl, Robert, A. (1984). A Preface to Democratic Theory,USA: University of Chicago Press.

Esping-Andersen, Gøsta. ed. 1996. Welfare States inTransition: National Adaptations in GlobalEconomies. London: Sage Publications.

Estache, A., and M. Fay. 2007. Current Debates onInfrastructure Policy. World Bank Policy ResearchWorking Paper No. 4410. Washington, DC: The WorldBank.

Fanon, Frantz. 1967. Black Skin, White Masks. New York:Grove, 1967

Farazmand A. 2004, Sound Governance in the Age ofthe Age of Globalization, in Ali Farazmand, ed.,Sound Governance: Policy and AdministrativeInnovations (Westport, CT: Praeger, 2004)

Fauzi, Noer. 1999. Petani dan Penguasa: DinamikaPerjalanan Politik Agraria Indonesia. Pustaka Pelajar.

2

Yogyakarta.Forsyth, Tim. 2003. Critical Political Ecology: The Politics

of Environmental Science. Routledge. London-NewYork.

Foucault, M. (1991). 'Governmentality', trans. RosiBraidotti and revised by Colin Gordon, in GrahamBurchell, Colin Gordon and Peter Miller (eds) TheFoucault Effect: Studies in Governmentality, pp. 87–104. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Fukuyama, Francis., Larry Diamond and Marc F. Plattner(eds). 2012. “Poverty, Inequality and Democracy”.John Hopkins University Press. Maryland.

Girardet, Herbert 2014, Our Cities Need Regenerating,Our Villages must be Valued, Resurgence andEcologist, November/December 2014

Goldman, Michael. 2005. Imperial Nature: The WorldBank and Struggles for Social Justice in the Age ofGlobalization. Yale University Press. New Heaven-London.

Gylfason, Thorvaldur, 2001, Natural resources,education, and economic development,’ EuropeanEconomic Review, Volume 45, Issues 4–6, May 2001,Pages 847–859

Haggard, Stephan & Robert R. Kaufman, 2008.Development, Democracy, and Welfare States:LatinAmerica, East Asia, and Eastern Europe. PrincetonUniversity Press.

Held, David 2005, Principles of the cosmopolitan order.In: Brock, Gillian and Brighouse, Harry, (eds.) ThePolitical Philosophy of Cosmopolitanism. CambridgeUniversity Press, Cambridge, pp. 10–27.

Homi K Bhabha, 1990. Nation and Narration, Routledge

3

Huboyo, Haryono S., Susumu Tohno, Puji Lestari, AkiraMizohata dan Mitonori Okumura. 2014.Characteristics of Indoor Air Pollution in RuralMountainous and Rural Coastal Communities inIndonesia. Atmospheric Environment 82: 343-350.

Icon Institute, The UNDP, and Chinese Ministry of CivilAffairs, 2003, An Assessment of Research on VillageGovernance in China and Suggestions for FutureApplied Research, Beijing

Jasper, James M. And Jan Willem Duyvendak, 2015,Players and Arenas: The Interactive Dynamics ofProtest Series: Protest and Social Movements.Amsterdam University Press

Johnson, Craig, 2001. Local Democracy, DemocraticDecentralisation and Rural Development: Theories,Challenges and Options for Policy. DevelopmentPolicy Review. Volume 19, Issue 4 December 2001,Pages 521–532

Koentjaraningrat, 1974, Kebudayaan, Mentalitas, danPembangunan. Jakarta: Gramedia.

Kumi, Emmanuel, Albert A. Arhin, dan Thomas Yeboah.2014. Can Post-2015 Sustainable DevelopmentGoals Survive Neoliberalism? A Critical Examinationof the Sustainable Development–NeoliberalismNexus in Developing Countries. Environment,Development and Sustainability 16: 539-554.

Lee, Janice Ser Huay, Sinan Abood, Jaboury Ghazoul,Baba Barus, Krystof Obidzinski, dan Lian Pin Koh.2014. Environmental Impacts of Large-Scale Oil PalmEnterprises Exceed that of Smallholdings inIndonesia. Conservation Letters 7(1): 25-33.

Lee, Soo Min, Yeon-Su Kim, Wanggi Jaung, Sitti Latifah,

4

Mansur Afifi dan Larry A. Fisher. 2015. Forest,Fuellwood and Livelihoods—Energy TransitionPatterns in Eastern Indonesia. Energy Policy 85: 61-70.

Lopez, M. Elena, & Caspe, Margaret. 2014. Familyengagement in anywhere, anytime learning. FamilyInvolvement Network of Educators (FINE)Newsletter, 6(3).

Madeley, John. 2008. Big Business, Poor Peoples: HowTransnational Corporations Damage the World’sPoor. 2nd Edition. Zed Books. London.

Magazzino, Cosimo, 2012, Wagner versus Keynes: Publicspending and national income in Italy, Journal ofPolicy Modelling, Volume 34, Issue 6, November–December 2012, Pages 890–905

Maimunah, Siti. 2011. Melawan Sang Panglima: SalahUrus Sektor Tambang dan Respons Warga diIndonesia. Wacana 13(26): 27-47

Margono, B. A., P. V. Potapov, S. Turubanova, F. Stolle,dan M. C. Hansen. 2014. Primary Forest Cover Loss inIndonesia over 2000-2012. Nature Climate Change4(8): 730-735.

Marx, Karl. 1990. Capital: A Critique of PoliticalEconomy, Volume 1. Diterjemahkan oleh BenFowkes. Penguin Classics. London.

Meyer, Thomas. 2007. The Theory of Social Democracy.Polity Press: Cambridge

Mubyarto, 2014, Ekonomi Kerakyatan. Lembaga SuluhNusantara: Jakarta

Murray CJL, Salomon JA, Mathers C 2000, ‘A criticalexamination of summary measures of populationhealth, Bulletin of World Health Organization, 2000;

5

78:981–94Pangestu, M. 2002. Foreign Investment Policy: Evolution

and Characteristics. Dalam Farrukh Iqbal dan WilliamE. James. (Eds). Deregulation and Development inIndonesia. Praeger. Westport.

Peet, Richard dan Michael Watts. 1996. LiberationEcology: Development, Sustainability, andEnvironment in an Age of Market Triumphalism.Dalam Richard Peet dan Michael Watts. (Eds.).Liberation Ecologies: Environment, Development,Social Movements. Routledge. London-New York.

Peet, Richard, Paul Robbins dan Michael Watts. 2011.Global Nature. Dalam Richard Peet, Paul Robbinsdan Michael Watts. (Eds.). Global Political Ecology.Routledge. London-New York.

Pirard, Romain. 2016. Impacts of Industrial TreePlantations in Indonesia: Exploring LocalPerceptions. Cifor Infobrief 152: 1-4.

PUSKAPOL-UI, 2015, Memperkuat Partisipasi Wargadalam Tata Kelola Desa: Mendorong KepemimpinanPerempuan, (Fact Sheet

Robert, Kates W., Thomas M. Paris, dan Anthony A.Leiserowitz. 2005. What is SustainableDevelopment? Goals, Indicators, Values, andPractice. Environment: Science and Policy forSustainable Development 47(3): 8-21.

Said, Edward. 1977. Orientalism. London: Penguin Sandjaya, Utama., and Hadi Prayitno, 2016, DESA:

Gender Sensitive Citizen Budget Planning inIndonesian Village (Baseline Study Report), Jakarta:Search For Common Ground Indonesia

Saparin, Sumber., (1977). Tata Pemerintahan dan

6

Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: GhaliaIndonesia.

Saragih, Ahmad Alamsyah, dkk., 2015, AnotasiUndang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa,Jakarta: Pattiro

Saragih, Jefri Gideon. 2011. Cap Buruk PerkebunanSawit: Berawal dan Berakhir di Penataan Ruang.Wacana 13(26): 49-72.

Sen, Amartya (1999). Development as freedom (1st ed.).New York: Oxford University Press.

Sen, Amartya. 1999. Democracy as a Universal Value.National Endowment for Democracy and the JohnsHopkins University Press. Journal of Democracy 10.3(1999) 3-17

Sengupta, J. K. (1991). Rapid Growth in NIC's In Asia:Tests of New Growth Theory For Korea. Kyklos , 44(4).

Shyaelendra, Sigdel and Sharma, Syam, 2013, InclusiveGovernance, Policy Brief, UKAid

Smith, B. C, 1985, Decentralizatin : The TeritorialDimension of Tha State, George Allen and Unwin(Publisher) Ltd London, UK.

Spivak, GC, 1988, ‘Can the Subaltern Speak?’ In ColonialDiscourse and Post-Colonial Theory: A Reader, ed,Patrick Williams and Laura Chrisman, Hertfordshire.

Srimorok, Nurhady. 2013. Desa, Bencana, danPerubahan Iklim dalam Bingkai Ekologi Politik.Wacana 15(29): 5-16.

Straub, S. 2008, Infrastructure and growth indeveloping countries: Recent advances andresearch challenges, ESE Discussion Paper, No. 179,

7

Edinburgh School of Economics, University ofEdinburgh (2008)

Syahyuti, 2008, Penerapan Perspektif Masyarakat Desadalam Pembangunan Desa, Bogor: Personal Blog(unpublished)

Tietenberg, Tom dan Lynne Lewis. 2012. Environmentaland Natural Resource Economics. 9th Edition.Pearson. Boston.

Tsaliki 2009, ‘Economic development andunemployment: do they connect?’ InternationalJournal of Social Economics, Vol. 36 Iss: 7, pp.773 –781

UNDP, 2007, Towards Inclusive Governance.Wagner, Wolfgang, Gerard Duveen, Robert M. Farr,

Sandra Jovchelovitch Fabio Lorenzi-Cioldi, IvanaMarkova , and Diana Rose, “Theory and Method of Social Representations,” Asian Journal of SocialPsychology 2, no. 1 (1999): 95–125.

Wen, Zongguo dan Jining Chen. 2008. A Cost-BenefitAnalysis for the Economic Growth in China.Ecological Economics 65(2): 356-366.

Wheeler, Stephen M. 2004. Planning for Sustainability:Creating Livable, Equitable, and EcologicalCommunities. Routledge. London-New York.

Yuliani, Elizabeth Linda, 2004, Decentralization,deconcentration and devolution: what do theymean? in papers presented at the InterlakenWorkshop on Decentralization, 27-30 April 2004,Interlaken, Switzerland

Yustika, AE, 2012, Materi paparan disampaikan dalamRapat Dengar Pendapat Umum Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia (RDPU DPR RI) tanggal

8

28 Juni 2012.

9