INDIKATOR SOSIAL BUDAYA KOTA LUBUKLINGGAU Sosial... · karenanya, penduduk juga merupakan mahluk hidup yang saling berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungan sekitar. Keadaan tersebut

,1.1,1..1.1t». < ,1

efts

INDIKATOR SOSIAL BUDAYAKOTA LUBUKLINGGAU

Indikator Sosial Budaya Kota Lubuklinggau Tahun 2014 i

KATA PENGANTAR

Buku Indikator Sosial dan Budaya Kota

Lubuklinggau ini dirancang khusus bagi para pelajar,

mahasiswa, akademisi, birokrat, dan masyarakat luas yang

memerlukan data dan informasi dibidang sosial dan

budaya di Kota Lubuklingau yang disajikan secara ringkas,

strategis namun mencakup berbagai sendi kehidupan sosial

budaya di Kota Lubuklinggau.

Data yang disajikan dalam buku ini

menggambarkan kondisi sosial budaya Kota Lubuklinggau

yang meliputi data kependudukan, kesehatan, Pendidikan,

Ketenagakerjaan, kemiskinan, Indek Pembangunan

Manusia serta capaian program tujuan pembangunan

Millennium Development Goal’s di Kota Lubklinggau.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak

yang telah memberikan dukungan dan bantuannya

sehingga buku ini dapat disajikan. Kritik dan saran akan

sangat kami hargai untuk penyempurnan buku ini di edisi

berikutnya. Semoga publikasi-publikasi berikutnya akan

lebih baik.

Lubuklinggau, September 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Indikator Sosial Budaya Kota Lubuklinggau Tahun 2014 ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar........................................................... i

Daftar Isi ..................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................ 1

1.1. Latar Belakang .............................................. 1

1.2. Tujuan ............................................................ 3

1.3. Sistematika Penulisan ................................... 3

BAB II KEPENDUDUKAN ........................................ 5

2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk ........... 6

2.2. Pesebaran dan Kepadatan Penduduk ........... 10

2.3. Struktur Umur .............................................. 11

2.4. Rasio Ketergantungan ................................... 15

2.5. Rasio Jenis Kelamin ...................................... 17

BAB III KESEHATAN ............................................... 20

3.1. Fasilitas Kesehatan ....................................... 20

3.2. Mortalitas ...................................................... 23

3.3. Keluarga Berencana ...................................... 27

3.4. Kartu Linggau Bisa Sehat ............................. 31

BAB IV. PENDIDIKAN .............................................. 33

4.1 Rasio Murid-Sekolah & Rasio Murid-Guru .. 35

Indikator Sosial Budaya Kota Lubuklinggau Tahun 2014 iii

4.2. Angka Partisipasi Kasar ............................... 37

4.3. Angka Partisipasi Murni ............................... 39

4.4. Angka Partisipasi Sekolah ............................ 40

4.5. Angka Buta Huruf ......................................... 45

4.6. Pendidikan yang Ditamatkan ....................... 47

4.7. Rata-rata Lama Sekolah ............................... 48

4.8. Kartu Linggau Bisa Pintar ............................ 50

BAB V. KETENAGAKERJAAN ................................. 52

5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ............ 54

5.2. Tingkat Kesempatan Kerja ........................... 58

5.3. Pengangguran Terbuka ................................. 59

5.4. Distribusi Sektoral Tenaga Kerja ................ 62

5.5. Upah Minimum Pekerja ................................ 63

5.6. Produktivitas Pekerja .................................... 65

5.7. Pelatihan Kerja .............................................. 66

BAB VI. KEMISKINAN ............................................. 68

6.1 Jumlah Penduduk Miskin............................. 69

6.2. Garis Kemiskinan .......................................... 70

6.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan .................... 71

6.4. Indeks Keparahan Kemiskinan .................... 73

Indikator Sosial Budaya Kota Lubuklinggau Tahun 2014 iv

BAB VII. INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA....... 76

7.1 Angka Harapan Hidup .................................. 82

7.2. Angka Melek Huruf ....................................... 84

7.3. Daya Beli Penduduk ...................................... 86

BAB VIII. MILLENIUM DEVELOPMENT GOAL’S . 88

8.1 Tujuan 1 ........................................................ 90

8.2. Tujuan 2 ......................................................... 92

8.3. Tujuan 3 ......................................................... 93

8.4. Tujuan 4 ......................................................... 96

8.5 Tujuan 5 ........................................................ 97

8.6. Tujuan 6 ......................................................... 99

8.7. Tujuan 7 ......................................................... 101

8.8. Tujuan 8 ......................................................... 104

PENDAHULUAN

Indikator Sosial Budaya Kota Lubuklinggau Tahun 2014 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka perencanaan, pemantauan dan

penentuan sasaran serta pengukuran keberhasilan suatu

tahapan pembangunan khususnya di bidang sosial dan

budaya diperlukan data sosial yang diharapkan mampu

menggambarkan fenomena sosial yang terjadi. Setiap data

dapat digunakan sebagai acuan atau gambaran suatu

keadaan dimana masing-masing data merupakan indikator

akan sesuatu hal tertentu ataupun beberapa hal secara

bersama. Dengan demikian, untuk mengamati

perkembangan atau evaluasi suatu kegiatan dapat

dianalisa dari perubahan indikator yang terkait.

Keterbandingan tahapan capaian pembangunan antar

wilayah/daerah dapat pula dicerminkan oleh indikator-

indikator tersebut sehingga pada gilirannya gambaran

secara menyeluruh tentang capaian suatu tahap

pembangunan dapat diperoleh.

Penduduk atau masyarakat sebagai sumber daya

manusia (SDM) merupakan pusat kegiatan yaitu pelaku

PENDAHULUAN


pembangunan dan sekaligus sasaran pembangunan. Oleh

karenanya, penduduk juga merupakan mahluk hidup yang

saling berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungan

sekitar. Keadaan tersebut dapat direkam kedalam

aktivitas sosial dan budaya. Gambaran utuh kegiatan

tersebut dapat dirangkum kedalam suatu indikator sosial

dan budaya yang dapat mencerminkan keadaan dan

situasi wilayah. Hal tersebut dapat berguna sebagai bahan

dasar acuan kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi

program pemerintah disemua level

Berbagai program pembangunan yang mengarah

pada bidang sosial budaya selama ini telah dilaksanakan.

Namun, disisi lain perlu dilakukan suatu pengumpulan

data yang dapat mengukur sejauh mana keberhasilan

program pembangunan, khususnya bidang sosial dan

budaya yang telah dicapai dan sebagai acuan program

yang akan dicapai pada waktu yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut sangat dipandang perlu

untuk menyusun indikator yang menggambarkan keadaan

sosial budaya masyarakat di Kota Lubuklinggau.. Dengan

demikian, publikasi ini dapat diharapkan akan menjadi

basis data di dalam melihat kondisi sosial daerah,

khususnya sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam

PENDAHULUAN


menata wilayah dengan alasan pijakan yang tepat dan

dapat bertanggung jawab.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan buku Indikator Sosial

Budaya Kota Lubuklinggau ini adalah sebagai informasi

mengenai potret sosial dan budaya daerah Kota

Lubuklinggau yang merupakan faktor penting agar

tercapainya kualitas perencanaan dan pengendalian

pembangunan di bidang sosial dan budaya.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian buku Indikator Sosial Budaya

Kota Lubuklinggau Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas

latar belakang, tujuan dan sistematika

penulisan Buku Indikator Sosial Budaya kota

Lubuklingau Tahun 2014.

Bab II Kependudukan, menyajikan tentang

informasi situasi kependudukan di Kota

Lubuklinggau.

Bab III Kesehatan, menyajikan tentang informasi

dari aspek kesehatan di Kota Lubuklinggau.

PENDAHULUAN


Bab IV Pendidikan, menyajikan tentang informasi

dari aspek pendidikan di Kota Lubuklinggau

Bab V Ketenagakerjan, menyajikan tentang

informasi dari aspek ketenagakerjaan di

Kota Lubuklinggau

Bab VI Kemiskinan, menyajikan tentang informasi

ruang lingkup kemiskinan di Kota

Lubuklinggau

Bab VII Indek Pembangunan Manusia, menyajikan

tentang informasi ruang lingkup kemiskinan

di Kota Lubuklinggau

Bab VIII Millenium Development Goal’s, menyajikan

tentang capaian indikator pembangunan

millenium development goal’s di Kota

Lubuklinggau

KEPENDUDUKAN


BAB II

KEPENDUDUKAN

Masalah kependudukan yang antara lain meliputi

jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk merupakan

salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses

pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat

menjadi potensi tetapi dapat pula menjadi beban dalam

proses pembangunan jika berkualitas rendah. Oleh

karena itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan,

dalam menangani permasalahan penduduk, pemerintah

tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah

penduduk, tapi juga menitikberatkan pada peningkatan

kualitas sumber daya manusianya. Disamping itu,

program perencanaan pembangunan sosial di segala

bidang harus dapat mendapat prioritas utama yang

berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

Suatu analisis kependudukan menjadi penting

mengingat sifat profil penduduk yang selalu mengalami

perubahan sejalan dengan perjalanan waktu. Perubahan

tersebut terjadi karena perubahan komponen penduduk

yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Dengan

KEPENDUDUKAN


tersedianya data kependudukan memungkinkan

dilakukan suatu analisis mengenai keadaan

kependudukan di suatu daerah saat ini. Dengan demikian

akan dapat diketahui bagaimana perubahan yang terjadi

antar waktu.

Tersedianya analisis kependudukan akan sangat

berguna terutama dalam kaitan dengan kebutuhan akan

informasi kependudukan yang baru bagi perencana

pembangunan di daerah. Terlebih lagi di era otonomi

daerah saat ini, informasi kependudukan yang

menyajikan data sampai level kabupaten/kota sangat

diperlukan.

2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Salah satu ciri kependudukan di negara berkembang

adalah jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat

pertumbuhan yang cukup tinggi. Demikian pula di Kota

Lubuklinggau, jumlah penduduk terus bertambah. Pada

awal terbentuk tahun 2001 jumlah penduduk sebanyak

164.508 jiwa dan tahun 2013 menjadi 213.018 jiwa

Salah satu ciri kependudukan di negara berkembang

adalah jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat

pertumbuhan yang cukup tinggi. Demikian pula di Kota

Lubuklinggau, jumlah penduduk terus bertambah. Pada

KEPENDUDUKAN


tahun 2012 jumlah penduduk sebanyak 209.593 jiwa dan

tahun 2013 menjadi 213.018 jiwa. Dengan kata lain

penduduk Kota Lubuklinggau jika dibandingkan dengan

tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 1,63 persen.

Tabel 2.1

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk

per Km2

Tahun Luas Wilayah Penduduk

Kepadatan

Penduduk per

Km2

(1) (2) (3) (4)

2000 401.50 160 709 400

2001 401.50 164 508 410

2002 401.50 168 377 419

2003 401.50 172 315 429

2004 401.50 176 325 439

2005 401.50 180 446 449

2006 401.50 184 551 460

2007 401.50 188 726 470

2008 401.50 192 972 481

2009 401.50 197 289 491

2010 401.50 203 004 506

2011 401.50 206 419 514

2012 401.50 209 593 522

2013 401.50 213.018 531

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah

106.709 orang laki-laki dan 106.309 orang perempuan,

KEPENDUDUKAN


yang berarti seks rasio sebesar 100,38. Dengan kata lain,

jumlah penduduk laki-laki hampir sama dengan jumlah

penduduk perempuan.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau

Menurut Jenis KelaminTahun 2008-2012

Jenis

Kelamin 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- Laki-laki 99 838 100 924 103 510 104 996 107 709

- Perempuan 97 451 100 384 102 909 104 597 106 309

- Total 197 289 201 308 206 419 209 593 213 018

Tabel 2.3

Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Menurut Kecamatan

di Kota Lubuklinggau Tahun 2010-2012

Kecamatan Laju Pertumbuhan

2011-2012 2012-2013

(1) (2) (3)

1. Lubuklinggau Barat I 1,74 1,25

2. Lubuklinggau Barat II 1,52 1,01

3. Lubuklinggau Selatan I 2,02 1,55

4. Lubuklinggau Selatan II 2,89 2,52

KEPENDUDUKAN


Kecamatan Laju Pertumbuhan

2011-2012 2012-2013

(1) (2) (3)

5. Lubuklinggau Timur I 3,39 2,82

6. Lubuklinggau Timur II 1,67 0,79

7. Lubuklinggau Utara I 1,38 0,44

8. Lubuklinggau Utara II 2,60 1,89

Kota Lubuklinggau 2,37 1,63

Perubahan jumlah penduduk selain sebagai

konsekuensi logis dari kejadian kelahiran dan kematian,

juga sangat dipengaruhi oleh faktor perpindahan

penduduk baik penduduk yang datang (migrasi masuk)

maupun penduduk yang pindah (migrasi keluar). Bagi

Kota Lubuklinggau faktor migrasi tampaknya mempunyai

pengaruh yang cukup besar bagi dinamika kependudukan

di daerah ini. Hal ini dikarenakan Kota Lubuklinggau

sebagai daerah perkotaan, pusat aktivitas ekonomi dan

pendidikan. Faktor-faktor inilah yang menjadi daya tarik

Kota Lubuklinggau sehingga menyebabkan

kecerendungan penduduk untuk memilih menetap di

wilayah ini

KEPENDUDUKAN


2.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Tidak meratanya persebaran penduduk juga terlihat

dari tingkat kepadatan penduduk di masing-masing

kecamatan yang ada. Dengan luas wilayah 401,5 km2,

maka pada tahun 2013 tingkat kepadatan penduduk Kota

Lubuklinggau adalah 520 orang per km2. Kecamatan

terpadat adalah Lubuklinggau Timur II, yaitu 3.126

jiwa per km2. Sedangkan tingkat kepadatan terendah

adalah di Kecamatan Lubuklinggau Utara I dengan 102

jiwa per km2.

Tabel 2.4

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun dan

Kepadatan penduduk per Km2 Menurut Kecamatan di Kota

Lubuklinggau Tahun 2013

Kecamatan

Luas

Wilayah

(Km2)

Penduduk

Kepadatan

Penduduk

per Km2

(1) (2) (3) (4)

Lubuklinggau Barat I 54.81 31 791 580

Lubuklinggau Barat II 10.84 22 177 2 047

Lubuklinggau Selatan I 85.15 14 680 172

Lubuklinggau Selatan II 37.26 28 724 771

Lubuklinggau Timur I 13.90 33 611 2 417

Lubuklinggau Timur II 10.12 31 939 3 155

KEPENDUDUKAN


Kecamatan

Luas

Wilayah

(Km2)

Penduduk

Kepadatan

Penduduk

per Km2

(1) (2) (3) (4)

Lubuklinggau Utara I 152.30 15 648 103

Lubuklinggau Utara II 37.11 34 448 928

Jumlah 401.50 213 018 531

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau

2.3 Struktur Umur

Dalam analisis kependudukan, perubahan

demografis yang penting adalah perubahan struktur

umur. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari

perubahan tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Dengan kemajuan sosial ekonomi suatu daerah akan

terjadi kecenderungan persentase penduduk umur muda

akan mengalami penurunan, sebaliknya persentase

penduduk umur tua akan mengalami peningkatan.

Struktur umur penduduk Kota Lubuklinggau

tergolong penduduk “muda” karena proporsi penduduk di

bawah 15 tahun masih cukup tinggi, mencapai 30 persen

dan penduduk tua (umur di atas 60 tahun) hanya sekitar

5 persen.

KEPENDUDUKAN


Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

di Kota Lubuklinggau Tahun 2013

Kelompok Umur Jenis Kelamin

Jumlah Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4)

0 - 4 11 141 10 709 21 850

5 – 9 10 595 9 916 20 511

10 – 14 10 432 9 970 20 402

15 - 19 10 209 10 453 20 662

20 - 24 10 005 10 555 20 560

25 - 29 9 812 10 216 20 028

30 - 34 9 267 9 303 18 570

35 - 39 8 226 8 192 16 418

40 - 44 6 786 6 831 13 617

45 - 49 5 870 5 793 11 663

50 - 54 5 013 4 780 9 793

55 - 59 3 780 3 433 7 213

60 - 64 2 206 2 213 4 419

65 + 3 367 3 945 7 312

Jumlah/Total 106 709 106 309 213 018


Tabel 2.6

Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis

Kelamin di Kota Lubuklinggau Tahun 2013

Kelompok

Umur

Jenis Kelamin Jumlah

Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4)

0 - 4 10.44 10.07 10.26

5 – 9 9.93 9.33 9.63

KEPENDUDUKAN


Kelompok

Umur

Jenis Kelamin Jumlah

Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4)

10 – 14 9.78 9.38 9.58

15 - 19 9.57 9.83 9.70

20 - 24 9.38 9.93 9.65

25 - 29 9.20 9.61 9.40

30 - 34 8.68 8.75 8.72

35 - 39 7.71 7.71 7.71

40 - 44 6.36 6.43 6.39

45 - 49 5.50 5.45 5.48

50 - 54 4.70 4.50 4.60

55 - 59 3.54 3.23 3.39

60 - 64 2.07 2.08 2.07

65 + 3.16 3.71 3.43

Jumlah/Total 100.00 100.00 100.00


Dalam analisis kependudukan, perubahan demografis yang

penting adalah perubahan struktur umur. Perubahan yang

terjadi sebagai akibat dari perubahan tingkat fertilitas,

mortalitas, dan migrasi. Dengan kemajuan sosial ekonomi

suatu daerah akan terjadi kecenderungan persentase

penduduk umur muda akan mengalami penurunan,

sebaliknya persentase penduduk umur tua akan

mengalami peningkatan.

Analisis mengenai struktur umur penduduk sangat

penting untuk perencanaan dalam segala bidang maupun

KEPENDUDUKAN


dunia bisnis. Kebutuhan penduduk terhadap suatu

pelayanan atau produk tertentu sangat bervariasi menurut

umur. Misalnya, fasilitas pelayanan kesehatan bagi balita

dan lansia sangat berbeda. Fasilitas kesehatan balita

cenderung kearah peningkatan gizi dan imunisasi,

sedangkan pelayanan kesehatan lansia seharusnya lebih

cenderung kearah perawatan penyakit kronis. Untuk

bisnis, segmen pasar bagi produk tertentu juga berbeda

menurut umur.

Perubahan pada struktur umur penduduk akan

lebih jelas dengan menggunakan piramida penduduk.

Piramida penduduk menggambarkan perkembangan

penduduk pada setiap kelompok umur yang berbeda.

Perubahan pada bentuk piramida penduduk akan

dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, tingkat kelangsungan

hidup setiap kelompok umur, serta oleh proses

perpindahan penduduk. Penduduk dengan tingkat

kelahiran tinggi biasanya ditandai dengan bentuk piramida

yang alasnya lebar kemudian berangsur mengecil hingga

ke puncak piramida. Tingkat kelahiran yang rendah

ditandai oleh bentuk piramida dengan alas yang tidak

begitu lebar dan tidak langsung mengecil hingga

puncaknya. Sedangkan tingkat kelangsungan hidup dan

KEPENDUDUKAN


tingkat perpindahan penduduk pada setiap kelompok umur

akan mempengaruhi fluktuasi dalam piramida.

Gambar 2.1

Piramida Penduduk Kota Lubuklinggau Tahun 2013


2.4 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan didefinisikan sebagai jumlah

orang yang tidak aktif secara ekonomi per 100 penduduk

yang aktif secara ekonomi. Secara sederhana biasanya

digunakan rasio antara penduduk kelompok umur 0-14

(15000) (10000) (5000) 0 5000 10000 15000

0 - 4

10 – 14

20 - 24

30 - 34

40 - 44

50 - 54

60 - 64

Laki-laki/Male Perempuan/Female

KEPENDUDUKAN


tahun dan 65 tahun ke atas terhadap penduduk kelompok

umur 15-64 tahun. Tingginya rasio ketergantungan akan

menyita lebih banyak pendapatan yang dihasilkan oleh

penduduk yang bekerja. Keluarga-keluarga yang

mempunyai jumlah anak banyak cenderung tidak mampu

untuk menabung, akibatnya tingkat penanaman modal

akan rendah. Penduduk dengan beban tanggungan anak

tinggi harus membagi dana investasi yang besar untuk

penggunaan yang kurang produktif segera, misalnya untuk

memenuhi konsumsi makanan dan non makanan dan

bukan untuk investasi. Lebih jauh lagi, angka beban

tanggungan yang besar, akan memaksa pemerintah untuk

lebih memprioritaskan penyediaan fasilitas sosial yang

cukup besar daripada memperhatikan kualitasnya.

Tabel 2.7

Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin di Kota

Lubuklinggau Tahun 2013

Kelompok Umur

Jenis Kelamin

Total Laki-

laki Perempuan

(1) (2) (3) (4)

YDR 45.20 42.63 43.91

ODR 4.73 5.50 5.12

DR 49.93 48.13 49.02


KEPENDUDUKAN


2.5 Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah perbandingan

antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.

Secara empiris RJK pada saat lahir umumnya 105, artinya

bahwa setiap 100 bayi perempuan terdapat sekitar 105

bayi laki-laki. Karena faktor-faktor tertentu RJK kemudian

perlahan-lahan menurun sehingga umumnya berkisar

antara 98 sampai 103.

Rasio jenis kelamin penduduk Kota Lubuklinggau

tahun 2013 adalah sebesar 100,38, artinya setiap 100 orang

penduduk perempuan terdapat sekitar 100-101 orang

penduduk laki-laki. Artinya, jumlah penduduk laki-laki

hampir sama banyaknya dibandingkan jumlah penduduk

perempuan.

Jika dilihat menurut kecamatan, pada tahun 2012

Kecamatan Lubuklinggau Barat II memiliki rasio jenis

kelamin tertinggi, yaitu mencapai 105,86. Artinya, setiap

100 penduduk perempuan terdapat 105-106 penduduk laki-

laki.

Berdasarkan rasio jenis kelamin, diketahui bahwa

penduduk laki-laki di Kecamatan Lubuklinggau Barat I

dan Kecamatan Lubuklinggau Timur I lebih sedikit

KEPENDUDUKAN


daripada penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin kedua

kecamatan tersebut masing-masing 97,71 dan 96,20.

Tabel 2.8

Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Menurut

Kecamatan, jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin


Kecamatan Laki-laki Perempuan

Rasio

Jenis

Kelamin

(1) (2) (3) (4)

Lubuklinggau Barat I 15 711 16 080 97.71

Lubuklinggau Barat II 11 404 10 773 105.86

Lubuklinggau Selatan I 7 422 7 258 102.26

Lubuklinggau Selatan II 14 453 14 271 101.28

Lubuklinggau Timur I 16 480 17 131 96.20

Lubuklinggau Timur II 15 985 15 954 100.19

Lubuklinggau Utara I 7 974 7 674 103.91

Lubuklinggau Utara II 17 280 17 168 100.65

Jumlah/Total 2013 106 709 106 309 100.38

2012 104 996 104 597 100.38

2011 103 510 102 909 100.58


Apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, rasio

jenis kelamin kelompok umur muda (0-14 tahun)

cenderung lebih besar dibanding kelompok umur

intermediate (15-64 tahun) dan kelompok umur tua (65

tahun ke atas). Hal yang menarik adalah rasio jenis

kelamin kelompok umur tua selalu di bawah 100. Hal ini

KEPENDUDUKAN


mengindikasikan bahwa penduduk laki-laki kelompok

umur tua banyak sudah meninggal. Atau dengan kata

lain, umur penduduk perempuan lebih panjang daripada

penduduk laki-laki. Ini berkaitan dengan angka harapan

hidup di mana angka harapan hidup penduduk

perempuan lebih tinggi daripada penduduk pria. Salah

satu faktor penyebabnya adalah pola hidup penduduk

perempuan relatif lebih baik daraipada penduduk laki-

laki.

Tabel 2.9

Persentase Penduduk Kota Lubuklinggau Menurut

Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013

Kelompok Umur Jenis Kelamin

Total Laki-laki Perempuan

(1) (2) (3) (4)

0 - 14 30.15 28.78 29.46

15-64 66.7 67.51 67.1

65+ 3.16 3.71 3.43


KESEHATAN


BAB III

KESEHATAN

Aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap

kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku

pembangunan. Manusia yang sehat baik mental maupun

fisik akan menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi

yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap taraf

kesejahteraannya.

Sasaran pembangunan kesehatan adalah

meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui

peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan yang

makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Beberapa

indikator untuk melihat derajat kesehatan masyarakat

3.1 Fasilitas Kesehatan

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan

derajat dan status kesehatan penduduk, yaitu dengan

melakukan peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan

dan mempermudah jangkauan pelayanan kesehatan.

Selain itu, tenaga kesehatan yang merupakan ujung

KESEHATAN


tombak pelayanan kesehatan masyarakat jumlahnya

harus terus ditingkatkan dan persebarannya semakin

diperluas sampai ke tingkat kecamatan maupun

desa/kelurahan. Bagaimana pertambahan jumlah tenaga

kesehatan dibandingkan pertambahan jumlah penduduk

dapat dilihat dari rasio tenaga kesehatan terhadap

penduduk, seperti diperlihatkan data pada Tabel 4.1.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pertambahan

jumlah penduduk lebih cepat dibandingkan dengan

pertambahan jumlah tenaga kesehatan, yaitu dengan

penurunan atau sedikit kenaikan angka rasio jumlah

tenaga kesehatan terhadap penduduk.

Tabel 3.1

Rasio Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan

di Kota Lubuklinggau Tahun 2012 dan 2013

No Sarana Kesehatan Tahun

2012

Tahun

2013

Rasio

terhadap

10.000

Penduduk

1 Rumah Sakit

- Pemerintah 2 2 0.14/

- Swasta 1 1

2 Puskesmas 9 9 0.42

3 Pustu 21 21 0.99

4 Puskesmas Keliling 10 10 0.47

5 Pos Kesehatan

Kelurahan (Poskeslur) 41 41 1.92

KESEHATAN


No Sarana Kesehatan Tahun

2012

Tahun

2013

Rasio

terhadap

10.000

Penduduk

6 Rumah Bersalin 3 6

7 Klinik

- Pemerintah 0 0 0.00

- Swasta 13 13 0.61

8 Sekolah Kesehatan


- Swasta 3 3

9 Apotik 28 32 1.50

10 Toko Obat 14 14 0.66

11 Optikal 6 6 0.28

11 Laboratorium Klinik


- Swasta 3 3

13 Gudang Farmasi Kota

(GFK) 1 1 0.05

14 Praktek dokter

bersama 4 4 0.19

15 Praktek dokter

perorangan 61 61 2.86

16 Pengobatan

Tradisional 182 195 9.15

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.

KESEHATAN


Ketersediaan tenaga kesehatan ini dapat dikatakan

tidak ada peningkatan berarti dibanding tahun

sebelumnya. Hal ini menunjukkan pertambahan jumlah

tenaga kesehatan tidak signifikan apabila dibandingkan

dengan pertambahan jumlah penduduk. Dengan kata lain,

pertambahan jumlah penduduk jauh lebih cepat

dibandingkan pertambahan jumlah tenaga kesehatan.

Apabila memeperhatikan kondisi seperti diuraikan di

atas, maka dapat dikatakan bahwa fasilitas kesehatan

baik sarana maupun tenaga kesehatan di Kota

Lubuklinggau belum memadai. Hal ini harus menjadi

perhatian dan dimasukkan dalam prioritas utama

pembangunan Kota Lubuklinggau. Dengan fasilitas

kesehatan yang memadai berikut aksesnya yang mudah,

maka pembangunan manusia di bidang kesehatan dapat

berhasil optimal.

3.2 Mortalitas

Salah satu ciri dari keberhasilan pembangunan di

suatu daerah atau negara adalah menurunnya tingkat

kematian (mortalitas). Penurunan tersebut biasanya

disebabkan oleh keberhasilan pemerintah dalam

meningkatkan kualitas gizi, penyediaan sarana kesehatan

dan peningkatan pendapatan serta peningkatan kualitas

KESEHATAN


sosial ekonomi penduduk secara keseluruhan. Karenanya

data kematian penduduk merupakan salah satu indikator

penting untuk menggambarkan kemajuan pembangunan

bidang kesehatan khususnya dan peningkatan kondisi

sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Angka Kematian Bayi (IMR)

Angka kematian bayi merupakan indikator yang

sangat berguna, tidak saja terhadap status kesehatan

anak, tetapi juga terhadap status penduduk keseluruhan

dan kondisi ekonomi masyarakat di suatu daerah. Karena

bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan

lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat

erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.

IMR tidak hanya merefleksikan besarnya masalah

kesehatan yang bertanggungjawab langsung terhadap

kematian bayi, seperti diare, infeksi saluran pernafasan,

masalah gizi, penyakit-penyakit spesifik dan kondisi

prenatal, tetapi juga merefleksikan tingkat kesehatan ibu,

kondisi kesehatan lingkungan dan secara umum tingkat

perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Baik di negara

maju, maupun di negara sedang berkembang, terdapat

hubungan terbalik antara tingkat kematian bayi dengan

status ekonomi orang tua (Mantra, 2000). Dengan demikian

KESEHATAN


angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif

dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh

pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Berdasarkan angka kasus dari Dinas Kesehatan

Kota Lubuklinggau, Angka Kematian Bayi (IMR) Kota

Lubuklinggau pada tahun 2013 mencapai angka 10,34.

Artinya bahwa dari 1000 kelahiran hidup bayi di

Lubuklinggau terdapat sekitar 10-11 bayi yang mati

sebelum mencapai umur satu tahun selama tahun 2013.

Kondisi ini relatif baik dan termasuk kategori hard rock

(UNDP, 1994), yang berarti tingkat kesehatan dan

kesejahteraan ibu dan bayi relatif baik. Namun pada level

ini sangat sulit untuk menurunkan angka IMR.

Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup memberikan banyak arti

dalam kaitannya dengan berbagai faktor kehidupan

masyarakat. Angka harapan hidup atau yang dikenal

dengan istilah “Life Expectancy at Birth” merupakan rata-

rata peluang hidup penduduk. Dari angka harapan hidup

tersebut tercermin tingkat kesejahteraan masyarakat

khususnya kualitas kesehatan penduduk di suatu wilayah.

Angka harapan hidup penduduk di Kota

Lubuklinggau mengalami peningkatan dari tahun ke

KESEHATAN


tahun. Secara perlahan peluang hidup penduduk di Kota

Lubuklinggau menunjukkan perbaikan pada tahun 2013.

Angka harapan hidup penduduk kota ini pada tahun 2013

mencapai 66,05 tahun, Hal ini berarti pada tahun tersebut

penduduk Kota Lubuklinggau memiliki harapan hidup

antara usia 66 sampai 67 tahun.

Gambar 3.1

Angka Harapan Hidup di Kota Lubuklinggau Tahun 2008-2013

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau.

Proporsi Anak Masih Hidup

Proporsi anak masih hidup seringkali digunakan

sebagai pendekatan dari indikator angka kematian.

Proporsi tersebut menunjukkan perbandingan antara

65.39

65.54

65.69

65.84

65.99 66.05

65

65.2

65.4

65.6

65.8

66

66.2

2008 2009 2010 2011 2012 2013

KESEHATAN


jumlah anak yang masih hidup (AMH) dengan jumlah

anak yang dilahirkan hidup (ALH).

Secara umum proporsi anak masih hidup pada

wanita kelompok umur muda lebih tinggi dibanding

kelompok wanita yang lebih tua. Dengan kata lain, angka

kematian anak dari wanita yang lebih tua lebih tinggi

dibanding pada kelompok wanita umur muda. Hal ini

antara lain berkaitan dengan faktor umur anak, tingkat

pendapatan, dan tingkat kesehatan. Anak-anak dari

wanita yang lebih tua memang dilahirkan terlebih dahulu

sehingga anak-anak ini menghadapi resiko meninggal

yang lebih besar daripada anak-anak dari wanita yang

lebih muda. Apalagi ditambah dengan tingkat pendapatan

orang tua dan tingkat kesehatan yang makin baik yang

dirasakan masyarakat, maka anak yang bertahan hidup

lebih banyak dibanding kondisi sebelumnya.

3.3 Keluarga Berencana

Sebagai negara yang sedang membangun, Indonesia

cenderung mempunyai masalah kependudukan yang

serius, yaitu jumlah penduduk yang besar dengan tingkat

pertumbuhan yang relatif tinggi dan penyebaran secara

geografis yang tidak merata. Dengan kondisi tersebut,

KESEHATAN


jumlah penduduk bagi Indonesia bukan hanya merupakan

modal, tapi juga merupakan beban dalam pembangunan.

Oleh karena itu, untuk menunjang keberhasilan

pembangunan, yang bertujuan meningkatkan

kesejahteraan rakyat, perkembangan penduduk

diarahkan pada pengendalian kuantitas demi

peningkatan kualitas penduduk. Salah satu upaya untuk

mengendalikan kuantitas adalah dengan menekan laju

pertumbuhan penduduk yaitu dengan menurunkan

tingkat kelahiran.

Sampai saat ini program KB masih terus

dilaksanakan meskipun pelaksanaannya tidak seketat

pada masa awal dilaksanakannya program tersebut,

karena tingkat kesadaran masyarakat tentang KB sudah

relatif tinggi. Dewasa ini pelaksanaan program KB tidak

hanya sekedar upaya untuk menekan tingkat kelahiran,

tetapi lebih diarahkan kepada pembentukan kualitas

keluarga, yaitu Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera

(NKKBS).

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari seluruh peserta

KB aktif di Kota Lubuklinggau sebagian besar

menggunakan alat kontrasepsi berupa suntik KB

dibanding alat kontrasepsi lainnya. Terbanyak ke dua

adalah menggunakan pil KB.

KESEHATAN


Tabel 3.2

Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi


Kecamatan

PPM

PA

Macam Alat Kontrasepsi

IUD MOP+

MOW IMP Suntik Pil

Kon-

dom

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Lubuklinggau

Barat I

4367 106 189 473 2785 706 107

Lubuklinggau

Barat II

3088 39 94 336 1694 739 133

Lubuklinggau

Selatan I

2622 104 67 601 969 531 301

Lubuklinggau

Selatan II

4492 82 145 478 2676 782 21

Lubuklinggau

Timur I

4838 105 102 377 2809 1165 150

Lubuklinggau

Timur II

5886 122 148 830 2393 2234 124

Lubuklinggau

Utara I

2278 36 81 1025 5333 475 95

Lubuklinggau

Utara II

4334 273 138 883 1443 1325 193

Kota

Lubuklinggau 31905 867 964 5003 20102 7957 1124

Sumber : BKB dan PP Kota Lubuklinggau.

KESEHATAN


Tabel 3.3

Jumlah Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi


Kecamatan

PPM

PB

Macam Alat Kontrasepsi

IUD MOP+

MOW IMP Suntik Pil

Kon-

dom

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Lubuklinggau

Barat I

1179 9 0 82 776 428 64

Lubuklinggau

Barat II

1041 59 22 171 479 294 118

Lubuklinggau

Selatan I

1110 2 2 221 363 282 165

Lubuklinggau

Selatan II

1116 11 3 137 454 314 146

Lubuklinggau

Timur I

1125 33 0 100 570 418 97

Lubuklinggau

Timur II

1125 2 0 93 476 386 66

Lubuklinggau

Utara I

1131 10 2 106 432 290 113

Lubuklinggau

Utara II

1148 41 0 188 619 299 107

Kota

Lubuklinggau 8975 167 29 1098 4169 2711 876

Sumber : BKB dan PP Kota Lubuklinggau.

KESEHATAN


3.4 Kartu Linggau Bisa Sehat

Kartu Linggau Bisa Sehat (KLBS) merupakan

Sebagai salah satu terobosan Walikota Lubuklingau

didalam fokus pembangunan kota Lubuklinggau bidang

kesehatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota

Lubuklinngau di tahun 2013-2017 yakni “Terwujudnya

Lubuklinggau Sebagai Kota Jasa, Industri dan

Perdagangan yang Unggul untuk Menjadi Role-model

Masyarakat Madani”.

Kartu ini berfungsi sebagai bentuk pelayanan

kesehatan gratis sebagai pelengkap program nasional

Jamkesmas, yang menjangkau seluruh lapisan

masyarakat kurang mampu, walaupun belum/ tidak

terakomodasi program Jamkesmas, yang diharapkan

dapat membantu dan mempermudah masyarakat kurang

mampu untuk berobat sehingga secara bertahap pola

hidup mayarakat Kota Lubuklingau dibidang kesehatan

dapat meningkat.

KESEHATAN


Tabel 3.4

Jumlah Penerima KLBS


Kecamatan

Jumlah Penerima

(1) (2)

Lubuklinggau Barat I 4868

Lubuklinggau Barat II 1743

Lubuklinggau Selatan I 1197

Lubuklinggau Selatan II 2820

Lubuklinggau Timur I 1599

Lubuklinggau Timur II 2892

Lubuklinggau Utara I 3031

Lubuklinggau Utara II 1850

Total 20000

Sumber : Bappeda Kota Lubuklinggau.

PENDIDIKAN


BAB IV

PENDIDIKAN

Pembangunan Sumber Daya Manusia memegang

peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi.

Paling tidak ada dua alasan mengapa pemerintah

menempatkan pembangunan sumber daya manusia

sebagai isu pokok dalam pembangunan nasional bersama-

sama dengan isu pembangunan ekonomi. Pertama,

pendekatan pertumbuhan ekonomi nampaknya kurang

berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan absolut

maupun relatif. Sebaliknya, pendekatan pembangunan

sumber daya manusia menjanjikan adanya pertumbuhan

ekonomi yang diiringi oleh pemerataan pendapatan. Kedua,

pada era globalisasi saat ini keberhasilan suatu bangsa di

ajang internasional tidak lagi ditentukan oleh keunggulan

komparatif seperti kekayaan sumber daya alam yang

dimiliki, akan tetapi akan lebih ditentukan oleh

keunggulan kompetitif, yang dalam hal ini akan sangat

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya.

Karenanya pendidikan sebagai suatu upaya untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi

instrumen yang sangat penting.

PENDIDIKAN


Peningkatan kualitas SDM bertitik tolak pada

upaya pembangunan bidang pendidikan. Melalui

pendidikan diharapkan akan terbentuk SDM yang

berkualitas bagi pembangunan. Mengenai pentingnya

pendidikan ada suatu teori yang cukup terkenal yaitu teori

Human Capital. Teori ini berangkat dari suatu anggapan

bahwa seseorang dapat meningkatkan pendapatannya

melalui peningkatan pendidikan.

Sejak tahun 1970-an pemerintah Indonesia mulai

memperlihatkan perhatiannya secara lebih terencana

terhadap bidang pendidikan. Anggaran pendidikan selalu

mengalami peningkatan setiap Pelita. Berbagai upaya

telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka

mengembangkan pendidikan di Indonesia, baik secara

kuantitatif maupun kualitatif. demikian pula partisipasi

masyarakat dalam pendidikan terus meningkat.

Kesemuanya itu berangkat dari kesadaran akan

pentingnya pendidikan baik bagi pemerintah maupun

masyarakat. Bagi pemerintah keuntungan yang akan

diperoleh dari investasi di bidang pendidikan antara lain

bahwa pendidikan merupakan salah satu cara dalam

rangka memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan

pendapatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

PENDIDIKAN


Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan yang semakin

baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan

kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan

pendapatan mereka.

Bertolak dari hal tersebut di atas, Untuk

mengetahui sampai sejauh mana perkembangan

pembangunan pendidikan di Kota Lubuklinggau, pada bab

ini akan diuraikan mengenai keadaan pendidikan

penduduk Kota Lubuklinggau melalui pendekatan

indikator-indikator pendidikan, seperti angka partisipasi

sekolah, angka melek huruf, pendidikan yang ditamatkan,

angka putus sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Namun,

sebelumnya akan dilihat bagaimana ketersediaan fasilitas

pendidikan yang ada di Kota Lubuklinggau saat ini.

4.1 Rasio Murid-Sekolah dan Rasio Murid-Guru

Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar

diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang

memadai. Fasilitas pendidikan yang paling utama adalah

gedung sekolah dan guru/pengajar. Jumlah sekolah

dikatakan memadai apabila dapat menampung seluruh

penduduk usia sekolah yang akan melanjutkan

pendidikan. Demikian juga, jumlah guru dianggap

memadai apabila mencapai tingkat perbandingan tertentu

PENDIDIKAN


terhadap murid sehingga proses belajar mengajar berjalan

efektif. Untuk itu indikator yang sering digunakan untuk

melihat tingkat kecukupan sekolah adalah rasio murid-

sekolah dan rasio murid-guru.

Tabel 4.1

Rasio Murid-Sekolah dan Rasio Murid-Guru

di Kota Lubuklinggau Tahun Ajaran 2013/2014

Jenjang Pendidikan Rasio

Murid-Sekolah

Rasio

Murid-Guru

(1) (2) (3)

SD/Sederajat 267.21 16.28

SMP/Sederajat 338.16 11.13

SMA/Sederajat 318.13 9.59


Rasio murid-guru menggambarkan rata-rata jumlah

murid yang diajar oleh seorang guru. Semakin besar angka

rasio, berarti secara rata-rata semakin banyak murid yang

diajar oleh seorang seorang guru. Dari data pada Tabel 4.1

tampak bahwa perbandingan jumlah guru dengan jumlah

murid di Kota Lubuklinggau cukup baik. Pada tahun 2013

1 guru SD/Sederajat rata-rata mengajar 16 sampai 17

murid, 1 guru SMP/Sederajat rata-rata mengajar 11

sampai 12 murid, dan 1 guru SMA rata-rata mengajar 9

sampai 10 murid. Kondisi ini sangat efektif dalam proses

belajar mengajar.

PENDIDIKAN


4.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan

mengukur banyaknya penduduk yang bersekolah dalam

suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia

sekolah. APK untuk Sekolah Dasar (penduduk usia 7-12

tahun), Untuk jenjang SMP (penduduk usia 13-15 tahun),

Angka partisipasi kasar untuk jenjang SMA (penduduk

usia 16-18 tahun).

Tabel 4.2

Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan


Tahun Jenjang Pendidikan

SD SMP SMA

(1) (2) (3) (4)

2008 106.08 90.25 72.34

2009 116.22 71.63 73.77

2010 111.42 81.47 71.70

2011 107.44 86.72 88.61

2012 98.1 99.91 77.64

2013 109.63 100.73 65.38


Angka partisipasi kasar untuk jenjang SMP

(penduduk usia 13-15 tahun), APK tahun 2013 sebesar

PENDIDIKAN


100,73. Hal ini dikarenakan cukup banyaknya penduduk

usia 13-15 tahun yang sudah SMA atau justru ada juga

yang masih SD. Meskipun ada juga penduduk usia 7-12

tahun yang telah duduk di bangku SMP ataupun penduduk

usia 16-18 tahun yang masih SMP, namun jumlahnya tidak

sebanyak kondisi pertama. Selain itu, adanya penduduk

usia 13-15 tahun yang belum pernah bersekolah atau tidak

bersekolah lagi sehingga jumlah penduduk yang bersekolah

di SMP lebih kecil dibanding jumlah penduduk usia 13-15

tahun.

Angka partisipasi kasar untuk jenjang SMA

(penduduk usia 16-18 tahun) tahun 2013 sebesar 65,38.

Meskipun ada penduduk usia 13-15 tahun yang sudah SMA

atau penduduk usia 19-24 tahun yang masih SMA, namun

jumlahnya tidak sebesar penduduk usia 16-18 tahu yang

masih SMP atau sudah menempuh pendidikan di

perguruan tinggi. Selain itu, adanya penduduk usia 16-18

tahun yang belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah

lagi. Oleh karena itu, jumlah penduduk yang bersekolah di

SMA lebih kecil dibanding jumlah penduduk usia 16-18

tahun.

PENDIDIKAN


4.3 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tiap jenjang

pendidikan pada umumnya lebih rendah bila dibanding

dengan angka partisipasi kasar (APK). Karena APM

merupakan perbandingan antara banyaknya murid pada

masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah

penduduk kelompok umur untuk jenjang pendidikan yang

bersangkutan (7-12 untuk SD, 13-15 untuk SMP dan 16-

18 untuk SMA).

Tabel 4.3

Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan


Tahun Jenjang Pendidikan

SD SMP SMA

(1) (2) (3) (4)

2008 87.49 69.91 52.71

2009 94.97 61.20 43.03

2010 92.31 64.57 52.34

2011 89.51 59.79 60.50

2012 87.75 70.68 54.88

2013 92.77 80.15 61.54


PENDIDIKAN


Pada tahun 2013 APM untuk Sekolah Dasar sebesar

92,77, artinya sekitar 92 sampai 93 persen dari jumlah

anak usia 7-12 tahun masih bersekolah di SD. Sedangkan

sisanya, yaitu 7 sampai 8 persen kemungkinan sudah

bersekolah di SMP, belum pernah sekolah, atau tidak

sekolah lagi.

APM untuk tingkat SMP sebesar 80,15. Artinya,

sekitar 80 sampai 81 persen dari jumlah anak usia 13-15

tahun masih bersekolah di SMP, sedangkan sisanya (19

sampai 20 persen) kemungkinan masih SD, sudah SMA,

belum pernah sekolah, atau tidak sekolah lagi.

Adapun APM untuk SMA 61,54. Hal ini berarti 61 sampai

62 persen dari anak usia 16-18 tahun masih bersekolah di

SMA. Selebihnya (38 sampai 39 persen) kemungkinan

masih SMP, sudah kuliah, belum pernah sekolah, atau

tidak sekolah lagi.

4.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan secara

umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu

yang sedang bersekolah tanpa memperhatikan jenjang

pendidikan yang sedang diikuti. Indikator ini sangat

relevan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan

PENDIDIKAN


program wajib belajar sembilan tahun, yaitu dengan

melihat APS penduduk usia 7-12 tahun (usia SD) dan 13-15

tahun (usia SLTP). Dengan adanya program wajib belajar

tersebut seharusnya anak-anak usia 7-15 tahun sedang

berada di bangku sekolah.

APS Kelompok Umur 7-12 Tahun

APS kelompok umur 7-12 tahun menggambarkan

persentase penduduk berumur 7-12 tahun yang masih

bersekolah, baik di SD maupun SLTP. Angka partisipasi

sekolah dasar di Kota Lubuklinggau disajikan pada tabel

4.4 di bawah ini. Terlihat bahwa periode 2008-2013, APS

sekolah dasar di Kota Lubuklinggau cenderung meningkat

dan telah mencapai 100%.

Peningkatan APS di atas tentu saja tidak bisa

dipisahkan dari pelaksanaan berbagai program

pembangunan pendidikan yang terus digalakkan oleh

pemerintah. Bila dikaitkan dengan program wajib belajar 9

tahun, sangat disayangkan APS SD pada tahun 2013

menunjukkan bahwa program wajib belajar untuk jenjang

pendidikan SD kembali belum sepenuhnya berhasil karena

masih ada sekitar 1,45 persen anak usia 7-12 tahun yang

tidak/belum sekolah.

PENDIDIKAN


Tabel 4.4

Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur 7-12

Menurut Jenis Kelamin di Kota Lubuklinggau Tahun 2013

Tahun

Kelompok Umur

7-12

L P L+P

(1) (2) (3) (4)

2008 96.35 98.76 97.51

2009 98.61 97.39 98.06

2010 98.06 97.96 98.01

2011 100.00 100.00 100.00

2012 100.00 99.13 99.50

2013 100.00 100.00 100.00


Berbagai upaya terus digalakkan oleh pemerintah

untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah penduduk,

khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan program

wajib belajar 9 tahun, antara lain melalui program

Walikota Lubuklinggau kartu bisa pintar dan pemberian

bea siswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu.

Melalui program tersebut diharapkan anak usia 7-15 tahun

yang tidak mampu bersekolah karena alasan ekonomi,

dapat terus bersekolah minimal sampai tamat pendidikan

dasar (SLTP)

PENDIDIKAN



Dengan diberlakukannya program wajib belajar 9

tahun, maka penduduk kelompok usia 13-15 tahun

termasuk dalam usia wajib belajar. Dengan demikian,

anak-anak usia 13-15 tahun seharusnya sedang duduk di

bangku sekolah setara SMP.

Tabel 4.5



Tahun

Kelompok Umur

13-15

L P L+P

(1) (2) (3) (4)

2008 90.54 86.79 88.96

2009 81.54 89.86 85.85

2010 85.38 90.97 88.34

2011 88.66 90.12 89.42

2012 88.55 89.92 89.22

2013 92.18 95.83 94.12


Data tabel 4.5 menunjukkan bahwa APS penduduk

kelompok usia 13-15 tahun pada tahun 2013 sebesar 94,12

persen. Berarti ada sekitar 5,88 persen anak/remaja usia

13-15 tahun yang tidak bersekolah. Perlu penelitian lebih

lanjut mereka yang tidak bersekolah ini apakah semuanya

karena masalah ekonomi, yaitu karena ketidakmampuan

PENDIDIKAN


orangtua menyekolahkan anaknya atau dikarenakan

semangat anak/remaja kita yang memang rendah untuk

sekolah.

Bila dilihat perkembangan selama lima tahun

terakhir angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15

tahun cukup fluktuatif. Adapun pola perkebangan APS

penduduk kelompok umur 13-15 tahun menurut jenis

kelamin baik laki-laki maupun perempuan sama dengan

pola APS SMP total selama lima tahun terakhir.


Angka partisipasi sekolah penduduk semakin kecil

sejalan dengan pertambahan usia. Hal ini berhubungan

dengan beberapa faktor penyebab, antara lain mereka yang

memasuki usia produktif dituntut partisipasinya dalam

aktivitas ekonomi. Selain itu, semakin tinggi jenjang

pendidikan, semakin mahal pula biaya yang dibutuhkan.

Sehingga tidak semua penduduk mampu menjangkaunya.

Tabel 4.6



Tahun

Kelompok Umur

16-18

L P L+P

2008 53.97 52.72 53.37

PENDIDIKAN


Tahun

Kelompok Umur

16-18

L P L+P

2009 54.84 59.62 57.04

2010 65.07 64.69 64.88

2011 65.26 77.29 71.91

2012 55.48 68.15 62.12

2013 70.77 75.38 73.08


Dari data-data angka partisipasi sekolah dapat

disimpulkan bahwa pembangunan bidang pendidikan yang

dilaksanakan selama ini belum mencapai hasil maksimal.

Terbukti dalam setahun terakhir APS menurun pada

semua jenjang pendidikan. Namun demikian, dari

perspektif gender, data-data di atas menjunjukkan hal

positif tidak ada lagi diskriminasi gender dalam

pendidikan. Laki-laki dan perempuan mempunyai hak

yang sama untuk menikmati pendidikan pada semua

jenjang pendidikan.

4.5 Angka Buta Huruf

Pada tingkat makro ukuran yang sangat mendasar

dari pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk.

Minimal penduduk harus mempunyai kemampuan

membaca dan menulis agar dapat menerima informasi

secara tertulis, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan

PENDIDIKAN


pembangunan, dan dapat menikmati hasil-hasil

pembangunan secara wajar. Dengan kata lain, kemampuan

baca tulis merupakan keterampilan minimum yang

dibutuhkan penduduk untuk dapat menuju hidup

sejahtera. Dalam penghitungan IPM, kemampuan

penduduk dalam membaca dan menulis dilihat dari angka

melek huruf (Literacy Rate) penduduk umur 15 tahun ke

atas

Gambar 4.1

Angka Buta Huruf (Literacy Rate) Penduduk

Kota Lubuklinggau Tahun 2008-2013


Pada tahun 2013 angka buta huruf penduduk Kota

Lubuklinggau umur 15 tahun ke atas mencapai 1,45 persen

(belum atau tidak dapat membaca dan menulis). Namun,

1.97

1.67 1.6 1.5 1.49 1.45

2008 2009 2010 2011 2012 2013

PENDIDIKAN


dapat dimaklumi karena pada umumnya penduduk yang

belum atau tidak membaca dan menulis tersebut

terkonsentrasi pada penduduk kelompok umur tua.

Jika perhatikan disetiap tahun sejak 2008 sampai

2013 terus terjadi penurunan angka buta huruf, Hal ini

menunjukkan adanya perbaikan kualitas pendidikan

selama tahun 2013 dari segi kemampuan baca tulis. Dari

kondisi tersebut diasumsikan kemampuan penduduk

dalam menyerap informasi juga meningkat.

4.6 Pendidikan yang Ditamatkan

Kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat

dari tingkat pendidikan penduduk. Komposisi penduduk

menurut pendidikan yang ditamakan memberikan

gambaran tentang kualitas sumberdaya manusia.

Kebutuhan akan tenaga kerja berpendidikan tinggi

dirasakan sangat penting bagi kepentingan

pembangunan. Hal ini berkaitan dengan daya saing SDM

antar daerah dalam menghadapi era kompetisi global di

masa mendatang

PENDIDIKAN


Tabel 4.7

Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut

Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin


Pendidikan Tertinggi

2012

L P L+P

(1) (2) (3) (4)

Tidak memp. Ijazah 9,93 13,20 11,58

SD Sederajat 26,17 25,55 25,86

SMP Sederajat 21,20 22,26 21,73

SMA Sederajat 33,28 29,12 31,18

PT 9,42 9,89 9,65


4.7 Rata-rata Lama Sekolah

Ukuran lain dari pendidikan adalah rata-rata lama

sekolah (Mean Years School). Secara umum indikator ini

menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh

penduduk dewasa (15 tahun ke atas). Semakin tinggi

angka rata-rata lama sekolah penduduk, berarti semakin

baik tingkat pendidikan tersebut

PENDIDIKAN


Gambarl 4.2

Rata-rata Lama Sekolah

Penduduk Kota Lubuklinggau Tahun 2008-2013


Pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah penduduk

umur 15 tahun ke atas di Kota Lubuklinggau sudah

mencapai 9,44 tahun. Artinya, mayoritas penduduk

dewasa di kota ini pernah mengenyam pendidikan formal

9 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata

penduduk Kota Lubuklinggau umur 15 tahun ke atas

sudah menamatkan pendidikan SMP sederajat. Program

wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh

pemerintah sudah mulai terwujud. Dengan kata lain,

rata-rata ijazah tertinggi yang dimiliki penduduk umur 15

tahun ke atas setingkat SMP.

8.98

9.11

9.24

9.36 9.37 9.44

2008 2009 2010 2011 2012 2013

PENDIDIKAN


4.8 Kartu Linggau Bisa Pintar

Kartu Linggau Bisa Pintar merupakan Sebagai

salah satu terobosan Walikota Lubuklingau didalam fokus

pembangunan kota Lubuklinggau bidang Pendidikan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota

Lubuklinngau di tahun 2013-2017 yakni “Terwujudnya

Lubuklinggau Sebagai Kota Jasa, Industri dan

Perdagangan yang Unggul untuk Menjadi Role-model

Masyarakat Madani”.

Kartu ini berfungsi menjamin setiap siswa SD-SMP-

SMA dari keluarga kurang mampu secara ekonomi yang

tidak terakomodir di program Beasiwa Siswa Miskin

(Nasional) di kota Lubuklinggau dapat mengikuti

pendidikan SD hingga SMA.

Tabel 4.8

Jumlah Penerima Kartu Linggau Bisa Pintar


Sekolah

Jumlah Penerima

(1) (2)

Sekolah Dasar 3780

Sekolah Menengah Pertama 1525

Sekolah Menengah Atas 944

PENDIDIKAN


Sekolah

Jumlah Penerima

(1) (2)

Sekolah Menengah Kejuruan 385

Total 6634

Sumber : Bappeda Kota Lubuklinggau.

KETENAGAKERJAAN


BAB V

KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek

penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan

masyarakat. Karena bekerja tidak hanya untuk mencapai

kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi

perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh

masyarakat. Selain itu, jenis, status, dan lapangan

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan berkaitan

dengan tingkat pendapatan yang dihasilkan, yang pada

akhirnya akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan

masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian

besar dari mereka, utamanya yang telah memasuki usia

kerja, diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau

aktif dalam kegiatan perekonomian.

Problematika ketenagakerjaan di Kota

Lubuklinggau dan Propinsi Sumatera Selatan pada

umumnya tidak jauh berbeda dengan permasalahan

ketenagakerjaan di Indonesia. Baik itu menyangkut

tingkat pengangguran yang relatif tinggi, demikian juga

KETENAGAKERJAAN


dengan tingkat pemanfaatan tenaga kerja yang masih

kurang termanfaatkan secara otimal.

Untuk mengetahui bagaimana kondisi

ketenagakerjaan di Kota Lubuklinggau, pada bab ini akan

diuraikan beberapa indikator ketenagakerjaan seperti

tingkat partisipasi angkatan kerja, angka pengangguran

dan distribusi sektoral penyerapan tenaga kerja. Dalam

analisis ini digunakan batasan umur penduduk usia kerja

adalah penduduk 15 tahun keatas, sesuai dengan Konvensi

ILO No. 138 yang membatasi usia minimum yang

diperbolehkan untuk bekerja adalah 15 tahun ke atas.

Sebagai catatan, sejak tahun 2002 ada perubahan konsep

ketenagakerjaan yang digunakan BPS. Perubahan ini

menyangkut perluasan dari konsep penduduk yang

menganggur. Menurut konsep lama, penduduk yang

menganggur adalah penduduk yang tidak bekerja dan

sedang mencari pekerjaan. Sedangkan menurut konsep

baru, pengangguran adalah penduduk yang sedang

mencari pekerjaan (belum bekerja) ditambah penduduk

yang sedang mempersiapkan usaha (tidak bekerja),

ditambah penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi

belum mulai bekerja serta penduduk yang merasa tidak

mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) Dengan konsep

KETENAGAKERJAAN


baru ini penduduk yang menganggur lebih tinggi, namun

dirasakan lebih realistis dalam menggambarkan kondisi

ketenagakerjaan di Indonesia.

5.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pertambahan jumlah penduduk di Kota

Lubuklinggau berakibat pada meningkatnya jumlah

penduduk usia kerja (tenaga kerja). Dengan demikian

jumlah penduduk yang memasuki angkatan kerja juga

akan meningkat. Seiring dengan peningkatan jumlah

penduduk yang akan memasuki pasar kerja, maka

penciptaan dan perluasan lapangan kerja produktif

diupayakan dapat terlaksanan secara mantap seirama

dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Dalam rangka memperluas lapangan kerja produktif

dan mengurangi pengangguran, Pemerintah Kota

Lubuklinggau harus mengupayakan berbagai kegiatan

melalui beberapa program di bidang ketenagakerjaan.

Program-program tersebut diharapkan dapat memperluas

lapangan kerja maupun meningkatkan kualitas pekerja.

Namun, upaya-upaya tersebut harus dilakukan

berkesinambungan karena pertumbuhan tenaga kerja

baru yang memasuki pasar kerja ke depan akan semakin

tinggi.

KETENAGAKERJAAN


Tabel 5.1

Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja


Jenis Kegiatan Utama

Jenis Kelamin

Jumlah

Laki-laki Perempua

n

(1) (2) (3) (4)

Angkatan Kerja 59 912 34 988 94 900

Bekerja 56 193 31 898 88 091

Pengangguran 3 719 3 090 6 809

(Mencari pekerjaan,

Mempersiapkan usaha,

Merasa tidak mungkin

mendapatkan pekerjaan,

Sdh memp. pekerjaan,

tetapi blm mulai bekerja)

Bukan Angkatan Kerja/Non Economically Active

14 048 39 825 53 873

Sekolah 9 304 10 733 20 037

Mengurus Rumah Tangga 692 27 123 27 815

Lainnya 4 052 1 969 6 021

73 960 74 813 148 773

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau

Pada tahun 2013 jumlah penduduk usia kerja di

Kota Lubuklinggau mencapai 148.773 jiwa. Secara rinci,

penduduk yang bekerja sebanyak 88.091 jiwa, penganggur

sebanyak 6.806 jiwa, penduduk bersekolah sebanyak

20.037, penduduk yang mengurus rumah tangga sebanyak

27.815, dan penduduk dengan kegiatan lainnya sebanyak

6.021 jiwa.

KETENAGAKERJAAN


Dari data di atas dapat diketahui tingkat partisipasi

angkatan kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan

antara jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja

dengan penduduk usia kerja atau tenaga kerja. Ukuran

ini secara kasar dapat menerangkan tentang

kecenderungan tenaga kerja untuk aktif bekerja atau

mencari kerja yang sifatnya mendatangkan kesempatan

berpenghasilan baik berupa uang atau barang. Makin

tinggi angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya

kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk

mencari atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah

penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja,

dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis

merupakan besaran-besaran yang mempengaruhi angka

TPAK.

Tabel 5.2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut

Jenis Kelamin di Kota Lubuklinggau Tahun 2010-2013

Tahun Laki-laki Perempuan L+P

(1) (2) (3) (4)

2010 81,48 43,99 62,61

2011 82,59 51,39 66,89

2012 80,81 49,68 65,13

2013 81.01 46.77 63.79


KETENAGAKERJAAN


TPAK penduduk Kota Lubuklinggau tahun 2013

sebesar 63,79 artinya dari setiap 100 orang penduduk usia

15 tahun ke atas, sebanyak 63 orang telah aktif dalam

aktivitas ekonomi, selebihnya mereka mempunyai

kegiatan seperti sekolah, mengurus rumah tangga atau

lainnya (pensiun, jompo).

Menelaah masalah TPAK, yang menarik adalah

melihat TPAK penduduk perempuan. TPAK laki-laki

bersifat universal karena setiap laki-laki dewasa dituntut

untuk mencari nafkah baik bagi dirinya maupun

keluarganya. Sedangkan TPAK perempuan dipengaruhi

oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya

pendidikan perempuan, terbukanya kesempatan kerja

bagi perempuan, meningkatnya kebutuhan ekonomi

keluarga, dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat,

seperti pandangan terhadap perempuan yang bekerja di

luar rumah dan sebagainya. TPAK penduduk perempuan

di Kota Lubuklinggau tahun 2013 menurun bila dibanding

tahun sebelumnya. Hal tersebut kemungkinan berkaitan

dengan meningkatnya partisipasi sekolah penduduk

perempuan dan meningkatnya perempuan yang memilih

aktivitas mengurus rumah tangga. Selain itu, penurunan

jumlah angkatan kerja perempuan kemungkinan juga

disebabkan karena terbatasnya lapangan kerja bagi

KETENAGAKERJAAN


perempuan sehingga mereka memilih untuk keluar dari

angkatan kerja.

5.2 Tingkat Kesempatan Kerja

Perkembangan indikator ketenagakerjaan di suatu

wilayah tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan

jumlah penduduk bekerja saja. Indikator lain yang tak

kalah penting untuk diamati adalah tingkat kesempatan

kerja. Indikator ini menggambarkan kemampuan

perekonomian wilayah dalam menyediakan daya tampung

bagi penduduk yang memasuki pasar kerja.

Pada tahun 2013 tingkat kesempatan kerja di Kota

Lubuklinggau mencapai 92,83 persen. Hal ini berarti 92

sampai 93 dari 100 orang yang termasuk dalam angkatan

kerja telah memperoleh pekerjaan, sementara 7 sampai 8

orang masih menganggur. Kondisi ini menunjukkan

bahwa pesatnya peningkatan jumlah penduduk yang

terserap pasar kerja pada tahun 2013 belum mampu

mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja.

KETENAGAKERJAAN


Tabel 5.3

Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin


Tahun Laki-laki Perempuan L+P

(1) (2) (3) (4)

2010 95,60 81,51 90,62

2011 94,22 90,00 92,59

2012 95,24 89,79 93,15

2013 93,79 91,17 92,83


5.3 Pengangguran Terbuka

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan di

Indonesia demikian pula Sumatera Selatan dan Kota

Lubuklinggau adalah angka pengangguran yang terus

meningkat. Di negara-negara berkembang umumnya

tingkat pengangguran yang tinggi utamanya di daerah

pedesaan belum dianggap masalah yang serius, karena

masih adanya sektor alternatif (pertanian). Padahal jika

dicermati, akibat yang ditimbulkan dari tingginya angka

pengangguran ini sangat kompleks, bahkan dapat

membawa dampak ke daerah perkotaan. Lebih jauh

tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan

terganggunya stabilitas kamtibmas di suatu daerah.

KETENAGAKERJAAN


Tabel 5.4

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut

Jenis Kelamin di Kota Lubuklinggau Tahun 2010-2013

Tahun TPT

L P L+P

(1) (2) (3) (4)

2010 4.40 18.49 9.38

2011 5.78 10.00 7.41

2012 4.76 10.21 6.85

2013 6.21 8.83 7.17 Sumber: BPS Kota Lubuklinggau

Tingkat pengangguran terbuka di daerah perkotaan

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan.

Tingginya angka pengangguran terbuka di kota selain

karena pengaruh pertumbuhan alamiah penduduk,

kemungkinan juga karena dipengaruhi oleh arus masuk

angkatan kerja dari daerah perdesaan dan banyaknya

pencari kerja pertama kali sebagai konsekuensi dari

meningkatnya pendidikan penduduk di perkotaan.

Sementara itu kesempatan kerja sektor-sektor produktif di

perkotaan yang tersedia tidak mampu menampung para

pencari kerja, maka berakibat pada tingginya angka

pengangguran. Berbeda dengan daerah perdesaan yang

pada umumnya tingkat pendidikan penduduknya relatif

masih rendah sehingga angkatan kerja yang ada tidak

mempunyai banyak tuntutan terhadap jenis pekerjaan

KETENAGAKERJAAN


yang diinginkan dan mau menerima pekerjaan-pekerjaan

di sektor tradisional.

Angka pengangguran penduduk perempuan

terutama di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan

penduduk laki-laki. Sebagaimana halnya dengan angka

TPAK perempuan di perkotaan pada bahasan

sebelumnya, bahwa salah satu faktor pendorong kaum

perempuan untuk memasuki angkatan kerja adalah

faktor pendidikan. Pendidikan yang lebih baik akan

meningkatkan aspirasi dan harapan akan penghasilan

dan kehidupan yang lebih baik sehingga mendorong

mereka untuk bersaing dengan kaum laki-laki

memperebutkan kesempatan kerja. Sementara

terbatasnya lapangan kerja sektor modern di perkotaan

menyebabkan mereka yang tidak tertampung oleh

kesempatan kerja yang ada terpaksa harus menganggur.

Selain itu, pada momen-momen tertentu atau jenis-jenis

pekerjaan tertentu penduduk laki-laki lebih besar

peluangnya untuk memasuki pasar kerja dibandingkan

perempuan sehingga angka pengangguran wanita menjadi

tinggi.

KETENAGAKERJAAN


5.4 Distribusi Sektoral Tenaga Kerja

Selain beberapa indikator di atas, untuk melihat

pola penyerapan tenaga kerja di suatu daerah dapat

diketahui melalui distribusi sektoral penyerapan tenaga

kerja. Indikator ini dapat digunakan sebagai salah satu

ukuran untuk mengetahui kemampuan sektor-sektor

ekonomi dalam menyerap tenaga kerja dan juga sebagai

tolok ukur kemajuan perekonomian suatu daerah.

Tahapan kemajuan perekonomian suatu darah dari

tradisional menuju industri salah satunya ditandai

dengan adanya transformasi sektoral tenaga kerja dari

sektor primer dengan produktivitas rendah ke sektor-

sektor dengan produktivitas lebih tinggi, yaitu sektor

sekunder dan tersier. Persentase tenaga kerja di sektor

primer akan menurun dan sebaliknya pada sektor

sekunder dan tersier akan meningkat.

Tabel 5.5

Distribusi Sektoral Tenaga Kerja di Kota Lubuklinggau

Tahun 2012-2013

Lapangan Pekerjaan

Tahun

2012 2013

(1) (2) (3)

Pertanian 29 90 26.31

Pertambangan dan Penggalian 1.80 1.54

KETENAGAKERJAAN


Lapangan Pekerjaan

Tahun

2012 2013

(1) (2) (3)

Industri Pengolahan 2.70 3.25

Listrik, Gas, dan Air Minum 1 70 0.14

Bangunan 7.10 5.82

Perdagangan, Hotel & Restoran 22.30 21.05

Komunikasi dan Transportasi 6.36 5.21

Keuangan 3.34 2.73

Jasa Kemasyarakatan 27.00 33.94

Jumlah 100 100


Sesuai dengan ciri daerah perkotaan, penyerapan

tenaga kerja di Kota Lubuklinggau tahun 2012 paling

banyak terjadi di sektor tersier, mencapai 59,03 persen.

Namun, yang perlu dicermati adalah penyerapan tenaga

kerja di sektor primer cukup besar, 30,97 persen. Hal ini

mengindikasikan bahwa sektor primer masih menjadi

pilihan bagi penduduk sebagai lapangan usaha yang

menjanjikan mengingat sektor ini lebih membutuhkan

kegiatan produktif dengan sedikit skill.

5.5 Upah Minimum Pekerja

Kebijakan pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja

mengenai penetapan Upah Minimum Pekerja (UMP)

KETENAGAKERJAAN


selama ini diyakini dapat menjadi instrumen guna

mengendalikan penerimaan upah para pekerja sehingga

mempunyai nilai wajar. Di satu sisi tidak merugikan

pekerja dan di sisi lain tidak mengganggu kelancaran

perusahaan. Namun, instrumen tersebut selama ini tidak

lebih hanya digunakan sebagai pita pengaman

perusahaan saja (safety body). Semestinya bila

perusahaan memiliki kemampuan memadai, maka upah

yang dibayarkan harus lebih tinggi dari penetapan UMP.

Masalah lain adalah sampai saat ini pemberlakuan UMP

belum sepenuhnya diterapkan di lapangan. Pada

umumnya sebatas pada perusahaan-perusahaan besar,

sementara para pekerja hanya sebagian kecil yang

ditampung di perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh

karena itu, upah pekerja sering kali masih di bawah UMP

yang ditetapkan pemerintah.

Tabel 5.6

Perkembangan UMR dan KFM/KHM di Kota Lubuklinggau

Tahun 2008-2013 (Rupiah)

Tahun UMR KFM/KHM Persentase

(1) (2) (3) (4)

2008 743 000 876 740 18,00

KETENAGAKERJAAN


Tahun UMR KFM/KHM Persentase

(1) (2) (3) (4)

2009 824 730 1 104 800 13,30

2010 927 825 1 060 921 12,00

2011 1 048 440 1 311 250 13,00

2012 1 195 220 1 999 526 13,00

2013 1 630 000 1 841 793 13,00


5.6 Produktivitas Pekerja

Peningkatan kualitas pekerja yang dicerminkan

dengan meningkatnya pendidikan memberi dampak

terhadap produktivitas tenaga kerja. Demikian halnya

upaya peningkatan pelatihan dan keterampilan tenaga

kerja yang disertai penerapan teknologi terapan

berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja.

KETENAGAKERJAAN


Tabel 5.7

Produktivitas Pekerja di Kota Lubuklinggau Tahun 2013

PDRB ADHB (Rp. Juta)

Jumlah

Pekerja

(Orang)

Produktivitas

(Rp/Pekerja/Thn)

(1) (2) (3)

Dengan

Migas

3 176 922 88 091 36 064 092,81

Tanpa Migas 3 176 922 88 091 36 064 092,81


5.7 Pelatihan Kerja

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

diperlukan suatu spesialisasi dan spesifikasi keterampilan

dan keahlian. Peranan lembaga pendidikan dan pelatihan

(diklat) sangat menunjang untuk pencapaian tujuan

peningkatan kualitas SDM tersebut.

Di Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau terdaftar

tujuh lembaga pendidikan non formal swasta yang terdiri

dari 9 program/kejuruan.

KETENAGAKERJAAN


Tabel 5.8

Lembaga Pelatihan Swasta yang Terdaftar

di Dinas Tenaga Kerja Kota Lubuklinggau

No. Nama Lembaga

Pelatihan

Jumlah

Instruktur

(orang)

Program/

Kejuruan

yang

Dilaksanakan

(1) (2) (3) (4)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bina Patria Indonesia

Kursus Bahasa Inggris

CS College

Ampera

LPMIK Bina Nusantara

Cipto Bhakti Husodo

Keterampilan

Perawatan Balita

LPMIK Sarana Sukses

Utama

13

3

7

10

10

7

8

Komputer

Perhotelan

Bahasa

Inggris

Bahasa

Perancis

Komputer

Menjahit

Komputer

Administrasi

Perkantoran

Asisten

Perawat

Kesehatan

Asisten

Paramedis

Perawatan

Balita dan

Lansia

Kompter

KEMISKINAN


BAB VI

KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi

yang tidak hanya menyangkut masalah pendapatan,

kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa,

lokasi, kondisi geografis, gender dan kondisi lingkungan

merupakan dimensi kemiskinan yang juga mempengaruhi

kondisi rumah tangga dalam status kemiskinan.

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau

sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak

terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan

dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipahami sebagai

ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan

perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok

orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang

dianggap berhasil dalam upaya mengurangi kemiskinan

sebelum terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Menurut

Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi penduduk yang

KEMISKINAN


hidup dibawah garis kemiskinan telah berkurang secara

drastis dari sekitar 60% pada tahun 1970 menjadi sekitar

11% pada tahun 1996. Setelah krisis ekonomi tahun 1997

terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin.

6.1 Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota

Lubuklinggau pada periode 2004-2013 tampak

berfluktuasi dari tahun ke tahun. Selama periode tersebut

jumlah penduduk miskin terbanyak terjadi pada tahun

2008, yaitu 31,8 ribu jiwa atau 17,36 persen. Sedangkan

jumlah penduduk miskin paling sedikit pada tahun 2007,

yaitu 25,6 ribu jiwa atau 14,25 persen. Secara umum,

selama lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin

bertambah sebesar 4,1 ribu jiwa atu 15,96 persen.

KEMISKINAN


Gambar 6.1

Perkembangan Persentase Jumlah Penduduk Miskin


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Lubklinggau.

6.2 Garis Kemiskinan

Sejak tahun 2004 garis kemiskinan di Kota

Lubuklinggau selalu naik setiap tahunnya. Terakhir pada

tahun 2013 garis kemiskinan mencapai Rp 362.872,- per

kapita per bulan.

17.8

16.42 16.11 16.01

14.25

17.36

15.12 15.3 14.43

13.89 14.37

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

KEMISKINAN


Gambar 6.2

Perkembangan Garis kemiskinan



6.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indikator lain terkait dengan kemiskinan adalah

Indeks Kedalaman Kemiskinan. Indeks ini menunjukkan

kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap

garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan yang

tinggi menunjukan bahwa pengeluaran penduduk miskin

jauh di bawah garis kemiskinan sehingga diperlukan

118,017.00

163,379.00

174,863.00

183,964.00

265,922.00

268,986.00

288,609.00

318,189.00

337,160.00

362,872.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

KEMISKINAN


usaha yang lebih besar untuk mengeluarkan mereka dari

kondisi kemiskinan.

Gambar 6.3

Perkembangan Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)



Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota

Lubuklinggau dari tahun 2003 sampai dengan 2013

mengalami fluktuatif, walaupun adanya penaikan yang

drastis pada Tahun 2008. Dengan nilai Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1) pada tahun 2003 sebesar 3,13 meningkat

pada tahun 2005 sebesar 3,38 dan kembali menurun lagi

pada tahun 2006 sebesar 3,01 dan semakin menurun pada

3.13 3.01

3.38

3.01

2.21

3.82

2.46

3.12

2.64

1.6

2.47

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

KEMISKINAN


tahun 2007 sebesar 2,21 dan pada tahun 2008 Indeks

Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Lubuklinggau

meningkat drastis menjadi 3,82 dan Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1) Kota Lubuklinggau tahun 2009 kembali

menurun menjadi 2,46 dan pada tahun 2010 Indeks

Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Lubuklinggau kembali

meningkat menjadi 3,12 dan pada tahun 2011 menurun

sebesar 2,64. Pada tahun 2012 mengalami penurunan

menjadi 1.60 sedangkan pada tahun 2013 kembali

meningkat menjadi 2,47 dengan pengertian bahwa Indeks

Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Lubuklinggau semakin

meningkat berarti tingkat kemiskinan semakin dalam

(memburuk).

6.4 Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan kuadrat

kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap

garis kemiskinan. Indeks ini memberikan bobot lebih

tinggi bagi mereka yang jauh berada di bawah garis

kemiskinan. Perbaikan Indeks Keparahan Kemiskinan

menunjukan perbaikan bagi mereka yang benar-benar

miskin.

KEMISKINAN


Gambar 6.4

Perkembangan Indeks keparahan Kemiskinan (P2)



Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota

Lubuklinggau relatif menurun dari tahun 2003 sampai

dengan 2012, walaupun adanya penaikan pada Tahun

2008. Dengan nilai indeks pada tahun 2003 sebesar 0.83

meningkat pada tahun 2005 sebesar 0.96. dan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Lubuklinggau menurun

pada tahun 2006 sebesar 0.91. semakin menurun pada

tahun 2007 sebesar 0.47, dan pada tahun 2008 Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Lubuklinggau kembali

0.83 0.8

0.96 0.91

0.47

1.25

0.61

0.96

0.72

0.28

0.6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

KEMISKINAN


meningkat drastis menjadi 1.25, dan Keparahan

Kemiskinan (P2) Kota Lubuklinggau tahun 2009 kembali

menurun menjadi 0.61, dan pada tahun 2010 Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Lubuklinggau kembali

meningkat menjadi 0.96 melebihi pada tahun 2004

sebesar 0.80 dan pada tahun 2011 kembali menurun

sebesar 0.72 kemudian pada tahun 2012 kembali menurun

sebesar 0.28 sedangkan pada tahun 2013 kembali terjadi

kenaikan menjadi 0,6 dengan pengertian bahwa Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Lubuklinggau semakin

meningkat berarti tingkat Keparahan kemiskinan

semakin parah (memburuk).

INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA


BAB VII

INDEK PEMBANGUNAN

MANUSIA

Pembangunan manusia (human development)

merupakan suatu paradigma yang menempatkan manusia

sebagai titik sentral sehingga setiap upaya pembangunan

mempunyai ciri dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam

kerangka ini maka pembangunan daerah ditujukan untuk

meningkatkan partisipasi penduduk dalam semua proses

pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut

pemerintah melakukan upaya peningkatan kualitas

penduduk sebagai sumber daya baik dari aspek fisik

(kesehatan), intelektualitas (pendidikan), kesejahteraan

ekonomi (berdaya beli) maupun moralitas (iman dan

takwa). Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan yang

termaktub dalam UUD 1945, yaitu “memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa”, secara implicit juga mengandung makna

pemberdayaan manusia.

Dalam perspektif the United Nations Development

Programme (UNDP), pembangunan manusia (human

development) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi



penduduk (enlarging the choices of people), yang dapat

dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan”

dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya

tersebut (UNDP, 1990). Pada saat yang sama

pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai

pembangunan (formation) kemampuan manusia melalui

perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan;

sekaligus sebagai pemanfaatan (utilization)

kemampuan/ketrampilan mereka tersebut.

Konsep pembangunan di atas jauh lebih luas

pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan

ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan (economic

growth), kebutuhan dasar (basic needs), kesejahteraan

masyarakat (social welfare), atau pembangunan sumber

daya manusia (human resource development). Karena

konsep pembangunan UNDP mengandung empat unsur

yaitu: produktivitas (productivity), pemerataan (equity),

kesinambungan (sustainability), dan pemberdayaan

(empowerment).

Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi

pelaku atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam kaitan ini

UNDP melihat pembangunan manusia sebagai semacam

“model” pembangunan tentang penduduk, untuk

penduduk, dan oleh penduduk:



tentang penduduk; berupa investasi di bidang

pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial

lainnya;

untuk penduduk; berupa penciptaan peluang kerja

melalui perluasan (pertumbuhan) ekonomi dalam

negeri; dan

oleh penduduk; berupa upaya pemberdayaan

(empowerment) penduduk dalam menentukan

harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam

proses politik dan pembangunan.

Untuk melihat sejauh mana capaian pembangunan

manusia di suatu daerah, maka kehidupan masyarakat

perlu dipantau perkembangannya. Pemantauan dimaksud

adalah untuk mengevaluasi kemajuan hasil

pembangunan. Selain itu, juga sebagai kerangka

akuntabilitas publik untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan

di tingkat kabupaten/kota.

Bidang kehidupan yang perlu dipantau meliputi

seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik yang

berkaitan dengan individu dalam hal kelangsungan hidup

secara individu (kebutuhan dasar, kesehatan dan KB),

tumbuh kembang (pendidikan, gizi), partisipasi (ketenaga-

kerjaan, politik), perlindungan (kesejahteraan sosial,



hukum dan ketertiban), maupun yang berkaitan dengan

wilayah seperti kependudukan, kemiskinan, pertumbuhan

ekonomi.

Berbagai indikator dapat digunakan untuk

memantau kemajuan pembangunan di suatu daerah, baik

indikator ekonomi maupun indikator sosial. Dalam

konteks masyarakat sebagai obyek pembangunan, maka

diperlukan suatu indikator untuk mengukur

perkembangan kehidupan/tingkat kesejahteraan

masyarakat itu sendiri. Jika ingin melihat tingkat

kesejahteraan dari segi ekonomi dalam arti umum, PDRB

lebih tepat digunakan. Jika ingin melihat gambaran

kesejahteraan gambaran tingkat kesejahteraan sosial

dalam arti lebih sempit, IMH (Indeks Mutu Hidup) lebih

tepat digunakan, karena indikator IMH hanya

mempertimbangkan variabel-variabel sosial saja.

Sedangkan jika ingin melihat gambaran tingkat

kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam arti luas IPM

(Indeks Pembangunan Manusia) tampaknya paling tepat

digunakan, karena IPM mempertimbangkan variabel-

variabel sosial dan ekonomi.

UNDP sejak tahun 1990 menggunakan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development

Index (HDI) untuk mengukur keberhasilan atau kinerja



(performence) suatu negara atau daerah dalam bidang

pembangunan manusia.

Konsep pembangunan manusia memiliki dimensi

yang sangat luas. Menurut UNDP upaya ke arah

“perluasan pilihan” hanya mungkin dapat direalisasikan

jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur

panjang dan sehat, pengetahuan ketrampilan yang

memadai, dan peluang untuk merealisasikan

pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif

(misalnya dapat bekerja dan memperoleh “uang” sehingga

memiliki daya beli). Dengan kata lain, tingkat pemenuhan

ketiga unsur tersebut minimal sudah dapat merefleksikan

tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu

negara/daerah.

Untuk mengukur tingkat pemenuhan ketiga unsur

di atas, UNDP menyusun suatu indeks komposit

berdasarkan pada 3 (tiga) indicator, yaitu: Angka

Harapan Hidup (life expectancy at age o: eo), Angka melek

huruf penduduk dewasa (adult literacy rate: Lit) dan

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling: MYS),

serta Purchasing Power Parity (merupakan ukuran

pendapatan yang sudah disesuaikan dengan paritas daya

beli). Indikator pertama mengukur “umur panjang dan

sehat”, dua indikator berikutnya mengukur “pengetahuan



dan ketrampilan”, sedangkan indikator terakhir

mengukur kemampuan dalam mengakses sumber daya

ekonomi dalam arti luas. Ketiga indikator inilah yang

digunakan sebagai komponen dalam penyusunan

IPM/HDI.

Pengukuran tingkat pemenuhan ketiga indikator di

atas dilakukan dengan sistem pengukuran yang dipakai

oleh UNDP dalam menyusun IPM global. Hal ini didorong

harapan agar indeks yang dihasilkan terbanding secara

nasional maupun internasional.

Tabel 7.1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lubklinggau

Tahun 2009-2013

Tahun Indek Pembangunan Manusia

(IPM)

(1) (2)

2009 70,18

2010 70,56

2011 71,10

2012 71,46

2013 71,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota lubuklinggau

Angka IPM Kota Lubuklinggau relatif cukup baik.

Selama kurun waktu 2008 sampai 2012 angka IPM kota

ini menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Selain



itu, selama kurun waktu tersebut status pembangunan

manusia di Kota Lubuklinggau masuk dalam kategori

menengah atas.

Besar kecilnya angka IPM tidak terlepas dari unsur-

unsur pembentuknya, yaitu indeks harapan hidup, indeks

pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Dengan

status yang disandang Kota Lubuklinggau tersebut, maka

ada indikasi bahwa pembangunan manusia di bidang

kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (daya beli) relatif

baik. Peningkatan IPM terjadi karena peningkatan angka

harapan hidup penduduk, rata-rata lama sekolah, angka

melek huruf, dan tingkat daya beli masyarakat

7.1 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup memberikan banyak arti

dalam kaitannya dengan berbagai faktor kehidupan

masyarakat. Angka harapan hidup atau yang dikenal

dengan istilah “Life Expectancy at Birth” merupakan rata-

rata peluang hidup penduduk. Dari angka harapan hidup

tersebut tercermin tingkat kesejahteraan masyarakat

khususnya kualitas kesehatan penduduk di suatu

wilayah.



Tabel 7.2

Angka Harapan Hidup Kota Lubuklinggau (AHH)

Tahun 2010-2013

Tahun Angka Harapan Hidup (AHH)

(1) (2)

2010 65,70

2011 65,80

2012 66,00

2013 66,05


Angka harapan hidup penduduk di Kota

Lubuklinggau mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Secara perlahan peluang hidup penduduk di Kota

Lubuklinggau menunjukkan perbaikan. Angka harapan

hidup penduduk kota ini pada tahun 2013 mencapai 66,05

tahun, lebih baik dibanding tahun sebelumnya yang

mencapai 66,00 tahun. Hal ini berarti pada tahun tersebut

penduduk Kota Lubuklinggau memiliki harapan hidup

antara usia 60 sampai 61 tahun. Terjadi peningkatan

sekitar 0,6 tahun dari tahun sebelumnya. Ada indikasi

bahwa kualitas kesehatan penduduk Kota Lubuklinggau

meningkat.



7.2 Angka Melek Huruf

Pada tingkat makro ukuran yang sangat mendasar

dari pendidikan adalah kemampuan baca tulis penduduk.

Minimal penduduk harus mempunyai kemampuan

membaca dan menulis agar dapat menerima informasi

secara tertulis, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan

pembangunan, dan dapat menikmati hasil-hasil

pembangunan secara wajar. Dengan kata lain,

kemampuan baca tulis merupakan keterampilan

minimum yang dibutuhkan penduduk untuk dapat

menuju hidup sejahtera. Dalam penghitungan IPM,

kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis

dilihat dari angka melek huruf (Literacy Rate) penduduk

umur 15 tahun ke atas.

Tabel 7.3

Angka Melek Huruf Kota Lubuklinggau (AMH)

Tahun 2008-2013

Tahun Angka Melek Huruf (AMH)

(1) (2)

2008 98,03

2009 98,33

2010 98,40

2011 98,50



Tahun Angka Melek Huruf (AMH)

(1) (2)

2012 98,51

2013 98,55


Pada tahun 2013 angka melek huruf penduduk Kota

Lubuklinggau umur 15 tahun ke atas mencapai 98,55

persen. Dengan kata lain, sebesar 1,45 persen penduduk

umur 15 tahun ke atas di kota ini belum atau tidak dapat

membaca dan menulis. Namun, dapat dimaklumi karena

pada umumnya penduduk yang belum atau tidak

membaca dan menulis tersebut terkonsentrasi pada

penduduk kelompok umur tua.

Jika dibandingkan dengan tahun 2012, angka melek

huruf di Kota Lubuklinggau sedikit mengalami

peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan

kualitas pendidikan selama tahun 2013 dari segi

kemampuan baca tulis. Dari kondisi tersebut diasumsikan

kemampuan penduduk dalam menyerap informasi juga

meningkat.



7.3 Daya Beli Penduduk

Berdasarkan data pengeluaran per kapita

penduduk, maka dapat dilihat bagaimana tingkat daya

beli penduduk di Kota Lubuklinggau. Tingkat daya beli

penduduk ini menggambarkan kondisi relatif daya beli

antar wilayah dan antar waktu. Pada penghitungan IPM,

daya beli penduduk disesuaikan (adjusted) dengan

komponen lain, seperti indeks harga dan indeks

kemahalan melalui formula Atkinson. Oleh karena itu,

angka daya beli yang dihasilkan tidak apat

diinterpretasikan berdasarkan angka nominal, melainkan

harus diinterpretasikan secara riil dengan

membandingkan antar wilayah dan antar waktu. Angka

daya beli ini dibaca sebagai nilai pada kondisi tahun 2000.

Tabel 7.4

Perkembangan Daya Beli Penduduk Kota Lubuklinggau

Tahun 2008-2013

Tahun Tingkat Daya Beli (Rp)

(1) (2)

2008 604.255

2009 607.640

2010 609,775

2011 614.342

2012 617.821

2013 621.440




Perkembangan daya beli masyarakat Kota

Lubuklinggau berangsur menunjukkan peningkatan.

Setelah ditimbang dengan indeks harga konsumen, indeks

kemahalan, dan disesuaikan dengan formula Atkinson,

maka daya beli penduduk Kota Lubuklinggau tahun 2013

mencapai Rp 621.440,-. Artinya, karena daya beli telah

ditimbang dengan faktor indeks harga (tahun dasar 2000),

maka kemampuan penduduk membeli barang dan jasa

selama satu tahun tersebut setara dengan nilai uang

sebesar Rp 621.440,- di tahun 2000. Besaran ini

meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2011 yang

mencapai Rp 617.321,-.

MILLENIUM DEVELOPMENT GOAL’S


BAB VIII

MILLENIUM

DEVELOPMENT GOAL’S

Pada September 2000, saat berlangsungnya

pertemuan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) di New York,

Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara

menyepakati Deklarasi Milenium yang menegaskan

kepedulian utama secara global terhadap kesejahteraan

masyarakat dunia. Tujuan dari deklarasi yang disebut

Tujuan Pembangunan Milenimum (Millenium

Development Goals-MDGs) menempatkan manusia

sebagai fokus utama pembangunan dan

mengartikulasikan satu gugus tujuan yang berkaitan satu

sama lain ke dalam agenda pembangunan dan kemitraan

global. Setiap tujuan dijabarkan ke dalam sasaran atau

lebih dengan indikator yang terukur.

Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang,

Tujuan Pembangunan Milenium digunakan sebagai acuan

dalam perumusan kebijakan, strategi dan program

pembangunan. Pemerintah indonesia telah

mengarusutamakan MDGs dalam pembangunan sejak

tahap perencanaan dan penganggaran hingga



pelaksanaannya. Hal ini dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun

2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2005 - 2009 dan Tahun 2010 –

2014 dan Rencana Kerja Tahunan berikut dokumen

anggarannya. Berdasarkan startegi pro-growth, pro-jobs,

pro-poor dan pro-environment, alokasi dana dalam

anggaran pusat dan daerah untuk mendukung

pencapaian berbagai sasaran MDGs terus meningkat

setiap tahunnya. Di samping itu, kemitraan produktif

pemerintah dan organisasi masyarakat madani dan sektor

swasta mempunyai kontribusi penting terhadap

percepatan pencapaian MDGs.

Millenium Development Goals (MDGs) dalam

bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tujuan

Pembangunan Milenium (TPM). Tujuan Pembangunan

Millenium merupakan paradigma pembangunan global

yang disepakati secara internasional oleh 189 negara

anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium PBB bulan

September 2000 silam. Majelis Umum Perserikatan

Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 55/2 tanggal 18 september

2000 tentang Deklarasi Millenium Perserikatan Bangsa



Bangsa (A/RES/55/2. United Nations Millenium

Declaration)

Secara ringkas, arah pembangunan yang disepakati

secara global meliputi: (1). Menghapuskan kemiskinan

dan kelaparan; (2). Mewujudkan pendidikan dasar untuk

semua; (3). Mempromosikan kesetaraan gender dan

pemberdayaan perempuan; (4). Menurunkan kematian

anak; (5). Meningkatkan kesehatan maternal; (6).

Melawan penyebaran HIV/AIDS dan penyakit kronis

lainnya; (7). Menjamin keberlangsungan lingkungan; (8).

Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

8.1 Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan

Kelaparan

Target 1 : Menurunkan proporsi penduduk yang

tingkat pendapatannya di bawah US$ 1 per hari menjadi

setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015

Indikator :

Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis

kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan

Proporsi konsumsi penduduk termiskin (kuantil

pertama)



Target 2 : Menurunkan proporsi penduduk yang

menderita kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun

waktu 1990-2015

Indikator :

Prevalensi balita kurang gizi

Proporsi penduduk di bawah angka kecukupan gizi

(AKG menurut WNPG 2004 : 2000 kkal per hari.

Tabel 8.1

Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

INDIKATOR KONDISI

SAAT INI

TARGET

2015 STATUS

Target 1 : Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat

pendapatannya di bawah US$ 1 per hari menjadi setengahnya

dalam kurun waktu 1990-2015

Indikator :

1 Proporsi penduduk

yang hidup di bawah

garis kemiskinan

14,37%

(2013)

10,73% Akan

Tercapai

2 Indeks Kedalaman

Kemiskinan

2,47

(2013)

menurun Akan

Tercapai

3 Indeks Keparahan

Kemiskinan

0,60

(2013)

Menurun Akan

Tercapai

4 Proporsi konsumsi

penduduk termiskin

(kuantil pertama)

6,53%

(2013)

meningkat Akan

Tercapai



INDIKATOR KONDISI

SAAT INI

TARGET

2015 STATUS

Target 2 : Menurunkan proporsi penduduk yang menderita

kelaparan menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015

Indikator :

1 Prevalensi balita

kurang gizi

0,02%

(2013)

2,43% Akan

Tercapai

2 Proporsi penduduk

di bawah angka

kecukupan gizi

(AKG menurut

WNPG 2004 : 2000

kkal per hari.

67,21

(2013)

35,32% Akan

Tercapai

Sumber : Badan Pusat Statistik & Dinas Kesehatan Kota

Lubuklinggau

8.2 Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar untuk

Semua

Target 3 : Menjamin pada tahun 2015, semua anak

dimanapun baik laki-laki maupun perempuan dapat

menyelesaikan pendidikan dasar.

Indikator :

Angka Partisipasi sekolah dasar

Angka partisipasi sekolah lanjutan pertama

Angka Melek Huruf Usia 15-24 tahun



Tabel 8.2

Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

INDIKATOR KONDISI

SAAT INI

TARGET

2015 STATUS

Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua.

Target 3 : Menjamin pada tahun 2015, semua anak dimanapun

baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan

pendidikan dasar.

Indikator :

1 Angka Partisipasi

sekolah dasar

100%

(2013)

100% Akan

Tercapai

2 Angka partisipasi

sekolah lanjutan

pertama

94,12%

(2013)

100% Akan

Tercapai

3 Angka Melek Huruf

Usia 15-24 tahun

98,55%

(2013)

100% Akan

Tercapai


8.3 Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan.

Target 4 : Menghilangkan ketimpangan gender di

tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2015

dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun

2015.



Indikator :

Rasio anak perempuan terhadap laki-laki di

tingkat pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi yang

diukur melalui partisipasi anak perempuan

terhadap laki-laki.

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki

usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka

melek huruf perempuan/laki-laki (Indeks Paritas

Melek Huruf Gender) (%)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga

public (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) (%).

Tabel 8.3

Tujuan 3 : Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

INDIKATOR KONDISI

SAAT INI

TARGET

2015 STATUS

Target 4 : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat

pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2015 dan di semua

jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.

Indikator :

1

Rasio anak perempuan

terhadap laki-laki di

tingkat pendidikan



INDIKATOR KONDISI

SAAT INI

TARGET

2015 STATUS

dasar, lanjutan dan

tinggi yang diukur

melalui partisipasi

anak perempuan

terhadap laki-laki.

Rasio APS Perempuan

terhadap Laki-Laki

Anak Usia 7-12 Tahun

100%

(2013)

100% Telah

Tercapai

Rasio APS Perempuan

terhadap Laki-Laki

Anak Usia 13-15

Tahun

103,96%

(2013)

100% Telah

Tercapai

Rasio APS Perempuan

terhadap Laki-Laki

Anak Usia 16-18

Tahun

106,51%

(2013)

100% Telah

Tercapai

2

Rasio melek huruf

perempuan terhadap

laki-laki usia 15-24

tahun, yang diukur

melalui angka melek

huruf perempuan/laki-

laki (Indeks PAritas

Melek Huruf Gender)

(%)

100%

(2013)

100% Telah

Tercapai

3 Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja

(TPAK).

46,77%

(2013)

Meningkat Akan

Tercapai



INDIKATOR KONDISI

SAAT INI

TARGET

2015 STATUS

4

Tingkat

Pengangguran

Terbuka (TPT).

8,83%

(2013)

Menurun Akan

Tercapai

5

Proporsi perempuan

dalam lembaga-

lembaga publik

(legislatif, eksekutif,

dan yudikatif) (%).

19,65%

(legis-latif)

(2013)**

Meningkat Akan

Tercapai

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

8.4 Tujuan 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak.

Target 5 : Menurunkan Angka Kematian BAlita

sebesar dua pertiganya dalam kurun waktu 1990-2015

Indikator :

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran

hidup

Anak usia 12-23 bulan yang di imunisasi campak

(%)



Tabel 8.4

Tujuan 4 : Menurunkan Kematian Anak

INDIKATOR KONDISI

SAAT INI

TARGET

2015 STATUS

Target 5 : Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua

pertiganya dalam kurun waktu 1990-2015

Indikator :

1

Angka Kematian

Bayi (AKB) per 1000

kelahiran hidup

10,34%

(2013)*

23% Tercapai

2

Anak usia 12-23

bulan yang di

imunisasi campak (%)

90,36%

(2013)

100% Akan

Tercapai

Sumber : Badan Pusat Statstik dan Dinas Kesehatan Kota

Lubuklinggau Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

8.5 Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu.

Target 6 : Menurunkan angka kematian ibu sebesar

tiga perempatnya dala kurun waktu 1990-2015

Indikator :

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran

hidup



Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga

kesehatan (%)

Angka pemakaian kontrasepsi pada perempuan

menikah usia 15-49 tahun (KB)

Tabel 8.5

Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu

INDIKATOR KONDISI

SAAT INI

TARGET

2015 STATUS

Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu.

Target 6 : Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga

perempatnya dalam kurun waktu 1990-2015

Indikator :

1

Angka Kematian Ibu

(AKI) per 100.000

kelahiran hidup

98

(2013)

102 Telah

Tercapai

2

Proporsi kelahiran

yang ditolong oleh

tenaga kesehatan (%)

93,19%

(2013) Meningkat

Telah

Tercapai

3

Angka pemakaian

kontrasepsi pada

perempuan menikah

usia 15-49 tahun

(KB)

67,28%

(2013)

Meningkat


Lubuklinggau



8.6 Tujuan 6 : Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan

Penaykit Menular Lainnya.

Target 7 : Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS

dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun

2015

Indikator :

Prevalensi HIV dan AIDS (%)

Penggunaan kondom pada pemakaian kontrasepsi

(%).

Persentase penduduk usia muda 15-24 tahun yang

mempunyai pengetahuan komprehensif tentang

HIV/AIDS.

Target 8 : Mengendalikan penyakit malaria dan

mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit

lainnya pada tahun 2015

Indikator :

Prevalensi malaria per 1.000 penduduk.

Prevalensi tuberkolosis per 1.000 penduduk.

Angka penemuan pasien tuberkolosis BTA posistif

baru (%)

Angka keberhasilan pengobatan pasien

tuberkolosis.



Tabel 8.6

Tujuan 6 : Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penaykit Menular

Lainnya

INDIKATOR KONDISI

SAAT INI

TARGET

2015 STATUS

Tujuan 6 : Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penaykit Menular

Lainnya.

Target 6A : Mengendalikan peneybaran HIV/AIDS dan mulai

menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015

Indikator

1 Prevalensi HIV dan

AIDS (%)

0% (3

Kasus)

(2013)

Menurun Sudah

Tercapai

2

Penggunaan kondom

pada pemakaian

kontrasepsi (%).

0,41 %

(2013) Meningkat Akan

Tercapai

3

Persentase penduduk

usia muda 15-24

tahun yang

mempunyai

pengetahuan

komprehensif tentang

HIV/AIDS.

16.5%

(2010)

Meningkat Akan

Tercapai

Target 6B : Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai

menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015

Indikator :



INDIKATOR KONDISI

SAAT INI

TARGET

2015 STATUS

1 Prevalensi malaria

per 1.000 penduduk.

0%

(2013) Menurun

Akan

Tercapai

2

Prevalensi

tuberkolosis per 1.000

penduduk.

1,50

(2013) Menurun

Akan

Tercapai

3

Angka penemuan

pasien tuberkolosis

BTA posistif baru (%)

12 (165

kasus)

(2013)

Menurun Akan

Tercapai

4

Angka keberhasilan

pengobatan pasien

tuberkolosis.

26.43%

(2009) Meningkat

Akan

Tercapai


Lubuklinggau

8.7 Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan

Hidup

Target 9 : Memadukan prinsip-prinsip

pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan

program nasional serta mengembalikan sumber daya

lingkungan yang hilang.

Indikator :

Proporsi lahan yang tertutup hutan (PLH).

Rasio luas kawasan lindung (RKL) terhadap luas

wilayah.



Proporsi penduduk atau rumah tangga

menggunakan bahan bakar pada untuk memasak

Target 10 : Menurunkan proporsi penduduk tanpa

akses terhadap sumber air minum yang aman dan

berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar

separuhnya pada 2015.

Indikator :

Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap

sumber air minum yang terlindungi.

Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap

fasilitas sanitasi yang layak.

Target 11 : Mencapai perbaikan yang berarti dalam

penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020

Indikator :

Proporsi rumah tangga yang menempati rumah

yang layak



Tabel 8.7

Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

INDIKATOR KONDISI

SAAT INI

TARGET

2015 STATUS

Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Target 7A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta

mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang.

Indikator :

1

Proporsi lahan yang

tertutup hutan

(PLH).

55,33

(2013)

Meningkat Akan

Tercapai

2

Rasio luas kawasan

lindung (RKL)

terhadap luas

wilayah.

21,19

(2013)

Meningkat Akan

Tercapai

3

Proporsi penduduk

atau rumah tangga

menggunakan bahan

bakar padat untuk

memasak

10,12%

(2013)

Menurun Akan

Tercapai

Target 7B : Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap

sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas

sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 2015.



Indikator :

1

Proporsi rumah

tangga dengan akses

terhadap sumber air

minum yang

terlindung.

96,19%*

(2013)

Meningkat Akan

Tercapai

2

Proporsi rumah

tangga dengan akses

terhadap fasilitas

sanitasi yang layak.

85,48%

(2013)

Meningkat Akan

Tercapai

Target 7C : Mencapai perbaikan yang berarti dalam penduduk

miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020

Indikator :

1

Proporsi rumah

tangga yang

menempati rumah

yang layak

85.46%*

(2013)

Meningkat Akan

Tercapai

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

8.8 Tujuan 8 : Membangun Kemitraan Global untuk

Pembangunan

Target 12 : Bekerjasama dengan Negara lain untuk

mengembangkan dan menerapkan strategi untuk



menciptakan lapangan kerja yang baik dan produktif bagi

penduduk usia muda

Indikator :

Tingkat pengangguran Usia Muda (15-24 tahun)

menurut jenis kelamin.

Target 13 : Bekerjasama dengan swasta dalam

memanfaatkan teknologi baru terutama teknologi

informasi dan komunikasi

Indikator :

Persentase rumah tangga yang memiliki telepon

rumah.

Persentase penduduk yang memiliki telepon

seluler.

Persentase rumah tangga yang memiliki computer

personal.

Proporsi rumah tangga pengguna internet.

Tabel 7.8

Tujuan 8 : Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan

INDIKATOR KONDISI

SAAT INI

TARGET

2015 STATUS

Target 12 : Bekerjasama dengan Negara lain untuk

mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menciptakan

lapangan kerja yang baik dan produktif bagi penduduk usia muda



INDIKATOR KONDISI

SAAT INI

TARGET

2015 STATUS

1

Tingkat

Pengangguran Usia

15-24 Tahun

Menurut Jenis

Kelamin

Laki Laki

21,57%

Perempuan

29,57%

(2013)

Menurun

Perlu

Perhatian

Target 13 : Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan

teknologi baru terutama teknologi informasi dan komunikasi

1

Persentase rumah

tangga yang memiliki

telepon rumah.

4,94%

(2013) Meningkat

Perlu

Perhatian

2

Persentase penduduk

yang memiliki

telepon seluler.

49,13%

(2013) 100%

Akan

Tercapai

3

Persentase rumah

tangga yang memiliki

computer personal.

26,67%

(2013) Meningkat

Perlu

Perhatian

4

Proporsi rumah

tangga pengguna

internet.

49,34%

(2013) 50%

Akan

Tercapai


Documents

INDIKATOR SOSIAL BUDAYA KOTA LUBUKLINGGAU Sosial... · karenanya, penduduk juga merupakan mahluk hidup yang saling berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungan sekitar. Keadaan tersebut