INDEPENDENSI KEJAKSAAN SEBAGAI

JAKSA PENGACARA NEGARA

(Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia)

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

Gerry Pamungkas

1110048000038

KONSENTRASI KELEMBAGAAN NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H/2015

i

INDEPENDENSI KEJAKSAAN SEBAGAI

JAKSA PENGACARA NEGARA

(Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia)

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh :

GERRY PAMUNGKAS

1110048000038

KONSENTRASI KELEMBAGAAN NEGARA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H/2015

v

ABSTRAK PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA

(Studi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia)

Penegasan pertama kali yang menyebutkan Kejaksaan sebagai satu

Departemen dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 30 Juni 1961, yang mana sebelumnya kejaksaan berada satu atap dengan kehakiman. Hal ini memantapkan kedudukan, organisasi, jabatan, tugas dan wewenang Kejaksaan. Dikeluarkannya Undang-Undang Kejaksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis agar Kejaksaan lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini adalah kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem pemerintahan telah ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kedudukan kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. Independensi kejaksaan dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa pengacara negara bahwa ”Kekuasaan Kehakiman (Rechtelijke Macht) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman;” Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan harus dilaksanakan dalam kerangka negara hukum guna mewujudkan peran Kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum di negara Indonesia, Independensi kejaksaan dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa pengacara negara hendaknya selalu berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci : Kejaksaan, Pengacara, Negara. Pembimbing : Ismail Hasani Abu Tamrin Daftar Pustaka : Tahun 1993 sampai tahun 2014

v

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan masa kuliah di

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jakarta. Shalawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada Baginda

Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, para tabi’in serta

kamu muslimmin yang tetap berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir

zaman dan membawa manusia keluar dari kubangan lumpur Jahiliyah menuju

jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan

untuk menadapatkan gelar S1 Sarjana Hukum (S.H). Penulis berharap semoga

skripsi ini sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis betul-betul menyadari adanya

rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan, tentunya

tidak terlepas dari berbagai pihak yang sepanjang penulisan skripsi ini banyak

membantu dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga kepada

penulis guna menyempurnakan skripsi ini.

Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan

banyak terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta, H. JM. Muslimin, MA, Ph.D.

vii

2. Dr. H. Djawahir Hejazziey, SH, MA. Dan Arip Purkon, SH.I, MA.

selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi

Hukum Kelembagaan Negara

3. Ismail Hasani,SH. MH. Dosen Pembimbing I, dan Abu

Tamrin,SH.,M.Hum. Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar

dalam memberikan arahan dan masukan yang amat bermanfaat kepada

penulis hingga selesainya skripsi ini, tiada kata yang pantas selain

ucapan terima kasih dan doa semoga Allah SWT membalasnya.

4. Seluruh dosen Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas

Syariah dan Hukum, serta karyawan-karyawan dan staf perpustakaan

utama dan perpustakaan fakultas yang telah memfasilitasi penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Orang tua tercinta, Ayahanda Samadi dan Ibunda Sumiyati yang telah

mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, tak henti-hentinya

memberikan nasehat, dukungan baik moriil dan materiil yang tak

terhingga, motivasi serta doa yang tak pernah lelah dipanjatkan untuk

penulis, memberikan semangat kepada penulis sehingga bias

menyelesaikan studi S1 ini.

6. Kakak-kakak tersayang, Widiyanto Nugroho,SH.,MH., Dini

Mayasari,M.Si., Widyowati Rahayu,Amg., Mochammad Fitri

Adhi,SH., Taufiqurahman,S.Kom., Cut Wardah,SH,.MH, Edy

Prabudy,SH yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam

menimba ilmu untuk menyelesaikan studi S1 ini..

viii

7. Teman-teman yang tak pernah terlupakan yang juga memberikan

dukungan tanpa henti kepada penulis, teman-teman Ilmu Hukum 2010,

, Serigala, Kosan Pesanggarahan,.

8. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyelesaian

skripsi ini dan tidak dapat disebut satu persatu

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dan

semoga amal kebajikan mereka semua diterima disisi-Nya dan diberikan pahala

yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga

skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan masyarakat umumnya.

Jakarta, Desember 2014

Penulis

ix

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ............................................................ iii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................. iv

ABSTRAK ........................................................................................................ v

KATA PENGANTAR ...................................................................................... vi

DAFTAR ISI .................................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1 A. Latar Belakang Masalah ............................................................... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ........................................... 8

1. Pembatasan Masalah .............................................................. 8

2. Perumusan Masalah................................................................ 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..................................................... 9

1. Tujuan Penelitian ................................................................... 9

2. Manfaat Penelitian ................................................................. 9

D. Review (kajian) Studi Terdahulu ................................................ 10

E. Metode Penelitian ...................................................................... 12

1. Pendekatan Masalah ............................................................. 12

2. Sumber Data dan Kriteria Data ............................................. 12

3. Metode Pengumpulan Data................................................... 14

4. Metode Analisis ................................................................... 14

5. Kerangka Teori dan Definisi Operasional ............................. 15

F. Sistematika Penulisan ................................................................ 18

x

BAB II KEDUDUKAN DAN PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA .................................................................................. 20 A. Sejarah lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia ......................... 20

1. Sebelum Reformasi ............................................................... 20 2. Masa Reformasi .................................................................... 24

B. Kedudukan dan Peranan Kejaksaan Republik Indonesia ............. 30 1. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia ............................ 30 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia ..................................... 32 3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia............................................................................... 34 BAB III PELAKSANAAN FUNGSI PENGACARA NEGARA OLEH

KEJAKSAAN ................................................................................ 42

A. Syarat-Syarat Menjadi Jaksa ...................................................... 42

B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan ............................................... 46

C. Pelaksanaan Fungsi Pengacara Negara Oleh Kejaksaan .............. 53

BAB IV INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN

TUGAS SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA ................ 57

A. Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem

Negara Hukum Di Indonesia ...................................................... 57

B. Independensi Fungsional Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan

Kinerja Dalam Penegakan Hukum ............................................. 63

BAB V PENUTUP ...................................................................................... 72

A. Kesimpulan ................................................................................ 72

B. Saran.......................................................................................... 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT PENULIS

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi dalam

semangat globalisasi telah menghantarkan masyarakat pada perubahan

paradigma berfikir yang lebih baik, termasuk terhadap praktek-praktek

penyelenggaraan pemeritahan. Jika berbicara mengenai Kejaksaan, hal

pertama yang terpikir adalah tentang lembaga yang menangani permasalahan-

permasalahan pidana atau kejahatan. Hal-hal yang ditangani Kejaksaan

merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan perbuatan tindak pidana,

namun disisi lain masih banyak hal-hal yang belum banyak diketahui

masyarakat, seluk beluk aktivitas apa saja yang sebenarnya ditangani oleh

instansi tersebut.1

Dalam system peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena

kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus

diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah

sesorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan

dan tuntutan yang dibuatnya. Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses

penegakan hokum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang

professional dan memiliki integritas tinggi. Keberadaan lembaga kejaksaan di

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang

1 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 2001), h. 92.

2

Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa

kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan

dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan

juga memiliki peran lain dalam bidang hokum, perdata dan tata usaha Negara,

yaitu mewakili Negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan TUN.2

Istilah “Jaksa” sudah berabad-abad lamanya digunakan yang berasal dari

bahasa Sanskerta adhyaksa. Sebutan ini dipakai untuk gelar pendeta paling

tinggi di Kerajaan-kerajaan Hindu di Pulau Jawa, dan terutama dipakai untuk

gelar hakim kerajaan yang tertinggi. Menurut ejaan yang paling tua pada

zaman pemerintahan Vereenigde Oostindische Compagnie / Perserikatan

Perusahaan Hindia Timur atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (selanjutnya

disingkat VOC) diabad keenam belas ditulis sebagai “j-a-x-a”. Sejak zaman

itu sampai dengan pemerintahan Kolonial Belanda di tahun 1942, “jaxa” dan

kemudian “djaksa” dipakai sebagai sebutan untuk para Pejabat Hukum Bumi

Putera yang hampir sama dengan seorang magistrate dan sejak zaman

pendudukan Militer Jepang pada tahun 1942-1945, “jaksa” pada masa itu

ditulis djaksa adalah gelar bagi para pejabat hukum yang berwenang menuntut

perkara-perkara pidana.3

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai

salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam

2 Hamzah,Andi, 1990. Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.

h. 70. 3 Hamzah, Andi, Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya, (Jakarta : Sinar

Grafika, 1995), h.3.

3

menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan

hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI

sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara

merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh

kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh

Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala

Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga

Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam

pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi

filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta

juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.Sehingga,

Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis),

karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus

dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah

menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi

pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam

perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan

Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata

4

dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai

pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum

serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan

Undang-Undang.4

Penuntutan merupakan langkah penting dalam proses penindakan pidana

karena penuntutan itu dihubungkan penyidikan dan pemeriksaan di sidang

pengadilan. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa bertindak baik sebagai Jaksa

Pengacara Negara maupun sebagai pengacara masyarakat. Jaksa merupakan

pelindung kepentingan umum. Oleh karena itu sikap seorang Jaksa terhadap

tersangka/terdakwa dan orang-orang yang diperiksanya harus objektif dan

tidak memihak.5

Kejaksaan sebagai satu lembaga pemerintahan, dasarnya bukan hanya

Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat

UUD 1945), tetapi juga Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 yaitu bahwa Presiden

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945,

hal mana sejalan dengan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Jaksa

Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pada tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(selanjutnya disingkat KUHAP) diberlakukan, yang pada saat itu

menyebabkan berkurangnya salah satu fungsi kejaksaan dalam bidang

4 Kejaksaan, PengertiaKejaksaan,http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1,

diakses Senin, 01 maret 2014. Jam 10.00 WIB 5Andi Hamzah, Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya, (Jakarta : Sinar

Grafika, 1995), h.10.

5

penyelidikan yang dialihkan kepada kepolisian. Dengan terjadinya pergeseran

peran jaksa terutama di bidang pidana yaitu tidak dapat melakukan

penyelidikan lagi, namun tugas jaksa tidak berarti menjadi lebih sedikit atau

ringan melainkan munculnya peran kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata

Usaha Negara menurut dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu bahwa “Kejaksaan

mempunyai tugas dan wewenang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,

kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar

pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Yang pada akhirnya

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia tugas penyidikan itu dapat kembali dilakukan oleh Jaksa

terhadap perbuatan-perbuatan yang diindikasikan tindak pidana / melanggar

hukum.

Penambahan dari fungsi pidana ke perdata ini juga telah ditindaklanjuti

dengan kebijakan kejaksaan dengan dibentuknya suatu lembaga baru dalam

lingkungan organisasi kejaksaan agung melalui Keputusan Jaksa Agung

Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1992, yaitu dengan adanya Jaksa Agung

Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat JAMDATUN),

organisasi ini juga dibentuk dalam tingkat Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan

Negeri.

Faktor pendorong kejaksaan menjalankan fungsinya dibidang perdata dan

tata usaha negara yaitu melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat,

dimana terdapat permasalahan yang sangat rumit, misalnya tentang

6

penguasaan tanah/asset Negara yang dilakukan oleh masyarakat, disini

pemerintah membutuhkan bantuan hukum untuk penyelesaian masalah

pengembalian tanah/asset negara tersebut. Disinilah pemerintah dapat

menggunakan jasa kejaksaan, dan dalam hal ini peranan kejaksaan sebagai

jaksa pengacara pemerintah diharapkan dapat mengembalikan asset Negara

tersebut, baik dengan penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi. Peran

kejaksaan di bidang perdata diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan

masyarakat yang semakin maju seiring dengan zaman, dimana dengan

pemikiran hukum yang semakin maju masyarakat mengetahui, menuntut, dan

mempertahankan hak-haknya.

Fakta lain yang dapat dirasakan saat ini dengan adanya peranan

kejaksaan di bidang perdata sangat memberikan kontribusi yang cukup besar

kepada masyarakat luas juga. Kontribusi yang dimaksud yaitu didalam

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna menyelesaikan

sengketa antar masyarakat maupun antar kelompok masyarakat, kejaksaan

dengan saran atau pendapat hukum yang diberikan dapat memberikan solusi

kepada masyarakat dalam penyelesaian suatu masalah sehingga tidak perlu

diselesaikan melalui proses pengadilan, sedang peranan Kejaksaan untuk

pemerintah di bidang perdata dapat memberikan pendapat hukum atau bantuan

hukum sebagai solusi penyelesaian masalah, dimana permasalahan dimaksud

dapat diselesakan melalui litigasi maupun non litigasi namun dari pada itu

Kejaksaan di dalam menjalankan tugasnya sebagai pengacara negara harus

tetap mampu menjaga keseimbangan/keserasian tugas di dalam Kejaksaan itu

sendiri, yang dimaksudkan misalnya menghidari terjadinya conflict of interest

(konflik kepentingan), sehingga tidak mengganggu fungsi utama kejaksaan di

7

bidang penuntutan.6 Sebagai contoh permasalahan yang didalamnya terdapat

perbenturan kepentingan ini terjadi pada sengketa tanah antara PT. PELINDO

dengan warga di Makassar.

Dalam kasus sengeketa tanah tersebut terjadi dalam proses perkara

pidana dan perkara perdata. Dalam perkara pidana Jaksa yang bertindak

sebagai jaksa penuntut umum menuntut warga melakukan tindak pidana

penyerobotan berdasarkan laporan dari PT.Pelindo, namun majelis hakim

memutus bahwa Perbuatan Terdakwa adalah bukan perbuatan pidana dan

menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, dengan pertimbangan

bahwa status hak atas tanah harus dibuktikan dulu dalam sidang perkara

perdata.Setelah itu, pihak Kejaksaan selanjutnya bertindak dalam kapasitas

sebagai Jaksa Pengacara Negara (kuasa hukum PT. Pelindo) melakukan

pemanggilan kepada satu-persatu warga (termasuk mantan Terdakwa yang

diputus lepas) untuk melakukan negosiasi mengenai objek tanah yang

disengketakan. Dalam contoh kasus tersebut sangat jelas terjadi "konflik

kepentingan, pada satu sisi Kejaksaan bertindak sebagai Jaksa Penuntut

Umum untuk menegakkan dan menerapkan hukum pidana materiil secara

objektif dan proporsional, namun pada sisi lain pada kasus pokok yang sama

bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara mewakili kepentingan keperdataan

PT. Pelindo.7

6 Djoko Prakoso, Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan,( Jakarta : Ghalia

Indonesia, 1984), h. 9. 7 Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan

Permasalahannya, http://www.pemantauperadilan.or.id/index.php, diakses Senin, 01 maret 2014. Jam 10.00 WIB

8

Dengan munculnya peranan jaksa selain sebagai penuntut umum,

dimana harus mampu menjalankan peran pada masing-masing tugas yang

dihadapkan secara profesional, maka penulis memilih judul “Peran

Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara (Studi di Kejaksaan Agung

RI)”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Banyak peran dan tugas dari instansi Kejaksaan ini dalam penegakan

hukum di Indonesia, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu

meluas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada peran dan fungsi

Kejaksaan Agung beserta Independensi kejaksaan tersebut dalam

pelaksanaan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Pembatasan masalah yang

terlah diuraikan diatas, maka untuk lebih mengarah pada pokok

permasalahan penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia?

b. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengacara Negara oleh Kejaksaan

Agung?

c. Apakah Kejaksaan Agung memeliki independensi dalam

melaksanakan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara?

d. Faktor apa yang mendukung independensi kejaksaan dalam

melaksanakan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara?

9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah

sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan dan peran Kejaksaan

Republik Indonesia.

b. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan fungsi pengacara

Negara oleh Kejaksaan khususnya di Kejaksaan Agung.

c. Untuk mengetahui dan mengkaji independensi Kejaksaan Agung

dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa pengacara Negara.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis, dapat memberikan atau menambah khazanah ilmu

pengetahuan kepada mahasiswa tentang Peranan Kejaksaan selain

sebagai penuntut umum didalam sistem peradilan pidana namun juga

bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara

b. Secara Praktis, dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa

maupun setiap orang yang membaca skripsi ini mengenai luasnya

ruang lingkup kerja Kejaksaan yang tidak hanya mempunyai peran

sebagai penuntut umum dalam fungsinya sebagai penegakkan hukum

di Indonesia dan memberikan wawasan mengenai struktur kerja

Kejaksaan secara luas.

10

D. Kajian (Review) Studi Terdahulu

Dalam penelitian atau pembuatan skripsi, terkadang ada tema yang

berkaitan dengan yang kita jalankan sekalipun arah tujuan yang diteliti

berbeda. Dari penelitian ini penulis, menemukan sumber kajian yang lain

yang telah terlebih dahulu membahas terkait Jaksa Pengacara Negara.Yang

dibahas oleh :

1. IKA SETHIANINGRUM yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Jaksa

Sebagai Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Terkait Upaya

Pemulihan dan Penyelamatan Kekayaan Negara” Pada Tahun 2011 di

Kejaksaan Tinggi Riau).Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang

2012.

Yang dalam penelitiannya menitik beratkan pada proses pemulihan

dan penyelamatan kekayaan Negara oleh Jaksa Pengacara Negara

sebagaimana temaktub dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia

tanggal 25 Maret 1992, yaitu dengan adanya Jaksa Agung Muda Perdata

dan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat JAMDATUN).

2. ACHMAD BUSRO yang berjudul “Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara

Negara Dalam Pengembalian Keuangan Dan Atau Aset Negara Hasil

Tindak Pidana Korupsi Maupun Atas Dasar Kerugian Keperdatan.”

Universitas Diponegoro Semarang 2011.

Yang dalam penelitiannya penulis melihat kinerja para Jaksa

Pengacara Negara dalam proses pengembalian Keuangan dan atau Aset

Negara yang berasal dari suatu tindak Pidana Korupsi maupun yang

11

berasal atas dasar kerugian Keperdataan yang dialami oleh Negara.

3. EVY LUSIA EKAWATI “Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam

Penanganan Perkara Perdata” Dalam bukunya menjelaskan Peranan Jaksa

Pengcara Negara dalam Nota Kesepahaman yang dibuat antara Kejaksaan

Negeri Yogyakarta dengan PLN wilayah Jogja dalam menekan jumlah

pelanggan PLN yang nakal dan menangangi tunggakan tagihan pelanggan

untuk selanjutnya dilakukan tindakan persuasif oleh Jaksa Pengacara

Negara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, semakin jelaslah dasar hukum bagi

kejaksaan untuk bertindak dalam bidang keperdataan sebagai pihak

penggugat dan tergugat dalam pengembalian aset hasil korupsi dan bertindak

sebagai pengacara negara meskipun masih terdapat kontroversi dalam hal

penggunaan istilah Jaksa Pengacara Negara.Maka penulis mengambil

kesimpulan terhadap kajian pustaka tersebut diatas, bahwa jaksa dapat

bertindak mewakili negara didalam maupun diluar pengadilan dengan surat

kuasa khusus.

Dan perbedaan dengan tema dan arah tujuan dalam penelitian ini ialah

Independensi seorang Jaksa selain sebagai Penuntut Umum namun juga

sebagai Jaksa Pengcara Negara yang dapat bertindak sebagai penggugat

ataupun tergugat dengan surat khusus dapat bertindak didalam maupun diluar

Pengadilan mewakili Negara khususnya di Kejaksaan Agung.

12

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian yaitu

pendekatan undang-undang (statute approach) , pendekatan kasus (case

approach), pendekatan sejarah (history approach), pendekatan komparativ

(comparativ approach), dan pendekatan konseptual (conceptual

approach).8Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana

dengan pendekatan-pendekatan tersebut akan mendapat informasi dari

berbagai aspek mengenai peran Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya

sebagai Jaksa Pengacara Negara Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach),

pendekatan kasus (case approach).

2. Sumber Data dan Kriteria Data

Yang dimaksud dalam sumber data dalam penelitian ini adalah

sumber dimana data diperoleh, berdasarkan jenis datanya, yaitu data

sekunder. Maka dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri

dari:

1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik

Indonesia.

2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak

8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana, 2009), h.22.

13

Pidana Korupsi.

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara

mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-

dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan perundang-undangan,

surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan

permasalahan yang diteliti9 yaitu Independensi Jaksa Pengacara Negara.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks

kumulatif dan sebagainya yang memberi penjelasan akan permasalahan

yang diteliti10 Independensi Jaksa Pengcaara Negara di Kejaksaan

Agung.

3. Metode Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal

ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas

dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal

beberapa jenis teknik pengumpulan data yaitu;

a. Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang 9 Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),h.25. 10 Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),26

14

sistematis yang ditujukan pasa satu atau beberapa fase masalah di dalam

rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang

diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Penggunaan

metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan

yang diteliti yaitu langsung dari kantor Kejaksaan Agung.

b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa

dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Kejaksaan

Agung dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta

hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

4. Metode Analisis

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.11Penyusun menggunakan

metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat

kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa

menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari

teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisa

bagaimana Independensi Kejaksaaan Agung dalam melakasanakan

perannya sebagai Jaksa Pengacara Negara.

F. Metode Penulisan

1. Kerangka Teori

Untuk mengetahui tentang peran kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara

Negara (JPN), didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, artinya teori

11 Hadi Sutrino, Metodelogi Research Untuk Penulisan Paper, Thesis dan Disertasi, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), h.62.

15

yang belakangan merupakan reaksi atau umpan balik ataupun perbaikan

dari teori sebelumnya. Teori yang digunakan adalah teori negara hukum

(rechtsstaat), teori tujuan hukum dan teori penegakan hukum (law

enforcement).

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat),bukan Negara

kekuasaan belaka (machtsstaat). Franz Magnis Suseno,12mengatakan

kekuasaan negara antara lain adalah kejaksaan harus dijalankan atas dasar

hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan segenap tindakan

negara dan hukum itu sendiri harus benar dan adil.

Berkenaan dengan tujuan hukum, Mochtar Kusumaatmadja

mengatakan bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah

ketertiban. Di samping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya

keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat yang

dijelmakan olehnya, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat

dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di

lingkungan masyarakat tempat ia hidup.13

Eksistensi kejaksaan Republik Indonesia dalam perspektif konsep

rechtsstaat, konsep the rule of law, dan konsep negara hukum Indonesia.

Kehadiran kejaksaan Republik Indonesia dalam dunia peradilan adalah;

pertama, sebagai upaya preventif, membatasi, mengurangi atau mencegah

kekuasaan pemerintah atau administrasi negara (konsep rechtsstaat) yang

12 Frans Magnis Suseno., Etika Politik Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 295. 13 Mochtar Kusumaatmadja., Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, (Bandung: Bina Cipta, Tanpa Tahun), h. 2-3.

16

diduga sewenang-wenang yang dapat merugikan, baik rakyat maupun

pemerintah sendiri, bahkan supaya tidak terjadi kolusi, korupsi, dan

nepotisme. Sedangkan upaya represifnya, adalah menindak kesewenag-

wenangan pemerintah atau administrasi negara, kedua, kejaksaan Republik

Indonesia seharusnya ditempatkan pada kedudukan dan fungsi yang

mandiri dan independen melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam

penegakan hukum (konsep the rule of law), ketiga, menjaga keserasian

hubungan hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat melalui tugas

penuntutan dalam proses peradilan.

Hukum dan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto,

merupakan sebahagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan

karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan

hukum yang diharapakan.14 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu

kiranya mendudukkan kejaksaan Republik Indonesia secara proporsional

agar mandiri dan independen dalam perspektif teori negara hukum dan

teori pembagian kekuasaan.. Kemudian konsep negara hukum Indonesia

bertumpu pada keseimbangan hubungan antara pemerintah dan rakyat

yang diwarnai karakteristik administrative dan judicial.

2. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah konstruksi secara internal pada pembaca

yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan

tinjauan kepustakaan. Definisi Operasional ini dibuat untuk menghindari

14 Soerjono Soekanto., Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 5.

17

pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam

penelitian, maka dengan ini dirasa perlu untuk memberikan beberapa

definisi yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini sebagai

berikut:

a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta

wewenang lain berdasarkan undang-undang.15

b. Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dalam ruang lingkup lembaga

kejaksaan yang diberi wewenang di bidang perdata dan tata usaha

negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam

maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau

pemerintah.16

c. Pengacara atau Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa

hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi

persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.17

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, maka

akan diuraikan secara singkat sistematika penulisan yang akan dibahas dalam

skripsi ini dengan urian sebagai berikut : 15 Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 16AridonaBustari,Selayang Pandang Jaksa Pengacara Negara, http://datunkejaritakengon. blogspot.com/p/artikel-hukum.html,diakses 22 Desember 2014 17 Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

18

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini merupakan pendahuluan yang

menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia, pada bab ini

akan dibahas mengenai sejarah lahirnya Kejaksaan Republik

Indonesia, Tempat dan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia,

peran Kejaksaan Republik Indonesia dan susunan organisasi dan

tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Bab III : Pelaksanaan fungsi pengacara Negara oleh Kejaksaan, pada bab ini

akan dibahas mengenai dasar hukum Kejaksaan sebagai jaksa

pengacara Negara, Syarat-syarat Kejaksaan sebagai jaksa

pengacara Negara dan fungsi, tugas dan wewenang Kejaksaan

sebagai jaksa pengacara Negara. Hambatan Kejaksaan sebagai

jaksa pengacara negara dalam penyelesaian kasus dan Upaya

Kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara dalam penyelesaian

kasus.

Bab IV: Independensi kejaksaan dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa

pengacara negara, pada bab ini akan dibahas mengenai

independensi kejaksaan dalam kaitan dengan tata hukum Indonesia

(kelembagaan) dan independensi kejakasaan secara fungsional.

Bab V : Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

19

BAB II

KEDUDUKAN DAN PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Sejarah Lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia

1. Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada

zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan

Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa sudah mengacu

pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari

bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Menurut W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat

negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam

Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). 18Dhyaksa adalah hakim yang

diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan.

Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi

yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini

didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa

adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi

(oppenrrechter).19

Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan

menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga

18 W.F. Stutterheim, “Sejarah”, http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=3,

diakses Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014. 19 H.H. Juynboll, “Sejarah Kejaksaan Indonesia”, http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_

Indonesia, diakses Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014.

20

adalah seorang adhyaksa.20 Pada masa pendudukan Belanda, badan yang

ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar

Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan

sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad

(Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi) dan

Hooggerechtshof (MA) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten

Residen.

Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai

perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan

Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung

antara lain :21

a. Mempertahankan segala peraturan Negara

b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana

c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya

dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen

yang terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS).

Peran Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi

difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman

pendudukan tentara Jepang Nomor 1/1942, yang kemudian diganti oleh

20Krom dan Van Vollenhoven, “Sejarah lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia”, http://lotus bougenville.wordpress.com/2010/06/16/kejaksaan-agung/, diakses Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014.

21EtymZuafria. Amd,“Sejarah Kejaksaan RI”, http://ktjintelijen.blogspot.com/2010_05_01_archive

.html, diakses Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014.

21

Osamu Seirei Nomor 3/1942, Nomor 2/1944 dan Nomor 49/1944.

Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni

sejak Saikoo Hoooin (Pengadilan Agung), Koootooo Hooin (Pengadilan

Tinggi) dan Tihooo Hooin (Pengadilan Negeri). Pada masa itu, secara

resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :22

a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran

b. Menuntut Perkara

c. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal

d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan

dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II

Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan-Badan dan Peraturan Pemerintah

Dulu. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia

membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan

ketentuan UUD 1945, maka segala badan dan peraturan yang ada masih

langsung berlaku.

Secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak

kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945.

Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya disingkat PPKI)

diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik

Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

22 Just another WordPress, “Sejarah Kejaksaan RI Sebelum Reformasi”, http://cabjaribrandan.

wordpress.com/, diakses Senin, tanggal 11 Agustus 2014.

22

Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai

perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun

waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya,

hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 (dua puluh

dua) periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan

sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta

tata cara kerja Kejaksaan Republik Indonesia, juga juga mengalami

berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi

masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang Kejaksaan, perubahan mendasar

pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan

Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, undang-undang ini menegaskan

Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai

penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan

dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang

diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang

Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan

dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut

Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan perubahan dari Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun

23

1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga

mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara

institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden

Nomor 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.

2. Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap

pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya

dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa

reformasi Undang-Undang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni

dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kehadiran

undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap

sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari

pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan

Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan

kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain

berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses

perkara (Dominus Litis), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan

hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah

suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti

24

yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang

Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana

putusan pidana (executive ambtenaar). Karena itulah, Undang-Undang

Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan

kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga

negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

penuntutan.

Mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka pelaksanaan

kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan

secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan

kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka artinya bahwa

dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari

pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan

tugas profesionalnya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

1) Melakukan penuntutan;

2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah

25

memperoleh kekuatan hukum tetap;

3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;

4) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu

berdasarkan undang-undang;

5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang

dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa

khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan

atas nama negara atau pemerintah.

c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut

menyelenggarakan kegiatan :

1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

3) Pengamanan peredaran barang cetakan;

4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan

masyarakat dan negara;

5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

6) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Kejaksaan dapat

meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah

26

sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena

bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal

yang dapat membahyakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan

wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi

tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal

33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum

dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34

menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam

bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan

hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab.

Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini

mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi

korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap

tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja

dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian Republik Indonesia

dan badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain :

1) Modus operandi yang tergolong canggih

2) Pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-

temannya

27

3) Objeknya rumit (compilicated), misalnya karena berkaitan dengan

berbagai peraturan

4) Sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan

5) Manajemen sumber daya manusia

6) Perbedaan persepsi dan interprestasi (di kalangan lembaga penegak

hukum yang ada)

7) Sarana dan prasarana yang belum memadai

8) Teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan

penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan

pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap

mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini diatur beban

pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi

yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan

undang-undang ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para

koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam undang-undang

tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan

penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh undang-undang

ini.

Akhirnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya secara tegas

28

menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang

dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai

hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa

melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan

luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan

pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai

(extraordinary crime).

Sehingga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan

pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang

memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk

penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 (empat)

Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni

Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan

Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan

penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidiknya diambil dari Kepolisian

dan Kejaksaan Republik Indonesia. Sementara khusus untuk penuntutan,

tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK

menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain

di bidang penyidikan.

29

B. Kedudukan dan Peran Kejaksaan Republik Indonesia

Mengenai kedudukan dan peranan kejaksaan Kejaksaan Republik

Indonesia dalam sistem pemerintahan telah ditegaskan dalam penjelasan UUD

1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia yang menyatakan bahwa kedudukan kejaksaan adalah Lembaga

Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang

penuntutan di lingkungan peradilan umum. Ini berarti bahwa kejaksaan

sebagai perwujudan dari segala kebebasan dan keadilan, sebab kejaksaan

mewakili dan mempertahankan kekuasaan negara, memperjuangkan

kepentingan umum yang sangat membutuhkan ketertiban dan ketentraman

dalam kehidupan dan diharapkan kejaksaan mampu bertindak secara netral,

didalam menangani perkara yang harus dipecahkan, khususnya di dalam

penanganan perkara selama proses di Pengadilan.

1. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia

Kedudukan sentral Kejaksaan berkait erat dengan kedudukan dan

fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum di

Indonesia. Sudah tentu penekanan pada eksistensi dan eksisnya institusi ini

baik dalam tataran teoritis yang mengacu pada konsepsi negara hukum

maupun dalam asas normative praktis yang berpedoman pada peraturan

perundang-undangan artinya Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan

wewenangnya dalam kedudukannya sebagai badan yang terkait dengan

kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, harus menjunjung tinggi

supremasi hukum sebagai prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Supremasi hukum

berarti adanya jaminan konstitusional dalam proses politik yang dijalankan

30

oleh kekuasaan eksekutif, legislative dan yudikatif. Supremasi hukum akan

selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum.23

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 2,

Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

Pasal 2 :

(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-

Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta

kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

(2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan

secara merdeka.

(3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 adalah satu dan tidak

terpisahkan.

Pasal 3

Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi dan Kejaksaan

negeri.

Pasal 4

(1) Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik

Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara

Republik Indonesia.

23Wijatobone,“KedudukanKejaksaan”, http://wijatobone.blogdetik.com/2008/10/21/optimali

sasi-peran-kejaksaan-dalam-penegakan-supremasi-hukum/, diakses Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014.

31

(2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah

hukumnya meliputi wilayah provinsi.

(3) Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang

daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia

UUD 1945 menentukan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara

hukum (rechtsstaat). Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu

prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesejahtraan bagi

setiap orang di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu,

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil tersebut

setidaknya tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai perubahan atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Kejaksaan yang baru tersebut dimaksudkan untuk lebih

menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai

lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di

bidang penuntutan.

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam Undang-Undang tersebut harus

dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat

(2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang

32

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka

dalam arti bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan

lainnya. Ketentuan ini betujuan melindungi profesi Jaksa dalam

melaksanakan tugas profesionalnya. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga

penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan

supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi

manusia, serta pemberantasan KKN.

Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses

pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan

mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakan

adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta kewajiban untuk turut

menjaga dan menegakan kewajiban pemerintah dan negara serta

melindungi kepentingan masyarakat. Di sinilah letak peran strategis

Kejaksaan dalam pemantapan ketahanan bangsa.

Dasar hukum pelaksanaan kedudukan dan peranan Kejaksaan

Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan

kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan

badan-badan penegak hukum dan keadilan dijabarkan pada Pasal 5 Ayat

(1), Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945, yaitu :

Pasal 5 Ayat (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-

Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 20 Ayat (1) Tiap-tiap Undang-Undang menghendaki persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat

33

3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Susunan organisasi terdapat dalam Pasal 4 Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

a. Jaksa Agung;

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang antara lain sebagai

berikut :

1) Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan dalam melaksanakan

tugas, wewenang dan fungsi serta membina aparatur Kejaksaan

agar berdaya guna dan berhasil guna;

2) Menetapkan dan mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan

penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif

yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi dan

tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;

4) Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan

instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta

melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan

oleh Presiden;

5) Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang

terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke

luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia,

34

peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban

umum, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama serta

pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan ketertiban

masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

6) Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha

negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar

pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara baik di

dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden;

7) Menyampingkan perkara demi kepentingan umum, mengajukan

kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam

perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, mengajukan

pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam

pemeriksaan kasasi perkara pidana, menyampaikan pertimbangan

kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana

mati berdasarkan peraturan perundang-undangan;

8) Memberikan izin tertulis dan menetapkan persyaratan dan tata cara

bagi seorang tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani

perawatan di rumah sakit di dalam maupun di luar negeri

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

9) Memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan

melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;

35

10) Membentuk Satuan Tugas di Pusat dan di Daerah yang terdiri dari

instansi Sipil, TNI dan Polri untuk penanggulangan, pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana khusus serta tindak pidana

tertentu sesuai dengan kebutuhan;

11) Membina dan melakukan kerja sama dengan departemen, lembaga

pemerintah non departemen, lembaga negara, instansi dan

organisasi lain untuk memecahkan permasalahan yang timbul

terutama yang menjadi tanggung jawabnya.

Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang

wakil Jaksa Agung.

b. Wakil Jaksa Agung;

Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas yaitu :

1) Membantu Jaksa Agung dalam membina dan mengembangkan

organisasi, administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis

operasional lainnya agar berdaya guna dan berhasil guna;

2) Membantu Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas, wewenang, dan fungsi para Jaksa Agung Muda, Pusat dan

Kejaksaan di daerah;

3) Mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan;

4) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa

Agung.

Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Jaksa Agung bertanggung

jawab kepada Jaksa Agung.

36

c. Jaksa Agung Muda Pembinaan;

Jaksa Agung Muda Pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan

dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi

Kejaksaan di bidang pembinaan yang bertanggung jawab langsung

kepada Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda Pembinaan mempunyai tugas dan wewenang

melakukan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan,

kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, melakukan

penelaahan dan turut menyusun perumusan peraturan perundang-

undangan, pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi

tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan

administratif bagi seluruh satuan organisasi Kejaksaan dalam rangka

memperlancar pelaksanaan tugas.

d. Jaksa Agung Muda Intelijen;

Jaksa Agung Muda Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan

dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi

Kejaksaan di bidang intelijen yustisial yang bertanggung jawab

langsung kepada Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang

melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik,

ekonomi, keuangan, dan pertahanan keamanan untuk mendukung

kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun

37

represif, melaksanakan dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban

dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan

hasil-hasilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

e. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum adalah unsur pembantu

pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta

fungsi Kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana umum

yang diatur di dalam dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(selanjutnya disingkat KUHP) yang bertanggung jawab langsung

kepada Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mempunyai tugas dan

wewenang melakukan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan,

penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan,

pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan

tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh Jaksa Agung.

f. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus adalah unsur pembantu

pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta

fungsi Kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana khusus

yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

38

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan

wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan

tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan

pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas

bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi,

tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan

oleh Jaksa Agung.

g. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur

pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan

wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial mengenai perkara

perdata dan tata usaha negara yang bertanggung jawab langsung

kepada Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai

tugas dan wewenang melakukan penegakan, bantuan, pertimbangan

dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang

perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan kekayaan negara

dan menegakkan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa

Agung.

h. Jaksa Agung Muda Pengawasan;

Jaksa Agung Muda Pengawasan adalah unsur pembantu pimpinan

dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi

39

Kejaksaan di bidang pengawasan yang bertanggung jawab langsung

kepada Jaksa Agung.

Jaksa Agung Muda Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang

melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan

semua unsur Kejaksaan agar berjalan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, rencana dan program kerja Kejaksaan serta

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

i. Pusat;

1) Di lingkungan Kejaksaan dapat dibentuk Pusat sebagai unsur

penunjang kegiatan Kejaksaan

2) Pembentukan Pusat ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat

persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pendayagunaan aparatur negara.

j. Kejaksaan di Daerah :

Kejaksaan di daerah terdiri Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan

Negeri yang kedudukan dan wilayah hukumnya ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian tugas

dan wewenang, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Tinggi

dan Kejaksaan Negeri diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung setelah

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di

bidang pendayagunaan aparatur negara.

1) Kejaksaan Tinggi

2) Kejaksaan Negeri.

40

Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia terdapat dalam Pasal

34 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik

Indonesia yaitu:

Semua satuan organisasi Kejaksaan dalam melaksanakan

tugasnya diwajibkan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan Kejaksaan sendiri maupun dalam

hubungan antar departemen, lembaga pemerintah non departemen,

lembaga negara, dan instansi-instansi lain untuk kesatuan gerak yang

sesuai dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang

serta fungsinya aparat Kejaksaan bertanggung jawab secara hirarkis

kepada pimpinan satuan organisasi masing-masing. Dalam

melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsinya satuan-satuan

organisasi Kejaksaan berpedoman kepada asas satu kesatuan dan tidak

terpisah-pisahkan.

41

BAB III

PELAKSANAAN FUNGSI PENGACARA NEGARA OLEH KEJAKSAAN

A. Syarat-Syarat Menjadi Jaksa

Adapun syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa terdapat

dalam Pasal 9 sampai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah :

1) Warga negara Indonesia;

2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

4) Berijazah paling rendah sarjana hukum;

5) Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi

35 (tiga puluh lima) tahun;

6) Sehat jasmani dan rohani;

7) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

8) Pegawai negeri sipil.

(2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk dapat diangkat

menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat atau petunjuk

pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan

42

jaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 10

(1) Sebelum memangku jabatannya, jaksa wajib mengucapkan sumpah atau

janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berbunyi

sebagai berikut : “Saya bersumpah/berjanji”.

Pasal 11

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini, jaksa dilarang

merangkap menjadi :

a. Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah,

atau badan usaha swasta

b. Advokat

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan atau pekerjaan yang dilarang

dirangkap selain jabatan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1), diatur dengan peraturan pemerintah.

Dari sini kita bisa tahu bahwa syarat menjadi jaksa adalah salah satunya

berijazah paling rendah sarjana hukum. Ini artinya, seseorang yang bergelar

magister ilmu hukum atau S2 ilmu hukum tentu saja bisa mencalonkan diri

sebagai jaksa, asalkan ia telah menempuh strata satu (S1) di bidang hukum

(mengingat S2 hukum bisa saja S1 yang diambil sebelumnya bukan dari

bidang hukum). Namun, walaupun ia bergelar S2 di bidang ilmu hukum, ia

wajib memenuhi persyaratan-persayaratan lainnya sebagai jaksa sebagaimana

ditentukan dalam UU Kejaksaan di atas.

43

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Jalan Berliku

Seorang Jaksa, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung (yang saat itu

dijabat) Babul Khoir Harahap menegaskan bahwa proses rekrutmen menjadi

seorang jaksa itu tidak mudah dan panjang. Ia menyatakan syarat-syaratnya

telah diatur dalam UU Kejaksaan dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

Peraturan Jaksa Agung (Perja) yang dimaksud adalah Peraturan Jaksa

Agung Republik Indonesia Nomor: Per-064/A/JA/07/2007 tentang Rekrutmen

Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia

(“Perja Per-064/A/Ja/07/2007”).

Bagi yang ingin menjadi jaksa, ia harus mengikuti Rekrutmen Calon

Jaksa, yakni serangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan dan pengisian

formasi, pengumuman, pendaftaran, pembuatan soal seleksi, seleksi dan

pengolahan hasil seleksi serta penetapan kelulusan, pengumuman hasil seleksi,

pengiriman peserta hasil seleksi calon jaksa ke lembaga Pendidikan dan

Pelatihan (Pasal 14 jo. Pasal 1 angka 7 Perja Per-064/A/JA/07/2007).

Tujuan rekrutmen calon jaksa adalah untuk mencari sumber daya

manusia Jaksa yang memiliki kemampuan intelektual, profesional, integritas

kepribadian serta memiliki disiplin tinggi (Pasal 13 Perja Per-

064/A/JA/07/2007). Adapun Peserta seleksi Calon Jaksa Kejaksaan Republik

Indonesia menurut Pasal 1 angka 10 Perja Per-064/A/JA/07/2007 adalah

Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang memenuhi persyaratan rekrutmen Calon

Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi, selain memenuhi syarat-syarat

dalam UU Kejaksaan yang kami sebutkan di atas, ia juga wajib menjadi

Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan terlebih dahulu.

44

Persyaratan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan

Jaksa adalah: (Pasal 19 Perja Per-064/A/JA/07/2007)

a) Pegawai Kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

b) Sarjana Hukum.

c) Berpangkat serendah-rendahnya Yuana Wira/golongan III/a.

d) Usia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya

35 (tiga puluh lima) tahun pada saat dilantik menjadi Jaksa.

e) Berkelakuan tidak tercela.

f) Sehat fisik dan mental dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan

secara lengkap (general check up) pada rumah sakit yang ditunjuk,

mempunyai postur badan yang ideal dan keterangan bebas dari narkoba

yang dibuktikan dengan hasil laboratorium.

g) Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan

jaksa yang dinyatakan secara obyektif oleh atasan minimal eselon III.

h) Telah membantu melaksanakan proses penanganan perkara baik dalam

perkara pidana, perdata dan tata usaha negara serta dibuktikan dengan

sertifikasi oleh Kepala Kejaksaan setempat dengan standar yang

ditentukan.

i) Lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh Panitia Rekrutmen Calon

Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa juga wajib

senantiasa menjunjung tinggi kode etik untuk menjaga kehormatan dan

martabat profesinya. Kode Etik Jaksa atau Kode Perilaku Jaksa adalah

45

serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku jaksa dalam

menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya

serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya.

B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

Indonesia telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

a. Melakukan penuntutan;

b. Melaksanakan penetapan hakin dan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana

bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan bersyarat;

d. Melaksanakan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu

berdasarkan Undang-Undang;

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang

dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus

dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama

Negara atau pemerintah

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut

menyelenggarakan kegiatan :

46

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

c. Pengamanan peredaran barang cetakan;

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan

masyarakat dan Negara;

e. Pencegahan peyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Selain itu, Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta

kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat

perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu

berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahyakan orang

lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang

tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan

wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Pasal 33 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan

membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan

serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan

bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum

47

kepada instalasi pemerintah lainnya. Segenap tugas dan wewenang Kejaksaan

tersebut dilaksanakan dalam kerangka negara hukum guna mewujudkan peran

Kejaksaan dalam penegakan supremasi hukum di negara Indonesia, agar

kesetabilan dan ketahanan bangsa dapat semakin kokoh.

Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan adalah lembaga

penegak hukum yang merupakan bagian dari salah satu sistem dalam

peradilan pidana terpadu (ICJS: Integreted Criminal Justice System). Selain

itu diatur pula tugas di bidang Datun dimana kejaksaaan dapat mewakili

pemerintah/negara. Jaksa yang sedang melaksanakan tugas ini disebut Jaksa

Pengacara Negara, yakni bertindak seperti advokat bagi yang menguasakan

untuk mewakilinya.

Tidak semua jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara karena

penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional

melaksanakan tugas-tugas Datun. Istilah ini bukan baru muncul saat bidang

Perdata dan Tata usaha Negara dibentuk secara struktural di Kejaksaan Agung

pada 1992, namun telah dikenal sejak 1922 (vide: Stb 1922 Nomor 522,

Vertegenwoordige van den Lande in Rechten). Dalam Pasal 2 Stb 1922 No.

522 disebutkan, “Dalam suatu proses (atau sengketa) yang diadili dengan

prosedur perdata, bertindak untuk Pemerintah Indonesia sebagai penanggung

jawab negara di pengadilan adalah opsir justisi atau jaksa” (vide Pasal 2 huruf

b dan seterusnya). Bahkan di negeri Belanda, para Jaksa Agung Muda disebut

Advocaten General baik Kejaksaan di Hoge Raad maupun di Gerechtshoven

48

(vide: art 3 RO. Bld), sebagai konsekuensi penugasannya untuk membela

kepentingan negara dan publik, baik dalam proses pidana maupun masalah

perdata dan ekstra yudisial lainnya.24

Bahwa akibat bergulirnya reformasi telah membuat perubahan mendasar

terhadap pola pikir dan tata laku warga masyarakat. Realitas demikian juga

membawa konsekuensi dalam reformasi hukum, khususnya bidang Datun,

lebih fokusnya atas keberadaan Jaksa Pengacara Negara. Hal ini terkait

dengan meningkatnya kesadaran hukum atau merebaknya keberanian warga

masyarakat menggugat berbagai kebijakan pemerintah/negara. Beberapa

contoh konkret di antaranya :

Pertama, pada 2005 ada class action (gugatan perwakilan kelompok)

yang diadukan oleh sekitar 20 juta mantan anggota Partai Komunis Indonesia

terhadap presiden dan mantan presiden Republik Indonesia. Penggugat

mendalilkan bahwa pemerintah Republik Indonesia telah melakukan

perbuatan melanggar hukum berupa pelanggaran hak asasi manusia terhadap

mereka. Penggugat menuntut agar pemerintah Republik Indonesia dihukum

untuk membayar ganti rugi minimum Rp. 400 juta per penggugat, sehingga

jumlah keseluruhannya Rp. 8.000 triliun. Pemerintah Republik Indonesia

selanjutnya menugaskan Jaksa Agung cq Jaksa Pengacara Negara menghadapi

gugatan tersebut. Atas usaha keras para Jaksa Pengacara Negara, pemerintah

Republik Indonesia akhirnya terhindar dari kewajiban membayar ganti rugi

tersebut.

24 Duniakontraktor, Landasan Hukum Jaksa Pengacara Negara”, http://duniakontraktor. wordpress.com/2011/03/07/landasan-hukum-jaksa-pengacara-negara/, diakses Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014.

49

Kedua, terindikasinya usaha-usaha untuk merugikan negara dengan cara

mengajukan gugatan perdata. Kekayaan negara yang paling rawan dalam

hubungan ini adalah aset dalam bentuk tanah. Penggugat mendalilkan bahwa

tanah dimaksud adalah miliknya seperti yang terjadi pada tanah hak PT

Telkom Sorong-Papua, tanah kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tanah-

tanah yang digunakan oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan lain sebagainya.

Namum berkat berbagai alat bukti maupun saksi serta kontribusi Jaksa

Pengacara Negara, semua dalil gugatan terbantah sehingga terselamatkan aset-

aset tersebut.

Ketiga, munculnya strategi menggunakan gugatan perdata untuk

mengusahakan agar tindakan-tindakan kejaksaan dalam rangka pemberantasan

korupsi, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak sah. Contoh

dalam kasus terpidana korupsi David Nusa Wijaya. Sanak saudara terpidana

menggugat dengan mendalilkan bahwa, penyitaan dan perampasan barang

yang dilakukan kejaksaan adalah perbuatan melanggar hukum karena barang

barang tersebut milik penggugat, bukan milik terpidana. Setelah melalui

persidangan perdata yang cukup panjang, akhirnya kejaksaan diwakili Jaksa

Pengacara Negara dapat memenangkan perkara tersebut.

Keempat, banyak sudah pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD

mangadakan/membuat naskah kerja sama (Memorandum of Understanding/

MoU) dengan institusi kejaksaan, yang maksudnya adalah kerja sama dalam

pemerian bantuan hukum dengan mengunakan Jaksa Pengacara Negara jika

terjadi gugatan terhadap lembaga pemerintah maupun badan usahanya.

50

Beberapa contoh tersebut di atas, sebenarnya sudah menunjukan

kontribusi eksitensi mupun peran serta Jaksa Pengacara Negara dalam bidang

Datun. Namun ada beberapa hambatan di antaranya :25

1. Minim atau sangat kurangnya kegiatan sosialisasi menyangkut keberadaan

Jaksa Pengacara Negara.

2. Terbatasnya jumlah personel jaksa yang secara khusus mendapatkan bekal

tambahan pendidikan/pelatihan menuju profesionalisasi sebagai Jaksa

Pengacara Negara.

3. Kecenderungan adanya keengganan mengunakan ataupun menugaskan

Jaksa Pengacara Negara. Institusi pemerintah/negara jika mendapat

gugatan Datun, biasanya lebih "sreg" menugaskan bagian/biro hukumnya

atau malahan advokat untuk menghadapi gugatan tersebut.

4. Dalam memberikan bantuan hukum perdata, sering dipermasalahkan dan

dipersidangan mendapat semacam eksepsi dari Advokat. Mereka (para

Advokat) menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2003 tentang Advokat, bantuan hukum hanya dapat diberikan

oleh advokat. Beruntungnya selama ini dalam persidangan Hakim selalu

mengabaikan, atau menolak eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa

Jaksa Pengacara Negara adalah penugasan khusus bersifat kasuistis

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia.

25Kabarindonesia,“JPNsebagaiPengacaraNegara,http://kabarindonesia.com/berita.php?p

il= 20&jd=JPN+sebagai+Pengacara+Negara&dn, diakses Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014.

51

5. Masih sering timbul pertanyaan tentang BUMN/BUMD termasuk bagian

pemerintah/negara atau tidak.

6. Masalah Surat Kuasa Khusus. Bersarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

secara tegas menyatakan, bahwa di bidang hukum Datun kejaksaan dapat

mewakili pemerintah/negara Republik Indonesia baik di dalam maupun di

luar pengadilan.

7. Tidak adanya anggaran dana operasional yang mencukupi dalam hal

mengajukan gugatan untuk pemulihan keuangan negara. Kedelapan,

kurangnya literatur menyangkut Datun, publikasi maupun

kegiatan/pelatihan yang mendukung.

Contoh kasus yang lainnya dimana Kejaksaan pernah memberikan

bantuan hukum perdata kepada PT Jamsostek (Persero), padahal pada saat

yang sama Direksi PT Jamsostek (Persero) sedang diperiksa oleh Penyidik

Tindak Pidana Khusus berdasarkan sangkaan terjadinya tindak pidana korupsi.

B. Pelaksanaan Fungsi Pengacara Negara Oleh Kejaksaan

Selama ini banyak pihak beranggapan bahwa Kejaksaan hanya bertugas

menangani perkara pidana atau sebagai Penuntut Umum, padahal disamping

tugas tersebut Kejaksaan juga berwenang menangani perkara perdata, yang

dasar hukum dan pelaksanaannya telah ada sejak perundang-undangan Hindia

Belanda yaitu Staatsblaad 1922 Nomor 522 dan peraturan perundang-

undangan yang tersebar dalam BW, Ardonansi Catatan Sipil dan Ordonansi

Kepailitan.

52

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan

negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut

dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam

melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh

kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa

Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara

independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan

demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya

merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara

untuk keberhasilan penuntutan.

Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai

jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan

wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan

bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun

jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam

puluh dua) tahun.

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana

tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Undang-Undang

yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan

penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

53

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai

kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat

atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan

pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga

membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan

dan/atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan

pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan

masyarakat di Sidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

menyelenggarakan fungsi :26

1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata

usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan

teknis;

2. Pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dan

mewakili kepentingan negara dan pemerintah;

3. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan

ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan

hukum yang merugikan keuangan negara;

4. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut

pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan

umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;

26Query,“Perdata dan TataUsaha Negara”,http://kejari-jaksel.go.id/staticpage.php?page=

organisasi-datun, diakses Sabtu, 09 Agustus 2014.

54

5. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan

mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat

baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;

6. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta

memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah

perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang

bersangkutan;

7. Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum

Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah

hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;

8. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat

tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang

bersangkutan.

55

BAB IV

INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA

A. Independensi Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Negara

Hukum Di Indonesia

Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga eksekutif tetap dipertahankan

hingga orde reformasi. Padahal salah satu agenda reformasi hukum adalah

mereformasi institusi hukum dan perundang-undangan. Kedudukan kejaksaan

dalam pasal 24 ayat (3) UUD 1945 hanya dijadikan badan-badan yang

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kedudukan dan kewenangan

kejaksaan dalam UUD 1945 tidak disebutkan secara Inplisit sebagai bagian

integral dari kekusaan kehakiman Pengaturan kedudukan tersebut juga

tercantum dalam konsideran menimbang Undang-Undang kejaksaan. Padahal

dalam secara international kedudukan konstitusional lembaga peradilan harus

dijamin oleh Konstitusi. The United Nations Basic Principles on

Independence of The Judiciary yang dikeluarkan majelis umum PBB 1985

pada pasal 1 menyatakan :

The Independence of the judiciary shall be guaranteed by the state and

enshirined in the constitusion or the law of country. It is the duty of all

govermental and other institusions to respect and observe the independence of

the judiciary

Independensi peradilan harus dijamin oleh Negara dan diabadikan dalam

Konstitusi atau hukum negara.Ini adalah tugas dari semua pemerintah dan

56

lainnya lembaga untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan.

Pengaturan kejaksaan dalam Undang-Undang dasar (constitution) suatu negara

bukanlah merupakan hal yang baru,karena ternyata di dunia ini terdapat

hampir 90 (sembilan puluh) negara yang mengatur lembaga Kejaksaan

dan/atau Jaksa Agungnya dalam Undang-Undang dasar.

Pada hakekatnya dalam prinsip negara hukum keberadaan kekuasaan

yudisial merupakan kekuasaan yang bertujuan untuk mengawasi jalannya

pemerintahan agar tetap berjalan pada kerangka hukum. Keberadaan

kekuasaan yudusial yang independen merupakan jaminan bagi tegaknya

supremasi hukum. Independensi lembaga penegak hukum akan menghindari

terjadinya penyimpangan fungsi lembaga penegak hukum dan keadilan

sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan oleh sebuah rezim tertentu.

Melihat hal tersebut maka peran strategis lembaga penegak hukum

dalam sistem ketatanegaraan dan mewujudkan prinsip negara hukum

merupakan sesuatu yang krusial. Maka dari itu keberadaan lembaga negara

yang melaksanakan kekuasaan yudisial termasuk kategori sebagai organ

negara utama (auxilary organ). Sebagai organ negara utama maka sumber

atribusi kewenangan lembaga yudisial sepatutnya harus diatur secara jelas di

dalam konstitusi.

Atribusi kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Badan

Pemeriksa Keuangan diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Atribusi

langsung dari konstitusi meletakkan keberadaan MA dan BPK sejajar dengan

lembaga eksekutif dan legislatif. Sehingga fungsi pengawasan yang dimiliki

57

oleh MA dan BPK menjadi seimbang dalam prinsip pendistribusian

kekuasaan yang diterapkan di negara Indonesia. Keadaan inilah yang

menciptakan check and balances antar lembaga negara. Sebagai lembaga yang

sama-sama lahir dan mendapat atribusi kewenangan dari konstitusi maka

secara hierarki keberadaan MA dan BPK tidak berada lebih rendah dari

Presiden (Eksekutif) dan DPR (Legislatif).

Dilain pihak Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang

kejaksaan menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain

berdasarkan Undang-Undang. Kekuasaan Pemerintahan dalam UUD 1945

diartikan sebagai kekuasaan pemerintah dalam arti yang sempit yaitu sebagai

kekuasaan Presiden. Ketidak pastian konstitusional dan kebingunan

pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengakibatkan

tidak jelasnya kedudukan kejaksaan sebagai yudikatif yaitu yaitu badan yang

terjait dengan kekuuasaan kehaiman atau sebagai kekuasaan pemerintahan

yang berada sebagai sub ordinat dari kekuasaan presiden. Ketidak pastian ini

menimbulkan kemerdekaan yang secara filosofis diatemukan dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak dapat sebagai mana mestinya.

Dengan beragamnya posisi Kejaksaan di seluruh dunia, maka

pertanyaan letak kejaksaan yang ideal juga belum terjawab. Pada intinya tidak

ada satu pandangan pun yang mengharuskan Institusi Kejaksaan wajib

ditempatkan pada cabang kekuasaan mana, apakah eksekutif, legislatif

ataupun Yudikatif. Bahkan perkembangan terakhir ada kepentingan

58

konstitusional (constitutional importance) untuk mendirikan pilar kekuasaan

keempat yang independen dan berdiri sendiri di luar tiga kekuasaan

sebelumnya. Kekuasaan ke empat ini adalah pilar yang berfungsi sebagai

kontrol eksternal bagi ketiga pilar sebelumnya. Pilar keempat ini bisa terdiri

dari Institusi Kejaksaan, Judicial Commision, dan Ombudsman.27

Soal Independensi ini sebenarnya mesti dibagi menjadi dua aspek, yakni :

1. Independensi secara institusional (kelembagaan)

2. Independensi secara fungsional. Independensi Secara lembaga berarti

bahwa kejaksaan itu ditempatkan dalam posisi yang independen secara

kelembagaan. Kejaksaan memang semestinya lebih baik ditempatkan

secara mandiri secara kelembagaan dan lepas dari kekuasaan manapun.

Adapun Independensi Lembaga Kejaksaan dalam kaitannya dengan

sistem Negara Hukum di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Kejaksaan tidak pernah disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945,

namun pengertian Kejaksaan dan Jaksa Agung sudah termasuk dalam

ruang lingkup ”kekuasaan kehakiman.” Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945 menyebutkan bahwa, ”Kekuasaan Kehakiman (Rechtelijke

Macht) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan

kehakiman;” bukan lain-lain badan pengadilan.

2. Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan adalah merupakan

penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan

masyarakat, maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara

perdata dan tata usaha negara; 27 Lihat Relationship between the Public Prosecutor and the Minister of Justice, <http://www.euro-justice.com/member_states/slovak_rep/country_report/2841/>,diakses 09 Agustus 2014

59

3. Keberadaan Kejaksaan adalah menempati posisi sentral dan fungsinya

yang strategis dalam proses penegakan hukum, di mana Kejaksaan

diharapkan mandiri dan independen serta mempunyai aparatur yang

profesional sebagai pelaksana kekuasaan Negara di bidang penegakan

hukum secara proporsional.Peranan Kejaksaan dalam penyelenggaraan

peradilan pidana ini, termuat dalam (United Nations) Guidelines on the

Role of the Prosecutors pada tahun 1990. (“Pedoman (Perserikatan

Bangsa-Bangsa) Tentang Para Jaksa”);

4. Kedudukan dan peran lembaga Kejaksaan dalam sistem penegakan hukum

di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditemukan suatu ambivalensi

antara kedudukan kelembagaan (yaitu Kejaksaan sebagai lembaga

pemerintahan/eksekutif (sebagai unsur pemerintah/pembantu presiden)

dengan tugas pokok fungsi dan wewenang di bidang penuntutan yang

masuk dalam yudikatif;

5. Doktrin dominus litis telah diakui secara universal dan tercermin di dalam

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa “Kejaksaan adalah lembaga

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan

serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, yang dilaksanakan

secara independent.”

6. Sejalan dengan prinsip bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan

(een en ondeelbaar), maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun

60

yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama

negara;

7. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa Penuntut

Umum adalah penuntut umum sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan”. Hal ini berarti kewenangan penuntutan yang

dimaksud dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

KPK.

8. Terdapat kerancuan antara KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berkaitan dengan Pasal 38,

Pasal 39 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun yurisprudensi MA

mengakui semua proses penuntutan KPK dan Kejaksaan.28

Independensi Kejaksaan juga semestinya diartikan sebagai “kekuasaan

penuntutan yang merdeka” dalam arti tidak memiliki keterkaitan atau

terpengaruh oleh pihak manapun serta memiliki kemampuan untuk

memutuskan tindakannya di bidang penuntutan secara fair dan obyektif, yang

mana hendaknya lembaga seperti KPK mengikuti apa yang diamanatkan

UNCAC 2003 sehingga tidak bersifat ad hoc, namun fungsi KPK yang ada

Indonesia sama dengan di Malaysia diberikan kewenangan penuntutan.

28Kejaksaan Republik Indonesia, “Pengkajian”, http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.

php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1543&bc=, diakses Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014

61

Padahal ide dasarnya adalah untuk melakukan fungsi preventif dan supervisi

serta monitoring. Sedangkan fungsi represif seharusnya tetap dibebankan

kepada Kepolisian dan Kejaksaan, namun saat ini justeru sebaliknya KPK

lebih mengedepankan fungsi represif.

B. Independensi Fungsional Kejaksaan Dalam Kaitannya Dengan Kinerja

Dalam Penegakan Hukum

Yang terpenting dari persoalan independensi bukanlah independensi

kelembagaan melainkan independensi fungsional. Independensi Fungsional

adalah bahwa Jaksa itu bisa bebas dan merdeka dalam menjalankan tugasnya

untuk menuntut ataukah tidak menuntut. Sebagaimana dinyatakan di atas, Jika

secara kelembagaan Kejaksaan Tidak Independen, bukanlah masalah,

sepanjang Secara fungsional kejaksaan bisa bebas menjalankan fungsinya

tanpa intervensi.

Kejaksaan Perancis, Belanda dan Jepang misalnya meletakkan institusi

kejaksaan di bawah eksekutif. Tapi apakah kejaksaan mereka tidak

independen? Kejaksaan tiga negara tersebut terbukti tetap bisa independen.

Ketiga nya bahkan tidak kalah independen dengan Kejaksaan Italia yang dipuji

sebagai model kejaksaan yang dianggap paling independen karena meletakkan

institusi kejaksaan dalam bagian kekuasaan kehakiman dan mampu berfungsi

tanpa tekanan siapapun. Sebaliknya Kejaksaan Indonesia, telah lama tidak

independen semenjak lahirnya hingga prakteknya hari ini.29

29 http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pendahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/,diakses 22 Desember 2014.

62

Dengan demikian, adalah benar bahwa independensi secara kelembagaan

jelas mempengaruhi independensi fungsional Jaksa. Namun jika Kejaksaan

ditempatkan dalam posisi yang independen secara kelembagaan apakah bisa

dipastikan bahwa Kejaksaan bisa independen secara fungsional? Belum tentu

jawabnya. Karena itu, indikator independensi yang sesungguhnya adalah pada

independensi fungsional bukan independensi institusional. Ruh dari

independensi kejaksaan yang sesungguhnya mengatakan bahwa : tidak ada

satu orang atau institusi manapun yang bisa mengintervensi kejaksaan untuk

menuntut atau tidak menuntut suatu perkara. Beberapa faktor yang

mempengaruhi independensi jaksa pengacara negara dalam melaksanakan

tugas yang berkaitan dengan moralitas diantaranya :

1. Arogan

Sikap Arogan hampir melekat pada setiap individu yang memiliki

jabatan/kedudukan disetiap profesi, dan sifat ini dalam agama sungguh

sanggat tidak terpuji karena dari sifat ini timbul sifat-sifat lain seperti,

sombong,penguasa, dan sifat-sifat buruk lainnya.

Firman Allah surat Lukman ayat 18 menyebutkan :

التصعر خدك للناس والتمش في األرض مرحا إن اهللا الیحب كل مختال فخور

“Sesungguhnya Allah swt tidak suka kepada setiap orang yang sombong

lagi membangga-banggakan diri”

2. Ghulûl

Ghulûl adalah tindakan seorang aparat atau pejabat mengambil sesuatu

secara sembunyi-sembunyi dan memasukkan ke dalam hartanya.

63

Rasulullah SAW menjelaskan kata ghulul dalam hadis riwayat Adi bin

Amirah al-Kindi, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa di antara kalian

yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), lalu dia

menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu

adalah ghulûl (harta korupsi) yang akan dia bawa pada hari kiamat.” (HR.

Muslim)

3. Risywah (suap)

Risywah atau suap adalah suatu pemberian yang dimaksudkan untuk

mempengaruhi keputusan yang bathil atau tidak sah yang menguntungkan

pihak pemberi. Umar bin Khaththab mendefinisikan bahwa suap atau

risywah adalah sesuatu yang diberikan/disampaikan oleh seseorang kepada

orang yang mempunyai kekuasaan (jabatan, wewenang) agar ia

memberikan kepada si pemberi sesuatu yang bukan haknya. Risywah

merupakan perbuatan yang dilarang oleh Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’

Ulama. Larangan tersebut berlaku bagi yang memberi, menerima dan

penghubungnya.

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: “Rasulullah melaknat orang yang menyuap

dan yang menerima suap dalam hukum.” (HR. Turmuzi)

4. Hadiah (gratifikasi)

Hadiah adalah pemberian kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan

dan sebagainya. Hadiah dapat juga disebut hibah. Pada dasarnya hadiah

merupakan hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk saling

memberi hadiah.

64

Akan tetapi jika memberi hadiah (gratifikasi) untuk kepentingan tertentu,

seperti memberi hadiah kepada orang yang memiliki suatu jabatan,

kekuasaan atau wewenang, maka pemberian hadiah tersebut terlarang.

Hadiah seperti ini disebut juga dengan gratifikasi, yaitu uang hadiah

kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Rasulullah SAW

melarang jenis hadiah (gratifikasi) seperti ini, beliau bersabda, “Hadiah

bagi para pekerja (di luar hak yang telah ditetapkan) adalah ghulul

(korupsi).” (HR. Ahmad)

Imam Syafi’i dalam kitabnya Al-Umm, menyatakan bahwa apabila

seorang warga masyarakat memberi hadiah kepada pejabat, maka

bilamana hadiah itu dimaksudkan untuk memperoleh – melalui atau dari

pejabat itu – suatu hak, maka haram atas pejabat bersangkutan untuk

menerima hadiah tersebut.

5. Khianat

Khianat adalah pengingkaran seseorang terhadap suatu janji atau suatu

amanat yang dipercayakan kepadanya. Khianat dalam konteks korupsi

adalah pengkhianatan terhadap amanat dan sumpah jabatan.

Allah SWT sangat membenci dan melarang berkhianat. Allah berfirman,

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-

Anfal ayat 27)

65

6. Sariqah

Sariqah adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi

atau mencuri. Dalam konteks korupsi, sariqoh dikonotasikan sebagai

tindakan mencuri harta kekayaan negara atau korporasi. Pencurian uang

negara biasanya dilakukan dengan cara sistematis dengan merekayasa

kebijakan atau mempermainkan anggaran dengan manipulasi dalam

berbagai macam bentuknya. Jadi pada intinya tidak jadi soal Kejaksaan

mau ditempatkan dimana, mau dibawah eksekutif, di bawah parlemen, di

bagian Kekuasaan kehakiman atau bahkan dibentuk lembaga negara

tersendiri yang independen, yang pasti harus bisa dipastikan bahwa hukum

kita bisa menjamin jaksa bisa bebas menjalankan fungsinya tanpa di

intervensi siapapun.

Dalam melaksanakan perannya sebagai jaksa pengacara negara, tidak

jarang menemui hambatan seperti benturan kepentingan atau disebut dengan

conflict of interst ditubuh kejaksaan. Contoh : Pada bidang pidana khusus atau

intelejen mengindikasi adanya unsur tindak pidana korupsi atau perbuatan

melawan hukum disalah satu instansi pemerintah, maka jaksa pada bidang

pidana khusus atau intelejen dengan wewenangnya berhak melakukan

penyelidikan atas indikasi tindak pidana tersebut.Sedangkan instansi tersebut

sudah melakukan kerjasama dengan kejakasaan agung.Pada susunan organisasi

kejaksaan bidang perdata dan tata usaha mempunyai tugas untuk membangun

kerjasama dengan instansi pemerintah lain dalam hal penyuluhan hukum dan

bantuan hukum. Namun, sejalan dengan tujuan hukum positif saat ini dalam

pemberantasan korupsi. Bidang pidana khusus dan intelejen mempunyai tugas

66

pokok ialah dalam penegakan hukum. Maka kejaksaan dalam hal ini tetap

melakukan penyelidikan terkait indikasi tindak pidana korupsi diinstansi

tersebut, karena kerjasama yang dijalin antara kedua belah pihak ialah dalam

bidang hukum perdata dan tata usaha negara dalam rangka tindakan preventif

apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi pra pelaksanaan program kerja

instansi tersebut. Maka instansi yang menjalin kerjasama dapat meminta saran

kepada Jaksa Pengacara Negara ada atau tidaknya indikasi tindak pidana

korupsi dalam rencana pelaksanaan program instansi bersangkutan yang

selanjutnya Jaksa Pengacara Negara memberi saran kepada instansi tersebut

berupa legal opinion atau pertimbangan hukum.

Menurut Prof Dr Dimyati Harton dalam seminar sehari 25 Agustus 1997

di Semarang menyangkut lembaga Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara

Negara, bahwa tidaklah tepat bila jaksa sebagai pengacara negara dan

Kejaksaan dilembagakan sebagai Kantor Pengacara Negara. Dalam arti,

pelaksana tugas-tugas yang bersifat hukum publik yang dapat menimbulkan

conflict of interest, karena tugas sebagai pengacara negara dapat juga

dilaksanakan oleh pengacara berprofesi advokat, di samping jaksa dalam

kapasitas sebagai pengacara yang mewakili negara, bukan dalam kapasitas

sebagai penuntut umum. Dengan demikian, fungsi jaksa sebagai pengacara

negara harus mengarah kepada kecenderungan global dan kebijakan nasional.30

Berdasarkan laporan kinerja Kejaksaan Agung tahun 2013 berbagai

bentuk kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk Memorioum of

30Tentang Jaksa Pengacara Negara di Indonesia Negara, http://persatuan- jaksaindonesia. org/view.php?do=pji_jpn&w=inc#.VI4ZP_mSyg1,diakses 09 November 2014.

67

Understanding dilaksanakan dengan berbagai instansi pemerintahan dalam

rangka penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara maupun guna

melaksanakan fungsi pengacara negara dalam memberi bantuan hukum,

adapun jumlah perkara yang ditangani kejaksaan dalam bidang perdata dan

tata usaha negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan begitupun

uang negara yang berhasil diselamatkan oleh kejaksaan melalui jaksa

pengacara negara.Sebagaimana laporan hasil kinerja Kejakasan pada bidang

tata usaha negara berhasil melampaui capaian target/program kerja pada tahun

2013, ditentukan sebanyak 1.452 perkara/kegiatan, sedangkan capaian program

kinerja pada Tahun 2013 sebanyak 3.788 perkara/kegiatan.Sehingga mencapai

atau melampaui dari target, yaitu sebesar 260% dan Jumlah uang negara yang

berhasil diselamatkan atau dipulihkan pada tahun 2013 mencapai

Rp.118.647.041.238 (seratus delapan belas milyar enam ratus empat puluh

tujuh juta empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sedangkan

pada tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri pada tahun 2013

mencapai Rp.1.245.638.119.133.93 (satu triliyun dua ratus empat puluh lima

milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu seratus

tiga puluh tiga sen)

Dengan demikian, data tersebut diatas menggambarkan bahwa kejaksaan

memiliki independensi secara fungsional dalam melaksanakan perannya. Dan

tentu saja dapat menepiskan pandangan khalayak umum yang beranggapan

bahwa kejakasaan tidak dapat independen sejak adanya penambahan fungsi

dibidang perdata dan tata usaha negara dalam melaksanakan fungsinya baik

68

sebagai penutut umum maupun menjadi pengacara negara.Karena secara

fungsional Jaksa Penuntut Umum bertindak mewakili kepentingan negara dan

masyarakat sedangkan Jaksa Pengacara Negara bertindak dengan surat kuasa

khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan mewakili negara.

Menurut Alfitra “Dalam pelaksanaan fungsi Jaksa Pengacara Negara

pasti dijumpai benturan kepentingan atau yang disebut dengan Conflict of

Interest didalam Instansi Kejaksaan yang mempunyai wewenang baik sebagai

Jaksa Penuntut Umum dan Pengacara Negara.Terlebih dalam sebuah perkara

yang terdapat unsur pidana dan unsur perdata yang terdapat peran jaksa

pengacara negara sebagai efek dari pada nota kesepahaman dengan instansi

lain. Namun hal itu dapatlah dihindari apabila dari masing-masing pribadi

dapat memegang teguh sumpah atau janji sesuai dengan tupoksi jabatan

mereka” sehingga sudah tentu independensi dapat tercapai ditubuh kejaksaan.31

31 Alfitra.(ahli hukum pidana) Wawancara di Universitas Islam Negeri pada Tanggal 07 November 2014

69

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, maka

untuk menjawab dari rumusan masalah pada penelitian ini dapat diambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem

pemerintahan telah ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 dan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

yang menyatakan bahwa kedudukan kejaksaan adalah Lembaga

Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang

penuntutan di lingkungan peradilan umum, kejaksaan mewakili dan

mempertahankan kekuasaan negara, memperjuangkan kepentingan umum

yang sangat membutuhkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan.

2. Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan

badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain.

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada

instansi pemerintah lainnya.

3. Independensi kejaksaan dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa

pengacara negara bahwa “Kekuasaan Kehakiman (Rechtelijke Macht)

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman”,

bukan lain-lain badan pengadilan, kedudukan Kejaksaan dalam sistem

70

ketatanegaraan adalah merupakan penuntut umum dalam perkara pidana

yang mewakili Negara dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis

mengusulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan mampu

bertindak secara netral di dalam menangani perkara yang harus

dipecahkan, khususnya di dalam penanganan perkara sela proses di

Pengadilan.

2. Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan harus dilaksanakan

dalam kerangka negara hukum guna mewujudkan peran Kejaksaan dalam

penegakan supremasi hukum di negara Indonesia, agar kesetabilan dan

ketahanan bangsa dapat semakin kokoh.

3. Independensi kejaksaan dalam melaksanakan tugas sebagai jaksa

pengacara negara hendaknya selalu berdasarkan Undang-Undang yang

berlaku, selain itu Kejaksaan dapat meningkatkan profesionalisme dalam

tahapan prapenuntutan dan meningkatkan koordinasi dengan penyidik

untuk membantu penyidik melengkapi Berkas Perkara dengan memberi

petunjuk-petunjuk kelengkapan Berkas Perkara.

4. Dalam melaksanakan tugas sebagai pengacara negara dalam hal

penyuluhan hukum dan langkah-langkah mediasi terhadap perkara perdata

hendaknya lebih digiatkan mengingat masih banyak masyarakat yang

belum mengetahui peran dan keberadaan jaksa pengacara negara.

71

5. Mengingat masih minimnya tenaga jaksa yang memiliki bekal khusus

dalam bidang perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara

negara.Kejaksaan dalam hal pembentukan jaksa sudah saatnya menambah

personil dan bekal-bekal khusus dalam pendidikan pembetukan jaksa yang

bergerak dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menjadi jaksa

pengacara negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita Romli, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Hamzah Andi, 1995, Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya, Sinar Grafika, Jakarta.

RM. Surachman, 1995, Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya, Sinar Grafika, Jakarta.

Hendra A.A. Oka, 1993, Memantapkan Kedudukan dan Peranan Kejaksaan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Manan Bagir, 1995, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, Bandung.

Marbun BN., 2006, Kamus Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Prakoso Djoko, 1984, Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sianturi SR. dan EY. Kanter, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunggono Bambang, 2001, Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supriadi., 2006, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo Bambang, 1996, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Zul Fajri Em dan Ratu Aprillia Senja, 2008, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Difa Publisher, Jakarta.

Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Yogyakarta: Pustaka

Yustisia, 2013, h.12.

Mardjono Reksodiputro (2), Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, h.84-85.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

C. Internet

Duniakontraktor, Landasan Hukum Jaksa Pengacara Negara”, http://duniakon traktor.wordpress.com/2011/03/07/landasan-hukum-jaksa-pengacara-negara/, diakses Jum’at, tanggal 09 Agustus 2014.

Ety Zuafria. Amd, “Sejarah Kejaksaan RI”, http://ktjintelijen.blogspot.com/ 2010_05_01_archive.html, diakses Jum’at, tanggal 09 Agustus 2014.

H.H. Juynboll, “Sejarah Kejaksaan Indonesia”, http://id.wikipedia.org/wiki/ Kejaksaan_Indonesia, diakses Jum’at, tanggal 09 Agustus 2014.

Jimmy Wales, Kejaksaan Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_ Indonesia, diakses Selasa, 09 April 2014.

Just another WordPress, “Sejarah Kejaksaan RI Sebelum Reformasi”, http:// cabjaribrandan.wordpress.com/, diakses Senin, tanggal 11 Agustus 2014.

Kabarindonesia, “JPN sebagai Pengacara Negara, http://kabarindonesia.com/ berita.php?pil=20&jd=JPN+sebagai+Pengacara+Negara&dn, diakses Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014.

Kejaksaan,PengertianKejaksaan,http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan. php?id=1, diakses Senin, 09 April 2014.

KejaksaanRepublikIndonesia,“Pengkajian”,http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1543&bc=, diakses Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014

Krom dan Van Vollenhoven, “Sejarah lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia”, http://lotusbougenville.wordpress.com/2010/06/16/kejaksaan-agung/, diakses Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014.

MuslimMuis,http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view= article&id, Sabtu, 09 Agustus 2014

Query, “Perdata dan Tata Usaha Negara”, http://kejari-jaksel.go.id/static page.php?page=organisasi-datun, diakses Sabtu, 09 Agustus 2014..

Waspada, Aset Negara diselamatkan”, http://www.waspada.co.id/index.php? option=com_content&view=article&id=158975:rp11-t-aset-negara-disela-matkan-&catid=77:fokusutama&Itemid =131, Sabtu, 09 Agustus 2014

W.F.Stutterheim,“Sejarah”,http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php? id=3, Sabtu, 09 Agustus 2014.

Wijatobone, “Kedudukan Kejaksaan”, http://wijatobone.blogdetik.com/2008/ 10/21/optimali sasi-peran-kejaksaan-dalam-penegakan-supremasi-hukum/, diakses Sabtu, 09 Agustus 2014

Relationship between the Public Prosecutor and the Minister of Justice, <http://www.eurojustice.com/member_states/slovak_rep/country_report/2841/>, diakses 09 Agustus 2014

http://yusril.ihzamahendra.com/2010/08/20/kedudukan-kejaksaan-dan-posisi-jaksa-agung-dalam-sistem-presidensial-di-bawah-uud-1945-oleh-prof-dr-yusril-ihza-mahendra-pendahuluan-hampir-seluruh-negara-modern-di-du/,diakses 22 Desember 2014.

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

TABEL 2

LAMPIRAN III

TABEL 1

TABEL 3

TABEL 3