INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIAbappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/IPM-Gunungkidul... · Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul 2015 i. ... 2.3 Metode Penyusunan

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015

Nomor ISSN : -

Nomor Publikasi : 3403.16.27

Katalog BPS : 4102002.3403

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : vi rumawi + 53 halaman

Naskah :

Nur Hidayati, S.ST

Editor:

Amir Mishbahul Munir, S.ST, M.Si

Gambar Kulit :

Buhari Muslim, S.ST

Diterbitkan oleh :

BPS Kabupaten Gunungkidul

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul 2015 i

SAMBUTAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari

pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya

untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal

ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana. Tetapi hal ini seringkali

terlupakan oleh berbagai kesibukan untuk memberikan perhatian utama pada

pertumbuhan ekonomi saja.

Upaya pemberdayaan manusia secara komprehensif merupakan tujuan utama

pembangunan serta menjadi indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. Buku ini

membahas aspek pembangunan manusia sebagai sasaran pembangunan dengan

maksud sebagai bahan evaluasi hasil pemberdayaan manusia yang telah dicapai.

Dengan terwujudnya publikasi ini, atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang

terlibat, saya ucapkan terima kasih.

Wonosari, November 2016

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Gunungkidul

Kepala,

Ir. Syarief Armunanto, M.M.

NIP. 19590728 199003 1 003

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul 2015 ii

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 ini

merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS). Secara garis besar publikasi ini memberikan

gambaran umum mengenai kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul tahun 2015.

Adapun data dan informasi yang disajikan terdiri dari situasi pembangunan manusia di Kabupaten

Gunungkidul, hasil penghitungan besaran IPM beserta komponen-komponen serta perkembangannya, dis-

paritas IPM antar wilayah, dan posisi absolut antar wilayah dalam pembangunan ekonomi dan pem-

bangunan manusia secara simultan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini, kami sampaikan terima

kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Wonosari, September 2015

Badan Pusat Statistik

Kabupaten Gunungkidul

Kepala,

Drs. Sumarwiyanto

NIP. 196707131993031001

KATA PENGANTAR

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul 2015 iii

Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iv Daftar Gambar vi I. Pendahuluan 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Tujuan Penulisan 4 1.3 Manfaat Penulisan 5 1.4 Sistematika Penulisan 5 II. Metodologi 7 2.1 Sejarah Penghitungan IPM 7 2.2 Sumber Data 7 2.3 Metode Penyusunan Indeks 8 2.4 Besaran Skala IPM 13 III. KONDISI UMUM PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2015 14 3.1 Kependudukan 14 3.2 Kondisi Kesehatan 19 3.2.1 Sarana Kesehatan 19 3.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat 23 3.3 Kondisi Pendidikan 30 3.3.1 Harapan Lama Sekolah 32 3.3.2 Rata-rata Lama Sekolah 33 3.3.3 Tingkat Partisipasi Sekolah 34 3.3.4 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan 35 3.4 Kondisi Perekonomian 36 3.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 37 3.4.2 Struktur Ekonomi Regional 37 3.4.3 Pertumbuhan Ekonomi 39 3.4.4 PDRB per Kapita 40 IV Perkembangan Komponen IPM 42 4.1 Perkembangan Kesehatan 42 4.2 Perkembangan Pendidikan 44 4.2.1 Perkembangan Harapan Lama Sekolah 44 4.2.2 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah 45 4.3 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan 46 4.4 Perkembangan IPM 48 4.5 Pertumbuhan IPM 49

V Disparitas IPM Antar Wilayah 50

VI Penutup 52

DAFTAR ISI

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul 2015 iv

No Judul Tabel Hal.

2.1 Dimensi, Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia Metode Lama dan

Metode Baru 8

2.2 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Dalam Penghitungan IPM 11

2.3 Klasifikasi Capaian IPM 13

3.1 Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Posyandu di

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 20

3.2 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2015 27

3.3 Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Dokter /Tenaga Kesehatan-

Menurut Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul 28

3.4 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2011-2015 (persen) 38

5.1 Indikator IPM Kabupaten Gunungkidul 2011-2015 50

5.2 Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Gunungkidul dengan Daerah Lainnya di

Provinsi D I Yogyakarta 51

DAFTAR TABEL

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul 2015 v

No. Judul Gambar Hal. 3.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Gunungkidul Tahun 2010-2015 14

3.2 Kepadatan Penduduk/Km2 Gunungkidul Tahun 2015 15

3.3 Piramida Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 17

3.4 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2015 18

3.5 Persentase Tenaga Penolong Kelahiran Terakhir di Gunungkidul Tahun 2015 24

3.6 Persentase Penggunaan Imunisasi Pada Balita di Kabupaten Gunungkidul Tahun

2015 25

3.7 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Kabupaten Gunung-

kidul Tahun 2015 26

3.8 Persentase Penduduk yang berobat jalan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 27

3.9 Persentase Alasan Utama Penduduk Tidak Berobat Jalan di Kabupaten Gunungkid-

ul Tahun 2015 27

3.10 Persentase Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum di

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 28

3.11 Persentase Jarak Air Sumur/Pompa/Mata Air untuk Minum ke Tempat Penampun-

gan Limbah di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 29

3.12 Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 29

3.13 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2011-2015 33

3.14 Angka Partisipasi Murni(APM) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 35

3.15 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Dita-

matkan dan Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 36

3.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 (%) 40

3.17 PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 (Juta

Rupiah) 41

4.1 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 44

4.2 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 45

4.3 Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 46

4.4 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-

2015 47

4.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-

2015 48

4.6 Pertumbuhan IPM di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015 49

DAFTAR GAMBAR

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja perekonomian suatu daerah seringkali diukur dengan besarnya Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) dan parameter keberhasilan kinerja ekonomi yang identik dengan pertumbuhan ekonomi

yang tinggi. Menurut Konferensi Internasional bertema Asia 2015 di London pada 6-7 Maret 2006 paradig-

ma tersebut tidak selamanya efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan menekan angka pengangguran

bila tidak diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan.

Besaran PDRB Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 atas dasar harga berlaku mencapai Rp

13,83 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 11,15 triliun. Sementara pertum-

buhan ekonomi Gunungkidul tahun 2015 sebesar 4,81 persen terhadap tahun 2014 (year on year). Pada

tahun 2014 kategori jasa keuangan dan asuransi memiliki laju pertumbuhan ekonomi tertinggi akan tetapi

pada tahun 2015 ini kategori jasa lainnya mengambil alih posisi pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu

sebesar 8,65 persen.

Persentase penduduk miskin di Gunungkidul tahun 2015 mencapai 21.73 persen. Angka ini merupa-

kan angka tertinggi jika di bandingkan dengan kabupaten/kota se D I Yogyakarta. Sedangkan persentase

penduduk miskin terendah berada di Kabupaten Sleman, dimana persentasenya hanya 9,46 persen.

Indikator penting ketenagakerjaan yang sering mendapatkan perhatian adalah terkait isu penganggu-

ran. Jumlah pengangguran pada Agustus 2015 sebanyak 11.526 orang sedangkan jumlah angkatan kerja

di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 397.984 orang. Dengan membadingkan jumlah pengangguran ter-

hadap jumlah angkatan kerja didapatkan Tingkat Pngangguran Terbuka Di kabupaten Gunungkidul pada

Agustus 2015 yaitu sebesar 2,90 persen

Kinerja perekonomian yang diukur melalui besaran nilai PDRB agar dapat dinikmati sebesar-besarnya

oleh seluruh masyarakat, maka pendapatan tersebut harus terdistribusi secara merata. Pengukuran

seberapa besar kemerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan/pengeluaran konsumsi masyarakat

dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien gini ratio. Bila diperbandingkan, diperoleh fakta bahwa

gini ratio tahun 2015 di Kabupaten Gunungkidul ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi. Hal ini

dijelaskan oleh nilai koefisien gini ratio yang mengalami peningkatan dari 0,29 di tahun 2014 menjadi 0,31

di tahun 2015.


Tingkat kemerataan pendapatan menurut Bank Dunia dengan mengelompokkan menjadi 40 persen

penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen

penduduk berpendapatan teratas juga menggambarkan kondisi yang serupa. Ketidakmerataan pendapa-

tan terutama terjadi pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah dan 20 persen berpenda-

patan teratas. Pada tahun 2015 pada kelompok berpendapatan rendah, distribusi pendapatan yang se-

mestinya diterima 40 persen penduduk ternyata hanya 21.20 persen. Sementara pada kelompok

penduduk dengan pendapatan teratas yang semestinya menerima distribusi pendapatan sebesar 20 per-

sen ternyata pada kelompok ini menikmati 41.01 persen dari total pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi Gunungkidul 2015 lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi D I Yogyakarta

(4,94). Relatif tingginya capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul dinilai belum berkualitas

karena disisi lain persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka masih tergolong tinggi.

Disamping itu koefisien gini ratio yang tidak mengalami perbaikan yang signifikan menggambarkan distri-

busi pendapatan yang tidak merata.

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa pengukuran keberhasilan pembangunan yang hanya

didasarkan pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi saja dirasakan kurang efektif. Diperlukan sebuah

parameter lainnya yang bersama-sama dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan

disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Kemudian muncullah sebuah paradigma untuk mengukur

keberhasilan pembangunan dari sisi manusia atau lebih dikenal dengan pembangunan manusia.

Mengapa pembangunan manusia?. Banyak alasan mengapa pembangunan manusia mendapatkan

tempat yang istimewa dalam program pembangunan. Dalam sejarah didunia terbukti bahwa sangat jarang

negara yang mampu berkembang dan tumbuh hanya dengan mengandalkan sumber daya alam yang di-

milikinya. Korea Selatan dan Korea Utara adalah sebuah contoh kontras keberhasilan dan kegagalan

pembangunan. Korea Utara jauh tertinggal dibandingkan dengan Korea Selatan yang miskin sumber daya

alam tetapi sukses dalam mengembangkan sumber daya manusia. Disamping itu pengalaman menunjuk-

kan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dianggap mampu mengurangi kemiskinan menjadi kurang efektif

tanpa diimbangi dengan pengurangan kesenjangan pendapatan. Fakta lainnya yaitu di Amerika Latin

membuktikan bahwa tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan telah menghambat poten-

si-potensi pertumbuhan ekonomi. Masalah itu sebagian besar timbul karena negara-negara Amerika Latin

cenderung mengabaikan investasi pada manusia, khususnya rumah tangga miskin. Akibatnya, saat kes-

empatan ekonomi meluas, kelompok rumah tangga ini tertinggal dan pada gilirannya menimbulkan masa-

lah sosial.

Perbaikan kesenjangan hanya bisa dicapai dengan melakukan investasi pada pembangunan manu-


sia, baik dalam meningkatkan akses dan kualitas di bidang pendidikan maupun meningkatkan akses,

kualitas, dan layanan di bidang kesehatan.

Pembangunan manusia adalah suatu proses memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Di antara

pilihan-pilihan hidup yang terpenting adalah pilihan untuk hidup sehat, untuk menikmati umur panjang

dan sehat, untuk hidup cerdas, dan berkehidupan mapan.

Paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen utama, yaitu:

• Produktivitas. Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi

secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu,

pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.

• Ekuitas. Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua

hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat ber-

partisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.

• Kesinambungan. Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk

generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manu-

sia, lingkungan hidup harus dilengkapi.

• Pemberdayaan. Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan tanpa mereka.

Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang

mempengaruhi kehidupan mereka.

Tingkat capaian pembangunan manusia telah mendapatkan perhatian dari penyelenggara negara

agar hasil-hasil pembangunan tersebut dapat diukur dan dibandingkan. Terdapat berbagai ukuran pem-

bangunan manusia yang telah dibuat, namun tidak seluruhnya dapat dijadikan sebagai sebuah ukuran

standar yang dapat digunakan untuk perbandingan antar waktu dan antar wilayah. Oleh karena itulah

Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah ukuran standar pembangunan manusia yang dapat

digunakan secara internasional yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development

Index (HDI). Indeks komposit ini terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu angka harapan hidup,

harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Indikator angka

harapan hidup merefleksikan dimensi hidup sehat dan umur panjang. Indikator harapan lama sekolah

dan rata-rata lama sekolah merepresentasikan output dari dimensi pendidikan. Indikator pengeluaran per

kapita disesuaikan untuk menjelaskan dimensi hidup layak.

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari

pembangunan manusia. Hal ini dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan


dan memperluas pilihan-pilihan manusia (enlarging the choice of the people). Dua faktor penting yang

dinilai efektif dalam pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Kedua faktor ini merupa-

kan kebutuhan dasar manusia untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya.

Capaian pembangunan manusia yang tinggi diperlukan sebuah percepatan untuk mendapatkan hasil

yang optimal bagi tiap daerah. Berdasarkan pengalaman pembangunan manusia di beberapa negara,

untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan dengan distribusi pendapatan yang merata

dan alokasi belanja publik yang memadai untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagai contoh

sukses adalah Korea Selatan yang tetap konsisten mengaplikasikan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil

harus mengalami kegagalan karena ketimpangan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang

kurang memadai untuk bidang pendidikan dan kesehatan (UNDP, Bappenas, BPS, 2004).

Perhatian pemerintah Indonesia akan isu perkembangan pembangunan manusia kini semakin baik.

Hal ini ditandai dengan dijadikannya IPM sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU) untuk

mengatasi kesenjangan keuangan antar wilayah (fiscal gap) dan memacu percepatan pembangunan di

daerah. Alokator lain yang digunakan untuk mendistribusikan DAU adalah luas wilayah, jumlah

penduduk, Produk Domestik Regional Bruto, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Dengan adanya

DAU diharapkan daerah yang mempunyai IPM rendah mampu untuk mengejar ketertinggalannya dari

daerah lain yang mempunyai IPM lebih baik karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Namun hal

ini tergantung pada kebijakan dan strategi pembangunan dari masing-masing daerah apakah mampu

memanfaatkan kucuran dana yang ada untuk mencapai hasil pembangunan khususnya pembangunan

manusia secara lebih baik.

Publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015” ini diharapkan mam-

pu memberikan gambaran tentang kondisi, posisi dan perkembangan pembangunan manusia serta kom-

ponen-komponen penyusunnya dibandingkan dengan daerah lain dan periode sebelumnya.

1.2 Tujuan Penulisan

Secara umum publikasi ini menyajikan data dan analisis indeks pembangunan manusia di Kabupat-

en Gunungkidul tahun 2015. Untuk melihat perkembangan dan keterbandingan antar waktu serta wila-

yah, umumnya data disajikan dari tahun 2012-2015 untuk membandingkan dengan kondisi sebelumnya

serta disajikan menurut kabupaten/kota.

Secara khusus, tujuan dari penulisan publikasi ini adalah:

1. Memberikan gambaran kondisi umum pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul dari tahun


ke tahun.

2. Menyajikan analisis indeks pembangunan manusia dan perkembangannya serta komponen-

komponen indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul dari tahun ke tahun.

3. Menyajikan analisis disparitas pembangunan manusia antar wilayah di Kabupaten Gunungkidul tahun

2015.

1.3 Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai dari penyusunan publikasi ini adalah:

1. Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan dalam memantau proses pembangunan manusia di

Kabupaten Gunungkidul secara berkesinambungan.

2. Selain sebagai sumber informasi dalam pemantauan pembangunan manusia, data dan informasi da-

lam publikasi ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam perencanaan pembangunan manu-

sia pada tahap pembangunan selanjutnya.

3. Publikasi ini dapat dijadikan rujukan atau referensi keilmuan bagi masyarakat pendidikan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 disusun

menjadi beberapa bab dan diorganisasikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bab permulaan yang dimulai dengan latar belakang pentingnya

penyusunan publikasi yang menggambarkan proses pembangunan manusia di Provinsi Papua Barat.

Ulasan selanjutnya dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat dari publikasi ini. Bab ini ditutup dengan siste-

matika penulisan.

Bab II Metodologi mengulas sumber data, sejarah penghitungan IPM dan metode penyusunan indeks.

Metode penghitungan masing-masing komponen IPM juga disertakan dalam sub bab metode penghi-

tungan IPM.

Bab III Kondisi Umum Pembangunan Manusia di Kabupaten Gunungkidul memberikan gambaran

secara lengkap hasil-hasil pembangunan manusia. Pembahasan difokuskan bidang pendidikan,

kesehatan dan perekonomian.


Bab selanjutnya yakni Bab IV menganalisis perkembangan komponen IPM. Pembahasan diperluas

dengan melakukan komparasi pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul dengan nasional, pem-

bahasan perkembangan IPM dan pertumbuhan IPM.

Bab V mengulas disparitas IPM antar wilayah. Didalamnya dapat diketahui bagaimana posisi relatif

IPM kabupaten/kota di tingkat provinsi dan posisi relatif provinsi di tingkat nasional. Analisis dsiparitas

IPM diperdalam dengan menggunakan indeks disparitas.

Publikasi ini ditutup dengan Bab VI. Bab Penutup ini terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran yang

berisi ringkasan dari paparan pada Bab III hingga Bab V sekaligus sebagai jawaban atas tujuan dari

penyusunan publikasi ini.


BAB II METODOLOGI

2.1 Sejarah Penghitungan IPM

IPM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui

laporan pembangunan manusia (Human Development Report) dengan tujuan untuk mengetahui perkem-

bangan pembangunan kualitas manusia di 177 negara.

Di Indonesia, pemantauan pembangunan manusia mulai dilakukan pada tahun 1996. Laporan pem-

bangunan manusia tahun 1996 memuat informasi pembangunan manusia untuk kondisi tahun 1990 dan

1993. Cakupan laporan pembangunan manusia terbatas pada level provinsi. Mulai tahun 1999, informasi

pembangunan manusia telah disajikan sampai level kabupaten/kota.

Penghitungan IPM di seluruh Indonesia pada tahun 2015 menggunakan metode baru. Alasan per-

tama yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM adalah ada beberapa indikator su-

dah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik

dalam penghitungan IPM metode lama dianggap sudah tidak sesuai. Penggunaan rumus rata-rata arit-

matik pada IPM metode lama tersebut mengakibatkan ada informasi yang tertutup dikarenakan capaian

yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah:

1. Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010-SP2010, Proyeksi Penduduk).

2. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional-

SUSENAS).

3. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan

pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

4. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan glob-

al, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.


2.3 Metode Penyusunan Indeks

IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi. Ketiga dimensi tersebut ada-

lah dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Tabel 2.1 Dimensi, Indikator dan Indeks Pembangunan Manusia Metode Lama dan Metode Baru

Angka harapan hidup pada saat lahir (Life Expectancy - E0)

Angka harapan hidup pada saat lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asum-

si tidak ada perubahan pola mortalitas menurut kelompok umur. Adapun langkah-langkah penghitungan

angka harapan hidup adalah:

a. Mengelompokkan umur wanita dalam interval 15 – 19, 20 – 24, 25 – 29, 30 – 34, 35 – 39, 40 – 44,

dan 45 – 49 tahun.

b. Menghitung rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin

menurut kelompok umur pada huruf a di atas.

c. Input rata-rata anak lahir hidup dan anak masih hidup pada huruf b pada paket program MORTPACK

sub program CEBCS.

d. Gunakan metode Trussel untuk mendapatkan angka harapan hidup saat lahir. Referensi waktu yang

digunakan 3 atau 4 tahun sebelum survei.

e. Untuk mendapatkan proyeksi angka harapan hidup dilakukan berdasarkan tren SDKI.


Rata-rata lama sekolah - RLS (Mean Years of Schooling - MYS)

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25

tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Langkah-

langkah penghitungan rata-rata lama sekolah sebagai berikut:

a. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

b. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

c. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan

sudah berakhir.

d. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang

digunakan oleh UNDP.

e. Menghitung rata-rata lama sekolah dengan melakukan agregat data menggunakan fungsi mean.

Untuk menghitungnya dapat menggunakan paket Program SPSS.

Harapan Lama Sekolah – HLS (Expected Years of Schooling – EYS)

a. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang

diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

b. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jen-

jang.

c. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib

belajar.

d. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa

yang bersekolah di pesantren.

e. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

HLS dihitung dengan formula sebagai berikut:

n

ait

i

t

it

a

PEFKHLS


Keterangan:

: Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

: Jumlah Penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

: Jumlah Penduduk usia i pada tahun t

FK : Faktor koreksi pesantren

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

a. Menghitung standar hidup layak didekati dengan pengeluaran per kapita disesuaikan yang diten-

tukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

b. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi

hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar

2012=100. Formulanya adalah sebagai berikut:

Keterangan:

: Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

: Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

IHK(t,2012) : IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

c. Perhitungan paritas daya beli (PPP) pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 ko-

moditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghi-

tungannya menggunakan Metode Rao dengan formula sebagai berikut:

Keterangan : PPP : Paritas daya beli

Pik : Harga komoditas i di Jakarta Selatan

pij : Harga komoditas i di kab/kota j

m : Jumlah komoditas

t

aHLS

Et

i

Pt

i

mm

i ik

ij

jP

PPPP

1

1

100)2012,(

'*

t

tt

IHK

YY

*

tY

'

tY


d. menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan rumus berikut:

: Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

: Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga

konstan 2012

Menghitung IPM

a. Setelah masing-masing komponen IPM dihitung, maka masing-masing indeks dihitung dengan per-

samaan:

X(i,j) = Indeks komponen ke-i dari kabupaten ke –j;

X(i-min) = Nilai minimum dari Xi

X(i-maks) = Nilai maksimum dari Xi

Nilai maksimum dan minimum dare masing-masing indeks tercantum pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.2 Nilai Maksimum dan Minimum Indikator Dalam Penghitungan IPM

PPP

YY t

t

*

**

**

tY

*

tY

min)()(

min)(),(

imaksi

iji

j)( i,XX

XXX Indeks


min

min

AHHAHH

AHHAHHI

maks

kesehatan

b. Menghitung indeks per dimensi:

Indeks Kesehatan:

Indeks Pengetahuan

Dimana:

Indeks Hidup Layak

c. Nilai IPM dapat dihitung sebagai berikut:

d. Menghitung Pertumbuhan IPM : digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam

suatu kurun waktu tertentu.

Keterangan:

IPMt : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPMt-1 : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

2

RLSHLSnpengetahua

III

IHLS =

IRLS =

(HLS – HLSmin) /(HLSmaks— HLSmin); dan

(RLS – RLSmin) /(RLSmaks— RLSmin)

)ln()ln(

lnln

minpendapatanpendapatan

pendapatanpendapatanI

maks

minlayak hidup

3layak hiduppendidikankesehatan IIIIPM

100

1

1

t

tt

IPM

IPMIPMIPM nPertumbuha


2.4 Besaran Skala IPM

IPM suatu wilayah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori. Keempat kelompok itu adalah

(UNDP, 2010):

Tabel 2.3 Klasifikasi Capaian IPM

No Klasifikasi Capaian IPM

(1) (2) (3)

1 Sangat Tinggi IPM ≥ 80

2 Tinggi 70 ≤ IPM < 80

3 Sedang 60 ≤ IPM < 70

4 Rendah IPM < 60


3.1 Kependudukan

Dalam proses pembangunan, penduduk merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena

sumber daya alam yang tersedia tidak akan mungkin dapat berdaya guna tanpa adanya peranan dari

manusia. Dengan adanya manusia, sumber daya alam tersebut dapat dikelola untuk memenuhi kebu-

tuhan hidup secara berkelanjutan. Besarnya peran penduduk tersebut maka pemerintah dalam me-

nangani masalah kependudukan tidak hanya memperhatikan pada upaya pengendalian jumlah dan per-

tumbuhan penduduk saja tetapi lebih menekankan kearah perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi dan mendatangkan manfaat yang besar bila

memiliki kualitas yang baik, namun besarnya jumlah penduduk tersebut dapat menjadi beban dan men-

imbulkan masalah sosial bila kualitasnya rendah. Informasi kependudukan yang baik sangat diperlukan

dalam menunjang ke arah pembangunan manusia yang berkualitas.

Diperlukan peranan pemerintah dalam melakukan perencanaan pembangunan dengan berorientasi

pada pembangunan berbasis kependudukan. Berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan terutama

yang berkaitan dengan masyarakat luas dengan mempertimbangkan indikator-indikator demografi dan

kependudukan untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari pertumbuhan

penduduk yang cepat.

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2035

BAB III

KONDISI UMUM PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2015

Gambar 3.1

Perkembangan Jumlah Penduduk Gunungkidul 2010-2015


Berdasarkan Proyeksi Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010, jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul

pada tahun 2015 tercatat sebanyak 704.026 jiwa. Selama periode 2010-2015, jumlah penduduk

mengalami pertumbuhan rata-rata 0,78 persen per tahun. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, maka

tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul mencapai 473,98 jiwa/km2. Dilihat menurut

komposisinya, penduduk Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 340.531 penduduk laki-laki dan 363.495

penduduk perempuan sehingga rasio jenis kelaminnya tercatat sebesar 93,68 persen. Hal ini berarti dari

setiap seratus orang penduduk perempuan di Kabupaten Gunungkidul terdapat sekitar 94 orang

penduduk laki-laki. Selama beberapa tahun terakhir rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten

Gunungkidul berada pada kisaran 94 persen. Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi adalah

mobilitas penduduk laki-laki yang lebih tinggi dari penduduk wanita, terutama pada penduduk yang sudah

berusia kerja. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia bagi para penduduk yang mulai memasuki

usia kerja menyebabkan banyak penduduk laki-laki produktif yang ke luar Gunungkidul untuk mencari

pekerjaan.

Sumber : BPS, Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2035

Gambar 3.2

Kepadatan Penduduk/Km2 Gunungkidul Tahun 2015


Apabila di lihat menurut wilayah di Gunungkidul, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Won-

osari yaitu sebesar 82.103 jiwa atau sekitar 25,75 dan 11,66 persen dari total penduduk Gunungkidul. Se-

mentara jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Purwosari hanya sebesar 20.183 jiwa (2,87 persen

dari total penduduk Gunungkidul). Untuk daerah yang memiliki kepadatan penduduk terbesar juga diduduki

oleh Kecamatan Wonosari dan daerah yang memiliki kepadatan penduduk paling kecil yaitu Kecamatan

Girisubo.

Ditinjau menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, mayoritas penduduk Kabupaten Gunungkidul

yang berumur 15 tahun ke atas didominasi oleh mereka yang menamatkan tingkat pendidikan SD ke

bawah. Jumlahnya mencapai 50,84 persen. Kelompok penduduk yang telah menamatkan pendidikan

sampai tingkat SMP jumlahnya sekitar 26,68 persen. Adapun mereka yang menamatkan pendidikan sampai

SMA tercatat sebesar 11,10 persen dan selebihnya sekitar 11,38 persen adalah penduduk yang

menamatkan pendidikan tingkat Diploma ke atas.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, proporsi penduduk yang hanya berpendidikan SD ke

bawah sedikit naik dari 50,58 persen menjadi 50,84 persen. Untuk persentase mereka yang berpendidikan

SMP juga naik dari 23,62 persen menjadi 26,68 persen sedangkan yang berpendidikan SMA turun 11,10

persen dari 18,16 persen pada tahun sebelumnya. Adapun penduduk yang mengenyam pendidikan hingga

tingkat perguruan tinggi naik dari angka 7,64 persen menjadi 11,38 persen.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi DIY, Kabupaten

Gunungkidul masih memiliki persentase penduduk yang menamatkan pendidikan sampai dengan tingkat SD

yang terbesar. Hal ini menandakan secara relatif rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten

Gunungkidul masih lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Kondisi ini membawa konsekuensi perlunya

upaya lebih kuat untuk meningkatkan tingkat pendidikan penduduk baik melalui jalur pendidikan formal

maupun non formal. Berdasarkan klasifikasi wilayahnya juga terdapat perbedaan yang cukup mencolok

antara daerah perkotaan dan pedesaan seputar pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduknya.

Hal ini terkait dengan belum meratanya persebaran fasilitas dan sarana belajar serta jumlah pengajar pada

masing-masing tingkat sekolah.

Struktur penduduk Gunungkidul dapat diketahui dari komposisi penduduk menurut kelompok umur.

Dalam Gambar 3.4, piramida penduduk menggambarkan struktur penduduk yang dibagi ke dalam kelompok

umur. Dari komposisi sebaran penduduk menurut kelompok umur tersebut terlihat bahwa penduduk

Gunungkidul paling banyak didominasi oleh penduduk usia 65-69 tahun yaitu sebesar 91.474 jiwa atau seki-

tar 12,99 persen yang sebagian besar adalah perempuan yang persentasenya mencapai 56,55 persen dari

penduduk usia tersebut. Sedangkan untuk penduduk usia 20-24 tahun memiliki jumlah yang paling sedikit


yaitu sebesar 34.373 jiwa atau hanya 4.88 persen dari penduduk Gunungkidul. Tingginya jumlah

penduduk usia tuan dan rendahnya jumlah penduduk usia produktif ini dikarenakan penduduk pada usia

20-24 tahun sebagian besar bekerja atau melanjutkan belajar di luar Gunungkidul dan kembali ke

Gunungkidul lagi ketika sudah tidak produktif lagi. Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 tergolong

pada penduduk usia tua karena memiliki median umur 38,21 tahun. Sesuai dengan kriteria penduduk

usia tua adalah bila median umur di suatu daerah lebih dari 30 tahun.

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2015

Salah satu implikasi dari struktur umur tua adalah tingkat beban ketergantungan yang tinggi. Rasio

ketergantungan (dependency ratio) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan

keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau daerah yang sedang berkembang.

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase

dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produk-

tif untuk menanggung hidup penduduk yang belum produktif dan tidak lagi produktif. Demikian pula se-

baliknya. Implikasi lain dari struktur umur tua adalah tingginya tingkat penganguuran di Gunungkidul. Ka-

rena usia 65 tahun keatas cenderung untuk tidak bekerja lagi akan tetapi dalam penghitungan angka

Penganguran masih masuk dalam angkatan kerja ( usia 15 tahun keatas).

Menurut para ahli demografi, sekitar tahun 2020-2030 nanti Indonesia akan mengalami Bonus De-

Gambar 3.3

Piramida Penduduk Kabupaten Gunungkidul 2015


mografi. Bonus Demografi adalah sebuah kondisi dimana rasio ketergantungan mencapai nilai terendah

dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudahnya. Dengan kata lain jumlah penduduk usia produktif

berada pada jumlah yang paling maksimum. Bagaimana dengan Gunungkidul?. Bila dilihat dari struktur

umurnya dalam piramida penduduk, maka keadaan itu sulit terjadi dalam beberapa tahun kedepan. Na-

mun perlu diperhatikan bahwa bonus demografi seperti pedang bermata dua, penduduk usia produktif

besar tetapi menganggur justru akan menimbulkan masalah multidimensional.

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2015

Gambar 3.5 memberikan informasi bahwa persentase penduduk produktif dan non produktif baik itu

secara agregat maupun gender menunjukkan kecenderungan yang sama. Baik itu penduduk laki-laki

maupun perempuan serta total penduduk menunjukkan distribusi yang hampir seragam. Dependency

ratio, angka rasio ketergantungan yang menyatakan besarnya beban yang menjadi tanggungan

kelompok umur produktif tahun 2015 terhitung sebesar 70,56 yang berarti bahwa setiap 100 orang

penduduk usia produktif menanggung sekitar 71 orang yang belum produktif dan sudah tidak produktif

lagi. Angka tersebut didapatkan dari data jumlah penduduk kelompok umur 15-64 tahun sebanyak

412.773 jiwa atau sekitar 58,63 persen. Sedangkan sisanya, sebanyak 291.253 jiwa atau 41,37 persen

merupakan penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan kelompok umur tua (65 tahun keatas).

Namun demikian, ukuran ini masih sangat kasar karena hanya memandang penduduk dari sisi umur

saja. Sementara sisi yang lain seperti status sekolah, status pekerjaan serta aktivitas sehari-harinya

diabaikan.

Gambar 3.4

Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis

Kelamin Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

22.92 20.26 21.55

58.15 59.08 58.63

18.92 20.66 19.82

Laki-laki Perempuan L+P

65+ 15-64 0-14


3.2 Kondisi Kesehatan

Perhatian pemerintah dalam membangun indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan, di-

wujudkan melalui penyedian fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, penyediaan

fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan menjadi sebuah indikator yang layak untuk diperhatikan.

Disamping itu, indikator lainnya yang dapat digunakan sebagai tolok ukur pembangunan manusia dalam

bidang kesehatan adalah manusia sebagai objek pembangunan itu sendiri. Tingkat kesehatan seseorang

dapat dilihat dari sejarah kesehatan yang diruntut dari kondisi kesehatannya sejak lahir, balita, anak-anak

hingga dewasa. Sedangkan tingkat kesehatan pada masyarakat secara umum dapat dilihat dari tingkat

pesakitan atau jumlah keluhan kesehatan, tingkat kematian bayi, penolong kelahiran bayi, dan lain-lain.

3.2.1 Sarana Kesehatan

a. Fasilitas Kesehatan

Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau dan dijangkau oleh se-

luruh lapisan masyarakat (universal akses) menjadi prioritas utama. Beberapa indikator yang dapat

digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan kesehatan antara lain rasio fasilitas kesehatan per

penduduk.

Upaya mengatasi keluhan kesehatan yang diderita penduduk harus didukung oleh ketersediaan

fasilitas dan sarana kesehatan yang mudah diakses oleh penduduk. Disamping itu, keterjangkauan akses

dari sisi harga juga perlu diperhatikan. Karakteristik ekonomi sebagian besar masyarakat Kabupaten

Gunungkidul yang masih lemah, harus ditanggulangi dengan memberikan kesehatan relatif murah. Jenis

fasilitas kesehatan yang masih menjadi rujukan utama penduduk dalam berobat adalah puskesmas dan

puskesmas pembantu (pustu). Ketersediaan fasilitas kesehatan masyarakat milik Pemerintah yang

berbiaya murah ini serta dekat dengan lingkungan penduduk sekitarnya diharapkan mampu memberi

layanan kesehatan yang umumnya diderita oleh penduduk seperti penyakit-penyakit yang disebabkan

oleh infeksi, bukan penyakit degeneratif.

Sampai dengan tahun 2015, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 5

rumah sakit, 30 puskesmas dan 110 Puskesmas pembantu. Jika diasumsikan setiap penduduk memiliki

akses yang sama terhadap fasilitas tersebut, maka setiap unit puskesmas memiliki beban untuk melayani

23.467 jiwa penduduk dan setiap pustu melayani 6400 jiwa penduduk. Sehingga rata-rata sebuah

fasilitas kesehatan baik rumah sakit, puskesmas maupun pustu di Kabupaten Gunungkidul memiliki


beban untuk melayani 4.855 penduduk. Angka ini masih lebih rendah dari rekomendasi PBB yang

menyatakan setiap fasilitas puskesmas dan pustu kesehatan yang tersedia maksimal melayani sebanyak

10.000 penduduk.

Di samping kedua fasilitas kesehatan tersebut, masih terdapat juga fasilitas kesehatan lainnya yang

dikelola oleh pemerintah maupun swasta seperti klinik kesehatan, rumah sakit, panti, dokter praktek,

perawat praktek, bidan desa dan yang lainnya. Diharapkan pada masa mendatang beban sebuah

puskesmas dalam melayani penduduk dapat lebih ringan lagi. Namun karena umumnya tarif fasilitas

kesehatan selain puskesmas dan pustu relatif lebih mahal, tidak semua lapisan masyarakat mampu

menjangkau dan memanfaatkannya sesuai dengan prosedur berobat yang resmi. Sehingga tumpuan

masyarakat untuk memperoleh layanan ke puskesmas dan pustu tetap merupakan pilihan utama bagi

penduduk untuk mengatasi masalah kesehatan.

Prasyarat yang cukup menentukan semakin baiknya derajat kesehatan penduduk adalah kondisi

makro ekonomi yang meningkat yang akan ditandai pula dengan membaiknya daya beli masyarakat. Hal

ini akan menaikkan kemampuan penduduk mengakses fasilitas kesehatan yang memadai jika mengalami

Tabel 3.1

Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, dan

Posyandu di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

Kabupaten/Kota

Rumah Sakit

Puskesmas Polindes Posyandu Klinik/Balai Kesehatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Panggang 0 2 1 45 0

Purwosari 0 1 1 32 0

Paliyan 0 1 0 55 0

Saptosari 0 1 0 61 1

Tepus 0 2 1 86 0

Tanjungsari 0 1 0 71 0

Rongkop 0 1 2 100 0

Girisubo 0 1 1 83 0

Semanu 1 2 1 109 1

Ponjong 0 2 1 121 0

Karangmojo 1 2 0 106 0

Wonosari 2 2 0 109 5

Playen 1 2 1 101 0

Patuk 0 2 1 72 0

Gedangsari 0 2 1 67 0

Nglipar 0 2 0 55 2

Ngawen 0 2 1 68 1

Semin 0 2 0 125 0

Papua Barat 5 30 12 1466 10

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul (Data Rumah Sakit), 2015


masalah kesehatan. Pemberian fasilitas berobat terutama kepada keluarga miskin melalui kartu

Askeskin/Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) juga akan membantu peningkatan derajat

kesehatan masyarakat. Hal terpenting yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah adalah

peningkatan kualitas layanan dari fasilitas yang tersedia serta ketersediaan obat/vaksin yang memadai.

Distribusi pelayanan yang merata di semua wilayah juga harus mendapat perhatian serius. Masih

besarnya persentase penduduk terutama yang tinggal di daerah pedesaan pinggiran masih kesulitan

mengakses sarana kesehatan yang tersedia. Dari sisi biaya kesehatan, sebagian besar masyarakat

sudah mampu menjangkau. Namun mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk

transportasi ke fasilitas kesehatan yang tersedia.

b. Tenaga Kesehatan

Selain fasilitas kesehatan, hal yang sangat mendukung adalah ketersediaan tenaga kesehatan atau

tenaga medis sebagai subjek yang melakukan pengobatan dan penanganan medis. Distribusi tenaga

kesehatan di Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 3.2..

Tabel 3.2

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2015

Kabupaten/Kota

Tenaga Kesehatan

Tenaga Medis

Tenaga Keperawatan

Tenaga Kebidanan

Tenaga Kefarma-

sian

Tenaga Kesehatan

lainnya (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Panggang 5 14 9 2 8

Purwosari 1 5 5 1 7

Paliyan 2 7 5 1 5

Saptosari 2 8 6 1 4

Tepus 4 13 6 2 6

Tanjungsari 2 4 3 1 7

Rongkop 2 11 2 1 4

Girisubo 3 7 7 0 5

Semanu 4 15 8 2 8

Ponjong 5 22 8 3 10

Karangmojo 4 12 10 2 11

Wonosari 32 153 30 3 12

Playen 6 14 11 1 11

Patuk 4 11 11 2 11

Gedangsari 4 10 7 2 5

Nglipar 3 14 7 1 9

Ngawen 5 13 10 2 9

Semin 4 13 11 2 8

Papua Barat 92 346 156 29 140

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul (Data Rumah Sakit), 2015


Dari Tabel 3.2 , diketahui bahwa jumlah tenaga medis yang paling banyak ada di Kecamatan Wono-

sari yaitu sebanyak 32 tenaga medis. Sementara jumlah tenaga medis di kecamatan-kecamatan lain

semuanya kurang dari 10 orang. Tenaga kesehatan yang paling banyak di Gunungkidul adalah sebagai

tenaga keperawatan, yang jumlahnya mencapai 346 orang. Dimana jumlah perawat yang paling banyak

terdapat di Kecamatan Wonosari yaitu sebanyak 153 orang dan yang paling sedikit di Kecamatan Tan-

jungsari yang hanya berjumlah 4 orang perawat. Untuk tenaga kebidanan di Gunungkidul juga jumlahnya

cukup banyak yaitu 156 orang bidan . Selain itu juga terdapat tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan

lainnya yang masing-masing jumlahnya 29 orang dan 140 orang.

Jumlah tenaga medis dalam suatu wilayah tertentu menentukan tingkat pelayanan kesehatan. Rasio

antara jumlah tenaga medis yang tersedia dengan jumlah penduduk yang membutuhkan layanan

kesehatan idealnya proporsional. Semakin besar rasio penduduk terhadap tenaga medis maka semakin

banyak penduduk yang harus dilayani. Implikasinya adalah semakin besar jumlah penduduk yang akan

tidak terlayani atau semakin sulit masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga

medis. Jika diperhatikan dari jumlah penduduk Gunungkidul tahun 2015 dan jumlah tenaga medis yang

tersedia, maka rasio jumlah penduduk terhadap jumlah tenaga medis di Gunungkidul adalah sebesar

7.652, atau mengandung makna bahwa satu tenaga medis rata-rata melayani sekitar 7.652 orang.

Sumber : Gunungkidul Dalam Angka 2016

Tabel 3.3

Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Dokter /Tenaga Medis

Menurut Kecamatan di Gunungkidul 2015

Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah Tenaga Medis

Rasio Penduduk /

Tenaga Medis (1) (2) (3) (4)

Panggang 27.635 5 5.527

Purwosari 20.183 1 20.183

Paliyan 30.315 2 15.157

Saptosari 35.722 2 17.861

Tepus 33.240 4 8.310

Tanjungsari 26.786 2 13.393

Rongkop 28.039 2 14.019

Girisubo 23.126 3 7.708

Semanu 53.930 4 13.482

Ponjong 51.912 5 10.382

Karangmojo 50.830 4 12.707

Wonosari 82.103 32 2.565

Playen 56.808 6 9.468

Patuk 31.630 4 7.907

Gedangsari 36.757 4 9.189

Nglipar 30.945 3 10.315

Ngawen 32.964 5 6.592

Semin 51.101 4 12.775

Gunungkidul 704.026 92 7.652


3.2.2 Derajat Kesehatan Masyarakat

Selain dari sarana kesehatan, derajat kesehatan masyarakat juga dijadikan sebagai indikator untuk

melihat indeks pembangunan manusia dibidang kesehatan mengingat manusia sebagai objek dari pem-

bangunan itu sendiri. Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan untuk meningkatkan pela-

yanan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat (universal akses) demi tercapainya derajat kesehatan

masyarakat yang lebih baik. Objek yang dijadikan perhatian dalam pembangunan di bidang kesehatan

salah satunya adalah kesehatan pada balita. Keberhasilan dalam meningkatkan tingkat kesehatan pada

balita dapat dilihat dari tingkat kematian bayi, penolong kelahiran, dan imunisasi pada balita.

Tingkat pesakitan atau banyaknya keluhan kesehatan menunjukkan seberapa besar kebutuhan pela-

yanan kesehatan pada masyarakat. Semakin banyak keluhan kesehatan yang terjadi dalam masyarakat

maka tingkat kesehatan masyarakat semakin rendah. Kesehatan pada masyarakat juga dipengaruhi oleh

pola hidup sehat yang dilakukan. Salah satunya adalah sistem sanitasi dalam masyarakat. Penggunaan

air bersih dan sistem pembuangan tinja dianggap sebagai hal yang perlu diperhatikan.

Penolong Kelahiran

Indikator penting terkait dengan kesehatan adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi ber-

pengaruh kepada penghitungan angka harapan hidup waktu lahir (e0) yang digunakan dalam salah satu

dimensi pada indeks komposit penyusun indeks pembangunan manusia ditilik dari sisi kesehatan. Se-

mentara itu salah satu aspek penentu besarnya angka kematian bayi adalah penolong kelahiran. Peno-

long kelahiran sebenarnya tidak hanya terkait dengan angka kematian bayi namun juga angka kematian

ibu sebagai resiko proses kelahiran. Dalam proses kelahiran bayi tidak dapat dipisahkan antara probabili-

ta keselamatan ibu atau anak yang dilahirkan. Keduanya harus diselamatkan dalam resiko besar sebuah

kelahiran. Penolong kelahiran yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya selama ini dianggap

lebih baik jika dibandingkan dengan dukun atau famili. Dalam analisis ini digunakan penolong pertama

pada kelahiran mengingat pada proses ini sangat mengandung resiko. Tabel 3.5 menunjukkan bahwa

51,84 persen penolong kelahiran balita dilakukan oleh bidan, kondisi ini mengalami peningkatan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 45,89 persen. Sementara penolong kelahiran tenaga

medis lain sebesar 3,64 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar

2,62 persen. Penolong kelahiran oleh dokter juga mengalami peningkatan 1,04 persen menjadi 17,80

persen di tahun 2015. Secara umum masyarakat masih dominan (lebih dari dua per tiga) dalam

menggunakan jasa tenaga kesehatan terlatih dibandingkan dengan penolong kelahiran tidak terlatih.


Fenomena penolong kelahiran dengan bantuan dukun secara umum memang masih terjadi, dan pa-

da beberapa Kecamatan. Di Kabupaten Gunungkidul, ada 2,43 persen masyarakatnya masih

menggunakan jasa dukun beranak dalam menolong proses persalinan terakhirnya. Sedangkan sebagian

besar masyarakat di Gunungkidul sudah mengggunakan tenaga medis dalam menolong kelahiran tera-

khirnya yaitu sebesar 97,57 persen dengan rincian 52,84 persen oleh bidan; 41,87 persen oleh dokter

kandungan, dan 2,86 persen oleh perawat.

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa penolong kelahiran pertama di Gunungkidul paling utama dilakukan

oleh bidan. Selain mayoritas proses persalinan tertangani oleh bidan, dominasi penolong kelahiran oleh

tenaga kesehatan terlatih (dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya) masih terlihat, ini menunjukkan

bahwa pemahaman masyarakat untuk menggunakan jasa tenaga kesehatan terlatih masih baik, sehing-

ga resiko kematian bayi maupun ibu dapat ditekan, dan tentunya akan menurunkan angka kematian bayi

dan angka kematian ibu.

Imunisasi

Angka kematian bayi sangat berhubungan erat dengan proses kelahiran, setelah itu masih banyak

tahap yang harus dilalui seseorang untuk tetap survive terutama selama tahap usia balita. Untuk menja-

min kesehatan balita yang rentan dengan ancaman penyakit, sangat perlu diberikan imunisasi agar keke-

balan pada tubuh balita dapat terbentuk. Imunisasi yang diberikan pada balita diantaranya adalah

imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili, dan Hepatitis B. Pemberian imunisasi sebagai salah satu

cara untuk mencegah terserang penyakit dan atau menyebabkan kematian. Tabel 3.5 menunjukkan bah-

wa di tahun 2015, persentase balita yang mendapatkan imunisasi cukup tinggi untuk semua jenis

Gambar 3.5

Persentase Tenaga Penolong Kelahiran Terakhir di Kabupaten


Sumber : Susenas 2015


imunisasi yaitu BCG (100 %); DPT (94,64 %); Polio (99,05 %); Campak /Morbili (88,51 %); dan sebanyak

89,88 persen imunisasi Hepatitis B.

Tingkat kesadaran tertinggi terdapat pada jenis imuniasi BCG, sedangkan kesadaran imunisasi ter-

endah adalah pada jenis penggunaan imunisasi campak/morbili. Kesadaran dalam mengimunisasi balita

sangat penting perannya dalam tumbuh kembang balita. Sebenarnya tidak hanya kesadaran dalam

mengimunisasi balita saja yang harus diperhatikan oleh para orang tua, namun juga imunisasi dasar

lengkap harus dilakukan.

Imunisasi dasar lengkap adalah pemberian lima vaksin imunisasi sesuai dengan jadwal yang telah

ditentukan untuk bayi dibawah satu tahun. Imunisasi lengkap tersebut yaitu: (1) Hepatitis-B, umur pem-

berian kurang dari 7 hari sebanyak satu kali; (2) BCG, umur pemberian satu bulan sebanyak satu kali; (3)

DPT, umur pemberian dua bulan, tiga bulan, dan empat bulan sebanyak 3 kali; (4) Polio, umur pemberian

satu, dua, tiga, dan empat bulan sebanyak empat kali; (5) Campak, umur pemberian sembilan bulan

sebanyak satu kali.

Perlu diketahui bahwa informasi pada tabel ini tidak dapat menampilkan apakah balita yang ber-

sangkutan telah mendapatkan imunisasi secara lengkap, tetapi hanya menampilkan balita yang telah

mendapatkan imunisasi. Pemahaman masyarakat tentang pemberian imunisasi lengkap perlu terus diga-

lakkan agar tidak hanya sekedar diberikan imunisasi tetapi imunisasi dasar lengkap.

Tabel 3.6

Persentase Penggunaan Imunisasi Pada Balita di Kabupaten



0

20

40

60

80

100

BCG Polio DPT HB Campak

100 99.0594.64

89.88 88.51


Morbiditas/ Tingkat Pesakitan

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dalam

suatu wilayah adalah angka kesakitan penduduk dan rata-rata lamanya sakit. Angka kesakitan

penduduk merupakan proporsi penduduk yang mengalami gangguan kesehatan sehingga

menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik bekerja, sekolah maupun yang lainnya.

Sedangkan rata-rata lamanya sakit menyatakan rata-rata lamanya hari penduduk mengalami keluhan

sampai menyebabkan terganggunya aktivitas. Rata-rata lamanya sakit menunjukkan tingkat keparahan

penduduk akibat dari akumulasi sakit yang dirasakan penduduk. Kedua ukuran ini dihitung

berdasarkan data hasil Susenas. Waktu rujukan yang digunakan untuk mengamati indikator ini adalah

selama sebulan yang lalu dari saat pencacahan. Besaran ini menggambarkan derajat kesehatan

penduduk yang diwakili oleh angka kesakitan dan rata-rata lama sakit.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan

selama tahun 2015 tercatat sebanyak 20,03 persen. Cukup banyak mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 41,84 persen. Akan tetapi tingkat keparahan

penyakit yang diukur dari rata-rata lamanya sakit mengalami kenaikan dari 4,68 hari pada tahun 2014

menjadi 5,84 hari pada tahun 2015. Fenomena ini mengindikasikan insiden kesakitan yang terjadi pada

masyarakat relatif menurun akan naiknya angka rata-rata lama kesakitan mengindikasikan tingkat

pelayanan fasilitas kesehatan yang tidak lebih baik. Angka kesakitan penduduk yang cukup tinggi ini

membutuhkan perhatian serius melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan

Gambar 3.7

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan

di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2015


14.5

38.5 38.341.84

20.03

2011 2012 2013 2014 2015


penyakit yang diderita oleh penduduk.

Keluhan kesehatan yang banyak dialami oleh masyarakat adalah penyakit akibat perubahan

musim seperti pilek, batuk dan panas. Penyebab utama jenis penyakit tersebut adalah daya tahan

tubuh yang kurang menunjang, disamping faktor kesehatan lingkungan serta perubahan cuaca yang

terjadi secara mendadak. Gambar 3.9 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Gunungkidul

apabila memiliki keluhan kesehatan cenderung untuk berobat jalan yaitu sebesar 66,12 persen.

.

Informasi mengenai keluhan kesehatan dapat digunakan sebagai referensi dalam penyediaan

pelayanan kesehatan seperti persediaan obat-obatan dan tenaga medis maupun paramedis. Data

Susenas 2015 juga menunjukkan bahwa sebanyak 44,68 persen penduduk di Gunungkidul

melakukan pengobatan sendiri ketika menderita keluhan sakit. Dan lebih dari setengah penduduk

yang mempunyai keluhan kesehatan cenderung merasa tidak perlu untuk berobat jalan.

Gambar 3.8

Persentase Penduduk yang Berobat Jalan di Kabupaten



Ya66.12%

Tidak33.88%

Gambar 3.9

Persentase Alasan Utama Penduduk tidak Berobat Jalan di

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

0.25%

44.68%

0.37%50.44%

4.25%

Tidak ada biaya transport

Mengobati sendiri

Tidak ada yang mendampingi

Merasa tidak perlu

Lainnya



Penggunaan Air Bersih

Selain dilihat dari tingkat morbiditas, derajat kesehatan masyarakat juga dapat diamati dari pola

hidup. Pola hidup mempengaruhi tingkat kesehatan. Pola hidup yang bersih dan sehat tentunya lebih

dapat menjamin kesehatan jika dibandingkan dengan pola hidup yang tidak bersih. Penggunaan air ber-

sih baik itu sumber air minum maupun yang lainnya menentukan kondisi kesehatan masyarakat. Sumber

air minum menentukan kualitas air minum. Hasil Susenas 2015 menunjukkan bahwa sebesar 28,13 per-

sen rumah tangga di Gunungkidul menggunakan air leding meteran untuk minum; 26,19 persen

mengunakan air sumur terlindungi; 23,60 persen menggunakan air hujan; sedangkan pengguanaan air

yang lainnya untu minum persentasenya masing-masing kurang dari 10 persen (lihat Gambar 3.11).

Kondisi penggunaan air sumur/ pompa/mata air yang digunakan untuk air minum menunjukkan kon-

disi yang baik. Hal ini dapat dilihat dari gambar 3.11 yang menggambarkan persentase jauhnya jarak

sumber air minum ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat, dimana sebagian besar sumur/

pompa/mata air di Gunungkidul jaraknya lebih dari 10 meter ke tempat penampungan limbah/kotoran/

tinja terdekat, yaitu mencapai 87,06 persen. Sedangkan yang jaraknya kurang dari 10 meter persen-

tasenya sebesar 9,30 persen, dan sisanya tidak tahu.

Gambar 3.10

Persentase Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tang-

ga untuk Minum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015



Fasilitas air minum merupakan instalasi air minum yang dikelola oleh PAM/PDAM atau no-PAM/

PDAM, termasuk sumur dan pompa. Pendekatan yang digunakan untuk perhitungan ini adalah air minum

yang banyak digunakan dalam satu bulan terakhir. Dimana dapat dilihat dari gambar 3.11, sebagian be-

sar atau lebih dari setengah rumah tangga di Gunungkidul sudah memiliki fasilitas air bersih sendiri yaitu

sebesar 62,95 persen. Rumah tangga yang menggunakan fasilitas bersama sebesar 24,99 persen, yang

menggunakan fasilitas umum 3,89 persen dan yang tidak memiliki fasilitas air minum sebesar 8,17 per-

sen.

Gambar 3.11

Persentase Jarak Air Sumur/Pompa/Mata Air untuk Minum

ke Tempat penampungan Limbah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2015

9.30

87.06

3.65

< 10 m >= 10 m Tidak tahu


Gambar 3.12

Persentase Penggunaan Fasilitas Air Minum Kabupaten


62.95

24.99

3.89

8.17

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00

Sendiri

Bersama

Umum

Tidak ada



3.3 Kondisi Pendidikan

Kemerdekaan memberikan janji kepada seluruh anak bangsa lintas generasi, seperti yang

dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Kemudian

daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Janji adalah sesuatu yang harus dilunasi. Janji kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa menempatkan pembangunan pendidikan dan kebudayaan menjadi isu pokok dan agenda utama

tiap periode pemerintahan. Janji kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum lebih memperkuat

keniscayaan itu. Arti penting pembangunan pendidikan dan kebudayaan juga merupakan pelaksanaan

amanat konstitusi yang secara lugas dinyatakan dalam berbagai pasal. Pasal 28c, ayat (1), UUD 1945

menyatakan bahwa "setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,

berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pasal 31 menyatakan pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang,

memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta

kesejahteraan umat manusia. Upaya melunasi janji kemerdekaan dan kesungguhan melaksanakan

amanat konstitusi terkait dengan pendidikan semakin didukung oleh perundang-undangan. Visi

Pendidikan Nasional pun menjadi semakin jelas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata

sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi

manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu

berubah.

Sementara itu, keterkaitan yang amat erat antara pembangunan pendidikan dan pembangunan

kebudayaan sudah diamanatkan oleh konstitusi. Selain pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 yang

disebut terdahulu, Pasal 32 menyatakan bahwa negara berperan dalam memajukan kebudayaan

nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya serta menghormati dan memelihara bahasa


daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019 disusun

berdasarkan beberapa paradigma. Sebagian paradigma bersifat universal, dikenal dan dipakai berbagai

bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat nasional, sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia.

Perincian paradigma itu adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan untuk Semua "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan

kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

kesejahteraan umat manusia" adalah amanat konstitusi. Pendidikan harus dapat diakses oleh

setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin

keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial,

ataupun geografis.

2. Pendidikan Sepanjang Hayat Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup,

yaitu sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka

yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan

dan jalur pendidikan.

3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan Pemerintah memang bertanggung jawab

menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua

pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal.

Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan

semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat.

4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan,

memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang

bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka

belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu

menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

5. Pendidikan Membentuk Karakter Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan,

dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan

kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup.

6. Sekolah yang Menyenangkan Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu

ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara


manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi

manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua

siswa.

7. Pendidikan Membangun Kebudayaan Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan

kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan

atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun

kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan

kebudayaan adalah untuk menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Langkah-langkah tersebut diatas merupakan semata-mata dilakukan pemerintah untuk memperbaiki

kualitas pendidikan dalam upaya untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan

bangsa.

Beberapa indikator pendidikan terpilih digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas pendidikan di

Gunungkidul diuraikan sebagai berikut:

3.3.1 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang di-

harapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7

tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Angka ini bertujuan

untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam

bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa

yang bersekolah di pesantren. Untuk mendapatkan data pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan

Islam.

Angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 sebesar 12,92

tahun, yang artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ada-

lah sampai lulus SMA (12 tahun) atau Diploma I (13 tahun). Angka ini relatif mengalami kenaikan diban-

dingkan dengan tahun sebelumnya, yakni hanya naik 0,10 point dari tahun sebelumnya. Kecilnya kenai-

kan angka harapan lama sekolah penduduk tidak berarti bahwa proses pembangunan di bidang pendidi-

kan yang telah dilakukan tidak mengalami kemajuan. Hal ini terjadi karena pendidikan merupakan sebuah

proses yang panjang dan hasilnya pun tidak dapat dilihat atau dirasakan secara instan.


3.3.2 Rata-rata Lama Sekolah

Di samping kemampuan dasar baca tulis, diperlukan suatu indikator yang dapat mewakili tingkat ke-

trampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan. Semakin lama mereka mengenyam bangku

sekolah diharapkan memiliki ketrampilan yang lebih baik. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan

hal itu adalah rata-rata lama sekolah yang dijalani oleh penduduk berusia dua puluh lima tahun ke atas.

Ukuran ini memberikan informasi sejauh mana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk.

Pada tahun 2015, rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 6,46 tahun. Rata-rata lamanya

penduduk berusia 25 tahun ke atas ini setara dengan kelas enam SD atau kelas tujuh SMP. Dibandingkan

dengan daerah lain di DIY, relatif lebih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten

Gunungkidul menunjukkan prioritas meningkatkan akses penduduk untuk memperoleh pendidikan masih

perlu perhatian serius di daerah ini. Lebih lanjut, jika dicermati ada perbedaan yang cukup signifikan angka

partisipasi sekolah pada level SMP dan SMA penduduk Kabupaten Gunungkidul dengan lainnya memberi

petunjuk perlunya kesempatan yang lebih luas bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan SMP dan

SMA.

Gambar 3.13

Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabu-

paten Gunungkidul Tahun 2011-2015 (tahun)


5.74 6.08 6.22 6.45 6.46

11.83 12.14 12.49 12.82 12.92

0

2

4

6

8

10

12

14

2011 2012 2013 2014 2015

RLS HLS


3.3.3 Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk

usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan komposisi penduduk terutama

penduduk usia muda. Tingkat partisipasi sekolah peserta didik, salah satunya dapat diukur dengan

mengamati angka partisipasi murni (APM). APM merupakan rasio antara murid berusia tertentu pada

suatu jenjang pendidikan dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Penduduk usia sekolah untuk jenjang SD adalah mereka yang berumur antara 7- 12 tahun, SMP 13-15

tahun dan jenjang SMA adalah mereka yang berusia 16-18 tahun. Nilai APM masih memiliki kelemahan,

misalnya seorang anak berusia 6 tahun yang telah masuk SD tidak dilibatkan dalam penghitungan APM

SD, karena usia di luar kisaran usia SD. Demikian pula bagi anak-anak yang terpaksa mengulang kelas

sehingga usianya melampaui 12 tahun namun masih duduk di bangku SD, juga tidak dicakup dalam

penghitungan APM SD.

APM penduduk usia SD (7-12 tahun) di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 mencapai 100

persen; yang berarti dari 100 orang penduduk usia SD semuanya masih aktif bersekolah pada tingkat

SD. Hal ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam dari dinas yang terkait. APM di Gunungkidul

sudah mencapai 100 persen sejak tahun 2014 lalu.

Pencapaian APM pada tingkat SD diikuti dengan peningkatan SMP, akan tetapi menurun untuk APM

tingkat SMA. APM tingkat SMP terlihat naik dari 74,16 persen pada tahun 2014 menjadi 83,59 persen

pada tahun 2015. Sedangkan dengan APM tingkat SMA mengalami penurunan pada tahun 2015 ini men-

jadi 67,42 persen dari 70,75 persen di tahun 2014.

Meskipun angka APM pada tahun 2015 dari tingkatan SD sampai SMP mengalami kenaikan, namun

hal ini tidak serta merta meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf karena

kedua indikator tersebut sangat dipengaruhi oleh rentang umur dalam konsep yang mensyaratkan mini-

mal 15 tahun dan tanpa batas atas. Namun turunnya APM pada tingkat SMA sekarang ini perlu menda-

patkan perhatian khusus dari pemerintah agar anak lulusan SMP/sederajat mau melanjutkan ke jenjang

pendidikan yang lebih tinggi lagi.

Program prioritas pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun yang mencakup SD dan SMP dengan

biaya gratis perlu lebih digiatkan untuk meningkatkan partisipasi sekolah penduduk. Pemerintah Daerah

juga dapat mendorong program serupa untuk golongan usia SMP dan SMA karena APM pada tingkat

SMP dan SMA yang masih rendah, jauh tertinggal dari APM SD yang telah mencapai angka 100 persen.


Kecenderungan yang terlihat dari APM untuk jenjang pendidikan SD sampai dengan SMA adalah bahwa

semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang maka tingkat partisipasinya semakin rendah.

Dengan demikian dapat diartikan pula semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh maka angka putus

sekolahnya semakin besar.

Tren perkembangan APM untuk semua jenjang pendidikan memang mengalami peningkatan, namun

angka APM untuk jenjang pendidikan SLTP/MTs keatas masih relatif rendah. Apalagi gap antara APM SD/

MI dengan SLTP/MTs dan APM SLTA/MA . Hal ini menginformasikan bahwa siswa putus sekolah terbesar

terjadi ketika siswa menyelesaikan pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs ke jenjang pendidikan selanjutnya.

3.3.4 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan

penduduk usia 10 tahun keatas. Level pendidikan penduduk diketahui dari tingkat pendidikan yang dita-

matkan dengan diidentifikasi melalui ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Indikator ini dapat pula digunakan

untuk melihat perkembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengetahui level tertinggi pendidikan

antar waktu dan antar wilayah.

Gambar 3.14

Angka Partisipasi Sekolah (APM) Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2011-2015


90.96 93.6799.89 100 100

71.95 73.04 73.59 74.15 83.59

55.55 65.1868.16 70.75 67.42

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015

SD SMP SMA


Semakin tinggi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan maka menggambarkan semakin baik

pula kualitas pendidikan manusianya. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya persentase penduduk

yang berpendidikan tinggi (di atas SLTA). Biasanya terdapat kecenderungan bahwa penduduk yang

memiliki ijazah perguruan tinggi persentasenya lebih rendah.

Gambar 3.16 menggambarkan sebesar 17,32 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas tidak

memiliki ijazah. Hal ini mencerminkan, kualitas SDM dari aspek pendidikan di Gunungkidul masih tergo-

long rendah. Hanya 4,02 Persen penduduk 10 tahun ke atas yang lulus dari perguruan tinggi. Tidak ada

kesenjangan penerimaan manfaat layanan pendidikan di antara laki-laki dan perempuan. Persentase

perempuan dan laki-laki hampir sama pada setiap jenjang pendidikan.

3.4 Kondisi Perekonomian

Situasi perekonomian secara makro Kabupaten Gunungkidul diukur dengan besarnya Nilai Tambah

Bruto (NTB) yang diperoleh dari kumulatif seluruh kegiatan ekonomi selama satu tahun atau biasa

dikenal sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan kinerja perekonomian diukur dari

kenaikan PDRB terhadap tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan 2010. Sementara struktur

perekonomian ditunjukkan melalui distribusi persentase nilai tambah atas dasar harga berlaku per sektor.

Gambar 3.15

Persentase Penduduk 10 Tahun Ke atas Menurut Tingkat Pendidi-

kan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2015



PDRB Kabupaten Gunungkidul dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga

konstan 2010 (ADHK). Penghitungan juga dibedakan dengan menyertakan minyak dan gas (dengan

migas) dan tanpa minyak dan gas (tanpa migas).

3.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan agregat nilai tambah aktivitas perekonomian

di suatu wilayah selama waktu tertentu. Angka PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk

menghasilkan nilai PDRB per kapita. Indikator ini sering digunakan sebagai salah satu ukuran untuk

melihat taraf hidup atau tingkat kemakmuran suatu daerah atau negara. Akan tetapi, banyak kritik yang

menyatakan PDRB per kapita belum sepenuhnya dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

PDRB per kapita hanya merupakan suatu agregat yang belum tentu dinikmati secara merata oleh

seluruh penduduk dalam suatu wilayah. Bahkan tidak menutup kemungkinan pendapatan tersebut sama

sekali tidak dinikmati oleh penduduk, karena nilai tambah yang tercipta tersebut langsung ditransfer ke

wilayah lain. Hal itu mungkin terjadi jika faktor-faktor produksi dikuasai oleh orang/lembaga yang bukan

berasal dari daerah bersangkutan.

PDRB Kabupaten Gunungkidul tahun 2015 sebesar Rp. 13.834,23 triliun rupiah atas dasar harga

berlaku dan Rp. 11.151,69 triliun atas dasar harga konstan. PDRB tahun 2015 tersebut mengalami pen-

ingkatan dari tahun 2014 yaitu semula Rp. 12.564,33 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp. 10.639,46

triliun atas dasar harga konstan 2010.

3.4.2 Struktur Ekonomi Regional

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Gunungkidul dalam lima tahun terakhir menunjukkan

trend yang semakin meningkat, dari 9.739,09 milyar rupiah pada tahun 2011 hingga mencapai

13.834,23 milyar rupiah pada tahun 2015. Namun demikian, angka tersebut belum menggambarkan

kondisi riil perkembangan perekonomian, karena masih dipengaruhi oleh faktor inflasi/perubahan harga.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebagai nilai PDRB yang sudah menghilangkan pengaruh

inflasi Kabupaten Gunungkidul pada periode yang sama juga menunjukkan trend yang semakin

meningkat, dari 9.248,01 milyar rupiah pada tahun 2011 menjadi 11.151,69 milyar rupiah pada tahun

2015. Nilai PDRB inilah yang menunjukkan perkembangan riil kinerja perekonomian Kabupaten

Gunungkidul selama periode tersebut.


Struktur perekonomian sebagian masyarakat Gunungkidul masih didominasi kategori Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan. Sumbangan kategori ini masih mencapai lebih dari seperempat nilai PDRB.

Sumbangan masing-masing kategori pada 2015 ini masih dipimpin oleh kategori tersebut, diikuti oleh

kategori konstruksi; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kategori

industri pengolahan serta kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Kategori lain yang menyumbang lebih dari 5 persen adalah kategori transportasi dan pergudangan;

kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi komunikasi, serta kategori jasa

pendidikan. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen.

Masih tingginya ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertanian, seyogyanya membuat

pemerintah harus memperhatikan kesinambungan sektor ini dalam menyerap tenaga kerja selama belum

ada sektor lain yang dapat dikembangkan untuk menyerap limpahan pekerjanya. Di samping itu, penera-

pan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian juga diperlukan untuk mening-

Tabel 3.6

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 (Persen)

Kategori Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014* 2015**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 26.21 26.92 26.43 25.08 25.56

B Pertambangan dan Penggalian 1.61 1.52 1.48 1.42 1.36

C Industri Pengolahan 10.07 9.07 9.42 9.59 9.28

D Pengadaan Listrik, Gas 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0.18 0.17 0.17 0.18 0.17

F Konstruksi 9.32 9.52 9.62 9.70 9.61

G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Repar-asi Mobil dan Sepeda Motor

8.76 8.87 8.70 8.87 8.79

H Transportasi dan Pergudangan 5.37 5.23 5.23 5.25 5.12

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.25 5.16 5.45 5.78 5.88 J Informasi dan Komunikasi 7.72 7.66 7.42 7.29 6.97

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.92 2.01 2.11 2.27 2.33

L Real Estate 3.28 3.34 3.35 3.42 3.43 M,N Jasa Perusahaan 0.49 0.47 0.43 0.44 0.44

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

8.43 8.82 9.10 9.28 9.39

P Jasa Pendidikan 6.15 5.97 5.89 6.15 6.33

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.92 1.97 1.97 1.97 2.01

R,S,T,U Jasa lainnya 3.25 3.21 3.18 3.25 3.27

Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Kab. Gunungkidul 2015

Catatan : * angka sementara ** angka sangat sementara


katkan kesejahteraan petani. Apalagi diketahui selama ini sektor pertanian menjadi limpahan penganggu-

ran terselubung atau pekerja keluarga yang secara teoritis memiliki produktivitas yang rendah. Sehingga

upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor ini membutuhkan peningkatan produktivitas yang nyata.

Di masa mendatang, pengembangan sektor lainnya untuk menampung kelebihan tenaga kerja di

sektor pertanian perlu diperhatikan. Secara teoritis pengalihan ini tidak akan menyebabkan turunnya out-

put sektor pertanian. Dengan asumsi marginal produktivitas tenaga kerja sektor pertanian yang rendah

bahkan nol, maka relokasi tenaga kerja juga akan mendorong naiknya produktivitas pekerja sektor perta-

nian sehingga peluang meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja di sektor pertanian makin

terbuka.

Penurunan secara berangsur-angsur kontribusi kategori pertanian dan peningkatan kontribusi dari

tahun ke tahun untuk kategori industri pengolahan; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; dan

jasa-jasa di dalam memberikan nilai tambah pada PDRB menunjukkan adanya kecenderungan

pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder maupun tersier.

3.4.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja nyata ekonomi

di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga

konstan tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai

peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua bidang usaha kegiatan ekonomi di sua-

tu daerah selama jangka waktu satu tahun.

Perekonomian Gunungkidul pada tahun 2015 mengalami percepatan dibandingkan pertumbuhan

tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Gunungkidul tahun 2015 mencapai 4,81 persen, sedangkan

tahun 2014 sebesar 4,54 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Jasa lainnya

sebesar 8,65 persen. Seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2015 mencatat pertumbuhan

yang positif, kecuali kategori pengadaan listrik dan gas yang tumbuh negatif 0,71 persen.

Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, di antaranya

kategori Jasa Lainnya mencatat 8,65 persen, kategori Jasa Keuangan dan asuransi sebesar 8,54 persen,

Jasa Pendidikan sebesar 7,19 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,19 persen, kate-

gori Jasa Perusahaan 7,04 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor sebesar 6,89 persen, kategori Real Estat 6.65 persen, Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum mencatat sebesar 6,43 persen, diikuti kategori Informasi dan Komunikasi 5,65 persen,


dan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,26 persen. Adapun

kategori yang pertumbuhannya kurang dari lima persen adalah kategori Konstruksi 4,36 persen, kategori

Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,68 persen, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,

Limbah dan Daur Ulang 2,88 persen, kategori Industri Pengolahan 2,64 persen, kategori Pertanian, Ke-

hutanan, dan Perikanan 2,58 persen dan kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,25 persen.

3.4.4 PDRB per Kapita

Sebuah nilai yang cukup relevan dalam menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk secara

makro ekonomi adalah dengan menggunakan pendekatan PDRB per kapita. Pada PDRB per kapita, be-

saran nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dari wilayah tersebut. Jadi

besarnya PDRB telah tertimbang dengan jumlah penduduk pada masing-masing wilayah, sehingga ting-

ginya PDRB tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai

PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan

ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan

mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada

Gambar 3.16

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2011-2015 (%)

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Kab. Gunungkidul 2015

Catatan : * angka sementara ** angka sangat sementara

3.64

4.84 4.974.54

4.81

2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan ekonomi


potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita

atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pada tahun 2015, PDRB per kapita Gunungkidul mencapai 19,34 juta Rupiah dengan pertumbuhan

sebesar 8,96 persen. Pertumbuhan PDRB perkapita ini sedikit menurun apabila dibandingkan dengan

pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,09 persen.

Gambar 3.17

PDRB per Kapita ADHB dengan Migas dan Tanpa Migas

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)

Sumber: PDRB Menurut Lapangan Usaha BPS Kab Gunungkidul 2015


BAB IV

PERKEMBANGAN KOMPONEN

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM tersusun atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang bermakna

mempunyai umur panjang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasi-

kan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi perekonomian yang

bermakna kehidupan yang layak digambarkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Ketiga aspek

tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini

penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pem-

bangunan manusia.

Perkembangan IPM dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang me-

nyusunnya. Sedangkan komponen-komponen tersebut bervariasi untuk tiap kabupaten/kota. Kemajuan

ini sangat tergantung pada komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas

dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

IPM sebagai indikator komposit memiliki nilai antara 0 hingga 100. Semakin besar nilai IPM

mengindikasikan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik. Penggolongan IPM berdasarkan

kriteria dari United Nations Development Programme (UNDP) adalah sebagai berikut: nilai IPM yang

kurang dari 60 digolongkan sebagai kategori “rendah” ; rentang antara 60 hingga 69 masuk kriteria

sedang; rentang antara 70 hungga 79 masuk kriteria tinggi dan nilai 80 keatas merupakan kelompok

“sangat tinggi.

Karena keterbatasan indikator komposit yang hanya memberikan gambaran secara agregat, maka

implementasi hasil penghitungan IPM dalam program-program pembangunan membutuhkan

pencermatan lebih lanjut pada indikator atau variabel yang terkait dengan indikator utama yang

digunakan dalam menyusun IPM.

4.1 Perkembangan Kesehatan

Indikator ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu

merepresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan

pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang semakin baik maka yang

bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai angka harapan hidup yang


tinggi. Angka harapan hidup merupakan indikator yang cukup efektif untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat pada khususnya. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan di suatu

wilayah akan disertai oleh peningkatan usia harapan hidup penduduknya, namun sebaliknya semakin

rendah usia harapan hidup di suatu wilayah mencerminkan buruknya kualitas pembangunan kesehatan.

Angka harapan hidup menggambarkan perkiraan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang

baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Perkembangan komponen kesehatan digambarkan dengan indikator angka harapan hidup. Angka

harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup

(secara rata-rata). Indikator ini seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal

kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan.

Usia harapan hidup penduduk Kabupaten Gunungkidul selama periode 2011-2015 menunjukkan tren

yang semakin meningkat. Pada tahun 2011, usia harapan hidup penduduk mencapai 73,36 tahun, dan

terus meningkat menjadi 73,69 tahun pada tahun 2015. Secara umum, angka ini menunjukkan usia rata-

rata yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup pada tahun 2015 adalah mencapai 73,69

tahun. Peningkatan usia harapan hidup ini secara tidak langsung menunjukkan adanya perbaikan

kualitas kesehatan penduduk. Program perbaikan kualitas kesehatan penduduk terutama pada kelompok

yang berpendapatan rendah selama beberapa tahun terakhir dilakukan melalui program Askeskin

(asuransi kesehatan bagi keluarga miskin), jamkesmas dan jamkesos. Program intervensi ini diharapkan

dapat menaikkan kualitas kesehatan penduduk secara umum dengan sasaran utama mereka yang

memiliki daya beli rendah terhadap pelayanan kesehatan.

Sebagai perbandingan, usia harapan hidup rata-rata di Provinsi DIY sekitar 74,68 tahun. Dengan

demikian seperti tahun-tahun sebelumnya, rata-rata angka harapan hidup penduduk Kabupaten

Gunungkidul masih berada di bawah rata-rata angka harapan hidup penduduk DIY.

Perkembangan angka harapan hidup per tahun di Gunungkidul tercatat tidak melebihi dari satu ta-

hun dalam satu periode jangka waktu satu tahun. Hal ini berarti bahwa kondisi angka kematian bayi

(infant mortality rate) di Gunungkidul termasuk dalam kategori Hardrock, artinya dalam waktu satu tahun

penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Sehingga implikasinya adalah angka harapan

hidup yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk mengalami kemajuan.

Hal ini terlihat dari perkembangan angka harapan hidup yang tidak melebihi satu digit dalam kurun waktu

satu tahun. Kondisi tersebut juga terjadi untuk kondisi nasional, penurunan angka kematian bayi terjadi

secara gradual bahkan mengarah melambat.


4.2 Perkembangan Pendidikan

Perkembangan komponen pendidikan direpresentasikan oleh harapan lama sekolah dan rata-rata

lama sekolah. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharap-

kan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, sedangkan rata-rata lama

sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk untuk menempuh pendidi-

kan formal. Bobot kedua indikator ini masing-masing sebesar setengah dalam membentuk komponen

pendidikan.

4.2.1 Perkembangan Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang

diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan

untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Untuk penghitungannya,

umur yang digunakan adalah 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib

belajar.

Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa

yang bersekolah di pesantren. Untuk mendapatkan data pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan

Islam.

Gambar 4.1

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Gunungkidul Ta-

hun 2011-2015

Sumber : BPS


Angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 sebesar 12,92

tahun, yang artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun

adalah sampai lulus SMA (12 tahun) atau Diploma I (13 tahun). Angka relatif mengalami kenaikan di-

bandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni hanya naik 0,10 persen dari tahun sebelumnya. Kecilnya

kenaikan angka harapan lama sekolah penduduk tidak berarti bahwa proses pembangunan di bidang

pendidikan yang telah dilakukan tidak mengalami kemajuan. Hal ini terjadi karena pendidikan merupa-

kan sebuah proses yang panjang dan hasilnya pun tidak dapat dilihat atau dirasakan secara instan.

4.2.2 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah

Indikator rata-rata lama sekolah sangat dipengaruhi oleh partisipasi sekolah untuk semua kelompok

umur. Bila angka partisipasi sekolah di Kabupaten Gunungkidul rendah maka kemungkinan besar angka

rata-rata lama sekolahnya juga akan rendah.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gunungkidul bergerak sangat lambat . Pada tahun

2015 rata-rata lama sekolah Kabupaten Gunungkidul mencapai 6,46 tahun atau hanya mengalami pen-

ingkatan sebesar 0,01 tahun dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan tahun 2014. Sedangkan bila

Gambar 4.2

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2011-2015

Sumber : BPS


dibandingkan dengan tahun 2013, angka rata-rata lama sekolah hanya meningkat sebesar 0,05 tahun

dalam kurun waktu dua tahun.

Angka rata-rata lama sekolah sebesar 6,46 tahun mengandung arti rata-rata penduduk Kabupaten

Gunungkidul hanya mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 6 SD atau putus sekolah pada kelas

1 SLTP. Kondisi ini bahkan hampir dapat dikatakan hanya terjadi sedikit perubahan selama kurun waktu

lima tahun yaitu periode tahun 2011-2015.

4.3 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Komponen terakhir yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah dimensi ekonomi yaitu kemam-

puan untuk hidup layak. Komponen ini digambarkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan diten-

tukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Daya beli merupakan kemampuan

masyarakat dalam membelanjakan uang untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi

oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan

daya beli

Dalam penghitungan pengeluaran per kapita disesuaikan, rata-rata pengeluaran per kapita dihitung

dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan

Gambar 4.3

Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Gunungkidul Tahun

2011-2015



tahun dasar 2012=100. Paritas daya beli telah menggunakan harga yang telah distandarkan dengan

kondisi Jakarta Selatan sebagai rujukannya. Penggunaan standar harga ini untuk mengeliminasi

perbedaan harga antar wilayah sehingga perbedaan kemampuan daya beli masyarakat antar wilayah

dapat diperbandingkan.

Pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun Kabupaten Gunungkidul tahun 2015 adalah sebesar

Rp. 8.366.000,- meningkat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan hidup dibandingkan tahun 2014

yaitu sebesar Rp. 8.235.000,-. Kondisi tersebut juga meningkat dibandingkan dengan situasi pada tahun

2013 yang mempunyai pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar Rp. 8.202.000,-. Kenaikan nilai ini

diperkirakan dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi penduduk dengan adanya kenai-

kan pendapatan. Hal ini mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan untuk

melanjutkan sekolah dan mengakses fasilitas kesehatan menjadi semakin baik.

Tabel 4.4

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Gunung-

kidul Tahun 2010-2015 (Ribu Rupiah)

Sumber : Susenas 2012-2015

8093

81388170

82028235

8336

7950

8000

8050

8100

8150

8200

8250

8300

8350

8400

2010 2011 2012 2013 2014 2015


4.4 Perkembangan IPM

Di tahun 2015, IPM dihitung menggunakan metode baru. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator

sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan

dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain

itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat mem-

bedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pen-

dapatan masyarakat pada suatu wilayah. Alasan kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik sudah

tidak sesuai dalam penghitungan IPM karena capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh

capaian tinggi dari dimensi lain.

Keuntungannya adalah terdapat indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik

(diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa

didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB mengganti-

kan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan

menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi

tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang

baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Secara umum besarnya capaian IPM Kabupaten Gunungkidul selalu mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun. Demikian pula dengan kabupaten/kota di Kabupaten Gunungkidul tidak satupun yang

Gambar 4.5

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul Tahun

2011-2015

Sumber : Diolah dari Susenas


mengalami penurunan angka IPM. Perkembangan capaian nilai IPM menandakan usaha-usaha pem-

bangunan manusia telah berjalan, meskipun ada yang mengalami kemajuan yang pesat dan ada juga

yang lambat berkembang.

4.5 Pertumbuhan IPM

Pertumbuhan IPM ditujukan untuk melihat kemajuan atau kemunduran dari pencapaian sasaran

pembangunan manusia di suatu daerah selama kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, melalui angka

pertumbuhan ini dapat dilihat kecepatan perkembangan IPM suatu daerah.

Terdapat sebuah kecenderungan dalam pencapaian IPM, jika nilai IPM semakin mendekati nilai

maksimumnya (100 persen), maka pertumbuhannya akan semakin lambat. Sebaliknya jika angka ca-

paian IPM masih berada pada level yang rendah maka kemampuan untuk memacu pertumbuhan yang

tinggi dalam capaian IPM akan lebih mudah.

Pada tahun 2011 pertumbuhan IPM Gunungkidul mencapai 0,98 persen. Pada tahun 2012 pertum-

buhan IPM Gunungkidul mengalami peningkatan menjadi 1,33 persen. Pertumbuhan IPM Gunungkidul

mengalami perlambatan menjadi 0,94 persen pada periode 2013, namun kembali naik menjadi 1,09 per-

sen pada tahun 2014. Dan kembali mengalami perlambatan pada tahun 2015 ini yaitu sebesar 0,57 per-

sen.

Tabel 4.6

Pertumbuhan IPM di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-

2015

Sumber : Susenas 2012-2015

0.98

1.33

0.941.09

0.57

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

2011 2012 2013 2014 2015


BAB V

POSISI PEMBANGUNAN MANUSIA

Hasil penghitungan IPM dengan metode baru pada tahun 2015 untuk Kabupaten Gunungkidul

menunjukkan perkembangan yang positif. Komponen harapan hidup, pendidikan dan pengeluaran riil

perkapita meningkat dari tiap tahunnya. Ini mengindikasikan selama tahun 2011-2015 terjadi perbaikan

kualitas pembangunan manusia dari sisi kesehatan, pendidikan dan daya beli penduduk. Indeks harapan

hidup penduduk meningkat dari 82,10 pada tahun 2011 menjadi 82,60 pada tahun 2015. Indeks

pendidikan meningkat dari 51,99 pada tahun 2011 menjadi 57,42 pada tahun 2015. Sedangkan indeks

pendapatan meningkat dari 63,84 pada tahun 2011 menjadi 64,58 pada tahun 2015.

Berdasarkan rata-rata geometrik ketiga indeks yang menyusun IPM, diperoleh nilai IPM Kabupaten

Gunungkidul pada tahun 2015 sebesar 67,41. Selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten

Gunungkidul terus mengalami peningkatan, dari 64,83 pada tahun 2011 menjadi 67,41 pada tahun 2015.

Secara umum hal ini menggambarkan terjadinya perbaikan kualitas pembangunan sumber daya manusia

selama lima tahun terakhir di Kabupaten Gunungkidul. Menurut kategorinya, IPM Kabupaten

Gunungkidul selama lima tahun terakhir termasuk dalam kelompok “sedang”, yakni kelompok daerah

dengan nilai IPM berkisar antara 60 hingga dibawah 70.

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Komponen IPM

1. Angka Harapan Hidup (tahun)

73.36 73.37 73.38 73.39 73.69

2. Harapan Lama Sekolah

(tahun) 11.83 12.14 12.49 12.82 12.92

3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

5.74 6.08 6.22 6.45 6.46

4. Konsumsi riil perkapita (000 Rp)

8,138 8,170 8,202 8,235 8,336

Indeks

1. Harapan Hidup 82.10 82.11 82.13 82.14 82.60

2. Pendidikan 51.99 53.98 55.40 57.12 57.42

3. Pendapatan 63.84 63.96 64.08 64.20 64.58

IPM 64.83 65.69 66.31 67.03 67.41

Tabel 5.1

Indicator IPM Kabupaten Gunungkidul , 2011-2015


Untuk melihat pencapaian IPM Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya

di Provinsi DIY, berikut ini disajikan hasil penghitungan IPM kabupaten/kota pada tahun 2015. Dalam

perbandingan antar kabupaten/kota se DIY, IPM Kabupaten Gunungkidul juga masih belum beranjak dari

peringkat 5 dari 5 kabupaten/kota se DIY. Fenomena ini menunjukkan tingkat pencapaian kualitas

pembangunan di beberapa kabupaten/kota lainnya yang lebih cepat dibanding Gunungkidul.

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul

Wilayah/Daerah

Nilai IPM Peringkat se DIY

2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7

D I YOGYAKARTA 76.44 76.81 77.59

Kulon Progo 70.14 70.68 71.52 4 4 4

Bantul 76.78 77.11 77.99 3 3 3

Gunung Kidul 66.31 67.03 67.41 5 5 5

Sleman 80.26 80.73 81.20 2 2 2

Kota Yogyakarta 83.61 83.78 84.56 1 1 1

Tabel 5.2

Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Gunungkidul dengan

Daerah Lainnya di Provinsi D I Yogyakarta, 2013-2015


BAB VI

PENUTUP

1. Posisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 tercatat sebesar

67,41; meningkat dari 67,03 pada tahun 2014. Indeks komponen harapan hidup meningkat sebesar

0,46 poin selama 2014-2015. Indeks komponen pendidikan yang mewakili tingkat ketrampilan dan

penguasaan ilmu pengetahuan penduduk mengalami kenaikan 0,30 poin. Sementara itu, indeks

komponen pendapatan mengalami kenaikan 0,38 poin. Dapat dilihat bahwa pendorong utama

kenaikan IPM pada tahun 2014 berasal dari aspek kesehatan.

2. Indeks harapan hidup merupakan indeks yang berkembang paling pelan dibanding indeks lainnya.

Indeks harapan hidup tahun ini meningkat 0,46 poin, dan merupakan peningkatan tertinggi dalam

lima tahun terakhir, setelah sebelumnya hanya meningkat 0,01 poin. Pembangunan di bidang

kesehatan merupakan proses yang sangat panjang, hasilnya tidak dapat dinikmati secara instan.

Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi di bidang kesehatan untuk mengatasi ketimpangan

hasil pembangunan kesehatan antar daerah dan antar golongan.

3. Kesenjangan penduduk dalam menjangkau fasilitas kesehatan dapat dikurangi dengan lebih

mengoptimalkan peran puskesmas, puskesmas pembantu serta puskesmas keliling. Keberadaan

posyandu sampai tingkat pedukuhan disertai dengan peningkatan kemampuan kader kesehatan

serta penempatan bidan desa juga dapat diupayakan untuk meningkatkan tingkat kesehatan

masyarakat di daerah pedesaan. Selain itu adanya program pemerintah dalam membantu penduduk

yang tidak mampu melalui program jamkesmas, jamkesos, jamkesta ataupun askeskin diharapkan

dapat meningkatkan derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan. Meskipun tetap diperlukan

adanya pengawasan untuk mengawal jalannya program tersebut, sehingga penyimpangan seperti

tidak tepat sasaran, ataupun dananya tidak sampai kepada yang berhak menerima dapat

diminimalisir.

4. Kemudahan penduduk untuk menjangkau sarana pendukung kegiatan pendidikan terutama pada

tingkat SMP dan SMA masih belum merata antara daerah perkotaan dan pedesaan. Salah satu

upaya yang dapat dilakukan adalah lebih mengoptimalkan peran SMP dan SMA di ibukota

kecamatan. Perbaikan sarana transportasi juga perlu diperhatikan, karena salah satu sebab

tingginya angka putus sekolah di daerah pinggiran adalah kendala transportasi. Upaya penempatan


guru selaku fasilitator yang tinggal di daerah setempat juga bisa lebih mengoptimalkan peran

sekolah.

5. Beberapa faktor utama yang menjadi kendala dalam pemberdayaan sumber daya manusia di masa

mendatang adalah masih rendahnya kualitas angkatan kerja dan relatif tingginya tingkat

pengangguran. Pada tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka memang kecil hanya 2,90 persen.

Penciptaan kesempatan berusaha serta pembukaan lapangan kerja baru merupakan prioritas yang

dapat ditempuh untuk meningkatkan akses penduduk terhadap sumber-sumber pendapatan.

Peningkatan tingkat ketrampilan/skill dan jiwa kewirausahaan penduduk, terutama bagi mereka yang

akan memasuki bursa kerja melalui program pelatihan kerja juga perlu lebih digiatkan. Diperlukan

proses sinkronisasi antara kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga kerja dengan tingkat ketrampilan

tenaga kerja yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Penciptaan lapangan kerja juga akan

mengurangi tingkat migrasi keluar penduduk berpendidikan yang secara tidak langsung akan

berpengaruh terhadap indeks pendidikan.

6. Untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah

Daerah dapat menempuh beberapa program dengan kelompok sasaran utama adalah penduduk

miskin. Kendala utama untuk meningkatkan kualitas manusia terletak pada ketidakberdayaan

secara ekonomi. Kegiatan tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan dasar penduduk dengan subsidi

pangan murah, bantuan penyelenggaraan pendidikan serta pelayanan kesehatan. Kebijakan

pemerintah pusat melalui program wajib belajar sembilan tahun yang didukung dengan pembebasan

biaya pendidikan pada sekolah negeri sampai tingkat SMP perlu lebih disosialisasikan secara luas.

Upaya ini dapat mengurangi angka putus sekolah di tingkat SMP secara signifikan. Dukungan

alokasi dana untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD juga diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pendidikan. Bantuan pembiayaan bagi penduduk miskin melalui program

Asuransi Kesehatan bagi Keluarga Miskin (Askes Gakin dan Jamkesmas) untuk bidang kesehatan

dan bantuan usaha untuk mengangkat daya beli masyarakat perlu mendapat dukungan pemerintah

daerah sehingga program ini lebih tepat sasaran. Pada akhirnya kondisi tersebut diharapkan dapat

mendorong peningkatan kesejahteraan mereka.

Documents

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIAbappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/IPM-Gunungkidul... · Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul 2015 i. ... 2.3 Metode Penyusunan