1

IMPLEMENTASI STRATEGI PENYELESAIAN

PEMBIAYAAN PRODUK MURABAHAH BERMASALAH

(STUDI PADA BMT MUAMALAH TULUNGAGUNG)

Tri Hardono Purbo Kusumo1, Mei Santi2

STAI Muhammadiyah Tulungagung1, STAI Muhammadiyah Tulungagung2 1aj277316@gmail.com 2mei.11051987@gmail.com

Abstact: Murabahah product financing at BMT Muamalah Tulungagung is the product most interested in by members, but in its implementation there are often problems such as non-progress of installments, doubt and traffic jams. If these problems are not minimized and resolved with an

effective strategy, it will certainly affect the sustainability of the BMT business. The formulation of the problem is as follows: What is the strategy in dealing with problematic murabahah product

financing at BMT Muamalah Tulungagung? and What are the factors that accelerate the resolution of murabahah product financing problems at BMT Muamalah Tulungagung ?. The research method is included in field research and in the type of qualitative descriptive research. Based on the

research results, it can be argued that the strategy in overcoming problematic murabahah product financing at BMT Muamalah Tulungagung has been implemented based on the provisions of the

DSN-MUI fatwa. The strategy applied is adjusted to the criteria for the problem and the character of the members which include: first, for problems when the installment failure is resolved through a persuasive approach, if it is not deliberate and members still have good faith, BMT will be given

relief. Second, for members whose financing quality is doubtful, it will be resolved through a correspondence administration strategy, starting from invitation letters, warning letters (SP-1, SP-II

and SP-III). Third, the final strategy if there is non-performing financing and members are negligent or do not have good faith, it will be resolved through sales or collateral execution. As for the factors that accelerate the resolution of murabahah product financing problems at BMT Muamalah

Tulungagung, among others, the BMT is making serious efforts towards the resolution and from its members also have the responsibility, are willing to be cooperative and have good faith to

immediately resolve the problem by means of which has been determined by BMT Muamalah Tulungagung. Keywords: Strategy, Settlement, Murabahah Financing, Problematic

Abstrak: Pembiayaan produk murabahah di BMT Muamalah Tulungagung merupakan produk yang

paling banyak di minati oleh anggota, namun dalam pelaksanaannya juga kerap terjadi permasalahan seperti ketidaklancaran angsuran, diragukan dan macet. Jika masalah tersebut tidak diminimalisasi dan diselesaikan dengan strategi yang efektif tentu akan berpengaruh pada keberlangsungan usaha

BMT. Rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah strategi dalam mengatasi pembiayaan produk murabahah bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung? dan Apa saja faktor-faktor yang

mempercepat dalam penyelesaian permasalahan pembiayaan produk murabahah di BMT Muamalah Tulungagung?. Metode Penelitiannya termasuk dalam penelitian lapangan dan dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa, strategi dalam

mengatasi pembiayaan produk murabahah bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung sudah di implementasikan berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI. Strategi yang diterapkan disesuaikan

2

dengan kriteria permasalahan dan karakter anggota yang meliputi: pertama, untuk permasalahan ketikdaklancaran angsuran diselesaikan melalui pendekatan persuasif, jika bukan karena kesengajaan

dan anggota masih mempunyai itikad baik maka akan diberikan keringanan oleh BMT. Kedua, untuk anggota yang kualitas pembiayaannya diragukan diselesaikan melalui strategi administasi surat menyurat, mulai surat undangan, Surat Peringatan (SP-1,SP-II dan SP-III). Ketiga, strategi terakhir

jika terjadi pembiayaan macet dan anggota sudah lalai atau tidak mempunyai itikad baik maka akan diselesaikan melalui penjualan atau eksekusi jaminan. Adapun faktor-faktor yang mempercepat

dalam penyelesaian permasalahan pembiayaan produk murabahah di BMT Muamalah Tulungagung antara lain dari pihak BMT mengupayakan dengan sungguh-sungguh terhadap penyelesaiannya dan dari anggotanya juga punya tanggung jawab, mau kooperatif dan mempunyai itikad baik untuk

segera menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh BMT Muamalah Tulungagung.

Kata Kunci: Strategi, Penyelesaian, Pembiayaan Murabahah, Bermasalah.

61

I. PENDAHULUAN

Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Diantaranya adalah badan usaha syariah, unit usaha syariah, bank

pembiayaan rakyat syariah, dan baitul mal wat tamwil atau BMT. Lembaga keuangan ini mengupayakan agar kegiatan transaksi keuangan bebas dari praktik riba dan memberi keamanan

bagi umat manusia agar terhindar dari dosa besar.1 Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah termasuk salah satunya adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan lembaga keuangan mikro syariah yang cukup baik. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah

yang turut berkembang untuk melakukan kegiatan intermediasi yang bisa ditemui adalah BMT Muamalah Tulungagung. BMT Muamalah Tulungagung memiliki beberapa jenis produk yang di tawarkan, baik itu produk tabungan maupun produk pembiayaan. Adapun produk pembiayaan

yang paling prospektif dan paling sering digunakan anggota untuk pengembangan usahanya adalah produk pembiayaan murabahah.

Bai’ al murabahah memberikan banyak manfaat kepada BMT. Salah satunya adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada anggota. Selain itu, sistem al murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan

administrasi di BMT.2 Namun demikian, pembiayaan produk murabahah yang disalurkan oleh BMT Muamalah Tulungagung ini juga memiliki risiko yang tidak kecil. Pembiayaan Produk

murabahah yang disalurkan dengan tujuan untuk membantu anggota dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun dalam penyalurannya juga kerap terjadi masalah baik itu masalah yang disengaja maupun tidak sengaja oleh anggota, dimana pembiayaan tidak dapat kembali

tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan atau bahkan pembiayaannya macet.

Untuk meminimalisasi dan menyelesaikan jika terjadi pembiayaan produk murabahah mengalami masalah, tentu pihak BMT Muamalah Tulungagung memiliki strategi tersendiri yang diterapkan dan dirasa efektif untuk mempercepat dalam penyelesaian permasalahan pembiayaan

tersebut. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian lebih lanjut dengan judul: “Implementasi Strategi Penyelesaian Pembiayaan Produk Murabahah Bermasalah (Studi Pada BMT Muamalah Tulungagung)”.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif. Metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita.2 Metode kualitatif termasuk penelitian lapangan (field research) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat.3 Penelitian

kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan.4 Pendekatan penelitian kualitatif ini peneliti gunakan dikarenakan melihat sifat

1Lukman Haryoso, Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di

Kabupaten Semarang, Jurnal Law and Justice, Volume, 2 Nomor, 1 April 2017, 80.

http://journals.ums.ac.id/ index.php/laj/art icle/view/4339, Diakses pada 23 Juli 2020. 2Ridwan, Muhammad, Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) , (Yogyakarta: Citra

Media, 2006), 57 2Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya , (Jakarta: PT Gramedia

Widiasarana Indonesia, 2010), 1-2, https://www.scribd.com/doc/178328751/Buku-Jozef-Raco-Metode-Penelitian-

Kualitatif, Diakses pada 06 Mei 2020. 3Raco, Metode Penelitian...., 9

4Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 9

62

dari masalah yang diteliti dapat berkembang secara alamiah dengan kondisi dan situasi di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi wawancara dan dokumentasi. Dalam

penelitian kualitatif peneliti sebagai human instrument dan teknik pengumpulan data partisipant observation (observasi berperan serta) dan in depth interview (wawancara mendalam), maka

kehadiran peneliti harus berinteraksi dengan sember data.5 Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sangat multak diperlukan, kehadiran peneliti disini selain sebagai instrumen penelitian juga sebagai pengumpul data di lokasi penelitian.

Adapun analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam kenyataannya, analisis data

kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.6 Dalam hal ini analisis data peneliti mulai sejak merumuskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan sampai penulisan hasil penelitin.

Pengecekan keabsahan data menurut Sugiyono, seperti yang dikutip oleh Ajat Rukajat menjelaskan sebagai berikut:7

“Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas data kredibilitas data. Kredibilitas hasil penelitian akan menunjukkan seberapa jauh hasil penelitian dapat dipercaya. Didalam pengujian keabsahan data, metode penelitian

kualitatif menggunakan validitas internal (credibility) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari aspek eksternal (trasferability), dan realibilitas (dependability)

pada aspek konsistensi, serta objektivitas (confirmability) pada aspek naturalis”.

IV. Kajian Pustaka

1. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dengan menetapkan harga perolehan dan margin

keuntungan yang besarnya telah disepakati kedua belah pihak. Secara bahasa, kata “murabahah” diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).8 Ar-ribh juga berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi

atau modal (profit). Menurut Ascarya dalam bukunya yang berjudul Akad dan Produk Bank Syariah:

Konsep dan Praktiknya di Beberapa Negara mendefinisikan sebagai berikut:9 “Murabahah adalah istilah dalam Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan

biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan”.

Dari beberapa pengertian mengenai di atas, dalam praktik BMT maka dapat

disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli antara

BMT dengan anggota, di mana BMT membeli barang yang diperlukan oleh anggota dan kemudian menjualnya kepada anggota yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah

dengan margin keuntungan yang disepakati dan dengan sistem pengembalian pembiayaan

5Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 11

6Ibid, 245

7Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualiative Research Aproach), (Yogyakarta: Depublish,

2018), 8 8Erna Damayanti, Aplikasi Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah , El Jizya: Jurnal Ekonomi

Islam,Volume 5, Nomor 2, Juli 2017, 215.

http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/eljizya/article/view/1880/1289, Diakses pada 27 Juli 2020. 9Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktiknya di Beberapa Negara, (Jakarta: Bank

Indonesia, 2006), 83

63

dengan angsuran pada jangka waktu tertentu ataupun sesuai kesepakatan. Adapun landasan hukum syariah pelaksanaan akad murabahah sebagai berikut: 1) Landasan Syariah

a) Q.S. An-Nisaa’(4): 29 ك ان ا انفسكم انا الله نكم ول تقتلو ان تكون تجارة عن تراض م ا اموالكم بين كم بالباطل الا يايها الاذين امنوا ل تأكلو

بكم رحيما – ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.10

b) Q.S. Al-Baqarah (2): 275

بوا م الر البيع وحرا واحلا الله

Artinya: “ Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.11

Jual beli Murabahah dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, terdiri dari: 12 1) Pihak yang berakad (Al-'aqidain)

a) Penjual (Bank) b) Pembeli (Nasabah)

c) Pemasok (Supplier) 2) Obyek yang diakadkan (Mahallul 'Aqad)

a) Adanya wujud barang yang diperjualbelikan

b) Harga barang 3) Tujuan Akad (Maudhu'ul Aqad)

4) Akad (Sighat al-'Aqad) a) Serah (ijab) b) Terima (qabul).

Selain itu objek dan tujuan yang diakadkan haruslah terbebas dari unsur yang dilarang secara syariah maupun hukum positif yaitu unsur maghrib (maysir, gharar, dan riba).

2. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan

didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang

diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan

dalam akad pembiayaan.13 Dalam penerapan di BMT selain penggunaannya harus berdasarkan prinsip syariah, harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan

saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, tentunya pihak BMT sebelum menyalurkan pembiayaan kepada anggota juga akan melakukan analisis secara mendalam dengan prinsip kehati-hatian untuk meningkatkan kepercayaan dan untuk meminimalisasi risiko terjadinya

pembiayaan bermasalah.

10

https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29, An-Nisa' - النساء, Qur'an Kemenag, Diakses pada 31 Juli 2020. 11

https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275, Al-Baqarah - البقرة, Qur'an Kemenag, Diakses pada 31 Juli 2020. 12

Khalid, Azhari Yahya dan Darmawan, Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT.

Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syariah , Mercatoria, Jurnal Magister Hukum UMA, Volume 11 (2), Desember

2018, 165. https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/1636/pdf. Diakses pada 23 Juli 2020. 13

Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), 105-106

64

Aktivitas pembiayaan pada dasarnya merupakan aktivitas yang selalu berkaitan dengan risiko, risiko pembiayaan tersebut dapat di minimalkan dengan melakukan manajemen risiko secara baik. Risiko pembiayaan bermasalah atau macet dapat diperkecil dengan melakukan

analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur atau nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan

membayar margin keuntungan atau bagi hasil sesuai dengan isi hasil perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini pihak bank syariah dapat memutuskan apakah permintaan

pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diterima. Dalam menjalankan

fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan.14 Secara umum, analisis kelayakan

pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:15 1) Pendekatan analisis pembiayaan. 2) Penerapan prinsip analisis pembiayaan.

3) Penerapan prosedur analisis pembiayaan. 4) Penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah.

Jika terjadi pembiayaan bermasalah, Maka Langkah-langkah dalam menyelamatkan pembiayaan itu juga beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dahulu apa yang menjadi penyebabnya. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya

berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan

pendapatan bagi BMT, sudah berkurang atau menurun bahkan sudah tidak ada lagi.16 Dalam mengatasi masalah tersebut pihak BMT akan melakukan pengawasan atau

control, pengecekan dengan mengunjungi kediaman anggota atau nasabah yang bermasalah.

Menanyakan apa masalah yang sedang dihadapi oleh anggota atau nasabah, sehingga tidak dapat membayar angsurannya, selanjutnya pihak BMT akan memeberikan perpanjangan

waktu angsuran agar anggota atau nasabah dapat melunasi pembiayaan bermasalah tersebut.17 Pada saat upaya negosiasi ini tidak membuahkan hasil maka pihak BMT akan

menindaklanjutinya dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Kalau dalam

pemberian surat peringatan ke-I tidak ada tanggapan dari anggota atau nasabah yang bermasalah, kemudian pihak BMT memberikan surat peringatan ke-II, jika tetap tidak ada

hasilnya, selanjutnya pihak BMT memberikan surat peringatan ke-III yang isinya menyatakan kesanggupan anggota atau nasabah yang bermasalah untuk menyediakan angsuran. Dan apabila anggota atau nasabah tidak juga sanggup menyediakan angsuran maka jaminan akan

di lelang atau di eksekusi sesuai akad perjanjian.18 Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan

(kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Menurut khasmir, yang terakhir untuk menyelamatkan penganaan pembiayaan bermaslah dengan penyitaan jaminan.

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.19

14

Rahmat Ilyas, Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah , Jurnal Penelitian, Volume 9, Nomor 1,

Februari 2015, 197. https://pdfs.semanticscholar.org/496d/fc34a7dc7e76227ad0da3f41f144ddb72c2b.pdf, Diakses pada

23 Juli 2020. 15

Ibid, 197 16

Khairan, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling, Reconditioning

dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil , Jurnal At-Tamwil Kajian

Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor 1, Maret 2020, 13. https://ejournal.iai-

tribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/download/1109/667, Diakses pada 29 Juli 2020. 17

Ibid, 13 18

Khairan, Strategi Penanganan..., 14 19

Ibid, 20

65

V. Hasil dan Pembahasan

1. Strategi dalam mengatasi pembiayaan produk murabahah bermasalah di BMT

Muamalah Tulungagung

BMT Muamalah Tulungagung merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyaluran dana dikembangkan melalui berbagai bentuk produk pembiayaan.

Adapun bentuk produk yang sering digunakan anggota untuk memenuhi permodalan usahanya atau pembelian peralatan adalah pembiayaan produk murabahah.

Dalam penyaluran pembiayaan produk murabahah kepada anggota di BMT Muamalah Tulungagung tentu juga memiliki risiko dan permasalahan seperti adanya pembiayaan bermasalah seperti yang kerap terjadi pada lembaga keuangan baik syariah maupun

konvensional pada umumnya. Meskipun dari awal sudah dilakukan upaya oleh BMT Muamalah Tulungagung untuk meminimalisasi adanya pembiayaan produk murabahah

bermasalah, tetapi dalam penyalurannya tetap ada permasalahan karena berbagai faktor yang tidak bisa diprediksi di awal pada saat pengajuan dan penilaian kelayakan penyaluran pembiayaan produk murabahah kepada anggota.

Bapak Sumani, sebagai anggota pembiayaan produk murabahah yang pernah mengalami keterlambatan angsurannya juga mengutarakan terkait strategi BMT Muamalah

Tulungagung dalam mengatasi masalah tersebut sebagai berikut: “Diingatkan waktunya membayar, saya memberikan alasan bahwa saya tidak punya uang karena usaha lagi sepi dan pihak BMT memberikan keringanan perpanjangan

waktu angsuran”.20 Bapak Hasan Sultoni mengungkapkan pernyataan terkait strategi BMT Muamalah

Tulungagung dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan produk murabahah bermasalah sebagai berikut:

“Yang pertama dengan pendekatan persuasif, anggota ditanya kenapa mengalami

kendala atau tunggakan angsuran, ketika cara itu tidak bisa ya melalui administrasi surat menyurat dengan memberi surat peringatan kepada anggota mulai SP I, SP II ,

SP III. Jika cara tersebut tetap tidak bisa baru mengarah ke penjualan jaminan untuk menutup kekurangan angsurannya di BMT”.21 Kemudian bapak Agung Haryadi, menambahkan pernyataan sebagai berikut:

“Ya kalau penanganannya kita petakan dulu, kita lihat kemacetannya itu dalam kriteria nomor berapa, biasanya ada 4 kriteria kemacetan, ada yang ukuran sedang ada yang

ukuran tengah-tengah, ada yang macet, ya itu nanti kita petakan, kalau ketelatannya itu karena kebangkrutan atau tidak punya uang itu masih kita maklumi cara penanganannya juga beda dengan ketelatan karena kesengajaan atau karakter anggota

yang memang tidak mau membayar itu beda penanganannya”.22 Jadi, Strategi dalam mengatasi pembiayaan produk murabahah bermasalah di BMT

Muamalah Tulungagung dilakukan dengan menyesuaikan dengan permasalahan yang sedang dihadapi serta disesuaikan dengan karakter anggota. Setelah masalah pembiayaan dipetakan

20

Hasil Wawancara dengan Bapak Sumani, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Muamalah

Tulungagung, pada 04 Agustus 2020, lokasi di BMT Muamalah Tulungagung yang beralamatkan di Jalan Mayjen

Sungkono III, Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. 21

Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan Sultoni, Sekretaris BMT Muamalah Tulungagung , pada 29 Juli

2020, lokasi di BMT Muamalah Tulungagung yang beralamatkan di Jalan Mayjen Sungkon o III, Kutoanyar, Kecamatan

Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. 22

Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Haryadi, Manager BMT Muamalah Tulungagung , pada 29 Juli

2020, lokasi di BMT Muamalah Tulungagung yang beralamatkan di Jalan Mayjen Sungkono III, Kutoanyar, Kecamatan

Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.

66

menurut kriteria atau golongannya, pihak BMT akan melakukan berbagai strategi penyelesaian sebelum permasalahan tersebut menjadi besar dan menyebabkan kerugian bagi pihak lembaga. Secara lebih rinci strategi dalam mengatasi produk pembiayaan murabahah

bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung antara lain sebagai berikut: a. Melalui pendekatan persuasif kepada anggota

Strategi ini dilakukan apabila anggota mengalami ketidaklancaran dalam membayar angsuran. Dalam hal ini pihak BMT akan melakukan pengecekan dengan melakukan kunjungan ke rumah anggota, menanyakan apa masalah yang sedang dihadapi oleh

anggota sehingga tidak dapat membayar angsurannya. Jika alasan anggota dalam keterlambatan membayar angsuran masih rasional dan bukan disebabkan dari faktor

kelalaian anggota tersebut seperti karena usahanya mengalami penurunan pendapatan atau kebangkrutan usahanya atau adanya masalah ekonomi di keluarganya. Ketika anggota masih mempunyai itikad baik, maka pihak BMT akan memaklumi dan memberi toleransi

misal dengan memberikan perpanjangan waktu atau jadwal pembayaran angsuran, jumlah angsuran dan jangka waktu angsuran anggota sesuai dengan kesepakatan. Dengan

pemberian keringanan tersebut diharapkan anggota lebih terbantu untuk dapat menyelesaikan kewajibannya.

Strategi yang dilaksanakan oleh BMT Muamalah Tulungagung ini juga sesuai

dengan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, poin keenam mengenai ketentuan bangkrut dalam murabahah: “Jika nasabah telah dinyatakan pailit

dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”.23 Strategi tersebut juga sejalan dengan ketentuan fatwa dewan syariah nasional NO. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang

penjadwalan kembali tagihan murabahah: “LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi

pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: (1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa; (2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil; (3) Perpanjangan masa pembayaran harus

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”.24 b. Melalui strategi administrasi surat menyurat

Strategi ini dilakukan ketika langkah pertama yang dilakukan belum bisa menyelesaikan permasalahan pembiayaan produk murabahah atau anggota masih memiliki kendala dalam membayar angsurannya, kualitas pembiayaannya mulai diragukan serta

anggota dalam menyampaikan kendalanya sudah tidak teratur lagi. Strategi administrasi yang dilakukan oleh BMT Muamalah Tulungagung terdiri dari berbagai tahapan

diantaranya: 1) Undangan anggota untuk datang ke kantor

Anggota diundang ke kantor BMT Muamalah Tulungagung untuk diajak

musyawarah dan mencari solusi bersama terkait dengan penyelesaian permasalahan dalam pembayaran tunggakan pembiayaan produk murabahah.

2) Pemberian Surat Peringatan I (SP-I) Jika upaya negosiasi sebelumnya tidak membuahkan hasil dalam artian anggota

dalam menyampaikan kendalanya sudah tidak teratur, bahkan disertai dengan alasan

yang tidak tepat dan meragukan maka pihak BMT akan menindaklanjutinya dengan memberikan surat peringatan I (SP-1) kepada anggota yaitu surat peringatan untuk

23

https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/13/, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, Diakses pada 28 Juli 2020. 24

https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/9/, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI) No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, Diakses pada 08 Agustus

2020.

67

segera membayarkan tunggakan pembiayaannya dengan besaran nominal dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

3) Pemberian Surat Peringatan II (SP-II)

Jika dalam kurun waktu 1 bulan dari pemberian surat peringatan pertama belum juga ditindaklanjuti oleh anggota pembiayaan murabahah yang bersangkutan, maka

pihak BMT akan menindaklanjuti kembali dengan pemberian Surat Peringatan II (SP-II) kepada anggota.

4) Pemberian Surat Peringatan III (SP-III)

Jika dalam pemberian Surat Peringatan II (SP-II) dalam kurun waktu tertentu juga belum ada hasilnya, maka pihak BMT akan menindaklanjuti kembali dengan pemberian

Surat Peringatan III (SP-III) yang isinya menyatakan kesanggupan dan kesediaan anggota yang bermasalah untuk menyediakan angsuran sebesar tunggakannya di BMT dan apabila anggota tidak juga sanggup menyediakan angsuran maka anggota dimintai

persetujuan untuk dijual jaminannya sesuai akad perjanjian. c. Penjualan atau eksekusi jaminan pembiayaan

Penjualan atau eksekusi jaminan ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh BMT Muamalah Tulungagung untuk menyelesaikan pembiayaan produk murabahah apabila anggota sudah benar-benar dinilai lalai atau dengan sengaja tidak mau membayar

dan sudah tidak punya itikad yang baik untuk menyelesaikan masalah pembiayaannya ataupun sudah tidak mampu membayar lagi semua tunggakan pembiayaanya kecuali

dengan satu-satunya jalan yaitu penjualan jaminan tersebut. Penjualan jaminan dilaksanakan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak dengan harga tertinggi di pasaran dan hasil dari penjualan tersebut digunakan oleh anggota untuk melunasi sisa

pembiayaannya di BMT serta jika hasil penjualan melebihi sisa pembiayaannya di BMT maka akan dikembalikan kepada anggota. Penjualan atau eksekusi jaminan juga menjadi

pilihan terakhir bagi BMT Muamalah Tulungagung ketika pembiayaan produk murabahah benar-benar macet dan tidak bisa diselesaikan tanpa penjualan jaminan tersebut guna menutup biaya-biaya atau bahkan kerugian lembaga.

Strategi terakhir dalam penyelesaian pembiayaan produk murabahah bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung tersebut telah sesuai dengan ketentuan fatwa dewan syariah

nasional NO.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar yaitu: “LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai

jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan”:25 1) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS

dengan harga pasar yang disepakati; 2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada

nasabah; 4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang

nasabah; 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat

membebaskannya;

Adanya pembiayaan produk murabahah bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung baik itu dalam kriteria kurang lancar dalam angsurannya atau diragukan angsurannya ataupun

kemacetan angsuran tentu terjadinya tidak secara tiba-tiba, pasti ada berbagai hal atau faktor-faktor yang menjadi penyebabnya baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik itu

25

https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/9/, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI) No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu

Membayar, Diakses pada 08 Agustus 2020

68

yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Adanya hal tersebut tentu memerlukan strategi penanganan yang berbeda-beda guna mempercepat penyelesaian permasalahan pembiayaan produk murabahah bermasalah.

Peneliti kemudian menayakan kepada pengelola lembaga terkait faktor-faktor yang mempercepat dan menghambat dalam penyelesaian pembiayaan produk murabahah

bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Hasan Sultoni sebagai berikut:

“Faktor pendukungnya ya kedua belah pihak niatnya saling ingin menyelesaikan

permasalahan pembiayaan, dari pihak internal mengupayakan dengan sungguh-sungguh dan dari anggotanya juga punya tanggungjawab untuk segera menyelesaikan

permasalahannya. faktor penghambatnya ya anggota yang berbelit-belit, mereka tidak mau atau tidak ada itikad baik untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah”.26 Sedangkan pernyataan bapak Agung Haryadi terkait faktor-faktor penghambat dalam

penyelesaian pembiayaan produk murabahah sebagai berikut: “Penghambatnya dicara penyelesaiannya kalau orangnya sulit dia pasti meremehkan,

ditagih dengan cara apapun tetap tidak mau membayar, itu akan perlu penanganan yang lebih, penanganan yang lebih itu membutuhkan biaya, makanya pada waktu awal akad itu dibuat kesepakatan jika anggota tidak mempunyai itikad baik atau sengaja

tidak membayar tanpa alasan yang jelas maka akan dikenai biaya denda atau ta’zir, sebesar 0,2% per hari dari saldo tunggakan ”.27

Jadi, untuk mempercepat dalam mengatasi permasalahan pembiayan produk murabahah pihak BMT muamalah tulungagung juga mentepkan biaya tertentu berupa ta’zir atau denda pada saat akad kepada anggota pembiayaan agar lebih serius dalam membayar dan

menyelesaikan tanggungjawabnya juga sebagai antisipasi terjadinya kerugian pada BMT. Upaya yang dilakukan oleh BMT Muamalah Tulungagung tersebut pada dasarnya telah

sesuai pada ketentuan fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, yang berisi ketentuan sebagai berikut:28 a. Sanksi yang disebut dalam fatwa tersebut adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada

nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. b. Sedangkan terhadap nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force

majeur tidak boleh dikenakan sanksi. c. Terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai

kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Selain strategi penetapan ta’zir tersebut, tentu terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempercepat stategi penyelesaian pembiayaan produk murabahah bermasalah di BMT

Muamalah Tulungagung. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa faktor tersebut muncul dari kedua belah pihak yang benar-benar niatnya saling ingin untuk segera

26

Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan Sultoni, Sekretaris BMT Muamalah Tulungagung , pada 29 Juli

2020, lokasi di BMT Muamalah Tulungagung yang beralamatkan di Jalan Mayjen Sungkono III, Kutoanyar, Kecamatan

Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. 27

Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Haryadi, Manager BMT Muamalah Tulungagung , pada 29 Juli

2020, lokasi di BMT Muamalah Tulungagung yang beralamatkan di Jalan Mayjen Sungkono III, Kutoanyar, Kecamatan

Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. 28

https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/12/, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI) No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran,

Diakses pada 28 Juli 2020.

69

menyelesaikan permasalahan pembiayaan tersebut. Dari pihak BMT mengupayakan dengan sungguh-sungguh terhadap penyelesaian pembiayaan produk murabahah bermasalah dan dari anggotanya juga punya tanggungjawab terhadap masalah pembiayaannya, mau kooperatif

terhadap pihak BMT untuk mencari solusi bersama terkait dengan penyelesaian masalah pembiayaannya serta mempunyai itikad yang baik untuk segera menyelesaikan permasalahan

pembiayaannya dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh BMT Muamalah Tulungagung. Dengan adanya faktor pendukung atau yang mempercepat strategi dalam penyelesaian

pembiayaan produk murabahah bermasalah di BMT Muamalah Tulungagung yang seperti itu,

tentu dapat mempermudah kerja pegawai BMT dan menekan biaya operasional yang muncul untuk menyelesaikan pembiayaan produk murabahah bermasalah sekaligus dapat menjaga

kestabilan dan keberlangsungan usaha BMT Muamalah Tulungagung.

VI. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi penyelesaian permasalahan pembiayaan produk murabahah di BMT Muamalah Tulungagung pada dasarnya disesuaikan dengan kriteria permasalahannya dan karakter anggota. Strategi yang diterapkan meliputi: pertama, melalui pendekatan persuasif dengan

melakukan kunjungan ke rumah anggota. Kedua, melalui strategi administasi surat menyurat. Ketiga, melalui penjualan atau eksekusi jaminan pembiayaan.

2. Faktor-faktor yang mempercepat dalam penyelesaian permasalahan pembiayaan produk murabahah di BMT Muamalah Tulungagung tersebut muncul dari kedua belah pihak yang benar-benar niatnya saling ingin untuk segera menyelesaikan permasalahan pembiayaan

tersebut. Dari pihak BMT mengupayakan dengan sungguh-sungguh terhadap penyelesaian pembiayaan produk murabahah bermasalah dan dari anggotanya juga mempunyai itikad baik

untek segera menyelesesaikan permasalahan pembiayaannya.

DAFTAR RUJUKAN

Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktiknya di Beberapa Negara, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Damayanti, Erna, Aplikasi Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah, El Jizya: Jurnal

Ekonomi Islam,Volume 5, Nomor 2, Juli 2017. http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/eljizya/article/view/1880/1289, Diakses pada 27

Juli 2020. Haryoso, Lukman Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha

di Kabupaten Semarang, Jurnal Law and Justice, Volume, 2 Nomor, 1 April 2017.

http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4339, Diakses pada 23 Juli 2020. Ilyas, Rahmat, Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah, Jurnal Penelitian, Volume 9,

Nomor 1, Februari 2015. https://pdfs.semanticscholar.org/496d/fc34a7dc7e76227ad0da3f41f144ddb72c2b.pdf, Diakses pada 23 Juli 2020.

Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2011. Khairan, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Reschedulling,

Reconditioning dan Restructuring Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil, Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor 1, Maret 2020.

https://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/perbankan/article/download/1109/667, Diakses pada 29 Juli 2020.

70

Khalid, Yahya, Azhari dan Darmawan, Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah Pasca Konversi PT. Bank Aceh Menjadi PT. Bank Aceh Syariah, Mercatoria, Jurnal Magister Hukum UMA, Volume 11 (2), Desember 2018.

https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/1636/pdf. Diakses pada 23 Juli 2020.

Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010. https://www.scribd.com/doc/178328751/Buku-Jozef-Raco-Metode-Penelitian-Kualitatif, Diakses pada 06 Mei 2020.

Ridwan, Muhammad, Sistem dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Maal Wa Tamwil), Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Rukajat, Ajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualiative Research Aproach), Yogyakarta: Depublish, 2018.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2015.

https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29, An-Nisa' - النساء, Qur'an Kemenag, Diakses pada 31 Juli 2020.

https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275, Al-Baqarah - البقرة, Qur'an Kemenag, Diakses pada 31 Juli 2020.

https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/9/, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, Diakses pada 08 Agustus 2020.

https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/9/, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar, Diakses pada 08 Agustus 2020.

https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/12/, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu

yang Menunda-nunda Pembayaran, Diakses pada 28 Juli 2020. https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/13/, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, Diakses pada 28

Juli 2020. Hasil Wawancara dengan Bapak Sumani, Anggota Pembiayaan Murabahah BMT Muamalah

Tulungagung, pada 04 Agustus 2020, lokasi di BMT Muamalah Tulungagung yang beralamatkan di Jalan Mayjen Sungkono III, Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.

Hasil Wawancara dengan Bapak Hasan Sultoni, Sekretaris BMT Muamalah Tulungagung, pada 29 Juli 2020, lokasi di BMT Muamalah Tulungagung yang beralamatkan di Jalan

Mayjen Sungkono III, Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Haryadi, Manager BMT Muamalah Tulungagung, pada

29 Juli 2020, lokasi di BMT Muamalah Tulungagung yang beralamatkan di Jalan

Mayjen Sungkono III, Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.