IMPLEMENTASI STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI ... Sosial...ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP-AP) KABUPATEN MADIUN Bambang Martin Baru, FX. ... public service delivery. However,

JURNAL SOSIAL, VOL. 16 NOMOR 1 MARET 2015 | IMPLEMENTASI ……. 93

IMPLEMENTASI STANDART OPERASIONAL PROSEDUR

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP-AP)

KABUPATEN MADIUN

Bambang Martin Baru, FX. Sudjatmoko 1)

1) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun.

Abstract

Reform of the bureaucracy that has been running over the years, resulted in efforts to

improve the performance of public services through the implementation of Standard

Operating Procedures (SOP). SOP is expected to be the foundation for every institution

of government in carrying out the functions and duties effectively. Decree of the Head of

General Secretariat Madiun District, No. 188.45 / 101/402 033/2012 on Standard

Operating Procedures Division of General Secretariat Madiun District, as well as part

of the Government's efforts to encourage Madiun County improved performance in

public service delivery. However, implementation is still far from the expectations of

society, because it is not perceived ease of public services, and even the tendency SOP

only meets a mere formality.

Keywords: Public policy, the implementation of the SOP, the government

administration.

A. Pendahuluan

Reformasi birokrasi menuntut

adanya perubahan dalam pelayanan

publik yaitu pelayanan yang mudah,

murah, dan cepat. Untuk itu, pelayanan

publik harus terukur secara jelas agar

masyarakat pengguna jasa dapat

memahami tindakan apa yang harus

dilakukan ketika dalam pengurusan

pelayanan publik, sebab hambatan

terbesar dalam pelayanan publik

disebabkan karena tidak adanya

kejelasan terkait dengan dokumen-

dokumen yang dibutuhkan, mekanisme

dalam pengurusannya, dan waktu dalam

penyelesaian pelayanan publik.

Akibatnya sebagian besar masyarakat

memberikan stigma negatip kepada

birokrasi yaitu berbelit-belit, birokratis,

dan lamban dalam penyelesaian

pelayanan publik. Maka dari itu,

diperlukan komiten dari pemegang

policy untuk melakukan terobosan baru

dalam mewujudkan harapan dan

keinginan masyarakat luas tersebut.

Salah satu pendekatan dalam

perbaikan pelayanan publik adalah

melalui pengembangan standar

operasional prosedur (SOP). Sebuah

kebijakan yang strategis untuk menjamin

kepastian perilaku petugas dan sekaligus

masyarakat pengguna jasa dalam


pelayanan publik. Berdasarkan

Kepmenpan Nomor:

63/KEP/M.PAN/7/2003, menyatakan

bahwa setiap penyelenggara pelayanan

publik harus memiliki standar pelayanan

dan dipublikasikan sebagai jaminan

adanya kepastian bagi penerima

pelayanan. Standar pelayanan dimaksud

sebagai standar penilaian yang

diberlakukan dalam penyelenggaraan

pelayanan publik yang wajib ditaati bagi

petugas dan atau penerima jasa

pelayanan. Standar pelayanan terseebut

setidak-tidaknya memuat tahapan

pelayanan, waktu yang diperlukan, dan

petugas yang berwenang dalam

menanganinya. Dengan adanya SOP

dapat dijadikan pedoman bagi pegawai

dalam memberikan pelayanan pada

masyarakat sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Disisi lain, SOP dapat

mengakomodasi perubahan-perubahan

dengan tuntutan masyarakat yang

semakin dinamis, dan sekaligus sebagai

target kinerja individu dan institusi. Hal

ini juga ditegaskan oleh Djamaludin

Antjok. (1999), tujuan SOP adalah

menciptakan komitment mengenai apa

yang dikerjakan oleh satuan unit kerja

instansi pemerintahan untuk

mewujudkan good governance. Standar

operasional prosedur tidak saja bersifat

internal tetapi juga eksternal, karena SOP

selain digunakan untuk mengukur kinerja

organisasi publik yang berkaitan dengan

ketepatan program dan waktu, juga

digunakan untuk menilai kinerja

organisasi publik di mata masyarakat

berupa responsivitas, responsibilitas, dan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

SOP dapat dijadikan sebagai

landasan dalam evaluasi internal kinerja

pemerintahan khususnya menyangkut

kejelasan mekanisme kerja, kelancaran

kegiatan operasional, dan sekaligus

terwujudnya koordinasi antar pegawai

dan atau unit kerja guna meminimalisir

terjadinya tumpang tindih dalam proses

kegiatan yang berlangsung. SOP secara

internal berkaitan dengan prosedur atau

tahapan dalam pengurusan administrasi

perkantoran, sehingga dengan standar

dapat dilakukan monitoring efektifitas

dan efisiensi kinerja institusi publik.

Disamping itu, SOP juga dapat

digunakan untuk melakukan penilaian

kinerja secara eksternal, yaitu

sejauhmana terwujudnya responsivitas,

responsibilitas, dan akuntabilitas dalam

pelayanan publik. SOP dapat menjadi

instrumen kinerja pemerintahan, dalam

mengantisipasi perkembangan dan

dinamika tuntutan masyarakat sebagai

bentuk pertanggungjawaban kepada


publik. Responsivitas sebagai asas yang

menunjukkan pemerintah dalam

merespon keinginan dan kemauan

masyarakat, dengan berlandasan itu

kemudian pemerintah merefleksikan

kedalam SOP dalam penyelenggaraan

administrasi perkantoran. Untuk itu, SOP

dapat merepresentasikan akuntabilitas

atas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten

Madiun juga mewajibkan seluruh

institusi publik untuk menyusun SOP

sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Berkaitan dengan itulah, Bagian Umum

Sekretariat Daerah (SEKDA) Kabupaten

Madiun mengeluarkan SOP bagi unit

lingkungan kerjanya melalui Keputusan

Kepala Bagian Umum Sekretariat

Daerah Kabupaten Madiun, Nomor:

188.45/101/402.033/2013 tentang

Standart Operasional Prosedur Bagian

Umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Madiun. Hal ini bertujuan memberikan

arah dan pedoman kepada pelaksana

pemerintahan di Bagian Umum Setda

Kabupaten Madiun dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya, sehingga

pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat

dan terukur/efektif, efisien. Disamping

itu, SOP Bagian Umum juga bertujuan

untuk mempermudah fungsi pengawasan

kepada pelaksana Bagian Umum Setda

Kabupaten Madiun dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya, sehingga

penilaian dapat diarahkan pada

pencapaian kualitas hasil pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang

masalah tersebut diatas, maka dapat

dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Standart

Operasional Prosedur Bagian Umum

Sekretariat Daerah, Kabupaten

Madiun, berdasarkan Keputusan



88.45/101/402.033/2012 ?

2. Faktor-faktor apa saja yang

mendorong dan menghambat

pelaksanaan Standart Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan

(SOP-AP) Bagian Umum Setda

Kabupaten Madiun, berdasarkan

Keputusan Kepala Bagian Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten

Madiun, Nomor:

88.45/101/402.033/2012 ?

B. Tinjauan Pustaka.

a. Implementasi Kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan

publik harus dipersiapkan secara baik

agar masyarakat sebagai obyek kebijakan

itu dapat memahami dan mau menerima,

serta memberikan dukungan akan


keberhasilan dalam pelaksanaan

kebijakan tersebut. Kridawati (2011:187)

menjelaskan bahwa: Implementasi

kebijakan pada hakekatnya merupakan

kerja bareng antara: birokrasi- pasar-

komunitas (Iron Trangle), termasuk nilai

budaya dan gaya hidup masyarakat

(terutama masyarakat bawah/akar-

rumput) seringkali memiliki dampak

yang kritis pada kebijakan yang

dilaksanakan, sama halnya dengan

implementasi kebijakan berpengaruh

terhadap birokrasi yang kemudian juga

akan mempengaruhi pasar dan kehidupan

sosial masyarakat lokal. Untuk dapat

melaksanakan kebijakan secara berhasil,

birokrasi yang bertanggungjawab atas

pelaksanaan kebijakan tersebut harus

benar-benar memperhatikan tuntutan-

tuntutan masyarakat yang terkena efek

dari kebijakan itu. Oleh karena itu, setiap

kebijakan yang ada harus siap untuk

dapat diubah pada tahap implementasi,

karena suatu kebijakan tertentu dapat

saja terjadi menolakan dari masyarakat.

Implementasi kebijakan publik itu

menyangkut proses pelaksanaan

keputusan suatu kebijakan, dapat berupa

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Menteri, Peraturan daerah,

Keputusan Bupati, dan lain sebagainya.

Ada beberapa faktor berpengaruh dalam

implikasi-implikasi terhadap konsep

kebijakan publik, yaitu: Pertama,

kebijakan publik lebih merupakan

tindakan yang mengarah pada tujuan

daripada sebagai perilaku atau tindakan

yang serba acak. Kedua, kebijakan pada

hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan

yang sedang berkait dan berpola yang

mengarah pada tujuan tertentu yang

dilakukan oleh pejabat-pejabat

pemerintah dan bukan merupakan

keputusan-keputusan yang berdiri

sendiri. Ketiga, kebijakan bersangkut

paut dengan apa yang senyatanya

dilakukan pemerintah dalam bidang-

bidang tertentu, misalnya dalam

mengatur perdagangan, mengendalikan

inflasi, atau menggalakkan program

perumahan rakyat bagi golongan

masyarakat berpenghasilan, dan bukan

hanya sekedar apa yang ingin dilakukan

pemerintah dalam bidang-bidang

tersebut. Keempat, kebijakan public

mungkin bersifat positif mungkin pula

negative (Solichin, 2002:6) Namun

dalam implementasi kebijakan perlu

diperhatikan beberapa faktor yang

mempengaruhi keberhasilannya,

sebagaimana dikemukakan oleh Van

Meter dan Van Horn dalam Hanindita,

(2002:142) berusaha membuat tipologi

kebijakan menurut: (1) Ukuran dan


tujuan kebijakan, (2)Sumberdaya, (3)

Karakteristik agen pelaksana, (4) Sikap

dan kecenderungan (Disposition) para

pelaksana, (5) Komunikasi antar

organisasi dan aktifitas pelaksana, dan

(6) Lingkungan ekonomi, sosial dan

politik.

Atas dasar hal tersebut, dalam

analisis implementasi kebijakan peneliti

menggunakan model rasional dengan

upaya melihat faktor-faktor yang

dominan berpengaruh dalam

implementasi Keputusan Kepala Bagian

Umum Setda Kabupaten Madiun Nomor:

188.45/101/402.033/2012 tentang

Standart Operasional Prosedur (SOP),

serta model transisi dengan memetakan

alur atau proses dalam implementasi

kebijakan tersebut. Dengan model

implementasi kebijakan diatas

diharapkan dapat memetakan berbagai

aspek terkait dengan pelaksanaan SOP di

Bagian Umum Setda Kabupaten Madiun.

b. Standar Operasional Prosedur

(SOP).

Standar Operasional Prosedur

(SOP), secara umum berisi adanya

dokumen-dokumen yang diperlukan

terkait dengan pengurusan

penyelenggaraan administrasi

perkantoran, proses atau cara-cara

melakukan pekerjaan, waktu

pelaksanaan, serta petugas dan tempat

penyelenggaraan pekerjaan. Lebih lanjut

menurut Atmoko (2005) bahwa: SOP

dapat menjadi pedoman atau acuan untuk

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai

dengan fungsi dan sebagai alat penilaian

kinerja instansi pemerintah berdasarkan

indikator-indikator tehnis, administrasi,

dan prosedur kerja dan sistem kerja pada

unit kerja yang bersangkutan.

Dengan penyusunan SOP dapat

memetakan konsep dan tehnik, serta

persyaratan-persyaratan yang diperlukan

dalam setiap kegiatan dari masing-

masing pegawai, sehingga pegawai

memiliki pedoman dalam

menyelenggarakan pekerjaannya. Maka

tujuan SOP dimaksudkan untuk

mengetahui peran dan tugas dari masing-

masing pegawai guna meminimalisir

terjadinya kesalahan atau malapraktek

yang dilakukan oleh pegawai, serta

memperjelas alur tugas, wewenang, dan

tanggung jawab dari petugas. Secara

terperinci tujuan SOP dapat dirumuskan,

sebagai berikut:

1. Menjamin proses berlangsung

sebagaimana telah ditentukan dan

dijadwalkan. Oleh karena itu, waktu

yang telah ditetapkan untuk

penyelesaian satu aktivitas dalam


rangka proses pelayanan dapat

ditepati.

2. Memudahkan penelusuran terjadinya

penyimpangan dan dapat dengan

cepat dilakukan perbaikan

3. Menjamin tersedianya data untuk

penyempurnaan proses

4. Meningkatkan efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan pelayanan

5. Menyediakan pedoman bagi setiap

pegawai di unit pelayanan dalam

melaksanakan pemberian pelayanan

sehari-hari.

6. Menghindari tumpang tindih

pelaksanaan tugas pemberian

pelayanan

7. Membantu penelusuran terhadap

kesalahan-kesalahan prosedural dalam

memberikan pelayanan menjamin

proses pelayanan tetap berjalan dalam

berbagai situasi

8. Membantu memberikan informasi

yang diperlukan dalam penyusunan

standar pelayanan, sehingga sekaligus

dapat memberikan informasi bagi

kinerja pelayanan (Jaka Purnama,

2012).

Menurut Miftah Thoha (1993),

dalam penyusunan SOP harus

memperhatikan beberapa prinsip, yaitu:

1) Prosedur kerja harus sederhana

sehingga mengurangi beban

pengawasan;

2) Spesialisasi harus dipergunakan

sebaik-baiknya;

3) Pencegahan penulisan, gerakan dan

usaha yang tidak perlu;

4) Berusaha mendapatkan arus pekerjaan

yang sebaik-baiknya;

5) Mencegah kekembaran (duplikasi)

pekerjaan;

6) Harus ada pengecualian yang

seminimun-minimunya terhadap

peraturan;

7) Mencegah adanya pemeriksaan yang

tidak perlu;

8) Prosedur harus fleksibel dan dapat

disesuaikan dengan kondisi yang

berubah;

9) Pembagian tugas tepat;

10) Memberikan pengawasan yang terus

menerus atas pekerjaan yang

dilakukan;

11) Penggunaan urutan pelaksanaan

pekerjaaan yang sebaik-baiknya;

12) Tiap pekerjaan yang diselesaikan

harus memajukan pekerjaan dengan

memperhatikan tujuan;

13) Pekerjaan tata usaha harus

diselenggarakan sampai yang

minimum;


14) Menggunakan prinsip pengecualian

dengan sebaik-baiknya.

Hasil dari penyusunan prosedur

kerja tersebut dapat dituangkan dalam

“buku pedoman organisasi” atau “daftar

tugas”yang memuat lima hal penting,

yaitu :

1) Garis-garis besar organisasi (tugas-

tugas tiap jabatan);

2) Sistem-sistem atau metode-metode

yang berhubungan dengan pekerjaan;

3) Formulir-formulir yang dipergunakan

dan bagaimana menggunakannya;

4) Tanggal dikeluarkannya dan di bawah

kekuasaan siapa buku pedoman

tersebut diterbitkan;

5) Informasi tentang bagaimana

menggunakan buku pedoman tersebut

(Miftah Thoha, 1993).

SOP setelah dirancang dan

disusun, maka pada tahap

implementasinya harus memperhatikan

sejumlah langkah-langkah, yaitu menurut

Ekotoma (2009) menyebutkan empat

langkah dalam mengaplikasikan SOP,

pertama tranning dasar yaitu tranning

yang dilakukan pertama kali untuk

karyawan baru, kedua tranning tingkat

lanjut yaitu tranning yang dilakukan

sebagai kelanjutan traning dasar untuk

meningkatkan ketrampilan kerja

karyawan, ketiga breafing berkala berupa

pemberian pengarahan, dan keempat

evaluasi berkala yaitu evaluasi SOP

selama periode tertentu, misalnya

kwartalan, semesteran dan tahunan.

Kegiatan evaluasi memungkinkan

diketahuinya efektifitas dan efisiensi

organisasi dengan pemberlakuan SOP,

sehingga dapat digunakan untuk

memberikan reward dan punishmen

kepada pegawai guna mendorong dan

memotivasi ketaatan pegawai dalam

menjalankan SOP yang berlaku.

c. Keputusan Kepala Bagian Umum


Madiun, Nomor:

188.45/101/402.033/2012 tentang

Standart Operasional Prosedur.

Bagian Umum Setda Kabupaten

Madiun merupakan unsur

penyelenggaraan pemerintahan di

kabupaten Madiun. Dalam menjalankan

fungsi perencanaan Setda Kabupaten

Madiun mempunyai visi: “Terwujudnya

Penyelenggaraan Pemerintahan yang

demokratis dan terpercaya”. Sedangkan

untuk mewujudkan visi tersebut akan

diwujudkan dalam misi sebagai berikut:

1. Terpeliharanya sarana dan prasarana

pendukung penyelenggaraan

pemerintahan;


2. Terwujudnya penyelenggaraan

ketatausahaan sebagai upaya tertib

administrasi;

3. Terciptanya kelancaran

penyelenggaraan pelayanan kedinasan

yang tertib dan fleksibel.

Dalam rangka untuk mendukung

terwujudnya visi, dan misi tersebut,

ditetapkan standart operasional prosedur

(SOP) Bagian Umum, melalui Keputusan



188.45/101/402.033/2013 tentang



Madiun. Tujuan disusunnya SOP

Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Madiun, adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman

kepada pelaksana pemerintahan di


Madiun dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya, sehingga

pekerjaan menjadi lebih mudah, cepat

dan terukur/efektif efisien.

2. Mempermudah fungsi pengawasan

kepada pelaksana Bagian Umum

Setda Kabupaten Madiun dalam

melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya, sehingga penilaian dapat

diarahkan pada pencapaian kualitas

hasil pekerjaan.

Sedangkan manfaat SOP Bagian

Umum Setda Kabupaten Madiun, antara

lain:

1. Standarisasi cara yang dilakukan

pegawai dalam menyelesaikan

pekerjaan yang menjadi tugas dan

tanggung jawabnya.

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan

kelalaian yang mungkin dilakukan

oleh pegawai dalam menyelesaikan

pekerjaan yang menjadi tugas dan

tanggungjawaabnya.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas

pelayanan kedinasan Bupati, Wakil

Bupati, Setda, dan Asisten Setda.

4. Membantu pejabat publik/instansi

pemerintah atau pegawai menjadi

lebih mandiri.

5. Meningkatkan akuntabilitas

pelaksanaan tugas.

6. Memastikan pelaksanaan tugas

penyelenggaraan pemerintahan dapat

berlangsung dalam bebrbagai situasi.

7. Menjamin konsistensi pelayanan

kepada pejabat, masyarakat, baik dari

sisi kualitas dan kuantitas.

8. Memberikan informasi mengenai

kualifikasi kompetensi yang harus

dikuasai oleh pegawai dalam

melaksanakan tugasnya.


Standart Operasional Prosedur

(SOP) Bagian Umum Setda kabupaten

Madiun, meliputi:

1. SOP Pengelolaan Surat Menyurat,

Melaksanakan dan pengelolaan

surat menyurat dari Bupati, Wakil

Bupati, Setda, dan Asisten Setda yang

meliputi pengkodean surat,

mengagendakan surat, penggandaan

disposisi surat, pendistribusian surat

yang masuk ke Pemerintah Daerah

maupun yang turun dari Pimpinan

berdasarkan tata kearsipan yang

berlaku.

2. SOP Administrasi Kepegawaian,

Melaksanakan kegiatan

penyusunan, pengelolaan dan

pemeliharaan data administrasi

kepegawaian di lingkup Baagian

Umum.

3. SOP Sandi dan telekomunikasi,

Melaksanakan kegiatan kirim

berita/kawat sandi yang meliputi

kegiatan pengagendaan berita/kawat

sandi dalam status kirim, penyandian

(enskripsi) berdasarkan system sandi

yang berlaku, pengiriman berita/kawat

sandi meliputi kegiatan penerimaan

berita/kawat sandi melalui media

komunikasi yang didukung peralatan

sandi, pengagedaan berita/kawat,

pengkupasan (deskripsi) berita/kawat

sandi, penggandaan berita terang,

distribusi sesuai tembusan.

Melaksanakan kegiatan aktifitas

perlindungan/pengamanan terhadap

dokumen sandi yang bersifat rahasia

dalam tempat yang aman dan

terkunci, serta kegiatan menjaga

kemanfaatan perangkat/peralatan

sandi tekomunikasi pada fungsi dan

durasi operasional untuk menjaga

stabilitas komponen perangkat sandi

tersebut.

Melaksanakan kebijakan terkait

penyelenggaraan persandian yang

meliputi kegiatan memperbaruhi

system sandi, peralatan sandi serta

kelembagaan persandian secara

periodik berdasarkan penjadwalan

dari Lembaga Sandi Negara RI selaku

instansi persandian di Indonesia dan

bekerjasama dengan Sandi

Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan

Lembaga Sandi Negara RI.


menyusun kebutuhan peralatan sandi

yang di butuhkan di Unit Teknis

Persandian Pemerintah Kabupaten

Madiun, mengadakan perangkat sandi

melalui kerjasama dengan Lembaga

Sandi Negara RI dalam bentuk pinjam

pakai/hibah, merawat

perangkat/peralatan sandi yang ada


dengan penuh tanggung jawab serta

melakukan kegiatan penghapusan

peralatan sandi dan system sandi yang

telah mengalami masa

retensi/kedauluarsa berdasarkan

instruksi dari institusi Pembina

Persandian di Indonesia.


komunikasi persandian dengan

menggunakan perangkat sandi yang

dimiliki Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

rangka koordinasi.

4. SOP Tata Usaha Barang Inventaris,

Mencatat seluruh barang atau

asset yang ada kedalam Kartu

Inventaris Barang (KIB), Kartu

Inventaris Ruangan (KIR), Buku

Inventaris (BI) dan Buku Induk

Inventaris (BII) sesuai kodefikasi dan

penggolongan barang.

5. SOP Administrasi Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan.

Menyusun RKA, DPA bersama

Kasubag dan Kabag, membuat SPP,

SPM, UP, GU, TU serta mengurus

pencariannya, menyimpan uang di

brankas dan menyalurkan sesuai pos

anggaran, dan menghimpun surat

pertanggungjawaban.

C. Metode Penelitian.

Penelitian tentang Implementasi

Keputusan Kepala Bagian Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun,

Nomor: 188.45/101/402.033/2012

tentang Standart Operasional Prosedur


Kabupaten Madiun menggunakan

metode penelitian kualitatif. Menurut

Sugiyono (2002:4), Metode kualitatif

adalah metode penelitian yang digunakan

untuk meneliti pada kondisi obyek yang

alami (natural), dan peneliti menjadi

instrumen kunci serta hasil penelitiannya

lebih menekankan pada makna dari yang

diteliti, dari pada menggeneralisasikan

obyek penelitian. Dengan demikian

penelitian ini lebih menekankan pada

upaya memberikan kejelasan terhadap

bagaimana SOP dijalankan dan faktor-

faktor yang mempengaruhi dalam

implementasi kebijakan tersebut.

Sedangkan penentuan sumber

informan dilakukan dengan

menggunakan tehnik ”Purposive

sampling”. Menurut Sugiyono,

(2002:62), dijelaskan bahwa: “Purposive

sampling adalah tehnik penentuan

sampel untuk tujuan tertentu saja.

Misalnya akan melakukan penelitian

tentang disiplin pegawai, maka sampel

yang dipilih adalah orang yang ahli

dalam bidang kepegawaian saja”. Atas


dasar hal diatas, peneliti penetapkan

sumber informan didasarkan atas

pertimbangan bahwa sumber informan

dimaksud benar-benar memahami dan

mengetahui terhadap fokus yang diteliti.

Adapun informan dalam penelitian ini,

meliputi:

a) Asisten Administrasi Umum, 1

orang.

b) Kepala Subbagian lingkup Bagian

Umum, 3 orang,

c) Staf/pegawai Bagian umum, 5 orang.

Tehnik pengumpulan data

dilakukan melalui beberapa metode agar

data yang diperoleh dapat terjamin

akurasinya. Tehnik pengumpulan data

meliputi 3 (tiga) tehnik yaitu observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Hanya

yang menjadi fokus lebih banyak dalam

pengumpulan data melalui tehnik

wawancara (interview).

Setelah data penelitian terkumpul

dari hasil pengamatan tersebut kemudian

diadakan suatu analisis data dengan

menggunakan model interaktif. Menurut

Matthew B. Miles dan Michael

Huberman dalam Moleong (2000),

menjelaskan bahwa: dalam melakukan

proses analisis komponen utama yang

perlu diperhatikan setelah pengumpulan

data adalah :

a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan,

penyederhanaan, pengabstrakan dan

transformasi data kasar dari catatan–

catatan tertulis di lapangan hingga

laporan akhir lengkap tersusun.

b. Penyajian data, yaitu sekumpulan

informasi yang tersusun agar dapat

memberi kemungkinan dapat menarik

kesimpulan. Dalam penyajian dataini

dilakukan setelah melakukan reduksi

data yang akan dipergunakansebagai

bahan laporan.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi,

yaitu berupa intisari dari penyajian

data yang merupakan hasil dari

analisis yang dilakukan dalam

penelitian.

Ketiga komponen ini merupakan satu

kesatuan yang utuh dan saling terkait,

model analisis yang dipergunakan dalam

penelitian ini adalah "Analisis Interaksi",

artinya analisis ini dilakukan dalam

bentuk interaksi pada tiga komponen

tersebut.

D. Hasil Penelitian Dan

Pembahasan.

a. Standart Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan

(SOP-AP), di Bagian Umum

Setda Kabupaten Madiun.




penyelenggaraan pemerintahan di

kabupaten Madiun. Dalam menjalankan

fungsi perencanaan Setda Kabupaten

Madiun mempunyai visi: “Terwujudnya

Penyelenggaraan Pemerintahan yang

demokratis dan terpercaya”. Sedangkan

untuk mewujudkan visi tersebut akan

diwujudkan dalam misi sebagai berikut:

(1)Terpeliharanya sarana dan prasarana

pendukung penyelenggaraan

pemerintahan; (2)Terwujudnya

penyelenggaraan ketatausahaan sebagai

upaya tertib administrasi; dan

(3)Terciptanya kelancaran

penyelenggaraan pelayanan kedinasan

yang tertib dan fleksibel. Dalam rangka

untuk mendukung terwujudnya visi, dan

misi tersebut, ditetapkan standart

operasional prosedur (SOP) Bagian

Umum, melalui Keputusan Kepala


Kabupaten Madiun, Nomor:

188.45/101/402.033/2013 tentang



Madiun.

Standart Operasional Prosedur

(SOP) Bagian Umum Setda kabupaten

Madiun, meliputi: SOP Pengelolaan

Surat Menyurat, SOP Administrasi

Kepegawaian, SOP Sandi dan

telekomunikasi, SOP Tata Usaha Barang

Inventaris, dan SOP Administrasi

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan.

a) SOP Pengelolaan Surat Menyurat,

Melaksanakandan pengelolaan


Bupati, Setda, dan Asisten Setda yang

meliputi pengkodean surat,

mengagendakan surat, penggandaan

disposisi surat, pendistribusian surat

yang masuk ke Pemerintah Daerah

maupun yang turun dari Pimpinan


berlaku. Proses awal dalam

penanganan surat menyurat, diterima

oleh staf TU dan Sanditel, untuk

dilakukan mengagendaan surat.

Dalam mengagendakan surat sangat

penting sebagai salah satu bukti

adanya pnerimaan surat. Setiap surat

masuk diterima oleh staf TU dan

sanditel, dan selanjutnya dilakukan

mengagendaan surat, dengan tujuan

sebagai bukti formal telah diterimanya

surat masuk. Setelah dilakukan

mengagendaan surat selanjutnya

disampaikan kepada Kasubag TU dan

Sanditel untuk diteruskan kepada

Kepala Bagian Umum. Kepala Bagian

Umum melakukan verifikasi dari


content surat masuk tersebut, dan

selanjutnya memberikan disposisi

seebagai langkah berikutnya dalam

penanganan surat tersebut kepada

kepala subbag TU dan Sanditel. Surat

masuk yang diajukan kepada kepala

Bagian Umum dan setelah dilakukan

verifikasi, selanjutnya didisposisikan

dan disampaikan kepada kasubag. TU

dan Sanditel.

Disposisi surat dari kepala

Bagian Umum, selanjutnya oleh

kasubag. TU dan Sanditel dilakukan

tindak lanjut dengan memproses

sesuai dengan disposisinya. Apabila

disposisi untuk diarsipkan maka saya

perintahkan kepada staf untuk

dilaksanakan mengarsipan, dan

apabila disposisi surat perlu

ditindaklanjuti maka saya perintahkan

pada staf untuk menyusun draf surat

yang isinya sesuai dengan petunjuk

disposisi dari kepala Bagian Umum.

Draf yang dibuat oleh staf selanjutnya

saya lakukan pengecekan sebelum

saya ajukan kepada kepala Bagian

Umum. Disposisi dari kepala Bagian

Umum, oleh kasubag TU dan Sanditel

memerintahkan staf untuk

menindaklanjuti sesuai dengan

disposisinya. Kemudian staf

menyusun draf surat sesuai dengan isi

dari disposinya, yang ditujukan

kepada kasubag TU dan Sanditel

untuk dilakukan pengecekan. Dan

apabila masih dianggap ada kesalahan

atau kekurangan maka saya selaku

staf melakukan perbaikan kembali.

Kasubag TU dan Saditel mengajukan

draf surat kepada kepala Bagian

Umum, dan kepala bagian umum

melakukan koreksi dan pembetulan.

Apabila telah dilakukan pembetulan

selanjutnya dilakukan

penandatanganan dan disampaikan

kepada kasubag TU dan Sanditel

untuk menindaklanjuti surat tersebut

sesuai dengan SOP yang ada. Surat

yang sudah disetujui oleh Kepala

Bagian Umum, kasubag TU dan

Sanditel memerintahkan kepada staf

untuk memberikan kode, nomor, dan

tanggal surat, dan selanjutnya

diteruskan atau dilakukan ekspedisi

surat.

b) SOP Administrasi Kepegawaian.




kepegawaian di lingkup Bagian

Umum. Adapun prosedur dalam SOP

administrasi kepegawaian, adalah:

Staf berkonsultasi dengan kasubag.


TU dan Sanditel untuk mengajukan

kepangkatan pegawai, atas dasar

pertimbangan bahwa sesuai dengan

ketentuan sudah waktunya untuk

diajukan kepangkatan, dan apabila

mendapat persetujuan, kasubag. TU

dan Sanditel mengajukan kepada

kabag. Umum, dan dilakukan

pengecekan, apabila sesuai dengan

ketentuan dapat diproses lebih lanjut.

Dengan persetujuan kabag. Umum

selanjutnya diproses oleh staf dengan

mengajukan permohonan kenaikan

pangkat pegawai, dengan dilengkapi

persyaratannya untuk diajukan kepada

Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

c) SOP Sandi dan telekomunikasi,

Melaksanakan kegiatan kirim


kegiatan pengagendaan berita/kawat

sandi dalam status kirim, penyandian

(enskripsi) berdasarkan system sandi

yang berlaku, pengiriman berita/kawat

sandi meliputi kegiatan penerimaan

berita/kawat sandi melalui media

komunikasi yang didukung peralatan

sandi, pengagedaan berita/kawat,

pengkupasan (deskripsi) berita/kawat

sandi, penggandaan berita terang,

distribusi sesuai tembusan. Adapun

prosedur dalam SOP Sandi dan

Telekomunikasi, sebagai berikut: (1)

Staf pemberitahuan kepada Kasubag.

Sanditel bahwa ada kerusakan atau

tidak berfungsinya alat siskomdagri,

(2) Kasubab. Melakukan pengecekaan

atas laporan dari staf terhadap alat

siskomdagri, dan apabila dipandang

tidak memungkinkan untuk diperbaiki

maka kasubag. Menyampaikan

kepada kabag. Umum penanganan

lebih lanjut atas kerusakan alat

siskomdagri, apabila kabag. Umum

memandang diperlukan penggantian

maka kabag. Umum memerintahkan

kepada kasubag. Sanditel untuk

mengajukan permohonan pergantian

alat siskomdagri, (3)Kasubag.

Sanditel memerintahkan staf untuk

mengajukan permohonan dan

kelengkapan persyaratan yang

diperlukan, (4) Staf memproses sesuai

dengan petunjuk kasubag. Sanditel,

dan selanjutnya surat permohonan

dimaksud disampaikan kepada

kasubag. Sanditel, (5)Kasubag.

Sanditel meneruskan kepada kabag.

Umum untuk dilakukan pengecekan

dan apabila disetujui kabag Umum

membubuhkan tanda tangan,

(6)Kasubag. Sanditel meneruskan

kepada staf untuk menindaklanjuti,

dan (7)Staf dalam memproses


penanganannya melkukan langkah-

langkah sebagai berikut: memberi

nomor surat, mengagendakan dalam

buku ekspedisi, dan melakukan

ekspedisi.

d) SOP Tata Usaha Barang Inventaris,

Mencatat seluruh barang atau





Inventaris (BII) sesuai kodefikasi dan

penggolongan barang. Dalam rangka

pengadaan barang, kasub. Rumah

Tangga menyusun daftar kebutuhan

Bagian Umum dalam satu tahun

anggaran, yang nantinya

dikonsultasikan kepada kabag. Umum

selaku penanggungjawab. Dari

beberapa masukan dari kasubag.

Rumah tangga dan

mempertimbangkan, kabag. Umum

dapat merevisi atau memberikan

persetujuan. Hasil konsultasi dengan

kabag. Umum menjadi dasar untuk

pengadaan barang oleh kasubag.

Rumah tangga. Hasil rekomendasi

kabag Umum, selanjutnya kasubag

rumah tangga memerintahkan kepada

staf untuk melakukan pengecekan atas

penerimaan barang sesuai dengan

daftar kebutuhan. Dan selanjutnya,

staf membuat laporan inventarisasi

barang yang akan disampaikan kepada

kabag. Umum dan diteruskan

kekantor Perlengkapan Daerah.

e) SOP Administrasi Pengelolaan dan

Pert

ang

gun

gja

wa

ban

Ke

uan

gan

.

Menyusun RKA, DPA

bersama Kasubag dan Kabag,

membuat SPP, SPM, UP, GU, TU

serta mengurus pencariannya,

menyimpan uang di brankas dan

menyalurkan sesuai pos anggaran, dan

menghimpun surat

pertanggungjawaban. Prosedur

pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan, diawali dengan kasubag.

Keuangan menyusun program kerja

bagian Umum, dengan melakukan

koordinasi dengan bidang-bidang

untuk membahas program kerja di

masing-masing bidangnya. Hasil


keputusan koordinasi tersebut,

dijadikan dasar untuk menyusun

program kerja tahunan. Kabag. Umum

melakukan pemeriksaan dan evaluasi

atas usulan program kerja tersebut,

dan apabila disetujui kasubag.

Keuangan meneruskan kepada staf

untuk membuat daftar pengajuan

anggaran (DPA) APBD. Daftar

Pengajuan Anggaran (DPA) diajukan

kepada kabag. Umum untuk

mendapatkan persetujuan dengan

membubuhkan tanda tangan, yang

selanjutkan dilakukan ekspedisi.

b. Faktor-Faktor yang mendorong

dan menghambat implementasi

SOP Bagian Umum, Setda

Kabupaten Madiun.


publik tidak dapat terlepas dari faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan

dalam pelaksanaan kebijakan. Terkait

dengan implementasi SOP bagian umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun,

terdapat beberapa faktor, baik faktor

pendorong maupun penghambat.

a) Faktor Pendorong.

Faktor yang menjadi pendorong

dalam implementasi SOP bagian

umum Sekretariat Daerah Kabupaten

Madiun, adalah faktor sumberdaya

organisasi. Dalam implementasi

kebijakan dibutuhkan sumberdaya

organisasi yang memadai, sebab

sumberdaya organisasi sangat

menentukan dalam pelaksanaan

kebijakan. Sumberdaya organisasi,

meliputi sumberdaya manusia, dan

sumberdaya non manusia.

Sumberdaya manusia adalah

karakteristik para pegawai yang

terlibat dalam pelaksanaan kebijakan,

seperti jumlah pegawai, kemampuan,

dan pengalaman kerja. Sedangkan

sumberdaya non manusia adalah

sarana dan prasarana kerja yang

meliputi; gedung/ruang kerja, dan

fasilitas kerja untuk mendukung

pelaksanaan pekerjaan.

Dalam implementasi SOP di

Bagian Umum, Sekretariat Daerah

Kabupaten Madiun, didukung oleh 58

pegawai, yang terdiri dari kabag.

Umum, 3 (tiga) kasubag. Dan 54 staf.

Dengan jumlah pegawai yang

memadai akan mendorong kelancaran

dalam pelaksanaan kebijakan. Jumlah

pegawai di bagian umum Sekretriat

Daerah Kabupaten Madiun, cukup

memadai untuk mendukung

kelancaran dalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya. Tugas dan fungsi

Bagian Umum secara umum bersifat


administratif, dalam mendukung arus

kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsinya Sekretariat Daerah

Kabupaten Madiun. Dengan 58

pegawai untuk melaksanakaan tugas 3

(tiga) subbag cukup membantu

kelancaran penyelenggaraan

administrasi di Bagian Umum.

Dengan jumlah pegawai yang

cukup memadai dapat mendukung

kelancaran penyelenggaraan tugas dan

fungsi di Bagian Umum, dan bahkan

jika dilihat dari aspek kemampuan

dari pegawai di Bagian Umum sangat

menunjang kelancaran tugas di

Bagian Umum. Adapun tingkat

pendidikan formal dari pegawai,

terdiri dari 6 (enam) orang

berpendidikan pasca sarjana (S-2), 5

(lima) orang berpendidikan sarjana

(S-1), 5 (lima) orang sarjana muda

(D-3), 36 (tiga puluh enam) orang

berpendidikan SMU/SMK, dan 7

(tujuh) orang SMP. Dengan

pendidikan tersebut mampu untuk

mendukung pelaksanaan tugasnya,

dan selama ini tidak ada hambatan

yang berarti dalam menjalankan

pekerjaan di Bagian Umum. Adapun

pengalaman kerja dari pegawai juga

cukup mendukung pelaksanaan tugas

di Bagian Umum, karena hampir

sebagian besar pengalaman bekerja

sebagai pejabat pemerintah kurang

lebih 10 tahun atau lebih, sehingga

sudah terbiasa untuk menangani

segala kesulitan dalam pelaksanaan

pekerjaannya.

Sedangkan dalam pelaksanaan

tugas di Bagian Umum, menempati

ruang kerja bersama di Sekretariat

Daerah dengan luas ruangan 12 m x

18 m, dengan fasilitas ruang berAC

sehingga sangat nyaman dalam

menjalankan pekerjaan. Untuk

fasilitas kerja di Bagian Umum

memiliki beberapa perlengkapan kerja

yang cukup memadai dalam

menunjang pelaksanaan pekerjaan,

seperti fasilitas komputer, almari

arsip, meja dan kursi kantor, peralatan

siskomdagri, dan lain sebagainya.

Dengan fasilitas kerja tersebut cukup

memadai, hanya saja perlu

ditingkatkan fasilitas untuk jaringan

internet agar akses informasi dari luar

dapat dengan mudah diakses, serta

dapat digunakan untuk mengakses

informasi keluarg, karena tugas di

Bagian Umum juga perlu untuk

mensosialisasikan informasi ke

publik. Disamping itu, untuk

mendukung pelaksanaan SOP di

Bagian Umum juga dibutuhkan, sikap


dan pandangan yang positip para

petugas sebagai pelaksana kebijakan.

Faktor disposisi atau sikap

implementor tersebut, merupakan

faktor yang sangat berpengaruh

terhadap implementasi kebijakan

publik, sebab sikap pelaksana akan

menentukan perilaku kerjanya. Faktor

disposisi dimaksud meliputi; respon

terhadap kebijakan, dan komitmen

mereka untuk melaksanakan

kebijakan.

Respon pelaksana terhadap

kebijakan SOP Bagian Umum cukup

baik, karena dengan kebijakan itu

menjadi pedoman bagi petugas untuk

melaksanakan tugasnya masing-

masing. Dengan adanya kebijakan

SOP di Bagian Umum, direspon

secara positip sebagian besar pegawai,

karena menjadikan kemudahan bagi

staf untuk menjalankan pekerjaan.

Adanya kejelasan dan kepastian,

sehingga tidak menimbulkan

keraguan staf menjalankan

pekerjaannya.

Respon yang positip terhadap

kebijakan SOP di Bagian Umum,

akan menghasilkan ketaatan dan

kesungguhan untuk menjalankan

dengan sebaiknya. Kepatuhan

pelaksana terhadap kebijakan SOP

Bagian Umum berlangsung dengan

baik, pelaksana dalam menjalankan

tugas pekerjaannya selalu

mendasarkan ketentuan-ketentuan

yang ada dalam kebijakan tersebut.

b) Faktor Penghambat.

Dalam pelaksanaan kebijakan

SOP di Bagian Umum, tentunya

masih belum efektif sepenuhnya

dalam mendukung ketertiban dalam

penyelenggaraan tugas di Bagian

Umum. Faktor yang menjadi

hambatan dalam menunjang

kelancaran tugas di Bagian Umum,

adalah terbatasnya sosialisasi ke

masyarakat, dan kepercayaan

masyarakat akan pengurusan

pelayanannya.

Efektifitas dalam menjalankan

prosedur kebijakan di Bagian Umum

perlu disosialisakan kepada

masyarakat, agar dalam

pengurusannya dapat mentaati SOP

sebagaimana mestinya. Hal ini masih

ada sebagian masyarakat di

Kabupaten yang dalam pengurusan

pelayanan tidak mengikuti mekanisme

formal yang ada, melainkan langsung

kepada Bupati. Kondisi ini

disebabkan sosialisasi kebijakan SOP

di bagian Umum, sangat terbatas


khususnya untuk kepentingan di luar

institusi. Keterbatasan sosialisasi ini

membuat masyarakat belum

memahami mekanisme yang

sebenarnya, ketika dalam pengurusan

kepentingan di Kabupaten Madiun,

maka dari itu diperlukan sosialisasi

secara eksternal ke masyarakat pada

umumnya. Sementara masyarakat

belum mengetahui mekanisme formal

yang diberlakukan di Bagian Umum,

akibatnya banyak masyarakat dalam

pengurusan dengan kepentingannya

bukan ditujukan kepada Bagian

Umum melainkan langsung

disampaikan ke Sekpri Bupati,

sehingga ketika ada hambatan sulit

untuk dilakukan pelacakannya.

Disamping terbatasnya

sosialisasi kebijakan SOP Bagian

Umum ke masyarakat, juga masih

sebagian besar masyarakat belum

sepenuhnya percaya terhadap

mekanisme formal yang ada. Banyak

masyarakat yang beranggapan

prosedur pelayanan di pemerintahan

masih berbelit-belit dan relatif lama

untuk penyelesaiannya.

E. Penutup

Kesimpulan.

Dari hasil penelitian dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Standart Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan (SOP-

AP), di Bagian Umum Setda

Kabupaten Madiun.



kelembagaan yang menundung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi


Madiun. Dalam rangka menjalankan

tugasnya, Bagian Umum Kabupaten

Madiun menetapkan Standart

Operasional Prosedur (SOP), yang

terdiri dari: SOP Pengelolaan Surat

Menyurat, SOP Administrasi

Kepegawaian, SOP Sandi dan

telekomunikasi, SOP Tata Usaha

Barang Inventaris, dan SOP

Administrasi Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan.

1.1 SOP Pengelolaan Surat

Menyurat,

SOP Pengelolaan surat menyurat,

dimaksudkan untuk

melaksanakan dan pengelolaan


Bupati, Setda, dan Asisten Setda

yang meliputi pengkodean surat,

mengagendakan surat,

penggandaan disposisi surat,


pendistribusian surat yang masuk

ke Pemerintah Daerah maupun

yang turun dari Pimpinan


berlaku. Dalam pelaksanaannya

SOP pengelolaan surat menyurat

telah dilaksanakan dengan baik

oleh petugas/pegawai, yaitu

sesuai dengan prosedur yang

ditetapkan. Hanya saja proses

hambatan yang seringkali terjadi

adalah penanganan surat

menyurat yang membutuhkan

waktu yang relatif lama.

1.2 SOP Administrasi Kepegawaian.

SOP Administrasi Kepegawaian,

dimaksudkan untuk

melaksanakan kegiatan



kepegawaian di lingkup Bagian

Umum. Dalam pelaksanaannya

SOP Administrasi Kepegawaian

telah dilaksanakan dengan baik,

dan bahkan dapat melakukan

mengendalian pegawai yang

sudah waktunya untuk diajukan

kepangkatan/golongannya.

1.3 SOP Sandi dan telekomunikasi,

SOP Sandi dan telekomunikasi,

dimaksudkan untuk

melaksanakan kegiatan kirim


kegiatan pengagendaan

berita/kawat sandi dalam status

kirim, penyandian (enskripsi)

berdasarkan system sandi yang

berlaku, pengiriman berita/kawat

sandi meliputi kegiatan

penerimaan berita/kawat sandi

melalui media komunikasi yang

didukung peralatan sandi,

pengagedaan berita/kawat,

pengkupasan (deskripsi)

berita/kawat sandi, penggandaan

berita terang, distribusi sesuai

tembusan. Dengan adanya SOP

alur informasi dapat tersalurkan

sesuai dengan tujuannya,

sehingga dapat menunjang

kelancaran dalam

penyelenggaraan pemerintah

pada umumnya.

c. SOP Tata Usaha Barang

Inventaris,

SOP Tata Usaha Barang

Inventaris, dimaksudkan untuk

mencatat seluruh barang atau





Inventaris (BII) sesuai kodefikasi

dan penggolongan barang. SOP


Tata Usaha Barang Inventaris

tersebut telah berjalan dengan

baik, dan bahkan dapat

mengendalikan terjadinya

penyimpangan dalam pengadaan

barang inventaris kantor.

1.5 SOP Administrasi Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban

Keuangan.

SOP Administrasi Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban

Keuangan, dimaksudkan untuk

menyusun RKA, DPA bersama

Kasubag dan Kabag, membuat

SPP, SPM, UP, GU, TU serta

mengurus pencariannya,

menyimpan uang di brankas dan

menyalurkan sesuai pos

anggaran, dan menghimpun surat

pertanggungjawaban. SOP

Administrasi Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan

tersebut menjadi pedoman bagi

petugas/pegawai untuk mengelola

keuangan secara baik dan yang

dapat dipertanggungjawabkan.

2. Faktor-Faktor yang mendorong dan

menghambat implementasi SOP

Bagian Umum, Setda Kabupaten

Madiun.


publik tidak dapat terlepas dari

faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan dalam pelaksanaan

kebijakan. Terkait dengan

implementasi SOP bagian umum


Madiun, terdapat beberapa faktor,

baik faktor pendorong maupun

penghambat.

2.1 Faktor Pendorong.

Sebagai faktor yang menjadi

pendorong dalam implementasi

SOP bagian umum Sekretariat

Daerah Kabupaten Madiun,

adalah faktor sumberdaya

organisasi meliputi: jumlah

pegawai, kemampuan, dan

pengalaman kerja. Sedangkan

sumberdaya non manusia adalah

sarana dan prasarana kerja yang

meliputi; gedung/ruang kerja, dan

fasilitas kerja untuk mendukung

pelaksanaan pekerjaan.

2.2 Faktor Penghambat.

Faktor penghambat dalam

pelaksanaan kebijakan SOP di

Bagian Umum, adalah

terbatasnya sosialisasi ke

masyarakat, dan kepercayaan

masyarakat akan pengurusan

pelayanannya. Keterbatasan

sosialisasi tersebut mendorong

masyarakat untuk melanggar SOP


di Bagian Umum, disebabkan

masyarakat masih belum

mempercayai SOP tersebut

menjamin kelancaran dalam

proses pengurusannya.

Saran-saran.

Dari hasil penelitian ditemukan

beberapa kelemahan atau kekurangan

terkait dengan implementasi SOP di

Bagian Umum Sekretariat Daerah,

Kabupaten Madiun, maka penelitian

menyampaikan saran-saran sebagai

berikut:

1. SOP Pengelolaan surat menyurat

masih dirasakan belum menjamin

kelancaran dalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya. Maka dari itu, perlu

dilakukan pengkajian lagi untuk

menghasilkan kelancaran dalam

proses pengelolaannya.

2. Sosialisasi SOP perlu ditingkatkan

agar masyarakat dapat mengetahi

prosedur yang seharusnya dilakukan

dalam pengurusannya, jika terjadi

kelambatan dalam penyelesaiannya

dapat diketahui letak kelambatannya

itu. Sosialisasi itu dapat dilakukan

melalui media sosial atau jaringan

internet.

DAFTAR PUSTAKA

Atmoko, Tjipto, 2005, Standart

Operasional Prosedur (SOP) dan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan, Unpad: Bandung,

http://resources.Unpad.ad.id.

Djamaludin Antjok, 1999,

“Penyelenggaraan Good

Governance di Indonesia”.

Makalah. Disampaikan pada

Diskusi Panel Penyelenggaraan

Good Governance di Indonesia

yang diselenggarakan oleh

Lembaga Administrasi Negara,

Jakarta.

Ekotoma, Suryono, 2009, Cara

Gampang Menyusun SOP, Media

Presindo, Yogyakarta

Hanindita, 2002, Analisis Kebijakan

Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press,

Jaka Purnama, 2012, Implementasi

Standar Operasional Prosedur

(SOP) Dalam Organisasi

Pelayanan Publik,

badandiklat.jatengprov.go.id/index

.php?p= wi&m = dt&id=56

Kridawati, Sadhana, 2011, Realitas

Kebijakan Publik, Malang:

Universitas Negeri Malang

(University Press).

Moleong, Lexy, Y, 1994, Metode

Penelitian Kualitatif, Bandung:

Pustaka Remaja Rosdakarya.

Sugiyono, 2000, Metode Penelitian

Administrasi, Bandung: Pustaka

Albert

Solichin, 2002, Analisis Kebijaksanaan:

dari formulasi ke Implementasi

http://resources.unpad.ad.id/


Kebijaksanaan Negara, Penerbit

Sinar Grafika, Jakarta.

Thoha, Miftah (1993 Perilaku

Organisasi Konsep Dasar dan

Aplikasinya. Jakarta: RajaGrafindo

Persada.

Keputusan MENPAN, Nomor:

63/Kep/M.PAN/7/2003, tentang

Kinerja Pelayanan Publik.

Keputusan Kepala Bagian Umum, Setda

Kabupaten Madiun, Nomor.

188.45/101/402.033/2013 tentang

Standar Operasional Bagian

Umum Setda Kabupaten Madiun.

Documents

IMPLEMENTASI STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI ... Sosial...ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP-AP) KABUPATEN MADIUN Bambang Martin Baru, FX. ... public service delivery. However,