IMPLEMENTASI SPM BIDANG KESEHATAN

DALAM UPAYA

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

drg. Oscar Primadi, MPH

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Terdapat 6 urusan wajib pelayananan

dasar yang dilaksanakan berdasarkan

SPM, SPM menjadi perioritas baik

perencanaan maupun anggaran

Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang

jenis pelayanan, mutu pelayanan dan

penerima pelayanan dasar dan strategi

penerapannya

Secara teknis memuat tentang mekanisme

dan strategi penerapan SPM mulai dari

pengumpulan data, penghitungan

pemenuhan kebutuhan dasar,

perencanaan SPM dalam DOKREN, dan

pelaksanaan SPM, pelaporan dan evaluasi.

Secara teknis memuat tentang mekanisme

pemenuhan mutu pelayanan dasar pada

SPM bidang kesehatan

UU 23/2014

PASAL 12, PASAL 18 DAN

PASAL 298

PP 2/2018

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DASAR HUKUM

Permendagri 100/2018

PENERAPAN SPM

Permenkes 4/2019STANDAR TEKNIS PEMENUHAN

MUTU PELAYANAN DASAR

PADA SPM BIDANG KESEHATAN

PERMENKES NO 43 TH 2016

1. JENIS LAYANAN

DAN MUTU SPM :

12 Jenis layanan

mutu kab/Kota

2. MUATAN MATERI:

Berisi pentunjuk

teknis

PERMENKES NO 4 TH 2019

PERUBAHAN PERMENKES

1. JENIS LAYANAN DAN

MUTU :

• 2 Jenis Layanan dan

Mutu Propinsi

• 12 Jenis Layanan dan

Mutu Kab/Kota

2. MUATAN MATERI

• Standar Barang dan/atau

Jasa

• Standar SDM

• Petunjuk Teknis

JENIS LAYANAN SPM BIDANG KESEHATAN

PROVINSI KABUPATEN / KOTA

1. Pelayanan kesehatan bagi

penduduk terdampak krisis

kesehatan akibat bencana

dan/atau berpotensi bencana

provinsi.

2. Pelayanan kesehatan bagi

penduduk pada kondisi

kejadian luar biasa provinsi.

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

4. Pelayanan kesehatan balita

5. Pelayanan kesehatan pada usia

pendidikan dasar

6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

8. Pelayanan kesehatan penderita

hipertensi

9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes

melitus

10. Pelayanan kesehatan orang dengan

gangguan jiwa berat

11. Pelayanan kesehatan orang terduga

tuberkulosis

12. Pelayanan kesehatan orang dengan

risiko terinfeksi virus yang melemahkan

daya tahan tubuh manusia (Human

Immunodeficiency Virus),

Bersifat promotif dan preventif

MUTU PELAYANAN DASAR SETIAP JENIS PELAYANAN DASAR DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS, MEMUAT

1

2

3

Standar jumlah dan kualitas

barang dan/atau jasa

Standar jumlah dan kualitas

personel/sumber daya

manusia kesehatan

Petunjuk teknis atau tata

cara pemenuhan standar

1

2

3

PP 2 TAHUN 2018 TENTANG SPM

PERMENKES NO.4 TAHUN 2019

1. berpotensi bencana provinsi

2. penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

3. ibu hamil

4. ibu bersalin

5. bayi baru lahir

6. balita

7. usia pendidikan dasar

8. usia produktif

9. usia lanjut

10. penderita hipertensi

11. penderita diabetes melitus

12. orang dengan gangguan jiwa berat

13. orang terduga tuberkulosis

14. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan

daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency

Virus)

PENERIMA PELAYANAN DASAR

UNTUK SETIAP JENIS PELAYANAN DASAR

a. Barang

b. Jumlah

c. Fungsi

Jenis Tenaga

Kesehatan

a. Pernyataan Standar

b.Pengertian

c. Mekanisme Pelayanan

d.Capaian Kinerja

e.Teknik Penghitungan

Pembiayaan

MUATAN MATERI PERMENKES SPM BIDANG KESEHATAN

Standar Jumlah dan

Kualitas Barang

dan/atau Jasa

Standar Jumlah dan

Kualitas Personil/Sumber

daya Manusia Kesehatan

Petunjuk Teknis atau

Tata Cara Pemenuhan

Standar

Mengingat SPM adalah

penyediaan kebutuhan

dasar secara minimal

bagi warga negara, maka

seluruh warga negara

penerima harus

memperolehnya

pelayanan minimal

bidang kesehatan

(100 %).

Dalam hal

ketersediaan layanan

tersebut belum

mencapai 100 %,

maka dalam evalusi

SPM dinyatakan

daerah tersebut

“belum memenuhi

capaian SPM”.

Dalam penganggaran

pemenuhan SPM

hendaknya tidak boleh

dibatasi oleh anggaran

(unconstrain budget).

Dengan demikian

penganggaran SPM harus

diprioritaskan terlebih

dahulu sebelum

memenuhi anggaran

lainnya.

PENERAPAN SPM

01 02 03

Perhitungan PembiayaanSPM Kesehatan

• Pengumpulan Data

• PerhitunganKebutuhanPemenuhan PelayananDasar

• Penyusunan RencanaPemenuhan PelayananDasar

• PelaksanaanPemenuhan PelayananDasarPermendagri

No.100/ 2018 (Psl 4) Penerapan SPM

•PerhitunganPembiayaanPelayanan Dasarpada SPM Kesehatanmemperhatikan: Sumber Pembiayaanagar tidak terjadiduplikasi Anggaran

Pasal 5/ PermenkesNo.4/2019

•Untukmempermudahpenghitunganpembiayaan SPM Bidang Kesehatandi daerahDiperlukan: SistemInformasi dalamperencanaanpelaksanaannya.Tools Costing

SPM Kesehatan

Mapping Pembiayaan “Agar tidak

ganda diperlukan integrasi kegiatan-kegiatan baik pada kegiatan SPM maupun kegiatan lainnya”

TAMPILAN TOOLS COSTING SPM

ascobatgani@yahoo.com

1. Merupakan Pelayanan Dasar Esensial Yang

Harus Diberikan Oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota

2. Melibatkan Lintas Sektor Dan Masyarakat/Swasta,

Untuk Mencapai Cakupan Maksimal

3. Cakupan Total (Univesal Coverage)

4. Menggunakan Sumber Daya Daerah Dan

Kebijakan Pemda

5. Pendekatan Keluarga Dan Germas

PENCAPAIAN SPM BIDANG

KESEHATAN

TAHAPAN PENERAPAN SPM

32 41

PENGUMPULAN

DATAPENGHITUNGAN

KEBUTUHAN

PEMENUHAN

PELAYANAN

DASAR

PENYUSUNAN

RENCANA

PEMENUHAN

PELAYANAN

DASAR

PELAKSANAAN

PEMENUHAN

PELAYANAN

DASAR

654

Membantu

peningkatan

kapasitas tenaga

kesehatan melalui

dana dekon

Meningkatkan

peran lintas

sektor

Koordinasi &

bimbingan:

rakerkesnas, binwil

terpadu, dll

Penyiapan

kebijakan/

pedoman

Mendukung

peningkatan sarana dan

prasarana melalui :

sarana fisik dan obat

melalui → dak fisik

operasional dilapangan

→ dak non fisik (bok)

Memenuhi kebutuhan

dokter spesialis dan

nakes dtpk (uu no. 23 th

2014)

PERAN PROVINSIPERMENDAGRI 100 TAHUN 2018BAB 3 PASAL 16

Menyusun rencana

aksi penerapan SPM

Menerima dan

menindaklanjuti

pengaduan masarakat

terkait penerapan SPM

Melakukan sosialisasi

penerapan SPM kepada

perwakilan masyarakat

sebagai penerima manfaat

Mengoordinasikan :

▪ Pendataan, pemuthakiran dan sinkronisasi terhadap

data secara periodik

▪ Integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan dan

penganggaran

▪ Perumusan strategi pembinaan teknis penerapan

SPM di Prov/Kab/Kota

▪ Pemantauan dan evaluasi SPM di daerah

Prov/Kab/kota

▪ Pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan

pemda Prov/Kab/kota

Melakukan koordinasi

dengan

kementerian/lembaga

pemerintah non

kementerian dalam

sosialisasi Standar Teknis

dan Penerapan SPM di

daerah Prov/Kab/Kota

Mengkonsolidasikan :

▪ Sumber pendanaan dalam pemenuhan anggaran

untuk penerapan SPM prov/Kab/Kota

▪ Laporan penerapan dan pencapaian SPM

Prov/Kab/Kota.

PERAN KAB/KOTAPERMENDAGRI 100 TAHUN 2018BAB 3 PASAL 18

Menyusun rencana aksi

penerapan SPM

Menerima dan

menindaklanjuti

pengaduan masarakat

terkait penerapan SPM

Melakukan sosialisasi

penerapan SPM kepada

perwakilan masyarakat

sebagai penerima

manfaat

Mengoordinasikan :

▪ Pendataan, pemuthakiran dan sinkronisasi

terhadap data secara periodik

▪ Integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan

dan penganggaran

▪ Perumusan strategi pembinaan teknis penerapan

SPM di Kab/Kota

▪ Pemantauan dan evaluasi SPM di daerah

Kab/kota

▪ Pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan

pemda Kab/kota

Melakukan koordinasi

dengan Perangkat

Daerah Pengampu SPM

Mengkonsolidasikan :

▪ Sumber pendanaan dalam pemenuhan anggaran

untuk penerapan SPM Kab/Kota

▪ Laporan penerapan dan pencapaian SPM

Kab/Kota.

STRATEGI PENCAPAIAN SPM DI DAERAH

SOSIALISASI DAN KOORDINASI

INTEGRASI DALAM DOKRENBANGDA

BIMBINGAN TEKNIS

MONITORING DAN EVALUASI

SPM

PENDIDIKAN

SPM

KESEHATAN

SPM

PEKERJAAN

UMUM

SPM

PERUMAHA

N RAKYAT

SPM

SOSIAL

SPM

TRANTIBUMLINMAS

TERIMAKASIH

SPM

KESEHATAN