70
IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) MELALUI LAYANAN DRIVE THRU DI KOTA MAKASSAR KARYA TULIS ILMIAH Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Program Studi DIII-Perpajakan OLEH : DEWI WAHYUNI ALJAZAR 105751102618 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (D-III) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVESITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR 2021

IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) MELALUI LAYANAN DRIVE

THRU DI KOTA MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Program Studi DIII-Perpajakan

OLEH :

DEWI WAHYUNI ALJAZAR

105751102618

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN (D-III)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVESITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2021

Page 2: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

ii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto

Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang - orang mukmin

akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah)

yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Q.s At - Taubah : 105

“Do it now,you’ll thank yourself later.”

“Take the risk or lose the chance”

Persembahan

Tugas akhir ini dipersembahkan

Kepada Ibu dan Ayah saya tercinta

Saudara,Teman - temanku sekalian

Dan orang orang yang selalu bertanya

“Kapan ko wisuda ?”

Kalian adalah alasan saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.

Pesan

Jika apa yang kamu lakukan belum berhasil

Terus lakukan sampai berhasil

Page 3: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

iii

Page 4: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

iv

Page 5: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

v

Page 6: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

vi

KATA PENGANTAR

Tidak mudah untuk bisa sampai di titik ini, membutuhkan waktu yang panjang

dan cukup menguras tenaga dan fikiran penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah

(KTI) ini.

Alhamdulillah, Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala

nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiat (KTI)

dengan judul “Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan (PKB)

Melalui Layanan Drive Thru di Kota Makassar.” Sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan Program Diploma (D3) Jurusan Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini tidak mungkin terselesaikan

tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama

penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima

kasih setulus – tulusnya kepada :

1. Bapak Dr.H. Ambo Asse M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Makassar beserta staf dan jajarannya.

2. Bapak Dr. H Andi Jam’an, SE,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Bapak Dr.Agus Salim HR.SE.,MM. selaku Wakil Dekan I Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Faidul

Adzim, S.E.,M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Samsul Rizal, S.E.,MM

selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Dr.H Andi Rustam SE.,MM.,Akt.,CA.,CPAI.,CPA.,ASEAN CPA

selaku Ketua Prodi Program D-III Perpajakan dan segenap dosen Beserta

Page 7: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

vii

Staf Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr.Ismail Badollahi.SE,M.Si.,Ak.,CA.,CSP Pembimbing I dan

Bapak Nasrullah.SE,MM selaku Pembimbing II yang menyempatkan

waktu ditengah kesibukan dan aktivitas telah bersedia membimbing dan

membantu penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

5. Bapak Muhammad Adil.SE,M.Ak selaku penasehat akademik yang

bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama menempuh

studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Makassar

6. Seluruh Dosen dan segenap Civitas akademik Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu

dan nasehat kepada penulis serta bantuan lainnya.

7. Terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada UPT

Pendapatan wilayah Makassar 1 Selatan yang telah membantu penulis

selama melakukan penelitian

8. Terima Kasih kepada kedua orang tuaku yang paling saya cintai, Bapak Muh.

Said Aljazar,S.Km,M.Kes dan Ibu Rosliah,S.Pd semoga senantiasa di Ridhoi

oleh Allah SWT. Dengan didikan dan bimbingan keduanya maka penulis bisa

melalui kehidupan yang bisa dikatakan kejam ini.

9. Terima kasih kepada Kojook dan Laburengge telah memberikan dukungan saran

serta doa kepada penulis

10. Terima kasih untuk Someone Special karena senantiasa memberikan semangat

kepada penulis

11. Terima kasih kepada teman teman Perpajakan 18 yang senantiasa memberikan

dukungan dan Doanya kepada penulis.

Page 8: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

viii

ABSTRAK

Dewi Wahyuni Aljazar,2021. Implementasi Sistem Pemungutan Pajak

Kendaraan (PKB) Melalui Layanan Drive Thru di Kota Makassar (Studi Kasus

Kantor Samsat UPTD wilayah Makassar I Selatan). Karya Tulis Ilmiah Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Prodi D3 Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dibimbing oleh Pembimbing 1 Bapak Ismail Badollahi dan Pembimbing II Bapak

Nasrullah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Sistem

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan Drive Thru Di

Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif untuk

menggambarkan pengimplementasian layanan samsat drive thru sebagai

layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kemudian di Tarik

kesimpulannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya Layanan Samsat Drive

Thru dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak dalam menyelesaikan

pembayaran pajak kendaraan di Kota Makassar.

Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor,Layanan Samsat Drive Thru di Kota Makassar

Page 9: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

ix

ABSTRACT

Dewi Wahyuni Aljazar, 2021. Implementation of the Vehicle Tax Collection

System (PKB) through Drive Thru Services in Makassar City (Case Study of the

UPTD Samsat Office for South Makassar I region). Scientific Writing of the

Faculty of Economics and Business, D3 Taxation Study Program,

Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor 1 Mr. Ismail

Badollahi and Advisor II Mr. Nasrullah.

This study aims to determine how the Implementation of the Motor Vehicle Tax

Payment System Through Drive Thru Services in Makassar City. The research

method used is descriptive to describe the implementation of the drive thru

Samsat service as a motor vehicle tax payment service and then draw

conclusions.

The results of this study indicate that the existence of the Samsat Drive Thru

Service can increase taxpayer satisfaction in completing vehicle tax payments in

Makassar City.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Drive Thru Samsat Service in Makassar City

Page 10: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

x

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................... Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PENGESAHAN ............................................... Error! Bookmark not defined.

SURAT PERNYATAAN ................................................... Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR ..................................................................................................... vi

ABSTRAK ..................................................................................................................... viii

ABSTRACT .................................................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1

A. Latar Belakang ......................................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................................... 3

C. Tujuan Penelitian ..................................................................................................... 3

D. Manfaat Penelitian ................................................................................................... 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................................... 4

A. Landasan Teori ........................................................................................................ 4

1. Pajak Kendaraan Bermotor ......................................................................... 4

2. Pajak Daerah ................................................................................................... 7

3. Pendapatan Asli Daerah .............................................................................. 9

4. Samsat Drive Thru ....................................................................................... 10

B. Kerangka Konseptual ........................................................................................... 10

C. Metode Penelitian .................................................................................................. 11

1. Lokasi Penelitian ......................................................................................... 11

2. Alur Penelitian .............................................................................................. 12

3. Teknik Pengumpulan Data ........................................................................ 13

4. Teknik Analisis Data ................................................................................... 13

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................................ 15

A. Sejarah Singkat UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan ................. 15

B. Struktur Organisasi Samsat Makassar ............................................................. 17

C. Job Description ...................................................................................................... 17

D. Hasil Penelitian ...................................................................................................... 19

E. Pembahasan ........................................................................................................... 28

Page 11: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

xi

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................ 32

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 33

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ 52

Page 12: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

xii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Tahun 2018 – 2020 ... 19

Tabel 3.2 Waktu Pelayanan Samsat Stasioner ........................................... 26

Tabel 3.3 Waktu Pelayanan Samsat Drive Thru......................................... 26

Tabel 3.4 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018 – 2020 ... 27

Page 13: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual ............................................................... 10

Gambar 2.2 Alur Penelitian .......................................................................... 12

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Samsat ...................................... 17

Gambar 3.2 Jumlah Kendaraan yang terdaftar tahun 2018 – 2020 ......... 20

Gambar 3.3 Alur Pembayaran Samsat Stasioner pada Kantor Samsat ... 22

Gambar 3.4 Alur Pendaftaran Samsat Drive Thru .................................... 24

Gambar 3.5 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018 – 2020 27

Page 14: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

L ampiran 1 Surat Penelitian ........................................................................ 34

Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara dan Hasil Wawancara .................... 37

Lampiran 3 Dokumentasi .............................................................................. 42

Lampiran 4 Data Data Hasil Penelitian ....................................................... 47

Page 15: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan pemerintah

daerah membutuhkan sumber pendapatan yang dapat menjadi tumpuan dalam

pembiayaan daerah, sejak otonomi daerah di berlakukan pemerintah daerah

dituntut untuk lebih cerdas dan kreatif dalam mengelolah sumber – sumber

pendapatan bagi masing – masing daerah. Dalam upaya pemenuhan pembiayaan

dapat diperoleh dari pemerintah daerah itu sendiri ataupun dari pemerintah pusat,

terkhusus sumber pendapatan daerah yang dapat berperan penting dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan penghasilan yang diperoleh dari

sumber - sumber pendapatan pada wilayah itu sendiri, semakin tinggi peranan

pendapatan asli daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya

(Caruni,2017).

Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam undang – undang Nomor

34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , terdiri atas 5 jenis

pajak daerah provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air

Permukaan dan Pajak Rokok.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak pendapatan

daerah yang dapat memberikan sumbangsi yang tinggi terhadap daerah, yang

1

Page 16: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

2

seperti kita ketahui di era sekarang ini bahwa peningkatan kendaraan bermotor

semakin meningkat terkhusus dikota makassar. Tetapi pada kenyataannya masih

banyak wajib pajak yang tidak membayarkan pajak kendaraannya.

Beberapa penyebab yang mengakibatkan masih banyak wajib pajak yang

tidak membayarkan pajak kendaraan salah satunya yaitu kesadaran dalam

membayar pajak kendaraannya.

Dengan itu pemerintah harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas

pelayanan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Salah satu upaya yang

di lakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan yaitu dengan

mengimplementasikan Layanan Samsat Drive thru yang dapat dilakukan wajib

pajak dari atas kendaraan saja dan dapat diselesaikan kurang lebih 5 menit saja.

Sistem Samsat drive thru merupakan salah satu layanan dalam upaya

pengoptimalan kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor dengan layanan yang

diberi kemudahan kenyamanan dan keamanan dari program tersebut. Wajib pajak

akan merasa puas dengan kualitas pelayanan karena layanan yang dirasakan

lebih efektif dan efisien dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor

(wardani dan Rumiyatun, 2017).

Sistem samsat drive thru merupakan sistem dan prosedur pemungutan

pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan perangkat bantu teknologi

informasi dimana pengemudi tidak perlu turun atau keluar dari kendaraannya,

wajib pajak cukup memberikan data STNK lamanya di loket, selanjutnya

melakukan pembayaran dan wajib pajak tinggal mengambil bukti telah membayar

pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan STNK.

Page 17: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

3

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi sistem pemugutan pajak kendaraan bermotor

melalui layanan drive thru d kota makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi sistem pemungutan pajak kendaraan

bermotor melalui layanan drive thru di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat

dalam pengembangan pemberian pelayanan kepada konsumen

khususnya di bidang pemasaran jasa.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh pemahaman wawasan mengenai

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan

Drive Thru.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran

pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan rekan

mahasiswa maupun pihak pihak lain yang membutuhkan informasi

dan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian sejenis dengan

penelitian ini.

Page 18: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang atas kepemilikan

atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan yang beroda dua atau

lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan yang

dapat digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang

bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor Didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 adalah

pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam

pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor 4embaga samsat.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau

penguasaan kendaraan bermotor sehingga secara otomatis yang menjadi objek

dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilkan kendaraan bermotor atau pun

penguasaan kendaraan bermotor, akan tetapi atas pajak ini terdapat juga

beberapa jenis objek pajak yang akan dikecualikan dari pengenaan pajak, yaitu

kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagai berikut :

a. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah

b. Kedutaan konsultan perwakilan Negara asing, dan perwakilan 4embaga

4embaga internasional berdasarkan timbal balik.

Page 19: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

5

c. Subjek pajak lainnya yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

Yang menjadi subjek pajak merupakan orang atau badan yang memiliki

serta menguasai kendaraan tersebut sekaligus menjadi wajib pajak atas

kendaraan tersebut.

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

c. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan

Daerah ini dapat menyatu yaitu satu peraturan daerah untuk PKB. Tetapi

dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang

PKB.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor tahun 2006.

e. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan

pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang

dimaksud.

Berdasarkan pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009, Obyek Pajak Kendaraan

Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Seperti dengan pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan

bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis

jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan

ukuran isi kotor GT 5 (Gross Tonnage 5) sampai dengan GT 7 (Gross

Page 20: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

6

Tonnage 7). Yang dikecualikan dari obyek Pajak Kendaraan Bermotor

adalah:

1. Kereta Api

2. Kendaraan bermotor semata mata digunakan untuk pertahanan keamanan

dan keperluan negara

3. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsultan,

perwakilann negara asing dengan asas timbal balik dan 6 embaga -

lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari

pemerintah

4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan pasal 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009

yang mengatur bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang

pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan

bermotor. Tahun pajak dan saat pajak terutang :

1. Masa pajak atau tahun pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor adalah

jangka waktu 12 bulan berturut-turut, mulai dari pendaftaran kendaraan

bermotor.

2. Kewajiban pajak yang terakhir sebelum 12 bulan, besarnya pajak yang

terutang terhitung berdasarkan jumlah bulan berjalan. Sedangkan bagian

bulan yang melebihi 15 hari terhitung berdasarkan bulan penuh.

3. Saat pajak terutang yaitu saat terjadinya penyerahan kendaraan bermotor

atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Page 21: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

7

2. Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Karakteristik karakteristik pajak wilayah ialah:

1. Pajak wilayah yang berasal dari Pemasukan Asli Wilayah( PAD) ataupun pajak

pusat yang diserahkan kepada wilayah selaku pajak daerah

2. Pajak wilayah yang dipungut Cuma pada wilayah daerah administrasi yang

dipahami.

3. Pajak wilayah yang digunakan buat membiayai urusan rumah tangga wilayah

ataupun buat membiayai pengeluaran wilayah.

4. Pajak wilayah yang dipungut oleh pemerintah wilayah bersumber pada

Peraturan Wilayah( PERDA), sehingga pajak wilayah bertabiat memforsir serta

bisa dipaksakan kepada harus pajak.

Berikut ada beberapa Jenis pajak daerah yang dipungut oleh

pemerintah daerah baik provinsi atau kabupaten/kota :

1. Pajak Provinsi :

a. Pajak kendaraan bermotor (PKB)

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

d. Pajak Air Permukaan

Page 22: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

8

e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota

f. Pajak Hotel

g. Pajak Restoran

h. Pajak Hiburan

i. Pajak Reklame

j. Pajak Penerangan Jalan

k. Pajak Mineral bukan Logam dan Bantuan

l. Pajak Parkir

m. Pajak Air Tanah

n. Pajak Sarang Burung Walet

o. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan / Perkotaan

p. Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan.

Adapun Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Pajak Daerah sebagai berikut :

Objek pajak adalah manifestasi dari taatbestand (Keadaan Nyata).

Taatbeastand merupakan keadaan dan peristiwa. Peristiwa yang menurut

peraturan perundang – undangan pajak yang dapat dikenakan pajak. Undang –

undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan apa yang menjadi objek

pajak suatu jenis pajak daerah. Hal ini memberikan kepastian guna ketetapan

peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis pajak

daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan suatu jenis pajak daerah pada

suatu provinsi, kabupaten dan Kota. Selain apa yang dapat menjadi objek pajak,

juga tegas disebutkan apa yang dikeculikan oleh objek pajak.

(M.Tungka,H.sabijono (2015:931)

Page 23: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

9

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang didapat dari sumber-

sumber pendapatan di daerah itu sendiri. Penerimaan asli daerah ini dipungut

berdasarkan peraturan daerah yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam

struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang

dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya

(Carunia, 2017).

Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disebut dengan PAD adalah

penerimaan yang dapat diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam

wilayahnya sendiri yang dapat dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai

dengan peraturan daerah atau peruundang-undangan yang berlaku. Sektor

pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui

sektor ini agar dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan

pemerintah dan pembangunan daerah (Baldric, 2017).

Menurut undang undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 angka 18,

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan dan/atau

yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai

dengan peraturan perundang undang.

Dari pendapat para ahli dan menurut undang undang diatas dapat

disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan hasil dari sumber daya

Page 24: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

10

yang dimiliki oleh daerah itu sendiri yang dapat dikembangkan sehingga dapat

menjadi sumber pendapatan yang berdasarkan dengan undang undang.

4. Samsat Drive Thru

Samsat Drive Thru merupakan salah satu bentuk penerapan dan

pelaksanan Program Quick Wins dan juga merupakan salah satu bentuk

peningkatan kepuasan layanan yang diberikan kepada wajib pajak dalam

pemungutan pajak kendaraannya.

Sistem Samsat drive thru merupakan salah satu layanan dalam upaya

pengoptimalan kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor dengan layanan yang

diberi kemudahan kenyamanan dan keamanan dari program tersebut. Wajib pajak

akan merasa puas dengan kualitas pelayanan karena layanan yang dirasakan

lebih efektif dan efisien dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor

(wardani dan Rumiyatun, 2017).

B. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual

Beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak membayarkan

pajak kendaraannya adalah menurunnya kepuasaan wajib pajak terhadap layanan

yang disediakan oleh pemerintah, dengan itu pemerintah mengeluarkan layanan

yang dapat mempermudah wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan

yaitu Layanan Drive thru yang dapat dilakukan wajib pajak dari atas kendaraan

LAYANAN SAMSAT DRIVE

THRU

PENINGKATAN

KEPUASAN TERHADAP

WAJIB PAJAK

KENDARAAN BERMOTOR

Page 25: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

11

tanpa harus turun dari kendaraannya dan tanpa menghabiskan waktu yang lama

karena layanan ini hanya memerlukan waktu kurang lebih 5 menit saja.

C. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Samsat UPT Pendapatan Makassar 1

Selatan,Jalan Andi Mappanyukki No.79,Kunjungmae,Mariso,Mario,Kota

Makassar. Penelitian ini berlangsung kurang dari 1 bulan dimulai 29 Juli – 10

Agustus.

Page 26: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

12

2. Alur Penelitian

Adapun alur penelitian dalam beberapa tahap mulai dari persiapan,

pelaksanaan, hingga tahap terakhir dapat dilihat sebagai berikut :

PERUMUSAN

MASALAH

PERANCANGAN

PENELITIAN

PENGUMPULAN

DATA

PENGOLAHAN DATA

PENYAJIAN DATA

ANALISIS DATA

LAPORAN

PENELITIAN

Page 27: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

13

Gambar 2.2 : Alur Penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yang bersifat

kualitatif ini adalah teknik Wawancara dan Dokumentasi. Wawancara adalah

pertemuan yang dilakukan oleh dua orang yang bertukar informasi maupun ide

dengan cara tanya jawab.dalam wawancara tersebut peneliti memilih untuk

menggunakan teknik snowball sampling untuk mendapatkan informasi dari sampel

pertama hingga sample berikutnya, secara terus menerus hingga kebutuhan

sampel penelitihan terpenuhi , maka dari itu peneliti melakukan wawancara

kepada Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapandan Wajib Pajak yang telah

menggunakan layanan SAMSAT Drive Thru dalam melakukan pembayaran pajak

kendaraan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari data yang kkemudian

disusun secara sistematis data yang diperoleh dari sesi wawacara, data dari

catatan lapangan, dan bahan bahan lainnya sehingga mudah untuk dipahami dan

diinformasikan kepada orang lain.(Sugiyono, 2018)

Teknis analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki empat

tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajin data dan kemudian

penarikan kesimpulan. Adapun Langkah Langkah tersebut sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari,mencatat dan mengumpulkan semua

bentuk data yang ada dilapangan sesuai hasil dari wawancara yang dilakukan.

Page 28: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

14

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang membutuhkan

kecerdasan dan wawasan yang luas. Bagi peneliti yang masih baru, dalam

mereduksi data dapat didiskusikan terlebih dahulu oleh teman atau orang yang

dipandang ahli. (Sugiyono:2015).

3. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan teks yang

bersifat naratif sehingga mudah untuk dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap penarikan kesimpulan ini yaitu menguraikan data data yang

didapatkan dalam penelitian ini, disusun secara sistematis dan analisis dan

kemudian diambil kesimpulan.

Page 29: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

15

Page 30: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan

Samsat Makassar merupakan salah satu unit pelayanan teknis daerah

yang berada dibawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan yang berdiri sejak Tahun 1976, yang merupakan hasil realisasi kantor

Bersama Samsat di indonesia berdasarkan keputusan bersama

Menhankam/Pangab, Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Desember 1976

Nomor Pol.Kep. 1693/MK/1976 dan Nomor 311 tahun 1976 tentang

peningkatan kerja sama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala

Daerah Kepolisian, dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka

peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan daerah khusus

mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.

Pelaksanaan Samsat Oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dalam

penertiban STNK terkait dengan pembayaran PKB dan BBNKB serta SWDKJJ

yang di laksanakan terpusat di Makassar, dimulai pada tanggal 16 Oktober

1978. Samsat Wilayah I Makassar telah memiliki kantor pelayanan sebanyak 2

unit masing – masing terletak di Jalan Andi Mappanyukki dan Jalan AP

Pettarani sehingga pelayanan kepada wajib pajak di daerah ini semakin

meningkat, kemudian didirikan Kantor Samsat pembantu sebanyak 8 unit se

Sulawesi Selatan. Didirikan lima belas cabang kantor samsat untuk melayani

masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang tersebar di dua puluh tiga

daerah tingkat II kabupaten/Kota Madya.

15

Page 31: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

16

Pada tahun 2009 Nomor 141 tentag organisasi dan tata kerja Unit

Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) merupakan unit operasional dinas

pendapatan dan pengelolah asset daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang

berada disetiap Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan tugas pokoknya selain

melayani pemungutan pajak daerah juga melayani pemungutan retribusi

daerah dan pendapatan lain lain yang sah. Kemudian pada tahun 2011 tentang

pemungutn pajak progresif. Maksud dan tujuan pengenaan pajak progresif di

Sulawesi Selatan adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan pertimbangan

Azas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kedua dan seterusnya, di

mana orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar yang

presentasikan dengan jumlah kendaraan yang dimiliki wajib pajak.

1. Visi Misi Samsat Makassar

a) Visi

“Terwujudnya Pelayanan Prima sebagai Bukti Pengabdian Kepada Masyarakat”.

b) Misi

a. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan Menjunjung Tinggi

Etika Profesi

b. Melaksanakan Proses Administrasi Kendaraan Bermotor Secara Cepat dan

Tepat.

c. Mewujudkan Aparat Pelaksanaan Samsat Yang Bersih,Jujur, dan Cakap,

Bertanggung Jawab dan Profesional.

d. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak

e. Penetapan Arsip Kendaraan Yang Tertib Untuk Memudahkan Identifikasi

dan Keamanan Dokumen.

Page 32: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

17

B. Struktur Organisasi Samsat Makassar

Struktur Organisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah

Makassar 1 Selatan, sebagai berikut :

GAMBAR 3.1

Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah Makassar I Selatan

C. Job Description

Berdasarkan Struktur organisasi di atas, maka dapat dilihat bahwa struktur

organisasi Pada Kantor Samsat Makassar terdiri dari :

a. Kepala UPTD Samsat Makassar

Melaksanakan sebaga tugas teknis operasional dinas dalam bidang

menjalankan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh kepala Dinas. Dalam

melaksanakan tugas pokoknya, Kepala UPTD mempunyai 6 fungsi, yaitu sebagai

berikut :

KEPALA UPT

PENDAPATAN

KASUBAG TATA

USAHA

KEPALA SEKSI

PENDATAAN DAN

PENAGIHAN

KEPALA SEKSI

PELAYANAN

Page 33: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

18

1. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan

2. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian

3. Pengelolaan pendapatan

4. Pengordinasian dan penyusunan program serta pengelolaaan dan penyajia

data

5. Pengelolaan dan pembinaan organisasi tatalaksana

6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang usahanya.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Melakukan Administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian,

monitoring, dan evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPTD pada dinas

pendapatan daerah serta penyusunan laporan. Kepala Sub Bagian Tata

Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan Tata Usaha dan mendistribusikan serta

mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

2. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan

tatalaksana.

3. Melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga

4. Melaksanakan urusan penyusunan laporan UPTD

5. Melaksanakan penatausahaan keuangan.

6. Melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran

c. Kepala Seksi Pendapatan dan Penagihan

Melaksanakan Sebagian tugas UPTD didalam bidang pendapatan dan

penagihan. Yang dimaksud dalam tugas pokok seksi pendapatan dan

penagihan sebagai berikut :

Page 34: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

19

1. Melaksankana penagihan dan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah,

dan pendapatan lainnya

2. Menyiapkan surat penagihan dan surat tegur terhadap wajib pajak yang

tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.

3. Membuat laporan pelaksanaan penagihan dan pendapatan setiap bulan

4. Melaksanakan tugas operasional pemeriksaan pelunasan pajak kendaraan

bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dijalan

raya bekerja sama dengan instansi terikat.

D. Hasil Penelitian

1. Penerapan Program Layanan Samsat Drive Thru

Kota Makassar merupakan salah satu daerah dengan jumlah kendaraan

bermotor yang tinggi. Di Kota Makassar ini kendaraan bermotor adalah

penunjang masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari hari baik itu aktifitas

ekonomi ataupun aktifitas lainnya. Dengan banyaknya kendaraan bermotor

ini diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dalam sektor

pajak kendaraan bermotor. Ini dapat dilihat dari table sebagai berikut :

Tabel 3.1

Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar Tahun 2018 - 2020

No. Tahun Jumlah Kendaraan

1. 2018 687

2. 2019 2,745

3. 2020 2,427

Jumlah 5,759

Page 35: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

20

Gambar 3.2

Jumlah Kendaraan yang terdaftar tahun 2018 – 2020

Berdasarkan data diatas dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor pada

tahun 2018 sebesar Rp.368.747.357.005, dan kendaraan bermotor di tahun 2019

sebesar Rp.390.465.226.073 mengalami peningkatan sebesar Rp.21.717.869.065

dan pada tahun 2020 sebesar Rp.334,878,656,299 mengalami penurunan sebesar

Rp.55.586.569.774 dikarenakan keadaan Covid -19 yang begitu meningkat

membuat masyarakat mengalami permasalahan ekonomi.

Kantor Bersama Samsat UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan

merupakan Lembaga penghimpun Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam upaya

ataupun usaha dalam meningkatkan pelayanan kantor Bersama samsat

memberikan layanan drive thru yang sangat memudahkan wajib pajak dalam

pemungutan pajak kendaraan bermotor.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2018 2019 2020

Data Kendaraan Terdaftar

Total

Page 36: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

21

Pajak Kendara Bermotor (PKB) di Kota Makassar semakin mudah dengan

adanya Layanan Samsat Drive Thru, hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak

Makmur Majid.S.Sos.MM selaku Kepala Seksi Pelayanan :

“Drive Thru itu adalah salah satu layanan unggulan Samsat UPTD

Makassar 1 jadi mekanisme pelayanan di Samsat Drive Thru itu adalah

memungkinkan wajib pajak tanpa harus turun dari kendaraan apakah itu

roda 4 apakah itu roda 2 jadi dia sama saja makanan cepat saji dia hanya

masuk memperlihatkan STNK dan SKPD notis pajaknya langsung dilayani

oleh petugas Drive Thru waktu pelayanannya di bawah 5 menit.”

2. Penyederhanaan Pelayanan pada Layanan Stationer dan Layanan Drive

Thru

a) Tinjauan penyederhanaan Persyaratan Pelayanan Stationer pada

pelaksanaan pelayanan Kantor Samsat UPT Pendapatan Makassar 1

Selatan telah menetapkan administrative yang diperlukan Ketika

melakukan suatu pelayanan sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur (SOP). Adapun persyaratan dalam pelayanan pembayaran

pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Samsat Pendapatan

Makassar 1 Selatan adalah sebagai berikut :

1) Foto Copy KTP dan STNK

2) STNK Asli

3) Map Pendaftaran

b) Persyaratan dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada

Layanan Samsat Drive Thru :

1) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

2) SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)

Page 37: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

22

c) Prosedur Alur pembayaran Stasioner pada Kantor Samsat UPT

Pendapatan Makassar 1 Selatan dan Layanan Samsat Drive Thru

1. Prosedur alur pelayanan Stasioner Kantor Samsat UPT

Pendapatan Makassar 1 Selatan

Prosedur alur pembayaran merupakan langkah yang harus dilalui

dalam melakukan pembayaran pajak, tidak terkecuali pada alur

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Samsat

UPT Pendapatan Makassar 1 Selatan. Adapun alur Pembayaran

Pajak yang harus dikuti oleh wajib pajak kendaraan bermotor sebagai

berikut :

(Sumber : Kantor Samsat UPT Pendapatan Makassar 1 Selatan)

GAMBAR 3.3 : Alur Pembayaran Samsat Stasioner pada Kantor Samsat

Alur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setiap satu tahun sekali bagi

wajib pajak kendaraan, sebagai berikut :

LOKET 1

Pendaftaran dan

Penyerahan Persyaratan

Lengkap Foto Copy KTP

dan STNK

LOKET 2

Penetapan,

Pengesahan dan

Penyerahan STNK

dan TBPKB

ARSIP

Wajib Pajak /

Masyarakat

Kasir/

Bank

Page 38: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

23

1. Loket 1

Pada Loket pertama wajib pajak menyerahkan beberapa persyaratan

berkas seperti Foto Copy KTP, STNK dan notis pajak sebelumnya

pada loket 1 sebagai syarat pendaftaran .

2. Loket 2

Pada Loket 2 ini ada 2 hal yang dilakukan oleh pegawai yaitu

penetapan dan pengesahan notis Pajak dan STNK. Wajib pajak

memberikan notis pajak ataupun STNK kepada pegawai yang berada

di loket 2 untuk melakukan penetapan dan mengeluarkan resi

pebayaran.

3. Kasir/Bank

Pada tahap ini Wajib Pajak memperlihatkan resi yang telah di berikan

ke Loket Kasir/Bank dan kemudian pihak loket kasir/Bank memberi

tahu jumlah pajak kendaraan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak

kendaraan bermotor dan wajib pajak menyelesaikan pembayaran.

2. Loket 2

Setelah menyelesikan pembayaran wajib pajak Kembali ke Loket 2

untuk memperlihatkan bukti tanda pembayaran pajak kendaraan

Bermotor kepada petugas loket 2 untuk di cetakkan Notis Pajak baru

maupun STNK baru. Setelah dicetak akan dilakukan pengesahan

Notis Pajak maupun STNK baru dari 3 instansi yaitu

Kepolisian,UPTD, dan Jasa Raharja.

3. Arsip

Setelah melakukan pencetakan Notis pajak maka notis ini terbagi

menjadi 5 notis pajak dengan warna yang berbed dengan tujuan

Page 39: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

24

untuk memudahkan pengarsipan, berikut merupakan warna dan

tujuan instansi Notis pajak :

a) Notis Pajak Warna Coklat keemasan untuk pemilik

kendaraan bermotor

b) Notis pajak warna pink untuk arsip UPTD

c) Notis pajak warna biru untuk arsip pusat

d) Notis pajak warna kuning untuk pihak kepolisian

e) Notis pajak warna hijau untuk pihak Jasa Raharja

2. Alur Layanan Samsat Drive Thru

Adapun alur pembayaran pajak kendaraan berrmotor

melalui layanan Drive Thru yang hanya dilakukan dari atas

kendaraan tanpa harus turun dari kendaraan untuk membayarkan

pajak kendaraannya dan waktu yang dihabiskan hanya kurang lebih 5

menit saja dengan melengkapi berkas yaitu KTP/SIM dan STNK,

berikut alur pembayarannya :

(Sumber dari : Kantor Samsat UPT Pendapatan Makassar 1 Selatan)

Gambar 3.4 Alur Pendaftaran Layanan Samsat Drive Thru

Wajib Pajak Pendaftaran Penetapan Kasir dan

Cetak TBPKB

Cap & Paraf/

Pengesahan

STNK

Penyerahan

STNK Wajib Pajak

Page 40: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

25

Adapun Alur pembayaran samsat Drive thru sebagai berikut :

1. Siapkan dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk atau KTP asli, Surat Tanda

Nomor Kendaraan atau STNK asli, dan Bukti Kepemilikan Kendaraan

Bermotor atau BPKB asli.

2. Bawalah kendaraan yang akan didaftarkan perpanjangannya ke Drive Thru

Samsat.

3. Lakukan proses identifikasi dan verifikasi dengan mendaftarkan

perpanjangan kendaraan ke loket pendaftaran pertama.

4. Selanjutnya, untuk melakukan pembayaran, bawa kendaraan yang akan

didaftarkan perpanjangan ke loket kedua.

5. Serahkan fotokopi STNK, BKPB dan KTP kepada petugas di loket

pembayaran

6. Jumlah tagihan pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar akan

ditampilkan melalui layar monitor di loket pembayaran.

7. Wajib pajak dapat membayar secara tunai atau melalui ATM Bank DKI.

8. Setelah pajak kendaraan bermotor sudah dibayar, STNK dapat diterima oleh

wajib pajak.

3. Waktu Pelayanan Samsat Stasioner dan Samsat Drive Thru

a) Waktu pelayanan Samsat Stasioner

Waktu pelayanan merupakan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak

penyelenggaraan pelayanan publik dalam memberikan pelayanan

kepada wajib pajak pengguna layanan Stasioner pada Kantor Samsat

UPT Pendapatan Makassar 1 Selatan. Waktu pelayanan Kantor Samsat

UPT Pendaftaran Makassar 1 Selatan sebagai berikut :

Page 41: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

26

Table 3.2

Waktu Pelayanan Samsat Stasioner

Jadwal pelayanan Samsat

Stasioner

Waktu pelayanan

Senin - Jum’at 07.00 – 20.00

Sabtu – Minggu 09.0 – 15.00

b) Waktu Pelayanan Samsat Drive Thru

Waktu pelayanan merupakan waktu yang telah di tetapkan oleh pihak

penyelenggaraan pelayanan public dalam memberikan pelayanan

kepada wajib pajak pengguna layanan Samsat Drive Thru. Waktu

pelayanan Samsat Drive Thru sebagai berikut :

Table 3.3

Waktu Pelayanan Samsat Drive Thru

Jadwal pelayanan Samsat

Stasioner

Waktu Pelayanan

Senin – Jum’at 08.30 – 20.00

Sabtu 08.00 – 20.00

Minggu 08.00 – 15.00

4. Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada

Layanan Samsat Drive Thru

Dari data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diberikan oleh

pihak instansi, penulis melihat bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor

dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan dan ditahun 2020

Page 42: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

27

mengalami penurunan dikarenakan Covid – 19 yang mempengaruhi

ekonomi masyarakat.

Dapat dilihat dari realisasi pajak kendaraan bermotor di Kantor

Samsat UPT Pendapatan Makassar 1 Selatan pada layanan samsat drive

thru sebagai berikut :

Tabel 3.4

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan 2018 – 2020 Pada

Layanan Drive Thru

Tahun Realisasi Penerimaan

2018 Rp. 1.059.759.271

2019 Rp. 5. 071.551.595

2020 Rp. 2. 687.880.647

Jumlah Rp. 8.819.191.513

Gambar 3.5 Penerima Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018 – 2020

1,059,759,271

5,071,551,595

2,687,880,647

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

REALISASI PENERIMAAN

Realisasi Penerimaan

Page 43: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

28

Berdasarkan data penerimaan Kantor Samsat UPT Pendapatan Makassar

1 Selatan pada layanan samsat drive thru dapat disimpulkan bahwa penerimaan

di tahun 2018 sejumlah Rp. 1.059.759.271 dan di tahun 2019 mengalami

peningkatan dari segi realisasi sebesar Rp.5.071.551.595 dapat dilihat

perbandingan dari 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.

4.011.792.324

Pada tahun 2020 mengalami penurunan dalam penerimaan Kantor Samsat

UPT Pendapatan Makassar 1 Selatan yang dikarenakan pada tahun 2020

merupakan tahun yang hampir mengakibatkan seluruh dunia mengalami

keterpurukan ekonomi akibat Pandemi Covid – 19, penerimaan di tahun 2020

dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 2. 687.880.647 dapat

dilihat dari perbandingan dari 2019 – 2020 menurun sebesar Rp. 2,383,670,948.

E. Pembahasan

Pada tabel 3.1 jumlah kendaraan tahun 2018 berjumlah 687, tahun 2019

berjumlah 2.745 mengalami peningkatan sebesar 2.058 unit pada tahun 2020

jumlah kendaraan berjumlah 2.425 mengalami penurunan yang lumayan banyak

yaitu sebesar 320 unit melihat jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020

mengalami penurunan dikarenakan pada awal tahun 2020 indonesia dan hamir

semua negara yang ada di dunia mengalami pandemi covid – 19 maka hamper

semua aktifitas kegiatan dibatasi untuk memutuskan mata rantai penyebaran

Covid – 19 ini.

Pada tabel 3.4 adanya pencapaian dan peroleh dalam pemungutan pajak

kendaraan bermotor dari tahun 2018 – 2019 yang mengalami peningkatan pada

segi penerimaan akan tetapi tidak pada tahun 2020 penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) yang mengalami penurunan yang disebabkan wabah Covid – 19.

Page 44: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

29

Berdasarkan dari data penerimaan Kantor Samsat UPT Pendapatan Makassar 1

Selatan dapat dilihat bahwa penerimaan di tahun 2018 sebesar Rp.1.059.759.271

dan ditahun 2019 sebesar Rp5.071551595 mengalami peningkatan realisasi

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pada tahun 2020 mengalami penurunan dalam penerimaan Kantor Samsat

UPT Pendapatan Makassar 1 Selatan yang diakibatkan oleh Covid – 19 yang

hampir seluruh dunia merasakan dampak keterpurukan ekonomi karena pandemi

ini. Realisasi penerimaan pada tahun 2020 sebesar Rp.2.687.880.647 yang

apabila dibandingkan dengan pendapatan 2019 mengalami penurunan sebesar

Rp. 2.383.670.948.

Pada program layanan samsat drive thru ini menunjukkan bahwa layanan

ini dijalankan oleh pihak Kantor Samsat UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1

Selatan dapat membantu dalam meningkatkan kepuasan wajib pajak dan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),

yang seperti kita ketahui bahwa beberapa faktor penyebab wajib pajak tidak

membayarkan pajak kendaraannya salah satunya yaitu mengantri lama di layanan

stasioner yang membuat wajib pajak malas membayarkan pajak kendaraannya

karena harus mengantri sampai berjam - jam. Maka dari itu diberlakukan layanan

Samsat drive thru ini sebagai upaya pengoptimalan kepuasan wajib pajak

kendaraan bermotor agar wajib pajak tidak lagi menjadikan layanan samsat

sebagai keluhan untuk tidak membayar pajak kendaraan karena sudah ada

layanan yang lebih efektif dan efisien dalam membayarkan pajak kendaraan

bermotor.

Page 45: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

30

Samsat Drive Thru ini merupakan salah satu layanan unggulan

pembayaran Pajak Kendaraan bermotor yang dapat dilakukan oleh wajib pajak

dari atas kendaraan tanpa harus turun dari kendaraan dan dapat dilakukan dalam

waktu kurang lebih 5 menit saja sehingga wajib pajak dapat membayarkan pajak

kendaraannya tepat waktu dengan layanan yang dapat menghemat waktu, karena

dengan meningkatnya jumlah pajak kendaraan bermotor akan menaikkan

penerimaan pajak. Layanan Samsat Drive Thru ini sangat bagus dalam

pemutusan mata rantai penyebaran covid – 19 karena dengan drive thru ini tidak

terjadi lagi kerumunan dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan.

Sistem drive thru ini sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ini menjelaskan bahwa semakin

naiknya sistem pelayanan samsat drive thru, maka akan semakin meningkat juga

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan layanan amsat

drive thru merupakan salah satu terobosa inovasi baru yang dikeluarkan oleh UPT

Pendapatan Wilayah Makassar 1 Selatan untuk meningkatkan pelayanan yang

nyaman dan mudah dalam mmbayarkan pajak kendaraan bermotor. Layanan drive

thru ini adalah salah satu dari tuntutan masyarakat dalam upaya pengoptimalan

tingkat kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh dari sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor menunjukkan bahwa mekanisme pembayaran pajak

kendaraan bermotor melalui layanan samsat drive thru sangat mudah dilakukan

sehingga wajib pajak semakin berminat dengan layanan samsat drive thru ini

dalam membayarkan pajak kendaraanya. Seperti yang dikatakan salah satu wajib

pajak yang saya peroleh dari sesi wawancara :

Page 46: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

31

“jadi alhamdulillah jadi setelah adanya layanan drive thru untuk

pembayaran pajak tentu saja ini sangat membantu dalam hal

memudahkan kami sebagai wajib pajak untuk melakukan pembayaran

tanpa perlu turun dari kendaraan kami.”

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis

Syamsul Rizal (2019) yang mengatakan bahwa sistem samsat drive thru

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan

Ramiyatun (2017) yang mengatakan bahwa sistem samsat drive thru berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Page 47: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

32

32

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang berjudul Implementasi Sistem pemungutan pajak

kendaraan bermotor (PKB) melalui layanan drive thru penulis menarik kesimpulan

bahwa Layanan Samsat Drive Thru ini sangat memudahkan wajib pajak

kendaraan bermotor dalam pembayaran pajak kendaraan. Layanan Samsat Drive

Thru ini merupakan salah satu layanan unggulan yang disediakan Kantor Samsat

UPT Pendapatan Makassar 1 Selatan, layanan ini juga dapat mengurangi

kerumunan di masa pandemi Covid – 19 ini, karena layanan ini dapat dilakukan

dari atas kendaraan tanpa harus turun dari kendaraan dan hanya menghabiskan

waktu kurang lebih 5 menit saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian mengenai Implementasi sistem

pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui layanan drive thru di

kota Makassar maka peneliti menyarankan :

Pihak Kantor Samsat agar tetap meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor

untuk dapat lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban

membayar pajak kendaraan.

Pegawai Samsat agar selalu meningkatkan kualitas pelayanan yang

diberikan kepada wajib pajak dan lebih disiplin waktu.

Page 48: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

33

33

DAFTAR PUSTAKA Anis Syamsul Rizal (2019), Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib

Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Carunia Mulya Firdausy. 2017. Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Melinda Tungka dan Harijanto Sabijono (2015) Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Moleong, (2016) Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rostina, 2018. Analisis Pajak Kendaraan Bermotor Di kantor Bersama Samsat Kota makassar.

Siregar, Baldric. (2017). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)

Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018:).Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yenni Khristiana dan Enggar Galuh Pramesthi (2020), Peran Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Page 49: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

34

LAMPIRAN 1

SURAT PENELITIAN

Page 50: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

35

Page 51: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

36

Page 52: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

37

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Page 53: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

38

Wawancara Kepala Seksi Pelayanan Dan Penetapan

1. Bagaimana mekanisme layanan samsat drive thru ini ?

Jawaban :

“Terkait masalah layanan drive thru, drive thru itu adalah salah satu

layanan unggulan samsat uptd makassar 1 jadi mekanisme dilayanan

samsat drive thru itu adalah memungkinkan wajib pajak tanpa harus

turun dari kendaraan apakah itu roda empat apakah itu roda dua jadi

dia sama saja layanan cepat saji dia hanya masuk memperperlihatkan

stnk dan skpd notis pajaknya langsung dilayani oleh petugas yang

ada di drive thru waktu pelayanannya dibawah 5 menit.”

2. Bagaimana perkembangan pelayanan pembayaran pajak

kendaraan bermotor selama menggunakan layanan drive thru di

kota makassar ?

Jawaban :

“Dengan fasilitas layanan drive thru ini antusiasme masyarakat

semakin meningkat, awalnya sekitaran 50 wajib pajak sekarang itu

sudah ratusan wajib pajak yang terlayani di drive thru sehingga upt

pendapatan wilayah makassar 1 ini menambah drive thru lain selama

ini hanya 1 yang kita miliki di Jl. AP. Pettarani di samping kantor

bapenda sekarang kita sudah menambah layanan drive thru yang

ada di taman gajah, jadi di sana jauh lebih bagus karena ini juga salah

satu cara mengantisipasi penyebaran virus corona jadi orang tidak

berkumpul di Samsat Stasioner, orang yang dating saja ke drive thru

dengan jarak yang sudah di tentukan itu sudah bisa membayar pajak

tanpa ada kerumunan karena layanan di sana jauh lebih cepat

Page 54: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

39

pelayanannya dibanding waktu kedatangan wajib pajak, ya jadi itu

untuk menhindari kerumunan tadi tanpa harus datang ke layanan

stasioner dan hanya membaya STNK dan bukti pajak terakhir sudah

selesai.”

3. Apakah layanan drive thru ini dapat meningkatkan kepuasan

wajib pajak terhadap layanan yang disediakan kantor samsat ?

Jawaban :

“Ya, itu tujuan kami, jadi tujuan kita itu membuat layanan drive thru itu

untuk peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam

membayar pajak.”

4. Menurut bapak apakah layanan drive thru akan meningkatkan

pendapatan asli daerah pada sektor pajak kendaraan bermotor ?

Jawaban :

“iya, itu sudah pasti karena antusias masyarakat semakin banyak ke

drive thru sehingga peningkatan realisasi penerimaan pajak dari

sektor kendaraan bermotor mengangkat nilai pendapatan asli daerah

provinsi Sulawesi selatan.”

Page 55: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

40

Wawancara dengan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

1. Wajib pajak 1 (Bapak Rivan Maulana)

1. Bagaimana menurut bapak/ibu setelah diberlakukan layanan

samsat drive thru ini untuk pembayaran pajak kendaraan ?

Jawaban :

”Jadi alhamdulillah, setelah adanya layanan drive thru untuk

pembayaran pajak tentu saja ii sangat membantu dalam hal

memudahkan kami sebagai wajib pajak untuk melakukan pembayaran

tidak perlu turun dari kendaraan kami.”

2. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan layanan samsat drive thru

ini dibandingkan dengan layanan stasioner di kantor samsat ?

Jawaban :

“Ya, tentu saja kami sebagai wajib pajak merasa sangat puas dengn

adanya layanan drive thru ini karena itu tadi disamping memudahkan

kami selaku wajib pajak untuk menyelesaikan pembayaran juga tidak

membuang buang waktu kita untuk antri terlalu panjang di dalam

layanan loket.”

3. Apa kendala yang biasa bapak/ibu jumpai setelah diberlakukan

layanan drive thru ?

Jawaban

”kalau kendala spesifik sejauh ini tidak ada,hanya mungkin saran kami

supaya layanan drive thru ini lebih di tambah tempat pelayanannya, jadi

bukan cumin di satu tempat seperti ini.”

Page 56: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

41

2. Wajib Pajak 2 (Bapak Alling)

1. Bagaimana menurut bapak/ibu setelah diberlakukan layanan

samsat drive thru ini untuk pembayaran pajak kendaraan ?

Jawaban :

”menurut saya, bagus sekali apalagi orang yang sedang buru –

burucepat sekali dan tidak mesti mengantri lama, apalagi ditengah

pandemic seperti ini tidak terjadi kerumunan .”

2. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan layanan samsat drive thru

ini dibandingkan dengan layanan stasioner di kantor samsat ?

Jawaban :

“Puas sekali karena mempermudah kita dalam pembayaran pajak.”

3. Apa kendala yang biasa bapak/ibu jumpai setelah diberlakukan

layanan drive thru ?

Jawaban

”Kalau kendala tidak ada kalau dari layanan drive thrunya, malahan

drive thru itu mempermudah orang untuk bayar pajak, karena salah satu

alasannya orang nda bayar pajak itu malas mengantri.”

Page 57: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

42

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI

Page 58: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

43

Ket : Sedang melakukan wawancara terhadap Bapak H. Makmur Majid selaku

Kepala Seksi Pelayanan Samsat UPT Pendapatan Wilayah Makassar 1

Selatan.

Page 59: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

44

Ket : Dokumentasi setelah wawancara dengan Bapak H. Makmur Majid

Page 60: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

45

Ket : Sedang melakukan wawancara dengan wajib pajak pengguna layanan

samsat Drive Thru

Page 61: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

46

Ket : Sedang melakukan wawancara dengan wajib pajak pengguna layanan

samsat Drive Thru

Page 62: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

47

LAMPIRAN 4

DATA DATA HASIL PENELITIAN

Page 63: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

48

Page 64: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

49

Page 65: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

50

Page 66: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

51

Page 67: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

52

Page 68: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

53

Page 69: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

54

Page 70: IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN …

55

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dewi Wahyuni Aljazar (Yuyun), Lahir di

Bantaeng pada Tanggal 30 januari 2001, anak

kedua dari tiga bersaudara, pasangan dari

Ayahanda Muhammad Said Aljazar,S.Km.,M.Kes

dan Ibunda Rosliah,S.Pd.

Pendidikan Sekolah Dasar di selesaikan

pada Tahun 2011 di SDN No.04 Togo – togo, dan

melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren Darul

Aman Gombara Makassar selama 2 tahun

kemudian pindah ke MTsN 1 Kabupaten Jeneponto

hingga Tamat pada Tahun 2015, kemudian

melanjutkan Pendidikan di MAN 1 Jeneponto hingga Tamat pada tahun 2018.

Tidak puas dengan bekal Pendidikan SMA, saya meneruskan kuliah di

Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis

tepatnya Program Studi Perpajakan (DIII).

Pada tahun 2021 saya menyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI) untuk

memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi. Oleh karena Rahmat dan

Hidayah Allah SWT serta dukungan dan doa dari kedua orang tua akhirnya pada

tanggal 31 Agustus 2021 saya dinyatakan “LULUS” dengan predikat yudisium

Sangat Memuaskan.

Demikian biodata penulis ini saya buat dengan sebenarnya.