Embed Size (px)
Citation preview
IMPLEMENTASI SISTEM BIAYA BERDASARKAN AKTIVITAS
UNTUK MENENTUKAN RETRIBUSI RUSUNAWA
(Studi Kasus pada Unit Pelayanan Rumah Susun Tambora)
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Disusun Oleh:
Muthiah Dwi Octaviani
1113082000047
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/2019 M
i
IMPLEMENTASI SISTEM BIAYA BERDASARKAN AKTIVITAS
UNTUK MENENTUKAN RETRIBUSI RUSUNAWA
(Studi Kasus pada Unit Pelayanan Rumah Susun Tambora)
SKRIPSI
Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Disusun Oleh:
Muthiah Dwi Octaviani
1113082000047
Di bawah Bimbingan:
Pembimbing
Dr. Yusar Sagara M.Si., Ak., CA,. CMA.,CPMA., CGMA., ACMA., CACP
NIDN: 2009058601
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1440 H/2019 M
ii
Implementasi Sistem Biaya berdasarkan Aktivitas
untuk Menentukan Retribusi Rusunawa (Studi Kasus
pada Unit Pelayanan Rumah Susun Tambora).
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF
Hari Rabu, 13 April 2017 telah dilakukan Ujian Komprehensif atas mahasiswa:
1. Nama : Muthiah Dwi Octaviani
2. NIM : 1113082000047
3. Jurusan : Akuntansi
4. Judul Skripsi :
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang
bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa
mahasiswa/i tersebut di atas dinyatakan lulus dan diberi kesempatan untuk
melanjutkan ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 13 April 2017
1. Yesi Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA ( )
NIP. 19760924 200604 2 002 Penguji I
2. Hepi Prayudiawan., SE., MM., Ak., CA ( )
NIP.19720516 200901 1 006 Penguji II
iii
Implementasi Sistem Biaya berdasarkan Aktivitas
untuk Menentukan Retribusi Rusunawa (Studi Kasus
pada Unit Pelayanan Rumah Susun Tambora).
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
Hari Selasa, 27 Agustus 2019 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa:
1. Nama : Muthiah Dwi Octaviani
2. NIM : 1113082000047
3. Jurusan : Akuntansi
4. Judul Skripsi :
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang
bersangkutan selama proses Ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiwa/i
tersebut di atas dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 27 Agustus 2019
1. Yesi Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 19760924 200604 2 002
2. (
)
NIDN. 2009058601
3. Zuwesty Eka Putri, SE.,M.AK (
NIP. 19800416 200901 2 006
Dr. Yusar Sagara M.Si., Ak., CA,.
CMA.,CPMA., CGMA., ACMA., CACP
iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Muthiah Dwi Octaviani
NIM : 1113082000047
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan
dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber
asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas
karya ini.
Jikalau dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah
melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang
ditemukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai
sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI
1. Nama : Muthiah Dwi Octaviani
2. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Oktober 1995
3. Alamat : Jalan Benda Barat 13a
Blok D33/40 RT010/010
Pamulang 2, Tangerang Selatan 15417
4. Telepon : 081316157635
5. Email : [email protected]
II. PENDIDIKAN
1. SD (2001-2007) : SDN Sarua 06
2. SMP (2007-2010) : SMPN 4 Kota Tangerang Selatan
3. SMA (2010-2013) : SMAN 1 Kota Tangerang Selatan
4. S1 (2013-2019) : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
III. LATAR BELAKANG KELUARGA
1. Ayah : Maderun
2. Ibu : Hasyiani
3. Anak ke dari : Anak ke 2 dari 2 bersaudara
IV. SEMINAR DAN PELATIHAN
1. Dialog Jurusan dan Seminar Konsentrasi “ One Think, One Step, One
Purpose is Accounting”. 23 September 2013
2. Internal Audit Discussion bersama Otoritas Jasa Keuangan. 18 April
2017
vi
IMPLEMENTATION OF ACTIVITY-BASED COSTING IN DETERMINING
THE COSTS OF RENTING FLATS
(Case Study at Flats Service Unit (UPRS) of Tambora)
ABSTRACT
This study aims to design a cost allocation model with Activity-Based
Costing (ABC) method based on business processes and activities that is
identified in Flats Service Unit (UPRS) of Tambora. This study is also designed
to find out the amount of rental costs for flats per residential unit and find out
whether there are different calculation between using the traditional methods and
the ABC method.
The study was conducted at Flats of Daan Mogot, Tambora and Flamboyan.
The analytical method used a comparative descriptive method that is comparing
the Traditional Costing method and Activity Based Costing method, which the
next step is designing the calculation of the flat costs using the ABC method. Data
collection is done by interview, observation and documentation.
The cost calculation using the ABC method obtained the following results:
The cost of Daan Mogot Flats for Rp 1,252,657 per month per occupancy, for
Tambora flats for Rp 870,397 and for Flamboyant flats for Rp 930,987. Whereas
if calculated using the traditional method, the unit rental costs for rental
apartments of Daan Mogot, Tambora and Flamboyan are Rp 1,177,220, Rp
918,939 and 941,213, consecutively. The calculation occur undercosted for Daan
Mogot flats of Rp. 75,437 while overcosted occurred respectively Rp. 48,542 and
Rp. 10.226 for Tambora and Flamboyan flats.
Keywords : Flats Cost, Flats, Activity Based Costing (ABC),
Traditional Costing
vii
IMPLEMENTASI SISTEM BIAYA BERDASARKAN AKTIVITAS
UNTUK MENENTUKAN RETRIBUSI RUSUNAWA
(Studi Kasus pada Unit Pengelola Rumah Susun Tambora)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk merancang model pengalokasian biaya
berbasis Activity Based Costing (ABC) berdasarkan proses bisnis dan aktivitas
teridentifikasi di Unit Pengelola Rumah Susun Tambora, mengetahui besarnya
biaya sewa rumah susun per unit hunian serta mengetahui apakah ada perbedaan
antara perhitungan dengan menggunakan metode tradisional yang selama ini
digunakan dengan metode ABC.
Penelitian dilakukan di Rumah Susun Daan Mogot, Tambora dan
Flamboyan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif
yaitu analisis dengan membandingkan metode Traditional Costing dan Activity
Based Costing, kemudian merancang perhitungan biaya rumah susun
menggunakan metode ABC. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
wawancara, observasi dan dokumentasi.
Perhitungan biaya menggunakan metode ABC memperoleh hasil: 1) Biaya
Sewa Rumah Susum Daan Mogot sebesar Rp 1,252,657 per bulan per hunian,
untuk rusunawa tambora sebesar Rp 870,397 dan untuk rusunawa flamboyan
sebesar Rp 930,987. Sedangkan bila dihitung dengan metode tradisional maka
biaya sewa unit untuk rusunawa daan mogot, tambora dan flamboyan masing-
masing sebesar Rp 1.177.220, Rp 918,939 dan 941,213. terjadi undercosted untuk
rusunawa daan mogot sebesar Rp 75,437. Terjadi overcosted masing masing
sebesar Rp 48,542 dan Rp 10,226 untuk rusunawa tambora dan flamboyan.
Kata kunci : Biaya Rumah Susun, Rusunawa, Activity Based Costing (ABC),
Traditional Costing
viii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah
memberikan rahmat serta karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu
menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul “Implementasi Sistem Biaya
Berdasarkan Aktivitas untuk Menentukan Retribusi Rusunawa (Studi Kasus pada
Unit Pengelola Rumah Susun Tambora)”.
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memnuhi syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penulis menyadari bahwa bukan tanpa masalah dan hambatan dalam
menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada
pihak yang telah membantu, di antaranya:
1. Kedua orang tuaku yang tercinta yaitu Bapak Maderun dan Ibu Hasyiani serta
kakakku Meyriandini Suci Lestari yang telah banyak memberikan bantuan,
doa dan dukungannya kepada penulis baik secara moril maupun materil
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc., MA selaku Rektor UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Amilin, M.Si., Ak., CA., BKP., QIA., CRMP., selaku Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
4. Ibu Yessi Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Ibu Fitri Damayanti SE., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Bapak Dr. Yusar Sagara M.Si., Ak., CA,. CMA.,CPMA., CGMA., ACMA.,
CACP selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan
waktunya yang sangat berharga untuk membimbing penulis selama menyusun
ix
skripsi. Terima kasih atas segala masukan, motivasi dan nasihat yang telah
diberikan selama ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan
juga Seluruh Staff Tata Usaha serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu
penulis dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lain-lain.
8. Terima kasih kepada Pak Sarjoko dan Pak Abdurrahman Anwar selaku
Kepala UPRS Tambora, Pak Fawzy selaku Kasubbag TU, Pak Wahyudi
selaku Kasubbag Keuangan, dan semua rekan kerja UPRS Tambora, Nisa,
Inka, Ali, Nia, dan Mba Dewi yang membantu selama proses penyelesaian
skripsi.
9. Sahabat seperjuangan WABAH dari awal semester hingga sekarang (Sita,
Ara, Iel, Jehan, Fitri,) yang saling membantu dalam menyelesaikan tugas
tugas kuliah. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik dimasa kuliah.
Juga sahabat teman para pejuang (Sita, Kartika, Chika, Anis, Citra, Alen, Vivi
dan Tatil) yang sama-sama telah berjuang dan saling membantu dalam
penulisan skripsi.
10. Terima kasih kepada teman-teman KKN Pemudi yang telah mewarnai hari
selama satu bulan tinggal bersama.
11. Terima kasih kepada suduut dan Rangga Adi Putra.
12. Terima kasih kepada teman seperjuangan yang sesungguhnya Edwina Indah
Pratiwi yang banyak bersabar dalam membantu penulis.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh
karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, Agustus 2019
Penulis
x
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN UJI KOMPREHENSIF ................................. ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .......................................................... iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..................... iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..................................................................... v
ABSTRACT .................................................................................................... vi
ABSTRAK ..................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ................................................................................... viii
DAFTAR ISI .................................................................................................. x
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xiv
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xv
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
A. Latar Belakang .................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................... 12
C. Tujuan Penelitian ................................................................................. 13
D. Manfaat Penelitian ............................................................................... 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................... 15
A. Tinjauan Literatur ................................................................................ 15
1. Biaya............................................................................................... 15
a. Definisi Biaya .......................................................................... 15
b. Klasifikasi Biaya ..................................................................... 17
c. Akuntansi Biaya ...................................................................... 20
2. Retribusi ......................................................................................... 22
a. Definisi Retribusi ..................................................................... 22
b. Jenis Retribusi ......................................................................... 24
3. Rumah Susun Sewa ....................................................................... 28
B. Activity Based Costing ........................................................................ 30
C. Sistem Biaya Rumah Susun ................................................................ 44
xi
BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................... 63
A. Ruang Lingkup Penelitian ................................................................... 63
B. Metode Penentuan Sampel .................................................................. 63
C. Produk – Produk Organisasi ................................................................ 65
D. Metode Pengumpulan Data ................................................................. 66
E. Metode Analisis Data ........................................................................... 68
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN .......................................................... 74
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .................................................... 74
1. Sejarah Singkat Unit Pengelola Rumah Susun
Tambora ........................................................................................ 74
2. Struktur Organisasi ........................................................................ 76
3. Sarana dan Prasarana ..................................................................... 78
B. Kebijakan Manajemen Keuangan ....................................................... 95
C. Perancangan Model ABC .................................................................... 84
1. Review Data Keuangan dan Identifikasi Proses
Bisnis UPRS Tambora ................................................................. 95
2. Identifikasi Cost Object, DL Cost, DM Cost, dan OH
Cost ............................................................................................... 107
3. Identifikasi Expense Category, Cost Frover dan
Cost Component ........................................................................... 109
4. Pembentukan model ABC dalam menghitung unit
cost di UPRS Tambora ................................................................. 111
D. Aplikasi Model ABC ........................................................................... 112
E. Perbandingan Perhitungan Biaya Metode ABC dan
Tradisonal ............................................................................................ 140
BAB V PENUTUP ......................................................................................... 143
A. Kesimpulan ......................................................................................... 143
B. Saran .................................................................................................... 144
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 146
LAMPIRAN .................................................................................................... 148
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk .................... 2
Tabel 1.2 Pengelompokkan Masyarakat dengan Pengahsilan Rendah ........ 4
Tabel 1.3 Jumlah Rusunawa di Jakarta Barat ............................................... 6
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu ........................................................... 49
Tabel 3.1 Populasi Penelitian ........................................................................ 64
Tabel 3.2 Deskripsi Aktivitas ....................................................................... 71
Tabel 4.1 Rincian Sarana dan Prasarana UPRS Tambora ............................ 78
Tabel 4.2 Periode Pelaporan Keuangan ........................................................ 93
Tabel 4.3 Sumber Penerimaan Rumah Susun Tambora ............................... 101
Tabel 4.4 Kamus Aktivitas Rusunawa Tambora ........................................... 102
Tabel 4.5 Penetapan Cost Objects, DL Cost, DM Cost, dan OH Cost ......... 107
Tabel 4.6 Penetapan Expense Category,Cost Driver & Cost Component ... 109
Tabel 4.7 Jumlah Hunian UPRS Tambora .................................................... 113
Tabel 4.8 Jumlah PJLP di UPRS Tambora .................................................. 114
Tabel 4.9 Matriks Expense-Activity Dependent ........................................... 115
Tabel 4.10 Direct Labor Cost ......................................................................... 119
Tabel 4.11 Direct Material Cost .................................................................... 120
Tabel 4.12 Overhead Cost .............................................................................. 121
Tabel 4.13 Total Cost Driver ......................................................................... 126
Tabel 4.14 Pergitungan Cost/Unit Rusunawa Daan Mogot ........................... 132
Tabel 4.15 Pergitungan Cost/Unit Rusunawa Tambora .................................. 135
Tabel 4.16 Pergitungan Cost/Unit Rusunawa Flamboyan .............................. 138
xiii
Tabel 4.17 Rekapitulasi Cost/Unit Rusunawa DM, Tambora,Flamboyan ...... 140
Tabel 4.18 Total Pengeluaran ......................................................................... 141
Tabel 4.19 Perbandingan Biaya per unit ........................................................ 142
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Asumsi Dasar Penerapan Sistem ABC .................................... 32
Gambar 2.2 Model Activity Based Costing ................................................ 39
Gambar 2.3 Cost Assignment Method ......................................................... 45
Gambar 2.4 Diagram Penyusunan Anggaran Rusunawa ............................ 47
Gambar 2.5 Skema Kerangka Pemikiran ..................................................... 62
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPRS Tambora ........................................ 77
Gambar 4.2 Model Pembebanan Activities ke dalam Cost Object ............... 112
Gambar 2.5 Skema Kerangka Pemikiran ..................................................... 62
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Hasil Wawancara ..................................................................... 149
Lampiran 2 RKA UPRS Tambora .............................................................. 152
Lampiran 3 Surat Kontrak & Perizinan ...................................................... 154
Lampiran 4 Perhitungsn dan Proporsi Direct Labor Cost ........................... 157
Lampiran 5 Perhitungan dan Proporsi Direct Material Cost ....................... 159
Lampiran 6 Perhitungan dan Proporsi Overhead Cost ................................ 161
Lampiran 7 Total Penerimaan dan Penyetoran UPRS Tambora ................. 172
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pertambahan penduduk pada suatu negara berperan penting dalam proses
pengaturan sebuah negara. Warga negara Indonesia dikenal dengan
pertumbuhan warga negara yang pesat dan selalu bertambah setiap tahunnya.
Hal tersebut menyebabkan kebutuhan akan tempat tinggal semakin bertambah
setiap tahunnya. Tempat tinggal dan pemukiman merupakan salah satu
kebutuhan dasar yang bersifat primer bagi manusia yang berperan dalam
kesejahteraan hidup dan peningkatan kualitas hidup manusia. Berdasarkan
UUD Tahun 1945 pasal 28 pasal 28H berbunyi “Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan juga mendapatkan lingkungan
hidup yang lebih baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”.
Sesuai dengan aturan tersebut, maka masyarakat Indonesia memiliki hak
untuk hidup diatas tanah Indonesia dengan lingkungan hidup yang sejahtera.
Dengan adanya aturan tentang bagaimana seluruh masyarakat Indonesia berhak
atas hidup layak, dibuatlah ketentuan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Pasal 3F “Menjamin
terwujudnya rumah yang layak huni setra terjangkaunya dalam lingkungan
yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan”.
Kesejahteraan masyarakat dalam sebuah Negara menentukan
keberhasilan berjalannyas ebuah Negara tersebut. Salah satu indicator yang
1
2
menjadi dasar tersebut adalah kelayakan kehidupan yang dimiliki oleh warga
negara tersebut. Pengembangan tempat tinggal dan lingkungan yang layak
merupakan salah satu sektor penting yang menentukan keberhasilan
pembangunan sebuah negara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung
agar terlaksananya pembangunan dalam sektor perumahan, yang merupakan
suatu hal yang dominan dalam perkembangan kota. Berikut ditampilkan tabel
jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta.
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2010, 2014, dan 2015
Kabupaten/Kota
Jml
Penduduk
2010
Jml
Penduduk
2014
Jml
Penduduk
2015
Laju
Pertumbuhan
2014-2015
Kepulauan
Seribu
21,414 23,011 23,340
1,43
Jakarta Selatan 2,071,618 2,164,070 2,185,711 1,00
Jakarta Timur 2,705,818 2,817,994 2,843,816 0.92
Jakarta Pusat 895,371 910,381 914,182 0,42
Jakarta Barat 2,292,997 2,430,410 2,463,560 1,36
Jakarta Utara 1,653,178 1,729,444 1,747,115 1,03
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017
Perkotaan masih menjadi penanggung beban paling berat terkait
penyediaan perumahan melihat dari tabel diatas yang menjelaskan mengenai
padatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan. Pemerintah kota menganggap
3
perlu untuk mengembangkan konsep pembangunan perumahan yang dapat
dihuni bersama di dalam suatu gedung bertingkat, yang disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat kota. Pembangunan rumah susun merupakan salah satu
alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama
di ibu kota daerah DKI Jakarta. Menurut AP Parlindungan (2001),
pembangunan Rumah Susun terutama di wilayah perkotaan merupakan suatu
keharusan sebagai akibat terbatasnya tanah untuk perumah tersebut dan
permintaan akan papan yang semakin tinggi.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Pasal 1, Rumah
Susun dapat diartikan sebagai “bangunan gedung bertingkat yang di bangun
dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang di
strukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertical
dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan
digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi
dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama”. Konsep
pembangunan rumah susun ini dibentuk untuk menjawab keterbatasan tanah
yang tersedia, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
pembangunan tanah.
Dalam perspektif mikro, pengelolaan Rumah Susun dilakukan oleh
sektor terkecil. Para pemilik dalam suatu lingkungan Rumah Susun baik untuk
pemilik maupun hunian wajib mengatur dan mengurus kepentingan bersama
yang bersangkutan sebagai pemilikan, penghunian dan pengelolaannya. Salah
satu kebijakan lain dalam pembangunan Rumah Susun, pemerintah Provinsi
4
DKI Jakarta berupaya membangun Rumah Susun Sederhana Sewa atau yang
dikenal dengan RUSUNAWA. Rumah Susun sederhana sewa adalah rumah
susun sederhana yang masing-masing tempat huniannya hanya dapat di tempati
dengan cara menyewa. Masyarakat sebagai penyewa harus melakukan
perikatan dengan pengelola Rusunawa agar terjadi kepastian hukum bagi para
pihak tertentu. Pihak pengelola biasanya menyediakan persyaratan yang
merupakan hak dan kewajiban antara para pihak supaya dapat di penuhi oleh
para pihak agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
Pembangunan Rusunawa biasanya diarahkan pada lokasi atau kawasan
yang potensial dikembangkan dalam penanggulangan kawasan kumuh
perkotaan dan ditujukkan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan
rendah dan tinggal di daerah tersebut. Masyarakat berpenghasilan rendah,
menurut Permen Perumahan Rakyat No. 7 Tahun 2007, bahwa kelompok
masyarakat yang memiliki penghasilan antara Rp 1.200.000 sampai dengan Rp
4.500.000, dengan pengelompokkan sebagai berikut:
Tabel 1.2
Pengelompokkan Masyarakat dengan Penghasilan Rendah
Kelompok Sasaran Batas Penghasilan (Rp/Bulan)
I 3.500.000 < penghasilan ≤ 4.500.000
II 2.500.000 < penghasilan ≤ 3.500.000
III 1.200.000 < penghasilan ≤ 2.500.000
Sumber: Permen Perumah Rakyat No. 7 Tahun 2007
5
Penduduk dengan penghasilan rendah menjadi salah satu syarat utama
dalam penghunian rumah susun yang dibangun. Hal ini merupakan salah satu
upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam menanggulangi jumlah kepadatan
penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah tahah yang ada. Hal ini
didukung dengan data riset dari Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda,
menggambarkan situasi yang terjadi di DKI Jakarta. Harga tanah di Jakarta
Timur berkisar mulai Rp. 1,9 juta sampai Rp. 24,3 juta per meter persegi atau
dengan harga rata-rata Rp. 7,9 juta. Sedangkan harga tanah di Jakarta Barat
berkisar Rp. 2,8 juta hingga Rp. 26,7 juta per meter persegi dengan harga rata-
rata Rp. 13,2 juta. Sementara harga tanah di Jakarta Utara berkisar Rp. 1,7 juta
sampai Rp. 38 juta per meter persegi. Jakarta Selatan berkisar Rp. 5,3 juta
sampai Rp. 80,9 juta per meter persegi, dan Jakarta Pusat berkisar Rp. 8,3
hingga Rp. 77,1 juta per meter persegi.
Dengan tingginya harga tanah ini dan dengan patokan pendapatan
bulanan sebesar Upah Minimum Kota, mustahil bagi masyarakat kelas bawah,
terutama buruh dan kaum miskin kota bisa menjangkaunya. Kredit Perumahan
sendiri mensyaratkan hal-hal yang rumit, terhitung mahal dan tidak dapat
dijangkau kantong oleh sebagian besar populasi. Situasi ini dapat digambarkan
dengan sebuah data lain yakni tahun 1969, warga Jakarta yang memiliki rumah
tinggal sendiri mencapai 65%. Di tahun ini tercatat hanya sekitar 51%, dan
49% di antaranya memilih untuk kontrak rumah atau tinggal di rumah-rumah
susun sederhana.
6
Tabel 1.3
Jumlah Rusunawa di Jakarta Barat
No. Nama Rusun Jumlah Hunian Keterangan
1. Tambora 879 unit Warga umum & Relokasi
2. Flamboyan 560 unit Warga umum
3. Daan Mogot 640 unit Warga relokasi
4. Rawa Buaya 778 unit Warga relokasi (Belum ada
Penghunian
5. Tegal Alur 95 unit Belum ada penghunian
Sumber data : Data Demografi UPRS Tambora
Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan wilayah yang memiliki
kepadatan jumlah penduduk tinggi dibandingkan dengan kota Administrasi
Jakarta lainnya. Selain itu jumlah lahan di Jakarta Barat diprediksikan tidak
mampu menampung pertumbuhan jumlah penduduk yang ada. Oleh karena itu,
pemerintah sendiri melihat rumah susun adalah solusi yang paling realistis
untuk menjawab problem perumahan rakyat, terutama di kota Administrasi
Jakarta Barat.. Saling tumpang tindihnya masalah di Jakarta membuat
Pemerintah memilih membangun rumah susun. Tapi rumah susun tidak bisa
menjadi solusi absolut untuk semua masalah. Apalagi jika pembangunan rumah
susun tidak dilengkapi dengan akses-akses mendasar seperti kemudahan
mendapatkan air dan pasokan listrik. Situasi ini seringkali justru menambah
masalah baru.
7
Sepanjang dua tahun terakhir, Pemprov DKI banyak melakukan
penggusuran. Ribuan warga kehilangan rumah, pekerjaan dan kehidupan sosial
mereka. Saat mereka pindah ke rumah susun, mereka pun menghadapi masalah
baru. Mereka tidak hanya harus membayar uang sewa, tetapi juga bayar air,
listrik dan lain-lain. Dulu, saat membutuhkan air, warga tinggal mengebor
tanah dan membuat sumur. Saat ini mereka harus mengalokasikan sejumlah
uangnya untuk membayar tagihan air setiap bulan. Belum lagi bagi mereka
yang harus merogoh kocek lebih dalam untuk ongkos transportasi ke tempat
kerja. Pada kasus yang lain, para orang tua memilih menghentikan sekolah
anaknya karna jarak yang jauh membutuhkan biaya yang lebih besar. Semua
biaya-biaya ini berjumlah tidak kecil. Maka tidak mengherankan bila uang
sewa rusun di DKI Jakarta sampai Agustus 2017 menunggak lebih dari 30
Miliar.
Pada pembangunan Rusunawa yang dianggap sebagai salah satu solusi
dari permasalahan yang ada, terdapat masalah lain yang berkaitan dengan
pelaksanaan penempatan warga ke Rusunawa yang telah dibangun. Mayoritas
warga mengatakan berat untuk pindah ke Rusunawa karena adanya ketetapan
dimana warga masih harus dibebani dengan biaya. Selain itu, sistem sewa
rusunawa biasanya terdapat batasan waktu. Biaya memiliki berbagai macam
arti yang berbeda satu sama lain tergantung kondisi dan tujuan dari pemakai
istilah tersebut. Menyadari akan pentingnya, para akuntan mencoba
merumuskan konsep atau pengertikan biaya yang masing-masing memiliki dan
8
menggunakan konsep yang meskipun tidak bertentangan satu sama lain, namun
tetap tampak adanya perbedaan.
Menurut Mulyadi (2015:8) “Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis
yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.” Pengertian biaya menurut
Dunia dan Abdullah (2012:22) yaitu “Biaya adalah pengeluaranpengeluaran
atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk
masa yang akan datang, atau mempunyai manfaat melebihi satu periode
akuntansi”. Sedangkan pengertian biaya menurut Siregar dkk (2014:23) yaitu
“Cost adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau
jasa yang diharapkan memberikan manfaat sekarang atau masa yang akan
datang.” Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa biaya dapat diartikan
sebagai nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna
untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode
akuntansi yang diukur dalam satuan uang.
Ketetapan dalam perhitungan biaya juga tidak kalah pentingnya bagi
sebuah lembaga. Fattah (2012:03) mengatakan salah satu penyebab tidak
akuratnya perhitungan biaya produksi adalah karena perhitungan biaya tidak
langsung (overhead cost) yang tidak akurat. Biaya tidak langsung merupakan
biaya yang bervariasi jenisnya dan sulit untuk ditelusuri langsung ke lapangan,
oleh karena itu manajemen harus menggunakan metode perhitungan yang
mampu mengalokasikan biaya tidak langsung secara akurat dan juga digunakan
9
untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas yang terjadi di suatu Rumah Susun
(Sumarsid, 2011:71).
Menurut Batian (2006:136), selama ini perkembangan perhitungan biaya
di Rusunawa. Pada pengelolaan anggaran keuangan saat ini adalah dengan cara
yang tradisional, yakni dana hanya didasarkan pada berapa kali kegiatan
dilakukan. Dengan cara yang masih tradisional memungkinkan dana yang
digunakan tidak tepat sasaran sehingga bisa terjadi over-absorption maupun
under-absorption.
Menurut hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada
pengelola Rumah Susun Tambora, perkembangan perhitungan biaya pada
Rusunawa masih banyak yang perlu diperbaiki dan dirasa kurang optimal.
Perhitungan biaya Rusunawa yang terjadi pada saat ini masih belum mampu
mengungkapkan dan memunculkan data yang informatif.
Salah satu perkembangan dari metode pehitungan biaya adalah dengan
menggunakan activity-based costing, yang menggunakan pendekatan
manajemen pada aktivitas dalam tujuannya meningkatkan nilai pelanggan dan
keuntungan. Activity Based Costing (ABC) merupakan metode perhitungan
biaya yang menerapkan konsep-konsep akuntansi aktivitas untuk menghasilkan
perhitungan harga pokok produk yang akurat akan tetapi juga menyediakan
informasi tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan sumber daya serta dapat
menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek biaya selain produk seperti
pelanggan dan saluran distribusi (Lima, 2011:57).
10
Blocher (2006) mengatakan metode Activity Based Costing
mengalokasikan seluruh biaya yang terjadi dalam proses produksi berdasarkan
aktivitas, sehingga dapat menyediakan informasi perhitungan biaya yang tepat
dan dapat membantu manajemen mengelola perusahaan secara efisien serta
memperoleh pemahaman yang lebih baik atas keunggulan kompetitif,
keakuratan, dan kelemahan perusahaan. Konsep Activity Based Costing ini
timbul akibat sistem akuntansi biaya tradisional yang biasa dipakai tidak dapat
mencerminkan secara benar besarnya pemakaian biaya produksi dan biaya
sumber daya fisik secara benar (Azizi, 2010).
Metode Activity Based Costingtidak hanya merupakan proses
pengumpulan data mengenai biaya dari aktivitas yang akna dilakukan dan
kinerja perusahaan, tetapi juga merupakan proses pemberian umpan balik
kepada manajemen mengenai hasil yang dicapai dibandingkan dengan rencana
semula untuk mengambil langkah korektif yang dibutuhkan. Dengan berbagai
sumber yang sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan, akuntansi biaya
dapat menghasilkan informasi cost produk yang akurat, sehingga
memungkinkan manajemen mengambil keputusan tentang harga jual dan
melakukan analisis profitabilitas setiap jenis produk.
Jika pada awal perkembangan metode ABC masih terbatas
penggunaannya dalam perusahaan manufaktur yang menghasilkan berbagai
jenis produk, pada tahap perkembangan selanjutnya metode ini juga digunakan
pada perusahaan manufaktur dengan produk tunggal dan oleh perusahaan lain
seperti perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Dengan dasar pemikiran
11
bahwa metode ABC menggunakan aktivitas sebagai titik pusat untuk
mempertanggungjawabkan biaya, oleh karena aktivitas tidak hanya dijumpai di
perusahaan manufaktur dan tidak terbatas ditahap produksi saja, maka metode
ABC dapat dimanfaatkan di perusahaan non manufaktur seperti pada
penetapan biaya di Rumah Susun.
Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode perhitungan biaya
berdasarkan aktivitas untuk menghitung biaya Rusunawa melalui perancangan
model Activity Based Costing sebagai metode alternatif dalam menentukan
harga dan biaya kegiatan pelayanan Rusunawa. Setelah biaya pelayanan
berdasarkan metode ABC diperoleh, kemudian biaya tersebut akan
dibandingkan dengan biaya tradisional sehingga diketahui besarnya variansi
yang terjadi.
Penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Rumah Susun (UPRS)
Tambora, khusus Rusunawa Tambora, Jakarta Barat. Rumah Susun Tambora
berada di Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dengan unit
Rumah Susun sebanyak 879 unit. Dilihat dari jenis penduduk, warga Rumah
Susun Tambora dibedakan menjadi dua jenis, yaitu warga umum dan warga
terprogram atau relokasi. Unit Pengelola Rumah Susun Tambora memiliki
standar pembiayaan yang didapat dari APBD dan penerimaan atas sewa rumah
susun akan dikembalikan kepada simpanan daerah.
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan usulan metode
alternatif kepada manajemen UPRS Tambora dalam perhitungan besaran biaya
berdasarkan metode Activity Based Costing. Perhitungan besaran biaya dengan
12
menggunakan metode ini diharapkan mampu mengukur biaya layanan secara
akurat sehingga dapat dijadikan standar atau acuan berdasarkan konsumsi yang
sebenarnya dengan melakukan penelusuran tidak hanya pada biaya melekat
masing-masing unit Rumah Susun, tetapi juga terhadap biaya keseluruhan yang
diidentifikasi melalui aktivitas dengan satuan unit Rumah Susun.
Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik
untuk mengkaji lebih dalam megenai rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)
khususnya yang ada di Provinsi DKI Jakarta, dan untuk itu penulis memilih
judul penelitian “Implementasi Sistem Biaya berdasarkan Aktivitas untuk
Menentukan Harga Retribusi Rusunawa di UPRS Tambora”
B. Rumusan Masalah
Dari batasan masalah yang dikemukakan diatas maka penelitian ini
difokuskan meneliti tentang Implementasi Sistem Biaya, Metode berdasarkan
Aktivitas, dan Penentuan Retribusi Rusunawa. Adapun rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan pengaturan perencanaan dan anggaran di UPRS
Tambora?
2. Bagaimana model perhitungan sistem pembiayaan unit Rumah Susun
berbasis aktivitas (ABC) di UPRS Tambora?
3. Bagaimana hasil dari aplikasi dalam penentuan harga sewa rumah susun
dengan model perhitungan biaya berbasis aktivitas di UPRS Tambora?
13
4. Bagaimana perbandingan penentuan Retribusi Rusunawa dengan
penggunaan sistem tradisional di UPRS Tambora?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan pengaturan
perencanaan dan anggaran di UPRS Tambora.
2. Untuk mengetahui dan merancang model perhitungan sistem pembiayaan
unit Rumah Susun berbasis aktivitas (ABC) di UPRS Tambora.
3. Untuk mengetahui dan menghitung harga sewa rumah susun dengan sistem
biaya berbasis aktivitas yang berada dinaungan UPRS Tambora.
4. Untuk mengetahui perbandingan penentuan Retribusi Rusunawa dengan
penggunaan sistem tradisional di UPRS Tambora.
D. Manfaat Penelitian
Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut :
1. Penulis
Bagi penulis, diharapkan mampu memperdalam pengetahuan di
bidang keilmuan terkait tentang Sistem Biaya berdasarkan Aktivitas dan
penerapannya dalam Retribusi serta mampu meningkatkan cara berpikir
sistematis dan logis dalam memecahkan suatu permasalahan sumber daya
manusia yang didukung dari bukti empiris dan teori yang ada.
14
2. Organisasi dan Peneliti Lain
Diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan, saran ataupun
bahan informasi dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Susun, khususnya
UPRS Tambora. Sedangkan, bagi peneliti lain, diharapkan mampu menjadi
bahan pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk lebih
memahami kajian pada penelitiannya khususnya mengenai kajian sistem
biaya berdasarkan aktivitas dan pemanfaatannya dalam Retribusi.
3. Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyajikan hasil empiris dan
informasi tentang penetapan sistem biaya yang didasarkan dengan aktivitas
di Unit Pelayanan Rumah Susun Provinsi DKI Jakarta. Selain itu,
diharapkan mampu memberikan referensi pemikiran secara teoritikal
maupun praktikal yang komprehensif di dalam bidang keilmuan akuntansi,
khususnya tentang sistem ABC dan Retribusi. Selain itu memberikan
informasi dan gambaran mengenai intervensi yang tepat untuk
mengembangkan organisasi lain yang memiliki keterkaitan dengan tempat
pengambilan data penelitian dalam skripsi ini.
15
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Literatur
1. Biaya
a. Definisi Biaya
Salah satu hal penting dan mendasar dalam pengelolaan produk
berupa barang atau jasa adalah biaya. Besaran biaya dapat menentukan
jenis pelayanan yang akan diberikan beserta kualitas dari hasil pelayanan
yang diberikan, baik dalam barang ataupun jasa.
Menurut Kuswadi (2005), biaya adalah semua pengeluaran untuk
mendapatkan barang atau jasa dari pihak ketiga. Barang atau jasa dapat
dijual kembali, baik yang berkaitan dengan usaha pokok perusahaan
maupun tidak. Dalam perhitungan laba rugi, besarnya biaya ini akan
mengurangi laba atau menambah rugi perusahaan. Oleh karena itu biaya
dapat dianggap sebagai ukuran harga dari sumber daya yang digunakan
untuk mencapai keuntungan tertentu.
Pendapat lain dikemukakan oleh Mulyono (2010) yang
mendefinisikan biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam
mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat
efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan
mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan
16
biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat
dikatakan kegiatan tersebut dilakukan secara efisien dan efektif.
Penetapan biaya akan menentukan pula manfaat dari barang atau
jasa yang dihasilkan. Hal tersebut sejalan dengan pengertian biaya
menurut Dunia dan Abdullah (2012:22)yaitu “Biaya adalah pengeluaran-
pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa
yang berguna untuk masa yang akan datang, atau mempunyai manfaat
melebihi satu periode akuntansi”. Pendapat tersebut didukung dengan
pendapat Siregar dkk (2014:23) yang menjelaskan bahwa biaya adalah
pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang
diharapkan memberikan manfaat sekarang atau masa yang akan datang.
Menurut Mulyadi (2015:8) “Biaya adalah pengorbanan sumber
ekonomis yang diukur dalam satuanuang, yang telah terjadi, sedang
terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”. Pada
dasarnya, perhitungan biaya mempunyai empat tujuan pokok yaitu
menilai persediaan, menghitung laba dan untuk maksud perencanaan dan
pengendalian.
Supiyono (2011:4) mengemukakan bahwa biaya dapat dibedakan
ke dalam dua pengertian yang berbeda yaitu biaya dalam arti cost dan
biaya dalam arti expense. Biaya dalam arti cost merupakan jumlah yang
dapat diukur dalam satuan uang dalam rangka pemilikan barang dan jasa
yang diperlukan perusahaan, baik masa lalu (harga perolehan yang telah
terjadi) maupun masa yang akan datang (harga perolehan yang akan
17
terjadi). Sedangkan biaya dalam arti expense adalah biaya yang
dikorbankan atau dikonsumsi dalam rangka memperoleh pendapatan
dalma suatu periode tertentu. Dengan kata lain, istilah cost dapat
diartikan sebagai harga pokok atau biaya produksi yang dikeluarkan
untuk memperoleh barang atau jasa sedangkan expenses adalah biaya
yang telah digunakan untuk menghasilkan pendapatan.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa biaya dapat diartikan
sebagai nilai pengorbanan, baik yang sudah atau akan terjadi, yang
dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa
yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode
akuntansi yang diukur dalam satuan uang.
b. Klasifikasi Biaya
Penggolongan biaya merupakan salah satu hal yang dapat
membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Bustami dan Nurlela
(2010:12) mengemukakan bahwa klasifikasi biaya merupakan
pengelompokkan biaya secara sistematis atau keseluruhan elemen biaya
yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk
dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Klasifikasi
biaya sangat diperlukan untuk mengembangkan data biaya yang dapat
membantu pihak manajemen dalam mencapai tujuannya. Beberapa ahli
mengutarakan pendapatnya mengenai pengklasifikasian biaya.
18
Hongren dan Foster (2009:54) mengklasifikasikan biaya kedalam
kedua kategori sesuai dengan cara menentukan biaya (cost) ke dalam
obyek biaya (cost objects), diantaranya adalah:
a) Direct Cost merupakan biaya yang dikaitkan dengan obyek biaya dan
dapat dapat ditelusuri kepadanya dengan cara yang ekonomis.
b) Indirect Cost merupakan biaya yang dikaitkan dengan obyek biaya
namun tidak dapat ditelusuri kepadanya dengan cara yang ekonomis.
Mendukung hal tersebut, Hongren dan Foster (2009:62) juga
membagi klasifikasi biaya kedalam kedua kategori terkait dengan biaya
produksi, diantaranya:
a) Direct Material Cost, merupakan penggunaan seluruh biaya bahan
baku yang akhirnya menjadi bagian dari obyek biaya (barang setengah
jadi dan barang jadi) dan dapat ditelusuri ke obyek biaya dengan cara
yang ekonomis.
b) Direct Manufactoring Labor, merupakan penggunaan seluruh biaya
tenaga kerja dan dapat ditelusuri ke obyek biaya dengan cara yang
ekonomis.
c) Indirect Manufacturing Cost, merupakan semua biaya yang dikaitkan
dengan obyek biaya namun tidak dapat ditelusuri dengan cara yang
ekonomis.
Menambahkan pernyataan tersebut, terdapat lima cara
penggolongan klasifikasi biaya menurut Mulyadi (2015:13), diantaranya
adalah:
19
a) Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran, meliputi biaya bahan
baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead.
b) Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan,
meliputi biaya produksi yang terjadi untuk mengolah bahan baku
menjadi produk jadi, biaya pemasaran yang dikeluarkan untuk
melaksanakan kegiatan pemasaran produk, dan biaya administrasi
yang merupakan biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi
dan pemasaran produk.
c) Penggolonganbiaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu biaya,
yang meliputi biaya langsung dimana merupakan boaya yang terjadi
karena adanya sesuatu yang harus dibiayai, dan biaya tidak langsung
dimana biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang
harus dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan
produk dikenal juga dengan biaya overhead pabrik (factory overhead
cost).
d) Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan
perubahan volume aktivitas yang meliputi biaya variabel yang
merupakan biaya dengan jumlah totalnya berubah sebanding dengan
perubahan volume kegiatan, biaya semivariabel dimana biaya yang
berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan, biaya
semifixed dimana biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan
tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume
20
produksi tertentu dan biaya tetap dimana biaya yang jumlah totalnya
tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu.
e) Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu dan manfaatnya yang
meliputi pengeluaran modal dimana biaya yang mempunyai manfaat
lebih dari satu periode akuntansi, dan biaya yang didasarkan atas
pengeluaran pendapatan yang merupakan biaya yang hanya
mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran
tersebut.
c. Akuntansi Biaya
Akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen dimana
merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan
pada penentuan dan pengendalian biaya (Firdaus dan Wasillah dalam
Widayanti, 2013). Akuntansi biaya mengukur dan melaporkan setiap
informasi keuangan dan non keuangan yang terkait dengan biaya
perolehan atau pemanfaatan sumber daya dalam suatu organisasi.
Akuntansi biaya memasukkan bagian-bagian akuntansi manajemen dan
akuntansi keuangan tentang bagaimana informasi biaya dikumpulkan dan
dianalisa. Akuntansi biaya lebih menekankan pada pengendalian maupun
penetapan biaya, terutama yang berhubungan dengan biaya produksi.
Selanjutnya akuntansi biaya membantu perusahaan dalam merencanakan
dan pengawasan biaya pada aktivitas perusahaan.
Akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya untuk memenuhi
berbagai macam tujuan. Untuk tujuan penentuan harga pokok produksi,
21
akuntansi biaya juga menyajikan biaya yang telah terjadi dimasa yang
lalu. Untuk tujuan pengambilan keputusan khusus, akuntanis biaya
menyajikan biaya yang relevan dengan keputusan yang akan diambil, dan
biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan khusus ini selalu
berhubungan dengan biaya yang akan datang (Widayanti, 2013).
Pengertian akuntansi biaya menurut Mulyadi (2015:7) yaitu
“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan
dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan
cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya”. Menurut Dunia dan
Abdullah (20012:7) “Akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi
manajemen di mana merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi
yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya”. Sedangkan
pengertian akuntansi biaya menurut Siregar dkk (2014:10) yaitu
“Akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai proses pengukuran,
penganalisaan, perhitungan dan pelaporan biaya, profitabilitas, dan
kinerja operasi”.
Selain neraca, kita bisa melihat perhitungan laba rugi melalui
angka-angka pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam
akuntansi keuangan (financial accounting), sedangkan dengan akuntansi
biaya dan sistem biaya (accounting system), kita dapat melihat lebih jauh
tentang perincian total biaya dan biaya-biaya actual tertentu (Kuswadi,
2005). Dengan akuntansi biaya, manajemen perusahaan akan mengetahui
dengan jelas beberapa hal berikut:
22
a) Besar biaya produksi yang tercakup dalam harga penjualan
b) Struktur biaya untuk setiap jenis produk yang dihasilkan
c) Perbandingan biaya dan waktu untuk produk-produk yang dihasilkan
d) Struktur biaya untuk setiap produk yang dihasilkan
e) Pengaturan perkiraan-perkiraan untuk keperluan tender dan
sebagainya.
Berdasarkan beberapa definisi akuntansi biaya tersebut dapat
disimpulkan bahwa akuntansi biaya adalah proses mencatat,
menggolongkan, meringkas dan menyajikan biaya, mulai dari proses
pembuatan hingga penjualan barang atau jasa dengan cara-cara tertentu
serta menyajikan berbagai informasi biaya dalam bentuk laporan biaya.
Akuntansi biaya menghasilkan informasi untuk memenuhi berbagai
macam tujuan penentuan kos produksi, pengendalian biaya dan tujuan
pengambilan keputusan.
2. Retribusi
a. Definisi Retribusi
Dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pembangunan
ekonomi perlu ditingkatkan melalui perbaikan pendapatan serta
peningkatan daya beli masyarakat. Jika pembangunan berhasil
dilaksanakan, perbaikan tersebut mampu meningkatkan kesadaran
masyarakat akan arti pentingnya pembangaunan dan bersedia berperan
aktif di dalamnya.Kemudian guna pencapaian tersebut, ditetapkanlah
23
retribusi yang harus memenuhi kriteria tertentu dan sesuai dengan
aspirasi masyarakat.
Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
selain pajak yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberianizin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau organisasi/badan.
Boediono (2001:14) mengutarakan bahwa retribusi dapat
didefinisikan sebagai bentuk pembayaran yang dilakukan oleh mereka
yang menikmati jasa negara secara langsung. Sejalan dengan pendapat
tersebut, Siahaan (2005:5) mengartikan retribusi adalah pembayaran
wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang
diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut
dapat dikatakan bersifat langsung yaitu yang membayar retribusi yang
menikmati balas jasa dari negara.
Burton (2001) mengemukakan tentang pengertian retribusi dengan
beberapa unsur, seperti pungutan retribusi harus didasarkan pada undang-
undang yang berlaku, sifat pungutan bagi retribusi dapat dipaksakan,
pungutan dilakukan oleh negara, dan retribusi digunakan untuk
pengeluaran bagi masyarakat umum terutama bagi yang membutuhkan.
24
Dari beberapa pengertian tentang retribusi diatas, dapat
disimpulkan bahwa retribusi merupakan pungutan yang dikenakan secara
langsung kepada pengguna jasa yang menerima manfaat langsung.
b. Jenis Retribusi
Dalam pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah, hanya terdapat
beberapa jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial
ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi jasa tertentu.
Berdasarkan dengan ketentuan pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
dijelaskan bahwa Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:
1) Retribusi Jasa Umum
Menurut Pasal 1 angka 66 Undang-UNdang Nomor 28 Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa
retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum. Terdapat beberapa contoh dari jenis retribusi jasa
umum, diantaranya:
a) Retribusi Pelayanan Kesehatan, termasuk diantaranya adalah balai
pengobatan, puskesmas, klinik dan Rumah Sakit Umum Daerah
b) Retribusi Pendidikan, termasuk diantaranya adalah kelompok
belajar, sekolah dan bimbingan belajar yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
25
c) Retribusi Pelayanan Kebersihan, meliputi pengambilan,
pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi
pembuangan sampah.
d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, meliputi
pelayanan penguburan, pemakaman, pembakaran dan pengabuan
mayat serta sewa tempat pemakaman yang dikelola Pemerintah
Daerah.
e) Retribusi Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil,
meliputi pengurusan akta kelahiran, akta perkawinan, akta
perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak serta akta
kematian.
f) Retribusi Pasar, meliputi fasilitas pasar tradisional/sederhana,
pelataran/los yang hanya dikelola oleh Pemerintah Daerah.
g) Retribusi Pemeriksaan, meliputi pelayanan pemeriksaan atau
pengujian alat seperti pada Pelayanan Pemadam Kebakaran, dan
sebagainya.
h) Retribusi Pengolahan Limbah dan Kakus, meliputi libah yang
dihasilkan dan dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD serta
penyedotan kakus yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak
swasta.
i) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, meliputi
pemanfaatan ruang dan pengelolaan pelayanan telekomunikasi
26
dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan
kepentingan umum.
2) Retribusi Jasa Usaha
Menurut Pasal 1 ayat 67 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 dijelaskan bahwa Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip komerisal
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.
Berikut beberapa jenis retribusi jasa usaha diantaranya:
a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, meliputi pemakaian tanah
atau bangunan dalam rangka mengadakan pesta, penmakaian
kendaraan, workshop, rekaman, dan sebagainya.
b) Retribusi Pasar Grosir atau Petokoan, meliputi tempat atau jenis
barang yang dikontrakkan, disediakan, dan dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
c) Retribusi Terminal, meliputi fasilitas dalam lingkungan terminal,
tempat parker yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
d) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, meliputi fasilitas yang
digunakan dalam lingkungan pelabuhan yang disediakan, diiliki
atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
e) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, meliputi tempat rekreasi,
museum, monument, tempat pariwisata dan olahraga yang dimiliki
oleh Pemerintah Daerah.
27
f) Retribusi Penjualan Hasi Produksi Usaha Daerah, meliputi
penjualan bibt tanaman, bibit ternak, bibit ikan, kayu, hasil
pertanian dan kehutanan yang dimiliki dan dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
3) Retribusi Jasa Tertentu / Retribusi Lain
Menurut Pasal 1 ayat 68 Undang-UNdang Nomor 28 Tahun
2009 dikemukakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu/ Retribusi lain
adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian
izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang/prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kesejahteraan lingkungan. Terdapat beberapa jenis Retribusi
ini:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin tempat penjualan minuman alkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
6. Retribusi Penggunaan dan Pembayaran Sewa Rumah Susun,
meliputi pembiayaan yang harus dibayar oleh warga Rumah Susun
28
7. Retribusi Penyelenggaraan Reklame, meliputi reklame yang
merupakan asset Pemerintah Daerah maupun lokasi penempatan
reklame di tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah
3. Rumah Susun Sewa
Salah satu hal yang dapat membantu mengembangkan sebuah kota
dalam bentuk atau fungsi baru adalah dengan melakukan pembangunan
perumahan. Pemerintah berupaya memenuhi kesejahteraan masyarakat
dengan membangun perumahan yang dapat mengurangi beban finansial
terutama bagi masyarakat dengan penghasilan rendah. Alternatif jenis
perumahannya adalah dengan pembangunan rumah susun sewa.
Menurut Kementrian Perumahan Rakyat, rumah susun sewa adalah
bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan,
merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan
terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi bagian bersama, dimana
masyarakat dapat menyewa di lokasi tersebut dengan masa waktu tertentu
dari pengembang (maksimal waktu menyewa 5 tahun), berbeda dengan
rumah susun milik yang status kepemilikannya adalah hak milik (mengikuti
pola strata title), yang merupakan tipologi baru dalam rangkap mempercepat
penyediaan unit hunian guna memenuhi kebutuhan yang sudah sangat
mendesak. Proses pengadaannya melibatkan pihak swasta karena
keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah, namun ditekankan disini
bahwa fokus penelitian pada rusunawa. Sasaran rumh susun sewa adalah
masyarakan berpnghasilan rendah yaitu masyarakat yang berpenghasilan
29
maksimum Rp 3,5 juta, masyarakat yang tinggalnya tidak menetap,
masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan memiliki rumah dan
mereka yang baru saja berumah tangga.
Rumah susun sewa merupakan salah satu program pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi kekumuhan
kota dan menciptakan hunian dan lingkungan yang layak. Rumah susun
sewa merupakan public housing yang pembangunannya mayoritas
mendapatkan subsidi dari pemerintah, dimana subsidi berasal dari
APBN/APBD.
Rumah susun sewa dikatakan lebih sesuai untuk daerah perkotaan
karena selain rumah susun sewa lebih menghemat luasan lahan,
memberikan akses untuk pengembangan ruang komunal dan ruang terbuka
hijau sehingga dapat memperbaiki kualitas lingkungan dan lebih efisien
untuk pembangunan infrastruktur dasar sehingga masyarakat dapat dengan
mudah mengaksesnya. Rumah susun sewa juga dianggap memberikan
kemudahan untuk menyentuh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,
mengingat biaya sewa yang sudah ditentukan sehingga dapat mengurangi
kemiskinan kota.
Permenpera Nomor 14 Tahun 2017 mengatur bahwa penghuni
rusunawa yang kemampuan ekonominya telah meningkat menjadi lebih
baik, harus melepaskan haknya sebagai penghuni rusunawa berdasarkan
hasil evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh badan pengelola.
30
B. Activity Based Costing (ABC)
1. Definisi Activity Based Costing
Salah satu cara terbaik untuk memperbaiki sistem perhitungan biaya
adalah dengan menerapkan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas
(Activity Based Costing). Menurut Hongren dan Foster (2009:170), ABC
memurnikan sistem biaya dengan mengidentivikasi aktivitas sebagai dasar
obyek biaya. Adapun aktivitas itu sendiri adalah kegiatan, tugas, atau unit
kerja dengan tujuan yang ditentukan. Sistem ABC ini merupakan sistem
yang menerapkan konsep-konsep akuntansi aktivitas untuk menghasilkan
perhitungan harga pokok yang lebih akurat. Sistem ABC ini menyediakan
informasi biaya produk, informasi biaya dan kinerja dari aktivitas dan
sumber daya serta dapat menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek
biaya selain produk, nisalnya pelanggan/pemakai jasa dan saluran distribusi
(Gabryela, 2012).
Activity-Based Costing ini merupakan sistem akuntansi biaya yang
dikembangkan oleh Cooper dan Kaplan pada akhir 1980-an. Metode ini
mempunyai perspektif yang berbeda dalam mengalokasikan biaya overhead.
Biaya overhead pada sistem ini dialokasikan ke produk atau jasa
berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh produk atau jasa tersebut.
Mendukung pernyataan tersebut, Mulyadi (2003) menggambarkan Activity
Based Costing merupakan sistem informasi biaya berbasis aktivitas yang
didesain untuk memotivasi personel dalam melakukan pengurangan biaya
dalam jangka panjang melalui pengelolaan aktivitas yang ditujukan untuk
31
mengerahkan dan mengarahkan seluruh aktivitas organisasi ke penyediaan
produk/jasa bagi kepentingan pemuasan kebutuhan pelanggan.
Carter (2009:528) mengatakan bahwa metode ABC merupakan sistem
perhitungan biaya dimana tempat penampungan biaya overhead yang
jumlahnya lebih dari satu dialokasikan menggunakan dasar yang mencakup
satu atau lebih faktor yang tidak berkaitan dengan volume. Metode ABC
mencerminkan penerapan penelusuran biaya yang lebih menyeluruh.
Garrison dan Noreen (2006:440) mengatakan bahwa perhitungan
biaya berdasarkan aktivitas (Activity Based Costing) merupakan metode
perhitungan biaya yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi
manajer untuk keputusan strategis dan keputusan lainnya yang mungkin
akan mempengaruhi kapasitas dan juga biaya tetap.
Dari beberapa penjelasan mengenai definisi Activity Based Costing
(ABC), penulis menarik kesimpulan bahwa Activity Based Costing (ABC)
adalah suatu metode perhitungan yang biaya dan pembebanan produknya
dilakukan dengan cara menelusuri biaya dari aktivitas ke produk. Metode
ABC ini dilandasi oleh penyebab sebuah biaya merupakan aktivitas yang
terjadi, dan penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas tersebut.
2. Penerapan Activity Based Costing
Melalui sistem ABC Hongren dan Foster (2008) menjelaskan asumsi
dasar yang melandasi penerapan sistem ABC sebagai perhitungan biaya
dalam satu organisasi. Semua perhitungan yang terjadi dalam sebuah
organisasi, termasuk biaya produk, jasa dan bahkan pelanggan semuanya
32
didasarkan oleh aktivitas-aktivitas yang direncanakan untuk dilakukan di
capai dalam organisasi tersebut.
Gambar 2.1
Asumsi Dasar Penerapan Sistem ABC
Sumber: Hongren dan Foster, 2009
Dalam penerapan sistem ABC sebagai metode biaya yang digunakan
secara maksimal dalam sebuah organisasi, perlu diperhatikan kriteria
mendasar agar penerapan dilakukan secara efektif. Hongren dan Foster
(2009:169)merumuskan beberapa hal yang berkaitan dengan faktor yang
mendorong penerapan ABC, diantaranya:
a) Tingkat Diversitas (Level of Product Diversity)
Pertumbuhan permintaan akan suatu produk membuat perusahaan
untuk menciptakan produk, baik barang ataupun jasa, dengan variasi
yang banyak. Sistem ABC mensyaratkan bahwa perusahaan
memproduksi beberapa macam produk atau lini produk yang diproses
dengan menggunakan fasilitas yang sama. Diversitas produk akan
menghasilkan rasio-rasio konsumsi antara aktivitas-aktivitas berdasarkan
unit dan aktivitas berdasar non unit berbeda-beda. Jika produk yang
Activities
Cost of Activity
Cost of:
- Products
- Services
- Customers
33
dihasilkan menggunakan semua aktivitas overhead dengan rasio yang
hampir sama, maka tidak ada masalah jika cost driver berdasar unit
digunakan untuk mengalokasikan semua biaya overhead pada setiap
produk. Untuk melakukan perhitungan satu persatu produk tentunya akan
sangat rumit jika tidak digunakan metode yang efektif dan efisien
sehingga penggunaan sistem ABC merupakan metode efektif untuk
kondisi tersebut.
b) Biaya Pengukuran yang Relatif Rendah (Indirect Cost)
Ketika produk yang diciptakan semakin bervariasi, tentunya akan
menyebabkan jenis biaya yang semakin bervariasi pula. Jika hal ini
terjadi pada biaya langsung terntunya tidak akan menjadi masalah besar,
namun ketika hal ini terjadi pada biaya tidak langsung maka perlu
digunakannya sistem ABC untuk mengalokasikan biaya tidak langsung
yang jumlahnya bervariasi ke setiap aktivitas terkait. Biaya pengukuran
(measurement cost) merupakan biaya yang terkait dengan pengukuran
yang digunakan oleh suatu sistem biaya.
c) Tingkat Persaingan Industri (Competition in Product Market)
Beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang sama atau
sejenis, persaingan antar perusahaan tersebut akan semakin ketat.
Semakin bersaing perusahaan, maka dibutuhkan perhitungan
pembebanan biaya yang akurat. Persaingan tersebut yang menjadi dasar
yang relevan dalam penggunaan sistem ABC. Dengan hal tersebut,
diharapkan adanya kebijakan strategis yang tepat, seperti penetapan
34
harga (pricing strategy). Informasi tentang pembebanan biaya yang
akurat akan memudahkan bagi pihak manajemen dalam proses
pengambilan keputusan. Penetapan biaya dan harga menuntut adanya
perhitungan biaya yang efisien dan efektif melalui metode ABC.
Dalam penerapan sistem ABC, terdapat beberapa komponen utama
yang membentuk sistem ABC tersebut berjalan. Biaya aktivitas (cost
activities) yang menjadi dasar dalam sistem ABC yang memiliki tingkat
variasi tinggi berdasar pada aktivitas yang menimbulkan biaya(cost drivers),
dasar alokasi biaya (allocation base) atau pengelompokkan hubungan sebab
akibat. Bastian dan Nurlela (2009:25) mengutarakan komponen penting
yang perlu diperhatikan adalah:
a) Sumber daya (resources), meliputi segala unit ekonomi yang digunakan
untuk mengadakan aktivitas, seperti bahan baku, tenaga kerja,
perlengkapan dan faktor produksi lainnya.
b) Pemicu konsumsi sumber daya (resources driver), meliputi kuantitas
dari sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas, seperti jumlah
jam kerja, luas ruangan yang disewa untuk setiap aktivitas, dan
sebagainya
c) Aktivitas (activity), merupakan dasar dari perhitungan biaya dalam
sistem ABC. Hongren dan Foster (2009) mengelompokkan aktivitas
menjadi:
- Aktivitas Tingkat Unit (Unit Level Activities), dimana perhitungan
biaya aktivitas ini dilakukan pada produk dan jasa dan dihitung
35
secara proporsional dengan jumlah unit yang diproduksi. Sebagai
contoh adalah unit rumah susun satuan.
- Aktivitas Tingkat Kelompok Unit (Batch Level Activities), dimana
perhitungan ini dilakukan pada kelompok unit produk atau jasa yang
dip roses tanpa melihat jumlah unit satuannya. Sebagai contoh
adalah pengaturan biaya rumah susun.
- Aktivitas Pendukung Produk atau Jasa (Product/Service Sustaining
Activities)¸ dimana perhitungan biaya dari aktivitas ini dilakukan
untuk mendukung produk atau jasa tanpa memperhatikan berapapun
jumlah unit atau batch yang diproduksi. Sebagai contoh adalah
desain perancangan produk.
- Aktivitas pendukung fasilitas (Facility Sustaining Activities), dimana
perhitungan biaya dari aktivitas ini tidak dapat ditelusur ke produk
atau jasa namun mendukung organisasi secara keseluruhan. Sebagai
contoh adalah biaya keamanan dan biaya kebersihan.
d) Pemicu aktivitas (activity driver), meliputi intensitas dari permintaan
suatu aktivitas oleh produk atau jasa layanan.
e) Objek biaya (cost objects), meliputi biaya atau aktivitas akan
diakumulasikan dan diukur, seperti jumlah pelanggan, produk, jasa
layanan, kontrak, proyek atau unit kerja lain yang memerlukan
pengukuran biaya tersendiri.
36
Dalam menjalankan metode Activity Based Costing, terdapat hal-hal
penting yang perlu diperhatikan. Menurut Meidi Wibowo, terdapat 3 (tiga)
bagian dalam menjalankan sistem ABC, yaitu:
a) Bagian pertama: Membangun ulang data keuangan dan operasional.
Menjelaskan bagaimana data yang ada, baik keuangan maupun
operasional harus mengalami treatment yang berbeda.
b) Bagian kedua: Menentukan objek biaya. menjelaskan bagaimana cara
menentukan sasaran yang akan dihitung.
c) Bagian ketiga: Menentukan drivers. Menjelaskan bagaimana cara
menentukan sebuah pemicu (driver), yaitu sebuah hubungan relevansi
tertentu antara sumberdaya dan aktifitas (sumberdaya driver), maupun
antara aktifitas dan objek biaya (aktifitas driver).
Dengan komponen-komponen penting dalam sistem ABC, terdapat
tiga tahapan utama dalam merancang sistem ABC yang
meliputipengidentifikasian biaya sumber daya dan aktivitas, pembebanan
biaya sumber daya ke aktivitas, dan pembebananbiaya aktivitas ke objek
biaya. Hal tersebut didukung pula oleh pernyataan Hongren dan Foster
(2009:174) mengenai tahapan implementasi dari sistem ABC, diantaranya:
a) Mengidentifikasi dan Mendefinisi Sumber Daya yang Menjadi Objek
Biaya
Tahapan pertama dalam penerapan sistem ABC adalah dengan
mengidentifikasi sumber daya, berupa barang ataupun jasa yang menjadi
objek biaya dalam sistem tersebut. Tahapan ini dapat dilakukan dengan
37
cara melihat jumlah dan kemampuan organisasi dalam menggunakan
sumber daya untuk menghasilkan sesuatu yang akan digunakan oleh
pelanggan. Sumber daya yang berkaitan dengan barang ataupun jasa akan
menjadi tujuan fokus utama dalam perhitungan biaya dengan sistem ABC
ini.
b) Mengidentifikasi Biaya pada Sumber Daya
Dalam setiap produk yang yang akan dihasilkan, tentu saja akan
selalu ada komponen biaya yang berkaitan, terutama biaya langsung
(direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung
(direct cost) merupakan biaya yang melekat pada satu produk yang
penelusurannya dapat dilakukan secara ekonomis. Sedangkan biaya tidak
langsung (indirect cost) adalah biaya yang secara tidak langsung
mempengaruhi produk yang akan dihasilkan. Biaya tidak langsung
memiliki variasi jenis dan jumlahnya sehingga untuk membebankan ke
dalam produk yang dihasilkan diperlukan metode khusus agar hasilnya
proporsional dengan sumber daya yang tersedia. Biaya tidak langsung
berkaitan perhitungannya dengan cara menentukan pemicu biaya (cost
drivers) pada setiap aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya
(resources).
c) Menentukan dan Mengelola Aktivitas
Penentuan aktivitas pada tahap ini merupakan aktivtas yang
diidentifikasikan dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan satu sama lain
yang dilakukan dalam sebuah organisasi untuk dihasilkan berupa produk.
38
Penentuan aktivitas yang dilakukan ini didasarkan pada jumlah dan jenis
sumber daya yang tersedia dalam organisasi terkait. Penentuan dan
pengelolaan aktivitas ini dipengaruhi pula oleh level aktivitas dan volume
sumber daya penentu aktivitas.
d) Menghitung Biaya Aktivitas dari Tiap Dasar Alokasi Biaya
Tarif aktivitas yang akan digunakan untuk pembebanan biaya
overhead ke produk dihitung, dengan menentukan total aktivitas
sesungguhnya yang diperlukan untuk memproduksi bauran produk dan
untuk melayani pelanggan yang ada pada saat ini. Biaya yang sangat
berpengaruh adalah biaya tidak langsung yang diketahui dalam jumlah
besar dan masih umum. Sehingga harus dilakukan perhitungan tariff per
unit unutk dapat mengalokasikan biaya tersebut kedalam biaya produk
yang dihasilkan. Kemudian penentuan tarif aktivitas dengan membagi
total biaya aktivitas masing-masing dengan total pemicu aktivitas.
e) Menghitung Biaya yang Dialokasikan pada Output Produk
Setelah lengkap semua perhitungan untuk biaya pada unit yang
didasarkan pada aktivitas yang dilakukan, maka selanjutnya biaya
tersebut dialokasikan ke output atau hasil produk yang telah ditetapkan
sesuai dengan dasar alokasi yang telah ditentukan di awal.
39
Gambar 2.2
Model Activity Based Costing
Sumber: Sumarsan (2013:159)
Dengan adanya tahapan metode ABC tersebut, diketahui bahwa
aktivitas akan menimbulkan biaya, maka untuk dapat menjalankan usahanya
secara efisien, organisasi harus mengelola aktivitasnya dengan baik. Dalam
hubungannya dengan biaya produk, maka biaya yang dikonsumsi untuk
menghasilkan produk adalah biaya-biaya untuk aktivitas dari perencanaan
hingga produksi dan pemberian pelayanan produk.
3. Manfaat Sistem Activity Based Costing
Metode Activity Based Costing memiliki kelebihan yaitu dapat
melakukan perhitungan hingga ke detil jumlah biaya yang diinginkan dari
Sumber Daya
Penetapan Biaya Sumber
Daya
Aktivitas
Penetapan Biaya
Aktivitas
Objek Biaya (Output)
Pemicu Sumber Daya
Mengelola Aktivitas
Pemicu Kegiatan
40
suatu produk sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat.
Sumarsan (2013:164) menjelaskan bahwa sistem ABC memiliki banyak
manfaat, antara lain:
a) Menetapkan harga pokok yang lebih akurat terhadap produk atau jasa
yang dihasilkan, pelanggan yang dilayani dan saluran distribusi produk
atau jasa yang digunakan.
b) Memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap biaya overhead
c) Metode ABC mudah dipahami oleh setiap orang
d) Metode ABC menggunakan biaya satuan unit bukan hanya menggunakn
biaya total untuk menetapkan harga pokok produk atau jasa yang
dihasilkan.
e) Meningkatkna profitabilitas perusahaan dengan memantau biaya total
siklus hudup dan kinerja dari produk atau jasa yang dihasilkan dan
pelanggan perusahaan
f) Meingkatkan efektivitas anggaran dengan mengidentifikasi hubungan
antara biaya dan kinerja dalam jenis pelayanan yang berbeda
g) Memfasilitasi penghapusan pemborosan, dengan jelas memperlihatkan
biaya atas kegiatan yang terbuang dengan sia-sia biaya atas kegiatan
yang tidak memberikan nilai tambah
h) Mendorong perbaikan terus-menerus (continuous improvement) dan
pengawasan kualitas terpadu (total quality control) karena perencaan dan
pengendalian roses diarahkan pada tingkat proses
i) Mendukung kinerja manajemendan penerapan balace scrorecard
41
j) Memungkinkan penerapan penetapan biaya proses (process costing) dan
mendukung pelaksanaan pengelola rantai pemasok (supply chain
management)
k) ABC merupakan sebuah cermin dari hasil kinerja bagaimana aktivitas
dilaksakan
l) Metode ABC memudahkan perusahaan untuk melakukan perbandingan
(benchmarking)
m) Menghubungankan strategi perusahaan untuk mengambil keputusan
operasional
Selain itu, metode ABC mampu untuk mengurangi biaya yang
dikeluarkan pada setiap aktivitas yang timbul dari penawaran produk atau
jasa layanan yang beraneka seperti yang diinginkan pelanggan, karena
pengalokasian biaya dilakukan secara proporsional sesuai dengan aktivitas
yang terjadi. Selain itu, produk dan jasa yang dibuat memiliki perbedaan
dalam hal mengkonsumsi sumber daya.
Secara keselurahan metode ABC dianggap dapat memberikan
informasi dan kinerja yang lebih unggul dibandingkan system akunntasi
biaya tradiosnal. Akan tetapi, bukti bahwa metode ABC dapat manghasilkan
informasi baya yang akurat tidak menajamin bahwa metode ini merupakan
metode yang sempurna karena ternyata masih memiliki beberapa
keterbatasan.
42
4. Keterbatasan Sitem Activity Based Costing
Keterbatasan-keterbatasan metode ABC menurut Blocher (2006:233)
adalah:
a) Alokasi
Berdasarkanbiaya dialokasikan secara sembarangan, karena kesulitan
menentukan aktivitas biaya tersebut. Contohnya adalah biaya pendukung
fasilitas seperti biaya system informasi, gaji, asuransi dan pajak.
b) Mengabaikan biaya-biaya tertentu
Biaya produk atau jasa yang mengindentifikasi ABC cendrung tidak
mencakup seluruh biaya yang berhubungan dengan roduk atau jasa
tersebut. Biaya produk atau jasa perlakuannya tidak termasuk baiay
untuk aktivitas seperti pemasaran, pengiklanan, penelitian dan
pengembangan meski sebagian dari biaya-biaya ini dapat ditelusuri ke
suatu produk atau jasa. Biaya produk tidak termasuk biaya-biaya ini
karena prinsip akuntasi yang berlaku umum untuk pelaporan keuangan
mengharuskan biaya-biaya tersebut di atas diperlakukan sebagai biaya
periodic.
c) Mahal dan menghabiskan waktu
Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas tidak murah dan membutuhkan
wkatu yang banyak untuk dikembangkan dan dilaksanakan. Untuk
perusahaan dan organisasi yang elah enggunakn system pehitungan biaya
tradisional berdasarkan volume, pelaksanaan suatu system baru cendrung
43
sangat mahal dan biasanya diperlukan waktu setahun atau lebih untuk
mengebangkan dan melaksanakan Activity Based Costing dengan suskes.
Selain tiga poin diatas, Bastian dan Nurlela (2010:30) menambahkan
keterbatasan metode ABC adalah sebagai berikut:
a) Sulitnya merubah pola kebiasaan
Mengubah pola kebiasaan membutuhkan waktu penyesuaian, karean
sudah biasa menggunakn system baiay tradisional dalam beroperasinya
dan juga digunakan sebagai evaluasi kinerja, maka denagn perubahan
pola ini kadangkala mendapat perlawanan dari para karyawan. Jiak hal
ini terjadi maka penerapan metode ABC akan mengalami kegagalan.
b) Mudahnya data ABC disalah artikan
Dalam prakteknya, data ABC dengan mudah disalah artikan dan harus
digunakan secara hati-hati, ketika pengambilan keputusan. Baiay yang
dibebankan ke produk atau jasa hanya dilakukan bilamana secara
potensial baiaya tersebut relevan. Sehingga sebelum pengambilan
keputusan yang signifikan dengan penggunkana data ABC, para
pengambilan keputusan harus dapat mengidenifikasikan baiay mana yang
betul-betul relevan dengan keputuan saat itu.
c) Bentuk laporanyang kirang sesuai
Umumnya laporan yang disusun dengan menggunakna metode ABC
tidak sesuai dengan prinsip akuntasi yang berlaku secara umum.
Konsekuensi perusahaan yang menerapkan metode ABC harus
menyesuaikan laporan biaya yang berlainan satu untuk internal dan satu
44
lagi untuk laporan eksternal, hal ini membutuhkan waktu biaya
tambahan.
Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, sekalipun metode ABC
memiliki banyak keunggulan dalam perhitungan biaya, masih terdapat pula
beberapa keterbatasan yang ditemui dalam penggunaan metode ini.
C. Sistem Biaya Rumah Susun
Di dalam Rusunawa, system akutansi biaya berguna untuk
mengefektifkan dan mengefesienkan penggunaan dana perumahan, mengetahu
penyebab utama biaya yang terjadi di suatu perumahan, memberikan informasi
berupa laporan biaya yang akurat, memberi jaminan akuntabilitas dan
transparansi penggunaan dana serta menghsilkan laporan biaya yang terkini (up
to date) yang sangat berguna bagi pengambilan keputusan (Bastian,2007:136-
137).
Nanang Fattah mengemukakan pendapatnya mengenai biaya Rumah
Susun dengan yang berkaitan dengan biaya satuan. Biaya satuan adalah biaya
rata-rata hunian yang dihitung dari total pengeluaran Rusunawa dibagi seluruh
warga yang ada di Rusunawa (enrollment) dalam kurun waktu tertentu.Secara
sederhana biaya satuan dihitung hanya dengan membagi seluruh jumlah
pengeluaran Rusunawa dengan jumlah warga yang aktif pada tahun tertentu.
Selanjutnya, Menurut Jusuf Enoch “Biaya satuan menyatakan jumlah
pengeluaran yang dipergunakan oleh setiap wargadalam suatu tahun tertentu,
baik dalam sistem secara keseluruhan, atau hanya pada tingkatan dan jenis
tertentu, atau mungkin saja dalam Rusunawa tertentu saja.
45
Nanang Fatttah mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) cara untuk
menghitung unit cost:
a. Biaya rata-rata Rusunawa, yaitu biaya keseluruhan dibagi jumlah warga
yang mendaftar di suatu Rusun.
b. Biaya rata-rata perpengeluaran adalah biaya total keseluruhan dibagi jumlah
pengeluaran.
Lain halnya dengan Matin, beliau mengungkapkan bahwa “Konsep biaya
satuan adalah menunjuk kepada jumlah biaya rutin yang dihabiskan setiap
warga selama satu tahun penempatan. Biaya satuan dapat disebut biaya untuk
satu warga dalam satu tahun kedepan.Unit cost dihitung hanya berdasarkan
kepada biaya rutin atau disebut juga dengan biaya operasional.
Menurut Indra Bastian, “landasan teori yang dipakai untuk memecahkan
permasalahan perhitungan biaya di Rusunawa adalah pendekatan akuntansi
biaya tradisional dan Activity Costing System (ACS).”
Gambar 2.3
Cost Assignment Method
Sumber: Don (2006:27)
Resource Driver
Direct Tracing Driver Tracing Allocation
Physical Casul Convenience
Observation Factors Convenience
Cost of Resources
Cost Object
46
Salah satu objek biaya yang paling penting adalah output dari organisasi
itu sendiri. Jenis output dari organisasi ada dua yaitu produk nyata dan jasa.
Produk nyata adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku
melalui penggunaan input tenanga kerja dan modal. Seadangkan jasa adalah
aktifitas yang dilakukan organisasi untuk digunakan oleh pelanggan atau
aktifitas yang dilakukan pelanggan untuk menggunakan produk atau sasilitas
organisasi.
Kemampuan dalam menelusuri biaya ke objek biaya adalah penting
untuk mengambil keputusan di industry jasa sebagaimana halnya dengan di
isndustri manufaktur. Dalam pengambilan keputusan rutin mengenai harga,
tender, serta penghilangan atau penambahan suatu jasa, mengetahui biaya dari
berbagai jasa yang berbeda merupakan suatu hal yang teramat penting dalam
lingkungan kompetitif dan kemampuan untuk menelusuri biaya merupakan
dasar dalam menghitung biaya dari suatu jasa sepeerti halnya dalam
menghitung biaya dari barang hasil manufaktur (Carter, 2010:33)
Berkenaan dengan biaya Rusunawa, pengklasifikasiannya sangat
beragam dan banyak ahli yang mengemukakan pendapat yang berbeda-beda.
Pendapat menurut Uhar Suharsaputra, biaya biasanya meliputi:
a. Direct cost dan indirect cost. Direct cost (biaya langsung) adalah biaya yang
secara langsung dapat dirasakan dalam pelaksanaan hunian dan dapat secara
langsung pula meningkatkan mutu hunian. Sedangkan Indirect cost (biaya
tidak langsung) meliputi biaya hidup, transportasi, dan biaya-biaya lainnya.
47
b. Social cost dan private cost. Social cost merupakan biaya publik, yaitu biaya
Rusunawa yang harus dibayar oleh warga sedangkan private cost adalah
biaya yang dikeluarkan oleh warga yang membiayai hunian tersebut, dan
termasuk didalamnya forgone oppurtunities (biaya kesempatan yang
hilang).
Setelah diketahui konsep biaya dan klasifikasi biaya, identifikasi biaya
yang terjadi di Rusunawa disesuaikan dengan APBS. Logika hubungan antara
biaya dan anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.4
Diagram Penyusunan Anggaran Rusunawa
Sumber : Setyaningrum (2014)
Alat bantu dalam penyusunan laporan biaya aktivitas yakni
menggunakan Activity Costing System (ACS), yang merupakan salah satu alat
perhitungan biaya dalam pendekatan ekonomi. Menurut pendekatan ekonomi
tersebut, biaya merupakan cerminan aktivitas yang dilakukan entitas
Activity Costing System
Anggaran Aktivitas
Biaya Tidak
Langsung
Biaya
Langsung
Biaya
48
bersangkutan, sehingga rincian biaya merupakan rincian aktivitas yang
dilakukan entitas bersangkutan, sehingga rincian biaya merupakan rincian
aktivitas dan prasarana pendukung aktivitas yang dibutuhkan. Dengan
penjabaran jenis biaya dan aktivitas secara bersamaan, anggaran tahunan dapat
dirinci secara lebih akurat.
49
D. Hasil Kajian yang Relevan
Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu
No
Peneliti
dan
Tahun
Judul Persamaan Perbedaan
Hasil Penelitian
1. Narcyz
Roztocki
(2001)
The Integrated
Activity-Based
Costing and
Economic Value
Added System for
the Service Sector
Persamaan dari
penelitian Narcyz dan
Penelitian ini adalah
keduanya sama
menggunakan metode
ABC. Selain itu
sampel dari kedua
Pada penelitian ini tidak
menggunakan sistem
EVA yang digunakan
dipenelitian sebelumnya.
Selain itu, penelitian
Narcyz mengambil
sampel perusahaan
Metode ABC dan EVA sangat berguna
pada usaha sektor pelayanan, karena
sistem ini dapat melacak seluruh biaya
produksi terutama pada kasus dimana
cost objects memiliki tingkat
perbedaan yang tinggi. Hal tersebut
berkaitan dengan aktivitas overhead
50
penelitian ini adalah
pada sektor
pelayanan, dimana
beberapa kategori
perhitungan biaya
dari penelitian ini pun
sama, seperti biaya
sewa unit, biaya
pemeliharaan fasilitas
sarana dan prasarana,
biaya administrasi,
dsb.
swasta yang bergerak di
bidang consulting,
sedangkan penelitian ini
menggunakan Rumah
Susun dibawah
Pemerintah.
tambahan dari organisasi. Selain itu,
sistem ABC yang terintegrasi juga
dapat menentukan secara akurat biaya
service dan juga biaya produk. Sistem
ABC dan EVA akan merubah perilaku
managerial dan fokus mereka terhadap
perkembangan kinerja organisasi.
2 Michela
Arnaboldi
Activity Based
Costing, Modernity
Persamaan penelitian
yang dilakukan ini
Pada penelitian ini,
peneliti menggunakan
Dengan latar belakang populasi dan
sampel penelitian adalah beberapa
51
& Irvine
Lapsley
(2003)
and The
Transformation of
Local Government
dengan penelitian
yang sedang
berlangsung ditelitio
oleh penulis adalah
penggunaan metode
ABC pada organisasi
pemerintah, dimana
memiliki aturan yang
hampir sama. Selain
itu baik kedua
penelitian
menggambarkan
bahwa untuk
organisasi dibawah
metode ABC sebagai
sebuah alat baru bagi
organisasi pemerintah
sebagai terobosan
penggunaan metode ini
menuju sistem
perhitungan biaya yang
lebih modernisasi.
Sedangkan pada
penelitian yang saat ini
dilakukan, metode ABC
digunakan dan
difungsikan sebagai
metode perhitungan
lembaga atau organisasi dibawah
pemerintah di UK, metode ABC
dianggap cukup sulit dilakukan di
organisasi pemerintahan tersebut
karena penganggaran, biaya dan
sebagainya telah diatur sebelumnya
oleh pemerintah, termasuk sistem
penentuan biaya. Hanya 3 dari 28
organisasi/lembaga pemerintahan yang
menggunakan metode ABC sebagai
metode perhitungan biaya untuk
memodernisasikan sistem perhitungan
biaya mereka.
52
pemerintah memang
terlihat jarang dalam
penggunaan metode
ABC
biaya yang akan
dipergunakan.
3 Carlos
Manuel
Ferreira
Lima
(2011)
The Applicability of
the Principles of
Activity-Based
Costing System in a
Higher Education
Institution
Persamaan penelitian
yang dilakukan oleh
Carlos Manuel
Ferreira Lima dengan
penelitian sekarang
adalah sama-sama
menggunakan
variable Activity
Based Costing untuk
memprediksi biaya
Penelitian yang
dilakukan oleh Carlos
Manuel Ferreira Lima
adalah aplikasi metode
ABC yang dilakukan di
bidang pendidikan yaitu
di universitas sedangkan
penelitian sekarang
dilakukan dengan
pengaplikasiannya di
Implementasi metode ABC mampu
menghasilkan lebih banyak informasi
yang berguna bagi manajemen
kampus, namun begitu hambatan dan
tantangan khususnya yang terkait
dengan sisten informasi yang
mendukung, dapat menghambat
kesuksesan dalam mengaplikasikan
metode ini. Penerapan sistem ABC di
Universitas di Portugal dapat menjadi
53
produk yang lebih
baik/akurat.
bidang perumahan, yaitu
rumah susun. Selain itu,
pada penelitian ini
penulis mencoba
membandingkan antara
metode tradisional dan
metode ABC sedangkan
pada penelitian
sebelumnya, tidak ada
perbandingan.
model pembiayaan yang sangat efektif
dan fleksibel untuk diadaptasi oleh
universitas.
4. Athanasios
Vazakidis,
et. Al
(2010)
Activity-Based
Costing in the
Public Sector
Persamaan kedua
penelitian ini adalah
penggunaan metode
ABC dalam rangka
Pada penelitian yang
dilakukan oleh
Athanasios, hal yang
menjadi fokusnya adalah
Hasil dari penelitian ini mengatakan
bahwa metode ABC tepat digunakan
pada organisasi sektor publik melihat
dari struktur prefektur Yunani.
54
penentuan biaya pada
sektor pelayanan dan
bertujuan untuk
membuat kepuasan
terhadap biaya yang
ditetapkan kepada
pengguna layanan.
Selain itu kedua
penelitian ini
memiliki kesamaan
dalam penggunaan
perbandingan metode
ABC dan metode
tradisional
untuk mengetahui
perhitungan biaya
organisasi berdasarkan
aktivitas yang dilakukan,
terutama difokuskan
pada aspek pegawai
organisasi, yang akan
digunakan untuk
perbaikan organisasi itu
sendiri. Sementara
penelitian ini ingin
melihat jumlah biaya
yang harus ditetapkan
untuk retribusi unit
Metode ABC yang digunakan pada
perusahaan memberikan informasi
dengan sangat rinci, termasuk dalam
memberikan informasi mengenai
biaya estimasi, sehingga dapat dengan
mudah digunakan oleh administrasi
untuk mengidentifikasi hal yang
kurang dalam pengaturan pembiayaan,
serta transparansi anggaran
perusahaan.
55
rumah susun.
5. Ahmed E.
Haroun
(2015)
Maintenance Cost
Estimation:
Application Of
Activity-Based
Costing As A Fair
Estimate Method
Persamaan dari kedua
penelitian ini adalah
penggunaan metode
ABC sebagai dasar
pengukuran
penentuan biayanya.
Pada kedua penelitian
juga sama-sama
menelaah untuk
estimasi biaya produk
yang dihasilkan. Pada
kedua penelitian ini,
biaya pemeliharaan
Perbedaan dari penelitian
ini adalah, Penelitian
yang dilakukan oleh
Haroun hanya berfokus
pada biaya pemeliharaan
sarana dan prasarana
sedangkan pada
penelitian ini, biaya
pemeliharaan menjadi
salah satu aspek yang
diukur tapi tidak menjadi
penentu. Selain itu, pada
penelitian Haroun,
Hasil dari penelitian ini mengatakan
bahwa sistem ABC menyediakan
estimasi biaya yang akurat
dibandingkan dengan metode
tradisional yang biasa digunakan.
Selain itu sistem ABC berguna dalam
pendistribusian biaya overhead ke
aktivitas sesungguhnya yang
dilakukan. Pada penelitian ini
ditemukan bahwa dalam biaya
pemeliharaan dan desain, mengalami
penurunan pada biaya yang
dikeluarkan karena dianggap tidak
56
fasilitas/ sarana dan
prasarana menjadi
salah satu aspek
penting yang diukur.
Kedua penelitian ini
juga memiliki
pembandingan
metode dalam
penentuan biaya,
yaitu metode ABC
dan metode
tradisional.
sampel diambil pada
perusahaan manufaktur,
sedangkan penelitian ini
mengkhususkan pada
perumahaan dibawah
pemerintah.
bermakna dan tidak sesuai dengan
aktivitas yang dilakukan. Hal tersebut
memberikan dampak pada tim
manajerial dalam meningkatkan
kinerja organisasi melalui pengaturan
biaya organisasi.
6. Maria
Major &
Managers Divided:
Implementing ABC
Persamaan dari kedua
penelitian ini adalah
Perbedaan penelitian ini
adalah penelitian yang
Pada hasil penelitian ini, dengan
implementasi sistem ABC dapat
57
Trevor
Jopper
(2005)
in a Portuguese
Telecommunications
Company
penggunaan sistem
ABC sebagai dasar
utama dalam penentu
biaya yang akan
digunakan oleh
organisasi terkait.
dilakukan oleh Maria
dilakukan pada
organisasi dalam bidang
telekomunikasi dimana
permasalahan yang
dihadapi sangat berbeda
dengan perumahan.
mendukung keberhasilan project yang
dilakukan oleh organisasi karena
sistem ABC juga berguna dalam
mengevaluasi seluruh aspek yang
berkaitan dengan project yang
dilakukan. Selain itu terlihat biaya
berlebih pada produksi dan pemasaran
yang tidak sesuai kebutuhan. Sistem
ABC juga dapat diimplementasikan
pada seluruh level pada organisasi ini.
7. Osman
Kursat
Onat et. Al
(2014)
Activity Based
Costing in Services
Industry: A
Conceptual
Persamaan dari kedua
penelitian ini adalah
penggunaan metode
ABC sebagai dasar
Penelitian yang
dilakukan oleh Osman
berfokus pada jenis
pelayanan yang berdasar
Hasil dari penelitian ini adalah sistem
ABC sangat berguna dalam konteks
pemasaran pelayanan yang diberikan.
Sistem ABC dalam penentuan biaya
58
Framework for
Entrepreneurs
dari penelitian yang
dilakukan demi
terbentuknya
penentuan biaya
produk. Selain itu
penggunaan
peningkatan
pelayanan sebagai
dasar dari terciptanya
penelitian ini.
pada aktivitas
entrepreneur (wirausaha)
dimana aktivitas yang
dijadikan pengukuran
tentu saja berbeda.
dapat berguna juga dalam aktivitas
mempromosikan jenis usaha dan
menarik pelanggan baru agar tertarik
pada produk.
8. Yong Woo
Kim &
Glenn
Ballard
Activity-Based
Costing and Its
Application to Lean
Construction
Persamaan dalam
penelitian ini adalah
penggunaan metode
ABC sebagai dasar
Perbedaan kedua
penelitian ini adalah
penelitian yang
dilakukan oleh Kim &
Hasil dari penelitian ini adalah metode
ABC biasanya dipergunakan dalam
perusahaan besar dan bergerak dalam
pelayanan, namun dalam bidang
59
(2001) dari penentuan biaya.
Selain itu karena
fokus pada konstruksi
bangunan, penelitian
Kim memiliki
kategori biaya yang
hampir serupa dengan
kategori biaya yang
ada pada penelitian
ini.
Ballard berfokus pada
usaha konstruksi
bangunan dimana
penggunaan sampelnya
adalah pada bangunan
yang sedang diproses,
sementara pada
penelitian ini khusus
pada penentuan biaya
rumah susun, dimana
bangunan sudah jadi
bentuk fisiknya.
konstruksi dimana kategori atau aspek
penilaian biaya secara detail dan
merinci dalam jumlah banyak juga
dapat dilihat dari sistem ABC. Selain
itu, project yang dilakukan oleh
bidang konstruksi ini juga dapat di
prediksi dalam jangka panjang
menggunakan sistem ABC. Pada
penelitian ini juga diberikan contoh
bila sistem ABC digunakan untuk
perhitungan pada bidang konstruksi.
9. Bernard
Piece &
Perceived Success
of Costing System:
Persamaan dalam
penelitian ini adalah
Perbedaan dari penelitian
ini , penelitian yang
Hasil dalam penelitian ini, sistem
biaya dengan metode ABC secara
60
Richard
Brown
(2016)
Activity-Based and
Traditional System
Compared
dengan
membandingkan
kedua sistem metode
atau sistem biaya
antara metode ABC
dan metode
tradisional
dilakukan oleh Bernard
hanya untuk
membandingkan kedua
metode tradisional dan
metode ABC, sedangkan
pada penelitian ini, tidak
hanya membandingkan
tetapi juga penentuan
biaya yang akan
digunakan oleh rusun
dalam retribusi unit
rumah susunnya.
signifikan berpengaruh dalam
mengembangkan dan dalam
memperbaiki laporan keuangan dari
pengaturan biaya yang dilakukan.
Selain itu, keterlibatan akuntansi
menjadi satu-satunya variabel yang
secara sukses memiliki asosiasi
signifikan terhadap kedua metode
perhitungan biaya, baik secara
tradisional ataupun dengan metode
ABC.
10. Tri
Priyatmo
Analysis of the
Prospect of
Persamaan kedua
penelitian ini adalah
Perbedaan kedua
penelitiain ini adalah
Hasil dari penelitian ini, metode ABC
dapat digunakan sebagai perhitungan
61
& Rusdi
Akbar
(2018)
Implementing
Activity-based
Costing (ABC) in
Governmental
Organisations: A
Study at the State
Treasury Office
Jakarta
implementasi sistem
biaya ABC sebagai
dasar dari
penelitiannya. Selain
itu, sampel yang
digunakan sama
berada di bawah
pemerintahan,
khususnya di DKI
Jakarta, sehingga
dasar perencanaan
dan anggaran pun
memiliki metode
yang sama.
penelitian Rusdi
dilakukan pada
Kementrian keuangan
sedangkan penelitian ini
berada dibawah
pemerintah provinsi.
unit cost dari produk yang dihasilkan
di KPPN Jakarta. Selain itu, metode
ABC memiliki outlook yang positif
sebagai alat untuk menganalisa
aktivitas yang dilakukan. Metode ABC
juga memiliki dampak pada beberapa
aspek psikologi di organisasi seperti
komitmen pemimpin, kejelasan
keuntungan organisasi, kesadaran
internal bahkan resistansi pegawai.
62
E. Kerangka Berfikir
Berdasarkan uraian diatas, gambaran menyeluruh tentang kerangka
berpikir dalam pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 2.5
Skema Kerangka Pemikiran
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENULISAN
Mengidentifikasi dan merancang suatu model perhitungan biaya pelayanan dalam rumah susun dan
Administrasi uprs, yang berbasis aktivitas (ABC) di Rusunawa kawasan Jakarta Barat.
STUDI LITERATUR
1. ABC (Activity Based Costing)
2. Manajemen Pengelolaan Keuangan
Rusunawa
PENGUMPULAN DATA
1. Siklus Proses Bisnis
2. Data Perencanaan
3. Laporan Keuangan
4. Jumlah Warga
5. Jumlah Pekerja
6. Data sarana dan prasarana Rusunawa
PERANCANGAN MODEL ABC (Activity Based Costing)
Identifikasi Proses Bisnis di
uprs tambora, yang terdiri
atas:
1. Proses Manajerial
2. Proses Utama (Core
Process)
3. Proses Pendukung
(Support Process)
Identifikasi Biaya per
Aktivitas sesuai dengan
Cost Component (Direct
Labor, Direct Material
dan Overhead)
Identifikasi Cost Object, Activity
Centre, Resources Centre
Identifikasi aktivitas Cost
Pool, Cost Object dan Cost
Driver pada Activity Centre
APLIKASI MODEL ABC PADA TIAP PROGRAM KEAHLIAN
Pengalokasikan Activity
Overhead Cost pada
masing-masing aktivitas
di masing unit sewa
Estimasi proporsi biaya dan
keterkaitan antar aktivitas
terhadap Cost Component
melalui Cost Driver
Traditional Costing Method Activity Based Costing (ABC)
Pengambilan Kesimpulan dan saran
63
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi
kasus. Data dikumpulkan melalui beberapa metode yaitu observasi, wawancara
dengan beberapa perwakilan dan pimpinan serta studi dokumentasi dan
pustaka. Ruang lingkup penelitian yang digunakan yaitu Unit Pengelola Rumah
Susun Tambora. kerangka kerja yang digunakan yaitu dengan merancang
model sistem ABC (Activity Based Costing) dalam pengelolaan biaya di Unit
Pengelola Rumah Susun Tambora dan kemudian dilanjutkan pada tahapan
perhitungan unit cost untuk outout yang dihasilkan yaitu harga sewa untuk
hunian Rumah Susun Tambora.
B. Metode Penentuan Sampel
1. Populasi
Populasi merupakan kumpulan individu atau objek penelitian yang
memiliki kualitas-kualiyas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Berdasarkan
kualitas dan ciri-ciri tersebut populasi dapat dipahami sebagai sekelompok
unit analisis atau objek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan
karakteristik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Unit Pengelola
Rumah Susun Tambora.
65
64
Unit Pengelola Rumah Susun Tambora terdiri dari lima rumah susun
yaitu Rumah Susun Tambora, Rumah Susun Daan Mogot, Rumah Susun
Flamboyan, Rumah Susun Rawa Buaya dan Rumah Susun Tegal Alur.
Berikut tabel perincian populasi yang digunakan dalam penelitian ini:
Tabel 3.1
Populasi Penelitian
No. Nama Lokasi Unit Hunian
1. Rumah Susun Sewa
Tambora
Kel.Angke , Kec.Tambora,
Jakarta Barat
879 unit
2. Rumah Susun Sewa
Daan Mogot
Kel. Duri Kosambi, Kec.
Cengkareng Jakarta Barat
640 unit
3. Rumah Susun Sewa
Flamboyan
Kel. Cengkareng,
Kec.Cengkareng, Jakarta
Barat
560 unit
4. Rumah Susun Sewa
Rawa Buaya
Kel. Rawa Buaya,
Kec.Cengkareng, Jakarta
Barat
778 unit
(Belum
dihuni)
5. Rumah Susun Sewa
Tegal Alur
Kel. Tegal Alur, Kec.Kali
Deres, Jakarta Barat
95 unit
(Belum
dihuni)
65
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang
relative sama dan dianggap bias mewakili populasi. Pada penelitian ini
metode penarikan sampel yang dipakai yaitu Purposive Sampling Method
atau Judgement Sampling.
Sampel dalam penelitian ini adalah Rumah Susun Tambora karena
Rumah Susun Tambora adalah rumah susun yang paling pertama dibangun
dibawah Uprs Tambora. Rumah susun ini juga memiliki unit hunian yang
paling banyak.
C. Produk-Produk Organisasi
Organisasi menghasilkan beberapa produk jasa dan data untuk beberapa
jasa yang dihasilkan diambil berdasarkan laporan keuangan UPRS Tambora.
Adapun jenis-jenis jasa yang dihasilkan adalah jenis jasa, antara lain:
1. Jasa service charge
Berupa pelayanan yang diberikan bagi pengguna gedung dan segala fasilitas
serta kemudahan yang sudah ada baik di dalam maupun pada halaman
gedung. Jasa service charge yang diberikan adalah sebagai berikut:
a) Pemeliharaan kondisi ruangan-ruangan, unit rumah susun, fasilitas rumah
susun, bangunan gedung serta halaman gedung itu sendiri
b) Menjaga kebersihan dan ketertiban ruangan serta peralatan yang tersedia
c) Memelihara dan menjaga keasrian halaman, taman, lapangan dan lahan
yang tersedia untuk bersama
66
d) Aktivitas lain seperti jasa keamanan gedung yang dilaksanakan oleh
satpam, cleaning service dan teknisi gedung
2. Jasa penggunaan fasilitas kantor
Berupa perlengkapan fasilitas kantor yang digunakan, diantaranya:
a) Penggunaan fasilitas listrik
b) Penggunaan fasilitas internet
c) Penggunaan fasilitas telepon
3. Jasa auditorium dan perlengkapannya, berupa penyewaan ruang
aula/auditorium, sound system dan peralatan aula lainnya.
D. Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan
data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber data pertama yakni person
dengan menggunakan prosedur dan teknik pengumpulan data lapangan atau
langsung melalui wawancara dan observasi.Data sekunder diperoleh dari
sumber data paper dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data sekunder
dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan.
1. Penelitian Lapangan
Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini berhubungan dengan
data keuangan dan non keuangan Unit Pengelola Rumah Susun Tambora
yaitu berupa Rancangan Kegiatan Anggaran. Realisasi anggaran, data
pegawai ASN maupun PJLP di UPRS Tambora, data sarana dan prasarana
dan proses bisnis unit pengelola ruah susun tambora. data yang dibutuhkan
dalam penelitian adalah data anggaran tahun 2019.
67
Untuk memperoleh data primer, digunakan penelitian lapangan (field
search) dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
a) Wawancara, adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan
sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawan secara lisan pula. Ciri
utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap
muka Antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi
(interviewee) (Zuriah, 2007:179).
Wawancara dilakukan secara formal dan non formal untuk
penggalian informasi sambil melakukan permintaan data sekunder
kepada pihak-pihak yang terkait atas data keuangan dan non keuangan.
Adapun sumber data yang berupa person dalam penelitian ini yaitu
Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Tambora, Kasubbag Tata Usaha,
Kassubag Keuangan, dan Kasatpel Prasarana dan Sarana.
b) Observasi, adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan
pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan
pacaindra lainnya (Bungin, 2009: 115).
Observasi dilakukan dalam rangka cross-check data agar
memeperoleh gambaran kondisi sesungguhnya. Dan untuk mengetahui
aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan pada proses manajerial, proses
utama dan proses pendukung sehingga dapat melakukan mapping
terhadap cost component yang relevan bagi perhitungan tarif sewa rumah
susun tambora.
68
2. Penelitian Kepustakaan
Penelitian kepustakaan diperlukan untuk mengumpulkan data
sekunder serta diperlukan untuk menunjang, melengkapi, dan
menyempurnakan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder adalah
dengan cara mempelajari dari jurnal penelitian ilmiah, laporan-laporan dari
instansi terkait serta karya tulis lainnya yang ada hubungannya dengan
penelitian ini.. Sumber data ini meliputi dokumen Rencana Kegiatan dan
Anggaran Tahun 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan penerimaan
dan tunggakan, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam
penelitian ini.
E. Metode Analisis Data
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan dan
non keuangan yang dirumuskan untuk mencapai tahapan penelitian dan analisa
sebagai berikut:
1. Telaah Aktivitas
Telaah aktivitas dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a) Mengidentifikasi semua aktivitas yang terjadi di dalam aera cakupan
ruang lingkup penelitian yaitu Unit Pengelola Rumah Susun Tambora.
b) Mengidentifikasi semua sumber daya (resouces) yang dikonsumsi oleh
ukpd, baik yang berupa uang (dana anggaran), tenaga kerja,
mesin/peralatan dan lainnya.
c) Mengidentifikasi jumlah orang, jumlah peralatan dan jumlah
perlengkapan, besar gaji, honor dan insentif dan lainnya (resources
69
driver) untuk setiap komponen dihubungkan dengan aktivitas yang
mengkonsumsinya pada unit rumah susun tambora.
d) Selanjutnya dari proses tersebut akan ditentukan cost driver yang telah
disiapkan yang relevan dengan aktivitas yang telah ditentukan, misalnya
untuk aktivitas umum seperti telepon, air, listrik menggunakan driver
jumlah atau besarnya daya yang digunakan.
e) Membebankan biaya ke aktivitas secara penuh sesuai dengan banyaknya
resources yang dikonsumsi melalui cost driver yang telah dipilih dan
relevan dengan aktivitas proses utama.
2. Telaah Cost Object
Tahap selanjutnya adalah telaah cost object dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
a) Mengidentifikasi Cost Object
b) Mengidentifikasi Activity Driver, misalnya jumlah hunian, luas hunian,
pemakaian daya dan jasa untuk setiap aktivitas yang menyerap biaya
penuh untuk menghubungkan aktivitas ke Cost Object yang
dikonsumsinya.
c) Membebankan biaya ke Cost Object secara penuh sesuai besarnya biaya
yang dikonsumsi melalui Activity Driver di masing-masing hunian.
3. Tahap Perancangan Model
Perancangan model dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
a) Identifikasi proses bisnis rumah susun tambora meliputi proses
manajerial, proses utama dan proses pendukung.
70
b) Review data keuangan unit pengelola rumah susun tambora meliputi data
RKA 2019 dan data Realisasi anggaran untuk mengetahui mata anggaran
yang ada, serta batasan penggunaannya.
c) Mengidentifikasi dan membuat definisi aktivitas-aktivitas utama yang
dilakukan oleh rumah susun tambora ke dalam activity dictionary atau
rincian aktivitas yang mendefinisikan keseluruhan aktivitas yang
mencerminkan proses manajerial, utama dan pendukungnya.
d) Mengindentifikasi dan menetapkan cost object, direct labor cost, direct
material cost, dan overhead cost. Penetapan dimaksudkan untuk
menyamakan persepsi pembaca dan menjelaskan acuan istilah tersebut
dalam penelitian ini.
e) Identifikasi expense category, cost driver, dan cost component.
f) Penyusunan hirarki alokasi activity overhead cost pada rumah susun
tambora. hal ini dimaksudkan untuk menentukan/mengestimasi proporsi
biaya yang diserap, yaitu melalui proporsi yang besarnya ditentukan oleh
cost driver yang telah diidentifikasi.
4. Aplikasi Model pada Rumah Susun Tambora
Pada tahapan ini, seluruh biaya yang telah dikumpulkan berdasarkan
rancanganmodel yang digunakan yakni akan menghasilkan besaran biaya
yang dikeluarkan oleh rumah susun tambora berdasarkan aktivitas yang
telah ditelaah dan dikonstruksi serta dikelompokkan berdasarkan expense
category.
71
Berikut deskripsi aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini:
Tabel 3.2
Deskripsi Aktivitas
No Aktivitas DL DM OH JML
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Susun
2. Pengisisan Alat Pemadam Api Ringan
(APAR)
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan
Pengandaan
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6. Gaji PJLP Bagian Administrasi
7. Pengadaan Barang Pakai Habis Keamanan
dan Ketertiban
8. Gaji PJLP Petugas Keamanan
9. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Petugas Keamanan
10. Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan
Pembersih
11. Pengadaan Barang Pakai Habis Kebersihan
12. Gaji PJLP Petugas Kebersihan
13. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
72
Petugas Kebersihan
14. Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan
Internet (TALI)
15. Pengadaan Makanan dan Minuman Harian
Pegawai
16. Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat
17. Kegiatan Kerja Bakti bersama Warga
Rusunawa
18. Kegiatan Pembinaan Rohani Warga
Rusunawa
19 Penanggulangan Bahaya Narkoba & HIV
AIDS
20 Pendampingan Kegiatan Rusun
21 Penertiban Penghuni Rusun
22 Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani
23 Kegiatan Simulasi Penanggulangan
Bencana Kebakaran
24 Perpanjang Surat Perjanjian Hunian
25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
26 Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy
27 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kerja
28 Pengadaan Perkakas Kerja Mekanikal
73
Elektrikal
29 Gaji PJLP Petugas Mekanikal Elektrikal
30 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Petugas Mekanikal Elektrikal
31 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja
32 Penyediaan BBM KDO/ KDO Khusus
33 Penyediaan Jasa Perizinan KDO/ KDO
Khusus
34 Pemeliharaan/ Service Kendaraan Dinas
Operasional
TOTAL
Sumber: Data Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan DPA Tahun 2018
Selanjutnya dari proses tersebut akan ditentukan cost driver yang telah
disiapkan yang relevan dengan aktivitas yang telah ditentukan. Lalu
perhitungan cost per unit hunian rumah susun tambora dapat dihitung sesuai
dengan proporsi aktivitas yang dilakukan.
74
BAB IV
HASIL DAN PENELITIAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah Singkat Unit Pengelola Rumah Susun Tambora
Unit pengelola rumah susun tambora merupakan salah satu bidang
dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta. Unit
Pengelola Rumah Susun bertugas memonitoring perawatan, pengawasan,
dan mengelola Rumah Susun Sewa beserta dengan warga dan
lingkungannya. Berdasarkan Pergub No. 342 Tahun 2014, Unit Pengelola
Rumah Susun dibagi menjadi 3 Wilayah, yaitu Unit Pengelola Rumah
Susun Wilayah 1, 2 dan 3.
UPRS Wilayah 1 menaungi Rusun di Jakarta Utara, UPRS Wilayah 2
menaungi Rusun di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, dan UPRS Wil. 3
menaungi Rusun di Jaktarta Timur dan Jakarta Selatan. Yang kemudian
berubah berdasar pada Pergub No. 5 Tahun 2016 dimana UPRS dibagi
menjadi 13 Wilayah berdasar Rusun terdekat atau serumpun.
Unit Pengelola Rumah Susun Tambora sendiri menaungi 5 Rusun
Sewa yaitu Rusunawa Tambora, Rusunawa Daan Mogot/Pesakih, Rusunawa
Flamboyan, Rusunawa Rawa Buaya. Rusunawa Tambora terdiri dari dua
area, yaitu Rusun Tambora Lama dan Rusun Tambora Tower. Rusun
Tambora berlokasi di Jalan Angke Jaya, Kelurahan Angke, Kecamatan
Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat. Pada Tahun 1991 – 1992 DPGP
76
75
membangun Rusun Tambora I di atas tanah seluas 9.270 m2, sebanyak 2
blok dengan struktur 5 lantai dan 152 Unit, sebanyak 2 blok dengan struktur
5 lantai dan 238 Unit Type 21. Tahun 1992–1994 DPGP membangun Rusun
Tambora III (A, B & C) di tanah seluas 7.400 m2, sebanyak 3 blok dengan
struktur 5 lantai dan 240 unit. Tahun 1996 –1997 DPGP membangun 2 blok
di Rusun Tambora IV di tanah seluas 5.073 m2, dengan Struktur 6 Lantai
dan 180 Unit Type 21. Tahun 2013 – 2014 DPGP merubuhkan bangunan
Rusun Tambora I (A,B,C& D) serta Tambora III A dan membangun Rusun
Tambora Tower. Rusun Tambora Tower dibangun di tanah seluas 7.400 m2
dengan struktur 16 lantai dan 549 Unit Hunian Type 30.
Rusunawa kedua yang di naungi oleh UPRS Tambora adalah
Rusunawa Daan Mogot/ Pesakih yang berlokasi di Jalan Daan Mogot Km-
23 No.14, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat.
Rusunawa Daan Mogot dibangun pada Tahun 2013-2014 yang diawali
pengadaan lahan oleh DPGP yang kemudian dibangun oleh pengembang.
Rusunawa Daan Mogot terdiri dari 5 lantai dengan jumlah 16 unit Hunian
per lantai bertype 36 m2. Sehingga total unit hunian di rusunawa daan mogot
sebanyak 640 unit.
Rusunawa yang ketiga adalah Rusunawa Flamboyan yang berlokasi di
Jalan Flamboyan, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng,
Kota Administrasi Jakarta Barat. Pada Tahun 1994-1995 DPGP membangun
Rusunawa Flamboyan di tanah seluas 5.000 m2, sebanyak 2 blok dengan
struktur 5 lantai & 192 Unit Type 18. Pada Tahun 1996-1997 DPGP
76
membangun Rusunawa Flamboyan di tanah seluas 4.000 m2, sebanyak 2
blok dengan struktur 6 lantai dan 160 unit Type 30. Pada Tahun 2001-2003
DPGP membangun Rusunawa Flamboyan di tanah seluas 4.000 m2,
sebanyak 2 blok dengan struktur 6 lantai dan 160 unit Type 30. Pada Tahun
2001-2003 DPGP membangun Rusunawa Flamboyan di tanah seluas 4.000
m2, sebanyak 2 blok dengan struktur 6 lantai dan 160 Unit Type 30.
Rusunawa yang lain adalah Rusunawa Rawa Buaya dan Tegal Alur yang
belum dapat di huni.
Adapun visi dan misi UPRS Tambora mengacu pada visi dan misi
perumnas dimana visinya adalah “Menjadi Pengembang Permukiman dan
Perumahan Rakyat Terpercaya di Indonesia”, sedangkan misinya adalah
mengembangkan perumahan dan permukiman yang bernilai tambah untuk
kepuasan warga; meningkatkan profesionalitas, pemberdayaan dan
kesejahteraan karyawan; mengoptimalkan sinergi dengan pemerintah,
BUMN dan Instansi lain, serta meningkatkan kontribusi positif kepada
masyarakat dan lingkungan.
2. Struktur Organisasi
Struktur organisai Unit Pengelola Rumah Susun Tambora terdiri dari
Kepala UPRS, Kepala sub bagian tata usaha, kepala sub bagian keuangan,
kepala sub bagian sarana dan prasarana, kepala sub bagian pelayanan,
kepala sub bagian penertiban, bendahara dan staf. Unit Pengelola Rumah
77
Susun Tambora memiliki struktur organisasi seperti yang akan disajikan
pada gambar berikut:
Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPRS Tambora
Sumber : Data Sekunder
Jumlah ASN yang terdapat dalam struktur Unit Pengelola Rumah
Susun Tambora sebesar 10 orang, sedangkan staf yang berstatus honorer
atau juga disebut Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP)
berjumlah 162 orang yang terbagi atas 62 orang PJLP di rusunawa tambora,
58 orang di rusunawa daan mogot dan 42 orang di rusunawa flamboyan.
Kepala UPRS Tambora Abdurrahman Anwar,
S.Ag, M.Si
KA. Subbag Tata Usaha Drs.Ahmad Fauzi, M.Si
StafNurin A Pramudhani
Achmad Iriandi
KA. Subbag Keuangan Wahyudi, Aks
Bendahara Penerimaan Pembantu
Yusuf
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Budi
KA. Satpel Prasana dan Sarana
Hendy Radewa
Pengurus Barang Pembantu
Rusli
KA. Satpel Penertiban Irwan Susantio
KA. Satpel Pelayanan Catur Handayani, S.AP
78
UPRS Tambora memiliki fungsi salah satunya adalah sebagai
Penyususnan standar pelayanan minimum (SPM) dan standar operasional
prosedur (SOP) pelayanan pengelolaan Rumah Susun, Pengelolaan tarif
layanan penghunian atau penggunaan rumah susun dan Pelaksanaan
pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang unit pengelola rumah susun
tambora.
3. Sarana dan Prasarana
Unit Pengelola Rumah Susun Tambora dilengnkapi sarana milik
bersama dan dapat digunakan untuk bersama, yang merupakan kelengkapan
dari sebuah rumah susun sederhana sewa. Rincian fasilitas sarana dan
prasarana unit pengelola rumah susun tambora akan disajikan pada table
berikut:
Tabel 4.1
Rincian Sarana dan Prasarana UPRS Tambora
No
.
Rusunawa Sarana dan Prasarana Jumlah
1 Tambora Luas Tanah/Bangunan ± 2.500 m2
Kantor Pengelola Pelayanan 60 m2
Ruang Teknisi 30 m2
Ruang Keamanan 30 m2
Ruang Cleaning Service 30 m2
Masjid 640 m2
79
Koperasi 30 m2
Bank DKI 60 m2
ATM Bank DKI 2 m2
Klinik 60 m2
PAUD 60 m2
Perpustakaan 30 m2
Area Terbuka (Lapangan) 288 m2
Aula 60 m2
Selasar Depan Aula 90 m2
2. Pesakih/ Daan Mogot Luas Tanah/Bangunan ± 58.800 m2
Kantor Pengelola Pelayanan 200 m2
Ruang Teknisi 30 m2
Ruang Keamanan 30 m2
Ruang Cleaning Service 30 m2
Musholah 700 m2
Koperasi 30 m2
Bank DKI 60 m2
ATM Bank DKI 9 m2
Parkiran 500 m2
PAUD 90 m2
Klinik 60 m2
Perpustakaan 60 m2
80
Aula 200 m2
3. Flamboyan Luas Tanah/Bangunan ± 14.000 m2
Kantor Pengelola Pelayanan 60 m2
Ruang Teknisi 30 m2
Ruang Keamanan 30 m2
Ruang Cleaning Service 30 m2
Masjid 683 m2
Koperasi 35 m2
ATM Bank DKI 8 m2
Parkiran 104 m2
PAUD 90 m2
Lapangan Futsal 434 m2
Aula 50 m2
Sumber: Data Sekunder
B. Kebijakan Manajemen Keuangan
Unit Pengelola Rumah Susun Tambora menetapkan standar
desentralisasi, yaitu unit pengelola rumah susun diberi kewenangan dalam
mengelola dan mengatur sendiri jenis pembiayaan tetapi sumber dana
pembiayaan tersebut berasal dari pemerintah daerah. Kebijakan dalam
manajemen keuangan di unit pengelola rumah susun dilakukan melalui 5
tahapan, yakni:
81
1. Perencanaan dan Penganggaran
Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran di Unit Pengelola
Rumah Susun dilakukan secara terpadu, proses penyusunan dilakukan
bersama dengan pihak-pihak yang terkait mengetahui anggaran seperti
kepala unit pengelola rumah susun, kepala sub bagian keuangan, kasatpel
prasarana dan sarana, pejabat pengadaan barang dan jasa, kepala sub bagian
tata usaha, bendahara penerimaan pembantu, dan bendarahara pengeluaran
pembantu. Seluruh pimpinan diharuskan untuk hadir dalam rapat
perencanaan dikarenakan kebutuhan dalam satu organisasi saling berkaitan
satu dengan lainnya.
Adapun tahapan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Anggaran
adalah sebagai berikut:
a) Setiap tahun, penjadwalan perencaana kebutuhan anggaran telah
ditetapkan oleh Pemerintah DKI. Berdasarkan waktu yang telah
ditetapkan, Kepala UPRS dan Kasubbag Keuangan menentukan jadwal
rapat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
b) Setelah ditetapkan waktu rapat untuk membicarakan mengenai
Anggaran, undangan diberikan kepada pihak-pihak internal terkait,
terutama pimpinan seperti Kasubag Kepegawaian, Kasubag Umum
beserta para Kasatpel yang telah ditugaskan.
c) Unit kerja terkait akan ditugaskan untuk membuat analisis kebutuhan
barang ataupun jasa untuk jangka waktu tertentu, biasanya dalam jangka
waktu pendek (dalam satu tahun), dan jangka waktu panjang (lima tahun,
82
sepuluh tahun, dan seterusnya).Dalam analisa kebutuhan, diwajibkan
untuk dihitung sesuai dengan jenis pekerjaan dari unit tersebut, beban
kerja, waktu penyelesaian pekerjaan, dan sebagainya. Analisa kebutuhan
ini yang dijadikan dasar dalam perencanaan anggaran.
d) Dalam proses rapat, unit kerja telah mempersiapkan analisa kebutuhan
barang dan jasa untuk di diskusikan mengenai kebutuhan dari masing-
masing unit kerja dalam pelaksanaan pekerjaannya. Sebagai contoh, unit
kerja sarana dan prasara mendata kebutuhan terkait dengan alat atau
fasilitas kerja yang dibutuhkan, atau unit kerja tersebut
menginformasikan membutuhkan tenaga kerja dalam rangka untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi pekerjaan dalam unit kerja
tersebut.
e) Dalam rapat kebutuhan tersebut, dibahas jumlah barang dan jasa beserta
nominal uang perkiraan dalam membayar barang ataupun jasa yang
dibutuhkan tersebut. Untuk unit kerja yang memberikan rencana
kebutuhan barang biasanya harus disertakan dengan jenis barang, dan hal
detail lainnya. Sedangkan untuk jasa, biasanya harus disertakan dengan
jenis jasa yang dibutuhkan, bila yang dibutuhkan adalah pegawai baru,
harus disertakan dengan pendidikan, pengalaman kerja, status yang
nantinya akan di hitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
f) Perencanaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja akan
dicatat dan dihitung perkiraan nominalnya. Untuk jenis anggaran yang
akan digunakan untuk jenis jasa, perhitungan anggaran disesuaikan
83
dengan Pergub PJLP tentang nominal dan cara perhitungan pemberian
upah yang disesuaikan dengan jumlah dan posisi penempatan tenaga
kerja. Sedangkan untuk jenis barang, tim pengadaan barang dan jasa
diharuskan untuk mengecek jenis barang yang dibutuhkan melalui e-
catalog, yang merupakan portal pembelian barang milik pemerintah,
untuk mengetahui kisaran harga perkiraan barang yang dibutuhkan
tersebut.
g) Hasil akhir perencanaan anggaran tersebut ditanda tangani oleh Kepala
UKPD untuk dilaporkan dan diusulkan ke Badan Perencanaan Daerah
(Bappeda). Anggaran dapat di setujui dengan jumlah yang sesuai dengan
perencanaan yang disesuaikan dengan analisa perhitungan perkiraan
kebutuhan anggaran UKPD dan pertanggung jawaban perhitungan.
h) Setelah nominal anggaran telah di setujui, UKPD diberikan waktu untuk
mengisi e-budgetting, yang merupakan portal input Rencana Kebutuhan
Anggaran. Penginputan data ke e-budgetting dapat dilakukan oleh tim
perencanaan yang ditugaskan oleh Kepala UKPD.
i) Anggaran yang telah di input di e-budgettingakan diberikan ke rekening
UKPD untuk dikelola sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing
UKPD. Anggaran yang sudah disetujui oleh Gubernur dan DPR dianggap
sebagai hasil akhir berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
j) Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa waktu khusus dimana UKPD
dapat meminta anggaran lebih atau mengurangi anggaran dengan cara
84
yang sama namun pada waktu penginputan Anggaran Perkiraan Belanja
Daerah Perubahan (APBD-P).
Anggaran yang dibuat diperuntukkan Pengadaan Barang dan Jasa
yang terdiri dari anggaran rutin atau barang pakai habis dam juga non rutin.
Barang pakai habis terdiri dari perlengkapan yang masa pemakaiannya
kurun dari satu tahun atau pengadaannya dalam kurun waktu satu tahun.
Dapat dicontohkan sebagai konsumsi, atk, telefon, air, listrik dan
sebagainya. Sedangkan anggaran non rutin terdiri dari peralatan yang tidak
diperbaharui setiap tahun. Dapat dicontohkan seperti pembelin komputer,
meja, kursi, dan sebagainya.
Perencanaan anggaran diperuntukkan untuk segala kegiatan yang
dilakukan oleh unit pengelola rumah susun tambora. Baik untuk gaji ASN
dan seluruh PJLP, biaya pemeliharaan untuk pemeliharaan rumah susun ,
biaya pembangunan, biaya pengadaan
Perencanaan rencana kerja anggaran yang sudah di diskusikan tadi
akan dimasukkan ke dalam system anggaran dki yang disebut sebagai e-
budgetting. Pelaksanaan penganggaran e-budgetting ini diatur dalam pergub
no. 28 tahun 2019 tentang pedoman operasional implementasi e-budgetting
tahap penganggaran. Setelah anggaran disahkan oleh gubernur dan DPRD,
akan menghasilkanDPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
85
2. Pelaksanaan dan Pengelolaan
Pengelola Keuangan di Unit Pengelola Rumah Susun Tambora terbagi
menjadi 3, yakni Kasubbag Keuangan, Bendahara Penerimaan Pembantu
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
a) Kasubbag Keuangan
Kasubbag keuangan memiliki fungsi untuk menyusun bahan rencana
strategis dan rencana kerja anggaran/ rencana bisnis anggaran unit
pegelola rumah susun tambora sesuai dengan lingkup tugasnya.
Kasubbag keuangan adalah bagian yang melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian keuangan
kepada kepala unit pengelola rumah susun tambora.
Adapun beberapa tugas dari kasubbag keuangan diantaranya:
1) Melaksanakan penatausahaan keuangan
2) Melaksanakan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat asset
3) Melaksanakan penagihan piutang
4) Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
dokumen pelaksana anggaran/rencana bisnis anggaran UPRS Tambora
5) Mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta konsultasi teknis
kepada bendahara.
6) Memonitor kerja staf keuangan apakah sudah sesuai dengan tugas,
pokok dan fungsi
86
b) Bendahara Penerimaan Pembantu
Bendahara penerimaan pembantu memiliki fungsi untuk menerima dan
menyimpang uang pendapatan di UPRS Tambora. Dan juga memonitor
dan mengevaluasi penerimaan atas sewa rumah susun yang dilaporkan
setiap bulan dalam laporan penerimaan rumah susun. Adapun salah satu
tugas dari bendahara penerimaan pembantu, yaitu:
1) Menyetorkan uang pendapatan atas sewa rumah susun ke simpanan
daerah
2) Mengelola rekeing tempat penyimpanan uang pendapatan uprs
tambora
3) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban bendahara kepada
Badan Pemeriksa Keuangan.
c) Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bendahara pengeluaran pembantu memiliki fungsi menatausahakan
transaksi uang persediaan dan mengelola rekening tempat penyimpanan
uang persediaan. Salah satu contoh tugas dari bendahara pengeluaran
pembantu adalah:
1) Membayarkan gaji para PJLP yang bekerja di UPRS Tambora
2) Memotong gaji para PJLP sesuai dengan kebijakan
3) Memonitor untuk pembayaran makan dan minuman yang dikeluarkan
untuk UPRS Tambora.
Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan UKPD secara garis besar
dilaksanakan melalui ketiga posisi diatas. Anggaran yang diberikan ke
87
UKPD ataupun masih tersedia di UKPD wajib diketahui oleh ketiga
posisi penting dalam bagian keuangan serta dengan Kepala UKPD.
Untuk pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh UKPD, secara
garis besar dilakukan dengan cara:
1. Bagian keuangan melakukan pembayaran rutin yang menjadi
kewajiban pembayaran UPRS Tambora. Sebagai contohnya biaya
listrik, telfon dan biaya administrasi lainnya yang harus dikeluarkan
setiap bulan.
2. Bagian keuangan melaksanakan perhitungan dan pembayaran rutin
berupa penghasilan kepada pegawai PJLP setiap bulan. Perhitungan
disesuaikan dengan jumlah pegawai, beserta kehadiran pegawai.
Untuk penggajian, bagian keuangan wajib melaporkan listing gaji
pegawai ke Kas Daerah.
3. Bila ada unit kerja terkait ingin menggunakan anggaran untuk
keperluan melaksanakan pekerjaannya, unit kerja terkait diharuskan
membuat nota dinas kepada Kepala UPRS tentang kebutuhan
penggunaan anggaran di unit kerjanya. Setelah di setujui, maka bagian
keuangan akan verifikasi dan memproses pembiayaan tersebut.
Sebagai contoh adalah pembelian barang atau ATK, ataupun
pembiayaan untuk pelatihan pegawai, dan sebagainya.
4. Sebagai salah satu bentuk pengelolaan anggaran, bagian keuangan
wajib membuat laporan kepada Kepala UPRS dan memberikan
88
informasi terkait dengan anggaran yang dimiliki oleh UKPD, yang
berisi tentang sisa anggaran, kebutuhan anggaran, dan sebagainya.
5. Bendahara Pemasukkan dan Bendahara Pengeluaran berperan penting
dalam pencatatan masuk dan keluarnya uang di UPRS. Pemasukkan di
UPRS Tambora didapatkan dari seluruh uang yang masuk dari pihak
eksternal seperti anggaran yang diberikan oleh pemerintah, atau uang
yang diberikan oleh penduduk pemukiman dalam membayar uang
sewa rumah susun. Sedangkan untuk pengeluaran UPRS Tambora
diperuntukkan untuk anggaran biaya pembayaran gaji, pelatihan,
biaya pajak, biaya rutin operasional UPRS Tambora dan biaya
kebutuhan sehari-hari yang wajib dikeluarkan.
3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Untuk keperluan penyusunan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran, diperlukan beberapa hal seperti data perencanaan
awal, realisasi anggaran, bukti penggunaan anggaran seperti kwitansi,
dokumentasi, absensi tandatangan, foto kegiatan, notulen atau nota dinas
dalam penggunaan anggaran, serta Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
kegiatan. Beberapa bentuk pertanggungjawaban anggaran yang harus
dilakukan oleh UKPD adalah:
a) Bagian Keuangan diberikan waktu untuk membuat laporan secara
berkala tentang tujuan dari penggunaan anggaran yang tersedia. Waktu
pembuatan laporan biasanya dibuat trimester dan laporan anggaran
tahunan. Laporan anggaran ini diberikan kepada Kepala UPRS mengenai
89
seluruh penggunaan anggaran. Laporan biasanya mengenai kesediaan
anggaran yang ada, anggaran yang akan dihabiskan dan sisa dari
anggaran tersebut. Oleh karena itu seluruh dasar dari penggunaan
anggaran wajib di muat dalam satu berkas, seperti nota dinas, jumlah
perhitungan yang akan dihabiskan, SPJ dan sebagainya.
b) Kasubbag Keuangan diberi kewenangan untuk mempertanggung
jawabkan semua pelaksanaan anggaran membuat laporan yang
didalamnya terdapat SPJ serta bukti-bukti pembelanjaan seperti kwitansi.
Dan laporan ini akan disampaikan kepada Dinas Perumahaan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta melalui email:
c) Bendahara Pemasukkan dan Bendahara Pengeluaran wajib membuat
laporan keuangan UKPD sesuai dengan jumlah yang diterima dan jumlah
yang dikeluarkan. Sebagai dasar dari bentuk pelaporannya adalah bukti
bayar, bukti terima, faktur, invoice dan SPJ.
d) UKPD UPRS Tambora harus membuat laporan monitor evaluasi
(monev) keuangan terkait dengan penggunaan anggaran yang telah
direncanakan sebelumnya. Laporan Monev dibutuhkan agar mengetahui
jumlah besaran penyerapan anggaran yang ada pada UKPD.
e) Kasubbag Tata Usaha juga membuat laporan penggunaan danaanggaran
yang diserahkan kepada subbag perencanaan anggaran sekretariat Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
90
f) Bagian tata usaha juga membuat laporan penggunaan dana, dan SPJserta
foto untuk dikirimkan ke inspektorat dengan email:
g) Bagian Kepegawaian juga diwajibkan membuat laporan pertanggung
jawaban yang menjadi dasar dari pembuatan laporan bulanan di bagian
keuangan mengenai jumlah nominal yang dikeluarkan oleh organisasi
untuk pemberian pendapatan pada pegawai.
4. Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Sistem pelaporan yang digunakan pada Unit Pengelola Rumah Susun
Tambora adalah desentralisasi, diamana unit pengelola rumah susun
mengelola dan mengatur anggaran sendiri namun harus melaporkan seluruh
kegiatan yang menggunakan dana pemerintah akan dilaporkan ke Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pemerintah Daerah.
Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Unit Pengelola
Rumah Susun Tambora Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi DKI Jakarta adalah menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan Unit
Pengelola Rumah Susun Tambora. Pertanggung jawaban ini terdiri dari,
antara lain: laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan
operasional, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
91
Berikut jenis-jenis laporan yang harus disampaikan:
a) Laporan Operasional
Laporan operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi
mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan. Laporan operasional juga berisi
tentang biaya atau anggaran yang masuk dan dikeluarkan untuk biaya
operasional UPRS dalam jangka waktu tertentu.
b) Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas merupakan jenis laporan yang menyediakan
informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo
akhir ekuitas Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda pada periode
pelaporan keuangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna
laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan
ketaatan entitas pelaporan.
c) Laporan Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
d) LaporanRealisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyediakan
informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit-LRA,
dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode tertentu, sedangkan pembiayaan tidak
92
diinformasikan karena untuk pembiayaan hanya terdapat di Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini adalah Badan
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku BUD Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta. Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu jenis
laporan yang paling penting dilakukan karena berkaitan dengan
perhitungan anggaran di tahun berikutnya. Laporan realisasi anggaran
juga berguna sebagai dasar perhitungan penyerapan anggaran dalam
UKPD yang berkaitan dengan penyerapan anggaran secara garis besar
pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya
ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus
sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan
pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas
pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa
mendatang.
Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber
daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang
telah ditetapkan. Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran
sesuai realisasi pada tanggal transaksi. Selanjutnya dijelaskan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan dapat memberikan semua informasi yang
relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang
diterima.
93
Selain laporan keuangan diatas, ada juga laporan wajib yang harus
dibuat oleh masing masing rumah susun sewa yang terdiri dari laporan
setoran penerimaan, laporan tunggakan, laporan BPK, dan laporan form
dinas. Laporan tersebut dibuat admin yang bekerja di tiap rumah susun di
bawah Unit Pengelola Rusun Tambora setiap bulannya. Laporan tersebut
dikirimkan ke kantor pusat tiap ukpd dan akan diteruskan ke SKPD atau
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan DKI Jakarta.
Tabel 4.2
Periode Pelaporan Keuangan
No Laporan
Keuangan
Jenis Laporan
Keuangan
Dilaporkan Kepada Batas Waktu
Pelaporan
1 Setiap Bulan 1. Laporan
Setoran
Penerimaan
2. Laporan
Tunggakan
3. Laporan
BPK
4. Laporan
form dinas
1. Kepala UPRS
2. Bendahara
Penerimaan
Pembantu
3. Kasubbag
keuangan
4. Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman DKI
Jakarta
Setelah masa
pendebetan
sebelum
tanggal 1
bulan
berikutnya
2 Semester 1. Laporan 1. Kepala UPRS Harus tepat
94
Realisasi
Anggaran
2. Laporan
Operasional
3. Laporan
Perubahan
Ekuitas
4. Laporan
Neraca
5. Catatan atas
Laporan
Keuangan
2. Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman DKI
Jakarta
3. Badan Pengelola
Keuangan
Daerah
waktu
3 Tahunan 1. Laporan
piutang tak
tertagih
1. Kepala UPRS
2. Dinas Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman DKI
Jakarta
Harus tepat
waktu
Sumber : Hasil interview
5. Pengawasan Keuangan
Pengawasan keuangan di unit pengelola rumah susun terdiri dari
pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh
kepala unit pengelola rumah susun itu sendiri sedangkan pengawasan
95
keuangan eksternal dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan, inspektorat,
komisi pemberantasan korupsi. Pengawasan keuangan dilakukan dalam
rangka pengawasan penggunaan APBD. Pengawasan eksternal dilakukan
setiap satu tahun sekali. Pengawasan internal dilakukan setiap bulan oleh
kepala UPRS.
C. Perancangan Model ABC
Dalam bahasan ini akan dirancang model perhitungan harga pokok jasa
pelayanan Rumah Susun dengan mengidentifikasi kegiatan yang terjadi
kemudian menelusuri biaya yang diserap dalam kategori direct labor, direct
material dan overhead cost. Pelaksanaan Model ABC dilakukan dalam
penetapan unit cost karena model ABC dianggap yang paling sesuai dalam
penetapannya.
Pelaksanaan perancangan atas model ABC yang dapat diterapkan di
UPRS Tambora akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Review Data Keuangan dan Identifikasi Proses Bisnis UPRS Tambora
Proses bisnis yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini adalah
proses bisnis dengan model CIMOSA (Computer Integrated Manufacturing
for Open System Architecture). Dalam model ini proses bisnis secara garis
besar dibagi menjadi 3 level, yaitu managerial process, core process dan
support process.
a) Proses manajerial (managerial process) berkaitan dengan kegiatan yang
dilaksanakan oleh manajemen yang berkaitan dengan aktivitas POAC
96
yakni Planning, Organizing, Actuating dan Controlling. Adapun
tahapannya adalah:
- Planning (Perencanaan) merupakan tahapan awal dalam yang harus
dilakukan dalam melakukan kegiatan dari UPRS Tambora. Pada
tahapan perencanaan ini, termasuk yang dibahas adalah tujuan UPRS
Tambora didirikan, berapa banyak anggaran yang direncanakan dan
dibutuhkan oleh UPRS Tambora dalam pelaksanaan operasional,
perkiraan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian
pelayanan pada UPRS Tambora, dan sebagainya.
- Organizing (Pengorganisasian) merupakan tahapan yang dilakukan
setelah perencanaan selesai dilakukan. Pengorganisasian yang
dimaksud meliputi aktivitas penetapan struktur organisasi, jenis dan
tipe unit rumah susun yang akan diberikan kepada masyarakat umum,
penetapan jenis keluarga yang dapat menempati unit rumah susun,
penempatan pegawai dalam pekerjaannya, dan sebagainya.
- Actuating (Pelaksanaan) merupakan tahapan yang dilakukan dalam
mengaktualisasikan rencana yang sebelumnya telah dibuat.
Bagaimana UPRS Tambora menjadikan organisasinya berjalan
dengan baik tanpa ada keluhan dalam pelayanan yang diberikan, dan
penentuan harga yang sesuai dengan kemampuan pengguna layanan
UPRS Tambora. Pada tahapan ini akan terlihat apakah rencana
berjalan dengan seharusnya dan penetapan anggaran yang telah
97
dibentuk dan dibuat sebelumnya sesuai dengan kapasitas organisasi,
anggota organisasi dan pengguna jasa layanan organisasi.
- Controlling merupakan tahapan untuk mengontrol segala kegiatan
yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahapan ini dilakukan
monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
Termasuk diantaranya seperti mengevaluasi apakah perencanaan
berjalan dengan seharusnya, selain itu juga besaran anggaran yang
terserap dalam pelaksanaannya, serta mengontrol kinerja pegawai
dalam organisasi serta penetapan harga atau unit cost yang sesuai atau
tidaknya selama pemberian jasa layanan berlangsung.
b) Proses Utama (core process) berkaitan dengan proses pelaksanaan
pemberian pelayanan UPRS Tambora. Pada proses ini meliputi beberapa
hal, diantaranya:
- Identifikasi kebutuhan dan pengembangan pelayanan Rumah
Susun, pada proses ini meliputi aktivitas penggalian informasi
kebutuhan praktis, pengembangan kerjasama eksternal,
penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) pelaksanaan
pemberian pelayanan pada Rumah Susun, penyusunan
kebutuhan unit dan hal lain yang dibutuhkan oleh anggota
organisasi serta pengguna layanan Rumah Susun, identifikasi
anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan serta
berbagai aktivitas yang dapat dipergunakan untuk
mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang harus dikeluarkan
98
dalam pelaksanaan serta pengembangan pelayanan Rumah
Susun.
- Proses transformasi dan pemenuhan kebutuhan Rumah Susun,
meliputi aktivitas pembangunan Rumah Susun, pemenuhan isi
dari masing-masing unit di Rumah Susun, termasuk dari
pengorganisasian unit Rumah Susun, kebutuhan operasional
Rumah susun seperti listrik, air, dan kebutuhan lainnya yang
dibutuhkan oleh pengguna layanan Rumah Susun. Dalam
proses ini perlu diperhatikan sekali anggaran yang
dikeluarkan dan perbandingannya dengan anggaran yang
masuk melalui pemberian pelayanan pada Rumah Susun.
- Proses pemasaran produk pelayanan Rumah Susun, meliputi
aktivitas sosialisasi dan pemasaran Rumah Susun,
pengembangan kerjasama dengan pihak eksternal dan instansi
lainnya dalam proses penyediaan dan pemasaran unit Rumah
Susun yang tersedia.
- Proses tambahan pada produk Rumah susun, meliputi kegiatan
yang mencakup sosialisasi kepada masyarakat pengguna
layanan Rumah Susun, penyediaan layanan publik sebagai
produk tambahan yang didapatkan oleh baik anggota
organisasi dan pengguna jasa layanan Rumah Susun, sebagai
contohnya adalah unit kesehatan keliling yang diberikan,
pemberian produk mesin atm didaerah Rumah Susun,
99
pemberian pelayanan perpustakaan keliling bagi warga yang
tinggal di Rumah susun, atau bahkan program layanan
kesehatan yang diberikan untuk warga yang tinggal di Rumah
Susun Tambora. Program-program dan produk yang diberikan
melibatkan seluruh lapisan organisasi dan pengguna layann
organisasi.
c) Proses Pendukung (Support Process), merupakan proses yang
dilalui organisasi sebagai cara dalam menyempurnakan pemberian
pelayanan UPRS dengan memberikan hal-hal yang mendukung
kepuasan warga pengguna unit Rumah Susun. Proses pendukung
ini meliputi beberapa diantaranya:
- Proses Pengembangan SDM, meliputi aktivitas pengadaan,
rekrutmen dan seleksi tenaga kerja yang terampil dan kompeten
dalam rangka memudahkan organisasi mencapai tujuannya
dalam memberikan pelayanan kepada warga. Pada proses
pengembangan SDM ini termasuk diantaranya adalah pemberian
pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja, termasuk petugas
kebersihan dan keamanan, dalam menjalankan tugas, pokok dan
fungsi pekerjaannya.
- Proses pengadaan infrastruktur IT, meliputi pengadaan sistem
informasi yang mendukung proses pemberian layanan kepada
masyarakat. Pada proses ini, termasuk diantaranya adalah
100
pengadaan internet, hotspot, CCTV, mesin deteksi demi
peningkatan keamanan, lift, dan sebagainya.
- Proses administrasi dan keuangan, meliputi aktivitas
pengadministrasian dan pendokumentasian kegiatan
perencanaan, pencatatan dan pelaporan keuangan, distribusi
keuangan, belanja kebutuhan bahan habis administrasi,
penyusunan anggaran dan belanja aktiitas yang terkait dengan
administrasi dan keuangan. Pada proses ini seluruh penggunaan
anggaran dimulai dari perencanaan hingga proses evaluasi
menjadi fokus untuk penyelesaiannya.
- Proses pemeliharaan, meliputi aktivitas pemeliharaan gedung,
lingkungan, peralatan, kendaraan dan berbagai aktivitas terkait
dengan pemeliharaan aset jangka panjang dari UPRS terutama
Rumah Susun Tambora.
Dari ketiga level manajemen ini merupakan aktivitas yang berkaitan
dengan proses utama dan proses pendukung dan tertuang dalam satu
pembiayaan yang dikelola berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran
anggaran serta pengelolaan aset yang dimiliki oleh UPRS Tambora.
Sumber penerimaan untuk Rumah Susun Tambora berasal dari
beberapa, diantaranya adalah Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah
(APBD), Sponsor dari pihak luar, serta biaya sewa yang diberikan oleh
warga Rumah Susun Tambora. Rincian dari pendapatan adalah sebagai
berikut:
101
Tabel 4.3
Sumber Penerimaan Rumah Susun Sewa Tambora
No. Sumber Jumlah
1. Penerimaan dari APBD 25,047,971,784
2. Penerimaan Sewa Rumah
Susun UPRS Tambora
5,800,409,600
3. Penerimaan Air, Listrik
dan Denda Rumah Susun
UPRS Tambora
2,298,577,348
Total 25,047,971,784
Sumber: Data laporan keuangan Rusun Tambora
Observasi yang dilakukan pada data keuangan unit pengelola rumah
susun tambora bertujuan untuk menentukan kamus aktivitas pada unit
pengelola rumah susun tambora.
Kamus aktivitas perusahaan dapat dibuat dan dijelaskan dalam tabel
4.4 berikut:
102
Tabel 4.4
Kamus Aktivitas Rusunawa Tambora
No Aktivitas DESKRIPSI
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Susun
Kegiatan yang dilakuakan bertujuan
untuk memelihara sarana dan prasarana
rumah susun yang dimaksud adalah
pemeliharaan gedung rumah susun,
Pemeliharaan mesin pompa air,
pemeliharaan taman dan alat bermain,
dsb.
2. Pengisisan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR)
Pengadaan APAR di setiap rumah susun
di UPRS Tambora, dan juga
memastikan APAR masih berfungsi
dengan baik.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan alat tulis kantor (ATK)
untuk bagian Administrasi di setiap
rumah susun.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan
Pengandaan
Pengadaan untuk pembaharuan stiker di
setiap hunian, dan untuk stempel segel
kegiatan penyegelan unit hunian rumah
susun.
5. Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan perangko, materai, dan
103
Keuangan benda pos lainnya. Pengadaan ini juga
dapat berupa instrument transaksi
keuangan seperti kwitansi.
6. Gaji PJLP Bagian Administrasi Gaji yang diberikan kepada seluruh
pekerja harian lepas bagian administrasi
7. Pengadaan Barang Pakai Habis
Keamanan dan Ketertiban
Pengadaan barang yang dibutuhkan
oleh petugas keamanan seperti senter,
tongkat dsb.
8. Gaji PJLP Petugas Keamanan Gaji yang diberikan kepada seluruh
pekerja harian lepas bagian keamanan.
9. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Petugas Keamanan
Pengadaan pakaian kerja lapangan yang
diberikan kepada seluruh petugas
keamanan UPRS Tambora.
10. Pengadaan Alat Kebersihan dan
Bahan Pembersih
Pengadaan alat alat kebersihan dan
bahan pembersih untuk para petugas
membersihkan tiap lantai rumah susun.
11. Pengadaan Barang Pakai Habis
Kebersihan
Pengadaan barang barang habis pakai
kebersihan untuk menunjang kegiatan
membersihkan dan merawat rumah
susun.
12. Gaji PJLP Petugas Kebersihan Gaji yang diberikan kepada seluruh
pekerja harian lepas bagian kebersihan.
13. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan yang
104
Petugas Kebersihan diberikan kepada seluruh petugas
kebersihan UPRS Tambora.
14. Penyediaan Jasa Telepon, Air,
Listrik dan Internet (TALI)
Seluruh biaya untuk instalasi air, listrik,
dan internet UPRS Tambora.
15. Pengadaan Makanan dan Minuman
Harian Pegawai
Konsumsi harian yang diberikan untuk
ASN & Seluruh PJLP yang bekerja di
UPRS Tambora seperti air galon, teh,
kopi.
16. Pengadaan Makanan dan Minuman
Rapat
Konsumsi untuk rapat yang diberikan
untuk ASN & Seluruh PJLP yang
bekerja di UPRS Tambora.
17. Kegiatan Kerja Bakti bersama
Warga Rusunawa
Belanja snack untuk seluruh warga dan
pjlp yang berpartisipasi dalam kegiatan
kerja bakti. Kerja bakti diadakan satu
bulan satu kali.
18. Kegiatan Pembinaan Rohani Warga
Rusunawa
Belanja snack untuk seluruh warga dan
pjlp yang berpartisipasi dalam kegiatan
pembinaan rohani warga. Kegiatan ini
diadakan pada bulan puasa.
19 Penanggulangan Bahaya Narkoba &
HIV AIDS
Kegiatan yang dimaksudkan adalah
sosialisasi untuk warga mengenai
bahaya narkoba dan HIV aids.
20 Pendampingan Kegiatan Rusun Kegiatan yang dimaksudkan adalah
105
menerima tamu dari SKPD lain. Atau
membuat program bersama dengan
kelurahan atau SKPD lain.
21 Penertiban Penghuni Rusun Penertiban pada penghuni rusun
dilaksanakan ketika ada warga
rusunawa yang terlibat kasus narkoba
atau tidak menempati hunian selama 15
hari berturut turut. Maka dilakukan
penyegelan atau pengosongan oleh
ASN & Pengelola.
22 Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani Pelayanan yang diberikan bagi warga
rusunawa secara rutin sebagai bentuk
menjaga kesehatan warga rusunawa.
Pelayanan ini diadakan setiap hari
selasa sore.
23 Kegiatan Simulasi Penanggulangan
Bencana Kebakaran
Kegiatan yang diberikan kepada seluruh
anggota rumah susun, baik warga
maupun pegawai yang bekerja.
Kegiatan ini berupa pelatihan dan
sosialisasi pemadam kebakaran
24 Perpanjang Surat Perjanjian Hunian Kegiatan serentak yang dilaksanakan
setiap 2 Tahun sekali untuk
memperpanjang surat perjanjian
106
menempati hunian di tiap rusunawa.
25 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Pengadaan peralatan rumah tangga
untuk pengelola kantor. Seperti gelas,
piring dsb.
26 Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy Pengadaan Mesin Foto Copy untuk
mempermudah administrasi surat
menyurat.
27 Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kerja
Pemeliharaan yang dilakukan untuk
peralatan dan barang milik kantor
pengelola contoh : Maintenance
computer, laptop dsb.
28 Pengadaan Perkakas Kerja
Mekanikal Elektrikal
Pengadaan perkakas kerja ME untuk
kegiatan maintenance kantor dan rumah
susun.
29 Gaji PJLP Petugas Mekanikal
Elektrikal
Gaji yang diberikan kepada seluruh
pekerja harian lepas bagian teknisi.
30 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Petugas Mekanikal Elektrikal
Pengadaan pakaian kerja lapangan yang
diberikan kepada seluruh petugas
teknisi UPRS Tambora.
31 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Kerja
Pengadaan sarana dan prasarana dengan
waktu penggunaan lebih dari 1 tahun,
contoh kursi rapat, sofa dsb.
32 Penyediaan BBM KDO/ KDO Belanja BBM Kendaraan dinas
107
Khusus operasional.
33 Penyediaan Jasa Perizinan KDO/
KDO Khusus
Perpanjang stnk kendaraan roda empat
dan roda dua milik UPRS Tambora.
34 Pemeliharaan/ Service Kendaraan
Dinas Operasional
Biaya yang dikeluarkan untuk service
kendaraan roda empat dan roda dua
milik UPRS Tambora.
TOTAL
Sumber : Diolah dari berbagai sumber.
2. Identifikasi Cost Object, Direct Labor Cost, Direct Material Cost dan
Overhead Cost
Dari hasil pengamatan dan hasil identifikasi data, diperoleh hasil yang
berkaitan dengan Cost Object, Direct Labor Cost, Direct Material Cost dan
Overhead Cost. Hal ini di jabarkan pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.5
Penetapan Cost Objects, Direct Labor Cost, Direct Material Cost, dan
Overhead Cost
Penetapan Deskripsi Keterangan
Cost Objects Merupakan output produk
berupa pelayanan yang
diberikan oleh Rusunawa
Biaya Sewa Rusunawa
Direct Labor
Cost
Merupakan biaya orang atau
personel yang terlibat
lansgung dalam kegiatan
Biaya jasa atau gaji untuk seluruh
tenaga kerja di Rusunawa dan
Pengembangan serta Pelatihan
108
atau aktivitas yang terjadi di
Rusunawa
tenaga kerja
Direct
Material Cost
Merupakan biaya bahan
langsung yang digunakan
dan dikonsumsi dalam
kegiatan atau aktivitas yang
terjadi di Rusunawa
Pengadaan Alat dan Bahan Habis
Pakai dan Pemeliharaan sarana
dan prasarana rumah susun.
Overhead
Cost
Merupakan biaya lain-lain
selain biaya bahan baku
langsung dan biaya tenaga
kerja langsung yang tidak
dapat secara langsung
ditelusuri ke produk.
Biaya penanggulangan bahaya,
pendampingan, pembinaan dan
penertiban warga, serta biaya lain
yang tidak dapat ditelusuri secara
langsung dampaknya pada output.
Sumber : Diolah dari berbagai sumber
Pada penentuan Cost Object berkaitan dengan produk yang dihasilkan
oleh Unit Pengelola Rumah Susun Tambora, yakni dengan fasilitas yang
disediakan untuk warga penghuni rumah susun.
Sedangkan penentuan komponen biaya berupa Biaya langsung (Direct
Material dan Direct Labor), berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dalam
rangka memberikan fasilitas dalam memelihara rumah susun yakni jumlah
unit hunian rumah susun sewa. Direct material berupa biaya yang
dikeluarkan untuk bahan-bahan yang diperlukan dalam proses menghasilkan
produk, yakni bahan-bahan yang digunakan kegiatan pengadaan dan
109
pemeliharaan rusunawa. Sedangkan Direct Labor berupa biaya yang
dikeluarkan dalam rangka membayar tenaga kerja yang berkaitan langsung
dengan kegiatan tersbut.
Lain halnya dengan biaya tidak langsung (Overhead Cost).
Merupakan biaya yang dikeluarkan UPRS dalam rangka mendukung
kegiatan utama untuk menghasilkan produk berupa kegiatan umum,
pelayanan administrasi, dan rutin yang secara tidak lanngsung memberikan
kontribusi dalam menciptakan produk yang baik.
3. Identifikasi Expense Category, Cost Driver dan Cost Component
Dari pengamatan dan pengumpulan data diperoleh hasil identifikasi
expense category, cost driver dan cost component sebagai berikut:
Tabel 4.6
Penetapan Expense Category, Cost Driver dan Cost Component
Penetapan Deskripsi Keterangan
Expense Category Yaitu belanja untuk
membiayai kegiatan
rumah susun
1. Belanja Rutin :
belanja bahan habis
pakai dari segi
keamanan, kebersihan,
mekanik, dan
administrasi
2. Belanja
Pengembangan :
pengadaan
110
pengembangan sarana
rumah susun
Cost Driver Yaitu faktor-faktor
yang menyebabkan
perubahan biaya
aktivitas
Jumlah unit hunian,
jumlah PJLP, jumlah
penggunaan kertas,
frekuensi kegiatan,
frekuensi pemeliharaan
dan frekuensi perbaikan
sarana dan prasarana
Cost Behaviour Yaitu pola
penyerapan biaya
yang dipengaruhi
oleh jenis cost
driver. Terdiri atas
fixed cost dan
variabel cost.
Fixed Cost, misalnya
gaji, langganan daya jasa
dan lain lain.
Variable Cost, misalnya
alat tulis kantor, biaya
pengadaan surat
pemberitahuan tagihan
retribusi dan lain
sebagainya.
Cost Component Yaitu komponen
anggaran/biaya
yang diserap oleh
suatu aktivitas
Keperluan harian kantor,
langganan daya dan jasa,
perjalanan dinas, belanja
alat tulis kantor,
sosialisasi dan
111
sebagainya
Activity Centre Yaitu satuan entitas
organisasi dimana
aktivitas
berlangsung
Unit Pengelola Rumah
Susun Tambora
Sumber : Diolah dari berbagai sumber
4. Pembentukkan model ABC yang dapat diterapkan dalam menghitung
Unit Cost biaya sewa rumah susun di UPRS Tambora
Berdasarkan sejumlah tahapan yang telah diidentifikasi dan dianalisa
dapat digambarkan bahwa aktivitas-aktivitas yang telah digambarkan dalam
definisi belanja rutin dan belanja pengembangan yang tergambar pada 3
level aktivitas yang digambarkan di masing-masing Cost Driver yang telah
ditetapkan.
Berikut ini model yang dapat merepresentasikan proses integrasi
sistem akuntansi yang berbasis mata anggaran ke dalam aktivitas
ditunjukkan pada gambar berikut ini:
112
Gambar 4.2
Model Pembebanan Activities ke dalam Cost Object
ACTIVITIES EXPENDITURE COST OBJECT
Cost Cost
Component Driver
ABC Costing ABC Costing Activity Centre
Sumber: Setyaningrum (2014:70)
D. Aplikasi Model ABC
Dalam melaksanakan perancangan atas model ABC yang dapat
diterapkan di Unit Pengelola Rumah Susun Tambora, maka akan dilaksanakan
tahapan berikut:
1. Proses Bisnis Unit Pengelola Rumah Susun Tambora
Tahap pertama yang dilakukan adalah menguraikan mengenai
aktivitas dan karakteristik proses bisnis di UPRS Tambora yang berkaitan
dengan cost driver terkait dengan proses kegiatan pelayanan dan kegiatann
penunjang lain yang ada di rumah susun.
Manajerial
Activities
Core Activities
Support
Activities
Belanja
Rutin
Belanja
Pengembangan
Sewa
Rumah
Susun
113
Berikut data yang berkaitan dengan cost driver penelitian ini. Data
yang digunakan yakni diperoleh untuk kegiatan anggaran 2018 yaitu:
a) Jumlah unit hunian UPRS Tambora
Data berikut ini adalah data jumlah unit hunian yang ada di UPRS Tambora:
Tabel 4.7
Jumlah hunian UPRS Tambora
No Nama
Rusun
Jumlah
Tower
Lantai Sarana Prasarana Jumlah Hunian
1 Tambora 3
Tower
15
Lantai
Bank DKI, taman
penghijauan, klinik
dari puskesmas,
PAUD, Ruang aula,
Masjid, dan
Perpustakaan.
879 unit
A: 300
B : 278
C : 300
2 Daan
Mogot
8
Tower
5
Lantai
Bank DKI, taman
penghijauan, klinik
dari puskesmas,
PAUD, Ruang aula,
Masjid, dan
Perpustakaan.
640 unit
16 unit/ lt
3 Flamboyan 6
Tower
4
Lantai
Area penghijauan,
PAUD, Ruang Aula,
Masjid dan Lapangan
560 unit
A-D : 24 unit/lt
E-F : 22 unit/ lt
114
Futsal.
4 Rawa
Buaya
5
Tower
16
lantai
Bank DKI, taman
penghijauan, Ruang
klinik, Ruang PAUD,
Ruang Aula, Masjid,
Kios UMKM, dan
Ruang Perpustakaan.
778 unit
5 Tegal Alur 1
Tower
7
lantai
Area penghijauan,
Ruang PAUD, Ruang
Aula, Taman bermain.
95 unit
Sumber : Data Demografi UPRS Tambora
Jumlah seluruh unit hunian yang sudah ditempati di 3 rusunawa
adalah 878 yang terdiri dari rusun yang berada di tower sejumlah 548 dan
yang berada di blok sejumlah 330 unit hunian.
b) Jumlah Pegawai atau tenaga kerja, akan disajikan pada tabel 4.8 berikut:
Tabel 4.8
Jumlah PJLP di UPRS Tambora
No. Bagian Rusunawa
Tambora
Rusunawa
Daan
Mogot
Rusunawa
Flamboyan
Jumlah
PJLP
1 Administrasi
(Pelayanan)
4 13 3 20
115
2 Teknisi 13 12 6 31
3 Keamanan 18 24 15 57
4 Cleaning Service 24 32 18 74
Total Per Rusun 59 81 42 182
Sumber: Data pjlp 2018
2. Transformasi Mata Anggaran Belanja dari Laporan keuangan ke
dalam Aktivitas
Tahap kedua adalah mentransformasi mata anggaran belanja dari
laporan keuangan unit pengelola rumah susun tambora tahun 2018 ke dalam
aktivitas yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuan dilakukannya
transformasi adalah untuk mempermudah identifikasi nilai belanja aktivitas
yang terkait dengan mata anggaran tertentu yang menghasilkan nilai
nominal pengeluaran dana. Berikut matriks secara umum yang dapat
ditampilkan:
Tabel 4.9
Matriks Expense-Activity Dependent
No Aktivitas Total
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Susun
1.013.242.496
2. Pengisisan Alat Pemadam Api Ringan
(APAR)
55.000.000
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.694.283
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 27.976.509
116
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4.548.775
6. Gaji PJLP Bagian Administrasi 1.439.300.327
7. Pengadaan Barang Pakai Habis Keamanan dan
Ketertiban
137.996.111
8. Gaji PJLP Petugas Keamanan 4.271.414.793
9. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas
Keamanan
220.265.584
10. Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan
Pembersih
277.256.430
11. Pengadaan Barang Pakai Habis Kebersihan 92.631.770
12. Gaji PJLP Petugas Kebersihan 5.031.901.171
13. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas
Kebersihan
111.044.676
14. Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan
Internet (TALI)
7.373.915.376
15. Pengadaan Makanan dan Minuman Harian
Pegawai
31.333.220
16. Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat 42.240.000
17. Kegiatan Kerja Bakti bersama Warga
Rusunawa
93.500.000
18. Kegiatan Pembinaan Rohani Warga Rusunawa 173.300.000
19 Penanggulangan Bahaya Narkoba & HIV
AIDS
17.600.000
117
20 Pendampingan Kegiatan Rusun 105.600.000
21 Penertiban Penghuni Rusun 84.480.000
22 Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani 280.500.000
23 Kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana
Kebakaran
25.850.000
24 Perpanjang Surat Perjanjian Hunian 100.529.000
25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 28.181.175
26 Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy 39.600.000
27 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Kerja
50.644.000
28 Pengadaan Perkakas Kerja Mekanikal
Elektrikal
280.149.753
29 Gaji PJLP Petugas Mekanikal Elektrikal 2.273.341.943
30 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Petugas
Mekanikal Elektrikal
71.786.198
31 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerja 1.075.880.286
32 Penyediaan BBM KDO/ KDO Khusus 42.494.760
33 Penyediaan Jasa Perizinan KDO/ KDO
Khusus
4.488.000
34 Pemeliharaan/ Service Kendaraan Dinas
Operasional
44.258.148
TOTAL 25.047.944.784
Sumber: Data laporan Keuangan Rusunawa Tambora
118
3. Alokasi Activity Overhead Cost sesuai Model ABC
Tahap ketiga yaitu alokasi overhead cost disesuaikan dengan model
ABC. Setelah mengetahui aktivitas yang terjadi pada tahun anggaran 2018,
maka selanjutnya akan diidentifikasi cost driver apa saja yang terkait pada
aktivitas. Identifikasi cost driver dilakukan melalui wawancara dan
observasi. Prinsip pemilihan cost driver yakni dengan dasar kemudahan dan
ketersediaan data.
Berdasarkan data yang ada dilakukan pengalokasian penyerapan biaya
overhead (overhead activity cost) sesuai aktivitas hasil rekonstruksi.
Pengalokasian mata anggaran pada aktivitas yang ada dilakukan dengan
menghitung proporsi aktivitas terhadap mata anggaran yang ada kemudian
mencari nilai nominal dari aktivtias tersebut.
Alokasi biaya overhead pada Unit Pengelola Rumah Susun Tambora
meliputi 2 komponen, yakni:
a. Overhead gabungan, dimana aktivitas overhead antara Rusunawa
Tambora, Daan Mogot dan Flamboyan digabung pada pengadaan
peralatan dan perlengkapan dan sarana prasarana, pengadaan ATK,
TALI, dan biaya makan minum.
b. Overhead yang dilaksanakan pada masing-masing Rusunawa.
119
4. Perhitungan Direct Labor Cost, Direct Material Cost, dan Overhead
Cost pada UPRS Tambora
Setelah penentuan model overhead cost kemudian dilanjutkan dengan
perhitungan menentukan besarnya Direct Labor Cost, Direct Material dan
Overhead Cost pada pengelolaan pelayanan di UPRS Tambora.
a. Perhitungan Direct Labor Cost
Perhitungan Direct Labour Cost yang diketahui terdiri atas seluruh
pengeluaran yang berkaitan dengan biaya langsung di Rusunawa
Tambora yang terdiri atas gaji dan tunjangan dan seluruh biaya
pengembangan tenaga kerja.
Jumlah Direct Labour Cost akan disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.10
Direct Labor Cost
No Aktivitas Daan Mogot Tambora Flamboyan Jumlah
1 Gaji PHL
Petugas
Administrasi
584.899.268 520.172.905 334.228.153 1.439.300.326
2 Gaji PHL
Petugas
Pengamanan
Kantor
1.754.697.805 1.514.032.528 1.002.684.460 4.271.414.793
3 Gaji PHL
Mekanikal
1.019.395.868 836.160.884 417.785.192 2.273.341.944
120
Elektrikal
4 Gaji PHL
Petugas
Kebersihan
1.938.521.623 1.756.468.602 1.336.910.947 5.031.901.172
Total 5.297.514.564 4.626.834.919 3.091.608.752 13.015.958.235
Sumber: Data laporan keuangan Rusun Tambora
b. Perhitungan Direct Material Cost
Sama halnya dengan Perhitungan Dirrect Labor Cost, bahwa perhitungan
Direct Material Cost juga berkaitan dengan seluruh pengeluaran rumah
susun yang berkaitan dengan biaya bahan langsung yang terdiri atas
pengadaan alat dan bahan habis pakai dan alat tulis kantor/ATK yang
akan disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.11
Direct Material Cost
No. Aktivitas Daan
Mogot
Tambora Flamboyan Jumlah
1 Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
rumah susun
337.747.499 337.747.499 337.747.499 1.013.242.497
2 Belanja Alat
Kebersihan
dan Bahan
98.697.280 129.210.510 49.348.640 277.256.430
121
Pembersih
3
Belanja
Barang Pakai
Habis
Kebersihan
30.979.300 44.347.820 17.304.650 92.631.770
4 Belanja
Perkakas
Kerja
86.518.895 138.398.402 55.232.455 280.149.752
Total 553.942.974 649.704.231
459.633.244
1.663.280.449
Sumber: Data laporan keuangan UPRS Tambora
c. Perhitungan Overhead Cost
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Overhead Cost yang
ada di Rumah Susun Tambora berasal dari aktivitas overhead pada rumah
susun tambora seperti yang akan digambarkan berikut ini:
Tabel 4.12
Overhead Cost
No Aktivitas Daan Mogot Tambora Flamboyan Jumlah
1
Pengisisan Alat
Pemadam Api
Ringan (APAR)
22.000.000 22.000.000 11.000.000 55.000.000
2
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
41.898.095 41.898.094 41.898.094 125.694.283
122
3
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Pengandaan
9.325.503 9.325.503 9.325.503 27.976.509
4
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
1.516.258 1.516.258 1.516.258 4.548.775
5
Pengadaan Barang
Pakai Habis
Keamanan dan
Ketertiban
48.542.542 65.757.553 23.696.017 137.996.111
6
Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan
Petugas Keamanan
75.652.500 101.383.084 43.230.000 220.265.584
7
Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan
Petugas Kebersihan
39.981.333 43.485.009 27.578.333 111.044.676
8
Penyediaan Jasa
Telepon, Air,
Listrik dan Internet
(TALI)
2.030.615.376 3.332.850.000 2.010.450.000 7.373.915.376
123
9
Pengadaan
Makanan dan
Minuman Harian
Pegawai
13.286.840 12.725.960 5.293.420 31.306.220
10
Pengadaan
Makanan dan
Minuman Rapat
14.080.000 14.080.000 14.080.000 42.240.000
11
Kegiatan Kerja
Bakti bersama
Warga Rusunawa
37.400.000 37.400.000 18.700.000 93.500.000
12
Kegiatan
Pembinaan Rohani
Warga Rusunawa
70.400.000 67.700.000 35.200.000 173.300.000
13
Penanggulangan
Bahaya Narkoba &
HIV AIDS
7.040.000 7.040.000 3.520.000 17.600.000
14
Pendampingan
Kegiatan Rusun
42.240.000 42.240.000 21.120.000 105.600.000
15
Penertiban
Penghuni Rusun
33.792.000 33.792.000 16.896.000 84.480.000
16
Kegiatan Senam
Kesegaran Jasmani
112.200.000 112.200.000 56.100.000 280.500.000
124
17
Kegiatan Simulasi
Penanggulangan
Bencana Kebakaran
10.340.000 10.340.000 5.170.000 25.850.000
17
Perpanjang Surat
Perjanjian Hunian
33.509.667 33.509.667 33.509.667 100.529.000
18
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
9.393.725 9.393.725 9.393.725 28.181.175
19
Penyediaan Sewa
Mesin Foto Copy
39.600.000 - - 39.600.000
20
Pemeliharaan
Peralatan dan
Perlengkapan Kerja
16.881.333 16.881.333 16.881.333 50.644.000
21
Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan
Petugas Mekanikal
Elektrikal
27.872.167 32.327.365 11.586.667 71.786.198
22
Penyediaan Sarana
dan Prasarana Kerja
361.549.969 357.165.158 357.165.158 1.075.880.286
23
Penyediaan BBM
KDO/ KDO
Khusus
42.494.760 - - 42.494.760
125
24
Penyediaan Jasa
Perizinan KDO/
KDO Khusus
3.696.000 396.000 396.000 4.488.000
25
Pemeliharaan/
Service Kendaraan
Dinas Operasional
44.285.148 - - 44.285.148
TOTAL 3.189.593.216 4.405.406.709 2.773.706.175 10.368.706.101
Sumber : Data laporan keuangan UPRS Tambora
Nilai yang didapat dari overhead diatas adalah nilai yang dihitung
berdasarkan proporsi sebagai pengganti cost driver yang belum diketahui.
Metode penentuan factor proporsi ini adalah sebagai berikut:
a. Cost Driver jumlah unit hunian di rusun Daan Mogot, Tambora dan
Flamboyan. Factor ini untuk menentukan konversi biaya yang diserap
oleh masing-masing rusun pada kegiatan utama pemeliharaan unit
hunian di tiap rusunawa.
b. Cost Driver frekuensi kegiatan, perbaikan atau pemeliharaan untuk
menentukan konversi biaya overhead yang tidak diserap langsung oleh
produk (harga unit hunian) oleh karena frekuensi kegiatan adalah cost
driver yang paling mudah ditelusuri.
Selain kedua cost driver tersebut terdapat beberapa cost driver
yang digunakan dalam penyelesaian perhitungan overhead cost yang akan
digambarkan pada tiap rincian berikut:
126
Tabel 4.13
Total Cost Driver
No. Kegiatan Cost
Driver
Driver JUMLAH
Rusunawa
Daan
Mogot
Rusunawa
Tambora
Rusunawa
Flamboyan
1 Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
rumah susun
Jumlah
unit
hunian
640
878
560
2.078
2 Pengisisan Alat
Pemadam Api
Ringan (APAR)
Jumlah
lantai
rusunawa
5
15
4
24
3 Penyediaan alat
tulis kantor
Jumlah
unit
hunian
640
878
560
2.078
4 Penyediaan
barang cetakan
dan pengandaan
Jumlah
unit
hunian
640
878
560
2.078
5 Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Jumlah
unit
hunian
640
878
560
2.078
127
6 Penyediaan jasa
administrasi
surat menyurat /
caraka
Jumlah
PJLP
13
4
3
20
7 Pengadaan
barang pakai
habis keamanan
dan ketertiban
Jumlah
unit
hunian
640
878
560
2.078
8 Gaji PJLP
Petugas
Keamanan
Jumlah
PJLP
24
18
15
57
9 Pengadaan
pakaian kerja
lapangan
petugas
keamanan
Jumlah
PJLP
24
18
15
57
10 Pengadaan alat
kebersihan dan
bahan
pembersih
Jumlah
unit
hunian
640
878
560
2.078
11 Pengadaan
barang pakai
habis
Jumlah
unit
hunian
640
878
560
2.078
128
kebersihan
12 Gaji PJLP
Petugas
Kebersihan
Jumlah
PJLP
32
24
18
74
13 Pengadaan
pakaian kerja
lapangan
petugas
kebersihan
Jumlah
PJLP
32
24
18
74
14 Penyediaan Jasa
Telepon, Air,
Listrik dan
Internet (TALI)
Jumlah
unit
hunian
640
878
560
2.078
15 Pengadaan
makanan dan
minuman harian
pegawai
Jumlah
PJLP
81
59
42
182
16 Pengadaan
makanan dan
minuman rapat
Jumlah
PJLP
81
59
42
182
17 Kegiatan Kerja
Bakti bersama
Warga
Frekuensi
Kegiatan
12
12
12
36
129
Rusunawa
18 Kegiatan
Pembinaan
Rohani Warga
Rusunawa
Frekuensi
Kegiatan
1
1
1
3
19 Penanggulangan
Bahaya
Narkoba & HIV
AIDS
Frekuensi
Kegiatan
1
1
1
3
20 Pendampingan
Kegiatan Rusun
Frekuensi
Kegiatan
12
12
12
36
21 Penertiban
Penghuni Rusun
Frekuensi
Kegiatan
12
12
12
36
22 Kegiatan senam
kesegaran
jasmani
Frekuensi
Kegiatan
48
48
48
144
23 Kegiatan
Simulasi
Penanggulangan
Bencana
Kebakaran
Frekuensi
Kegiatan
1
1
1
3
130
24 Perpanjang
Surat Perjanjian
Hunian
Frekuensi
Kegiatan
1
1
1
3
25 Penyediaan
peralatan rumah
tangga
Frekuensi
Kegiatan
1
1
1
3
26 Penyediaan
sewa mesin foto
copy
Frekuensi
Kegiatan
1
-
-
1
27 Pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan
kerja
Jumlah
unit
hunian
640
878
560
2.078
28 Pengadaan
Perkakas Kerja
Jumlah
unit
hunian
640
878
560
2.078
29 Gaji PJLP
Petugas
Mekanikal
Elektrikal
Jumlah
PJLP
12
13
6
31
30 Pengadaan
pakaian kerja
lapangan
Jumlah
PJLP
12
13
6
31
131
petugas ME
31 Penyediaan
sarana dan
prasarana kerja
Jumlah
unit
hunian
640
878
560
2.078
32 Penyediaan
BBM KDO/
KDO Khusus
Frekuensi
Kegiatan
1
-
1
2
33 Penyediaan jasa
perizinan KDO/
KDO khusus
Frekuensi
Kegiatan
1
-
1
2
34 Pemeliharaan/
Service
Kendaraan
Dinas
Operasional
Frekuensi
Kegiatan
1
-
1
2
Sumber : Diolah dari data sekunder
5. Cost Per Unit Rusunawa Daan Mogot, Tambora dan Flamboyan
a. Rusunawa Daan Mogot
Cost/ Unit untuk rusunawa daan mogot / pesakih akan disajikan dalam
table berikut :
132
Tabel 4.14
Perhitungan Cost/Unit Rusunawa Daan Mogot
DL DM OH
1Pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah susun-
314.105.174 - 314.105.174
2Pengisisan Alat Pemadam Api
Ringan (APAR)-
- 11.550.000 11.550.000
3 Penyediaan alat tulis kantor - - 38.965.228 38.965.228
4Penyediaan barang cetakan dan
pengandaan-
- 8.672.718 8.672.718
5Penyediaan jasa administrasi
keuangan-
- 1.410.120 1.410.120
6Penyediaan jasa administrasi
surat menyurat / caraka 935.545.213 - - 935.545.213
7Pengadaan barang pakai habis
keamanan dan ketertiban-
- 42.778.794 42.778.794
8 Gaji PJLP Petugas Keamanan1.793.994.213 - - 1.793.994.213
9Pengadaan pakaian kerja
lapangan petugas keamanan-
- 92.511.545 92.511.545
10Pengadaan alat kebersihan dan
bahan pembersih-
85.949.493 - 85.949.493
11Pengadaan barang pakai habis
kebersihan-
28.715.849 - 28.715.849
12 Gaji PJLP Petugas Kebersihan2.163.717.504 - - 2.163.717.504
13Pengadaan pakaian kerja
lapangan petugas kebersihan-
- 47.749.211 47.749.211
14Penyediaan Jasa Telepon, Air,
Listrik dan Internet (TALI)-
- 2.285.913.767 2.285.913.767
15Pengadaan makanan dan
minuman harian pegawai-
- 13.786.617 13.786.617
16Pengadaan makanan dan
minuman rapat-
- 18.585.600 18.585.600
17Kegiatan Kerja Bakti bersama
Warga Rusunawa-
- 31.135.500 31.135.500
18Kegiatan Pembinaan Rohani
Warga Rusunawa-
- 57.708.900 57.708.900
19Penanggulangan Bahaya Narkoba
& HIV AIDS-
- 5.860.800 5.860.800
20 Pendampingan Kegiatan Rusun - - 35.164.800 35.164.800
INDIKATOR
JUMLAHNo. Kegiatan
133
Sumber: Diolah dari data sekunder
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk
rusunawa daan mogot/ pesakih adalah Direct Labor (DL) Sebesar Rp
5,779,860,287 sedangkan Direct Maretial (DM) sebesar Rp 515,616,939
dan Overhead (OH) sebesar Rp 3,324,927,911. Perhitungan direct
marerial untuk aktivitas pertama yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah susun dihitung dari perkalian Antara proporsi jumlah unit hunian
pada lampiran 6 dengan total beban berdasarkan aktivitas untuk kegiatan
pemeliharaan sarana dan prasarana. Begitu juga untuk aktivitas kedua
overhead yaitu pengadaan APAR dihitung dari perkalian Antara proporsi
21 Penertiban Penghuni Rusun - - 28.131.840 28.131.840
22Kegiatan senam kesegaran
jasmani-
- 93.406.500 93.406.500
23Kegiatan Simulasi
Penanggulangan Bencana -
- 8.608.050 8.608.050
24Perpanjang Surat Perjanjian
Hunian-
- 31.163.990 31.163.990
25 Penyediaan peralatan rumah - - 9.384.331 9.384.331
26 Penyediaan sewa mesin foto copy - - 39.600.000 39.600.000
27Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja-
- 15.699.640 15.699.640
28 Pengadaan Perkakas Kerja - 86.846.423 - 86.846.423
29Gaji PJLP Petugas Mekanikal
Elektrikal 886.603.358 - - 886.603.358
30Pengadaan pakaian kerja
lapangan petugas ME-
- 27.996.617 27.996.617
31Penyediaan sarana dan prasarana
kerja-
- 333.522.889 333.522.889
32 Penyediaan BBM KDO/ KDO - - 21.247.380 21.247.380
33Penyediaan jasa perizinan KDO/
KDO khusus-
- 2.244.000 2.244.000
34Pemeliharaan/ Service Kendaraan
Dinas Operasional-
- 22.129.074 22.129.074
5.779.860.287 515.616.939 3.324.927.911 9.620.405.137
Jumlah Unit Hunian 640 Cost/Unit 15.031.883
TOTAL
134
jumlah lantai rusunawa daan mogot pada lampiran 6 dengan total beban
berdasarkan aktivitas pada table 4.9 dan begitu seterusnya untuk
perhitungan aktivitas-aktivitas selanjutnya.
Jumlah unit hunian rusunawa daan mogot adalah 640 unit dengan total
pengeluaran sebesar Rp 9,620,405,137 sehingga cost per unit untuk
rusunawa daan mogot sebesar Rp 15,031,883 per unit hunian per tahun
atau sebesar Rp 1,252,657 per unit hunian per bulan.
135
b. Rusunawa Tambora
Cost/Unit untuk unit hunian Rusunawa Tambora akan disajikan dalam
tabel berikut:
Tabel 4.15
Perhitungan Cost/Unit Rusunawa Tambora
DL DM OH
1Pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah susun-
425.561.848 - 425.561.848
2Pengisisan Alat Pemadam Api Ringan
(APAR)-
- 34.100.000 34.100.000
3 Penyediaan alat tulis kantor - - 52.791.599 52.791.599
4Penyediaan barang cetakan dan
pengandaan-
- 11.750.134 11.750.134
5Penyediaan jasa administrasi
keuangan-
- 1.910.486 1.910.486
6Penyediaan jasa administrasi surat
menyurat / caraka 287.860.065 - - 287.860.065
7Pengadaan barang pakai habis
keamanan dan ketertiban-
- 57.958.367 57.958.367
8 Gaji PJLP Petugas Keamanan1.366.852.734 - - 1.366.852.734
9Pengadaan pakaian kerja lapangan
petugas keamanan-
- 70.484.987 70.484.987
10Pengadaan alat kebersihan dan bahan
pembersih-
116.447.701 - 116.447.701
11Pengadaan barang pakai habis
kebersihan-
38.905.343 - 38.905.343
12 Gaji PJLP Petugas Kebersihan1.660.527.386 - - 1.660.527.386
13Pengadaan pakaian kerja lapangan
petugas kebersihan-
- 36.644.743 36.644.743
14Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik
dan Internet (TALI)-
- 3.097.044.458 3.097.044.458
15Pengadaan makanan dan minuman
harian pegawai-
- 10.339.963 10.339.963
16Pengadaan makanan dan minuman
rapat-
- 13.939.200 13.939.200
17Kegiatan Kerja Bakti bersama Warga
Rusunawa-
- 31.135.500 31.135.500
18Kegiatan Pembinaan Rohani Warga
Rusunawa-
- 57.708.900 57.708.900
19Penanggulangan Bahaya Narkoba &
HIV AIDS-
- 5.860.800 5.860.800
20 Pendampingan Kegiatan Rusun - - 35.164.800 35.164.800
JUMLAH
INDIKATORNo. Kegiatan
136
Sumber: Diolah dari data sekunder
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan
untuk rusunawa tambora adalah Direct Labor (DL) Sebesar Rp
4,270,043,802 sedangkan Direct Maretial (DM) sebesar Rp 689,577,789
dan Overhead (OH) sebesar Rp 4,201,877,240. Perhitungan direct
marerial untuk aktivitas pertama yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah susun dihitung dari perkalian Antara proporsi jumlah unit hunian
pada lampiran 6 dengan total beban berdasarkan aktivitas untuk kegiatan
pemeliharaan sarana dan prasarana. Begitu juga untuk aktivitas kedua
overhead yaitu pengadaan APAR dihitung dari perkalian Antara proporsi
jumlah lantai rusunawa tambora pada lampiran 6 dengan total beban
21 Penertiban Penghuni Rusun - - 28.131.840 28.131.840
22 Kegiatan senam kesegaran jasmani - - 93.406.500 93.406.500
23Kegiatan Simulasi Penanggulangan
Bencana Kebakaran-
- 8.608.050 8.608.050
24 Perpanjang Surat Perjanjian Hunian - - 42.222.180 42.222.180
25 Penyediaan peralatan rumah tangga - - 9.384.331 9.384.331
26 Penyediaan sewa mesin foto copy - - - -
27Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja-
- 21.270.480 21.270.480
28 Pengadaan Perkakas Kerja - 117.662.896 - 117.662.896
29 Gaji PJLP Petugas Mekanikal Elektrikal954.803.616 - - 954.803.616
30Pengadaan pakaian kerja lapangan
petugas ME-
- 30.150.203 30.150.203
31Penyediaan sarana dan prasarana
kerja-
- 451.869.720 451.869.720
32 Penyediaan BBM KDO/ KDO Khusus - - - -
33Penyediaan jasa perizinan KDO/ KDO
khusus-
- - -
34Pemeliharaan/ Service Kendaraan
Dinas Operasional-
- - -
4.270.043.802 698.577.789 4.201.877.240 9.170.498.830
878 Cost/Unit 10.444.759
TOTAL
137
berdasarkan aktivitas pada table 4.9 dan begitu seterusnya untuk
perhitungan aktivitas-aktivitas selanjutnya.
Jumlah unit hunian rusunawa tambora adalah 878 unit dengan total
pengeluaran sebesar Rp 9,170,498,830 sehingga cost per unit untuk
rusunawa tambora sebesar Rp 10,444,759 per unit hunian per tahun atau
sebesar Rp 870,397 per unit hunian per bulan.
138
c. Rusunawa Flamboyan
Cost/Unit untuk unit hunian Rusunawa Flamboyan akan disajikan dalam
tabel berikut:
Tabel 4.16
Perhitungan Cost/Unit Rusunawa Flamboyan
DL DM OH
1Pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah susun-
273.575.474 - 273.575.474
2Pengisisan Alat Pemadam Api Ringan
(APAR)-
- 9.350.000 9.350.000
3 Penyediaan alat tulis kantor - - 33.937.456 33.937.456
4Penyediaan barang cetakan dan
pengandaan-
- 7.553.657 7.553.657
5Penyediaan jasa administrasi
keuangan-
- 1.228.169 1.228.169
6Penyediaan jasa administrasi surat
menyurat / caraka 215.895.049 - - 215.895.049
7Pengadaan barang pakai habis
keamanan dan ketertiban-
- 37.258.950 37.258.950
8 Gaji PJLP Petugas Keamanan1.110.567.846 - - 1.110.567.846
9Pengadaan pakaian kerja lapangan
petugas keamanan-
- 57.269.052 57.269.052
10Pengadaan alat kebersihan dan bahan
pembersih-
74.859.236 - 74.859.236
11Pengadaan barang pakai habis
kebersihan-
25.010.578 - 25.010.578
12 Gaji PJLP Petugas Kebersihan1.207.656.281 - - 1.207.656.281
13Pengadaan pakaian kerja lapangan
petugas kebersihan-
- 26.650.722 26.650.722
14Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik
dan Internet (TALI)-
- 1.990.957.152 1.990.957.152
15Pengadaan makanan dan minuman
harian pegawai-
- 7.206.641 7.206.641
16Pengadaan makanan dan minuman
rapat-
- 9.715.200 9.715.200
17Kegiatan Kerja Bakti bersama Warga
Rusunawa-
- 31.135.500 31.135.500
18Kegiatan Pembinaan Rohani Warga
Rusunawa-
- 57.708.900 57.708.900
19Penanggulangan Bahaya Narkoba &
HIV AIDS-
- 5.860.800 5.860.800
20 Pendampingan Kegiatan Rusun - - 35.164.800 35.164.800
JUMLAH
INDIKATORNo. Kegiatan
139
Sumber: Data sekunder yang diolah
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan
untuk rusunawa flamboyan adalah Direct Labor (DL) Sebesar Rp
2,966,054,145 sedangkan Direct Maretial (DM) sebesar Rp 449,085,721
dan Overhead (OH) sebesar Rp 2,841,091,939. Perhitungan direct
marerial untuk aktivitas pertama yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah susun dihitung dari perkalian Antara proporsi jumlah unit hunian
pada lampiran 6 dengan total beban berdasarkan aktivitas untuk kegiatan
pemeliharaan sarana dan prasarana. Begitu juga untuk aktivitas kedua
overhead yaitu pengadaan APAR dihitung dari perkalian Antara proporsi
jumlah lantai rusunawa tambora pada lampiran 6 dengan total beban
21 Penertiban Penghuni Rusun - - 28.131.840 28.131.840
22 Kegiatan senam kesegaran jasmani - - 93.406.500 93.406.500
23Kegiatan Simulasi Penanggulangan
Bencana Kebakaran-
- 8.608.050 8.608.050
24 Perpanjang Surat Perjanjian Hunian - - 27.142.830 27.142.830
25 Penyediaan peralatan rumah tangga - - 9.384.331 9.384.331
26 Penyediaan sewa mesin foto copy - - - -
27Pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan kerja-
- 13.673.880 13.673.880
28 Pengadaan Perkakas Kerja - 75.640.433 - 75.640.433
29 Gaji PJLP Petugas Mekanikal Elektrikal431.934.969 - - 431.934.969
30Pengadaan pakaian kerja lapangan
petugas ME-
- 13.639.378 13.639.378
31Penyediaan sarana dan prasarana
kerja-
- 290.487.677 290.487.677
32 Penyediaan BBM KDO/ KDO Khusus - - 21.247.380 21.247.380
33Penyediaan jasa perizinan KDO/ KDO
khusus-
- 2.244.000 2.244.000
34Pemeliharaan/ Service Kendaraan
Dinas Operasional-
- 22.129.074 22.129.074
2.966.054.145 449.085.721 2.841.091.939 6.256.231.806
560 Cost/Unit 11.171.843
TOTAL
140
berdasarkan aktivitas pada table 4.9 dan begitu seterusnya untuk
perhitungan aktivitas-aktivitas selanjutnya.
Jumlah unit hunian rusunawa tambora adalah 878 unit dengan total
pengeluaran sebesar Rp 6,256,231,806 sehingga cost per unit untuk
rusunawa tambora sebesar Rp 11,171,843 per unit hunian per tahun atau
sebesar Rp 930,987 per unit hunian per bulan.
Tabel 4.17
Rekapitulasi Cost/Unit Rusunawa Daan Mogot, Tambora dan Flamboyan
Sumber: Diolah dari data sekunder
E. Perbandingan Perhitungan Biaya Menggunakan Metode ABC dengan
Metode Tradisional yang Diterapkan Saat ini (Existing) di UPRS
Tambora
Untuk membandingkan perhitungan biaya menggunakan metode ABC
dengan metode tradisional, dapat ditelusuri mulai dengan menghitung total
pengeluaran dari kedua metode, yakni :
No Nama Rusun DL DM OH TotalJumlah
Unit
Hunian
Cost/Unit
Hunian per
tahun
Cost/Unit
Hunian per
bulan
1 Daan Mogot 5.779.860.287 515.616.939 3.324.927.911 9.620.405.137 640 15.031.883 1.252.657
2 Tambora 4.270.043.802 698.577.789 4.201.877.240 9.170.498.830 878 10.444.759 870.397
3 Flamboyan 2.966.054.145 449.085.721 2.841.091.939 6.256.231.806 560 11.171.843 930.987
141
Tabel 4.18
Total Pengeluaran
Rusunawa Daan
Mogot
Rusunawa
Tambora
Rusunawa
Flamboyan
Tradisional 9.041.050.754 9.681.945.859 6.324.948.171
ABC 9.620.405.137 9.170.498.830 6.256.231.806
Sumber: Diolah dari data sekunder
Total biaya berdasarkan metode tradisional (existing) adalah sebesar Rp
9,041,050,754 untuk Rusunawa Daan Mogot, Rp 9,681,945,859 untuk
Rusunawa Tambora dan Rusunawa Flamboyan sebesar Rp 6,324,948,171.
Perhitungan untuk metode ABC sebelumnya telah dilakukan pada tabel 4.14,
4.15 dan 4.16.
Selanjutnya unit cost per unit hunian dapat dihitung dan diperbandingkan
dengan cara membagi total pengeluaran dari kedua metode tradisional dan
ABC dengan jumlah unit hunian pada masing-masing rumah susun sewa
seperti pada tabel berikut ini:
142
Tabel 4.19
Perbandingan Biaya per unit
Sumber: Diolah dari data sekunder
Dari tabel diatas diketahui bahwa biaya unit cost per bulan untuk
rusunawa daan mogot dengan metode ABC sebesar Rp 1,252,657 , untuk
rusunawa tambora sebesar Rp 870,397 dan untuk rusunawa flamboyant sebesar
Rp 930,987. Sedangkan bila dihitung dengan menggunakan metode tradisional
biaya unit cost untuk hunian rumah susun di rusunawa daan mogot sebesar
1.177.220. dengan demikian telah terjadi undercosted untuk rusunawa daan
mogot sebesar Rp 75,437. Berbeda dengan rusunawa daan mogot, rusunawa
tambora dan flamboyan yang memiliki unit cost Rp 918,939 dan 941,213
terjadi overcosted masing masing sebesar Rp 48,542 dan Rp 10,226 bila
dihitung berdasarkan aktivitas yang dilakukan.
ABC Tradisional
Total Pengeluaran
Daan Mogot 9.620.405.137 9.041.050.754
Tambora 9.170.498.830 9.681.945.859
Flamboyan 6.256.231.806 6.324.948.171
Jumlah unit hunian
Daan Mogot 640 640
Tambora 878 878
Flamboyan 560 560
Biaya per unit hunian
Daan Mogot 15.031.883 14.126.642
Tambora 10.444.759 11.027.273
Flamboyan 11.171.843 11.294.550
Biaya per unit per bulan
Daan Mogot 1.252.657 1.177.220
Tambora 870.397 918.939
Flamboyan 930.987 941.213
143
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk merancang model pengalokasian biaya
berbasis Activity Based Costing berdasarkan aktivitas teridentifikasi di UPRS
Tambora, mengetahui besarnya biaya sewa per unit rumah susun serta
membandingkan antara perhitungan biaya menggunakan metode ABC dengan
metode yang diterapkan saat ini di UPRS Tambora. Berdasarkan pada data
yang telah dikumpulkan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1. UPRS Tambora merupakan pelayanan rumah susun yang berada di bawah
naungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimana penerapan pengaturan
perencanaan dan anggaran dilakukan secara desentralisasi.
2. Dari hasil analisa aktivitas yang ada pada UPRS Tambora dibuat lah kamus
aktivitas yang terdiri dari 34 aktivitas utama. Hasil perhitungan model
ABC telah mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas di tiap rusunawa dibawah
UPRS Tambora dengan menghasilkan nilai total direct labor cost yang
diserap oleh aktivitas pemeliharaan rumah susun dan jasa layanan sebesar
Rp 13,015,958,234 direct material sebesar Rp 1,663,280,449 dan overhead
cost sebesar Rp 10,367,897,090.
3. Dari hasil aplikasi perhitungan besaran biaya sewa unit hunian dengan
menggunakan metode ABC, diketahui bahwa biaya unit cost per bulan
145
144
untuk rusunawa daan mogot sebesar Rp 1,252,657 , untuk rusunawa
tambora sebesar Rp 870,397 dan untuk rusunawa flamboyan sebesar Rp
930,987.
4. Terdapat perbedaan antara pembebanan biaya unit cost menggunakan
metode ABC dengan metode tradisional yang diterapkan saat ini di UPRS
Tambora. Total biaya berdasarkan metode tradisional adalah sebesar Rp
9,041,050,754 untuk Rusunawa Daan Mogot, Rp 9,681,945,859 untuk
Rusunawa Tambora dan Rusunawa Flamboyan sebesar Rp 6,324,948,171
dengan jumlah unit hunian masing-masing sebesar 640, 878 dan 560. Maka
diperoleh biaya unit cost per unit hunian adalah sebesar Rp 1.177.220.
dengan demikian telah terjadi undercosted untuk rusunawa daan mogot
sebesar Rp 75,437. Berbeda dengan rusunawa daan mogot, rusunawa
tambora dan flamboyan yang memiliki unit cost Rp 918,939 dan 941,213
terjadi overcosted masing masing sebesar Rp 48,542 dan Rp 10,226 bila
dihitung berdasarkan aktivitas yang dilakukan.
B. Saran
Dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan metode alternatif untuk
menghitung besaran biaya yang ditetapkan dengan menggunakan metode
Activity-Based Costing (ABC), dengan demikian maka tarif unit dengan
retribusi rumah susun sesuai dan tepat dijalankan berdasarkan aktivitas yang
dilakukan. Disamping itu, dikarenakan adanya retribusi rumah susun, maka
dengan adanya standar/acuan biaya yang sebenarnya akan sangat membantu
145
menggambarkan pengeluaran yang terjadi sehingga kebutuhan dapat terpenuhi
sesuai dengan anggaran yang telah terencanakan dan tersedia.
Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk
penelitian selanjutnya yang dapat menutupi kekurangan dari penelitian ini
dengan mempertimbangkan saran berikut:
1. Penelusuran biaya pada setiap unit dalam proses pengumpulan data untuk
lebih ditingkatkan, seperti contohnya adalah penelusuran alokasi biaya yang
didapatkan pada unit pelayanan rumah susun secara merinci dan didapatkan
dalam rentang waktu tertentu
2. Penambahan dan penelaahan kembali terhadap aktivitas yang lebih
menggambarkan aktivitas yang lebih spesifik (detail) dari keseluruhan
proses yang dikelola oleh unit pelayanan rumah susun
3. Penggunaan variabel penelitian yang lebih bervariasi, terutama yang
kemungkinan memiliki keterkaitan dengan sistem biaya berdasarkan
aktivitas, retribusi dan rumah susun.
4. Memperluas runag lingkup penelitian meliputi lokasi pengambilan data
yang lebih luas, seperti unit pelayanan rumah susun di Provinsi DKI Jakarta
agar keseluruhan pembiayaan dapat terhitung dengan baik dan secara merata
mendapatkan hasil penelitian terhadap variabel yang diteliti, terutama terkait
dengan sistem biaya berdasar aktivitas, retribusi dan rumah susun.
146
DAFTAR PUSTAKA
Arnabolid, Michela & Lapsley, Irvine. “Activity Based Costing, Modernity and
The Transformation of Local Government”. Public Management
Review Journal ISSN 1471-9037, Taylor & Francais Ltd, 2003
Blocher, E.J. et.al “Cost Management. Manajemen Biaya Penekanan Strategis”
Buku 1, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2000
Bustami, Bastian dan Nurlela. “Akuntansi Biaya”. Mitra Wacana Media, Jakarta,
2009
Carter dan Usry. “Akuntansi Biaya”. Salemba Empat, 2006
Carter, William K. “Akuntansi Biaya”.Salemba Empat, 2008.
Haroun, Ahmed. ”Maintenance Cost Estimation: Application of Activity-Based
Costing as a Fair Estimate Method”. Journal of Quality in
Manintenance Engineering Vol 21 ISSN 1355-2511 p 25-270, 2015
Horngren et al. “Cost Accounting”, Diterjemakan oleh Dewi Adhariani, AKBI,
PT. Indeks Gramedia, Jakarta, 2008
Kim, Yong Woo & Ballard, Glenn. “Activity-Based Costing and Its Application to
Lean Construction”. Journal of Group for Lean Construction, 2001.
Lima, Carlos Manuel Ferreira. “The Applicability of the Principles of Activity
Based Costing System in a Higher Education Institution”, Economics
and Management Research Projects AN International Journal-ISSN:
2184-0309 Open Access International Journals Publisher, 2001
Major, Maria & Hopper, Trevor. “Managers Divided: Implementing ABC in a
Portuguese Telecommunications Company”. Journal of Management
Accounting ISSN 1044-5005, 2005
Mulyono. “Konsep Pembiayaan Pendidikan”, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2010
Onat, Osman, et.al. “Activity Based Costing in Services Industry: A Conceptual
Framework for Entrepreneurs”. Journal of Entrepreneurial Executive
Vo. 19 ISSN 1087-8955, 2014
Piece, Bernard & Brown, Richard. “Perceived Success of Costing Systems:
Activity-based and Traditional Systems Compared”. Journal of Applied
Accounting Research, 2006
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas
Subsidi Perumahan
147
Priyatmo, Tri & Akbar, Rusdi. “Analysis of the Prospect of Implementing
Activity-based Costing (ABC) in Governmental Organisations: A Study
at the State Treasury Office Jakarta IV”. Journal of Accounting and
Investment (2019).
Roztocki, Narcyz. “The Integrated Activity-Based Costing and Economic Value
Added System for the Service Sector”. Journal of Service Management
p. 387-397, 2001
Suhardan, Dadang et.al. “Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan”, Cetakan 1,
Alfabeta, Bandung, 2012
Sumarsan, Thomas. “Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi dan
Pengukuran Kinerja”. Edisi 2 Cetakan 1, PT. Indeks, Jakarta, 2013
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Pemukiman
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Vazakidis, Athanasios et al. “Activity-Based Costing in the Public Sector”,
Journal of Socisal Science o. 376-382 ISSN 1549-3652, 2010
148
LAMPIRAN
149
Lampiran 1
Lampiran I Hasil Wawancara
Interviewer : Muthiah Dwi Octaviani
Interviewee : Yusuf (Bendahara)
1. Pertanyaan : Bagaimana proses manajemen keuangan di rusunawa ini?
Jawaban : Manajemen keuangan di rusunawa ini memiliki 5 tahap, yakni
perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengeloa,
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, system akuntasi dan
pelaporan dan pengawasan keuangan.
2. Pertanyaan : Pada tahap perencanaan keuangan yakni dalam pembuatan
rencana kegiatan dan anggaran rusunawa. Siapa saja yang terlibat dan seperti
apa tahapan penyusunannya?
Jawaban : Adapun tahapan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan
Anggaran adalah sebagai berikut:
Setiap tahun, penjadwalan perencaana kebutuhan anggaran telah
ditetapkan oleh Pemerintah DKI. Berdasarkan waktu yang telah
ditetapkan, Kepala UPRS dan Kasubbag Keuangan menentukan
jadwal rapat penyusunan rencana kerja dan anggaran.
Setelah ditetapkan waktu rapat untuk membicarakan mengenai
Anggaran, undangan diberikan kepada pihak-pihak internal terkait,
150
terutama pimpinan seperti Kasubag Kepegawaian, Kasubag Umum
beserta para Kasatpel yang telah ditugaskan.
Unit kerja terkait akan ditugaskan untuk membuat analisis
kebutuhan barang ataupun jasa untuk jangka waktu tertentu,
biasanya dalam jangka waktu pendek (dalam satu tahun), dan
jangka waktu panjang (lima tahun, sepuluh tahun, dan
seterusnya).Dalam analisa kebutuhan, diwajibkan untuk dihitung
sesuai dengan jenis pekerjaan dari unit tersebut, beban kerja, waktu
penyelesaian pekerjaan, dan sebagainya. Analisa kebutuhan ini
yang dijadikan dasar dalam perencanaan anggaran.
Dalam proses rapat, unit kerja telah mempersiapkan analisa
kebutuhan barang dan jasa untuk di diskusikan mengenai
kebutuhan dari masing-masing unit kerja dalam pelaksanaan
pekerjaannya. Sebagai contoh, unit kerja sarana dan prasara
mendata kebutuhan terkait dengan alat atau fasilitas kerja yang
dibutuhkan, atau unit kerja tersebut menginformasikan
membutuhkan tenaga kerja dalam rangka untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi pekerjaan dalam unit kerja tersebut.
Dalam rapat kebutuhan tersebut, dibahas jumlah barang dan jasa
beserta nominal uang perkiraan dalam membayar barang ataupun
jasa yang dibutuhkan tersebut. Untuk unit kerja yang memberikan
rencana kebutuhan barang biasanya harus disertakan dengan jenis
barang, dan hal detail lainnya. Sedangkan untuk jasa, biasanya
151
harus disertakan dengan jenis jasa yang dibutuhkan, bila yang
dibutuhkan adalah pegawai baru, harus disertakan dengan
pendidikan, pengalaman kerja, status yang nantinya akan di hitung
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perencanaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja
akan dicatat dan dihitung perkiraan nominalnya. Untuk jenis
anggaran yang akan digunakan untuk jenis jasa, perhitungan
anggaran disesuaikan dengan Pergub PJLP tentang nominal dan
cara perhitungan pemberian upah yang disesuaikan dengan jumlah
dan posisi penempatan tenaga kerja. Sedangkan untuk jenis barang,
tim pengadaan barang dan jasa diharuskan untuk mengecek jenis
barang yang dibutuhkan melalui e-catalog, yang merupakan portal
pembelian barang milik pemerintah, untuk mengetahui kisaran
harga perkiraan barang yang dibutuhkan tersebut.
Hasil akhir perencanaan anggaran tersebut ditanda tangani oleh
Kepala UKPD untuk dilaporkan dan diusulkan ke Badan
Perencanaan Daerah (Bappeda). Anggaran dapat di setujui dengan
jumlah yang sesuai dengan perencanaan yang disesuaikan dengan
analisa perhitungan perkiraan kebutuhan anggaran UKPD dan
pertanggung jawaban perhitungan.
152
Lampiran 2 RKA UPRS Tambora
153
154
Lampiran 3 Surat Kontrak & Perizinan
155
156
157
Lampiran 4 Perhitungan dan Proporsi Direct Labor Cost
Perhitungan dan Proporsi Direct Labor Cost
Proporsi
Tabel 1
Tabel 2
Tabel 3
Tabel 4
Proporsi Gaji PJLP Petugas Administrasi
No Rusunawa Jumlah PJLP Proporsi %
1 Daan Mogot 13 65
2 Tambora 4 20
3 Flamboyan 3 15
20 100
Proporsi Gaji PJLP Petugas Keamanan
No Rusunawa Jumlah PJLP Proporsi %
1 Daan Mogot 24 42
2 Tambora 18 32
3 Flamboyan 15 26
57 100
Proporsi Gaji PJLP Petugas kebersihan
No Rusunawa Jumlah PJLP Proporsi %
1 Daan Mogot 32 43
2 Tambora 24 33
3 Flamboyan 18 24
74 100
Proporsi Gaji PJLP Petugas mekanikal elektrikal
No Rusunawa Jumlah PJLP Proporsi %
1 Daan Mogot 12 39
2 Tambora 13 42
3 Flamboyan 6 19
31 100
158
Perhitungan
Tabel 1
Tabel 2
Tabel 3
Tabel 4
Gaji PJLP Petugas administrasi
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 935.545.213 65
2 Tambora 287.860.065 20
3 Flamboyan 215.895.049 15
1.439.300.327 100
Gaji PJLP Petugas Keamanan
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 1.793.994.213 42
2 Tambora 1.366.852.734 32
3 Flamboyan 1.110.567.846 26
4.271.414.793 100
Gaji PJLP Petugas Kebersihan
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 2.163.717.504 43
2 Tambora 1.660.527.386 33
3 Flamboyan 1.207.656.281 24
5.031.901.171 100
Gaji PJLP Petugas Mekanikal Elektrikal
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 886.603.358 39
2 Tambora 954.803.616 42
3 Flamboyan 431.934.969 19
2.273.341.943 100
159
Lampiran 5 Perhitungan dan Proporsi Direct Material Cost
Perhitungan dan Proporsi Direct Material Cost
Proporsi
Tabel 5
Tabel 6
Tabel 7
Tabel 8
No Rusunawa Jumlah Unit Hunian Proporsi %
1 Daan Mogot 640 31
2 Tambora 878 42
3 Flamboyan 560 27
2078 100
Proporsi Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
No Rusunawa Jumlah Unit Hunian Proporsi %
1 Daan Mogot 640 31
2 Tambora 878 42
3 Flamboyan 560 27
2078 100
Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih
No RusunawaJumlah Unit HunianProporsi %
1 Daan Mogot 640 31
2 Tambora 878 42
3 Flamboyan 560 27
2078 100
Pengadaan barang pakai habis kebersihan
No RusunawaJumlah Unit HunianProporsi %
1 Daan Mogot 640 31
2 Tambora 878 42
3 Flamboyan 560 27
2078 100
Pengadaan Perkakas Kerja
160
Perhitungan
Tabel 5
Tabel 6
Tabel 7
Tabel 8
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 314.105.174 31
2 Tambora 425.561.848 42
3 Flamboyan 273.575.474 27
1.013.242.496 100
Proporsi Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 85.949.493 31
2 Tambora 116.447.701 42
3 Flamboyan 74.859.236 27
277.256.430 100
Pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 28.715.849 31
2 Tambora 38.905.343 42
3 Flamboyan 25.010.578 27
92.631.770 100
Pengadaan barang pakai habis kebersihan
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 86.846.423 31
2 Tambora 117.662.896 42
3 Flamboyan 75.640.433 27
280.149.753 100
Pengadaan Perkakas Kerja
161
Lampiran 6 Perhitungan dan Proporsi Overhead Cost
Perhitungan dan Proporsi Overhead Cost
Proporsi
Proporsi Pengisisan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
No Rusun Jumlah Lantai Proporsi %
1 Daan Mogot 5 21
2 Tambora 15 62
3 Flamboyan 4 17
Total 24 100
Proporsi Penyediaan alat tulis kantor
No Rusun Jumlah Unit Hunian Proporsi %
1 Daan Mogot 640 31
2 Tambora 878 42
3 Flamboyan 560 27
Total 2078 100
Proporsi Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
No Rusun Jumlah Unit Hunian Proporsi %
1 Daan Mogot 640 31
2 Tambora 878 42
3 Flamboyan 560 27
Total 2078 100
Proporsi Penyediaan jasa administrasi keuangan
No Rusun Jumlah Unit Hunian Proporsi %
1 Daan Mogot 640 31
2 Tambora 878 42
3 Flamboyan 560 27
Total 2078 100
Proporsi Pengadaan barang pakai habis keamanan dan ketertiban
No Rusun Jumlah Unit Hunian Proporsi %
1 Daan Mogot 640 31
2 Tambora 878 42
3 Flamboyan 560 27
Total 2078 100
Tabel 9
Tabel 10
Tabel 11
Tabel 12
Tabel 13
162
Proporsi Pengadaan pakaian kerja lapangan petugas keamanan
No Rusun Jumlah PJLP Proporsi %
1 Daan Mogot 24 42
2 Tambora 18 32
3 Flamboyan 15 26
Total 57 100
Proporsi Pengadaan pakaian kerja lapangan petugas kebersihan
No Rusun Jumlah PJLP Proporsi %
1 Daan Mogot 32 43
2 Tambora 24 33
3 Flamboyan 18 24
Total 74 100
Proporsi Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)
No Rusun Jumlah Unit Hunian Proporsi %
1 Daan Mogot 640 31
2 Tambora 878 42
3 Flamboyan 560 27
Total 2078 100
Proporsi Pengadaan makanan dan minuman harian pegawai
No Rusun Jumlah PJLP Proporsi %
1 Daan Mogot 81 44
2 Tambora 59 33
3 Flamboyan 42 23
Total 182 100
Proporsi Pengadaan makanan dan minuman rapat
No Rusun Jumlah PJLP Proporsi %
1 Daan Mogot 81 44
2 Tambora 59 33
3 Flamboyan 42 23
Total 182 100
Tabel 15
Tabel 16
Tabel 17
Tabel 18
Tabel 14
163
Proporsi Kegiatan Kerja Bakti bersama Warga Rusunawa
No Rusun Frekuensi Proporsi %
1 Daan Mogot 12 33,3
2 Tambora 12 33,3
3 Flamboyan 12 33,3
Total 36 100
Proporsi Kegiatan Pembinaan Rohani Warga Rusunawa
No Rusun Frekuensi Proporsi %
1 Daan Mogot 1 33,3
2 Tambora 1 33,3
3 Flamboyan 1 33,3
Total 3 100
Proporsi Penanggulangan Bahaya Narkoba & HIV AIDS
No Rusun Frekuensi Proporsi %
1 Daan Mogot 1 33,3
2 Tambora 1 33,3
3 Flamboyan 1 33,3
Total 3 100
Proporsi Pendampingan Kegiatan Rusun
No Rusun Frekuensi Proporsi %
1 Daan Mogot 12 33,3
2 Tambora 12 33,3
3 Flamboyan 12 33,3
Total 36 100
Proporsi Penertiban Penghuni Rusun
No Rusun Frekuensi Proporsi %
1 Daan Mogot 12 33,3
2 Tambora 12 33,3
3 Flamboyan 12 33,3
Total 36 100
Tabel 21
Tabel 22
Tabel 23
Tabel 19
Tabel 20
164
Proporsi Kegiatan senam kesegaran jasmani
No Rusun Frekuensi Proporsi %
1 Daan Mogot 48 33,3
2 Tambora 48 33,3
3 Flamboyan 48 33,3
Total 144 100
Proporsi Kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran
No Rusun Frekuensi Proporsi %
1 Daan Mogot 1 33,3
2 Tambora 1 33,3
3 Flamboyan 1 33,3
Total 3 100
Proporsi Perpanjang Surat Perjanjian Hunian
No Rusun Jumlah Unit Hunian Proporsi %
1 Daan Mogot 640 31
2 Tambora 878 42
3 Flamboyan 560 27
Total 2078 100
Proporsi Penyediaan peralatan rumah tangga
No Rusun Frekuensi Proporsi %
1 Daan Mogot 1 33,3
2 Tambora 1 33,3
3 Flamboyan 1 33,3
Total 3 100
Proporsi Penyediaan sewa mesin foto copy
No Rusun Frekuensi Proporsi %
1 Daan Mogot 1 100
2 Tambora 0 0
3 Flamboyan 0 0
Total 1 100
Tabel 27
Tabel 28
Tabel 24
Tabel 25
Tabel 26
165
Proporsi Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja
No Rusun Jumlah Unit Hunian Proporsi %
1 Daan Mogot 640 31
2 Tambora 878 42
3 Flamboyan 560 27
Total 2078 100
Proporsi Pengadaan pakaian kerja lapangan petugas ME
No Rusun Jumlah PJLP Proporsi %
1 Daan Mogot 12 39
2 Tambora 13 42
3 Flamboyan 6 19
Total 31 100
Proporsi Penyediaan sarana dan prasarana kerja
No Rusun Jumlah Unit Hunian Proporsi %
1 Daan Mogot 640 31
2 Tambora 878 42
3 Flamboyan 560 27
Total 2078 100
Proporsi Penyediaan BBM KDO/ KDO Khusus
No Rusun Frekuensi Proporsi %
1 Daan Mogot 1 50
2 Tambora 0 0
3 Flamboyan 1 50
Total 2 100
Proporsi Penyediaan jasa perizinan KDO/ KDO khusus
No Rusun Frekuensi Proporsi %
1 Daan Mogot 1 50
2 Tambora 0 0
3 Flamboyan 1 50
Total 2 100
Tabel 32
Tabel 33
Tabel 29
Tabel 30
Tabel 31
166
Perhitungan
Proporsi Pemeliharaan/ Service Kendaraan Dinas Operasional
No Rusun Frekuensi Proporsi %
1 Daan Mogot 1 50
2 Tambora 0 0
3 Flamboyan 1 50
Total 2 100
Tabel 34
Pengisisan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 11.550.000 21
2 Tambora 34.100.000 62
3 Flamboyan 9.350.000 17
Total 55.000.000 100
Penyediaan alat tulis kantor
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 38.965.228 31
2 Tambora 52.791.599 42
3 Flamboyan 33.937.456 27
Total 125.694.283 100
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 8.672.718 31
2 Tambora 11.750.134 42
3 Flamboyan 7.553.657 27
Total 27.976.509 100
Penyediaan jasa administrasi keuangan
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 1.410.120 31
2 Tambora 1.910.486 42
3 Flamboyan 1.228.169 27
Total 4.548.775 100
Tabel 9
Tabel 10
Tabel 11
Tabel 12
167
Pengadaan barang pakai habis keamanan dan ketertiban
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 42.778.794 31
2 Tambora 57.958.367 42
3 Flamboyan 37.258.950 27
Total 137.996.111 100
Pengadaan pakaian kerja lapangan petugas keamanan
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 92.511.545 42
2 Tambora 70.484.987 32
3 Flamboyan 57.269.052 26
Total 220.265.584 100
Pengadaan pakaian kerja lapangan petugas kebersihan
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 47.749.211 43
2 Tambora 36.644.743 33
3 Flamboyan 26.650.722 24
Total 111.044.676 100
Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 2.285.913.767 31
2 Tambora 3.097.044.458 42
3 Flamboyan 1.990.957.152 27
Total 7.373.915.376 100
Pengadaan makanan dan minuman harian pegawai
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 13.786.617 44
2 Tambora 10.339.963 33
3 Flamboyan 7.206.641 23
Total 31.333.220 100
Tabel 16
Tabel 17
Tabel 13
Tabel 14
Tabel 15
168
Pengadaan makanan dan minuman rapat
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 18.585.600 44
2 Tambora 13.939.200 33
3 Flamboyan 9.715.200 23
Total 42.240.000 100
Kegiatan Kerja Bakti bersama Warga Rusunawa
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 31.135.500 33,3
2 Tambora 31.135.500 33,3
3 Flamboyan 31.135.500 33,3
Total 93.500.000 100
Kegiatan Pembinaan Rohani Warga Rusunawa
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 57.708.900 33,3
2 Tambora 57.708.900 33,3
3 Flamboyan 57.708.900 33,3
Total 173.300.000 100
Penanggulangan Bahaya Narkoba & HIV AIDS
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 5.860.800 33,3
2 Tambora 5.860.800 33,3
3 Flamboyan 5.860.800 33,3
Total 17.600.000 100
Pendampingan Kegiatan Rusun
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 35.164.800 33,3
2 Tambora 35.164.800 33,3
3 Flamboyan 35.164.800 33,3
Total 105.600.000 100
Tabel 22
Tabel 18
Tabel 19
Tabel 20
Tabel 21
169
Penertiban Penghuni Rusun
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 28.131.840 33,3
2 Tambora 28.131.840 33,3
3 Flamboyan 28.131.840 33,3
Total 84.480.000 100
Kegiatan senam kesegaran jasmani
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 93.406.500 33,3
2 Tambora 93.406.500 33,3
3 Flamboyan 93.406.500 33,3
Total 280.500.000 100
Kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 8.608.050 33,3
2 Tambora 8.608.050 33,3
3 Flamboyan 8.608.050 33,3
Total 25.850.000 100
Perpanjang Surat Perjanjian Hunian
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 31.163.990 31
2 Tambora 42.222.180 42
3 Flamboyan 27.142.830 27
Total 100.529.000 100
Penyediaan peralatan rumah tangga
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 9.384.331 33,3
2 Tambora 9.384.331 33,3
3 Flamboyan 9.384.331 33,3
Total 28.181.175 100
Tabel 23
Tabel 24
Tabel 25
Tabel 26
Tabel 27
170
Penyediaan sewa mesin foto copy
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 39.600.000 100
2 Tambora 0 0
3 Flamboyan 0 0
Total 39.600.000 100
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 15.699.640 31
2 Tambora 21.270.480 42
3 Flamboyan 13.673.880 27
Total 50.644.000 100
Pengadaan pakaian kerja lapangan petugas ME
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 27.996.617 39
2 Tambora 30.150.203 42
3 Flamboyan 13.639.378 19
Total 71.786.198 100
Penyediaan sarana dan prasarana kerja
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 333.522.889 31
2 Tambora 451.869.720 42
3 Flamboyan 290.487.677 27
Total 1.075.880.286 100
Penyediaan BBM KDO/ KDO Khusus
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 21.247.380 50
2 Tambora 0 0
3 Flamboyan 21.247.380 50
Total 42.494.760 100
Tabel 28
Tabel 29
Tabel 30
Tabel 31
Tabel 32
171
Penyediaan jasa perizinan KDO/ KDO khusus
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 2.244.000 50
2 Tambora 0 0
3 Flamboyan 2.244.000 50
Total 4.488.000 100
Pemeliharaan/ Service Kendaraan Dinas Operasional
No Rusunawa Jumlah (Rp) Proporsi %
1 Daan Mogot 22.129.074 50
2 Tambora 0 0
3 Flamboyan 22.129.074 50
Total 44.258.148 100
Tabel 34
Tabel 33
172
Lampiran 7 Total Penerimaan dan Penyetoran UPRS Tambora
Tabel 35
FORM. 12 (Pen)
PENERIMAAN Penyetoran
Rp. Rp.
1 Saldo Tahun 2017 48.560.000Rp 48.560.000Rp
2 Januari 583.464.080Rp 570.974.080Rp
3 Februari 585.153.834Rp 571.953.834Rp
4 Maret 728.190.706Rp 721.110.706Rp
5 April 687.711.102Rp 706.161.102Rp
6 Mei 608.419.824Rp 598.669.824Rp
7 Juni 555.028.303Rp 571.048.303Rp
8 Juli 611.235.270Rp 586.565.270Rp
9 Agustus 575.489.014Rp 608.209.014Rp
10 September 660.429.887Rp 660.429.887Rp
11 Oktober 815.282.674Rp 815.282.674Rp
12 Nopember 996.081.916Rp 996.081.916Rp
13 Desember 643.940.338Rp 643.840.338Rp
Terdapat pengembalian
atas kesalahan auto debet
a.n Lina Rp. 1.562.360,-
8.098.986.948Rp 8.098.886.948Rp
100.000Rp
Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta
Saldo per 31 Desember 2018
Jumlah
REKAPITULASI BUKU KAS UMUM BENDAHARA PENERIMAAN
PER 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2018
No. BULAN KET
NIP 197106211996032002
UNIT PENGELOLA RUMAH SUSUN TAMBORA
Jakarta, 31 Desember 2018
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
Kepala Unit Pengelola Rumah Susun Tambora
Abdurrahman Anwar, S.Ag, M.Si
NIP 197012161997031006
Catur Handayani, SAP
Mengetahui,
