Embed Size (px)
Citation preview
IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERMUKIMAN DI KECAMATAN KASEMEN
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Oleh:
RIMA DHANA FITRIANI
NIM 666 111 0177
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, BANTEN
2018
ABSTRAK
Rima Dhana Fitriani NIM 6661110177. Skripsi. Implementasi Program Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen. Konsentrasi
Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Dr. Gandung Ismanto, MM
Pembimbing II: Kandung Sapto Nugroho, S.sos,M.Si
Latar belakang masalah penelitian ini yaitu Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Infrastruktur Permukiman, belum baiknya infrastruktur jalan, belum meratanya pembangunan
drainase, kurangnya sosialisasi dan koordinasi pihak PU dengan Masyarakat sehingga
pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan. Fokus penelitian ini adalah
Implementasi Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat Implementasi Program Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman. Penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah Masyarakat di Kecamatan Kasemen. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi George C. Edward III. Dalam
mengumpulkan data yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner, observasi, dan wawancara.
Dalam menganalisis data digunakan uji hipotesis t-test satu sampel. Berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan menunjukan bahwa tingkat Implementasi Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman berjalan baik, karena hasil perhitungan diperoleh
73,89% dari angka minimal 65%. Yang artinya Implementasi Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman sudah cukup baik walaupun masih ada hal yang harus
dibenahi. Saran peneliti untuk mencapai tingkat implementasi program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman yang signifikan dengan cara tim pelaksana program
memberikan perhatian yang lebih terhadap wilayah yang perlu dalam pembenahan pembangunan
infrastruktur jalan terutama di wilayah kecamatan kasemen, pemerataan pembangunan seperti
pembangunan drainase, dan pemberian sosialisasi dan koordinasi yang intens terhadap
masyarakat dalam kaitannya program P4-IP.
Kata Kunci : Impelementasi, Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Infrastruktur Permukiman
ABSTRACT
Rima Dhana Fitriani NIM 6661110177. Thesis. Implementation of Program P4-IP in
Kasemen Sub District. Concentration in Public Policy, Public Administration of Science
Program, Fakultas of Social and Political Science, University of Sultan Ageng Tirtayasa.
Advisor I: Dr. Gandung Ismanto, MM Advisor II: Kandung Sapto Nugroho, S.sos,M.Si
The background of this research problem is Program of Acceleration and Expansion of
Settlement Infrastructure Development, not good road infrastructure, the uneven distribution of
drainage, lack of socialization and coordination of the government (PU) with the Community so
that the development is not in accordance with the needs. The focus of this research is the
Implementation of Program of Acceleration and Expansion of Settlement Infrastructure
Development. The purpose of this research is to know the level of Implementation of Program of
Acceleration and Expansion of Settlement Infrastructure Development. This research uses
descriptive quantitative method. The subject of research is Community in Kasemen Sub District.
The theory used in this research is the theory of Implementation George C. Edward III. In
collecting data is by distributing questionnaires, observations, and interviews. In analyzing the
data used hypothesis test t-test one sample. Based on the research that has been done shows that
the level of Implementation Program Acceleration and Expansion of Infrastructure Development
Settlement goes well. because the calculation results obtained 73.89% of the minimum 65%.
Which means the Implementation of Program Acceleration and Expansion of Infrastructure
Development Settlements are quite good although there are still things that must be addressed.
The researcher's suggestion to achieve the implementation level of Program of Acceleration and
Expansion of Infrastructure Development of the Settlement is significant with the way the
program implementing team pay more attention to the areas that need to improve the
development of road infrastructure especially in the district of kasemen, even distribution of
development such as drainage development, and providing intensive socialization and
coordination to the community in relation to the P4-IP program.
Keywords: Implementation, Program P4-IP
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan
ke hadirat Allah SWT, atas berkat hidayah, taufik dan inayah-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi meskipun tidak sempurna, karena
kesempurnaan hanya milik Allah SWT sang pencipta alam semesta. Tak lupa
shalawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar
Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat serta tak lupa juga kita sebagai
umatnya hingga akhir zaman.
Penyusunan Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul “IMPLEMENTASI
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI KECAMATAN KASEMEN”.
Tugas akhir akademik yang relatif sulit dan melelahkan ini mustahil
untuk dirampungkan tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak.
Penulis menyadari bahwa selama penelitian dan penulisan skripsi ini tidak lepas
dari bantuan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak. Maka dengan ketulusan
hati, penulis ingin mengucapkan ungkapan terima kasih yang tak terhingga
kepada:
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. selaku Rektor Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa;
ii
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
3. Rahmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Iman Mukhroman, S.Ikom., M.Ikom selaku Wakil Dekan II Bidang
Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Dekan III Bidang
Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa, sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah
banyak memberikan masukan pada penelitian ini;
6. Listyaningsih, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa;
7. Dr. Arenawati, S.Sos, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi
Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa;
8. Gandung Ismanto,M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang dengan
baik hati dan sabar dalam membimbing, memberi masukan, dan
pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bekal ilmu
iii
akademik dan ilmiah kepada penulis selama proses belajar mengajar
semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti;
10. Bapak Hasni selaku Staf Administrasi Publik yang telah memberikan izin
dan membantu untuk memberi informasi mengenai PTSP guna
penyelesaian skripsi ini;
11. Bapak Boby Firdaus selaku Ketua Tim Pelaksana Program P4-IP Kota
Serang yang dengan sabar membantu penulis dalam memberikan data-data
ataupun dokumen tentang penelitian skripsi ini;
12. Seluruh staf dan tim KSM Program P4-IP Kecamatan Kasemen yang telah
membantu penulis untuk memberikan data-data yang diperlukan dan
memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi;
13. Dukungan dan motivasi terbesar dari Kedua Orang Tua tercinta Mama dan
Papah yang tidak pernah lelah mendoakan, memotivasi baik moril maupun
materil dan selalu memberi penulis semangat untuk segera menyelesaikan
penelitian skripsi. Kemudian 3 adik kandung dan 1 kaka kandung peneliti
yang memberikan dukungan kepada penulis;
14. Dukungan dan motivasi dari Guru SMPN 1 PONTANG yang selalu sabar
mengdengar keluh kesah penulis,
15. Teman terdekat Serda Muhammad Arief yang selalu sabar mendengar
keluh kesah penulis, memberi doa, semangat, memberi masukan dan
motivasi dalam proses penyusunan skripsi hingga selesai;
16. Sahabat terdekat penulis Fitriah,Ayip Ripai, Sarah Wahyuni, Ika Dewi
Safitri S.AP, Cindy Gesthaviona S.AP yang banyak memberikan motivasi
iv
dan canda tawa serta mendengarkan keluh kesah sehingga menghilangkan
kejenuhan dalam menyelesaikan skripsi;
17. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Administrasi Negara angkatan
2011, khususnya kelas A Reguler yang sama-sama berjuang untuk meraih
gelar Sarjana;
18. Staff Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Staff Perpustakaan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
yang telah banyak membantu peneliti dalam mengurus segala perijinan,
surat-menyurat dan urusan akademik lainnya;
19. Serta tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh
responden yang telah berkontribusi banyak dalam mengisi angket guna
melengkapi skripsi;
20. Serta seluruh pihak yang terkait dalam penelitian yang tidak dapat penulis
sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga dengan
selesainya penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan
skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu kritik dan saran yang
mebangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis
berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulisdan
umumnya bagi para pembaca.
v
Serang, Juni 2018
Penulis
Rima Dhana Fitriani
NIM. 6661110177
v
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PERNYATAAN
ABSTRAK
ABSTRACT
MOTTO
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i
DAFTAR ISI .......................................................................................................... v
DAFTAR TABEL ................................................................................................ ix
DAFTAR BAGAN ................................................................................................ x
DAFTAR GRAFIK .............................................................................................. xi
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang Masalah......................................................................... 1
1.2. Identifikasi Masalah ........................................................................... 15
1.3 Batasan Masalah ................................................................................. 15
1.4 Rumusan Masalah ............................................................................... 16
1.5 Tujuan Penelitian ................................................................................ 16
1.6 Manfaat Penelitian .............................................................................. 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Kajian Teori ........................................................................................ 18
2.1.1 Pengertian Kebijakan ................................................................. 19
vi
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik ...................................................... 20
2.1.3 Proses Kebijakan Publik ............................................................ 21
2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik ................................................. 22
2.1.5 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik .................. 24
2.1.6 Pengertian Pembangunan Infrastruktur ...................................... 36
2.1.7 Ruang Lingkup pembangunan infrastruktur .............................. 37
2.1.8 Pengertian Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Infrastruktur Permukiman di Kota Serang. .............................. 38
2.2 Penelitian Terdahulu ........................................................................... 39
2.3 Kerangka Berfikir ............................................................................... 41
2.4 Hipotesis Penelitian ............................................................................ 44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian ............................................................................... 46
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian ........................................................ 46
3.3 Lokasi Penelitian ................................................................................. 47
3.4 Variabel Penelitian .............................................................................. 47
3.4.1 Definisi Konsep ......................................................................... 47
3.4.2 Definisi Operasional .................................................................. 52
3.5 Instrumen Penelitian .......................................................................... 53
3.5.1 Uji Validitas, Realibitas dan Normalitas.................................... 56
3.5.1.1 Uji Validitas ................................................................... 56
3.5.1.2 Uji Reliabilitas ............................................................... 57
3.5.1.3 Uji Normalitas ................................................................ 59
3.5.2 Jenis dan Sumber Data .............................................................. 59
vii
3.5.2.1 Jenis Data ....................................................................... 59
3.5.2.2 Sumber Data ................................................................... 59
3.5.3 Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 60
3.5.3.1 Populasi dan Sampel Penelitian ..................................... 60
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data ............................................... 63
3.6.1 Teknik Pengolahan ..................................................................... 63
3.6.2 Teknik Analisis Data .................................................................. 65
3.6.3 Jadwal Penelitian ....................................................................... 65
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian ................................................................ 67
4.1.1 Deskripsi Kota Serang ............................................................... 67
4.1.2 Kondisi Geografi ........................................................................ 68
4.1.3 Keadaan Penduduk ..................................................................... 71
4.1.4 Kondisi Ekonomi ....................................................................... 73
4.1.5 Gambaran Umum Kecamatan Kasemen .................................... 74
4.1.6 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang .. 77
4.1.7 Gambaran Umum Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang ........... 81
4.1.8 Gambaran Umum Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) ..................... 84
4.1.8.1 Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksaan kegiatan
Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Infrastruktur Permukiman adalah ................................. 86
4.1.8.2 Komponen kegiatan P4IP di Perkotaan ......................... 86
4.1.8.3 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Program Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP)87
viii
4.1.8.4 Lokasi Sasaran Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) ........ 88
4.2 Deskripsi Data ..................................................................................... 89
4.2.1 Identitas Responden ................................................................... 89
4.2.2 Analisis Data .............................................................................. 93
4.3.1 Uji Validitas ............................................................................. 122
4.3.2 Uji Reliabilitas ......................................................................... 124
4.3.3 Uji Normalitas .......................................................................... 126
4.4 Penghitungan Hipotesis ................................................................... 128
4.5 Interprestasi Hasil Penelitian ........................................................... 131
4.6 Pembahasan ..................................................................................... 132
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 141
5.2 Saran ................................................................................................ 142
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) P4IP di perkotaan ......... 7
Table 1.2 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di kecamatan kasemen
tahun 2014 .............................................................................................. 8
Table 1.3 Jumlah panjang jalan yang tidak layak ................................................... 9
Tabel 3.1 Definisi Operasional Penelitian ............................................................ 52
Tabel 3.2 Tabel Skoring ........................................................................................ 54
Tabel 3.4 Tingkat Reliabilitas Berdasarkan nilai Alpha` ..................................... 58
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk di Kecamatan Kasemen Tahun 2014 ....................... 62
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan di Kota Serang ............................................ 70
Tabel 4.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pertumbuhan Penduduk Tahun
2016 ...................................................................................................... 72
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian ............................................ 123
Tabel 4.6 Lokasi dan Alokasi P4-IP di Perkotaan Provinsi Banten ..................... 88
Tabel 4.7 Hasil uji reliabilitas (Menggunakan SPSS v. 17)................................ 125
Tabel 4.8 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi ........................................... 126
Tabel 4.9 Descriptive Statistic ............................................................................ 127
x
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ............................ 90
Diagram 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia ............................................ 91
Diagram 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir ..... 92
xi
DAFTAR GRAFIK
Grafik 4.4 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan yang Menangani P4-IP
Mempunyai Keahlian Khusus dalam Bidangnya ................................ 94
Grafik 4.5 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana yang Menangani P4-IP
Memiliki Tingkat Pendidikan yang sesuai dengan Bidang Pekerjaan 95
Grafik 4.6 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan yang Menangani P4-IP
Mempunyai Kompetensi yang Baik dalam Menjalankan P4-IP ......... 96
Grafik 4.7 Tanggapan Responden Mengenai Penempatan Pegawai Sesuai dengan
The Right Man On The Right Place ................................................... 97
Grafik 4.8 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan P4-IP Memahami Proses
Pembangunan dalam P4-IP ................................................................. 98
Grafik 4.9 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana yang Menangani P4-IP
Mengetahui Tujuan dalam P4-IP ........................................................ 99
Grafik 4.10 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana yang menangani P4-IP
mengetahui segala informasi yang terdapat dalam pelaksanaan
P4-IP ................................................................................................ 100
Grafik 4.11 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana yang menangani P4-IP
mempunyai komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan P4-IP 101
Grafik 4.12 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana yang menangani P4-IP
memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan dan regulasi yang
berlaku ............................................................................................ 102
Grafik 4.13 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana yang menangani P4-IP
memahami kewenangan dalam menjalankan P4-IP....................... 103
Grafik 4.14 Tanggapan Responden Mengenai Jumlah pelaksana P4-IP
mencukupi ...................................................................................... 104
xii
Grafik 4.15 Tanggapan Responden Mengenai Bukti Fisik Pelaksanaan P4-IP
Mencukupi ....................................................................................... 105
Grafik 4.16 Tanggapan Responden Mengenai Penyaluran Komunikasi dari Kepala
Pelaksana Kepada Pegawai Pelaksana yang Menangani P4-IP Sudah
Baik................................................................................................. 106
Grafik 4.17 Tanggapan Responden Mengenai Pegawai pelaksana P4-IP
berkomunikasi baik dengan sesama pegawai dalam pelaksanaan
P4-IP ............................................................................................... 107
Grafik 4.18 Tanggapan Responden Mengenai Pegawai pelaksana P4-IP melakukan
koordinasi yang baik dengan kepala pelaksana dalam menjalankan
P4-IP ................................................................................................ 108
Grafik 4.19 Tanggapan Responden Mengenai Koordinasi dengan Sesama Pegawai
Pelaksana P4-IP Sudah Baik ........................................................... 109
Grafik 4.20 Tanggapan Responden Mengenai Pegawai pelaksana P4-IP senantiasa
bertanya kepada kepala pelaksana ketika mengalami kesulitan
menjalankan P4-IP........................................................................... 110
Grafik 4.21 Tanggapan Responden Mengenai Kejelasan informasi yang disampaikan
sudah dirasa cukup jelas .................................................................. 111
Grafik 4.22 Tanggapan Responden Mengenai Pegawai pelaksana P4-IP Memiliki
Kemauan yang Tinggi dalam Melaksanakan P4-IP ........................ 112
Grafik 4.23 Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah Daerah sangat
Memperhatikan Keahlian dalam Membentuk tim Pelaksana P4-IP 113
Grafik 4.24 Tanggapan Responden Mengenai Pegawai Pelaksana P4-IP Selalu
Mementingkan Kepentingan Program di bandingkan Kepentingan
Pribadi.............................................................................................. 114
Grafik 4.25 Tanggapan Responden Mengenai Anggaran yang digunakan dalam
Pelaksanaan P4-IP Sudah Cukup Memadai .................................... 115
Grafik 4.26 Tanggapan Responden Mengenai Pegawai Pelaksana P4-IP[
Mendapatkan Insentif Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 116
xiii
Grafik 4.27 Tanggapan Responden Mengenai Koordinasi yang Tercipta dalam
Lokasi Kerja sudah Baik dalam Pelaksana P4-IP............................ 117
Grafik 4.28 Tanggapan Responden Mengenai Pegawai Pelaksana P4-IP
Melaksanakan Kegiatan Setiap Hari Sesuai dengan Standar yang telah
ditetapkan ........................................................................................ 118
Grafik 4.29 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana P4-IP Sudah Cukup Sesuai
dengan Standar Operating Procedures (SOP) atau petunjuk manual yang
berlaku ............................................................................................. 119
Grafik 4.30 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana yang Memiliki Pembagian
Tugas dan Tanggung Jawab ............................................................ 120
Grafik 4.31 Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana P4-IP sangat Menjunjung
Tinggi Tanggung Jawab dalam Menjalankan P4-IP ....................... 121
Grafik 4.32 Skor Hasil kuesioner per Indikator .................................................. 137
Gambar 2.1 Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation
(George Edward III) .......................................................................... 30
xiv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.............................................................................. 44
Gambar 4.1 Wilayah Administrasi Kota Serang ................................................... 69
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kecamatan Kasemen ......................................... 76
Gambar 4.3 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis .................................. 131
Gambar 4.4 Kategori Instrumen.......................................................................... 132
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Hakikat mendasar otonomi daerah sebagaimana dimaksudkan oleh
Undang-undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah
untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas,
meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi
DPRD melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan,
keadilan dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman. Berkaitan
dengan itu, kepada daerah diberikan kewenangan yang lebih besar sumber
daya alam, dan peningkatan penerimaan daerah. Hal ini dimaksudkan agar
daerah otonom lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja. Direktorat Jendral Pemberdayaan
Masyarakat Desa (PMD) Depdagri, (Widjaja, 2008: 75).
Masalah tentang otonomi daerah dibahas dalam Undang-Undang
Nomer 32 tahun 2004. Dimana otonomi daerah sendiri tidak terlepas dari
masalah pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. Seperti dalam
Pembangunan nasional sendiri merupakan proses perubahan yang terus
menerus dari suatu keadaan tertentu keadaan yang lebih baik, mencakup
semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pembangunan Nasional
1
2
bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata
material dan spiritual berdasarkan Pancasila.
Pembangunan adalah perubahan sosial yang direncanakan sehingga
menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dalam pembangunan diperlukan
komunikasi pembangunan (penyampaian informasi pembangunan) agar
pemerintah dapat menginformasikan program-program yang ada khususnya
dalam program pembangunan. Agar masyarakat dapat mengkoordinasi setiap
program pembangunan, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Pembangunan merupakan sebuah proses yang dilaksanakan melalui
serangkaian kegiatan yang sudah direncanakan dan bersifat berkelanjutnya
dalam upaya mencapai sebuah perubahan ke arah yang lebih baik sebagai
tujuan bersama yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan otonomi daerah
maka setiap daerah memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur setiap
urusan yang berkenaan dengan pencapaian tujuan yang merupakan visi dan
misi daerah tersebut. Maka pembangunan daerah dapat kita pahami sebagai
suatu proses yang dilaksanakan oleh suatu daerah melalui serangkaian
kegiatan yang sudah direncanakan untuk menciptakan pertumbuhan dan
perkembangan daerah tersebut melalui asas desentralisasi.
Masyarakat sebagai salah satu unsur utama di dalam pembangunan
saat ini semakin dituntut peran sertanya. Sebetulnya sudah sejak lama
berkembang sebagai model pembangunan partisipatif yang melibatkan
masyarakat bahkan menempatkan masyarakat sebagai pelaku sentral dari
3
pembangunan yang sedang dan akan berlangsung, namun dalam
penerapannya masih banyak terdapat kelemahan. Salah satunya adalah
lemahnya kesadaran diri dari masyarakat terhadap lingkungan khususnya
menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Hal ini ditandai dengan mulai
pudarnya budaya gotong royong dinegeri ini, padahal gotong royong
mempunyai nilai positif guna terlaksananya pembangunan yang baik.
Kota Serang adalah Ibu kota Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini
berada dibagian utara Provinsi Banten, serta dikelilingi oleh Kabupaten
Serang disebelah selatan, barat, dan timur, dan laut jawa disebelah utara.
Terbangunnnya sebuah Kota besar secara fisik ditandai dengan berdirinya
bangunan – bangunan fisik dan gedung – gedung bertingkat seperti kantor
pemerintahan megah, pencakar langit atau menjamurnya pasar-pasar modern
dengan bangunan etalase bertingkat. Menurut Doxiadis, 1968 bahwa ada dua
perinsip kota yang harus terpenuhi yaitu container ( wadah ) yang terdiri dari
nature dan shells dan content (isi) yang terdiri dari man, sosciantity dan
network bahwa terjadi hubungan yang saling melengkapi antara dua prinsip
tersebut adalah sebagai sebuah keharusan karena apabila salah satu unsur
tidak terpenuhi maka akan terjadi ketidakseimbangan.
Pemekaran daerah merupakan suatu proses pembagian wilayah yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan
pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kota
Serang sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran Kabupaten Serang
4
Provinsi Banten memiliki tujuan yang serupa dengan cita – cita pemekaran
daerah.
Pelayanan publik memang menjadi alasan sekaligus tujuan dalam
pemekaran daerah. Kota Serang yang disah kan sebagai daerah otonom baru
pada Tahun 2007 dan melalui pemerintahan secara resmi pada tanggal 5
Desember 2008 memiliki alasan yang serupa. Tidak meratanya pembangunan
serta kurangnya aspek pelayanan publik menyebabkan Kota Serang yang
dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Serang memutuskan untuk
melepaskan diri dan membentuk daerah baru wilayah yang memiliki luas
266,74 km persegi ini memiliki jumlah penduduk yang setara dengan 37%
penduduk Kabupaten Serang.
Dengan jumlah penduduk 576.961 jiwa (BPS. Tahun 2010), Kota
Serang yang terdiri dari 6 Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen,
Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Walangtaka dan
Kecamatan Curug. Memerlukan perhatian dan pelayanan yang ekstra dari
pemerintah Kabupaten Serang. Masalah fasilitas pelayanan publik dan
kurangnya perhatian pemerintah turut menguatkan alasan Kota Serang untuk
melepaskan diri dari Kabupaten Serang.
Percepatan pembangunan juga bisa dilihat dari transportasi sebuah
daerah. Di Kota Serang jaringan jalan merupakan modal transportasi yang
berperan penting dalam mendukung pembangunan terutama dalam
kontribusinya untuk melayani mobilitas manusia maupun koleksi dan
5
distribusi barang. Selain itu jaringan jalan juga diperlukan untuk
menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil bangunan antar
wilayah, antar perkotaan dan antar pedesaan serta untuk mempercepat
perkembangan wilayah. Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah masing –
masing kabupaten atau kota di Provinsi Banten menunjukan ketersediaan
jaringan jalan yang bervariasi. Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah
banten utara namun sebaliknya beberapa kawasan di kabupaten yang terletak
diwilayah banten selatan belum terakses oleh jaringan jalan. Kondisi ini
terlihat dari rasio panjang jalan terhadap luas wilayah Kabupaten atau Kota di
Provinsi Banten. Dengan masalah – masalah yang ada pada proses
pertumbuhan penduduk pemerintah yang berdasarkan hukum merasa perlu
membuat peraturan yang dirasa perlu untuk menjawab semua permasalahan
yang ada di Kota Serang. Dasar hukum dibuatnya peraturan tersebut adalah
berdasarkan surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomer 314/KPTS/M/2013 Tanggal 29 Juli Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelurahan/Desa sasaran Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Infrastruktur Permukiman (P4-IP) di perkotaan Tahun 2013, dengan jumlah
lokasi 1.800 Kelurahan/Desa yang terbesar di 218 Kabupaten/Kota dan 33
Provinsi.
Pembangunan infrastruktur perdesaan akan semakin efektif dalam
mendorong pembangunan masyarakat dan wilayah pedesaan manakala diikuti
6
dengan kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan
perekonomian rakyat untuk mendorong kesejahteraan, dan peningkatan aspek
pengorganisasian masyarakat. Termasuk mulai memperhatikan program
infrastruktur lingkungan dimasyarakat seperti akses jalan, drainase, sanitasi
dan irigasi.
Tanggal 05 Januari 2017 pukul 00.00 pemerintah secara resmi
menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan ini tentu akan
membawa efek domino terhadap masyarakat, setidaknya bahan kebutuhan
pokok akan merangkak naik. Disisi lain, subsidi BBM yang diglontarkan oleh
pemerintah, justru banyak dinikmati kalangan berada. Sebanyak 80% subsidi
menyasar masyarakat mampu dan hanya 20% yang tepat sasaran. Sehingga
masyarakat tidak mampu, sesungguhnya tidak memperoleh banyak manfaat
terhadap subsidi BBM itu sendiri. Untuk mengantisipasi dampak negative
kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin, pemerintah melalui Ditjen
Cipta Karya dan Sumber Daya Alam (SDA) Kementrian Pekerjaan Umum
(PU) memberikan kompensasi kepada masyarakat melalui program yaitu
Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman
di Wilayah Perdesaan dan Perkotaan (P4IP). Pengalokasian program P4IP
bisa dilihat pada tabel 1.1 berikut:
7
TABEL 1.1
ALOKASI BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) P4IP DI
PERKOTAAN
KODE
PROV
PROVINSI JUMLAH
KAB.KOTA
JUMLAH
KELURAHAN
ALOKASI
BLM
RENCANA PENYERAPAN
TAHAP1
40%
TAHAP2
30%
TAHA
P3
30%
11. NANGGROE ACEH
DARUSSALAM
4 40 10,000 4.000 3.000 3.000
12. SUMATERA UTARA 12 70 17,500 7000 5,250 5,250
13. SUMATERA BARAT 8 71 17,750 7,100 5,325 5,325
14. RIAU 4 21 5,250 2,100 1,575 1,575
15. JAMBI 2 40 10,000 40,000 3.000 3.000
16. SUMATERA SELATAN 6 49 12,250 4,900 3,675 3,675
17. BENGKULU 2 10 2.500 3.000 750 750
18. LAMPUNG 8 36 14.000 5.600 4.200 42.00
19. KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
1 1 250 100 75 75
21. KEPULAUAN RIAU 3 8 2000 800 800 600
31. DKI JAKARTA 5 125 35.750 18.500 10.125 10.125
32. JAWA BARAT 25 278 69.500 27.800 20.850 20.850
33. JAWA TENGAH 33 221 55.250 22.100 16.575 16.575
34. DI YOGYAKARTA 4 35 8,570 3500 2,625 2,625
35. JAWA TIMUR 25 174 43.500 17.400 13.050 13.050
36. BANTEN 7 78 19.500 7.800 5.850 5.850
51.. BALI 3 8 2000 800 600 600
52. NUSA TENGGARA
BARAT
6 48 12.000 4.800 36 36
53. NU8A TENGGARAT
TIMUR
11 100 25.000 100.000 75.8000 75.8.000
61. KALIMANTAN BARAT 4 8 2000 800 600 600
62. KALIMANTAN TENGAH 2 20 5000 2000 150.000
63. KALIMANTAN TIMUR 11 100 25.000 20.000 7500 75000
64. KALIMANTAN SELATAN 6 9 2.250 900 675 675
71. SULAWESI UTARA 5 64 18000 6400 4800 4800
72. SULAWESI TENGAH 2 32 8000 3200 4200 4200
73.
KSULAWESI SELATAN 7 47 11.750 4700 3525 3525
74. GORONTALO 2 30 7500 3000 2.250 2.250
75. SULAWESI BARAT 2 17 4.250 1700 2.125 1.125
81. MALUKU 2 10 2500 1000 750 750
82. MALUKU UTARA 2 40 10.000 4000 3000 5000
83. MALUKU UTARA 2 10 2500 1000 750 750
91. PAPUA BARAT 2 40 10.000 4000 3000 5000
92. PAPUA 1 7 1.750 700 425 425
WILAYAH SATU 91 865 216.250 86.500 64.875 64.875
WILAYAH DUA 127 935 233.750 93.500 70.125 70.125
TOTAL NASIONAL 218 1800 450.000 180.000 135.000 135.000
Sumber : Dinas Tata Ruang Kota Serang 2015
8
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) diharapkan mampu meringankan
beban masyarakat dalam ekonomi yang dimana dengan naiknya harga BBM maka
sudah bisa dipastikan harga-harga kebutuhan pokok pun akan naik dan ini akan
menjadi beban bagi masyarat dengan ekonomi kebawah.
Table 1.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
DI KECAMATAN KASEMEN
TAHUN 2014
KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
(1) (2) (3) (4)
1. KASEMEN 7.659 7.239 14.898
2. WARUNG
JAUD
4.986 4.752 9.738
3. MESJID
PRIYAYI
3.761 3.459 7.220
4. BENDUNG 3.352 3.135 6.487
5. TERUMBU 4.536 4.135 8.671
6. SAWAH LUHUR
4.543 4.139 8.682
7. KILASAH 3.963 3.552 7.151
8. MARGALUYU 3.623 2.948 6.211
9. KASUNYATAN 4.669 4.244 8.913
10. BANTEN 7.567 7.086 14.653
KASEMEN 48.299 44.689 92.988
Sumber : BPS Kota Serang (Kec.Kasemen dalam angka 2015)
Dilihat dari table diatas bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak bila
dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan hampir disemua kelurahan yang
ada di Kecamatan Kasemen dengan total jumlah penduduk laki-laki adalah 48.299
9
jiwa dan jumlah penduduk perempuan 44.689 jiwa dengan total jumlah penduduk di
Kecamatan Kasemen adalah 92.988 jiwa.
Table 1.3
JUMLAH PANJANG JALAN YANG TIDAK LAYAK
KECAMATAN KELURAHAN JUMLAH
RT
PANJANG JALAN YANG LEBARNYA <
1,5 M
PANJANG JALAN (LEBARNYA ≥1,5 M)
YG RUSAK
CIP
OC
OK
JA
YA BANJAR AGUNG 1.00 100.00 100.00
BANJAR SARI 2.00 150.00 550.00
CIPOCOK JAYA 1.00 643.58 752.06
KARUNDANG 1.00 725.20 967.80
PENANCANGAN 2.00 1,830.17 276.77
CIPOCOK JAYA Total 7.00 3,448.95 2,646.63
CU
RU
G
CILAKU 5.00 2,324.54 2,520.74
CIPETE 3.00 1,486.96 703.54
CURUGMANIS 2.00 2,002.40 518.60
KAMANISAN 1.00 563.74 165.26
PANCALAKSANA 2.00 653.60 754.20
SUKAJAYA 1.00 1,827.39 2,690.04
SUKAWANA 1.00 903.00 -
TINGGAR 6.00 947.88 4,268.30
CURUG Total 21.00 10,709.51 11,620.68
KA
SEM
EN
BANTEN 8.00 2,249.00 61.00
BENDUNG 4.00 1,836.80 978.28
KASEMEN 6.00 2,814.29 -
KASUNYATAN 4.00 2,324.47 586.81
KILASAH 3.00 833.71 44.73
MARGALUYU 4.00 1,729.00 -
MESJID PRIYAYI 3.00 731.62 298.51
SAWAH LUHUR 4.00 1,335.65 -
TERUMBU 4.00 2,690.72 -
WARUNG JAUD 8.00 1,586.64 2,061.86
KASEMEN Total 48.00 18,131.90 4,031.19
10
KECAMATAN KELURAHAN JUMLAH
RT
PANJANG JALAN YANG LEBARNYA <
1,5 M
PANJANG JALAN (LEBARNYA ≥1,5 M)
YG RUSAK SE
RA
NG
CIMUNCANG 2.00 7,550.00 558.00
CIPARE 2.00 1,279.00 342.00
KAGUNGAN 3.00 2,577.00 38.00
LONTARBARU 2.00 962.00 455.00
LOPANG 4.00 3,250.00 600.00
SERANG 2.00 888.00 -
SUKAWANA 2.00 1,063.10 569.30
SUMURPECUNG 1.00 697.60 22.00
TERONDOL 1.00 482.20 127.00
UNYUR 2.00 659.50 369.00
SERANG Total 21.00 19,408.40 3,080.30
TAK
TAK
AN
CILOWONG 2.00 1,583.00 249.00
DRANGONG 3.00 960.00 -
KALANG ANYAR 9.00 3,525.00 4,400.00
KURANJI 2.00 1,343.00 -
LIALANG 3.00 1,090.00 675.00
PANCUR 2.00 1,152.00 775.00
PANGGUNGJATI 1.00 708.00 215.00
SAYAR 2.00 869.00 582.00
SEPANG 2.00 710.00 566.00
TAKTAKAN 7.00 4,645.00 1,502.00
TAMANBARU 2.00 1,507.00 -
UMBUL TENGAH 3.00 2,109.00 263.00
TAKTAKAN Total 38.00 20,201.00 9,227.00
WA
LAN
TAK
A
CIGOONG 2.00 - 971.60
KALODRAN 1.00 836.90 139.70
KIARA 1.00 204.60 266.40
PAGERAGUNG 1.00 131.20 287.30
PASULUHAN 1.00 100.00 496.00
TERITIH 5.00 2,648.15 441.50
WALANTAKA Total 11.00 3,920.85 2,602.50
Grand Total 146.00 75,820.61 33,208.30
Sumber : (Dinas Tata Ruang Kota Serang 2015)
11
Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah panjang jalan yang tidak layak untuk
Kecamatan Kasemen cukup tinggi untuk panjang jalan yang lebar < 1,5 M untuk
jalan rusak dibandingkan dengan jalan di Kecamatan lainnya, dan membutuhkan
perbaikan secara optimal.
Pemanfaatan dana bantuan masyarakat langsung program percepatan dan
perluasan pembangunan infrastruktur permukiman BLM P4-IP dimanfaatkan hanya
untuk pembangunan infrastruktur dasar permukiman yang dapat memberikan dampak
manfaat langsung kepada masyarakat miskin. Jenis kebutuhan infrastruktur sesuai
kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam dokumen PJM Pronangkis Kel/Des atau
Dokumen Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), seperti a. jalan dan jembatan b.
tambatan perahu c. penyediaan air minum/bersih d. sanitasi lingkungan (Drainase,
saluran limbah rumah tangga, MCK/Jamban persampahan dan irigasi) Diharapkan
pembangunan infrastruktur yang baik dapat menunjang pembangunan dalam berbagai
aspek diantaranya sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat Kec. Kasemen Kota
Serang.
Salah satu program yang dibuat oleh pemerintah adalah Program Kompensasi
Pasca Kenaikan BBM yaitu program percepatan dan perluasan pembangunan
infrastruktur pemukiman (P4-IP) di pedesaan dan perkotaan yang dilakukan
Kementrian PU, Program P4-IP dalam mendukung PNPM Mandiri Perkotaan
dimaksudkan sebagai upaya pemberian kemudahan akses penyediaan infrastruktur
permukiman diperkotaan, terutama bagi masyarakat miskin yang berbasis
12
pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur permukiman di perkotaan
tersebut diharapkan masyarakat miskin di wilayah sasaran dengan cepat dapat
memulihkan kembali kondisi kesejahteraan dan mengembangkan pertumbuhan
ekonomi di wilayahnya. Tujuan dibentuknya program P4-IP adalah sebagai berikut:
1. Memberikan kemudahan akses masyarakat miskin terhadap
infrastruktur dasar permukiman di perkotaan.
2. Mendorong peningkatan roda perekonomian masyarakat, khususnya
masyarakat miskin dengan terbangunnya sarana dan prasarana
infastruktur yang baik.
Sasaran dari adanya program P4-IP adalah sebagai berikut :
1. Kelurahan atau desa yang telah memiliki BKM/LKM PNPM Mandiri
perkotaan sebanyak 1.753 kelurahan atau desa.
2. Kelurahan atau desa yang belum atau sudah memiliki kelembagaan
masyarakat lain selain BKM/LKP PNPM Mandiri perkotaan sebanyak
47 keluraham atau desa.
Gambaran kondisi nyata yang ada dilapangan kondisi pembangunan dinilai
masih buruk, terutama masyarakat yang tinggal dipedalaman, Salah satu contoh yaitu
Kecamatan kasemen, di Kecamatan Kasemen masih terdapat beberapa objek wisata
yang selama ini kurang perhatian termasuk jalan yang digunakan sebagai akses
menuju objek wisata tersebut juga masih sangat buruk sedangkan Objek wisata di
13
kecamatan kasemen banyak juga dikunjungi warga dari luar kota serang yang
sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki perekonomian di kecamatan
kasemen tersebut. dan juga kondisi diperparah dengan tidak adanya drainase dikanan
kiri jalan. Air yang menggenang dibadan jalan sangat membahayakan pengguna
kendaraan yang melintasi jalan tersebut, hingga tak jarang pengguna sepeda motor
yang terperosok kedalam lubang jalan yang tertutup genangan. Oleh karena itu,
pemerintah dirasa perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur sehingga dapat
mendorong daya saing juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat karena,
apabila pertumbuhan ekonomi masyarakat membaik maka kemiskinan dan
pengangguran berkurang oleh karena itu dengan permasalahan-permasalahan yang
ada.
Pertama, jalan yang digunakan sebagai akses menuju objek wisata di
Kasemen masih sangat buruk sedangkan Objek wisata di kecamatan Kasemen banyak
juga dikunjungi warga dari luar Kota Serang. Hal ini dipertegas oleh pernyataan yang
mengatakan bahwa “ Pembuatan jalan masih kurang bagus karena dalam jangka
waktu 2 bulan saja jalan sudah rusak kembali, seharunya jalan dibuat lebih kuat
dengan menggunakan beton agar tidak lagi rusak sehingga menyebabkan timbulnya
kecelakaan “ ( Sumber : Wawancara dengan Amin selaku Masyarakat Tanggal 13
Agustus 2016 Pukul 14.00 WIB).
Kedua, kondisi diperparah dengan tidak adanya drainase di kanan kiri jalan.
Air yang menggenang di badan jalan sangat membahayakan pengguna kendaraan
14
yang melintasi jalan tersebut, hingga tak jarang pengguna sepeda motor yang
terperosok kedalam lubang jalan yang tertutup genangan ( Sumber :
www.bantenraya.com Selasa 7 Mei 2012 Pukul 12:26 WIB).
Ketiga, bantuan program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur
pemukiman di Kecamatan Kasemen yang salah satunya adalah bentuk fisik yaitu
jalan paving block di setiap jalan desa, salah satu desa masyarakat mengaku sebagian
jalan yang di paving block oleh tim pelaksana program adalah tanah milik pribadi
salaha satu warga yang tanpa diketahui terlebih dahulu oleh sang pemilik kemudian
tanah tersebut dibangun dipasangkan paving block oleh tim pelaksana tanpa adanya
koordinasi terlebih dahulu oleh pemilik tanah atau masyarakat sekitar desa
kasunyatan.
Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa infrastruktur di Kecamatan
Kasemen masih buruk , oleh karena itu pemerintah mengeluarkan suatu program
percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur pemukiman (P4-IP) di pedesaan
dan perkotaan yang dilakukan Kementrian PU, Program P4-IP dalam mendukung
PNPM Mandiri Perkotaan dimaksudkan sebagai upaya pemberian kemudahan akses
penyediaan infrastruktur permukiman di perkotaan.
15
Dengan beberapa masalah yang sudah penulis paparkan di atas, maka penulis
mengangkat permasalahan dari Implementasi Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (P4-IP) di Kecamatan Kasemen.
1.2. Identifikasi Masalah
Dalam hal identifikasi masalah terdapat beberapa permasalahan yang terdapat
pada Implementasi Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur
Pemukiman (P4-IP) di Kecamatan Kasemen yang diambil oleh penulis, diantaranya:
1. Belum baiknya infrastruktur jalan di Kecamatan Kasemen .
2. Belum meratanya pembangunan drainase di lingkungan Kecamatan
Kasemen
3. Kurangnya sosialisasi dan kordinasi yang dilakukan pihak Pekerjaan
Umum (PU) dengan masyarakat di Kec. Kasemen Kota Serang
sehingga pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
1.3 Batasan Masalah
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kasemen, terkait dengan judul yang
membahas tentang Implementasi Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (P4-IP) di Kecamatan Kasemen, Oleh
karena itu penulis membatasi masalah yaitu untuk meneliti dari latar belakang dan
16
identifikasi masalah yang sudah dipaparkan diatas, rumusan masalah yang akan
menjadi acuan dari penelitian yaitu, Bagaimana Implementasi Program
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (P4-IP) di
Kecamatan Kasemen.
1.4 Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas bisa dilihat seberapa besar tingkat Implementasi
Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (P4-
IP) di Kecamatan Kasemen?
1.5 Tujuan Penelitian
Dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, adapun
tujuan dari penelitian yaitu, untuk mengukur tingkat Implementasi Program
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (P4-IP) di
Kecamatan Kasemen.
1.6 Manfaat Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan
tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan peneliti ini dapat memberikan
manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
17
Secara teoritis diharapakan dapat menambah informasi atau wawasan
yang lebih konkrit bagi lembaga legislatif, pemerintah, para praktisi
ekonomi mengenai Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Infrastruktur Pemukiman (P4-IP) di Kecamatan Kasemen. Penelitian ini
juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah ilmiah
bagi para mahasiswa ilmu Pengetahuan Sosial dan ilmu Pengetahuan
Politik pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pengkajian
Administrasi Negara.
2. Manfaat Praktis
Dari sisi masyarakat terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh
dari Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur
Pemukiman (P4-IP) di Kecamatan Kasemen. Pertama, Memperbaiki
infrastrutur yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi ekonomi di
kecamatan kasemen serta diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan
dan pengangguran yang terjadi dimasyarakat.
18
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Kajian Teori
Selanjutnya Sugiyono (2012:54), mengemukakan bahwa teori adalah alur
logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi
yang disusun secara sistematis. Secara umum dalam kaitannya dengan kegiatan
penelitian maka teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan, mermalkan,
dan pengendalian suatu gejala. Fungsi teori yang pertama digunakan untuk
memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan
diteliti. Fungsi teori yang kedua adalah untuk merumuskan hipotesis dan menyusun
instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang
bersifat prediktif. Selanjutnya fungsi teori yang ketiga adalah yang digunakan untuk
membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran
dalam upaya pemecahan masalah.
Berdasarkan definisi teori diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa teori
adalah sekumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama
lain secara sistematis dan telah digeneralisasikan, sehingga dapat mengungkapkan,
dan memprediksi suatu fenomena atau fakta-fakta tertentu, dan teori juga sebagai
panduan untuk mengembangakan pengetahuan.
19
2.1.1 Pengertian Kebijakan
Menurut Dunn (2003:51), Kebijakan didefinisikan dari asal katanya, secara
etimologis, istilah policy atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan
Latin, akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta yaitu polis ( Negara-Kota) dan
put (Kota). Sedangkan Hogwood dan Gunn dalam Wicaksana (2006:53),
menyebutkan sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern,
diantaranya:
a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas (as a label for a field of
activity). Contohnya statement umum pemerintah tentang kebijakan
ekonomi, kebijakan industri, atau kebijakan hukum dan ketertiban;
b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan (as a
expression of general purpose or desired state of affairs). Contohnya untuk
menciptakan lapangan kerja seluas mungkin atau pengembangan demokrasi
melalui desentralisasi;
c. Sebagai proposal spesifik (as specific proposal). Contohnya membatasi
pemegang lahan pertanian hingga 10 hektar atau menggratiskan pendidikan
dasar;
d. Sebagai keputusan pemerintah (as decesions og government). Contohnya
keputusan kebijakan sebagaimana yang diumumkan Dewan Perwakilan
Rakyat atau Presiden;
20
e. Sebagai otorisasi formal (as formal authorization). Contohnya tindakan-
tindakan yang diambil oleh parlemen atau lembaga-lembaga pembuat
kebijakan lainnya;
f. Sebagai sebuah program (as a programe). Contohnya sebagai ruang aktivitas
pemerintah yang sudah didefinisikan, seperti program reformasi agrarian
atau program peningkatan kesehatan perempuan;
g. Sebagai output (as output). Contohnya apa yang secara actual telah
disediakan, seperti sejumlah lahan yang diredistribusikan dalam program
reformasi agrarian dan jumlah penyewa yang terkena dampaknya;
h. Sebagai hasil (as outcome). Contohnya apa yang secara aktual tercapai,
seperti dampak terhadap pendapatan petani dan standar hidup dan output
agrikultular dari program reformasi agrarian;
i. Sebagai sebuah proses (as a process) merupakan sebuah proses yang
panjang yang dimulai dengan issues lalu bergerak melalui tujuan yang sudah
di (setting), pengambilan keputusan untuk implementasi dan evaluasi.
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik
Pengertian dari kebijakan publik. Eulau dan Prewitt dalam Agustino (2012: 6-
7), dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “keputusan
tetap” yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkah laku dari
mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Definisi
lain dikemukakan oleh Dye dalam Agustino (2012:7) bahwa:
21
“Kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan
atau tidak dikerjakan” seperti ungkapannya dalam Subarsono (2005:2)
public policy is whatever governments choose to do or not to do).
Sedangkan menurut Dunn dalam Wicaksana (2006:64), kebijakan publik ialah
pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang salin
tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan
atau kantor pemerintah. Rose berupaya mengemukakan definisi lain dalam Agustino
(2012:7), yaitu kebijakan publik sebagai, “sebuah rangkaian panjang dari banyak atau
sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang
berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan”.
Widodo (2007:12) mendefinisikan kebijakan publik adalah “serangkaian
tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah”. Kebijakan publik merupakan
suatu pilihan atau tindakan yang menghasilkan suatu keputusan yang diambil oleh
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang bertujuan
mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat.
2.1.3 Proses Kebijakan Publik
Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang
dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut
nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi
kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.
Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan,
monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.
22
Anderson dalam Subarsono (2012) menetapkan proses kebijakan publik sebagai
berikut:
1. Formulasi masalah (problem formulation): Apa masalahnya? Apa yang
membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah
tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?;
2. Formulasi kebijakan (formulation): Bagaimana mengembangkan pilihan-
pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa
saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?;
3. Penentuan kebijakan (adoption): Bagaimana alternatif ditetapkan?
Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan
melaksanakan kebijakan? Bagaiman proses atau strategi untuk melaksanakan
kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?;
4. Implementasi (implementation): Siapa yang terlibat dalam implementasi
kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?;
5. Evaluasi (evaluation): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak
kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi
dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan
perubahan atau pembatalan?
2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik
Pada tahap selanjutnya dalam deskripsi teori ini akan dikemukakan definisi
implementasi kebijakan publik, setelah sebelumnya diuraikan tentang definisi
23
formulasi kebijakan publik. Menurut Meter dan Horn dalam Wibawa (1994:21),
mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai:
“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijaksanaan”.
Sedangkan Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2012:139),
mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:
“Pelaksanaan keputusan-keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam
bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin
diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai,
dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses
implementasinya”.
Berdasarkan dari kedua definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi
kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan/pelaksanaan oleh individu-individu
atau pejabat-pejabat dalam kegiatan yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan dan
menghasilkan sesuatu dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
Berdasarkan dari uraian di atas bisa dikatakan bahwa implementasi dapat dilihat
dari proses dan capaian tujuan berupa hasil akhir. Ini sesuai dengan yang kemukakan
oleh Lester dan Stewart dalam Agustino (2012:139), dimana mereka mengatakan
bahwa implementasi sebagai suatu proses dan pencapaian suatu hasil akhir (output),
yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.
24
Grindle pun berpendapat hampir serupa dengan pernyataan sebelumnya dalam
Agustino (2012:139), bahwa:
“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan
mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah
ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan
yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.
Definisi lain dikemukakan Pressman dan Wildavsky dalam Parsons
(2001:468), yaitu:
”Implementasai menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan
dan mengontrol urutan tahap dalam sebuah sistem dan implementasi adalah
soal pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik
dan deviasi dari tujuan yang ditetapkan oleh hipotesis kebijakan”.
Dari keseluruhan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa
implementasi adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu
atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijaksanaan implementasi dapat dilihat dari proses dan capaian tujuan berupa hasil
akhir.
2.1.5 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik
Setelah mengetahui pengertian dari implementasi kebijakan publik, berikutnya
akan diuraikan beberapa model implementasi kebijakan publik menurut beberapa ahli
diantaranya yaitu :
25
1. Model Merilee S. Grindle
Keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam Subarsono (2012:93)
dipengaruhi oleh dua variabel yakni:
a. Isi kebijakan (content of policy) yang mencakup sejauh mana kepentingan
kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan, jenis
manfaat yang diterima oleh target groups, sejauhmana perubahan yang
diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah
tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya
dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya
yang memadai;
b. Lingkungan kebijakan yang mencakup seberapa besar kekuasaan,
kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat,
karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan
dan responsivitas kelompok sasaran.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan harus terlihat jelas isi dari suatu
kebijakan tersebut dan mampu melihat situasi kebijakan dengan
mempertimbangkan beberapa aspek yang dapat mempengaruhi proses
implementasinya serta faktor pendukung yag dibutuhkan oleh pencapaian.
2. Model A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier
Menurut Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2012:94), ada tiga kelompok
variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:
26
a. Karakteristik masalah (tractability of the problems). Masalah publik
dalam Subarsono (2012:95) memiliki beberapa karakteristik yaitu tingkat
kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan
dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total
populasi, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan;
b. Karakteristik kebijakan (ability of statute to structure implementation).
Kebijakan politik dalam Subarsono (2012:97) memiliki beberapa
karakteristik yaitu kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan
memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumber daya finansial
terhadap kebijakan tersebut, seberapa besar adanya keterpautan dan
dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi
aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap
tujuan kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk
berpartisipasi dalam implementasi kebijakan;
c. Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).
Lingkungan kebijakan publik dalam Subarsono (2012:98) memiliki
beberapa karakteristik yaitu, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan
tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan,
sikap dari kelompok pemilih (Constituency Groups), dan tingkat
komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan terlebih dahuu harus menganalisis
27
masalah yang ada untuk mengetahui mudah atau tidaknya masalah tersebut
diselesaikan. Setelah itu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang
dibutuhkan dalam proses implementasinya dan lingkungan kebijakan yang
mempengaruhinya baik secara internal maupun eksternal.
Selain itu proses implementasi ini harus juga ditinjau menurut tahapan-
tahapannya dalam Agustino (2008:102) yaitu:
1. Output-output kebijaksanaan (keputusan-keputusan) dari badan-badan
pelaksana;
2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut;
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana;
4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut;
5. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang baik berupa perbaikan-
perbaikan mendasar (upaya untuk melaksanakan perbaikan) dalam muatan
atau isinya.
Berdasarkan dari seluruh tahapan di atas seringkali digabung menjadi satu di
bawah pokok bahasan mekanisme umpan balik. Namun di sini terdapat 2 (dua)
proses yang terpisah. Jika seseorang hanya tertarik pada persoalan sejauhmana
dampak nyata suatu implementasi program sejalan dengan tujuan-tujuan
program, maka yang penting diperhatikan hanyalah tiga tahap yang disebutkan
pertama, Kendatipun demikian, ada baiknya jika diperhatikan pula evaluasi
yang dilakukan oleh sistem politik terhadap undang-undang atau kebijaksanaan
itu, dan hal ini tercakup dalam dua tahap yang disebut terakhir. Masing-masing
28
tahap tersebut dapat disebut sebagai titik akhir (end point) atau variabel
tergantung (Agustino, 2008:102).
3. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn
Menurut Meter dan Horn (Subarsono, 2012:99) ada enam variabel yang
mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:
a. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat
direalisir;
b. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya
manusia maupun sumber daya non manusia;
c. Hubungan antar organisasi artinya sebuah program perlu dukungan dan
koordinasi dengan instansi lain;
d. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-
norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang akan
mempengaruhi implementasi suatu program;
e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang mencakup sumber daya
ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberi dukungan,
karakteristik para partisipan, sifat opini publik;
f. Disposisi implementor yang mencakup respon implementor, pemahaman
terhadap kebijakan dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan harus adanya kejelasan standar dan
sasaran kebijakan, pemenuhan sumber daya yang di butuhkan, koordinasi yang
29
kuat baik antar individu dalam suatu organisasi maupun dengan instansi lain,
disposisi implementor yang baik, dan kondisi lingkungan yang
mempengaruhinya.
4. Model David L. Weimer dan Aidaan R. Vining (1999)
Menurut Weimer dan Vining (Subarsono, 2012:103), ada tiga kelompok
variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu
program, yakni:
a. Logika dari suatu kebijakan yang dimaksudkan agar suatu kebijakan yang
ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapat dukungan teoritis;
b. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi
keberhasilan implementasi yang mencakup lingkungan sosial, politik,
ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis;
c. Kemampuan implementor artinya keberhasilan suatu kebijakan dapat
dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para
implementor kebijakan.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan harus sesuai dengan logika artinya
apakah kebijakan itu masuk akal atau tidak untuk diterapkan, sehingga dapat
diterima oleh masyarakat di lingkungan tempat kebijakan tersebut
diimplementasikan. Oleh karena itu lingkungan juga dapat mempengaruhi
proses implementasi. Selain itu juga harus didukung oleh sumber daya
30
manusia yang berkualitas, artinya dituntut para implementor yang
berkompeten dalam menjalankan suatu kebijakan.
5. Model George C. Edward III
Dalam Agustino (2012:150-153), dijelaskan bahwa model implementasi
yang dikembangkan oleh Edward III berspektif top down. Edward III
menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and
Indirect Impact on Implementation. Terdapat empat variabel yang sangat
menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) komunikasi;
(2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi.
Gambar 2.1
Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation (George
Edward III)
Sumber: Agustino, 2012: 153
Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu
kebijakan, menurut George Edward III, adalah komunikasi. Terdapat tiga indikator
yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel
komunikasi, yaitu:
KOMUNIKASI
IMPLEMENTASI
SUMBER DAYA
DISPOSISI
SRUKTUR BIROKRASI
31
1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu
implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran
komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut
disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi,
sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan;
2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-
level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak
ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi
implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan
fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain
hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh
kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi
haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Krena jika
perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan
kebingungan bagi pelaksana dilapangan.
Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan
implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber-sumber daya
terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
1. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.
Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya
disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun
32
tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja
tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan
kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam
mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan
oleh kebijakan itu sendiri;
2. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk,
yaitu, pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan
kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan
disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi
mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan
regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui
apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut
patuh terhadap hukum;
3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah
dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi
para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara
politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata
publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses
implementasi kebijakan;
4. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi
kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti
apa yang dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan
33
tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana)
maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi
kebijakan publik adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel
disposisi, menurut George Edward III, adalah:
1. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi
kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijkan-kebijakan
yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan
pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang
memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi
bagi kepentingan warga;
2. Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk
mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan
memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak
menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para
pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.
Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan
menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan
melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya
memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.
34
Variabel keempat, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi
kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk
melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui
apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksankan suatu
kebijakan, kemungkinan suatu kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau
terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam suatu struktur birokrasi. Kebijakan
yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur
birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan
menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat
jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat
mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan
koordinasi dengan baik.
Dari beberapa teori yang peneliti uraikan diatas, maka peneliti mengambil salah satu
teori yang peneliti anggap paling cocok untuk menyelesaikan masalah penelitian.
Berdasarkan masalah yang ada pada Implementasi Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kota Serang peneliti menganggap Teori Model
George C. Edward III Dalam Agustino (2012:150-153) merupakan teori yang paling cocok
untuk menjawab permasalahan yang ada, dijelaskan bahwa model implementasi yang
dikembangkan oleh Edward III berspektif top down. Edward III menanamkan model
implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation.
Dalam pendekatan yang diteoremakan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat
menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:
35
Komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut
disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi,
sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan, kejadian dilapangan bahwa
yang diberikan oleh pihak pelaksana Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Infrastruktur Permukiman kepada masyarakat yang menerima program sudah cukup jelas.
Sehingga menghasilkan implementasi Program dengan cukup baik.
Sumberdaya adalah Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah
staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya
disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak
kompeten dibidangnya. Kejadian dilapangan bahwa yang diebrikan oleh staf atau
pelaksana program percepatan dan perluasan pembangunan infrasruktur permukiman
telah cukup memadai untuk sumberdaya dilihat dari tim pelaksana yag jumlah
pegawai cukup memadai dan berkopeten dalam setiap bidang yang mereka kerjakan.
Disposisi adalah disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-
hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak
melaksanakan kebijkan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
Kejadian dilapangan bahwa tidak ada hambatan terhadap tim pelaksana maupun
masyarakat setempat untuk pembangunan infrastuktur jalan dan jembatan semua
berjalan sesuai dengan baik, dan pekerjaan dilakukan sesuai dengan tupoksi masing-
masing tim pelaksana program.
Struktur birokrasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat
mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan
36
koordinasi dengan baik. Kejadian dilapangan bahwa suatu kebijakan yang telah
ditetepkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum untuk program percepatan dan
perluasan pembangunan infrastruktur permukiman telah diterima oleh setiap pegawai
dan telah di koordinasikan kepada tim pelaksana juga masyarakat dengan secara jelas
dan baik.
2.1.6 Pengertian Pembangunan Infrastruktur
Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan yaitu:
“Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang
berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan
pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation
building)”.
Adapun Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih
sederhana, yaitu sebagai “Suatu proses perubahan kerah yang lebih baik melalui
upaya yang dilakukan secara terencana”. Sedangkan infrastruktur berarti prasarana
atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses
baik itu usaha, pembangunan, dan lainnya. Berdasarkan pengertian diatas dapat kita
pahami bahwa pembangunan infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha
pertumbuhan dan perubahan yang dikakukan secara terencana untuk membangun
prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utaa terselenggaranya suatu
proses pembangunan.
37
2.1.7 Ruang Lingkup pembangunan infrastruktur
Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salahsatu roda penggerak
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai
sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan
infrastruktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam system pelayanan
masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung
berbgaia kegiatan pemerintahan, perekonomian, industry dan kegiatan social dan
masyarakat.
Mulai dari system energy, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan
perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan
layanan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastrukur yang
handal (Biemo W. Soemardi dan Reini D.Wirahadikusumah: 2009).
Agar lebih jelas ruang lingkup pembangunan infrastuktur dapat dibagi menjadi
tiga bagian, yaitu:
1. Pembanguna infrastruktur transfortasi perdesaan guna mendukung
peningkatan aksesbilitas masyarakat desa, yaitu; jalan, jembatan, tambatan
perahu;
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu:
irigasi perdesaan;
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.
38
2.1.8 Pengertian Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Infrastruktur Permukiman di Kota Serang.
Perogram Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (
P4IP) di Kota Serang merupakan salahsatu program konpensasi dampak kenaikan
bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses
masyarakat miskin terhadap infrastruktur permukiman, yang dilaksanakan dengan
pola pemberdayaan masyarakat. Pendapatan pelaksanaan diperkotaan adalah untuk
mendukung PNPM Mandiri perkotaaan.
Tujuan dari program P4IP adalah memberikan kemudahan akses masyarakat
miskin terhadap infrastruktu dasar permukiman diperkotaan serta mendorong roda
perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dengan terbangunnya
sarana dan prasarana atau infrastruktur yang baik.
Sasaran P4IP diperkotaan berada di 1.800 kelurahan yang tersebar di 218
Kabupaten atau kota dan 33 Provinsi dengan rincian lokasi sasaran kelurahan atau
desa yang telah memiliki Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga
Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang telah memiliki sebanyak 1.753 Kelurahan
atau desa. Lokasi sasaran kelurahan atau desa yang belum memiliki BKM atau LKM
sebanyak 47 kelurahan atau desa (terletak diprovinsi lampung dan provinsi Nusa
tenggara timur).
39
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, dicantumkan
hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya yang sejenis dengan
penelitian ini bermanfaat dalam mengolah mengenai Implementasi Program
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan
Kasemen. Walaupun lokus dan masalahnya berbeda atau tidak sama persis tapi sangat
membantu peneliti menemukan sumber-sumber pemecahan masalah penelitian ini.
Berikut ini adalah hasil penelitian yang peneliti baca.
Penelitian pertama yang dilakukan oleh Bahru Rozi, Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa, Tahun 2010, dengan judul Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance
pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten. Dengan pendekatan kualitatif penerapan prinsip-prinsip Good Governance
di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era
Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi rombakan sistem pemerintahan
yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan
salah satu alat Reformasi yang mutlak di terapkan dalam pemerintahan baru.
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dalam judul Penerapan
Prinsip-prinsip Good Governance pada Proyek Pembangunan Jalan di Dinas Bina
Marga Kabupaten Lebak, Provinsi Banten terdapat beberapa faktor penghambat yaitu
kurang berkualitasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Bina
Marga, anggaran yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan dinas. Masih
kurangnya tingkat kesadaran terhadap pelanggaran dan lemahnya sufermasi hukum.
40
Persamaan Penelitian ini sama-sama membahas tentang berjalannya proses
sebuah program pembangunan hingga terdapatnya hasil dari pembangunan tersebut.
Saran pada penelitian ini adalah Pemerintah seharusnya lebih berperan aktif dalam
berjalannya proses penerapan Good Governance sehingga tidak akan terjadi lagi
kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan lemahnya hukum.
Penelitian kedua yang dilakukan oleh Azwar Soleh Wijaya, Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa, Tahun 2010, dengan judul Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Pondok Kahuru, Kecamatan Ciomas,
Kabupaten Serang. Dengan pendekatan kuantitatif. Partisipasi adalah konsep sentral
dan prinsip dasar dari pengembangan Masyarakat. Pengembangan Masyarakat secara
partisipatif adalah suatu kontribusi signifikan bagi pembangunan kultur Hak Asasi
Manusia (HAM), suatu kebudayaan yang partisipasi warga Negaranya merupakan
proses yang diharapkan dan normal dalam suatu upaya pembuatan keputusan.
Dari hasil penelitiannya ini yang peneliti dapatkan dalam judul Tingkat
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Pondok
Kahuru, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang. Dalam hal tersebut Masyarakat
sudah melakukan kontak yang baik dengan pihak lain sebagai titik awal pelaksanaan
akifitas pembangunan baik sesama Masyarakat maupun kepada aparatur Desa
setempat keikut sertaan dalam pembangunan. Keikut sertaan masyakat dalam
perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan bak yang bersifat
politis yang menyangkut kepentingan mereka maupun dalam hal yang bersifat teknis,
dalam memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam pelaksanaan operasional
41
pembangunan sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu pembangunan di Desa
Pondok Kahuru sangat besar potensi keberhasilannya terutama dalam pembangunan
infrastruktur jalan.
Persamaan penelitian ini sama-sama terdapat partisipasi masyarakat dalam
melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan sehingga membuat program sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Saran pada penelitian ini adalah dengan ini
Pemerintah harusnya memberikan keyword atau penghargaan bagi Daerah yang
masyarakatnya ikut berpartisipasi sehingga akan menumbuhkan semangat-semangat
baru dari Desa lain.
2.3 Kerangka Berfikir
Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar
variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar
variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan
intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam
penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk
paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian
harus didasarkan pada kerangka berfikir (Sugiyono, 2010:60).
Penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih, biasanya dirumuskan
hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Oleh karena itu dalam rangka
menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi, maka
perlu dikemukakan kerangka berfikir.
42
Suriasumantri 1986, dalam (Sugiyono, 2010) mengemukakan bahwa seorang
peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar bagi argumentasi dalam
menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran ini
merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek
permasalahan.
Kerangka berfikir merupakan alur pemikiran peneliti dalam penelitian dan
sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan dari Implementasi
Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman di
Kecamatan Kasemen, maka dalam penelitian ini dibuatkan kerangka berfikir.
Sehingga dengan adanya kerangka berfikir ini, baik peneliti maupun pembaca mudah
memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian.
Menurut Sugiyono (2010:65) menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan
model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang
telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Oleh karenanya peneliti
berangkat dari identifikasi masalah untuk membuat kerangka berfikir. Adapun
permasalah-permasalahan yang ada terkait Implemantasi Program Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman di Kecamatan Kasemen:
4. Belum baiknya infrastruktur jalan di Kecamatan Kasemen;
5. Belum meratanya pembangunan drainase di lingkungan Kecamatan
Kasemen;
43
6. Kurangnya sosialisasi dan kordinasi yang dilakukan pihak Pekerjaan Umum
(PU) dengan masyarakat di Kec. Kasemen Kota Serang sehingga
pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam penelitian ini, penulis meneliti Implementasi Program Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman di Kecamatan Kasemen, dalam
upaya menjawab rumusan masalah peneliti mengambil teori dari model implementasi
kebijakan dari tokoh George Edward III yang berspektif top-down. Edward III
menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan direct and indirect
impact of implementation. Dalam modelnya terdapat suatu kebijakan, yaitu: (1)
Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi.
Dari teori tokoh Edward III tersebut peneliti akan mencoba menjawab
permasalaan-permasalahan yang ada dalam Implementasi Program Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman di Kecamatan Kasemen. Berikut
ini adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini:
44
Gambar 2.2
Kerangka Berfikir
2.4 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, maka peneliti menjabarkan
sebuah hipotesis sebagai berikut :
Ho : µ <65%
Hipotesis Nol : Implementasi Program Percepatan dan Perluasan
Masalah
1. Belum baiknya infrastruktur jalan di Kecamatan Kasemen;
2. Belum meratanya pembangunan drainase di lingkungan Kecamatan Kasemen;
3. Kurangnya sosialisasi dan kordinasi yang dilakukan pihak Pekerjaan Umum (PU)
dengan masyarakat di Kec. Kasemen Kota Serang sehingga pembangunan yang
dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Teori Implementasi Kebijakan
1. Komunikasi;
2. Sumberdaya;
3. Disposisi;
4. Struktur Birokrasi
(Sumber: George Edward III dalam Agustino (2012:150-
153)
Implementasi Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Pemukiman di Kecamatan
Kasemen berjalan dengan optimal
45
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di
Kecamatan Kasemen kurang dari 65%
Ha : µ ≥ 65%
Hipotesis Alternatif : Implementasi Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di
Kecamatan Kasemen lebih dari atau sama dengan
65%
46
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu
didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional
berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris
berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga
orang lain dapat mengenali dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis
artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah
tertentu yang bersifat logis. Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data
empiris yang mempunyai kriteria tertentu, yaitu valid (Sugiyono, 2011:2).
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu
variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri),tanpa membuat perbandingan atau
menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain (Sugiyono,
2012:35).
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian
Ruang lingkup penelitian difokuskan pada Implementasi Program Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman di Kecamatan Kasemen.
46
47
3.3 Lokasi Penelitian
Berdasarkan judul penelitian ini yaitu tentang Program Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Infarstruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen. Maka
lokus penelitian ini yaitu berlokasi di Desa Kasunyatan Kecamatan Kasemen yang
mendapatkan bantuan Program P4-IP dari Pemerintah Daerah.
3.4 Variabel Penelitian
3.4.1 Definisi Konsep
Berikut ini adalah konsep indikator kerja menurut Edward III dalam Agustino
(2012:150-153) terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam
mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:
1. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu
implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran
komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut
disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi,
sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan;
2. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-
level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak
ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi
implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan
fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain
hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh
kebijakan yang telah ditetapkan;
48
3. Konsisitensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi
haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Krena jika
perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan
kebingungan bagi pelaksana dilapangan.
Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan
implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Indikator sumber-sumber daya
terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
1. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.
Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya
disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun
tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja
tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan
kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam
mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan
oleh kebijakan itu sendiri;
2. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk,
yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan
kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan
disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi
mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan
regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui
49
apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut
patuh terhadap hukum;
3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah
dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi
para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara
politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata
publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses
implementasi kebijakan;
4. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi
kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti
apa yang dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan
tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana)
maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi
kebijakan publik adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel
disposisi, menurut George Edward III, adalah:
1. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi
kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijkan-kebijakan
yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan
pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang
50
memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi
bagi kepentingan warga;
2. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk
mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan
memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak
menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para
pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.
Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan
menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan
melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya
memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.
Variabel keempat, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi
kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk
melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui
apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksankan suatu
kebijakan, kemungkinan suatu kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau
terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam suatu struktur birokrasi. Kebijakan
yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur
birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan
menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat
jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat
51
mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan
koordinasi dengan baik.
Variabel Implementasi Kebijakan Publik yang disebutkan diatas, dinilai dan
dianggap lebih rasional dan tepat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang
ada pada Implementasi Perda ini. Selanjutnya yaitu definisi konsep mengenai
Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastrutur Pemukiman, yaitu P4-
IP adalah program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur pemukiman.
Merupakam salah satu program konpensasi dampak kenaikan BBM yang di
maksudkan untuk memberikan kemudahan akses masyarakat miskin terhadap
infrastruktur pemukiman yang dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat.
Pendekatan pelaksanaan di Perkotaan adalah untuk mendukung PNPM Mandiri
Perkotaan. Tujuan P4-IP adalah sebagai berikut:
1. Memberikan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur dasar
permikiman di Perkotaan;
2. Mendorong roda perekonomian masyarakat miskin dengan terbangunnya
sarana prasarana/infrastruktur yang baik.
52
3.4.2 Definisi Operasional
Berdasarkan teori yang melandasi dan definisi konsep yang telah dibuat, maka
dirumuskan suatu variabel penelitian sebagai berikut :
Tabel 3.1
Definisi Operasional Penelitian
Variabel Indikator Sub Indikator Item
Pertanyaan
Program
Percepatan dan
Perluasan
Pembangunan
Infrastruktur
Pemukiman di
Kecamatan
Kasemen
Komunikasi Transmisi
Kejelasan
Konsisitensi
1, 2, 3, 4, 5
Sumberdaya Staf
Informasi
Wewenang
Fasilitas
6, 7, 8, 9, 10
Disposisi Pengangkatan
Birokrat
Insentif
11, 12, 13,
14, 15
Struktur
Birokrasi
Mempengaruhi tingkat
keberhassilan
Implementasi Kebijakan
Publik.
16, 17, 18,
19, 20
(Sumber: Peneliti, 2015)
53
3.5 Instrumen Penelitian
Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena
sosial maupun alam. Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran,
maka harus ada alat ukur yang baik, alat ukur dalam penelitian biasanya dinamankan
instrument penelitian. Jadi instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan
mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2012: 102).
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk kuesioner,
dengan jumlah variabel sebanyak satu variabel atau variabel mandiri.Sedangkan skala
pengukuran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert.
Menurut Siregar (2010:138), Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu objek atau
fenomena tertentu.
Selain itu Siregar (2010:140) menambahkan bahwa, dalam alternative jawaban
pada Skala Likert tidak hanya tergantung pada jawaban setuju atau penting.
Alternative jawaban dapat berupa apapun sepanjang mengukur sikap, pendapat, dan
persepsi seseorang tentang suatu objek jawaban, misalnya baik, senang, tinggi, puas,
dan lain-lain.
Skala likert, maka variabel yang di ukur akan dijabarkan menjadi indikator
variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item–item
instrumen dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen
memiliki tingkatan nilai dari sangat positif sampai sangat negatif, maupun sebaliknya
54
dari sangat negatif sampai sangat positif. Dan untuk keperluan analisis kuantitatif
maka jawaban dari setiap item instrumen diberi skor sebagai berikut :
Tabel 3.2
Tabel Skoring
Jawaban Skor
Sangat setuju (SS) 4
Setuju (S) 3
Tidak Setuju (TS) 2
Sangat Tidak Setuju (STS) 1
Sumber: Peneliti, 2015
Selain angket atau kuesioner, peneliti ini menggunakan data yang dapat
dikelompokan dalam dua sumber data yaitu:
1. Sumber data primer
Data yang diperoleh langsung dari sumbernya (sampel atau responden)
dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu disebut data primer
karena data ini diperoleh langsung dari sumber pertama dan masih bersifat
mentah katena belum diolah atau diinterprestasikan sifat dan kualifikasinya.
Sumber data primer ini diperoleh melalui kegiatan wawancara secara terstruktur
(penyebaraan kuesioner atau angket) kepada responden dan observasi secara
non-partisipatoris.
55
a. Angket
Merupakan daftar pernyataan yang telah disusun sebelumnya.
Pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam angket atau daftar pernyataan
tersebut cukup terperinci dan lengkap dan biasanya peneliti telah
menyediakan pilihan jawaban tertentu;
b. Pengamatan atau Observasi
Observasi merupakan tuntutan dari sebuah pengamatan dari si peneliti
baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.
Berikut merupakan jenis data yang dipakai dalam penelitian, yaitu:
2. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan, studi
dokumentasi, studi lapangan dan studi wawancara tentang tingkat ketergunaan
(usability) Website Biro Humas Provinsi Banten.
a. Studi literatur atau studi kepustakaan
Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh atau mengumpulkan
data dari berbagai referensi yang relevan berdasarkan text book maupun
jurnal-jurnal ilmiah.
b. Studi dokumentasi
studi yang digunakan untuk mencari dan memperoleh data sekunder
berupa pengumpulan data yang diperoleh dari Biro Humas Provinsi
Banten, instruksi presiden, catatan serta dokumen-dokumen yang relevan
mengenai masalah penelitian ini.
56
2222
)()(
yynxxn
yxxynr
c. Studi lapangan langsung
Merupakan pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara turun
langsung ke lokasi penelitian yang salah satunya dengan cara melakukan
observasi.
3.5.1 Uji Validitas, Realibitas dan Normalitas
3.5.1.1 Uji Validitas
Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang
terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.
Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk data mengukur itu
valid. Sugiyono (2012:121) mendefinisikan valid berarti instrument tersebut dapat
digunakan untuk mengukur apa saja yang seharusnya diukur. Maka dari itu untuk
menguji instrumen penelitian ini agar data yang didapat valid, maka peneliti
menggunakan rumus Korelasi Product Moment dengan bantuan perangkat lunak
Statistic Program For Social Science (SPSS) 17.0.
Uji validitas digunakan untuk salah satu valid tidaknya suatu kuesioner.
Kevaliditisan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar
mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta
mampu menunjukan tingkat kesesuaian antara konsep dan hasil pengukuran.
Rumus uji validitas ini adalah:
57
Keterangan :
r = Koefisien kolerasi Product Moment
∑x = Jumlah skor dalam sebaran x
∑y = Jumlah skor dalam sebaran y
∑xy = Jumlah hasil skor x dan y yang berpasangan
∑x2 = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran x
∑y2 = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran y
n = Jumlah sampel
Ketentuan pengujian uji validitas adalah rhitung dibandingkan dengan rtabel
(dengan melihat taraf signifikan penelitian, yakni sebesar 10% atau 0,1, dan
jumlah N atau responden, barulah kita akan mendapatkan nilai rtabel) sebagai
berikut :
1. jika rhitung ≤ rtabel maka instrumen dikatakan tidak valid;
2. jika rhitung ˃ rtabel maka instrumen penelitian dikatakan valid
3.5.1.2 Uji Reliabilitas
Tahap selanjutnya adalah uji reliabilitas, dimana hasil penelitian yang
reliabel, bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Sugiyono
(2012:122) mendefinisikan instrumen yang reliabel merupakan instrumen yang
bila digunakan berkali-kali akan menghasilkan data yang sama. Pendekatan yang
digunakan untuk uji reliabilitas adalah pendekatan realibilitas konsistensi internal.
Adapun teknik yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal adalah
Cronchbach’s Alpha. Variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari
58
st
si
k
kri
1
11
0,30. Dengan dilakukannya uji reliabilitas maka akan menghasilkan suatu
instrumen yang benar-benar tepat atau akurat dan mantap. Pengujian
Reliabilitas kuesioner pada penlitian ini menggunakan bantuan perangkat
lunak Statistic Program For Social Science (SPSS) 17.0
Rumus Alpha Cronchbach adalah sebagai berikut:
Keterangan :
ri1 = koefisien reliabilitas internal seluruh item
k = banyaknya item
Si2 = jumlah varian skor tiap-tiap item
St2 = varian total
Tabel 3.4
Tingkat Reliabilitas Berdasarkan nilai Alpha
Alpha Tingkat Reliabilitas
0,00 s/d 0,20 Kurang Reliabel
˃0,20 s/d 0,40 Agak Reliabel
˃0,40 s/d 0,60 Cukup Reliabel
˃0,60 s/d 0,80 Reliabel
˃0,80 s/d 1,00 Sangat Reliabel
59
3.5.1.3 Uji Normalitas
Guna memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang data hasil penelitian,
normalitas data digunakan untuk menjaga ketetapan metode statistik yang
digunakan, karena apabila data yang dihasilkan tidak normal maka statistika yang
digunakan adalah statistika non parametric sedangkan apabila data yang dihasilkan
adalah normal maka statistika yang digunakan adalah statistic parametcric.
3.5.2 Jenis dan Sumber Data
3.5.2.1 Jenis Data
1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari narasumber yang langsung
berhubungan dengan penelitian dan mampu memberikan informasi.
Dalam penelitian ini data primer tersebut diperoleh peneliti melalui
penyebaran kuesioner yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada
Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur
Permukiman di Kecamatan Kasemen.
2. Data Sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh peneliti, seperti
dokumen, hasil penelitian yang relevan, laporan dan catatancatatan atau
melalui pihak lain yang memberikan keterangan dan informasi kepada
peneliti.
3.5.2.2 Sumber Data
1. Responden dalam penelitian ini yaitu Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen, yang di
60
libatkan secara langsung di dalam kegiatan penelitian ini, untuk memperoleh
gambaran atau materi yang dijadikan objek penelitian;
2. Literatur, yaitu data kepustakaan yang memiliki hubungan dengan penelitian.
3.5.3 Teknik Pengumpulan Data
Menurut Hariwijaya (2005:61), untuk memperoleh data dan keterangan yang
diperlukan, digunakan teknik sebagai berikut :
1. Library Research atau studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dari
literatur yang secara langsung berhubungan dengan topik permasalahan yang
sedang diteliti, baik literatur yang bersumber dari referensi, maupun dari buku-
buku yang relevan.
2. Field Research yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan secara
langsung pada objek yang diteliti
3.5.3.1 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:18). Populasi di
dalam penelitian ini adalah Masyarakat penerima Program Percepatan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen yang berjumlah
92.988 orang.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik nonprobability sampling
kemungkinan atau peluang seseorang untuk terpilih menjadi anggota sampel tidak
diketahui. Dengan demikian, sampel yang diambil tidak dapat dikatakan sebagai
61
sampel yang representatif sehingga sukar untuk melakukan generalisasi di luar
sampel yanf diteliti. Teknik sampling yang diambil adalah accidental sampling,
teknik ini juga disebut incidental sampling atau convenience sampling. Seperti
ditunjukan oleh namanya, orang yang diambil sebagai anggota sampel adalah
mereka yang kebetulan ditemukan atau mereka yang mudah ditemui atau
dijangkau (Soerhatono, 2004:62). Jadi, berdasarkan teknik sampling yang peneliti
gunakan yaitu seluruh masyarakat Kecamatan Kasemen. Taraf kesalahan yang
peneliti gunakan adalah taraf kesalahan 10%. Untuk lebih jelasnya dapat dilhat
pada tabel berikut ini:
Tabel 3.5
Jumlah Penduduk di Kecamatan Kasemen Tahun 2014
KELURAHAN JUMLAH
1. KASEMEN 14.898
2. WARUNG JAUD 9.738
3. MESJID PRIYAYI 7.220
4. BENDUNG 6.487
5. TERUMBU 8.671
6. SAWAH LUHUR 8.682
7. KILASAH 7.151
8. MARGALUYU 6.211
9. KASUNYATAN 8.913
10. BANTEN 14.653
TOTAL 92.988
62
Peneliti menggunakan rumus dari Taro Yamane dengan perhitungan sebagai berikut:
N
n =
N. (d2) + 1
Keterangan :
n = Jumlah sampel yang dicari
N = Jumlah Populasi
d2
= Nilai presisi (presisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10%
dengan perhitungan 10 : 100 = 0,1)
Diketahui :
N = 92.988 Orang
d = 0,1
Perhitungan Sampel:
N
n =
N. (d2) + 1
92.988
n =
92.988 (0,12) + 1
63
92.988
n =
929,88 + 1
92.988
n =
930,88
n = 99,89 dibulatkan menjadi:
n = 100
Jadi, sampel yang akan digunakan di dalam peneltian ini yaitu sebanyak 100
responden.
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
3.6.1 Teknik Pengolahan
Setelah data dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data.
Tahap ini merupakam tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini data
diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang
dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.
Teknik pengolahan data dalam Bungin (2009:165-168) tersebut menggunakan cara
sebagai berikut :
64
1. Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai
menghimpun data dilapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena
kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi
harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih,
berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus
diperbaiki melalui editing ini. Proses editing dimulai dengan memberi
identitas pada instrumen penelitian yang telah terjawab. Kemudian
memeriksa satu per satu lembaran instrumen dan poin yang janggal tersebut;
2. Coding, setelah tahap editing selesai dilakukan, kegiatan berikutnya adalah
mengklasifikasi data-data tersebut melalui tahap koding. Maksudnya bahwa
data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu
pada saat dianalisis, kemudian diberikan skor dengan menggunakan skala
Likert;
3. Tabulating adalah memasukan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur
angka- angka serta menghitungnya. Penyusunan data dalam tabel-tabel yang
mudah dibaca dan tabel tersebut disiapkan untuk analisis.
3.6.2 Teknik Analisis Data
Setelah pengolahan data dilakukan, tahap selanjutnya adalah analisis data.
Dimana analisis itu dilakukan untuk membahas masalah yang terdapat dalam
masalah. Analisis data dilakukan dalam usaha untuk menyederhanakan data yang
didapat agar mudah dipahamim oleh pembaca. Metode analisis yang digunakan oleh
peneliti adalah metode kuantitatif. Kegiatan dalam analisis data adalah
65
mengelompokan data berdasarkan variabel dari jenis responden, mentabulasi data
berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel
yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan
melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Berikut rumus
pengujian hipotesis deskriptif yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan
rumus T-Test (Uji T) sebagai berikut :
Keterangan :
t = nilai t yang dihitung
π = nilai rata-rata
µ0 = nilai yang dihipotesiskan
s = simpangan baku
n = jumlah anggota sampel
3.6.3 Jadwal Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti bagaimana Implementasi Program
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman di Kecamatan
Kasemen.
1
NO KEGIATA
N
2014 2015 2016 2017
Des Januari -
Desember
Ja
n
Feb Ma
r
Ap
l
Mei Ag
t
Sep Ok
t
Nov Des Jan Feb Ma
r
Apl Mei J
u
n
J
ul
1 Penyusunan
Bab I
2 Bimbingan
dan Revisi
3 Penyusunan
Bab II dan
III
4 Bimbingan
dan Revisi
5 Seminar
Proposal
66
67
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1 Deskripsi Kota Serang
Kota Serang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten. Kota ini
terbentuk sebagai daerah otonom sejalan dengan ditetapkannya Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang pada tanggal 2
November 2007. Melalui pemerintahan secara resmi pada tanggal Desember
2008, setelah melaksanakannya pemelihian kepada daerah langsung yang
kemudian dilantiklah Walikota dan Wakil Walikota secara definitif.
Kota Serang merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Serang dan
menjadi salah satu daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten yang mempunyai
kedudukan sebagai pusat Pemerintah Provinsi Banten. Seiring dengan tujuan dan
harapan masyarakat Kota Serang, pembentukan Kota SErang diharapkan mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tidak hanya itu, saat ini Kota Serang
menyandang status sebagai ibukota Provinsi Banten. Hal ini berdasarkan beberapa
pertimbangan seperti keterjangkauan dari semua wilayah dan alas an historis.
Seperti misalnya pada abad 1525-1808 Kesultanan Banten mencapai kejayaan dan
beribukota di sekitar Serang.
Berpijak pada kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi serta
mempertimbangkan potensi dan harapan masyarakat kota serang, maka Visi
pembangunan Kota Serang adalah “Terwujudnya Landasan Kota Serang yang
Global dan Berwawasan Lingkungan”. Visi pembangunan Kota Serang tersebut
67
68
diharapkan menjadi landasan pencapaian Visi pembangunan Kota Serang tahun
2008 sampai depan 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yakni “Terdepan sebagai pusat pendidikan, Jasa,
dan Perdagangan Menuju Kota Serang Smart 2025”, Smart adalah singkatan dari
Sejahtera Maju, Adil, Religius, dan Terdepan. Adapun Misi Kota Serang adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan penyelenggaran pemerintahan yang baik dan pelayanan
publik yang prima;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keberadaan masyarakat
yang produktif , berbudidaya dan agamis;
3. Menimgkatkan dan mendorong pertumbuhan dan kualitas perekonomian
daerah dan msyarakat;
4. Mengembangkan dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan
penataan ruang yang menunjang berkelanjutan.
4.1.2 Kondisi Geografi
Kondisi geografis adalah suatu bumi atau wilayah di suatu tempat yang
menggambarkan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi (suatu wilayah
tertentu). Kota Serang secara geografis terletak antara 50, 99º-60,22ºLintang
Selatan dan 1060,07º-1060,25ºBujur Timur. Apabila menggunakan koordinasi
sistem UTM (universal Transfer Mercartor) Zona 8E wilayah Kota Serang
terletak pada koordinat 618.000 M sampai dengan 9.312.475 M dari utara ke
selatan sekitar 21,7 KM dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar
20 KM.
69
Selain itu wilayah Kota Serang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten
Serang. Sehingga wilayah Kota Serang sebagian besar berbatasan langsung
dengan wilayah Kabupaten Serang kecuali di wilayah utara. Adapun wilayah-
wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Serang antara lain:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa (Teluk Banten);
2. Sebelah Timur Berbatas dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas,
Kecamatan Kragilan (Wilayah Kabupaten Serang);
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan
Petir, Kecamatan Baros (Wilayah Kabupaten Serang);
4. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan
Waringin Kurung, Kecamatan Kramatwatu (Wilayah Kabupaten Serang)
Gambar 4.1
Wilayah Administrasi Kota Serang
(Sumber: Profil Kota Serang Tahun, 2017)
70
Kota Serang mencakup wilayah daratan seluas 266.74 KM ², yang hampir
seluruh bagian wilayahnya berada di daratan, hanya sebagian kecil saja yang
berbatasan dengan lautan yaitu Kecamatan Kasemen. Cakupan wilayah Kota
Serang terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 66 (enam puluh enam) Kelurahan,
dengan luas wilayah yang berbeda dari setiap masing-masing Kecamatan.
Kecamatan-Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kota Serang
No. Kecamatan
Luas Wilayah
Jumlah
Kelurahan
Km2
Persentase
(%)
1. Curug 10 49,60 18,59
2. Walantaka 14 48.48 18,18
3. Serang 12 31,54 11,82
4. Cipocok Jaya 8 25,88 9,70
5. Taktakan 12 47,88 17,59
6. Kasemen 10 63,36 23,75
Jumlah 66 266,74 100
(Sumber: Serangkota.bps.go.id, diakses tanggal 6 November 2017)
Kota Serang adalah salah satu dari tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi
Banten yang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten
dengan jarak ± 70 KM ke kota Jakarta, ibukota Negara Republik Indonesia. Kota
serang mempunyai kedudukan yang strategis karena berada dijalur utama
penghubung lintas Jawa-Sumatera. Kota Serang juga dilintasi jalan negara Lintas
71
Jakarta-Merak serta dilintasi jalur kereta api Lintas Jakarta-Merak. Selain itu pula
Kota Serang merupakan pintu gerbang atau transit perhubungan darat antar Jawa
dan Pulau Sumatera.
Wilayah Kota Serang meliputi sistem air tanah dan air permukaan. Secara
umum baik air tanah maupun air permukaan di Kota Serang tersedia cukup
memadai. Hal ini disebabkan wilayah Kota Serang berada di daratan rendah
(cukup berdekatan dengan pantai) dan memiliki curah hujan yang cukup, berkisar
1500-200 mm/pertahun. Sebagian besar wilayah Kota Serang digunakan untuk
lahan pertanian yaitu 65.81% dari luas seluruhnya, sementara untuk pemukiman
dan perumahan sebesar 28,59% dari luas seluruhnya.
4.1.3 Keadaan Penduduk
Kondisi demografi adalah suatu kondisi dinamika kependudukan, meliputi
ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk
berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi. Kondisi demografi juga
dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang mempelajari struktur dan proses
penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah persebaran dan
komposisi penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah
karena disebabkan oleh proses demografi yakni kelahiran (fertilitasi), kematian
(mortalitas) dan juga migrasi atau perpindahan penduduk.
Laju pertumbuhan penduduk di Kota Serang dalam periode 2 tahun terakhir
yaitu dari tahun 2010 hingga tahun 2012 sebesar 2,16 persen.
Sensus penduduk tahun 2010 mencatat bahwa Kota Serang dihuni 585.319
jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 300.540 jiwa lebih banyak
72
dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang sebesar 611.879 jiwa,
dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 314.049 jiwa dan jumlah penduduk
perempuan sebanyak 297.848 jiwa seperti yang tertera pada tabel berikut:
Tabel 4.2
Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016
(Sumber: Serangkota.bps.go.id, diakses tanggal 6 November 2017)
Adapun untuk jumlah penduduk pada tahun 2012 yang terbesar berada di
Kecamatan Serang yakni 220.433 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah
berada di Kecamatan Curug sebesar 53.269 jiwa. Begitu pun mengenai kepadatan
penduduk yang berada di seluruh Kecamatan di Kota Serang. Dimana Kecamatan
Serang tercatat memiliki kepadatan penduduk per Km² terbesar di Kota Serang
yakni 220.443 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan Curug memiliki kepadatan
25.711
46.014 44.097 44.163 48.098
112.554
27.558
42.405 41.921 41.795 45.437
107.879
0
20
40
60
80
100
120
Curug taktakan walantaka cipocok kasemen serang
laki-laki perempuan
73
penduduk terendah dari seluruh Kecamatan yang ada di Kota Serang yakni 53,269
jiwa/Km².
4.1.4 Kondisi Ekonomi
Kondisi ekonomi Kota Serang berdasarkan perhitungan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dalam
kurun waktu antara tahun 2014 hingga tahun 2015. Pada tahun 2014 PDRB Kota
Serang berjumlah sebesar 19567736.04 juta, sedangkan pada tahun 2015 sebesar
21843719.37 juta. Penyumbang terbesar dari PDRB di Kota Serang berasal dari
lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan social wajib,
masing-masing pada tahun 2014 menyumbang sebesar 124571.07 juta dan tahun
2015 menyumbang sebesar 1376285.92 juta.
Sedangkan menurut perhitungan PDRB atas dasar harga konstan juga
mengalami peningkatan, sama halnya dengan perhitungan PDRB atas dasar harga
berlaku. Dalam kurun waktu antara tahun 2014 hingga 2015, perhitungan PDRB
atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 100 persen. Tahun 2014
PDRB Kota Serang atas dasar harga konstan sebesar 16745083.89 juta dan PDRB
Kota Serang di tahun 2015 sebesar 17799006.49 juta.
Penyumbang terbesar dari PDRB Kota Serang atas dasar harga konstan
tahun 2014 dan tahun 2015 adalah dari lapangan usaha kontruksi. Pada tahun
2014 lapangan usaha kontruksi menyumbang 2718143.45 juta bagi PDRB Kota
Serang atas dasar harga konstan serta di tahun 2015 menyumbang sebesar
3011381.04 juta.
74
Jadi, PDRB Kota Serang dalam kurun waktu antara 2014 hingga tahun 2015
banyak disumbangkan oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan
dan jaminan sosial wajib untuk PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan PDRB
atas dasar harga konstan disumbangkan oleh lapangan usaha kontruksi. Sumber
perekenomian bagi Pemerintahan Daerah Kota Serang berdasarkan dua
perhitungan PDRB di dominasi oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan,
pertanahan dan jaminan sosial dan dari lapangan usaha kontruksi. Dengan melihat
perhitungan dari 2 kategori PDRB tersebut, lapangan usaha administrasi
pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial maupun kontruksi menjadi potensi
dan asset berharga bagi Kota Serang.
4.1.5 Gambaran Umum Kecamatan Kasemen
Kecamatan Kasemen memiliki luas wilayah 66,52 Km² dengan batas-batas
Kecamatan Utara Laut Jawa, Selatan Kecamatan Serang, Barat Kecamatan
Kramtwatu Kabupaten Serang dan Timur Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
Ibukota Kecamatan Kasemen terletak pada jarak ± 9 Km dari Ibukota Serang.
Bentuk fotografi wilayah Kecamatan Kasemen sebagian besar merupakan daratan,
dengan ketinggian rata-rata 500-700 M dari permukaan laut, dengan rata-rata
curah hujan ± 7,52 mm/tahun. Secara administrasi wilayah Kecamatan Kasemen
terbagi menjadi 161 Kampung/Lingkungan, 70 Rukun Warga (RW), 247 Rukun
Tetangga (RT). Dengan jumlah penduduk 94.062 Jiwa, yang terdiri dari 48.844
Jiwa laki-laki, dan 45.218 Jiwa Perempuan.
Kecamatan Kasemen merupakan wilayah pembangunan bagian utara dari
Kota Serang. Wilayah pembangunan Bagian Utara ini diarahkan dengan fungsi
75
utama pariwisata cagar budaya dan cagar alam, pelabuhan, perdagangan dan jasa,
perumahan dan berbagai fasilitas umum. Diwilayah Kecamatan Kasemen
melintasi sebuah sungai yang cukup besar yaitu sungai Cibanten yang bermuara
dikarangantu yang ada di wilayah Kecamatan Kasemen. Diwilyah Kecamatan
Kasemen juga terdapat Cagar Budaya Banten Lama dan Cagar Alam Pulau Dua
Misi Kecamatan Kasemen. Cagar Budaya Banten Lama ini merupakan tempat
ziarah yang paling banyak dikunjungi oleh para penziarah baik dari daerah Banten
sendiri atau luar Banten, serta masih banyak peninggalan sejarah di masa
Kesultanan Banten yang ada di wilayah Kecamatan Kasemen.
Visi Kecamatan Kasemen yaitu :
“Profesional, Aspiratif dan Inofatif dalam Membina, Melayani dan Memfasilitasi
Demi Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Kasemen”
Ada 5 misi Kecamatan Kasemen yaitu :
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam aspek sosial, budaya,
kesehatan dan kesetaraan gender;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam budaya gotong royong,
swadaya masyarakat dan proses perencanaan pembangunan wilayah;
4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat;
5. Memfasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan
dan gedung Kantor Kecamatan/Kelurahan guna mendukung kelancaran
aktivitas ekenomi, sosial dan budaya masyarakat.
76
77
4.1.6 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang
Dinas pekerjaan umum merupakan pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang
Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas yang
dalam melaksanakan tugas poko dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum
melaksanakan tugas pokok penusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang
pekerjaan umum. Visi dan misi Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang yaitu:
“Terdepan dalam pelayanan, handal dalam penyediaan sarana dan
prasarana”.
Sedangkan misi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Serang yaitu:
1. Menyelenggarakan tata laksana pemerintahan yang baik dan benar serta
meningkatkan SDM Aparatur;
2. Memenuhi kebutuhan prasarana jalan dan jembatan yang nyaman untuk
memperlancar transportasi guna meningkatkan perekonomian
masyarakat;
3. Memenuhi kebutuhan Sumber Daya Air dan Irigasi Masyarakat Kota
Serang;
4. Memenuhi Prasarana dan Sarana dasar perumahan, pemukiman, dan
gedung pada kawasan perkotaan berlandasan atsa manfaat, keselamatan,
keseimbangan serta keserasian bangunan dan lingkungan.
78
Tujuan :
1. Untuk meningkatkan ketataklasanaan, kelembagaan serta meningkatkan
kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
2. Untuk membangun, memelihara dan meningkatkan prasarana dan sarana
jalan dan jembatan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan ketersediaan Sumber Daya Air Baku;
4. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan lingkungan
dan gedung pemerintahan.
Tujuan sarana dan strategi:
1. Tujuan Sekretariat : meningkatkan ketatalaksanaan, kelembagaan, serta
meningkatkan fungsi penyusunan program, pengendalian, dan evaluasi
serta mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Tujuan Bidang Sumber Daya Air : (i) penyediaan air untuk air baku
kebutuhan rumah tangga, perumahan, pariwisata dan pengairan. (ii)
melindungi kawasan pertnian, pemukiman dan industry dari bencana
banjir;
3. Tujuan Bidang Bina Marga : (i) meningkatkan pelayanan sarana dan
prasarana jalan dan jembatan guna menunjang aktivitas masyarakat dam
mendukung perkembangan kawasan perekonomian. (ii) mempertahankan
kondisi pelayanan jaringan jalan dan jembatan;
4. Tujuan Bidang Cipta Karya : meningkatkan kualitas dan kuantitas
prasarana jalan lingkungan, sarana air bersih, saluran air limbah, gedung
pemerintah;
79
5. Tujuan Bidang Tata Kota : (i) meningkatkan pengendalian, pengawasan
melalui pembinaan dan penegakan hokum. (ii) meningkatkan efesiensi
pemanfaatan ruang kota menuju keseimbangan lingkungan dengan
memperhatikan keindahan dan kenyamanan;
6. Tujuan Bidang Kebersihan : meningkatkan kebersihan, keindahan dan
abgkutan sampah di Kota Serang.
Sasaran :
1. Sasaran Bidang Sumber Daya Air : terwujudnya peningkatan
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dan irigasi;
2. Sasaran Bidang Bina Marga : terwujdunya panjang jalan strategi
ekonomi Kota Serang;
3. Sasaran Bidang Cipta Karya : terwujudnya peningkatan panjang jalan
lingkungan, pelayanan air bersih, peningkatan rumah-rumah kumuh
pengelolaan air limbah dan pengingkatan gedung-gedung pemerintahan;
4. Sarana Bidang Tata Kota : terwujudnya penataan Kota sesuai dengan tata
ruang Kota yang teratur, nyaman, indah, dan segar;
5. Sasaran Bidang Kebersihan : terwjudnya keindahan Kota Serang yang
bersih, sehat dan nyaman
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Serang terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekertaris
Sekertaris membawahi 3 (tiga) unit organisasi, yaitu :
a. Subag bagian Umum dan Kepegawaian;
80
b. Subag Keuangan;
c. Subag Program Evaluasi dan pelaporan
3. Unsur pelaksanaan adalah bidang, terdiri dari :
a. Bidang Cipta Karya : membawahi :
1) Seksi Perumahan dan Pemukiman;
2) Seksi Bangunan dan Lingkungan;
3) Seksi Pengawasan dan pengendalian bangunan
b. Bidang Sumber Daya Air membawahi:
1. Seksi Pemanfaatan dan Kemitraan;
2. Seksi operasi dan pemeliharaan;
3. Seksi drainase
a. Bidang Bina Marga, membawahi Seksi perencanaan dan pengendalian
4. Seksi pembangunan dan peningkatan;
5. Seksi pemeliharaan
a. Bidang Tata Kota, membawahi :
b. Seksi Penataan Kota
c. Seksi pemanfaatan dan pengendalian tata Kota
d. Seksi PJU dan pertemanan
6. Bidang Kebersihan, membawahi :
a. Seksi Operasional dan angkutan
b. Seksi pengelolaan sampah
c. Seksi Perlatan
81
7. Unit Pelaksaan Teknis :
Pada Dina Pekerjaan Umum unit teknis yang ada hanya unit pelayanan
teknis laboraturium dan peralatan dengan uraian sebagai berikut :
a. Kepala Seksi UPTD
b. Kepala Subag Tata Usaha
4.1.7 Gambaran Umum Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang
Dinas Tata Kota merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah, dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekertasris Daerah. Dinas Tata Kota mempunyai tugas
melaksankan unsuran pemerintahan daerah di bidang penataan ruanh, perumahan,
dan pemukiman dan kebersihan nerdasarkan asas otonomi dan tugas pembuatan.
Dinas Tata Kota Kota Serang merupakan dinas baru yang berdiri dari
pemecahan Dinas Pekerjaan Umum dikarenakan beban kerja yang tinggi. Dasar
hokum berdirinya dinas Tata Kota Kota Serang yaitu PERDA No. 14 Tanggal 11
Desember Tahun 2011 yang berisi tentang perbuhan kedua atas peraturan daerah
Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi
dinas daerah Kota Serang.
Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang memiliki kantor yang beralamat di
Jalan jendral Sudirman, perumahan Higland Park, di kawasan Kota Serang baru
yang dirasa kurang strategi bagi masyarakat Kota Serang karena jarak lokasi
kantor dengan pusat keramaian cukup jauh. Berlokasi di kawasan kantor Walikota
Serang dan kantor yang berolakasi dalam satu gedung dengan dinas lainnya
sehingga memudahkan koordinasi dengan instanasi atau dinas lain baik bersifat
82
horizontal maupun vertikal dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di
bidang penataan kota.
Dinas Tata Kota (DKT) Kota Serang memiliki visi yaitu: “Terwujudnya
landasan Kota Serang yang global dan berwawasan lingkungan yang madani”
Sedangkan misi Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang yaitu :
1. Meningkatkan tata kelola kelembagaan yang berkualitas dan sumber daya
aparatur yang profesional.
2. Meningkatkan pendayagunaan penataan ruang.
3. Meningkatkan prasarana, sarana dan fasilitas perumahan, permukiman,
penerangan jalan dan pertemanan.
4. Meningkatkan pelayanan kebersihan.
5. Meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Dinas Tata
Kota menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan perencanaan di bidang Penataan Ruang, perumahan dam
permukiman serta kebersihan.
b. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penataan Ruang, Peumahan dan
Permukiman serta Kebesihan.
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan
ruang, perumahan dan permukiman serta kebersihan.
d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pelayanan umum di bidang
penataan ruang, perumahan dan permukiman serta kebersihan.
e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan teknik dinas.
83
f. Pembinaan terhhadap unit pelaksanaan teknik dinas.
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Susunan Oraganisasi Dinas Tata Kota (DTK) Kota Serang terdiri dari:
1. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas
2. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekertaris, terdiri dari:
a. Sub bagian umum dan kepegawaian
b. Sub bagian keuangan
c. Sub bagian program, evaluasi dan pelaporan
3. Unsur pelaksanaan adalah bidang, terdiri dari:
1. Bidang penataan ruang, terdiri dari:
a. Seksi perencanaan tata ruang kota
b. Seksi pemanfaatan tata ruang kota
c. Seksi pengendalian tata ruang kota
2. Bidang perumahan dan permukiman, terdiri dari :
a. Seksi perencanaan perumahan permukiman
b. Seksi pembangunan dan pengendalian perumahan
c. Seksi penerangan jalan umum dan pertanaman
3. Bidang kebersihan, terdiri dari :
a. Seksi operasional dan angkutan
b. Eksi pengelolaan sampah
c. Seksi peralatan
84
4. UPT pemadam kebakaran
5. Kelompok jabatan fungsional
4.1.8 Gambaran Umum Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Infrastruktur Permukiman (P4-IP)
Kebijakan APBN 2013 masih memberikan alokasi yang cukup besar
terhadap subsidi energi seperti BBM sekitar 193,8 Triliun atau 11,5% dialokasi
untuk subsidi BBM pada APBN 2013 dimana lebih dari 50% subsidi BBM
tersebut dinikmati 20% orang-orang katagori mampu. Sementara hanya sekitar
2% dari APBN dinikmati oleh masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir
miskin yang dianggarkan untuk program-program perlindungan sosial berbasis
rumah tangga seperti Bantuan Langsung Sementra Masyarakat (BLSM), Raski,
Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Karena itu kebijakan subsidi perlu diubah
dari subsidi harga komoditas menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran kepada
kelompok masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin yang
membutuhkan.
Selain keterbatasan subsidi anggaran untuk program-program perlindungan
sosial berbasis rumah tangga (cluster I) diatas, pemerintah melalui Kementrian
Pekerjaan Umum (PU) meluncurkan Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan (P4) Infrastruktur sebagai upaya mengurangi beban hidup
masyarakat miskin akibat perubahan besaran subsidi Bahan Bakar Minyak
(BBM). Anggaran p4 Infrastruktur tersebut berasal dari penghematan atau
pemotongan anggaran Kementrian atau Lembaga yang dihimpun Pemerintah.
85
Pemerintah memahami bahwa bila BBM naik maka masyarakat miskin akan
mengalami dampak negatif, oleh karena itu pemerintah memberikan kompensasi
kepada masyarakat akibat perubahan besaran subsidi BBM tahun 2013 untuk
membantu mengurangi beban biaya hidup khususnya masyarakat miskin di
perdesaan dan di perkotaan, dengan memberikan kemudahan akses terhadap
infrastruktur melalui penyediaan infrastruktur permukiman dengan pola
pemberdayaan masyarakat melalui Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP).
Program P4-IP di Perkotaan dalam mendukung Program PNPM Mandiri
Perkotaan (P2KP) dimaksudkan degan upaya memberikan kemudahan akses
penyediaan infrastruktur permukiman di perkotaan, terutama bagi masyarakat
miskin, yang berbasis pemerdayaan masyarakat. Melalui penyediaan infrastruktur
Permukiman di Perkotaan tersebut diharapkan masyarakat miskin di wilayah
sasaran dengan cepat dapat emulihkan kembali kondisi kesejahteraan dan
mengembangkan pertumbuhan ekenomi di wilayahnya.
Agar penyelenggaraan P4-IP di Perkotaan ini dapat dilaksankan sesuai
dengan ketentuan maka perlu disusun sebuah Struktur Organisasi P4-IP sebagai
berikut :
86
(Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum)
4.1.8.1 Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksaan kegiatan Program
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman adalah
:
1. Memberikan kemudahan akses masyarakat miskin terhadap infrastruktur
dasar permukiman di perkotaan;
2. Mendorong roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin
dengan terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur yang baik;
4.1.8.2 Komponen kegiatan P4IP di Perkotaan
1. Penguatan kapasitas masyarakat. Program ini akan mendukung dan
meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memprioritaskan,
merencanakan, melaksankan, mengelola dan memantau pelaksanaan
pembangunan infrastruktur dasar.
87
2. Komponen bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar 250 juta/kel
termasuk didalamnya untuk BOP BKM/LKM sebesar 5% dari pagu BLM.
3. Komponen pendampingan, digunakan mendukung pelaksanaan program
seperti pengadaan fasilitator dan askot berikut gaji dan BOP Tim Faksel
dan BOP Satker PBL Propinsi untuk sosialisasi, koordinasi pengendalian
pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi program.
4.1.8.3 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP)
Kelembagaan masyarakat (BKM/LKM/OMS) yang di dukung pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah harus mampu mengelola kegiatan P4-IP di
perkotaan ini dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai beriut :
1. Partisipatif, dimana setiap tahapan proses kegiatan (perencanaan,
pelaksanaan dan pertanggung jawaban) P4-IP di Perkotaan melibatkan
masyarakat sebagai pelaku sekaligus penerima penamfaatan.
2. Transparan dan akuntabel, dimana dalam setiap tahapan kegiatan P4-IP
di perkotaan dilaksanakan secara terbuka dan hasillnya dapat
dipetanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sederhana dan mudah dikerjakan, artinya jenis kegiatan dan proses
pelaksanaannya diupayakan semudah mungkin dan sistematis serta bias
dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan tetap mengacu pada ketentuan
yang dipersyaratkan.
88
4. Berkualitas secara layak, agar pelaksanaan P4-IP di Perkotaan ini tetap
mengacu pada kualitas standard teknis pekerjaan umum (PU) dan petunjuk
teknis pelaksanaan infrastruktur PNPM Mandiri Perkotaan.
4.1.8.4 Lokasi Sasaran Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Infrastruktur Permukiman (P4-IP)
Lokasi sasaran ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mentri Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor 314/KPTS/M/2013 Tanggal 29 Juli Tahun
2013 tentang Penetapan Kelurahan/Desa sasaran Program Percepatan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) di Perkotaan Tahun 2013 dengan
jumlah lokasi 1.800 kelurahan/desa yang tersebar di 218 kota/kabupaten dan 33
Provinsi.
Tabel 4.6
Lokasi dan Alokasi P4-IP di Perkotaan Provinsi Banten
No. Kabupaten/Kota Jumlah
Kelurahan
BLM PPIP (RP X
Juta)
1. Pandeglang 4 1,000
2. Lebak 4 1,000
3. Tanggerang 15 3,750
4. Kota Tanggerang 5 1,250
5. Kota Cilegon 9 7,250
6. Kota Serang 20 5,000
7. Kota Tanggerang
Selatan
1 250
Jumlah 7 78 19, 500
(Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum)
89
4.2 Deskripsi Data
Penelitian ini ingin menjelaskan dan menggambarkan kondisi yang
terdapat di lapangan terkait dengan penelitian yang bersifat deskriptif dengan
menggunakan data kuantitatif berupa angka-angka yang dijadikan sebagai symbol
untuk mengetahui seberapa besar Implementasi Program Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen.
Untuk menilai Implementasi Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen yang diberikan
oleh Kementrian Pekerjaan Umum, hasil pengisian kuisioner dan survey ini akan
menunjukan indikator apa saja yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat
di Kecamatan Kasemen, kemudian hasilnya akan digunakan oleh peneliti untuk
melihat seberapa besar program yang sudah diberikan kepada masyarakat
Kecamatan Kasemen.
4.2.1 Identitas Responden
Responden merupakan hal yang sangat penting dalam penelitiian ilmiah.
Dalam pengisian kuisioner, peneliti meminta para responden untuk memberikan
data sebagai identitas dirinya untuk menunjang data dalam penelitian ini. Dalam
penelitian ini hal yang menjadi responden adalah 100 responden.
90
Diagram 4.1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada Masyarakat yang
menerima Program P4-IP di Kecamatan Kasemen dengan jumlah 100 responden
dapat dilihat pada diagram 4.1 bahwa responden sama banyaknya antara berjenis
kelamin perempuan dan laki-laki, yaitu sebesar 50% atau sebanyak 50 responden.
Adapun jumlah responden laki-laki sebesar 50% atau sebanyak 50 responden. Hal
ini menunjukkan bahwa jumlah responden komposisi yang sama besar jumlahnya.
Pada diagram diatas menunjukkan bahwa sangat didominasi oleh perempuan dan
laki-laki yang sama jumlahnya dalam penerimaan Program P4-IP. Sehingga tidak
ada perbedaan dalam penerimaan Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen karena
jumlahnya sama besar.
Laki-laki 50%
Perempuan 50%
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
91
Diagram 4.2
Identitas Responden Berdasarkan Usia
Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada penerimaan program
percepatan dan perluasan pembanguan infrastruktur permukiman di Kecamatan
Kasemen dengan jumlah responden 100 dapat dilihat pada diagram 4.2 identitas
responden berdasarkan usia yaitu kategori usia 17-27 tahun sebesar 13% atau
sebanyak 17 responden. Selanjutnya, identitas responden berdasarkan usia yaitu
kategori usia 28-38 tahun sebesar 46% atau sebanyak 49 responden. Kemudian,
identitas responden berdasarkan usia yaitu kategori usia 39-49 tahun sebesar 38%
atau sebanyak 32 responden. Terakhir, identitas responden berdasarkan usia yaitu
kategori usia 50-60 tahun sebesar 3% atau sebanyak 2 responden.
Pada diagram diatas menunjukkan bahwa responden yang menerima program
paling banyak pada rentang umur 28-38 sebanyak 49 responden dengan presntase
sebesar 46% kemudian terkecil penerima program P4-IP secara minoritas yaitu
pada rentang usia 50-60 tahun dengan jumlah responden 2 dengan presntase
sebesar 3%.
13%
46%
38%
3%
Usia Responden
17-27
28-38
39-49
50-60
92
Diagram 4.3
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir
Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner kepada masyarakat yang menerima
Program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman di
Kecamatan Kasemen dengan jumlah 100 responden pada diagram 4.3 identitas
responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, responden dengan tingkat
pendidikan SD sebesar 23% atau sebanyak 24 responden. Selanjutnya, tingkat
pendidikan terakhir SMP, yaitu sebesar 30% atau sebanyak 29 responden.
Kemudian, tingkat pendidikan terakhir SMA, yaitu sebesar 36% atau sebanyak 40
responden. Terakhir, tingkat pendidikan terakhir S1, yaitu sebesar 11% atau
sebanyak 7 responden.
Pada diagram diatas menunjukkan bahwa responden yang menerima Program
P4-IP di Kecamatan Kasemen mayoritas yang tingkat pendidikannya SMA yaitu
sebesar 36%. Sedangkan responden yang paling sedikit menerima Program P4-IP
di Kecamatan Kasemen adalah yang tingkat pendidikan terakhirnya adalah S1
yaitu sebesar 11%.
SD 23%
SMP 30%
SMA 36%
S1 11%
Tingkat Pendidikan Responden
SD
SMP
SMA
S1
93
4.2.2 Analisis Data
Dalam tahap ini, penelii akan mendeskripsikan data dari hasil penelitian yang
dilakukan melalui metode penyebaran angket. Angket disebarkan kepada
masyarakat yang menerima program P4-IP di Kecamatan Kasemen. Dalam
melakukan analisis data, peneliti menggunakan Emapat Variabel menurut George
Edward III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur birokrasi
dijadikan pedoman dalam menilai Implementasi Program Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Infrastruktur Pemukiman di Kecamatan Kasemen.
Skala yang digunakan dalam angket adalah skala likert, pilihan jawaban dalam
angket terdiri dari 4 item, yaitu Sangat Setuju (SS) dengan nilai 4, Setuju (S)
dengan nilai 3, Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS)
dengan nilai 1. Peneliti menyebarkan angket penelitian kepada 100 responden (n
= 100) yang terdiri dari 28 pertanyaan. Pemaparan tanggapan responden atas
angket ini akan digambaran dalam bentuk grafik batang yang disertai dengan
pemaparan dan kesimpulan hasil dari jawaban pertanyaan yang diajukan melalui
angket tersebut.
Untuk lebih jelasnya, pemaparan hasil jawaban akan dijelaskan sebagai
berikut:
1. Sumberdaya
Dalam indikator sumberdaya terdapat duabelas butir pertanyaan. Adapun
jawabannya akan dipaparkan melalui grafik dibawah ini:
94
Grafik 4.4
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan yang Menangani P4-IP
Mempunyai Keahlian Khusus dalam Bidangnya
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 1)
Berdasarkan grafik 4.4 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
sumberdaya, sebesar 84% responden menjawab bahwa pelaksanaan yang
mempunyai keahlian khusus dibidangnya masing-masing mempunyai keahlian
khusus dalam bidangnya seperti tim pelaksana program melakukan kegiatan
sosialisasi Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur
Permukiman terhadap masyarakat. Selama peneliti melakukan observasi, peneliti
melihat program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur
permukiman dilapangan sudah sesuai dengan baik dan masing-masing pelaksana
program menjalankannya dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya sendiri.
Selain menangani pelaksana juga menggali potensi yang ada beruba sumber daya
manusia, sumber daya alam, juga kesiapan masyarakat untuk berswadaya baik
berupa materil maupun non materil untuk berjalannya kegiatan tersebut. Masing-
masing tim pelaksana sudah dibekali dengan kemampuan yang cukup untuk
melaksanakan progam.
25
59
13
3
0
10
20
30
40
50
60
70
Sangat Ahli Ahli Kurang Ahli Tidak Ahli
Per
cen
t
95
Grafik 4.5
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana yang Menangani P4-IP
Memiliki Tingkat Pendidikan yang sesuai dengan Bidang Pekerjaan
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 2)
Berdasaran grafik 4.5 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
sumberdaya, mayoritas jawaban sebesar 89% memberi tanggapan bahwa
Program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman sesuai
dengan tingkat pendidikan dengan bidang pekerjaannya. Sesuai dengan bidang
pekerjaannya tim pelaksana program sebagian besar tingakat pendidikan S1
sarjana teknik. Namun sebagian kecil menjawab bidang pekerjaan program tidak
sesuai dengan tingakat pendidikan, di dalam Lembaga Keswdayaan Masyarakat
(LKM) sebagian kecil masih rendah tingkat pendidikan yang bekerja sesuai
dengan bidangnya. Selama saya observasi dilapangan masalah tingkat pendidikan
sesuai atau tidaknya dalam bidang tersebut tidak berpengaruh terhadap program
percepatan dan peluasan pembangunan infrastruktur permukiman. Selama ini
program tersebut berjalan baik.
34
55
9
2
0
10
20
30
40
50
60
Sangat Sesuai Sesuai Kurang Sesuai Tidak Sesuai
Per
cen
t
96
Grafik 4.6
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan yang Menangani P4-IP
Mempunyai Kompetensi yang Baik dalam Menjalankan P4-IP
(Sumber: Data Primer, Angket Nomor 3)
Berdasarkan grafik 4.6 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
sumberdaya, mayoritas jawaban sebesar 86% responden menilai bahwa
kompetensi cukup baik dalam menjalankan program percepatan dan perluasan
pembangunan infrastruktur permukiman. Program yang di keluarkan oleh
Kementrian Pekerjaan Umum pada tahun 2013 sudah baik dalam berkompetensi
di bidang sumberdaya P4-IP. Selama peneliti melakukan observasi, peneliti tidak
menemukan hambatan bekerja selama program percepatan dan perluasan
pembangunan infrastruktur permukiman berjalan. Semua pekerja berkompetensi
memberikan yang terbaik untuk program tersebut, selain itu sebagian masyarakat
yang terlibat didalamnya juga berkompetensi dengan baik selama program
tersebut berjalan, dan untuk jumlah 9% yang menjawab tidak berkompeten dalam
melaksanakan tugasnya masyarakat yang tidak mengerti dalam pelaksanaan
program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman
karena dengan keterbatasan pendidikan masyarakat yang rendah.
22
64
9 5
0
10
20
30
40
50
60
70
SangatBerkompetensi
Berkompetensi KurangBerkompetensi
TidakBerkompetensi
Per
cen
t
97
Grafik 4.7
Tanggapan Responden Mengenai Penempatan Pegawai Sesuai dengan The
Right Man On The Right Place
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 4)
Berdasarkan grafik 4.7 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
sumberdaya, yaitu sebesar 82% responden menjawab bahwa penempatan pegawai
cukup sesuai. Selama peneliti observasi di lapangan, peneliti melihat kondisi
ruang lingkup Kecamatan Kasemen terutama dalam setiap sudut desa yang
peneliti datangkan itu cukup memperihatinkan dalam segi infrastruktur jalan dan
drairnase yang kumuh di tengah Kota. Dengan adanya program percepatan dan
perluasan pembangunan infrastruktur permukiman membantu sedikit untuk
perubahan desa terutama jalan, dan untuk penempatan pegawai Pekrjaan Umum
Kota Serang dalam memberikan program P4-IP cukup sesuai. Karena dengan
adanya program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur
permukiman sebagian kecil masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan menjadi
mempunyai pekerjaan dalam membantu membangun infrastruktur desa tersendiri.
24
58
13
5
0
10
20
30
40
50
60
70
Sangat Sesuai Sesuai Kurang Sesuai Tidak Sesuai
Per
cen
t
98
Grafik 4.8
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan P4-IP Memahami Proses
Pembangunan dalam P4-IP
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 5)
Berdasarkan grafik 4.8 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
sumberdaya, 55% menjawab memahami dan 24% menjawab kurang memahami.
Selama observasi dilapangan peneliti melihat yang kurang memahami program
percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman sebagian yang
berpendidikan rendah, masyarakat yang berpendidikan rendah tidak mengerti soal
pembangunan infrastruktur hanya sekedar mengetahui jalan di perbaiki oleh
Kepala Desa. Dan sebagian masyarakat yang memahami pembangunan
infrastruktur P4-IP merasa cukup senang dengan ada nya program program
percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman karena dengan
adanya program tersebut akses jalan desa menjadi bagus.
17
55
24
4
0
10
20
30
40
50
60
SangatMemahami
Memahami KurangMemahami
TidakMemahami
Per
cen
t
99
Grafik 4.9
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana yang Menangani P4-IP
Mengetahui Tujuan dalam P4-IP
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 6)
Berdasarkan grafik 4.9 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
sumberdaya, sebesar 77% sangat mengetahui pelaksanaan program percepatan
dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman bertujuan untuk antisipasi
dampak negative atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi
masyarakat miskin baik di wilayah perdesaan umum. Program Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Perkotaan merupakan
program berbasis pemeberdayaan masyarakat, dengan komponen kegiatan
meliputi: penguatan kapasitas masyarakat, pemberian dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM), dan pendampingan untuk mendukung pelaksanaan program.
25
52
15
8
0
10
20
30
40
50
60
SangatMengetahui
Mengetahui KurangMengetahui
TidakMengetahui
Pe
rce
nt
100
Grafik 4.10
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana yang menangani P4-IP
mengetahui segala informasi yang terdapat dalam pelaksanaan P4-IP
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 7)
Berdasarkan grafik 4.10 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
sumberdaya, sebesar 74% menilai bahwa tim pelaksana Program P4-IP
mengetahui dengan cukup baik segala informasi yang dikeluarkan oleh Tim
pelaksana Program P4-IP sehingga masyarakat dapat memahami informasi dari
Tim pelaksana Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur
Permukiman. Adapun sebagian masyarakat kurang memahami informasi yang
diberikan oleh Tim pelaksana Program. Para tim pelaksana sudah dibekali dengan
cukup banyak informasi mengenai program ini sehingga program ini dapat
berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kementrian PU.
19
55
20
6
0
10
20
30
40
50
60
SangatMengetahui
Mengetahui KurangMengetahui
TidakMengetahui
Per
cen
t
101
Grafik 4.11
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana yang menangani P4-IP
mempunyai komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan P4-IP
(Sumber : Data Primer, Angket nomor 8)
Berdasarkan grafik 4.11 di atas, berdasarkan indikator sumberdaya,
responden sebesar 88% tim pelaksana cukup berkomitmen dalam
penyelenggaraan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur
Permukiman. Sehingga dapat menjalankan program ini dengan baik. Selama
peneliti melakakun turun lapangan dan wawancara kepada beberapa responden
bahwa program yang telah dijalankan tidak ada hambatan dalam pekerjaan yang
dilakukan. Semua tim bekerja dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing. Dan hanya sebesar 9% responden yang menjawab tim
pelaksana kurang berkomitmen dalam menjalankam tugas poko dan fungsinya
sebagai tim pelaksana Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Infrastrktur Permukiman.
31
57
9
3
0
10
20
30
40
50
60
SangatBerkomitmen
Berkomitmen KurangBerkomitmen
TidakBerkomitmen
Per
cen
t
102
Grafik 4.12
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana yang menangani P4-IP
memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan dan regulasi
yang berlaku
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 9)
Berdasarkan grafik 4.12 di atas, berdasarkan indikator sumberdaya,
responden sebesar 76% tim program percepatan dan perluasan pembangunan
infrastruktur permukiman memiliki kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan
yang beralaku yang dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan Umum tim
menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk Program P4-IP. Tim pelaksana
menjalankan program P4-IP sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang berlaku dari Kementrian Pekerjaan Umum. Hal ini bisa dilihat pada kegiatan
awal tim pelaksana yaitu sosialisasi kegiatan P4-IP di Perkotaan, Riview
Perencanaan Jangka Menengah (PJM) dan renta Pronangkis, pelaksanaan
pembangunan, operasi dan pemeliharaan.
26
50
20
4
0
10
20
30
40
50
60
SangatMematuhi
Mematuhi KurangMematuhi
TidakMematuhi
Per
cen
t
103
Grafik 4.13
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana yang menangani P4-IP
memahami kewenangan dalam menjalankan P4-IP
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 10)
Berdasarkan grafik 4.13 diatas, berdasarkan indikator sumberdaya,
responden sebesar 78% memahami kewenangan dan menjalankan program
percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman dengan baik.
Selama observasi dilapangan peneliti menilai tim pelaksana terhadap menjalankan
tugas pokok dan fungsinya sebagai tim pelaksana Program Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Infrastruktur cukup memahami kewenangan yang telah
disampaikan kepada masyarakat oleh tim pelaksana. Adapun sebagian 14%
kurang memahami kewenangan yang diberikan kepada masyarakat untuk Program
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman. Tim
pelaksana melakukan percepatan pembangunan dengan membangun jalan,
drainaase, serta jembatan untuk masyarakat desa di Kecamatan Kasemen.
25
53
14
8
0
10
20
30
40
50
60
SangatMemahami
Memahami KurangMemahami
TidakMemahami
Per
cen
t
104
Grafik 4.14
Tanggapan Responden Mengenai Jumlah pelaksana P4-IP mencukupi
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 11)
Berdasarkan grafik 4.14 di atas, berdasarkan indikator sumberdaya,
responden sebesar 79% jumlah pelaksanaan Program P4-IP mencukupi, dilihat
dari jumlah kegiatan saat tim pelaksana bersosialisasi pada tim Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM) jumlah pelaksanaan Program Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Infrastrukur Permukiman untuk setiap desa sudah
mencukupi untuk proses berjalannya Program P4-IP. Observasi lapangan yang
peneliti lihat untuk setiap desa dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
terdapat 3 anggota antara lain Ketua, Bendahara dan Sekertaris. Tim pelakasana
terbilang cukup untuk melakukan kegiatan program ini.
28
51
19
2
0
10
20
30
40
50
60
SangatMencukupi
Mencukupi KurangMencukupi
TidakMencukupi
Per
cen
t
105
Grafik 4.15
Tanggapan Responden Mengenai Bukti Fisik Pelaksanaan P4-IP
Mencukupi
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 12)
Berdasarkan grafik 4.15 di atas, berdasarkan indikator sumberdaya,
tanggapan responden sebesar 74% untuk bukti fisik pelaksanaan program
percepatan dan perluasan pembangunan infratruktur permukiman telah mencukupi
dalam membangun infarastruktur desa seperti jalan, jembatan dan drairnase sudah
terbangun dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa sebagai sarana
penunjang dalam kehidupan masyarakat dan menghubungkan satu desa dengan
desa lain. Hal ini didukung karena disediakan sarana dari kementrian PU yaitu
semen, pasir, paving block, dan alat konstruksi lainnya.
23
51
17
9
0
10
20
30
40
50
60
SangatMencukupi
Mencukupi KurangMencukupi
TidakMencukupi
Per
cen
t
106
2. Komunikasi
Dalam indikator komunikasi terdapat enam butir pertanyaan. Adapun jawaban
yang akan dipaparkan melalui grafik dibawah ini.
Grafik 4.16
Tanggapan Responden Mengenai Penyaluran Komunikasi dari Kepala
Pelaksana Kepada Pegawai Pelaksana yang Menangani P4-IP Sudah Baik
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 13)
Berdasarkan grafik 4.16 diatas, tanggapan responden mengenai indikator
komunikasi mayoritas jawaban sebesar 81% responden menilai komunikasi yang
diberikan terhadap pegawai cukup baik. Komunikasi dari kepala pelaksana kepada
pegawai pelaksana dengan pembinaan dan tata laksana Program Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen
terhadap masyarakat sudah cukup baik. Selama peneliti observasi di lapangan
komunikasi pegawai terhadap penerima Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP) komunikasi terhadap pegawai
atau tim Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur
Permukiman kepada masyarakat penerima program dalam pembinaan dan
pemberian dukungan administrasi yang meliputi kerjasama antar pegawai dan
masyarakat sudah cukup baik.
25
56
11 8
0
10
20
30
40
50
60
Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik
Per
cen
t
107
Grafik 4.17
Tanggapan Responden Mengenai Pegawai pelaksana P4-IP berkomunikasi
baik dengan sesama pegawai dalam pelaksanaan P4-IP
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 14)
Berdasarkan grafik 4.17 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
komunikasi, mayoritas jawaban sebesar 77% responden menjawab Program tidak
mungkin berjalan lancar apabila tidak ada komunikasi, para pegawai tidak dapat
mengetahui apa yang dilakukan rekan sekerjanya, pemimpin tidak dapat
menerima masukan informasi, dan atasan tidak dapat memeberikan instruksi
terhadap pegawai. Observasi yang dilakukan peneliti dilapangan bahwa
komunikasi pelaksana program percepatan dan perluasan pembangunan
infrastruktur dalam pelaksanaan program sudak baik .
33
44
19
4.5
0
10
20
30
40
50
Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik
Per
cen
t
108
Grafik 4.18
Tanggapan Responden Mengenai Pegawai pelaksana P4-IP melakukan
koordinasi yang baik dengan kepala pelaksana dalam menjalankan P4-IP
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 15)
Berdasarkan grafik 4.18 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
komunikasi, sebagian besar responden menjawab sebesar 80% bahwa pegawai
pelaksana program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur
permukiman melakukan koordinasi dengan baik kepada kepala pelaksana program
ini. Peneliti mewawancarai beberapa responden mengenai pelaksana program
percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman di Kecamatan
Kasemen yaitu elemen terpenting dalam membangun koordinasi antara pegawai
dengan kepala atau pemimpin adalah adanya tujuan dan sasaran kinerja yang jelas
dan telah tersediannya tanggung jawab tugas pokok dan fungsi masing-masing
pegawai pelaksana terhadap program ini, sehingga bisa dikatakan baik antara
pegawai program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur
permukiman dengan kepala pelaksana program percepatan dan perluasan
pembangunan infrastruktur permukiman di Kecamatan Kasemen.
22
58
10 10
0
10
20
30
40
50
60
70
Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik
Per
cen
t
109
Grafik 4.19
Tanggapan Responden Mengenai Koordinasi dengan Sesama Pegawai
Pelaksana P4-IP Sudah Baik
(Sumber: Data Primer, Angket Nomor 16)
Berdasarkan grafik 4.19 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
komunikasi, sebesar 82% responden menjawab selama pembangunan infrstruktur
program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman
berjalan tidak ada hambatan dalam bekerja di lapangan koordinasi antar pegawai
sudah baik. Semua bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing pegawai.
Komunikasi yang dibangun oleh sesama tim pelaksana di masing-masing desa
sudah cukup baik dengan saling sharing dan bekerja sama dalam mengingatkan
dalam hal pekerjaan yang belum sempat terselesaikan dengan baik. komunikasi
tersebut merupakan hal pendukung agar tidak terjadi kesalahan dalam hal
pekerjaan.
22
60
10 8
0
10
20
30
40
50
60
70
Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik
Per
cen
t
110
Grafik 4.20
Tanggapan Responden Mengenai Pegawai pelaksana P4-IP senantiasa
bertanya kepada kepala pelaksana ketika mengalami kesulitan
menjalankan P4-IP
(Sumber: Data Primer, Nomor Angket 17)
Berdasarkan grafik 4.20 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
komunikasi, sebesar 81% responden menjawab kerjasama antar pegawai itu
memang sudah kewajiban dalam menjalankan pembangunan infrastruktur, ketika
tidak paham saat bekerja di lapangan tim pelaksana program percepatan dan
perluasan pembangunan infrastruktur permukiman berhak bertanya kepada kepala
pelaksana program. Selama pembangunan berjalan tidak ada hambatan dalam
komunikasi antar kepala dan pegawai. Jadi tidak ada yang disulitkan dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi. Kerjasama yang dibangun dapat
menghasilkan hasil kerjaan yang cukup baik dan membuat masyarakt desa puas
dengan program dari kemetrian PU.
24
57
14
5
0
10
20
30
40
50
60
SangatResponsif
Responsif KurangResponsif
Tidak Responsif
Per
cen
t
111
Grafik 4.21
Tanggapan Responden Mengenai Kejelasan informasi yang
disampaikan sudah dirasa cukup jelas
(Sumber: Data Primer, Angket Nomor 18)
Berdasarkan grafik 4.21 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
komunikasi, sebesar 79% responden menjawab bahwa kejelasan yang diberikan
oleh pelaksana program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur
permukiman yang dikeluarkan oleh pihak Kementrian Pekerjaan Umum yang
diturunkan pada tahun 2013 untuk bantuan langsung masyarakat sudah jelas.
Sebagian masyarakat senang dengan adanya program ini karena membantu
masyarakat desa dengan pembangunan infrastruktur desa yang kurang baik
menjadi desa yang lebih maju infrastrukturnya. Program ini cukup jelas dan tidak
bertele-tele dibuktikan dengan berjalannya program secara baik dan merata ke
seluruh desa di kecamatan kasemen.
21
58
16
5
0
10
20
30
40
50
60
70
Sangat Jelas Jelas Kurang Jelas Tidak Jelas
Per
cen
t
112
3. Disposisi (Sikap)
Dalam indikator disposisi terdapat lima butir pertanyaan. Adapun jawabanya akan
dipaparkan melalui grafik dibawah ini:
Grafik 4.22
Tanggapan Responden Mengenai Pegawai pelaksana P4-IP Memiliki
Kemauan yang Tinggi dalam Melaksanakan P4-IP
(Sumber: Data Primer, Angket Nomor 19)
Berdasaran grafik 4.22 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
disposisi, sebesar 74% menjawab kemauan dalam menjalankan program
percepatan dan perluasaan pembangunan infrastruktur permukiman bukan
dorongan dari perorangan atau teman dalam satu lingkungan pekerjaan, tetapi
sudah menjadi tanggung jawab tim pelaksana program ini untuk menjalankannya.
Memberikan bantuan berupa pembangunan jalan, jembatan dan drairnase untuk
masyarakat yang bertempat tinggal dilingkungan kumuh dan tidak mampu untuk
membangun fisik desanya. Tim pelaksana secara sukarela mau menjalankan tugas
yang diberikan oleh pemerintah demi terciptanya percepatan infrastruktur
pembangunan terutam di desa tertinggal di kecamatan kasemen.
25
49
23
3
0
10
20
30
40
50
60
Sangat Memiliki Memiliki Kurang Memiliki Tidak Memiliki
Pe
rce
nt
113
Grafik 4.23
Tanggapan Responden Mengenai Pemerintah Daerah sangat
Memperhatikan Keahlian dalam Membentuk tim Pelaksana P4-IP
(Sumber: Data Primer, Angket Nomor 20)
Berdasarkan grafik 4.23 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
disposisi, sebesar 67% responden menjawab memperhatikan dalam membentuk
tim pelaksana program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur
permukiman, sebelum dibentuknya pelaksana program pemerintah telah
menetapkan terlebih dahulu tim tingkat pusat dari tim pengarah pusat Program
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Perkotaan,
kemudian dari tingkat pusat ke tingkat Kecamatan setelah itu turun ke tim Desa.
Pemerintah sudah cukup memperhatikan kemampuan para tim pelaksana yang
bertujuan untuk berjalan lancar program tersebut.
19
48
30
3
0
10
20
30
40
50
60
SangatMemperhatikan
Memperhatikan KurangMemperhatikan
TidakMemperhatikan
Per
cen
t
114
Grafik 4.24
Tanggapan Responden Mengenai Pegawai Pelaksana P4-IP Selalu
Mementingkan Kepentingan Program di bandingkan Kepentingan
Pribadi
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 21)
Berdasarkan grafik 4.24 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
disposisi, sebesar 63% respnden menilai tim pelaksana program percepatan dan
perluasan pembangunan infrastruktur permukiman tim cukup bertanggung jawab
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai dan tim
pelaksana dari program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur
permukiman. Selama program berjalan tidak ada pegawai dari tim yang
melibatkan tugas program terhadap tugas pribadi atau mementingan kepentingan
pribadi seperti hal nya memakai uang program untuk kepentingan pribadi itu tidak
ada, semua pegawai atau tim pelaksana jujur akan bekerja dan tanpa ada yang
melibatkankan kepentingan program terhadap kepentingan pribadi.
22
41
29
8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju
Per
cen
t
115
Grafik 4.25
Tanggapan Responden Mengenai Anggaran yang digunakan dalam
Pelaksanaan P4-IP Sudah Cukup Memadai
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 22)
Berdasarkan grafik 4.25 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
disposisi, sebesar 68% responden menjawab sudah memadai. Selama program
percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman di Kecamatan
Kasemen berjalan anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk program
percepatan dan perluasan pembangunan inftarstruktur permukiman sudah
diperhitungkan terlebih dahulu, seperti anggaran untuk sarana dan prasarana
pembangunan setiap desa ada laporan anggaran untuk nantinya di pertanggung
jawabkan oleh tim pelaksana kepada tim pelakasna program percepatan dan
perluasan pembangunan infrastruktur tingkat pusat. Anggaran yang diberikan oleh
pemerintah untuk program ini suda cukup dan tidak kekurangan.
16
52
26
6
0
10
20
30
40
50
60
SangatMemadai
Memadai KurangMemadai
Tidak Memadai
Per
cen
t
116
Grafik 4.26
Tanggapan Responden Mengenai Pegawai Pelaksana P4-IP
Mendapatkan Insentif Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 23)
Berdasarkan grafik 4.26 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
disposisi, responen menjawab bahwa pemerintah sudah memberikan intensif
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkannya. Sebagian responden dengan
jumlah sebesar 73% setuju dengan intensif yang diberikan pemerintah untuk tim
pelaksana seperti upah lebih atau lebih diatas gaji pokok kepada semua anggota
tim pelaksana program secara kolektif yang sudah mencapai satu standar yang
khusus kinerja dan produktifitas dalam menajalankan tugas pokok dan fungsinya.
Para tim pelaksana melakukan pekerjaannya masing-masing dengan baik dan
diberikan penghargaan oleh pemerintah berupa insentif tambahan jika pekerjaan
tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan maksimal.
0
10
20
30
40
50
60
Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju
Per
cen
t
117
4. Struktur Birokrasi
Dalam indikator birokrasi terdapat lima butir pertanyaan. Adapun jawabannya
akan dipaparkan melalui grafik dibawah ini:
Grafik 4.27
Tanggapan Responden Mengenai Koordinasi yang Tercipta dalam Lokasi
Kerja sudah Baik dalam Pelaksana P4-IP
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 24)
Bedasarkan grafik 4.27 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
struktur birokrasi, sebesar 83% responden menjawab sebelum tim pelaksan
program percepatan dan perluasan pembangunan infrastrtur permukiman turun ke
lapangan untuk melihat tim pelaksana program membuat sebuah perencanaan
terlebih dahulu untuk dilapangan. Koordinasi yang dilakukan dalam lokasi kerja
yaitu dapat meliputi waktu, agenda dan tempat yang akan terlibat. Hal ini penting
agar koordinasi berjalan dengan efektif dan efisien. Lokasi kerja proram
percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman di Kecamatan
Kasemen sudah terkoordinasi dengan baik.
20
63
12
5
0
10
20
30
40
50
60
70
Sangat Baik Baik Kurang Baik Tidak Baik
Per
cen
t
118
Grafik 4.28
Tanggapan Responden Mengenai Pegawai Pelaksana P4-IP
Melaksanakan Kegiatan Setiap Hari Sesuai dengan Standar yang
telah ditetapkan
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 25)
Berdasarkan grafik 4.28 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
struktur birokrasi, sebesar 82% responden menjawab sesuai dengan baik. pegawai
yang tergabung dalam tim pelaksana program percepatan dan perluasan
pembangunan melaksanakan kegiatan setiap harinya dengan baik dan bertanggung
jawab sesuai dengan tugas pokok masing-masing pegawai. Bekerja sesesuai
dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tim pelaksana
mengerjakan proyek tersebut setiap hari dalam satu minggu secara bergantian
sehingga pekerjaan tersebut dapat terselesaikan mendapat bantuan dari swadaya
masyarakat sehingga secara bergotong-royong untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
22
60
15
3
0
10
20
30
40
50
60
70
Sangat Sesuai Sesuai Kurang Sesuai Tidak Sesuai
Pe
rce
nt
119
Grafik 4.29
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana P4-IP Sudah Cukup
Sesuai dengan Standar Operating Procedures (SOP) atau petunjuk
manual yang berlaku
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 26)
Berdasarkan grafik 4.29 di atas, tanggapan reponden mengenai indikator
struktur birokrasi, sebesar 72% responden menjawab bahwa program percepatan
dan perluasan pembangunan infrastuktur permukiman yang diberikan oleh tim
pelaksana untuk masyarakat sudah cukup sesuai dengan Standar Operating
Procedurse (SOP) yang berlaku. Hal ini bisa di lihat dan dirasakan hasilnya oleh
masyarakat yang desanya telah mendapatkan bantuan program P4-IP seperti jalan,
jembatan dan drairnase. Masing-masing desa mempunyai tim pelaksana dengan
target yang berbeda dalam menyelesaikan pekerjaan. Misalkan untuk
menyelesaikan jalan harus selesai paling lambat selama satu bulan. Kemudian
untuk drainase target penyelesaian selama satu bulan. Tim pelaksana dapat
menyelesaikan pekerjaan tersebut dibawah kurun waktu satu bulan yang telah
ditentukan.
25
47
24
4
0
10
20
30
40
50
Sangat Sesuai Sesuai Kurang Sesuai Tidak Sesuai
Per
cen
t
120
Grafik 4.30
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana yang Memiliki
Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab
(Sumber : Data Primer, Angket Nomor 27)
Berdasarkan grafik 4.30 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
struktur birokrasi, sebesar 74% responden menjawab setuju pelaksana program
percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman memiliki
pembagian tugas dan tanggung jawab dengan baik. Pelaksana program percepatan
dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman memiliki tugas dan
tanggung jawab yang besar dalam menjalankan tugasnya yang telah di tetapkan
oleh aparatur desa. Tim pelaksana melakukan tugasnya masing-masing sesuai
dengan tagging jawab dan tupoksinya masing-masing yang telah diberikan oleh
pemerintah.
23
51
22
4
0
10
20
30
40
50
60
Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju
Per
cen
t
121
Grafik 4.31
Tanggapan Responden Mengenai Pelaksana P4-IP sangat
Menjunjung Tinggi Tanggung Jawab dalam Menjalankan P4-IP
( Sumber : Data Primer, Angket Nomor 28)
Berdasarkan grafik 4.31 di atas, tanggapan responden mengenai indikator
strukur birokrasi, responden menjawab sebesar 77% setuju dengan tanggung
jawab yang telah diberikan oleh pelaksana untuk program percepatan dan
perluasan pembangunan infrastruktur permukiman di Kecamatan Kasemen.
Tanggung jawab yang dijalankan selama program berjalan sudah memenihi syarat
Standar Operating Procedur, semua tim pelaksana melakukan tanggung jawab
yang tinggi sesuai tugas pokok masing-masing pegawai yang telah diberikan oleh
pemerintah. Tim pelaksana selalu melakukan monitoring pertanggungjawaban
tugas yang diaporkan dalam bentuk dokumentasi, laporan pertanggungjawaban,
serta laporan penggunaan dana dan penanggungjawab operasional kegiatan.
20
57
14
9
0
10
20
30
40
50
60
Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju
Per
cen
t
122
Pengujian Persyaratan Statistik
4.3.1 Uji Validitas
Dalam penelitian ini, hal pertama kali yang dilakukan adalah melakukan uji
validitas instrument. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketepatan dan
kecermatan suatu alat ukur data, melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas
digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu kuisioner atau angket.
Kevaliditasan instrument menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar
mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta
mampu menunjukan tingkat kesesuian antar konsep dan hasil pengukuran
(Sugiyono, 2013:183).
Validitas instrumen dapat diuji menggunakan SPSS Statistic versi 20.0 for
windows. Kriteria penilaian validitas butir pernyataan instrument yang digunakan
adalah apabila rhitung > rtabel maka instrumen penelitian dikatakan valid.
Sedangkan jika rhitung ≤ rtabel maka instrumen penelitian dikatakan tidak valid.
Untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan dalam instrumen yang telah
dibuat itu valid atau tidak valid, dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan
antara skor butir dengan skor total dengan menggunakan rumus Pearson Product
Moment. Hasil dari uji validitas instrument penelitian berdasarkan skor jawaban
kuisioner atau angket yang didapat pada saat penelitian di lapangan dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
123
Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian
No r hitung r tabel Ket
1 0,385
0,195
Valid
2 0,353 Valid
3 0,499 Valid
4 0,439 Valid
5 0,419 Valid
6 0,429 Valid
7 0,349 Valid
8 0,361 Valid
9 0,334 Valid
10 0,322 Valid
11 0,269 Valid
12 0,485 Valid
13 0,345 Valid
14 0,324 Valid
15 0,534 Valid
16 0,479 Valid
17 0,243 Valid
18 0,380 Valid
19 0,314 Valid
124
20 0,414 Valid
21 0,408 Valid
22 0,326 Valid
23 0,407 Valid
24 0,251 Valid
25 0,360 Valid
26 0,279 Valid
27 0,435 Valid
28 0,467 Valid
Sumber: Output SPSS 17.0, 2018
4.3.2 Uji Reliabilitas
Hasil pengukuran dikatakan reliable apabila dalam beberapa kali pelaksanaan
pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relative
sama. Uji realibitas digunakan untuk menunjukan bahwa instrument yang
digunakan memiliki konsistensi dalam hasil pengukuran. Pengujian realibilitas
dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir-butir
pertanyaan dalam angket penelitian. Berikut merupakan hasil uji reliabilitas
Implementasi Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur
Permukiman di Kecamatan Kasemen.
125
Tabel 4.7
HASIL UJI RELIABILITAS
(Menggunakan SPSS v. 17)
Sumber: Output SPSS 17.0,2018
Nilai di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,780 .
Sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa, butir instrumen penelitian ini adalah
reliable. Berdasarkan uji validitas dan uji reliabilitas yang telah dilakukan, maka
instrument dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data
dalam penelitian ini.
Berdasarkan tabel 4.6 di atas, uji reliabilitas yang menggunakan metode
Alpha Cronbach diperoleh nilai sebesar 0,780. Berdasarkan skala Alpha
Cronbach 0 sampai 1, terdapat 4 klasifikasi maka ukuran kemantapan Alpha dapat
diinterpretasikan sebagai berikut:
126
Tabel 4.8
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi
Alpha Tingkat Reliabilitas
0,00 s/d 0,20 Kurang reliabel
>0,20 s/d 0,40 Agak reliabel
>0,40 s/d 0,60 Cukup reliabel
>0,60 s/d 0,80 Reliabel
>0,80 s/d 1,00 Sangat reliabel
Berdasarkan hasil perhitungan melalui SPSS 17.0 pada tabel 4.6, dapat ditarik
kesimpulan dari tabel 4.7 yang menunjukan bahwa nilai alpha diperoleh sebesar
0,780. Hal ini berarti bahwa selurh pernyataan yang terdapat pada angket
penelitian dapat dilakukan adalah dengan hasil reliable menurut skala Alpha
Cronbach menurut Sugiyono (2010:2014).
4.3.3 Uji Normalitas
Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang data hasil penelitian ini,
maka peneliti mencoba untuk mengetahui nilai mean, median, modus dan
nilai normalitas data guna menjaga ketepatan metode statistic yang
digunakan, karena apabila data yang dihasilkan tidak normal maka statistic
yang digunakan adalah statistic non parametric sedangkan apabila data
yang dihasilkan adalah normal maka statistic yang digunakan adalah
statistic parametric. Uji normalitas menggunakan one sample kolmogrov-
smirnov dalam penelitian Implementasi Program Percepatan dan Perluasan
127
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen. Dalam
menguji uji normalitas ini, peneliti dibantu dengan menggunakan SPSS
Statistic 20.0 for windows. Adapun hasil uji normalitas adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.9
Dari hasil uji normalitas di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai rata-
rata pada penelitian ini yaitu sebesar 82,7600. Kemudian nilai terendah sebesar 58
dan nilai tertinggi adalah sebesar 112. Dalam uji normalitas ini terdapat skewness
sebesar 0,557 dan kurtosis sebesar 2,453. Untuk mengetahui penyebaran data
tersebut normal atau tidaknya dilakukan perhitungan skewness dibagi dengan
standard error yaitu (0,557 : 0,241 = 2,311) dan kurtosis juga dilakukan
perhitungan nilai standard error yaitu ( 2,453 : 0,478 = 5,131). Dari hasil tersebut
dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini skewness tidak normal,
sedangkan kurtosis tidak normal.
128
4.4 Penghitungan Hipotesis
Dalam penelitian yamh berjudul Implementasi Program Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen
memiliki hipotesis implementasi program percepatan dan peluasan pembangunan
infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen kurang dari 65%.
Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa:
Ho: µ ≤ 65%
Ho: “Hasil Implementasi Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen dikatakan rendah apabila lebih
kecil atau sama dengan 65%”
Ha: µ > 65%
Ha: “Hasil Implementasi Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen dikatakan tinggi apabila lebih
dari 65%”
Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikan dari
hipotesis yang di ajukan. Berdasarkan motede penelitian, maka pada tahap
pengujian hipotesis penelitian ini, peneliti menggunakan rumus t-test atau sampel.
Adapun penghitungan pengujian hipotesis tersebut yaitu sebagai berikut:
Berdasarkan penelitian yang diperoleh, maka skor ideal yang diperoleh
adalah 4 x 28 x 100 = 11.200 (4 = nilai tertinggi dari item pertanyaan yang ada
menurut skala Likert, 28 = jumlah item pertanyaan pada angket penelitian, dan
100 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sehingga nilai mean atau rata-
rata pada skor ideal instrument adalah 11.200 : 100 = 0,112.
129
Sehingga untuk hasil Implementasi Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen nilai yang
dihipotesiskan tertinngi mencapai 65% dari yang diharapkan. Hipotesis
statistiknya dapat ditulis dengan rumus:
Ho: µ ≤ 65% ≤ 0,65 x 11.200 : 100 = 728
Ha: µ > 65% > 0,65 x 11.200 : 100 = 728
Diketahui :
8276
X = = 82,76
100
µ0 = 72,8
s = 8,34983
Ditanya: t ?
Jawab: t =
n
s
x
= 82,76 – 72,8
8,34
√100
130
= 9,96
8,34
√100
= 9,96
1,1942
= 1,292
Nilai thitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai ttabel dengan derajat
kebebasan (dk) = (n – 1) = ( 100 – 1) = 99 dan taraf kesalahan = 10% untuk uji
satu pihak kiri, didapat nilai ttabel yaitu . Karena nilai thitung lebih besar dari pada
nilai ttabel (11,942 > 1,292) dan jatuh pada daerah penerimaan Ha, maka hipotesis
nol (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (Ha) diterima.
Dari perbandingan jumlah data yang terkumpul dengan skor ideal,
ditemukan bahwa Hasil Implementasi Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen, yaitu:
8276
11.200
Jadi, hipotesis yang menyenangkan bahwa Hasil Implementasi Program
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan
Kasemen sebesar 73,89%
x 100 % = 73,89%
131
Gambar 4.3
Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis
Uji Hipotesis Pihak Kanan
Daerah penerimaan Ha
4.5 Interprestasi Hasil Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjawab rumusan masalah deskriptif
yang telah peneliti rumuskan sebelumnya, yaitu seberapa besar Implementasi
Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di
Kecamatan Kasemen. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan
masalah tersebut. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus t-test
satu sample dengan uji pihak (one tail test) dan uji pihak kanan, bahwa nilai
thitung lebih besar (>) dari nilai ttabel, maka dapat diartikan bahwa H0 ditolak
dan Ha diterima karena mencapai angka 73,89%. Skor ideal yang diperoleh
adalah 4x28x100 = 11200 (4 = nilai tertinggi dari item pertanyaan yang ada
menurut skala Likert, 28 = jumlah item pernyataan pada angket penelitian, dan
100 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Sedangkan skor terendahnya
adalah 1 x 28 x 100 = 2800 (1 = nilai terendah dari item pertanyaan yang ada
Daerah penolakan Ha
Ho
11,942 1,290
132
menurut skala Likert, 28 = jumlah item pernyataan pada angket penelitian, dan
100 = jumlah sampel yang dijadikan responden).
Dengan demikian, dapat diketahui Implementasi Program Percepatan dan
Perluasan Pemabngunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen
adalah 8276: 11200 = 0,7389 atau 73,89%. Hal ini berarti bahwa kualitas
pelayanan tersebut telah berjalan dengan baik. Penilaian tersebut didasarkan pada
kategori instrumen berikut ini:
Gambar 4.4
Kategori Instrumen
Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik
2800 5600 8400 11200
8276
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Berdasarkan kategori instrumen di atas, nilai 8276 termasuk ke dalam kategori
interval kurang baik dan baik. Maka, hasil tersebut masuk ke dalam kategori baik,
karena nilai tersebut lebih mendekati kategori baik.
4.6 Pembahasan
Dalam penelitian tentang Implementasi Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen peneliti
menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward III. Adapun
Implemntasi Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur
133
Permukiman di Kecamatan kasemen terdapat empat variabel , diantaranya
sebagai berikut:
a. Sumber Daya
Sumber daya terdiri dari staff merupakan sumber daya utama dalam
implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang
berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, dan informasi mengenai data
kepatuhan, wewenang bersifat formal, dan fasilitas merupakan bentuk fisik dalam
implementasi kebijakan.
Dari hasil pengolahan data dalam penelitian ini indikator sumber daya
memuat 12 butir instrumen pernyataan diperoleh dari skor ideal adalah 4 x 100 x
12 = 4800 (4 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada
responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 100 = jumlah sampel yang
dijadikan responden, 12 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator sumber
daya). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang
diisi oleh responden, yaitu sebesar 3599 : 4800 = 0,7497 x 100 = 74,97 %. Hal ini
dapat diartikan bahwa Implementasi Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen berjalan baik
bila dilihat dari indikator Sumber Daya. Hal tersebut dapat dilihat dari interval
pada indikator sumber daya sebagai berikut:
Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik
1200 2400 3600 4800
3599
134
Nilai 3599 termasuk ke dalam interval baik dan sangat baik, maka nilai tersebut
masuk ke dalam kategori baik, karena nilai tersebut lebih mendekati dengan
kategori baik.
b. Komunikasi
Komunikasi terdiri dari transmisi penyaluran komunikasi yang baik akan dapat
menghasilkan suatu implementasi yang baik juga, kejelasan ketidak jelasan pesan
kebijakan tisak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu para
pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam menjalankan kebijakan. Konsistensi
perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten
dan jelas. Dari hasil pengolahan data dalam indikator penelitian ini memuat 6
butir instrumen pernyataan untuk indikator komunikasi didapatkan hasil dari skor
ideal dari indikator komunikasi adalah 4 x 100 x 6 = 2400 (4 = nilai dari setiap
jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan
pada skala Likert, 100 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 6 = jumlah
pernyataan yang ada pada indikator komunikasi). Setelah menemukan skor ideal
kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden, yaitu sebesar
1787 : 2400 = 0,7445 x 100 = 74,45 %. Hal ini dapat diartikan bahwa
Implementasi Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur
Permukiman di Kecamatan Kasemen berjalan baik bila dilihat dari indikator
komunikasi. Hal tersebut dapat dilihat dari interval pada indikator komunikasi
sebagai berikut:
135
Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik
600 1200 1800 2400
1787
Nilai 1787 termasuk ke dalam interval kurang baik dan baik, maka nilai tersebut
masuk ke dalam kategori baik, karena nilai tersebut lebih mendekati dengan
kategori baik.
c. Disposisi (Sikap)
Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi disposisi atau sikap pelaksanaan
akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi
kebijakan, insentif salah satu teknik tang disarankan yntuk mengatasi masalah
kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dari hasil
pengolahan data yang dalam indikator penelitian ini memuat 5 butir instrumen
pernyataan untuk indikator disposisi hasil dari indikator disposisi adalah 4 x 100
x 5 = 2000 (4 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada
responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 100 = jumlah sampel
yang dijadikan responden, 5 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator
disposisi). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil
yang diisi oleh responden yaitu sebesar 1417 : 2000 = 0,7085 x 100 = 70,85 %.
Hal ini dapat diartikan bahwa Implementasi Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen berjalan baik
136
bila dilihat dari indikator disposisi. Hal tersebut dapat dilihat dari interval pada
indikator disposisi sebagai berikut:
Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik
500 1000 1500 2000
1417
Nilai 1417 termasuk ke dalam interval kurang baik dan baik, maka nilai tersebut
masuk ke dalam kategori baik, karena nilai tersebut lebih mendekati dengan
kategori baik.
d. Struktur Birokrasi
Pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai
keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana
atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam suatu struktur birokrasi. Dari
hasil pengolahan data yang dalam indikator penelitian ini memuat 5 butir
instrumen pernyataan untuk indikator struktur birokrasi didapatkan hasil dari
indikator struktur birokrasi adalah 4 x 100 x 5 = 2000 (4 = nilai dari setiap
jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan
pada skala Likert, 100 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 5 = jumlah
pernyataan yang ada pada indikator disposisi). Setelah menemukan skor ideal
kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar 1473
: 2000 = 0,7365 x 100 = 73,65%. Hal ini dapat diartikan bahwa Implementasi
Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di
137
Kecamatan Kasemen berjalan baik bila dilihat dari indikator struktur birokrasi.
Hal tersebut dapat dilihat dari interval pada indikator struktur birokrasi sebagai
berikut:
Tidak Baik Kurang Baik Baik Sangat Baik
500 1000 1500 2000
1473
Nilai 1473 termasuk ke dalam interval kurang baik dan baik, maka nilai tersebut
masuk ke dalam kategori baik, karena nilai tersebut lebih mendekati dengan
kategori baik.
Grafik 4.32
Skor Hasil kuesioner per Indikator
Sumber: Peneliti, 2018
74.97 74.45
70.85
73.65
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Sumber Daya Komunikasi Disposisi Struktur
Birokrasi
Per
cen
t
138
Berdasarkan grafik 4.32 di atas maka indikator tertinggi, yaitu indikator
Sumber Daya, dimana indikator sumbe daya terdiri dari staf, informasi,
wewenang, fasilitas. Sumber daya merupakan faktor utama karena sebagai
penggerak dari suatu kebijakan tersebut dalam pelaksanaan Program Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen.
Staf pelaksana dalam program percepatan dan perluasan pembangunan
infrastruktur permukiman di Kecamatan Kasemen sudah mencukupi dilihat dari
jumlah staf sebanyak 3 staf dalam satu Kelompok Swadaya Masyarakat yang
terdiiri dari Badan Keswadayaan Masyarakat, ketua Kelompok Swadaya
Masyarakat dan ketua RT yang mewakili, serta terdapat 30 orang pekeeja proyek
dalam suatu desa atau kelurahan.
Dalam program ini staf sudah mencukupi serta sudah ahli dalam
kemampuan yang diperlukan (kompeten) dalam mengimplementasikan kebijakan
atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Selain itu,
para implementor sudah cukup mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan
laksanakan pada saat adanya perintah serta patuh terhadap peraturan dan regulasi
yang diberikan oleh pemeritah. Adanya wewenang merupakan faktor terkuat
karena tanpa adanya wewenang maka perintah tidak dapat terlaksana secara
terlegitimasi serta masyarakat juga tidak dapat percaya terhadap kebijakan
tersebut. Selain itu fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana tidak akan
berhasil. Sedangkan indikator terendah adalah disposisi, terdiri atas pengangkatan
birokrat dan intensif. Sikap para pelaksana akan menimbulakan hambatan-
hambatan yang nyata terhadap implementasi kebiajakan bila personil yang ada
139
tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat
tinggi, karena sebagian masyarakat menilai tim plekasana program percepatan dan
telah mengambil alih jalan didesa untuk pembangunan tanpa ijin atau tanpa
sepengetahuan msyarakat desa. Sehingga menimbulkan kekecewan pada
masyarakat karena merasa jalan desa tersubut hak milik warga namun tidak
diberitahukan akan adanya pembangunan jalan desa.
Kemudian pneliti mempertegas kembali tentang jawaban atas perumusan
masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu seberapa besar
Implementasi Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur
Permukiman di Kecamatan Kasemen. Berdasarkan hasil perhitungan pengujian
hipotesis dinyatakan bahwa hasil Implementasi Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen memcapai
73,89%. Hasil tersebut lebih besar atau sama dengan yang dihipotesiskan, yaitu
65%, artinya tingkat keberhasilan Implementasi Program Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen
berjalan dengan cukup baik.
140
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan telah
dijabarkan pada BAB IV, peneliti menyimpulkan terkait Implementasi Program
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan
Kasemen adalah sebagai berikut:
Pertama, hasil yang didapatkan mengenai Implementasi Program Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen
sebesar 73,89%. Hal ini berarti bahwa implementasi program percepatan dan
perluasan pembangunan infrastruktur permukiman di Kecamatan Kasemen
menunjukkan sudah cukup baik dalam melayani masyarakat karena hasil
penelitian tersebut diatas angka 65% yang mana lebih besar dari hipotesis
penelitian. Hal ini ditunjang dari indikator sumber daya . Pada indikator sumber
daya berkenaan dengan memberikan perhatian yang tulus kepada masyarakat
penerima program ini yang diberikan langsung oleh pemerintah Kementrian
Pekerjaan dengan berupaya memahami keinginan masyarakat, dalam membangun
sarana dan prasarana infrastruktur di desa.
Kedua, dari lima indikator yang peneliti gunakan dalam teori penelitian,
indikator sumber daya memiliki hasil yang tertinggi yaitu sebesar 74,97%.
Sumber daya merupakan faktor utama karena sebagai penggerak dari suatu
kebijakan tersebut dalam pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen. Staf pelaksana
141
141
dalam program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur
permukiman di Kecamatan Kasemen sudah mencukupi dilihat dari jumlah staf
sebanyak 3 staf dalam satu Kelompok Swadaya Masyarakat yang terdiiri dari
Badan Keswadayaan Masyarakat, ketua Kelompok Swadaya Masyarakat dan
ketua RT yang mewakili, serta terdapat 30 orang pekeeja proyek dalam suatu desa
atau kelurahan.
Ketiga, pada indikator memperoleh hasil terendah yaitu disposisi
70,85%%. Hasil tersebut lebih kecil dibandingkan dengan indi kator yang lainnya.
variabel yang mempengaruhi pada indikator disposisi memiliki persentase rendah
program percepatan dan perluasan pembangunan infrsatruktur permukiman di
Kecamatan Kasemen menilai karena sebagian masyarakat menilai tim plekasana
program percepatan dan telah mengambil alih jalan didesa untuk pembangunan
tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan msyarakat desa. Sehingga menimbulkan
kekecewan pada masyarakat karena merasa jalan desa tersubut hak milik warga
namun tidak diberitahukan akan adanya pembangunan jalan desa.
Keempat, nilai thitung lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel (11,942 >
1,290) dan jatuh pada daerah penerimaan Ha, maka hipotesis nol (H0) ditolak dan
hipotesis kerja (Ha) diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesa
awal peneliti ditolak karena peneliti menduga bahwa Implementasi Program
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan
Kasemen belum berjalan baik dengan persentase hipotesis sebesar 65%. Namun
setelah penelitian ini dibuktikan maka terbantahkan dugaan awal peneliti dengan
142
hasil yaitu kualitas pelayanan sudah berjalan dengan cukup baik dengan hasil
73,89%.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementsi Program Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen
peneliti memberikan saran yaitu:
Sebaiknya pada indikator disposisi Program Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan Kasemen dengan jumlah
terendah 70,85%. Pemerintah lebih memperhatikan kembali sebelum
melaksanakan Program terhadap masyarakat, agar tidak terjadi kesalah pahaman
antara pelaksana program dengan masyarakat yang menerima Program Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kasemen.
Sumber daya yang telah diberikan kepada masyarakat penerima program
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Kecamatan
Kasemen oleh pemerintah dengan jumlah 74,97%. Pemerintah sebaiknya
menyiapkan tim pelaksana yang sebelumnya diberikan pengarahan dan pelatihan
untuk Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman
di Kecamatan Kasemen agar ketika prakteknya dilapangan dapat menjalankan
sesuai tugas pokok dan fungsinya.
DAFTAR PUSTAKA
BUKU :
Amin, Widjaja Tunggal. 2008. Dasar-Dasar Costumer Relantionship
Management (CRM). Jakarta: Harvindo.
Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebjiakan Publik. Alfabeta.
Dunn, William N. 2003. Pengaturan Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung:
Alfabeta.
Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan R & . Bandung: Alfabeta.
Suhartono, Irawan. 2004. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Widya Wicaksono, Kristian. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
SUMBER LAIN :
https://serangkota.bps.go.id: Badan Pusat Statistik Jumlah Penduduk Tahun 2010.
Diakses tanggal 5 September 2017. 20.14 WIB.
https://m.detik.com: Kenaikan Harga BBM Tahun 2017. Diakses tanggal 5
September 2017. 20.20 WIB
Skripsi Bahru Rozi. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Proyek
Pembangunan Jalan di Dinas Bina Marga Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten 2010.
Skripsi Azwar Soleh Wijaya. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam
Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Pondok Kahuru, Kecamatan
Ciomas, Kabupaten Serang.
http://kecamatankasemen.serangkota.go.id
Diakses Tanggal 25 Mei 2018 00.19 WIB
JUDUL PENELITIAN
IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI KECAMATAN KASEMEN
INFORMASI RESPONDEN
Kuesioner
I. Petunjuk
1. Berikanlah tanda ceklis (√) pada jawaban yang anda pilih
2. Untuk memudahkan dalam mengisi data, mohon diisi sesuai dengan keadaan dan kondisi
yang terjadi di lapangan
3. Keterangan dari jawaban:
SS =Sangat Setuju
S =Setuju
KS =Kurang Setuju
TS =Tidak Setuju
II. Identitas Responden
1. Nomer Responden :………………..(diisi oleh peneliti)
2. Nama :………………..
3. Jenis Kelamin : “Laki-laki “Perempuan
4. Umur :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Bidang/Jabatan :
Implementasi
Indikator 1: Sumber Daya
Pernyataan SS S KS TS
1. Pelaksana yang menangani P4-IP mempunyai
keahlian khusus dalam bidangnya
2. Pelaksana yang menangani P4-IP memiliki tingkat
pendidikan yang sesuai dengan bidang pekerjaan
3. Pelaksana yang menangani P4-IP mempunyai
kompetensi yang baik dalam menjalankan P4-IP
4. Penempatan pegawai sesuai dengan the right man on
the right place
5. Pelaksana yang menangani P4-IP memahami proses
pembangunan dalam P4-IP
6. Pelaksana yang menangani P4-IP mengetahui tujuan
dalam P4-IP
7. Pelaksana yang menangani P4-IP mengetahui segala
informasi yang terdapat dalam pelaksanaan P4-IP
8. Pelaksana yang menangani P4-IP mempunyai
komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan P4-IP
9. Pelaksana yang menangani P4-IP memilii kepatuhan
yang tinggi terhadap peraturan dan regulasi yang
berlaku
10. Pelaksana yang menangani P4-IP memahami
kewenangan dalam menjalankan P4-IP
11. Jumlah pelaksana P4-IP mencukupi
12. Bukti fisik pelaksanaan P4-IP mencukupi
Indikator 2: Komunikasi
13. Penyaluran komunikasi dari kepala pelaksana
kepada pegawai pelaksana yang menangani P4-IP
sudah baik
14. Pegawai pelaksana P4-IP berkomunikasi baik
dengan sesama pegawai dalam pelaksanaan P4-IP
15. Pegawai pelaksana P4-IP melakukan koordinasi
yang baik dengan kepala pelaksana dalam
menjalankan P4-IP
16. Koordinasi dengan sesama pegawai pelaksana P4-IP
sudah baik
17. Pegawai pelaksana P4-IP senantiasa bertanya kepada
kepala pelaksana ketika mengalami kesulitan
menjalankan P4-IP
18. Kejelasan informasi yang disampaikan sudah dirasa cukup jelas
Indikator 3: Disposisi (Sikap)
19. Pegawai pelaksana P4-IP memiliki kemauan yang
tinggi dalam melaksanakan P4-IP
20. Pemerintah daerah sangat memperhatikan keahlian
dalam membentuk tim pelaksana P4-IP
21. Pegawai pelaksana P4-IP selalu mementingkan
kepentingan program di bandingkan kepentingan
pribadi
22. Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan P4-IP
sudah cukup memadai
23. Pegawai pelaksana P4-IP mendapatkan insentif
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
Indikator 4: Struktur Birokrasi
24. Koordinasi yang tercipta dalam lokasi kerja sudah
baik dalam pelaksana P4-IP
25. Pegawai pelaksana P4-IP melaksanakan kegiatan
setiap hari sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan
26. Pelaksana P4-IP sudah cukup sesuai dengan standar
operating procedures (SOP) atau petunjuk manual
yang berlaku
27. Pelaksana yang memiliki pembagian tugas dan
tanggung jawab
28. Pelaksana P4-IP sangat menjunjung tinggi tanggung
jawab dalam menjalankan P4-IP
![[3]AVO -dhana](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/55cf9bf1550346d033a7f3ba/3avo-dhana.jpg)
