91
IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH (Analisis Yuridis Putusan Nomor:666/Pdt.G/2009/PAJB) Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy.) Oleh: Deni Hamdani NIM: 207044100261 KONSENTRASI PERADILAN AGAMA PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H / 2011 M

IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH

(Analisis Yuridis Putusan Nomor:666/Pdt.G/2009/PAJB)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy.)

Oleh:

Deni Hamdani

NIM: 207044100261

KONSENTRASI PERADILAN AGAMA

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1432 H / 2011 M

Page 2: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH

(Analisis Yuridis Putusan Nomor:666/Pdt.G/2009/PAJB)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S.Sy.)

Oleh:

Deni Hamdani

NIM: 207044100261

Di Bawah Bimbingan

Pembimbing

Drs. H. Ahmad Yani, M.Ag.

NIP: 196404121994031004

KONSENTRASI PERADILAN AGAMA

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1432 H / 2011 M

Page 3: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG

HADHANAH (Analisis Yuridis Putusan Nomor:666/Pdt.G/2009/PAJB)” telah

diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 21 Juni 2011. Skripsi ini telah

diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy.) pada

Program Studi Ahwal al-Syakhshiyyah Konsentrasi Peradilan Agama.

Jakarta, 21 Juni 2011

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. H. M Amin Suma, S.H.,M.A.,M.M.

NIP: 195505051982031012

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua : Prof. Dr. H. M Amin Suma, S.H.,M.A.,M.M.

NIP: 195505051982031012

Sekretaris : Mufidah, S.Hi.

Pembimbing : Drs. H. Ahmad Yani, M.Ag.

NIP: 196404121994031004

Penguji I : Prof. Dr. H. M Amin Suma, S.H.,M.A.,M.M.

NIP: 195505051982031012

Penguji II : Drs. Abu Tamrin, S.H.,M.Hum.

NIP: 196509081995031001

Page 4: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT., atas segala rahmat, hidayah dan

inayahNya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan

tugas penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta para keluarganya, sahabat dan

para pengikutnya yang telah berjasa besar kepada kita semua dalam membuka

gerbang ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul Implementasi Pasal 105 Huruf a KHI tentang

Hadhanah (Analisis Yuridis Putusan No.666/Pdt.G/2009/PAJB) ini penulis susun

dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana

Syari’ah (S.Sy.) pada program studi Ahwal Syakhshiyyah, konsentrasi Peradilan

Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Setulusnya dari hati yang paling dalam penulis menyadari, bahwa suksesnya

penulisan skripsi ini tidaklah begitu saja dapat diselesaikan dan bukan semata-mata

atas usaha penulis pribadi, namun juga karena bantuan dan motivasi dari berbagai

pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan ucapan terima kasih yang

mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M., Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Page 5: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

ii

2. Drs. H. A. .Basiq Djalil, S.H.,M.A. dan Drs. H. Ahmad Yani, M.Ag. masing-

masing sebagai Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyyah dan Ketua

Koordinator Teknis Program Non Reguler. Hj. Rosdiana, M.A. dan Mufidah,

S.Hi., yang keduanya adalah Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyyah dan

Sekretaris Non Reguler Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

3. Drs. H. Ahmad Yani, M.Ag., dosen pembimbing yang telah membimbing,

memberikan perhatian dan memotivasi yang besar selama proses bimbingan

sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.

4. Drs. H. Muhyiddin, S.H., M.H., selaku Hakim Humas yang bersedia untuk

berwawancara dan Adri Syafruddin Sulaiman, S.H., sebagai Panitera Muda

Hukum yang memberikan informasi, fotocopi data dan putusan di Pengadilan

Agama Jakarta Barat tempat mengadakan penelitian.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, atas didikan dan curahan ilmu

pengetahuan serta civitas akademika , staf Perpustakaan Utama dan FSH UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi,

akademik, fasilitas berupa literatur buku dan referensi untuk penulisan skripsi.

6. Ayahanda H. Zulkipli dan ibunda Darliyeti yang senantiasa memberikan do’a,

pengorbanan, nasihat dan arahan masa depan serta ibunda Sulastri, aa Irfan, uni

Mira, Iskandar atas segala kebaikan. Adik-adikku Rahmi, Faisal, Rahma dan

Keponakanku Maya, Lisa, Rafi yang meluluhkan hati penulis dengan tangisan

dan kenakalan mereka sehingga termotivasi untuk segera menyelesaikan studi.

Page 6: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

iii

7. Sahabat seperjuangan di kelas PA Aripin, Aris, DK, Hakim, Indro, Mila, N-din,

pak Tamim, Royhan, Tiram, /rif dan di kelas PH-PS Amin, Ani, bang Syam,

Fadli, UIN, Vina serta sahabat-sahabat lain yang tidak disebutkan dengan tidak

mengurangi rasa persahabatan penulis kepada mereka.

Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, baik moril maupun materil yang

telah membantu, penulis ucapkan terima kasih. Penulis berdo’a semoga Allah SWT.

senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua. Dengan

selesainya karya tulis ini, penulis tentunya sangat mengharapkan saran dan kritik

yang konstruktif demi meningkatkan kualitas keilmuan penulis. Harapan penulis,

semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 23 Juni 2011

Penulis

Page 7: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................ iv

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ vi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ............................................. 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ....................................................... 7

D. Review Studi Terdahulu ................................................................. 8

E. Kerangka Teori ............................................................................... 10

F. Metode Penelitian ........................................................................... 13

G. Sistematika Penulisan ..................................................................... 16

BAB II LANDASAN TEORI .......................................................................... 18

A. Pengertian dan Dasar Hukum Hadhanah ........................................ 18

B. Hadhanah Menurut Fuqaha dan Hukum Positif ............................ 25

C. Syarat dan Hak Hadhanah ............................................................. 29

D. Masa dan Hikmah Hadhanah ........................................................ 34

BAB III PASAL 105 HURUF A KHI ............................................................ 40

A. Latar Belakang Pembentukan KHI ................................................. 40

B. Landasan dan Kedudukan KHI ...................................................... 45

C. Eksistensi KHI di Pengadilan Agama ........................................... 49

Page 8: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

v

D. Substansi Pasal 105 Huruf a KHI .................................................. 48

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISA HASIL PENELITIAN .................... 54

A. Potret Pengadilan Agama Jakarta Barat ........................................ 54

B. Implementasi Pasal 105 Huruf a KHI dalam Putusan No.666/ Pdt.G/

2009/ PAJB ..................................................................................... 57

C. Analisa ............................................................................................ 70

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 75

A. Kesimpulan ..................................................................................... 75

B. Saran-Saran ................................................................................... 77

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Lembaran Mohon Data/ Wawancara ......................................... 83

2. Lampiran 2 : Lembaran Mohon Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi

Program Non Reguler ............................................................... 84

3. Lampiran 3 : Lembaran Surat Keterangan Pengadilan Agama Jakarta Barat . 85

4. Lampiran 4 : Lembaran Hasil Wawancara...................................................... 86

5. Lampiran 5 : Lembaran Putusan No.666/Pdt.G/2009/PAJB .......................... 91

Page 9: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

vi

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 9 Juni 2011

Deni Hamdani

Page 10: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang

perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT

untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktifitas

hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan

biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya,

Allah SWT mengatur hidup manusia dengan perkawinan. Aturan perkawinan

menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian,

sehingga tujuan melangsungkan perkawinanpun hendaknya ditujukan untuk

memenuhi petunjuk agama sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang

melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk

agama.1

Kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan

ketentraman anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga merupakan bagian

masyarakat menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan

ketentraman masyarakat. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari

keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah

1 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, cet.III, (Jakarta: Kencana, 2008), h.22.

Page 11: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

2

tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam

menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga

yang dibina dengan perkawiann antara suami dan istri dalam membentuk

ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang

sesama warganya.2

Membina sebuah mahligai rumah tangga atau hidup berkeluarga

merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Melalui rumah

tangga yang Islami diharapkan akan terbentuk komunitas kecil masyarakat

Islam.3 Dalam bentuknya yang kecil, hidup berkomunitas itu dimulai dengan

adanya keluarga yang mempunyai fungsi-fungsi sosial seperti reproduksi,

ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Karena fungsi keluarga yang

sedemikian itu, sangatlah wajar jika keluarga merupakan gejala kehidupan umat

manusia yang terpenting dan terbentuk oleh paling tidak seorang laki-laki,

seorang perempuan beserta anak-anaknya.4

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi

manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya

setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam

mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti

2 Ibid., h.31.

3 Hasbi Indra, dkk, Potret Wanita Shalehah (Jakarta: Penamadani, 2004), h.61.

4 Lili Rasyidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, (Bandung:

Alumni, 1982), h.1.

Page 12: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

3

makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara

anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan

manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga

hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan

berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang

adanya rasa ridha meridhai dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan

bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.5

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling

mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Keluarga

seperti inilah yang merupakan bangunan umat yang dicita-citakan oleh Islam.6

Hal tersebut bertujuan agar masing-masing pihak merasa damai dalam rumah

tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.

Di antara banyaknya rumah tangga yang bahagia, ada saja rumah tangga

yang mengalami krisis internal sehingga terkadang menimbulkan ketegangan.

Ketegangan suami istri biasanya timbul dari hal kecil seperti perasaan kurang

dihargai bagi istri oleh suaminya maupun sebaliknya. Hal kecil tersebut bila

dibiarkan dan tidak coba dikomunikasikan, maka akan dapat menjadi bom atom

yang sewaktu-waktu dapat meledak sehingga akhirnya terjadi perceraian.

5 Ghozali, Fiqh Munakahat, h.10.

6 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang,

1974) h.17.

Page 13: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

4

Perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui

oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan

keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah

ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua

belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun

langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh al-Qur’an dan al-Hadits.7

Suatu gugatan perceraian bisa mengundang berbagai macam

permasalahan. Di samping gugatan cerai itu sendiri, muncul pula masalah lain

sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan cerai tersebut, seperti masalah

pembagian harta bersama dan bilamana mempunyai keturunan timbul pula

permasalahan tentang siapa yang lebih berhak melakukan Hadhanah

(pemeliharaan terhadap anak).8 Anak yang lahir dari perkawinan itu, tentu

memiliki sejumlah hak dan kewajiban dari dan kepada orang tuanya, terutama

menyangkut hak anak untuk mendapatkan makan dan minum serta pakaian dan

tempat tinggal di samping hak-hak pemeliharaan dan pendidikan. 9

Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai

anak yang belum mumayyiz (belum mengerti kemashlahatan dirinya), maka

istrinya yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia

7 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.73.

8 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis

Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah) (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.189.

9 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, ed.rev.II, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2005), h.26.

Page 14: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

5

mengerti akan kemashlahatan dirinya.10

Dalam waktu itu si anak hendaknya

tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain.

Meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap wajib

dipikul oleh bapaknya.11

Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal

terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Pengadilan Agama adalah Institusi yang

akan menerapkan hukum materil dari Kompilasi Hukum Islam ini, terutama

masalah yang berkaitan dengan Hadhanah itu sendiri. Sebab, di Indonesia tidak

ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur masalah pemeliharaan anak,

yang ada hanya Undang-Undang yang mengatur masalah kesejahteraan anak,

pengadilan anak, larangan mengeksploitasi anak dan perlindungan terhadap anak.

Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai penguasaan

anak-anak maka dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah keluarga ataupun

dengan putusan pengadilan.12

Seyogyanya, Pasal 105 huruf a KHI tersebut,

diimplementasikan dalam putusan di Pengadilan Agama. Letak masalahnya

10

Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap, cet.XXXIX (Bandung: Sinar Baru

Algensindo, 2006), h.426.

11

Ibid., h.427.

12

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 1974 sampai KHI, cet.II, (Jakarta: Kencana,

2004), h.295.

Page 15: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

6

adalah bagaimana jika ada sesuatu hal yang menyebabkan Pengadilan Agama

memutuskan bahwa hak pemeliharaan anak berpindah kepada ayahnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkajinya dalam

bentuk skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI

TENTANG HADHANAH (Analisis Putusan No.666/ Pdt.G/ 2009/ PAJB)”.

Hal yang memotifasi penulis untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama

Jakarta Barat adalah dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban

dan penjelasan mengenai status pemeliharaan anak yang belum mumayyiz yang

dipelihara oleh ayahnya, yaitu dengan menganalisis putusan yang ada.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar apa yang dibahas dalam penelitian ini tidak meluas dan simpang

siur, maka penulis memfokuskan penelitian untuk menganalisis

implementasi pasal 105 huruf a KHI tentang Hadhanah dalam putusan di

Pengadilan Agama Jakarta Barat.

2. Perumusan Masalah

Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun pada pasal 105 huruf a KHI,

dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan hak ibunya yang melahirkan untuk

mengasuh. Kenyataan yang terjadi, seorang ayah dapat memelihara anaknya

yang belum mumayyiz berdasarkan putusan yang ada di Pengadilan Agama.

Page 16: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

7

Adapun rumusan masalah tersebut, penulis rinci dalam bentuk

pertanyaan sebagai berikut:

1) Apa substansi pasal 105 huruf a KHI tentang Hadhanah?

2) Bagaimana implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Barat?

3) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan No.666/Pdt.G/2009/

PAJB tentang Hadhanah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mendeteksi dan menelusuri bagaimana

sesungguhnya realitas hukum yang ada di lingkungan Pengadilan Agama,

khususnya dalam lingkup status pemeliharaan anak di bawah umur 12 tahun

setelah perceraian orang tuanya. Adapun tujuan penulis dari penelitian ini

sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui substansi pasal 105 huruf a KHI tentang Hadhanah.

2) Untuk mengetahui implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

3) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan No.666/ Pdt.G/

2009/ PAJB tentang Hadhanah.

2. Manfaat Penelitian

1) Ingin memberikan gambaran kepada pembaca mengenai substansi pasal

105 huruf a KHI tentang Hadhanah dan implementasinya dalam putusan

di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Page 17: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

8

2) Turut berkontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan

khususnya dalam bidang pemeliharaan anak.

3) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan

masukan bagi para calon sarjana syari’ah di Universitas, Institut maupun

Perguruan Tinggi.

D. Review Studi Terdahulu

Penulis Judul Skripsi Persamaan Perbedaan

Aziz Angga

Riana pada tahun

2010 di bawah

bimbingan Dr.

H.Azizah,M.A.

dan Hj.

Rosdiana,M.A.

Kewajiban Pembiayaan

Hadhanah Akibat

Perceraian (Studi Kritis

Pasal 105 Poin c Jo

Pasal 156 Poin d KHI)

Studi tentang

Hadhanah

dalam pasal

Kompilasi

Hukum Islam

Analisis

penetapan

hak

Hadhanah

dalam

putusan di

Pengadilan

Agama

Muhammad

Ansory pada

tahun 2010 di

bawah bimbingan

Prof. Dr. H. A.

Sutarmadi

Hak Hadhanah Ibu

Wanita Karir (Analisis

Putusan Perkara

Nomor:458/Pdt.G/2006

/ PADepok)

Hadhanah

dalam putusan

Pengadilan

Agama

Studi pasal

KHI dan

penetapan

Hadhanah

kepada Ayah

Page 18: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

9

Khaslaili binti

Lahuri pada tahun

2008 di bawah

bimbingan

Drs.H.A. Basiq

Djalil,S.H.,M.A.

Hak Hadhanah Menurut

Undang-Undang

Keluarga Islam di

Mahkamah Syariah

Negeri Selangor,

Malaysia

Penetapan hak

Hadhanah di

Instansi

pemerintahan

Hak

Hadhanah

menurut KHI

di Pengadilan

Agama

Rizal Purnomo

pada tahun 2008

di bawah

bimbingan

Kamarusdiana,

S.Ag.,M.H.

Gugat Rekonpensi

dalam Sengketa Cerai

Gugat dan Implikasinya

Terhadap Hak

Hadhanah di

Pengadilan Agama

Cerai Gugat

dan Hak

Hadhanah di

Pengadilan

Agama

Studi kritis

terhadap

pasal

Kompilasi

Hukum Islam

Mohd Norman

Shah bin Yaziz

pada tahun 2008

di bawah

bimbingan

Drs.H.A.Basiq

Djalil, SH,MA

Pelaksanaan Sulh dalam

Penyelesaian Sengketa

Hadhanah : Studi Kasus

di Mahkamah Syariah

Wilayah Persekutuan

Kuala Lumpur,

Malaysia

Penyelesaian

sengketa hak

Hadhanah di

Instansi

pemerintahan

Pelaksanaan

hukum

materil

Pengadilan

Agama

Page 19: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

10

E. Kerangka Teori

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan Hadhanah. Secara

etimologis, Hadhanah berarti “di samping” atau berada “di bawah ketiak”.13

Dalam kitab Fathul Mu’in Hadhanah yaitu mendidik anak yang belum bisa

mengatur dirinya sendiri sampai mumayyiz, yang lebih utama adalah ditangani

oleh ibu yang tidak bersuamikan orang lain, lalu para ibunya ibu dan terus ke

atas, kemudian ayah , lalu para ibunya ayah, kemudian saudara wanita, kemudian

anak wanitanya saudara wanita, kemudian anak wanitanya saudara lelaki,

kemudian saudara wanita ayah.14

Para ahli fiqh memberi definisi bahwa Hadhanah ialah suatu ungkapan

tentang melaksanakan penjagaan anak kecil, laki-laki maupun perempuan atau

yang kurang waras akal fikirannya dan belum cukup umur; Hadhanah ini tidak

berlaku buat orang yang sudah besar, baligh dan berusia dewasa.15

Dalam literatur bahasa Indonesia, kompilasi secara bahasa mengandung

arti kumpulan yang tersusun secara teratur (daftar informasi, keterangan-

keterangan dan sebagainya).16

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui

bahwa ditinjau dari sudut bahasa, kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan

13 Ibid., h.292.

14

Aliy As’ad, Terjemah Fathul Mu’in, jil.III, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h.246.

15

Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh Wanita Islam. Penerjemah S. Ziyad Abbas, (Jakarta:

Pustaka Panjimas, 1991), h.105.

16

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.453.

Page 20: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

11

dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/ tulisan mengenai

suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat

oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu,

sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan

dengan mudah.17

Kata hukum barasal dari bahasa arab al-hukm. Kata al-hukm merupakan

bentuk mufradat (singular), jamak (plural)-nya adalah al-ahkam. Al-hukm secara

etimologi berarti ketetapan, keputusan penyelesaian suatu masalah. Kata al-

hukm, merupakan bentuk masdar dari hakama yahkumu. Hakama artinya

memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan masalah.18

Islam adalah nama agama yang diberikan oleh Allah SWT; sumber ajaran

Islam adalah wahyu (revelation), bukan hasil cipta, rasa dan karsa manusia. Oleh

karena itu hakikat agama Islam adalah terjemahan dari ad-Diin ( الدين ), karena

mempunyai ciri khusus yakni bersumber dari wahyu; bukan terjemahan dari kata

religion yang artinya agama, yang mengatur urusan manusia dengan Tuhannya

tetapi bersumber dari cipta, rasa dan karsa manusia (kebudayaan), tidak dari

wahyu.19

17

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet.V, (Jakarta: Akademika

Pressindo, 2007), h.11.

18

Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: UIN Press, 2006),

h.11.

19

Ahmad Sutarmadi, Al-Imam al-Tirmidzi (Peranannya dalam Pengembangan Hadits dan

Fiqh) (Jakarta: Logos, 1998), h.1.

Page 21: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

12

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan Islam. Kedua

kata ini berasal dari bahasa Arab, namun apabila dirangkai menjadi “hukum

Islam”, kata tersebut tidak dikenal dalam terminologi Arab. Kita tidak dapat

menemukan kata itu dalam al-Qur’an, Hadits atau literatur Arab lainnya. Kata

hukum Islam merupakan kata yang sudah melembaga, dipakai secara lumrah di

Indonesia; Apabila didefinisikan, hukum Islam adalah: “seperangkat peraturan

berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia

mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama

Islam”.20

Dalam literatur Indonesia, ada beberapa istilah yang digunakan untuk

menyebut hukum Islam. Yang terpenting adalah syariah/ syariat Islam, fikih

Islam dan undang-undang Islam. Seperti dikemukakan para ahli ilmu hukum

Islam (ushul fiqh) ialah “Doktrin Allah SWT yang berhubungan dengan tindakan

orang dewasa (mukallaf), baik itu dalam bentuk tuntutan (iqtidha’) maupun

berupa kebebasan untuk memilih (takhyir) antara melakukan atau tidak

melakukan dan/atau dalam bentuk penetapan (wadha’).21

Kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam ini adalah

merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai

20

Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri’: Sejarah Pembentukan Hukum Islam, (Depok: Gramata

Publising, 2010), h.7.

21

Muhammad Amin Suma, Kedudukan dan Peranan Hukum Islam di Negara Hukum

Indonesia (Jakarta: t.p., 2009), h.18.

Page 22: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

13

kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi

pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke

dalam satu himpunan.22

Adapun isi dari Kompilasi Hukum Islam adalah kaidah-

kaidah atau garis-garis hukum Islam sejenis, yakni mengenai hukum perkawinan,

hukum kewarisan dan hukum perwakafan yang disusun secara sistematis.

Dalam literatur bahasa Indonesia, pasal secara bahasa mengandung arti

bab, paragraf (bagian dari bab) atau artikel (dalam undang-undang)23

. Sedangkan

huruf adalah unsur abjad yang melambangkan bunyi, aksara24

. Pasal 105 huruf a

KHI, dalam hal terjadinya perceraian: “Pemeliharaan anak yang belum

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;”25

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu jenis

data yang digunakan bersifat naratif dalam bentuk pernyataan- pernyataan

yang menggunakan penalaran.26

Pendekatan masalah yang digunakan adalah

pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum

22

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h.14.

23

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.650.

24

Ibid., h.316.

25

Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan

Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.397.

26

Yayan Sopyan, Metode Penelitian (Jakarta: t.p., 2009), h.21.

Page 23: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

14

yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan dan putusan Pengadilan

serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.27

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu jenis penelitian yang

menggambarkan dan memberikan analisa terhadap kenyataan yang ada di

lapangan serta mengungkapkan Peraturan Perundang-undangan yang

berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian yaitu

putusan Pengadilan dan juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam

masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

1) Putusan No. 666/Pdt.G/2009/PAJB.

2) Wawancara langsung ke tempat objek penelitian untuk memperoleh

informasi yang dikehendaki.

b. Data Sekunder

Penelitian kepustakaan lainnya yang memberikan penjelasan

mengenai sumber data primer, seperti Peraturan Perundang-undangan,

buku, artikel, internet dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

27

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet.II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.105.

Page 24: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

15

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi pustaka yaitu pengumpulan data dari berbagai macam literatur yang

relevan dengan pokok masalah yang dijadikan sumber penulisan skripsi.

b. Studi Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil

informasi berupa data dan putusan di Pengadilan Agama Jakarta Barat

yang kesemuanya berhubungan erat dengan persoalan yang dibahas.

c. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan

pihak yang bersangkutan yaitu Hakim Humas Pengadilan Agama Jakarta

Barat dan staf-staf yang berwenang.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data berupa teori dan fakta di lapangan,

kemudian membaca, mengamati dan menganalisa dengan pengamatan

kualitatif secara mendalam, melacak dan menemukan berbagai faktor yang

terkait dengan masalah tersebut. Kemudian menghubungkan antara teori dan

praktek yang menimbulkan masalah. Setelah itu, ditelaah dan dianalisis

sehingga ditemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis

sesuai yang dikehendaki dalam penulisan karya ilmiah ini.

6. Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian

bersifat deskriptif analitis, analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan

kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dengan menggunakan

analisa isi (content analisis), yaitu menganalisis isi putusan dengan cara

Page 25: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

16

membandingkan teori yang ada dengan praktek di lapangan, serta

menghubungkannya dengan wawancara yang didapatkan dari tempat objek

penelitian, dideskripsikan sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan yang

objektif dan konkret sesuai dengan masalah yang ada.

7. Teknik penulisan

Standar penulisan yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta 2007.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam

bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan

suatu dari masalah yang diteliti. Adapun sitem penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, memuat latar belakang masalah,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi

terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori, memuat pengertian dan dasar hukum

Hadhanah, Hadhanah menurut fuqaha dan hukum positif, syarat dan hak

Hadhanah serta masa dan hikmah Hadhanah.

Bab ketiga berisi pasal 105 huruf a KHI, memuat latar belakang

pembentukan KHI, landasan dan kedudukan KHI, eksistensi KHI di Pengadilan

Agama dan substansi pasal 105 huruf a KHI.

Page 26: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

17

Bab keempat berisi deskripsi dan analisa hasil penelitian, memuat potret

Pengadilan Agama Jakarta Barat, implementasi pasal 105 huruf a KHI dalam

putusan No.666/Pdt.G/2009/PAJB dan analisa.

Bab kelima berisi penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka

Page 27: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

18

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah ( حضانة ) jamaknya ahdhan ( احضان ) atau hudhun ( حضن),

terambil dari kata hidhn (حضن ) yaitu anggota badan yang terletak di bawah

ketiak hingga al-kayh (bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga

pinggang).1 Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang

rusuk atau dipangkuan.2 Burung dikatakan ( manakala (حضن الطائر بيضه

burung itu mengerami telornya karena dia mengumpulkan (mengepit) telornya itu

ke dalam dirinya di bawah (himpitan) sayapnya. Demikian pula sebutan

Hadhanah diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap

(mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada serta pinggulnya.3

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, Hadhanah yaitu mengasuh

anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri,

yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang

1 Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, h.99

2 Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh,

jil.II, (Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama,

1984/1985), h.206.

3 Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, h.99

Page 28: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

19

membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan

kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup.4

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, Hadhanah adalah tugas menjaga atau

mengasuh bayi/ anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri

sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua

orangtuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan

tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.5

2. Dasar Hukum Hadhanah.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah

wajib selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya adalah

mengikuti umum perintah Allah SWT untuk membiayai anak dan istri. Firman

Allah SWT Surat al-Baqarah (2) ayat 233:

4 “Hadhanah”, dalam Abdul Aziz Dahlan, dkk, ed., Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta:

Ichtiar Baru Van Hoeva, 1997), h.37.

5 “Hadhanah” dalam Harun Nasution, dkk, ed., Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta:

Djambatan, 1992), h. 269.

Page 29: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

20

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban

ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang

ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila

keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya

dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu

ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu

apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang

kamu kerjakan”.

Dengan tuntutan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan

pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut

harus tetap diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena para

warispun berkewajiban demikian, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu

sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu

dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan para waris adalah yang mewarisi

sang ayah, yakni anak yang disusukan. Dalam arti warisan yang menjadi hak

anak dari ayahnya yang meninggal digunakan antara lain untuk biaya penyusuan

bahkan makan dan minum ibu yang menyusuinya. Ada juga yang berpendapat

bahwa yang dimaksud dengan para waris adalah para ibu yang menyusui itu.

Page 30: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

21

Betapapun, ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan

pemeliharaan anak.6

Dalam Surat At-Tahrim (66) ayat 6:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang

diperintahkan”.

Pada ayat di atas, orang tua diperintahkan oleh Allah SWT memelihara

keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya

itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah,

termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.7 Ayat enam di atas

menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat

di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah) tetapi itu bukan

berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan

lelaki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat-ayat

yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju pada lelaki dan perempuan. Ini

berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga

6 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an, cet.XI,

(Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.505.

7Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh,

h.208

Page 31: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

22

pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas

kelakuannya. Ayah dan ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan suatu rumah

tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang

harmonis.8

Jumhur ulama berpendapat bahwa hak mengasuh anak kecil diserahkan

kepada ibu, jika suami menceraikannya berdasarkan hadits dari Abu Ayub al-

Anshari, Nabi SAW bersabda:

9 Artinya: ”Dari Abu Abdurrahman al-Hubuliy, dari Abu Ayyub berkata: aku

mendengar Rasulullah SAW, bersabda: „Barangsiapa memisahkan antara

seorang ibu dengan anaknya maka Allah SWT akan memisahkan antara

dirinya dan para kekasihnya pada hari kiamat”(Hadits Hasan Riwayat at-

Tirmidzi/ 1283).10

Karena itu, hendaklah hakim, wali, bekas suami atau orang lain berhati-

hati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan

8 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur‟an, Cet.VIII,

h.327

9 Abu Isya Muhammad, al-Jami‟u al-Shahih wa huwa Sunan al-Tirmidzi, juz.III, (Beirut: Dar

al-Fikr, 1974), h.580.

10

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid. Penerjemah Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta:

Pustaka Azzam, 2007), h.112.

Page 32: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

23

anaknya mengingatkan ancaman Rasulullah SAW dalam hadits di atas.11

Di

dalam sebuah hadits lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud ada

peristiwa, seorang wanita menghadap Rasulullah SAW:

Artinya: ” Dari Abdullah ibnu Amr bahwa ada seorang wanita berkata:

„Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutkulah yang menjadi

tempatnya, payudaraku yang menjadi tempat minumnya dan pangkuanku

menjadi pelindungnya. Sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan

dia bermaksud mengambilnya dariku. Maka Rasulullah SAW, bersabda

kepadanya „kamu lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum

menikah‟(dengan orang lain)”. (Riwayat Ahmad dan Abu Daud dan

dishahihkan oleh Hakim)13

Hadits tersebut menegaskan bahwa ibulah yang lebih berhak untuk

memelihara anaknya, selama ibunya itu tidak menikah dengan laki-laki lain.

11

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2009), h.179.

12

Abu Daud Sulaiman Sajastani, Sunan Abu Daud ( Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952),

h. 529.

13

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-„Asqalani, Bulughul Maram. Penerjemah Zaid Muhammad, dkk,

(Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2007), h.56.

Page 33: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

24

Apabila ibunya menikah, maka praktis hak Hadhanah tersebut beralih kepada

ayahnya. Alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa apabila ibu anak

tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada

suaminya yang baru dan mengalahkan atau bahkan mengorbankan anak

kandungnya sendiri.14

Ketika seorang laki-laki menceraikan istrinya dan baginya mempunyai

seorang anak dari istri itu, maka sang istrilah yang lebih berhak merawat si anak

tersebut sampai melewati umur 7 tahun. Kemudian (anak tersebut) diperintahkan

untuk memilih di antara kedua orang tuanya. Maka mana yang dia pilih di antara

keduanya, maka hendaknya diserahkan si anak kepadanya.15

Artinya: “Dari Ziyad ibnu Sa‟d . Abu Muhammad mengatakan, “aku

menduganya Hilal ibnu Abi Maimun dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya

Nabi SAW, menyuruh memilih pada anak kecil antara (ikut) bapaknya dan

(ikut) ibunya. (Hadits Hasan Shahih, diriwayatkan oleh al-Tirmidzi/ hadist

1357)16

14 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet.III, (Jakarta: Raja Grafido Persada, 1998),

h.251.

15

Musthafa Daib al-Bagha, Matan Ghoyah Wattaqrib. Penerjemah Fuad Kauma, (Semarang:

Toha Putra, 1993), h.102.

16

Abu Isya Muhammad, al-Jami‟u al-Shahih wa huwa Sunan al-Tirmidzi, h.638

Page 34: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

25

Makna hadist Nabi SAW memutuskan demikian karena kedua orang tua

si anak bercerai, maka beliau menyerahkan pilihan kepada si anak untuk ikut

kepada salah seorang di antara keduanya”.17

Dengan demikian, bagi anak yang

sudah bisa memilih disuruh memilih. Namun pendapat madzhab Hanafiyah

mengatakan bahwa ibu tetap lebih berhak untuk memeliharanya, karena seorang

perempuan lebih besar kasih sayangnya kepada anak.18

B. Hadhanah Menurut Fuqaha dan Hukum Positif

1. Hadhanah Menurut Fuqaha

Para Ulama Fiqh mendefinisikan Hadhanah sebagai tindakan

pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan,

atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang

menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya,

mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi

hidup dan memikul tanggung jawab.19

Sedangkan para imam madzhab

berikhtilaf20

dalam mengartikan Hadhanah:

17

Muhammad Abid as-Sindi, Musnad Syafi‟i. Penerjemah Bahrun Abu Bakar, cet.III,

(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h.1107.

18

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h.252

19

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 215

20

Ikhtilaf ialah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam (fuqaha) dalam menetapkan

sebagian hukum Islam yang bersifat furu‟iyyah, bukan pada masalah hukum Islam yang bersifat

ushuliyyah (pokok-pokok hukum Islam), disebabkan pemahaman atau perbedaan metode dalam

menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain. Lihat Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar

Perbandingan Madzhab (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.48.

Page 35: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

26

Madzhab Syafi‟i, mengatakan Hadhanah ialah untuk menjaga mereka yang tidak

mampu untuk mengurus diri mereka sendiri.

Madzhab Hambali, mengatakan Hadhanah sebagai menjaga anak-anak kecil atau

orang gila atau orang cacat atau orang tidak sadar.

Madzhab Hanafi, mengatakan Hadhanah untuk mendidik anak-anak yang

sepatutnya mendapat hak penjagaan.

Madzhab Maliki, berpendapat Hadhanah sebagai penjagaan anak-anak dan

menunaikan hak-hak kemashlahatan mereka dan melayani urusan mereka.21

2. Hadhanah Menurut Hukum Positif

Undang-undang perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara

khusus tentang penguasaan anak. Bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

masalah Hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Pengadilan Agama

diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikan.22

Kendati demikian, secara global sebenarnya Undang-Undang perkawinan

telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai akibat putusnya

perkawinan, di dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

21

Mohd Norman Shah, "Pelaksanaan Sulh Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah (Studi

Kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia,” (Skripsi S1 Fakultas

Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h.30.

22

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.298

Page 36: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

27

Perkawinan dinyatakan: apabila perkawinan putus karena perceraian, maka

akibat itu adalah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya,

semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan

mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya.

b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan

yang diperlukan anak. Akan tetapi bila bapak dalam kenyataan tidak dapat

memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut

memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istri.23

Menyangkut hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dimuat di dalam

Bab X mulai pasal 45-49,24

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai

anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus

meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang

baik.

23

Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam, h.338

24

Ibid., h.339

Page 37: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

28

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang

tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan

bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum

pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya

selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di

dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan

barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila

kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap

seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua

yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang

telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan

dalam hal-hal :

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban

untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal-pasal di atas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap di atas

segala-galanya. Semangat UUP sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan

dan masa depan anak. Hanya saja UUP hanya menyentuh aspek tanggung jawab

pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan

pada aspek pengasuhan non materialnya.25

25

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.301

Page 38: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

29

C. Syarat dan Hak Hadhanah

1. Syarat Hadhanah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang

menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut

hadhin dan anak yang diasuh atau mahdhun. Keduanya harus memenuhi syarat

yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa

ikatan perkawinan, ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara

anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus

berpisah, maka ibu dan/atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara

sendiri-sendiri.26

Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh, disyaratkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan

tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan

yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.

2. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu

berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan

mampu berbuat untuk orang lain.

26

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan

Undang-Undang Perkawinan, ed.I.,cet.III, (Jakarta: Kencana, 2009), h.328.

Page 39: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

30

3. Beragama Islam. Tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan

mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan

Islam dikhawatirkan anak yang akan diasuh akan jauh dari agamanya.

4. Adil. Dalam arti menjalankan agama secara baik. Kebalikan dari adil dalam

hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang

komitmen agamanya rendah, tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan

memelihara anak yang masih kecil.27

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhun) itu adalah:

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri

dalam mengurus hidupnya sendiri.

2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak

dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang

telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada di bawah

pengasuhan siapapun.28

Dalam kitab Kifayatul Akhyar29

, bahwa mengasuh anak setelah

perceraian itu adalah penguasaan atas anak yang diasuh dan ibu lebih utama

daripada ayah karena kasih sayang ibu lebih banyak. Kalau ibu berkeinginan

mengasuh anak setelah perceraian, maka ia harus memenuhi beberapa syarat:

27

Ibid., h.329

28

Ibid., h.330

29

Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Akhyar, jil.II. Penerjemah Achmad Zaidun

dan A. Ma‟ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h.645.

Page 40: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

31

1. Berakal.

Ibu yang gila tidak berhak mengasuh anak, baik gilanya terus menerus

maupun terputus-putus. Kalau gilanya kadang-kadang ada masanya tidak

lama. Misalnya, dalam beberapa tahun gilanya satu hari, maka hak asuhnya

tidak batal seperti yang sesekali terjadi lalu hilang.

2. Merdeka

Budak perempuan kemanfaatannya adalah milik tuan pemilik budak itu. Jadi,

ia tidak boleh disibukkan dengan mengasuh anak. Disamping itu, mengasuh

anak termasuk jenis penguasaan sedangkan budak tidak memiliki hak

penguasaan.

3. Beragama Islam

Ibu yang kafir tidak berhak mendidik anaknya yang Islam, sebab si ibu akan

menipu si anak dan si anak akan tumbuh menjadi seperti kebiasaan ibunya.

Disamping itu, mengasuh anak adalah penguasaan terhadap anak tersebut,

padahal orang kafir tidak berhak menguasai orang Islam.

4. Menjauhkan diri dari hal yang tidak baik.

5. Dapat dipercaya.

Ibu yang fasiq tidak berhak mengasuh anak setelah perceraian karena

mengasuh anak berarti menguasai anak tersebut, sedangkan ibu yang fasiq

tidak terjamin amanahnya dalam memelihara anak, serta anak dikhawatirkan

akan tumbuh dewasa meniru cara hidup ibu yang fasiq.

Page 41: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

32

6. Ibu tidak menikah lagi.

Kalau istri yang dicerai itu menikah lagi pasti akan sibuk melayani suami

yang baru sehingga akan menyengsarakan anak. Kerelaan suami yang baru

tidak berpengaruh dalam hak asuh ini sebagaimana kerelaan tuan juga tidak

berpengaruh pada hak asuh budak perempuan (yakni walaupun suami yang

baru itu rela, ibu tetap tidak berhak mengasuh anak).

7. Menetap (tidak musafir).

Ibu lebih berhak mengasuh anak setelah perceraian apabila ayah dan ibu

setelah perceraian menetap di suatu negara. Apabila salah satunya akan

bepergian ke negara lain maka dilihat dahulu persoalannya. Kalau

berpergiannya untuk keperluan tertentu seperti haji, maka tidak boleh

membawa anak. Karena biasanya perjalanan seperti ini berbahaya dan banyak

kesulitannya. Maka diasuh oleh ayahnya.

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka

yang paling berhak melakukan Hadhanah atas anak adalah ibu. Alasannya adalah

ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan

dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada

dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap

berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat

yang disepakati oleh ulama.

Page 42: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

33

2. Hak Hadhanah

Para ulama sepakat bahwasanya hukum Hadhanah, mendidik dan

merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah Hadhanah ini

menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama madzhab Hanafi dan

maliki misalnya berpendapat bahwa hak Hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga

ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut Jumhur Ulama, Hadhanah

itu menjadi hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan menurut Wahbah al-

Zuhaily, hak Hadhanah adalah hak bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika

terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak dan kepentingan si

anak.30

Bila bertemu kerabat dari pihak ibu dan dari pihak ayah dan mereka

semua memenuhi syarat yang ditentukan untuk melaksanakan Hadhanah maka

urutan yang berhak menurut yang dianut oleh kebanyakan ulama31

adalah:

1. Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas;

2. Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas;

3. Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas;

4. Ibunya kakek melalui ayah dan seterusnya ke atas;

5. Saudara-saudara perempuan dari ibu;

6. Saudara-saudara perempuan dari ayah.

30

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.293

31

Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h.332

Page 43: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

34

Lain dari urutan yang disebutkan di atas, ulama tidak sepakat dalam

keutamaan haknya. Bila ibu yang berhak dan memenuhi syarat melepaskan

haknya, maka ulama berbeda pendapat kepada siapa hak Hadhanah itu beralih.

Sebagian ulama berpendapat hak Hadhanah berpindah kepada ayah. Pendapat

kedua yang dianggap lebih kuat mengatakan bahwa bila ibu melepaskan haknya,

maka hak tersebut pindah kepada ibunya ibu, karena kedudukan ayah dalam hal

ini lebih jauh urutannya.32

D. Masa dan Hikmah Hadhanah

1. Masa Hadhanah

Anak-anak yang masih di bawah umur masih sangat memerlukan

bimbingan dan asuhan serta didikan dari orang tuanya hingga ia menjadi dewasa

dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluannya. Pemeliharaan anak

tersebut pada saatnya akan berakhir dan yang menjadi persoalan adalah sampai

kapankah berakhirnya masa pemeliharaan anak.

Para fuqaha pada umumnya membagi masa usia anak kepada dua yaitu:

1. Masa anak kecil ialah masa sejak anak dilahirkan sampai anak berumur

antara 7 dan 9 tahun. Pada masa ini anak belum dapat mengurus dirinya

sendiri. Ia memerlukan pelayanan, penjagaan dan didikan dari pendidiknya.

32

Ibid., h.333.

Page 44: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

35

2. Masa kanak-kanak. Masa ini mulai sejak anak berrmur 7 atau 9 atau 11 tahun.

Pada masa ini anak-anak telah dapat mengurus dirinya sendiri.33

Tidak terdapat ayat-ayat al-Qur‟an dan Hadits yang menerangkan dengan

tegas tentang masa Hadhanah, hanya terdapat isyarat-asyarat yang menerangkan

masa tersebut. Karena itu para ulama melaksanakan ijtihad sendiri-sendiri dalam

menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat itu.34

Adapun

pendapat fuqaha sebagai berikut:

a. Menurut madzhab Hanafi, terutama ulama-ulama mereka yang terdahulu

bahwa mengasuh anak kecil laki-laki itu berakhir apabila ia telah sanggup

mengurus keperluannya yang utama seperti makan, berpakaian dan

kebersihannya. Sedangkan untuk anak perempuan berakhir sampai usia

baligh (batas timbul syahwat). Mereka tidak memberi batas yang tegas.

Adapun ulama-ulama Hanafi yang datang kemudian memberi batasnya

berdasarkan ijtihad karena pertimbangan kondisi anak, tempat dan masanya.

Maka mereka menentukan batas usia untuk anak laki-laki berusia 7 tahun dan

untuk anak perempuan berusia 9 tahun.

b. Madzhab Maliki menyatakan bahwa batas usia seorang anak untuk diasuh

ialah sejak anak itu lahir sampai baligh. Untuk anak perempuan ialah sejak

33 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, h.136.

34

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh,

h.214.

Page 45: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

36

lahir sampai ia kawin, bahkan sampai ia dicampuri suaminya, demikian

menurut madzhab ini.35

c. Madzhab Syafi‟i , tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal

bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama

ibu atau ayahnya. Kalau si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia disuruh

memilih apakah tinggal bersama ibu ataukah dengan ayahnya; tetapi bila si

anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka dilakukan undian, bila

si anak diam (tidak memberikan pilihan), dia ikut bersama ibunya.36

d. Madzhab Hambali, masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah 7 tahun

dan sesudah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau

ayahnya, lalu si anak tinggal bersama orang yang dipilihnya itu.37

Bila anak laki-laki telah melewati masa kanak-kanak yaitu mencapai usia

tujuh tahun, yang dalam fiqh dinyatakan sebagai mumayyiz dan dia tidak idiot,

antara ayah dan ibu berselisih dalam memperebutkan hak Hadhanah, maka si

anak diberi hak pilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya untuk pengasuhan

35

Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan

Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h.405.

36

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab. Penerjemah Masykur A.B., dkk,

(Jakarta: Lentera Basritama, 1996), h.417.

37

Ibid,. h.418.

Page 46: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

37

selanjutnya. Inilah pendapat sebagian ulama di antaranya imam ahmad dan Imam

Syafi‟i.38

Hak pilih diberikan kepada anak bila terpenuhi dua syarat39

, yaitu:

Pertama, kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana

disebutkan sebelumnya. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang lain tidak,

maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibu.

Kedua, si anak tidak dalam keadaan idiot. Bila si anak dalam keadaan idiot,

meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuh;

dan tidak ada hak pilih untuk si anak.

2. Hikmah Hadhanah.

Hikmah Hadhanah (mengasuh anak) dapat dilihat dari dua sisi:

Pertama, sudah menjadi kewajiban seorang lelaki untuk bisa merawat diri dan

keluarganya. Sedangkan, pengasuhan anak menjadi kewajiban wanita.

Pendidikan anak adalah hal utama yang perlu mendapatkan perhatian dimasa

kecilnya, khususnya dari pihak ibu. Karena umumnya, ibulah yang sering

berinteraksi dengan anak.

Kedua, ibu umumnya lebih peduli dan mengasihi anaknya dibanding seorang

ayah. Dengan demikian, sang ibu tidak memiliki banyak waktu untuk

38

Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h.330

39

Ibid., h.331

Page 47: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

38

memperhatikan keserasian pakaiannya, makannya, minumnya dan

kesehatannya.40

Hikmah penetapan masa pengasuhan bagi anak laki-laki dalam rentang

waktu 7 tahun pertama dan juga anak wanita dalam 9 tahun pertama, lebih

berdasar bahwa anak laki-laki pada usia 7 tahun umumnya telah siap menerima

pelajaran, ilmu pengetahuan, sastra, keterampilan dan segala hal yang

mengantarkannya kepada kehidupan dunia dan akhiratnya. Berbeda dengan anak

wanita yang terlebih dahulu harus diajarkan bagaimana ia bisa menjaga diri dan

kehidupannya dengan baik. Pada umumnya ibu mampu dan sabar dalam

mendidik anak pada kondisi seperti ini. Setelah masa pengasuhan berlalu, maka

pada saat itulah peran ayah mulai tampak.

Dalam masa pengasuhan, sang ibu mengajarkan anaknya semua hal yang

berkaitan dengan pekerjaan rumah, khususnya bagi putrinya, karena kelak ia

akan menjadi seorang istri. Dengan demikian pada usianya yang kesembilan, ia

telah mampu menjaga dirinya dan mempelajari banyak hal dari ibunya,

khususnya yang berkaitan dengan pengaturan rumah. Masa pengasuhan sembilan

tahun tersebut cukup untuknya untuk memahami apa yang seharusnya

dilakukannya. Bahkan, ia pun bisa mengetahui bagaimana kelak ia mengasuh

anaknya setelah pernikahannya setelah ia melihat semua pekerjaan ibunya

padanya dan juga pada saudaranya.

40

Ali Ahmad al-Jarjawi, Indahnya Syari‟at Islam. Penerjemah Faisal Saleh, dkk, (Jakarta:

Gema Insani Press, 2006), h.406.

Page 48: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

39

Setelah melewati masa pengasuhan, maka mulailah seorang ayah

memegang peranan penting. Ia bertanggung jawab untuk mengajarkan moral dan

agama hingga dengannya anak bisa mendapatkan kemenangan di dunia dan

akhiratnya. Seorang ayah adalah orang yang paling mampu menjaga kesucian

anaknya hingga sang anak kelak akan membangun rumah tangganya dan menjadi

anggota masyarakat yang bisa dibanggakan. Dengan pola inilah, maka

tercapailah kebahagiaan sejati bagi anak.41

41

Ibid., h.407.

Page 49: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

40

BAB III

PASAL 105 HURUF A KHI

A. Latar Belakang Pembentukan KHI

Pemikiran pemerintah dalam mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam

adalah karena hukum Islam yang dipergunakan oleh peradilan agama untuk

menyelesaikan sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama di masa yang lalu,

terdapat dalam berbagai kitab fiqh yang ditulis oleh para fuqaha beberapa abad

yang lalu. Sebagai kitab fiqh, di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan

pendapat di antara para fuqaha yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan-

perbedaan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh itu wajar mempengaruhi Hakim

Pengadilan Agama dalam memutuskan sengketa sehingga sering terjadi putusan

hakim pada suatu Pengadilan Agama berbeda dengan putusan hakim pada

Pengadilan Agama yang lain, padahal sengketanya sama. Jadi, maksud

pemerintah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memberikan

kepastian hukum bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama.1

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi peradilan agama

sudah menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat edaran

kepala biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 februari 1958 tentang

1 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Tanya

Jawab Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Departemen Agama, 1997), h.157.

Page 50: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

41

pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang mengatur tentang

pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar pulau jawa dan

madura menunjukan salah satu bukti tentang hal tersebut. 2

Dalam lingkungan Peradilan Agama, dari segi Hakim memang sulit

mengetahui madzhab apa yang dianutnya. Namun berdasarkan kitab-kitab yang

dijadikan rujukan dalam mengambil putusan atau ketetapan, sebagian besar para

Hakim merujuk pada kitab-kitab Syafi’iyah.3 Namun, dengan keluarnya

Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

kecendrungan madzhab Syafi’i ini mulai bergeser dari satu madzhab ke multi

madzhab yang terdapat di dunia Islam. Ini tidak berarti madzhab Syafi’i telah

ditinggalkan.4

Dalam rangka inilah, Bustanul Arifin tampil dengan gagasan perlunya

membuat Kompilasi Hukum Islam. Gagasannya didasari oleh pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut:

a. Untuk dapat berlakunya hukum (Islam) di Indonesia, harus ada antara lain

hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum

maupun oleh masyarakat.

2 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Instruksi

Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jenderal

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1997), h.119.

3 Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.86.

4 Ibid., h.87

Page 51: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

42

b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari’ah akan dan sudah menyebabkan

hal-hal: (1) Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut

hukum Islam itu (Maa anzalallahu), (2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana

menjalankan syari’at itu (tanfidziyah), dan (3) akibat kepanjangannya adalah

tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam

Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

c. Di dalam sejarah Islam, pernah di tiga negara, hukum Islam diberlakukan

sebagai perundang-undangan negara: (1) Di India pada masa Raja An Rijeb

yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan yang terkenal

dalam fatwa Alamfiri. (2) Di kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan

nama Majalah al-Ahkam al-Adliyah, dan (3) Hukum Islam pada tahun 1983

dikodifikasikan di Sudan.5

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah tim

pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB ketua Mahkamah Agung RI dan

Menteri Agama RI No.7/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret

1985. Di dalam SKB tersebut, ditentukan para pejabat Mahkamah Agung dan

Departemen Agama yang ditunjuk dengan jabatan masing-masing, jangka waktu,

tata kerja dan biaya yang digunakan.6

5 Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang

65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.11.

6 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam,

Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan

Agama hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh (Jakarta: Kencana, 2006), h.111.

Page 52: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

43

Sebagai pemimpin umum pelaksana proyek ini adalah Prof. H. Busthanul

Arifin, S.H., ketua muda Mahkamah Agung RI urusan lingkungan Peradilan

Agama. Disamping ada pelaksana bidang kitab/yurisprudensi, bidang wawancara

dan bidang pengumpul/ pengolah data. Jangka waktu pelaksanaan proyek

ditetapkan selama 2 tahun terhitung sejak saat ditetapkannya SKB. Tata kerja dan

jadwal waktu pelaksanaan proyek telah ditetapkan sebagai lampiran dari SKB.

Sedang biaya dibebankan kepada dana bantuan yang diperoleh dari pemerintah,

Keppres No.191/SOSRROKH/1985 (Bantuan Presiden RI) dan

No.068/SOSRROKH/1985.7

Tugas pokok proyek adalah melaksanakan usaha pembangunan Hukum

Islam melalui Yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum Islam. Sasarannya

mengkaji kitab-kitab yang digunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim

agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum

nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek

pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

a. Pengumpulan data, pengkajian kitab-kitab fiqh Islam khususnya ketiga belas

kitab fiqh yang ditetapkan pemerintah menjadi pegangan Hakim Pengadilan

Agama. Para ahli dari sejumlah IAIN merumuskan garis-garis hukum yang

terdapat di dalam kitab-kitab itu disertai dalil-dalil hukumnya yang terdapat

di dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah.

7 Ibid., 112

Page 53: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

44

b. Wawancara, dengan para ulama di sepuluh ibukota propinsi di Indonesia.

Para ulama baik secara perorangan maupun sebagai pimpinan organisasi

sosial keagamaan, mengemukakan berbagai pendapat hukumnya mengenai

berbagai hal yang ditanyakan kepada mereka dan menyatakan dukungan

mereka atas usaha pengumpulan atau penghimpunan kaidah-kaidah atau

garis-garus hukum Islam tersebut.

c. Penelitian yurisprudensi Peradilan Agama. Yurisprudensi Peradilan Agama

sejak zaman Hindia Belanda dahulu sampai saat penyusunan Kompilasi

Hukum Islam yang terhimpun dalam berbagai dokumen, dipelajari, dikaji dan

ditarik garis-garis hukum dari padanya.

d. Studi perbandingan ke luar negeri, yakni negara-negara yang penduduknya

beragama Islam, mengenai hukum dan penerapan hukum Islam di negara

tersebut serta sistem peradilan mereka. Hasil-hasil dari seluruh kegiatan

tersebut setelah diolah dan dirumuskan, disetujui dalam lokakarya ulama

Islam Indonesia pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988.8

Proses selanjutnya setelah naskah akhir Kompilasi Hukum Islam yang

terdiri dari buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan dan buku III

tentang Wakaf mengalami penghalusan Redaksi yang intensif di Ciawi-Bogor

yang dilakukan oleh tim besar proyek untuk selanjutnya disampaikan kepada

Presiden, oleh Menteri Agama dengan surat 14 Maret 1988 No:MA/123/1988

8 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tanya Jawab Kompilasi

Hukum Islam, h.157

Page 54: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

45

hal: Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis

untuk digunakan dalam praktik di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian

lahirlah Instruksi Presiden No.1 tahun 1991.9

Menteri Agama sebagai pembantu Presiden, dalam Surat Keputusannya

Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, dalam rangka melaksanakan

Instruksi Presiden tersebut, meminta kepada seluruh Instansi Departemen

Agama, termasuk Peradilan Agama di dalamnya dan Instansi pemerintah lainnya

yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dimaksud. Dalam

bagian kedua diktum Keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan Instruksi

Presiden itu disebutkan pula bahwa seluruh lingkungan Instansi itu, terutama

Peradilan Agama, agar menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping

peraturan perundang-undangan lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah di

bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.10

B. Landasan dan Kedudukan KHI.

1. Landasan KHI

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari

Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang

Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi umat Islam.

9 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, h.118

10

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di

Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.294.

Page 55: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

46

Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum

perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam.11

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia adalah:

1. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991; Instruksi Presiden

tersebut dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu kekuasaan

Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara. Ini adalah

merupakan Instruksi dari Presiden RI kepada Menteri Agama untuk

menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut.12

Diktumnya menyatakan:

Pertama : menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

a. Buku I tentang Perkawinan.

b. Buku II tentang Kewarisan.

c. Buku II tentang Perwakafan.

sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia

dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988

untuk digunakan oleh Instansi pemerintah dan oleh masyarakat

yang memerlukannya.

Kedua : melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan

penuh tanggung jawab.

Sedangkan konsideran Instruksi tersebut menyatakan:

a. Bahwa para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di

Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima

baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang

Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III

tentang Hukum Perwakafan;

11

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia h.55

12

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h.53.

Page 56: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

47

b. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi

Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan

sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang

tersebut;

c. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a

perlu disebarluaskan;

2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154

tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1

tahun 1991. 13

Konsideran Keputusan ini menyebutkan:

a. Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991

tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk

menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi

Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

b. Bahwa penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

c. Bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama

Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Dalam diktum Keputusan Menteri tersebut disebutkan sebagai berikut:

Pertama: Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi pemerintah

lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum

Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan

sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991

untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang

memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang

tersebut.

Kedua: Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum pertama, dalam

menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan,

Kewarisan dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan

13

Ibid., h.55.

Page 57: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

48

Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-

undangan lainnya.

Ketiga : Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji

mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama

Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing.

Keempat: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

3. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama

Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 25 Juli

1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang

penyebarluasan Instruksi Presiden Ri No.1 tahun 1991 tanggal 10 Juni

1991.14

2. Kedudukan KHI

Berkenaan dengan kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional diukur

oleh unsur-unsur sistem hukum nasional;

1. Landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945.

2. KHI dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang

dilaksanakan oleh keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari

peraturan perudang-undangan yang berlaku.

14

Ibid., h.57

Page 58: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

49

3. KHI dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an

dan Sunnah Rasul.

4. Saluran dalam aktualisasi KHI antara lain Pengadilan dalam lingkungan

peradilan agama.15

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang cukup

erat dengan sifat mengikatnya Kompilasi bagi para pihak, baik pihak yang

bersengketa maupun para Hakim. Baik para Hakim maupun pihak-pihak yang

berperkara, dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam ini terikat dan

berkewajiban sepenuhnya melaksanakan isinya; tanpa menutup kemungkinan

bagi para Hakim Peradilan Agama untuk melakukan penemuan hukum.16

C. Eksistensi KHI di Pengadilan Agama.

Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi

Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa

Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu

sendiri. Karena itu ia mempunyai titik awal dan titik akhir yang berimpit

dengannya.17

Hukum material yang hendak dikembangkan di Peradilan Agama dalam

Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah hukum perdata Islam mengenai

15

Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum

Nasional (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.9.

16

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h.62.

17

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Instruksi Presiden R.I. Nomor

I Tahun 1991, h.119

Page 59: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

50

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, sesuai dengan

wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada Peradilan Agama untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara dibidang tersebut.

Hukum ini telah dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah

pula disebarkan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 melalui

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991, tanggal

22 Juli 1991. Kompilasi Hukum Islam ini sesuai dengan konsiderans instruksi

Presiden dimaksud bersifat terbuka untuk dikembangkan, sesuai dengan

perkembangan zaman dan pemenuhan kebutuhan hukum umat Islam Indonesia.18

Kompilasi Hukum Islam, disusun dan dirumuskan untuk mengisi

kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan

perwakafan), yang diberlakukan pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan

agama; dengan demikian secara yuridis hukum Islam di bidang perkawinan,

kewarisan (termasuk wasiat dan hibah) dan perwakafan menjadi hukum positif

tertulis dalam sistem hukum nasional. Ia menjadi dasar untuk pengambilan

keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Agama.19

Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam

penyelesaian perkara yang diajukan ke pangadilan dalam lingkungan peradilan

18

Mohammad Daud Ali, ed., Hukum Islam dan Peradilan Agama, cet.II, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2002), h.376.

19

Bisri, Kompilasi Hukum Islam, h.2

Page 60: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

51

agama. Hal itu dilatarbelakangi penyusunan KHI dilakukan untuk mengisi

kekosongan hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian

perkara yang diajukan.20

Berkenaan dengan hal itu, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan,

merupakan ujung tombak yang akan menerapkan KHI terhadap perkara yang

diajukan kepadanya. Dengan demikian, ia dituntut untuk memahami secara lebih

dalam dan komprehensif tentang substansi dan misi yang diemban oleh KHI.21

Dalam hal eksistensi Kompilasi Hukum Islam, kita dapat melihat

beberapa hal:

1. Segi perjalanannya yang telah berjalan dikalangan Pengadilan Agama jauh

sebelum diinstruksikan. Artinya, apapun namanya toh selama ini telah

berjalan dengan baik.

2. Tokoh hukum tata negara Ismail Sunny, mengakui bahwa Kompilasi Hukum

Islam sebagai hukum tertulis di Indonesia, walaupun tingkat yuridisnya tidak

sampai pada tingkat undang-undang, tetapi tentu akan menuju kesana. Hal ini

didukung oleh tokoh ide Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini Busthanul

Arifin.22

20

Ibid., h.14

21

Ibid., h.18

22

Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, h.129

Page 61: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

52

D. Substansi Pasal 105 Huruf a KHI

Pasal 105 huruf a KHI memuat: “dalam hal terjadinya perceraian,

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah

hak ibunya;”23

Dalam konteks itu, KHI nampaknya menggunakan alasan

kebiasaan dan kelaziman anak berada dalam asuhan ibunya terutama di bawah

umur 12 tahun.24

Adapun pelaksanaannya, seperti yang dimaksud oleh pasal 105

huruf a KHI, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak

tersebut belum mumayyiz dan apabila si anak sudah mumayyiz maka anak

disuruh memilih, kepada siapa di antara ayah dan ibunya, dia akan ikut.25

Dalam perumusan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu

kepada sumber hukum Islam yakni al-Qur’an dan Sunnah Rasul dan secara

hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.26

Pemeliharaan anak (hadhanah) merupakan salah satu isu penting yang timbul

dalam perkara perceraian bagi mereka yang telah dikaruniai anak. Peraturan

perundang-undangan Indonesia, seperti antara lain terlihat jelas dalam Kompilasi

Hukum Islam, mengatur pemeliharaan anak sedemikian rupa. Anak dalam KHI,

diidentifikasikan dalam dua kondisi. Pertama, anak di bawah umur (ghair

23

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Instruksi Presiden R.I. Nomor

I Tahun 1991, h.50

24

Arskal Salim, dkk, Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi

Program (Jakarta: Puskumham, 2009), h.64.

25

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia h.250

26

Bisri, Kompilasi Hukum Islam, h.9

Page 62: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

53

mumayyiz), yang dalam KHI ditetapkan di bawah 12 tahun dan kedua, anak di atas

12 tahun (mumayyiz). Peraturan pemeliharaan anak dalam KHI, tidak diembel-

embeli dengan syarat-syarat pihak yang berhak atas pengasuhan. Ini berbeda

dengan aturan fiqh yang menetapkan bahwa seorang pengasuh harus memenuhi

beberapa kriteria, jika ia ingin mendapatkan hak asuhnya.27

Pasal-pasal KHI tentang Hadhanah menegaskan bahwa kewajiban

pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat

dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagi tugas-tugas yang harus diemban

kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum mumayyiz tetap

diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz

atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya,

sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah

atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.28

27

Arskal Salim, dkk, Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama, h.62

28

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, h.303

Page 63: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

54

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

A. Potret Pengadilan Agama Jakarta Barat1

Alamat Kantor Jl. Flamboyan II No.2, Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

1. Tanah dan Bangunan.

Gedung Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dibangun pada tahun

1994 dan selesai pada tahun 1997 adalah milik PEMDA DKI Jakarta.

Kemudian olehnya di serah terimakan kepada Pengadilan Agama Jakarta

Barat pada tanggal 19 Mei 1997 untuk dipergunakan sebagai tempat kegiatan

Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam melaksanakan tugas penegakan

Hukum dan Keadilan. Pada saat ini kondisinya sebagai berikut :

a. Luas Tanah. Luas Tanah Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat

seluruhnya adalah seluas 3.056 M2 yang seluruhnya berupa tanah darat.

b. Luas Bangunan. Luas Bangunan Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat

seluruhnya adalah 2.400 M2 yang terdiri dari :

1) Bangunan Kantor

Lantai I, yang terdiri dari ruang-ruang sebagai berikut : Ruang Ketua,

Ruang Wakil Ketua, Ruang Panitera / Sekretaris, Ruang

Kepaniteraan, Ruang Panitera Muda Hukum, Ruang Sidang Utama,

1 Dika Andrian dan Samino, “Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat”, artikel

diakses pada 18 april 2011 dari http://www.pajb.net/?halaman=modul/artikel_static.php&id=4

Page 64: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

55

Ruang Sidang I, Ruang Sidang II, Gudang, Kamar Mandi Wanita,

Kamar Mandi Pria.

Lantai II, yang terdiri dari ruang – ruang sebagai berikut : Ruang

Hakim I, Ruang Hakim II, Ruang Hakim III, Ruang Hakim IV, Ruang

Sidang II, Ruang Kesekretariatan & Ruang Kasub Bag Keuangan,

Ruang Panitera Pengganti I, Ruang Panitera Pengganti II. Ruang

Brifing, Ruang Perpustakaan, Mushollah, Kamar Mandi Wanita,

Kamar Mandi Pria.

Lantai III, yang terdiri dari ruang – ruang sebagai berikut : Ruang

Sekretariat Dharma Wanita, Ruang Arsip, Ruang Kantin, Kamar

Mandi.

2) Bangunan lainnya

Bangunan Pos Satpam, seluas 2 x 2 M2 dengan kondisi rusak tanpa

kaca jendela dan pintu.

Bangunan Gardu Listrik, seluas 6 x 12 M2 dengan kondisi pintu

gulung (rolling dor) rusak dan berkarat.

Bangunan tangki Air Minum, seluas 4 x 5 M2 kondisi rusak dan

terjadi kebocoran dinding sehingga air kotor dari luar masuk ke dalam

serta tidak bisa dipakai.

3) Fasilitas Pendukung lainnya

Halaman tempat parkir kendaraan, cukup memadai akan tetapi

halamannya terlalu rendah dari jalan raya, sehingga pada waktu

Page 65: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

56

musim hujan, halaman selalu digenang air setinggi lebih kurang 30

cm. Pada tahun anggaran 2004 sekitar 700 m2 (sebagian halaman)

telah ditinggikan dengan proyek (DIP Pengadilan Agama Jakarta

Barat tahun 2006) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta

Barat. Lokasi Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Lokasi Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat terletak dijalan

Flamboyan II No. 2 Cengkareng Barat, Jakarta Barat, tergolong kurang strategis

karena tidak dilewati kendaraan umum atau jarak ± 1500 m. dari jalan Kamal

Raya dan berdampingan dengan Rumah Susun Cengkareng.

2. Status tanah dan bangunan

Status tanah dan bangunan Pengadilan Agama Jakarta Barat adalah

asset Pemda DKI Jakarta.

3. Barang-barang inventaris

Barang-barang inventaris sebagian besar merupakan milik (asset)

Pemda DKI Jakarta. Sesuai dengan berita acara serah terima penggunaan

barang nomor 145 tahun 1998 dan sebagiannya lagi merupakan milik

Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Page 66: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

57

B. Implementasi Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan

No.666/Pdt.G/2009/PAJB

Suatu putusan terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu, kepala putusan,

identitas para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusan. Mengenai masalah

implementasi pasal 105 huruf a KHI dapat dilihat dari Putusan

No.666/Pdt.G/2009/PAJB, yang terdiri dari:

1. Kepala Putusan

Di lingkungan Pengadilan Agama, tiap penetapan dan putusan dimulai

dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” diikuti dengan kalimat “Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” sesuai dengan pasal 57 (2)

UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.2 Kata-kata “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi

putusan-putusan Pengadilan di Indonesia.3

2. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak adalah ciri atau karakter yang dimiliki penggugat

dan tergugat, meliputi nama, tempat tinggal, umur, status perkawinan,

pendidikan dan lain-lain yang dipandang perlu. Dalam hal ini, identitas para

pihak harus jelas dan lengkap sehingga berkualitas sebagai perseorangan

pribadi. Bila para pihak berkualitas sebagai badan hukum, maka dalam

2 Kamarusdiana dan Nahrowi, Hukum Acara Perdata (Jakarta: t.p., 2006), h.110.

3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet.I, ed.VII, (Yogyakarta:

Liberty, 2006), h.220.

Page 67: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

58

praktik cukup disebut nama badan hukumnya, tempat kedudukan dan alamat

kantornya (Putusan MA RI No. 440 K/Pdt/1986 tanggal 29 Agustus 1986).4

Namun, Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan kebijakan

bahwa identitas menyangkut nama para pihak, anak serta saksi-saksi dalam

putusan tidak boleh dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hal ini,

dipertegas oleh Hakim Humas Pengadilan Agama Jakarta Barat

Drs.H.Muhyiddin,S.H.,M.H. Menurutnya “...Walaupun sidang terbuka untuk

umum, para pihak tidak boleh dipublikasikan, hal ini terkait dengan Undang-

Undang Informasi dan privasi seseorang....”5

Dalam Putusan Nomor : 666/Pdt.G/2009/PAJB, Pengadilan Agama

Jakarta Barat telah memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama ini,

dimana dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan antara:

a. Penggugat: umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan

Karyawati, tempat tinggal di Jl. H. Saili B. 45 A RT.002 RW.06 No. 45 A

kelurahan Kemanggisan kecamatan Palmerah kotamadya Jakarta Barat;

selanjutnya disebut juga sebagai tergugat rekonpensi.

b. Tergugat: umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan

Karyawan, tempat tinggal di Jl. Kemandoran I Gg. Subur RT.002

RW.011 No.28 kelurahan Grogol Utara kecamatan Kebayoran Lama

4 Ibid., h.37

5 Wawancara Pribadi dengan Muhyiddin. Jakarta, 25 April 2011.

Page 68: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

59

kotamadya Jakarta Selatan; selanjutnya disebut sebagai penggugat

rekonpensi.

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Pertimbangan (considerans) merupakan dasar putusan. Pertimbangan

dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduk

perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya.6

Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mempelajari berkas perkara,

memeriksa dan mendengar keterangan penggugat, tergugat dan saksi-saksi

serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan;

a. Pertimbangan tentang duduk perkaranya

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 16 Juni 2009

yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan

Nomor: 666/Pdt.G/2009/PAJB, dengan posita sebagai berikut:

1) Telah melangsungkan pernikahan tanggal 12 Juni 2004 di KUA

kecamatan Palmerah Jakarta Barat dengan kutipan Akta Nikah

Nomor: 618/64/VI/2004 tertanggal 14 Juni 2004.

2) Selama pernikahan tersebut, telah hidup rukun sebagaimana layaknya

suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang lahir 3 maret

2005.

6 Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h.221.

Page 69: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

60

3) Kurang lebih sejak bulan April 2008, ketentraman rumah tangga

mulai goyah setelah tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan

bathin kurang lebih 7 bulan, mementingkan hobi bermain burung,

tidak pernah peduli kebutuhan rumah tangga/ belanja.

4) Puncak perselisihan bulan Desember 2008 sehingga penggugat

menderita lahir bathin dan merasa tidak sanggup lagi melanjutkan

rumah tangga.

5) Anak hasil perkawinan dibawa pergi oleh tergugat sehingga

penggugat sulit untuk menemuinya.

Penggugat mengajukan petitum berupa:

1) Pengajuan gugatan perceraian.

2) Permohonan penetapan hak Hadhanah.

3) Biaya Hadhanah Rp.1.000.000,-/ bulan di luar biaya kesehatan dan

pendidikan.

Pertimbangan lain, penggugat mengajukan bukti dalam bentuk

fotokopi yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

berupa fotokopi KTP DKI Jakarta atas nama penggugat, fotokopi kutipan

akta nikah dan fotokopi kutipan akta kelahiran anak. Selain itu, penggugat

juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1) Ayah kandung penggugat, yang menerangkan bahwa penggugat telah

mempunyai anak dan mengetahui rumah tangga penggugat yang

awalnya rukun kemudian tidak rukun hingga pisah tempat tinggal

Page 70: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

61

sejak Desember 2008 dan saksi sudah berusaha menasehati untuk

rukun kembali.

2) Ibu kandung penggugat, saksi menerangkan bahwa anak tersebut

dibawa oleh tergugat ketika penggugat sedang menyanyi, sebelum

dibawa oleh tergugat, saksi yang merawat anak tersebut. Pernah ketika

saksi dan penggugat ingin menengok anak tersebut, malah penggugat

disuruh menandatangani surat diatas materai, tetapi penggugat tidak

mau. Sejak kurang lebih April 2008, saksi sering melihat keributan

tanpa tahu penyebabnya.

Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk

menempuh mediasi pada tanggal 30 Juli 2009 oleh Hakim Mediator

Drs.H.Tb.A.Murtaqi,SY.,S.H. ternyata gagal.

Tergugat juga telah menyampaikan jawabannya tanggal 13

Agustus 2009, dengan posita sebagai berikut:

1) Telah memenuhi kebutuhan papan penggugat selama kurang lebih tiga

setengah tahun.

2) Ketidakharmonisan rumah tangga dimulai sejak bulan September

2008, ketika penggugat membina hubungan dengan suami orang lain.

Awal hubungan mereka, ketika penggugat menjadi penyanyi dangdut

amatiran yang disawer oleh laki-laki tersebut.

3) Tergugat sudah berusaha melarang dan menyuruh untuk berhenti

menjadi penyanyi serta memberi pekerjaan lain yang lebih baik di

Page 71: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

62

Koperasi Pegawai Telkom. Awalnya penggugat patuh, tetapi

kemudian hari kembali lagi pada pekerjaannya yang dahulu.

4) Ketika penggugat dikembalikan ke rumah orangtuanya oleh tergugat ,

anak penggugat dan tergugat selalu diasuh oleh orang tua penggugat

ketika penggugat sibuk dengan pekerjaannya sebagai penyanyi

dangdut amatiran.

5) Tergugat mengijinkan penggugat bertemu anaknya ketika liburan

sekolah dan tidak menyulitkan untuk menemuinya.

Tergugat mengajukan petitumnya dalam rekonpensi, yaitu:

1) Permohonan cerai thalak tiga.

2) Permohonan penetapan hak Hadhanah.

3) Kerugian materi selama berumah tangga sebesar Rp.12.000.000,-.

Tergugat juga mengajukan bukti-bukti serta menghadirkan saksi-

saksi, sebagai berikut:

1) Bukti kunci duplikat kost-kostan penggugat, bukti transfer uang,

kronologis kejadian, foto-foto penggugat dengan seorang laki-laki,

nomor-nomor telepon dan surat pernyataan dari penggugat.

2) Mantan istri dari laki-laki selingkuhan penggugat sebagai saksi yang

menerangkan bahwa saksi kenal dengan penggugat yang telah hadir

dan menyebabkan rumah tangganya hancur. Ketika masih terikat

dalam pernikahan, saksi pernah melihat foto penggugat dengan

mantan suaminya di handphone serta menemukan tiket masuk ke

Page 72: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

63

ancol untuk dua orang dan saksi juga pernah bertemu dengan

penggugat setelah lebaran Idul Fitri 2009 di rumah mertuanya

(orangtua mantan suaminya).

3) Kakak Ipar tergugat, saksi menerangkan bahwa saksi yang

memasukkan kerja penggugat ke Koperasi agar ia berhenti menjadi

penyanyi dangdut lagi. saksi tahu kebohongan penggugat dan pernah

melihat keributan saat Idul Adha 2008.

b. Pertimbangan tentang hukumnya

Dalam Konpensi,

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan penggugat dan

pengakuan tergugat serta sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah terbukti

bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam ikatan

perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa senyatanya penggugat berada di wilayah

hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka berdasarkan kepada

ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) UU No.7

Tahun 1989 yang diamandemen UU No.3 Tahun 2006 maka Pengadilan

Agama Jakarta Barat berwenang menerima, memeriksa dan

menyelesaikan perkara ini;

Page 73: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

64

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, para

pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, sesuai PERMA No.1

Tahun 2008 ternyata gagal atau tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No.7 Tahun 1989 yang

diamandemen UUNo.3 Tahun 2006 jo. Pasal 130 HIR, ternyata tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim

memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang

menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam

rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu

diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga itu sendiri sebagaimana

maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.38 K/AG/1990 tanggal

22-8-1991 dan No.266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1994 dengan kaidah „jika

alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada

perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan dengan bersiteguhnya

penggugat untuk bercerai dengan tergugat serta Majelis Hakim telah

berusaha mendamaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan dari

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa

rahmah telah tidak terwujud, berdasarkan pasal 3 Kompilasi hukum Islam

Page 74: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

65

dan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, sebagaimana juga ditegaskan dalam

fiman Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 berbunyi:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang

berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti

bahwa dalil-dalil penggugat yang dijadikan dasar untuk perceraian ini

telah memenuhi alasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2)

UU No.1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f KHI oleh karenanya gugatan

cerai penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan sejalan ketentuan pasal

119 huruf c dihukumkan thalak satu bain sughra;

Dalam Rekonpensi,

Menimbang bahwa antara penggugat rekonpensi dan tergugat

rekonpensi tidak ada kesepakatan dalam hal pemeliharaan anak, maka

berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a UU No.1 Tahun 1974, maka

Pengadilan memberi putusan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut di bawah umur, tetapi

sejak semula masih dalam pemeliharaan penggugat rekonpensi dan pula

Page 75: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

66

anak tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya serta tidak

terbukti ditelantarkan dan dihalang-halangi untuk tetap berhubungan

dengan ibunya, demi menjaga perkembangan jiwa dan kepentingan anak

sebagaimana ketentuan pasal 2 UU No.23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, maka hak asuh atau pemeliharaan anak tetap berada

di bawah pengasuhan penggugat rekonpensi selaku ayah kandungnya

dengan tidak mengurangi hak-hak tergugat rekonpensi selaku ibunya

untuk tetap menyalurkan kasih sayang terhadap anaknya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi,

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7

tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan UU

No.3 Tahun 2006 jo. PP No.53 Tahun 2008 tentang PNPB tanggal 23 Juli

2008, biaya perkara dibebankan kepada penggugat konpensi atau tergugat

rekonpensi;

4. Amar Putusan

Putusan Pengadilan, yakni produk pemikiran hukum yang dikeluarkan

oleh lembaga peradilan, yang putusannya mengikat bagi pihak yang

berperkara.7 Putusan sebagai produk peradilan, sangat erat kaitannya dengan

ijtihad dan fatwa. Dalam Islam, dalam kedua hal tersebut dianjurkan untuk

berijtihad (seseorang yang memenuhi persyaratan). Malah menurut Islam,

7 Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri’, h.8.

Page 76: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

67

bila seseorang berijtihad tapi hasilnya salah maka ia mendapat satu pahala

dan bila hasil ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala, yakni satu

pahala ijtihad, satu pahala kebenaran yan didapat.8

Setiap surat gugatan terdapat petitum yang memuat pokok tuntutan

penggugat, karena itu dalam putusan, juga harus memuat amar putusan yang

memuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak, lenyap atau timbulnya

suatu keadaan hukum dan isi putusan yang disebut hukuman yang berupa

pembebanan suatu prestasi tertentu.9 Jawaban terhadap petitum daripada

gugatan adalah amar atau dictum. Ini berarti bahwa dictum merupakan

tanggapan terhadap petitum.10

Dalam perkara Nomor: 666/Pdt.G/2009/PAJB, Majelis Hakim

menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Dalam Konpensi,

a. Mengabulkan gugatan penggugat konpensi dengan menjatuhkan thalak

satu bain sughra tergugat konpensi terhadap penggugat konpensi;

b. Menolak gugatan penggugat konpensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi,

a. Menetapkan seorang anak berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan

8 A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: t.p., 2007), h.3.

9 Kamarusdiana dan Nahrowi, Hukum Acara Perdata, h.112

10

Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, h. 223

Page 77: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

68

penggugat rekonpensi selaku ayah kandungnya dengan tidak mengurangi

hak-hak tergugat rekonpensi selaku ibunya untuk tetap menyalurkan kasih

sayang terhadap anaknya;

b. Menolak gugatan penggugat rekonpensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi,

Membebankan biaya perkara kepada penggugat konpensi.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Kamis tanggal 26 Novenber 2009 M bertepatan dengan tanggal 09

Dzulhijjah 1430 H, oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta

Barat Dra. Ida Hamidah, M.A. serta Hakim-hakim anggota

H.Tb.A.Murtaqi,SY,S.H. dan H.M.Ali Syarifuddin, M,Lc.S.H. dalam sidang

terbuka untuk umum, serta dibantu oleh Patimah, S.Ag. sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri penggugat dan tergugat serta kuasa hukumnya.

Hakim Humas Pengadilan Agama Jakarta Barat Drs.H.Muhyiddin,

S.H.,M.H. mengatakan bahwa “substansi pasal 105 huruf a KHI, pada hakikatnya

ialah bahwa anak yang masih di bawah 12 tahun adalah hak ibunya untuk

mengasuh. Implementasi untuk menentukan itu perlu pertimbangan, tidak semua

anak yang belum 12 tahun jatuh ke ibunya. Bagaimana jika ternyata ibunya

pemadat, pemabuk, pezina. Tidak demikian, maka harus jatuh kepada Ayahnya

dan ibu dalam kasus ini adalah sebagai penyanyi dangdut amatiran yang sering

keluar malam yang dikhawatirkan tidak mampu memelihara anaknya sehingga

dapat mempengaruhi akhlak dan perkembangan anak tersebut”.

Page 78: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

69

Muhyiddin melanjutkan : “sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fiqh as-

Sunnah jilid 2:

“Jika hak asuh ditentukan ke ibu, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap

akhlak anak itu”11

Dan di dalam kitab Kifayatul Akhyar ada 7 item yang menjadi syarat seseorang

sebagai pengasuh anak (Hadhanah) yaitu: (1) Berakal, (2) Merdeka, (3)

Beragama, (4) Menjauhkan diri dari hal yang tidak baik, (5) Dapat dipercaya, (6)

Tidak bersuami, (7) Menetap/ bukan Musafir. Kalau ada satu syarat yang tidak

terpenuhi, maka gugurlah hak untuk mengasuh anak. Acuannya adalah

menjauhkan diri dari hal yang tidak baik, karena dikhawatirkan anak akan meniru

cara hidup orang tua yang mengasuhnya. Hal semacam ini tidak bisa masuk ke

ruh pasal 105 huruf a KHI sehingga Majelis Hakim memutuskan implementasi

hak Hadhanah kepada ayahnya”.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus ini ialah ayahnya bisa mencari

nafkah dan sejak semula anak tersebut masih dalam pemeliharaan ayahnya serta

anak tersebut tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya serta tidak terbukti

ditelantarkan dan dihalang-halangi untuk tetap berhubungan dengan ibunya, hal

ini semata-mata demi menjaga perkembangan jiwa, akhlak dan kepentingan anak.

11

Al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jil.II (Beirut: Dar al-Kitab al-‟Arabiyyah, 1981), h. 342.

Page 79: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

70

C. Analisa

Dalam setiap perkara perdata yang terjadi adalah sebuah wujud antara

teori dan praktek harus dapat dilaksanakan sesuai dengan jalur hukum yang

berlaku di lingkungannya. Dalam hal ini Pengadilan ditunjuk sebagai penegak

keadilan bagi orang yang mencari keadilan. Bagi perkara orang Islam dalam hal

perdatanya seperti perceraian akibat perkawinan yang bermasalah, untuk itu

Majelis Hakim di Pengadilan diminta menjadi penegak atau bisa menjadi juru

damai (Hakamain) sekaligus penegasan hukum yang terjadi pada perkaranya

yang diajukan oleh para pihak tersebut, dengan harapan menemukan keadilan.

Mengamati kasus dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat,

khususnya yang berkaitan dengan hak Hadhanah. Ada beberapa hal yang menarik

perhatian penulis untuk dianalisis yaitu ketika penggugat merasa haknya untuk

mengasuh anak, telah direbut oleh tergugat dengan membawa anak tersebut

kerumahnya dan penggugat juga merasa dihalang-halangi untuk bertemu dengan

anaknya. Penggugat berdalih anaknya masih kecil dan masih membutuhkan kasih

sayang dari ibu yang melahirkannya. Sedangkan tergugat membantah bahwa dia

tidak pernah menyulitkan penggugat untuk menemui anaknya. Mengenai anak

yang tinggal dirumahnya, tergugat berdalih bahwa ketika anak tersebut dalam

asuhan penggugat, penggugat selalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai penyanyi

dangdut amatiran sehingga anak selalu diasuh oleh orang tuanya.

Jika benar penggugat adalah seorang ibu yang sibuk dengan pekerjaannya

sebagai penyanyi dangdut amatiran, maka berarti ia tidak mencukupi persyaratan

Page 80: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

71

untuk menjadi seorang pengasuh atau tidak layak melakukan Hadhanah terhadap

anak. Pada umumnya penyanyi dangdut amatiran adalah pekerjaan yang sangat

erat kaitannya dengan dunia gemerlap malam dan rentan sekali dengan perilaku

yang menyimpang dari ajaran Islam. Jika si anak dibiarkan diasuh oleh ibunya,

maka dikhawatirkan akan mendekatkan anaknya dari hal yang tidak baik.

Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan, salah satu syarat yang harus

dipenuhi oleh seorang ibu sebagai pengasuh adalah menjauhkan anak dari hal

yang tidak baik. Relasinya dengan kasus ini adalah ibu tersebut bekerja dengan

pekerjaan yang menurut khalayak umum adalah pekerjaan yang kurang baik.

Tentunya akan menimbulkan hal yang tidak baik pula sehingga ibu yang seperti

ini, dirasa tidak bisa mengasuh anaknya sendiri.

Seseorang yang dapat menjaga akhlak anak juga menjadi faktor penting

dalam pengasuhan. Seorang ibu harus terjaga akhlaknya dari hal yang tidak baik

sebagai syarat dalam pengasuhan anak, jika tidak maka jatuh kepada orang yang

lebih dekat dengan anak tersebut. Sebagaimana Sayyid Sabiq “mengatakan jika

hak asuh ditentukan ke ibu, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap akhlak

anak itu”.

Dalam kasus ini orang yang paling dekat dengan anak itu adalah ayahnya.

Ayah tersebut mengambil tindakan dengan membawa si anak ke tempat

tinggalnya. Tindakan seperti ini dirasa wajar, karena sang ayah merasa khawatir

jika si anak dibiarkan tinggal bersama ibunya.

Page 81: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

72

Tergugat juga menuduh bahwa penggugat berselingkuh dengan laki-laki

lain. Jika hal ini benar adanya, maka ia tidak lagi dianggap layak dalam

mengasuh anak. Karena sifat seperti itu dikhawatirkan dapat menular kepada

anak yang sedang dalam perkembangan. Dalam mengasuh anak, memerlukan

contoh-contoh positif dari pengasuh. Oleh karena itu, dalam hal ini yang amat

dibutuhkan adalah pembuktian apakah tuduhan itu sungguh-sungguh

kebenarannya ataukah satu kepalsuan belaka.

Penilaian Majelis Hakim bukan pada alasan yang telah dikemukakan para

pihak. Majelis Hakim melihat bahwa apa yang dikemukakan oleh para pihak

tidak akan mengurangi hak mereka untuk melakukan Hadhanah. Hakim melihat

fakta yang terjadi bahwa anak yang sedang diasuh oleh tergugat tumbuh dan

berkembang sebagaimana layaknya seorang anak dan apa yang dituduhkan oleh

penggugat tidak terbukti kebenarannya.

Penulis mengerti bahwa Hakim dalam hal ini menetapkan hukum yang

sudah ada. Karena seorang anak tidak dapat dipaksakan untuk tinggal bersama

ibu atau ayahnya. Jika anak tersebut baik-baik saja di rumah ayahnya, maka tidak

boleh ada paksaan dari siapapun untuk memindahkan hak asuh anak tersebut

kepada ibunya begitu saja. Walaupun pada hakikatnya hal ini bertentangan

dengan pasal dalam KHI. Jika dipaksakan, maka ditakutkan akan menurunkan

mental dari si anak dan hal ini juga melanggar hukum lain tentang perlindungan

anak.

Page 82: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

73

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan atau tidak

melaksanakan haknya selama tindakannya itu tidak bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haknya itu. Terserah kepada yang

berhak apakah ia akan melaksanakan atau tidak melaksanakan hak-haknya.

Pihak-pihak yang lain hanya dapat menganjurkan agar seseorang melaksanakan

atau tidak melaksanakan haknya. Apabila anjuran tersebut diterima, berarti yang

mempunyai hak telah menyetujuinya dan merelakan haknya. Demikian pula

halnya dalam Hadhanah, hak anak yang akan diasuh dan hak salah satu orang tua

yang akan mengasuh tidak dapat diabaikan. Implementasi hak Hadhanah hanya

dapat dilakukan setelah ada persetujuan dan kerelaan dari yang mempunyai hak.

Walaupun pada kenyataannya sebagian orang mempertahankan hak

Hadhanahnya hanya semata-mata ingin menang di Pengadilan dan ingin

menunjukkan egonya sebagai orang tua yang lebih pantas memelihara anaknya,

walaupun sampai menyewa advokat demi memenuhi hasrat egonya itu.

Pegangan utama Hakim adalah bagaimana memberi perlindungan kepada anak.

Menjaga mental anak lebih diutamakan ketimbang mencari siapa yang lebih

pantas mengurus mereka. Termasuk bagian hak seorang Hakim pada saat

perselisihan dalam pengasuhan anak, memilih orang yang lebih bermanfaat bagi

anak dan lebih mampu untuk berbuat baik dalam pendidikannya dan

melaksanakan tanggung jawabnya.

Meskipun Hakim memutuskan hak Hadhanah kepada ayah, bukan berarti

ibu tidak berhak mengasuhnya. Bagi yang kalah tetap tidak lepas dari tanggung

Page 83: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

74

jawabnya sebagai orang tua yang mendidik dan menuntun anak ke jalan yang

benar. Hadhanah pada umumnya bukanlah hanya semata mengasuh dan

memelihara anak, kewajiban memberi pendidikan dan mengawasi perkembangan

anak, tetap menjadi tanggungjawab bersama sampai mereka dewasa.

Dalam putusan ini, nampaknya seorang Hakim lebih mendahulukan

kepentingan anak yang beban mental karena perceraian orang tuanya. Majelis

Hakim melihat, ibu dari anak tersebut tidak dapat menjaga amanah untuk

memelihara anaknya, disebabkan sibuk dalam pekerjaannya sebagai penyanyi

dangdut amatiran serta menyerahkan pemeliharaan kepada orang tuanya. Hal

tersebut juga demi menjaga akhlak anak yang dikhawatirkan akan meniru gaya

hidup ibunya dan ayah dari anak tersebut memiliki kemampuan dan kesanggupan

untuk memelihara dan memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban

perceraian dengan membawa anak tersebut ke rumahnya dan tampaknya tidak

ada bukti yang menunjukan anak itu tidak betah di rumah ayahnya.

Page 84: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

75

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan mengenai pokok-pokok permasalahan yang

berkenaan dengan substansi pasal 105 huruf a KHI tentang Hadhanah serta

implementasinya dalam putusan di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Penulis

memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Substansi pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian :

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

adalah hak ibunya. KHI menggunakan alasan kebiasaan dan kelaziman anak

berada dalam asuhan ibunya terutama yang masih di bawah umur 12 tahun.

Hal ini juga mempunyai kesamaan hukum dengan Fuqaha dalam memelihara

anak yang belum mumayyiz yaitu kepada ibunya. Fuqaha berbeda pendapat

tentang masa mumayyiz anak yang akan dipelihara tersebut. Ibu yang lebih

berhak melakukan Hadhanah adalah ibu yang memenuhi syarat sebagai

pengasuh. Jika tidak mencukupi syarat maka berpindah kepada urutan yang

lebih dekat untuk mengasuh anak tersebut.

2. Implementasi hak Hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz, timbul

ketika telah terjadi perceraian di antara kedua orang tuanya di Pengadilan

Agama dan mereka berselisih tentang siapa yang berhak memelihara anak

Page 85: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

76

tersebut. Untuk menentukan implementasi hak Hadhanah, dapat dilihat dari

situasi dan kondisi anak serta orang tuanya:

a. Anak yang masih kecil dan menyusui. Hak Ibu lebih diprioritaskan untuk

melakukan Hadhanah. Dengan ketentuan ibu memenuhi syarat sebagai

pengasuh. Jika tidak maka jatuh kepada pihak lain yaitu ayahnya yang

juga harus memenuhi syarat sebagai pengasuh anak.

b. Anak yang sudah memasuki usia kanak-kanak maka hal ini dapat dilihat

dari keadaan orang tua mereka. Orang tua yang berhak melakukan

Hadhanah adalah yang memenuhi syarat sebagai pengasuh dan juga dapat

dengan melihat fakta hokum yang terjadi yaitu dengan bukti-bukti yang

menunjukan kemana si anak lebih condong di antara mereka.

Kemanapun jatuhnya hak asuh, anak tetap menjadi tanggung jawab

mereka berdua sampai anak dewasa dan dapat memenuhi kebutuhan

hidupnya sendiri. Menjaga mental dan akhlak anak ketika diasuh oleh

salah satu di antara mereka juga lebih dikedepankan ketimbang mencari

siapa yang lebih pantas mengurus mereka.

3. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No.666/Pdt.G/2009/PAJB

ini, yang memutuskan ayah sebagai pemegang hak Hadhanah anak yang

masih berusia 5 tahun (belum mumayyiz). Hakim tidak melihat kepada

alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pihak. Pertimbangan hakim adalah

karena ayah dari anak tersebut masih dapat mencari nafkah dan memiliki

kemampuan dan kesanggupan untuk memelihara dan memberikan rasa aman

Page 86: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

77

kepada anaknya yang menjadi korban perceraian. Hakim melihat fakta

hukum yang senyatanya bahwa anak tersebut sejak semula berada di rumah

ayahnya dan si anak tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai

dengan usianya yang masih kecil. Tampaknya tidak ada bukti yang

menunjukan anak itu tidak betah di rumah ayahnya dan tidak terbukti pula

ditelantarkan dan dihalang-halangi untuk tetap berhubungan dengan ibunya.

Majelis Hakim juga tidak mengurangi hak-hak ibunya untuk tetap

menyalurkan kasih saying terhadap anaknya dan memerintahkan ayah agar

membebaskan ibunya untuk melihat/ mengajak dan membawa anak. Hai ini

demi kepentingan, perkembangan dan memberi perlindungan kepada anak.

B. Saran-saran

1. Meskipun telah terjadi perceraian antara ibu dan ayah, hak Hadhanah harus

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dialami si anak apakah berat

kemana, tetapi jika umur si anak masih memerlukan asupan gizi berupa ASI

dari si Ibu hendaknya hak Hadhanah diberikan kepada si Ibu secara mutlak,

apabila si Ibu mengajukan haknya untuk mengasuh anak kandungnya.

2. Siapapun yang dimenangkan di Pengadilan untuk memelihara anak mereka,

janganlah semata-mata karena mengedepankan ego masing-masing. Tetapi

pikirkanlah mental anak, sebab ia mempunyai riwayat orang tua yang telah

bercerai karena keegoan keduanya.

3. Diharapkan masyarakat umum disosialisasikan pengetahuan mengenai

Hadhanah baik itu melalui buku maupun melalui ceramah, kuliah subuh, atau

Page 87: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

78

diskusi dalam lembaga masyarakat yang ditausiyyahkan oleh ulama setempat.

Mengingat, begitu pentingnya menjaga mental anak yang menjalani

kehidupan yang diikuti dengan riwayat perceraian orang tuanya.

4. Diharapkan pemerintah tetap terus mengupdate Undang-Undang/ Peraturan

yang ada di negeri ini ke arah yang lebih baik, terutama menyangkut hak asuh

dan perlindungan anak.

5. Menetapkan hukum keluarga Islam sebagai kurikulum wajib dalam jenjang

pendidikan, baik dari Tsanawiyah, Aliyah maupun Universitas Islam. Karena

pada fitrahnya setiap orang pasti berkeluarga.

Page 88: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

79

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur‟an al-Kariim

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet.V. Jakarta: Akademika

Pressindo 2007.

Ahmad, Amrullah. dkk. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional:

Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, S.H. Jakarta: Gema Insani

Press, 1996.

Ali, Mohammad Daud (ed.). Hukum Islam dan Peradilan Agama, cet.II. Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2002.

______________. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di

Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Ali, Zainudin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

______________. Metode Penelitian Hukum, cet.II. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Andrian, Dika dan Samino. “Website Resmi Pengadilan Agama Jakarta Barat”.

Artikel diakses pada 18 april 2011 dari

http://www.pajb.net/?halaman=modul/artikel_static.php&id=4

Aripin, Jaenal dan Lathif, Azharudin. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: UIN Press,

2006.

As‟ad, Aliy. Terjemah Fathul Mu’in, jil.III. Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.

„Asqalani, al, al-Hafizh Ibnu Hajar. Bulughul Maram. Penerjemah Zaid Muhammad,

dkk. Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2007.

Bagha, al, Musthafa Daib. Matan Ghoyah Wattaqrib. Penerjemah Fuad Kauma.

Semarang: Toha Putra, 1993.

Bisri, Cik Hasan. Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem

Hukum Nasional. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam

Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam. Jakarta: Bulan Bintang,

1988.

Page 89: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

80

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang : asy-Syifa, 2000).

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

Ilmu Fiqh, jil.II. Jakarta, Departemen Agama RI, 1984/1985.

______________. Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991: Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan

Agama Islam Departemen Agama, 1997.

______________. Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat

Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1997.

Djalil, A. Basiq. Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum

Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama

Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama hingga Lahirnya Peradilan Syariat

Islam Aceh. Jakarta: Kencana, 2006.

______________. Peradilan Islam. Jakarta: t.p., 2007.

Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat, cet.III. Jakarta: Kencana, 2008.

“Hadhanah”. Dalam Abdul Aziz Dahlan, dkk, ed., Ensiklopedi Hukum Islam,

vol.I.Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva, 1997: h.37.

“Hadhanah” dalam Harun Nasution, dkk, ed., Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta:

Djambatan, 1992), h.269.

Halim, Abdul. Politik Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Husaini, al, Taqiyuddin Abu Bakar. Kifayatul Akhyar, jil.II. Penerjemah Achmad

Zaidun dan A. Ma‟ruf Asrori. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Indra, Hasbi. dkk. Potret Wanita Shalehah. Jakarta: Penamadani, 2004.

Jamal, al, Ibrahim Muhammad. Fiqh Wanita Islam. Penerjemah S. Ziyad

Abbas. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991.

Jarjawi, al, Ali Ahmad. Indahnya Syari’at Islam. Penerjemah Faisal Saleh, dkk.

Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Kamarusdiana dan Nahrowi. Hukum Acara Perdata. Jakarta: t.p., 2006.

Page 90: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

81

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, cet.I, ed.VII. Yogyakarta:

Liberty, 2006.

Mughniyah, Muhammad Jawad. Fiqih Lima Madzhab. Penerjemah Masykur

A.B., dkk. Jakarta: Lentera Basritama, 1996.

Muhammad, Abu „Isa. al-Jami’u al-Shahih wa huwa Sunan al-Tirmidzi, juz.III.

Beirut: Dar al-Fikr, 1974.

Mukhtar, Kamal. Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan

Bintang, 1974.

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. Hukum Perdata Islam di Indonesia

:Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 1974 sampai

KHI, cet.II. Jakarta: Kencana, 2004.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Rasyidi, Lili. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.

Bandung: Alumni, 1982.

Rasyid, Sulaiman. Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap, cet.XXXIX. Bandung:

Sinar Baru Algensindo, 2006.

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia, cet.III. Jakarta: Raja Grafido Persada,

1998.

Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Penerjemah Abu Usamah Fakhtur Rokhman.

Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Sabiq, al-Sayyid. Fiqh al-Sunnah, jil.II. Beirut: Dar al-Kitab al-‟Arabiyyah, 1981.

Sajastani, Abu Daud Sulaiman. Sunan Abu Daud. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi,

1952.

Salim, Arskal. dkk. Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah

Dokumentasi Program. Jakarta: Puskumham, 2009.

Shah, Mohd Norman. "Pelaksanaan Sulh Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah

(Studi Kasus di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

Malaysia.” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Page 91: IMPLEMENTASI PASAL 105 HURUF A KHI TENTANG HADHANAH … · 2013-04-29 · Ditegaskan juga dalam pasal 105 huruf a KHI, bahwa dalam hal terjadinya perceraian: “pemeliharaan anak

82

Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an,

cet.XI dan VIII. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Sindi, al, Muhammad Abid. Musnad Syafi’i. Penerjemah Bahrun Abu Bakar,

cet.III. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.

Sopyan, Yayan. Metode Penelitian. Jakarta: t.p., 2009.

______________. Tarikh Tasyri’: Sejarah Pembentukan Hukum Islam. Depok:

Gramata Publising, 2010.

Suma, Muhammad Amin. Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan

Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia. Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2004.

______________. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, ed.rev.II. Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2005.

______________. Kedudukan dan Peranan Hukum Islam di Negara Hukum

Indonesia. Jakarta: t.p., 2009.

Sutarmadi, Ahmad. Al-Imam al-Tirmidzi (Peranannya dalam Pengembangan Hadits

dan Fiqh). Jakarta: Logos, 1998.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, ed.I.,cet.III. Jakarta: Kencana,

2009.

Tihami, M.A. dan Sahrani, Sohari. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap.

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Wawancara Pribadi dengan Muhyiddin. Jakarta. 25 April 2011.

Yanggo, Huzaemah Tahido. Pengantar Perbandingan Madzhab. Jakarta: Logos

Wacana Ilmu, 1997.

Zein, Satria Effendi M. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer

(Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah). Jakarta: Prenada

Media, 2004.