IMPLEMENTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA DISDIKPORA KABUPATEN BOYOLALI DENGAN CV. DAMAR MUKTI ABADI PERSPEKTIF

UU NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI & PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai

derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ZAKI BAGOS WIJAYANDARU

NIM: C.100.100.035

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

SURAT PERNYATAAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ZAKI BAGOS WIJAYANDARU

NIM : C 100100035

Fakultas/Jurusan : HUKUM

Jenis : SKRIPSI

Judul : IMPLEMENTASI KONTRAK KERJA

KONSTRUKSI ANTARA DISDIKPORA

KABUPATEN BOYOLALI DENGAN CV. DAMAR

MUKTI ABADI PERSPEKTIF UU NO. 18 TAHUN

1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI & PERPRES

NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan

karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan,

mengelola dalam bentuk pengkalan data (database), mendistribusikannya,

serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis

kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap

mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.

3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan

pihak Perpustakaan, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas

pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

ii  

iv  

IMPLEMENTASI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA DISDIKPORA KABUPATEN BOYOLALI DENGAN CV. DAMAR MUKTI ABADI PERSPEKTIF

UU NO. 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI & PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH Zaki Bagos Wijayandaru , C.100100035, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Kontrak adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis sebagai media perikatan dan alat bukti bagi pihak yang berkepentingan. Di dalam pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Sebagai contoh Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dalam pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Dari hasil penelitian, bahwa Prosedur Kontrak, Pelaksanaan Perjanjian dan Problematika dalam pelaksanaan perjanjian antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi telah dianalisis dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kata Kunci : Kontrak, Kontrak Kerja Konstruksi.

ABSTRACT

A contract is an agreement made by the parties in writing as the media Alliance and the evidence for the parties concerned. In article 1, paragraph (5) of Act No. 18 of 1999 regarding construction services mention that Construction Work Contract is the entire document that governs the legal relationship between service users and service providers in implementing construction work. For example the construction work Contract between Disdikpora and Boyolali district in the construction of the library Space SDN 3 Embankment Subdistrict Mojosongo Boyolali Regency. From the results of research, that the procedure for the execution of the contract, the problem of execution agreement between Disdikpora and Boyolali district with CV. Resin Mukti Abadi has been analysed by Act No. 18 of 1999 regarding construction service and presidential Regulation No. 54 of 2010 about Government procurement of goods/services. Keyword: Contract, Contract Construction Work.

 

1  

PENDAHULUAN

Dewasa ini Indonesia tengah melakukan pembangunan di segala

bidang untuk membuat negara ini menjadi lebih maju, yang sesuai dengan

tujuan negara Indonesia yaitu kesejahteraan, adil dan makmur yang tercantum

dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Serta menggunakan berbagai peraturan-peraturan atau perundang-

undangan yang diformalisasikan untuk melindungi seluruh masyarakat

sekaligus memberikan kebebasan bagi para investor untuk mengembangkan

investasiya. Ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, bahwa:

“Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan, Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ini mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang mengikat dalam kontrak kerja konstruksi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.”

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang

Jasa Konstruksi terdapat dua pihak yang mengadakan kontrak kerja

konstruksi, pertama pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan

hukum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang

memerlukan layanan jasa konstruksi dan yang kedua adalah penyedia jasa

adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan

layanan jasa konstruksi. Kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian yang

2  

disebut dengan Kontrak Kerja Konstruksi, dimana menurut pasal 1 ayat (5)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi bahwa:

“Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang

mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.”

Kontrak Kerja Konstruksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dan juga

Penyedia Jasa ini terjadi karena adanya kata sepakat antara kedua belah pihak.

Sedangkan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para

pihak.1

Setiap Perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan

akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban, hak adalah

suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban.2 Dalam ketentuan

Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi juga mengatur

akibat hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, dimana Penyedia Jasa

berkewajiban untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan Konstruksi sesuai apa

yang telah diperjanjikan dengan Pengguna Jasa sebelumnya. Sedangkan

Pengguna Jasa berhak atas suatu Pekerjaan Konstruksi yang telah dikerjakan

oleh Penyedia Jasa.

Adanya Kontrak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa ini,

berfungsi untuk memberikan kepastian hukum para pihaknya dan

                                                            1 Salim, 2009, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta: Sinar Grafika, hal. 5.

2 Ibid.

3  

menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai ekonomi yang lebih rendah

menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi.3

Selain Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi,

dalam Kontrak Kerja Konstruksi juga diatur di dalam Peraturan Presiden

Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa:

“Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau sering disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.”

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, suatu kontrak kerja

konstruksi yang dilakukan oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi lainnya yang selanjutmya disebut dengan K/L/D/I sebagai

Pengguna Jasa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam

melaksanakan pembangunan Kontruksi.

Sebelum pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Pemerintah

selaku Pengguna Jasa dan Badan Usaha atau orang Perseorangan selaku

Penyedia Jasa, ada beberapa metode pemilihan Penyedia Jasa yang ditetapkan

dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah untuk menentukan Penyedia Jasa yang akan melakukan pekerjaan

Konstruksi di bawah kontrak dengan Pengguna Jasa, yaitu Pelelangan Umum,

                                                            3 Salim, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2007, Perancangan Kontrak & Memorandum of

Understanding (MoU), Jakarta: Sinar Grafika, hal. 23.

4  

Pelelangan Terbatas, Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi

Umum, Seleksi Sederhana, Seyembara, Kontes, Penunjukan Langsung dan

Pengadaan Langsung.

Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang berada di daerah

provinsi Jawa Tengah yang saat ini melakukan pembangunan disegala bidang,

dan salah satunya di bidang pendidikan. Keberadaan pembangunan gedung-

gedung di bidang pendidikan tersebut akan meningkatkan pengetahuan dan

wawasan masyarakat Boyolali pada umumnya dan para pelajar pada

khususnya, sehingga Boyolali akan menjadi lebih maju dalam segala bidang

serta akan terus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya.

Peran pemerintah dalam pembangunan ini sangatlah penting,

mengingat sumber dana paling besar adalah dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan tujuannya tersebut Pemerintah

Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

(Disdikpora) Kabupaten Boyolali melaksanakan Pembangunan ruang

perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.

Untuk melaksanakan pembangunan ruang perpustakaan SDN 3

Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, diperlukan adanya

perlindungan hukum yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa

dan Penyedia Jasa (Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan

Pengawas Konstruksi) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Mengingat

ingin terlaksananya pembangunan gedung perpustakaan SDN 3 Tambak

Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali berjalan dengan lancar dan baik,

maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten

5  

Boyolali dan CV. Damar Mukti Abadi melakukan kontrak kerja pembangunan

ruang perpustakaan SDN 3 Tambak.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten

Boyolali adalah salah satu Institusi yang dibentuk Pemerintah untuk

memajukan suatu program dari Pemerintah itu sendiri di bidang Pendidikan,

Kepemudaan dan Olahraga.

Sementara CV. Damar Mukti Abadi merupakan salah satu Kontraktor

Bangunan yang terletak di Kabupaten Boyolali. Dan pengertian Kontraktor

Bangunan sebagai berikut:

“Kontraktor Bangunan adalah perusahaan-perusahaan yang bersifat perorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan yang dimaksud di atas adalah pembangunan pergedungan seperti rumah, pabrik, gedung, dsb.; sipil seperti pengairan, jalan, jembatan, dsb.;dan instalasi seperti bangunan, listrik, mesin, air, gas, lift, dsb.”

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana prosedur

Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan pihak

CV. Damar Mukti Abadi? (2) Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara Disdikpora

Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi dalam Kontrak kerja

Konstruksi? Dan (3) Problematika apa yang muncul di dalam pelaksanaan kontrak

kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti

Abadi?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendiskripsikan prosedur Kontrak kerja

Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan pihak CV. Damar

Mukti Abadi. (2) Mendiskripsikan pelaksanaan perjanjian antara Disdikpora

Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi dalam Kontrak kerja

6  

Konstruksi. Dan (3) Mendiskripsikan Problematika yang muncul di dalam

pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali

dengan CV. Damar Mukti Abadi.

Manfaat penelitian ini adalah: (1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi

ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum mengenai perjanjian

konstruksi menurut pandangan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah. (2) Dapat mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana

pelaksanaan, syarat-syarat dan hubungan hukum antara Pihak Pengguna

barang/jasa dengan penyedia barang/jasa di dalam perjanjian konstruksi menurut

pandangan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, serta dapat informasi yang jelas kepada pembaca dan masyarakat pada

umumnya tentang bentuk beserta isi-isi perjanjian konstruksi di dalam kerjasama

konstruksi antara pengguna barang/jasa dengan penyedia Barang/Jasa menurut

pandangan Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Secara metodologis, Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan

Doktrinal Normatif,4 yaitu kenyataan yang dapat ditemukan dalam dokumen

tertulis yang tertuang di dalam kontrak kerjasama Konstruksi antara Disdikpora

Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi.

                                                            4 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Surakarta:

UMS, hal. 13.

7  

Jenis kajian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang

bersifat Deskriptif. Metode Deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh

gambaran dan penjelasan yang dapat memberikan data sedetail mungkin tentang

obyek yang diteliti dalam kontrak kerja antara Disdikpora Kabupaten Boyolali

dengan CV. Damar Mukti Abadi dalam pembangunan gedung perpustakaan SDN 3

Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali.

Lokasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

Disdikpora Kabupaten Boyolali dan CV. Damar Mukti Abadi di Boyolali yang

mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam

pencarian guna memperoleh data.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: (1) Data primer,

Merupakan sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan

melalui penelitian lapangan, dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil

penelitian lapangan di CV. Damar Mukti Abadi. Dan (2) Data sekunder,

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-

buku, artikel, dan dokumen-dokumen internet yang berkaitan dengan objek

penelitian dari skripsi.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu: (1) Studi

kepustakaan, dengan cara mengumpulkan, mencari, mempelajari dan

menginventaris buku-buku dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang

ada hubungannya dengan pokok permasalahannya. (2) Studi lapangan (observasi),

pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan atau tempat dimana

objek berada, guna mendapat data primer yang disesuaikan dengan sumber-sumber

pada data kepustakaan dalam tahap awal. Dan (3) Wawancara, pengumpulan data

8  

dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber melalui pengajuan daftar

pertanyaan untuk memperoleh data-data primer.5 Wawancara yang dilakukan

dengan Pihak Disdikpora Kabupaten Boyolali serta Pihak CV. Damar Mukti Abadi

tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Prosedur Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi Pelaksanaan Kontrak kerja Konstruksi yang dilakukan oleh Disdikpora

Kabupaten Boyolali selaku pengguna jasa dengan CV. Damar Mukti Abadi selaku

penyedia jasa dalam Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 Tambak

Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali harus melalui Prosedur yang telah

ditentukan, dari sebelum pelaksanaan Kontrak, pelaksanaan Kontrak hingga

berakhirnya Kontrak.

Adapun Prosedur pelaksanaan Kontrak kerja Konstruksi Disdikpora

Kabupaten Boyolali dalam Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 Tambak

Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

a. enetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa P

                                                           

Penunjukan Langsung CV. Damar Mukti Abadi sebagai Penyedia

Barang/Jasa dalam Pembangunan Ruang SDN 3 Tambak Kecamatan

Mojosongo Kabupaten Boyolali dilakukan dalam hal Pekerjaan Konstruksi

bangunan yang hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi khusus dan hanya

ada satu Penyedia Barang/Jasa yang mampu, yaitu CV. Damar Mukti Abadi

serta merupakan kesatuan sistem konstruksi dan Penyedia Barang/Jasa akan

 5 S. Nasution, 2001, Metode Research (Penelitian Hukum), Jakarta: Bina Aksara, hal.113.

9  

bertanggung jawab bila terjadi kegagalan bangunan, sesuai dengan Pasal 38

ayat (1) huruf b dan ayat (5) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barng/Jasa Pemerintah

b. enetapan dan Pengumuman Pemenang P

P

Jam

ULP/Pejabat Pengadaan menetapakan hasil pemilihan Penyedia

Barang/Jasa dan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah

ditetapkan melalui website Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi lainnya dan papan pengumuman resmi. Sesuai dan diatur

dalam Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

c. enunjukan Penyedia Barang/Jasa

Setelah terpilihnya CV. Damar Mukti Abadi selaku Penyedia Jasa yang

ditunjuk oleh Disdikpora Kabupten Boyolali selaku Pengguna Jasa dalam

Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo

Kabupaten Boyolali, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan

menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan harus

diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan

pemenang dan segera diserahkan kepada pemenang yang bersangkutan. Sesuai

dengan Pasal 85 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

d. inan Pelaksanaan

Jaminan Pelaksanaan adalah Jaminan yang diberikan oleh Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai diatas Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jaminan ini diberikan setelah diterbitkan

10  

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebelum

penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya. Nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai

kontrak atau sebesar 5% x Rp 119.710.000,00 = Rp 5.985.500,00 (Lima Juta

Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah). Jaminan

Pelaksanaan berlaku sejak tanggal kontrak sampai dengan serah terima pertama

Pekerjaan Konstruksi dan akan dikembalikan setelah penyerahan Jaminan

Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak khusus bagi

Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1),

ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

e. inan Uang Muka Jam

P

Kontrak kerja Konstruksi biasanya mengatur besaran Uang Muka yang

diterima adalah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak. Dalam

Kontrak antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti

Abadi, bahwa CV. Damar Mukti Abadi mengajukan permohonan pembayaran

Uang Muka sebesar 30% dari nilai Kontrak atau 30% x Rp 119.710.000,00 =

Rp 35.913.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu

Rupiah).

f. enandatanganan Kontrak

Proses penadatanganan Kontrak, yaitu PPK menyempurnakan

rancangan Barang/Jasa yang akan ditandatangani, penandatanganan dilakukan

setelah DIPA atau DPA disahkan, ditandatangani setelah penyerahan Jaminan

Pelaksanaan paling lambat empat belas hari setelah dikeluarkannya SPPBJ,

11  

hanya pihak yang berwenang yang bisa tanda tangan, yaitu direksi atau kepala

lembaga/instansi dan/atau yang diberi kuasa. Sesuai dengan ketentuan Pasal 86

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

g. inan Pemeliharaan Jam

P

Jaminan Pemeliharaan merupakan jaminan yang wajib diberikan oleh

Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan

dinyatakan selesai 100% (seratus persen). Nilai jaminan ini sebesar 5% (lima

persen) dari nilai kontrak, serta dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari

kerja setelah masa pemeliharaan selesai. Sesuai dengan Pasal 71 Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pelaksanaan Perjanjian antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi antara Pengguna Jasa dan

Penyedia Jasa, pasti keduanya melakukan perjanjian tertulis atau Kontrak yang

mengatur tentang hal-hal yang menjadi hak maupun kewajiban hingga

penyelesaian masalah bila terjadi suatu problematika yang dibuat dan telah

disepakati oleh kedua belah pihak tersebut.

a. ara Pihak

Dalam Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali

dengan CV. Damar Mukti Abadi ini, CV. Damar Mukti Abadi yang diwakili

oleh Direkturnya yaitu Tri Widodo, adalah Pihak Debitur, karena CV. Damar

Mukti Abadi adalah Pihak yang berkewajiban untuk melakukan Penyediaan

12  

Barang/Jasa terkait dengan pembangunan Gedung Perpustakaan SDN 3

Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Sedangkan Disdikpora

Kabupaten Boyolali yang diwakili oleh Darmanto S. Pd. selaku Kepala Bidang

SD Disdikpora Kabupaten Boyolali disebut sebagai Kreditur. Sebab lazimnya

seorang Kreditur adalah menuntut hak dari apa yang dilaksanakan atau apa

yang menjadi kewajiban seorang Debitur, dimana Disdikpora berhak menuntut

kepada CV. Damar Mukti Abadi agar menyelesaikan pekerjaan Konstruksinya

tepat pada waktunya serta sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan

sebelumnya. Para Pihak yang mewakili tanda tangan dalam Kontrak kerja

Konstruksi antara Disdikpora kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti

Abadi tentang Pembangunan Ruang perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan

Mojosongo Kabupaten Boyolali yang menuliskan identitas secara jelas sesuai

dengan Pasal 22 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999

tentang Jasa Konstruksi.

b. usan Pekerjaan Rum

Tujuan Kontrak, lingkup pekerjaan, dokumen kontrak, jenis dan nilai

kontrak serta jangka waktu dan pelaksanaan kontrak tidak dijelaskan secara

spesifik dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

ataupun Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah. Namun di dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, menyebutkan bahwa

Tujuan Kontrak, lingkup pekerjaan, dokumen kontrak, jenis dan nilai kontrak

serta jangka waktu dan pelaksanaan kontrak merupakan Rumusan Pekerjaan,

13  

yang mana Pasal Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun

1999 tentang Jasa Konstruksi.

c. engawas Lapangan P

T

P

Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Perpustakaan SDN

3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, Kepala Disdikpora

Kabupaten Boyolali menunjuk personil dari DPU dan ESDM Kabupaten

Boyolali serta Kepala Sekolah Penerima Bantuan sebagai Pengawas Lapangan,

yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala Disdikpora Kabupaten Boyolali

Selaku Pengguna Anggaran. Mengenai Pengawas Lapangan dalam Kontrak

kerja Konstruksi antara Disdikpora kabupaten Boyolali dengan CV. Damar

Mukti Abadi tentang Pembangunan Ruang perpustakaan SDN 3 Tambak

Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali bisa disebut dengan Pengawas

konstruksi yang sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 18

Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

d. ata Cara Pembayaran

Cara pembayaran dalam Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora

Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi dalam Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah sesuai

dengan Pasal 89 ayat (1) huruf b, dimana Pembayaran Prestasi pekerjaan dapat

dilakukan dalam bentuk pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian

pekerjaan (termin).

e. ekerjaan Tambah Kurang

Pekerjaan tambah kurang yang tercantum dalam Kontrak Kerja

Konstruksi antar Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti

14  

Abadi di atas telah sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Yang pada intinya Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dapat melakukan

perubahan Kontrak mengenai Spesifikasi pekerjaan selama tidak melebihi 10%

dari nilai Kontrak semula atau selama masih tesedianya anggaran.

f. enghentian dan Pemutusan Kontrak P

P

Penghentian Kontrak dapat dilakukan apabila pekerjaan sudah selesai

dan juga karena terjadinya hal-hal di luar kekuasaan Disdikpora Kabupaten

Boyolali maupun CV. Dammar Mukti Abadi, sehingga kedua belah pihak tidak

dapat melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan di dalam Kontrak. Akan

tetapi dalam hal penghentian Kontrak, Disdikpora Kabupaten Boyolali wajib

membayar kepada CV. Damar Mukti Abadi sesuai dengan prestasi atau

kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Dalam hal Pemutusan

Kontrak dilakukan bilamana CV. Damar Mukti Abadi cidera janji/wanprestasi

dan Disdikpora kabupaten Boyolali dapat memutus Kontrak secara sepihak

apabila denda keterlambatan Pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan CV.

Damar Mukti Abadi sudah melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan. Dalam

hal wanprestai, CV. Damar Mukti Abadi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan dalam Dokumen Kontrak. Pemutusan Kontrak ini sesuai dengan

Pasal 22 ayat (2) huruf i Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi.

g. enyelesaian Perselisihan

Dalam Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora kabupaten Boyolali

dengan CV. Damar Mukti Abadi tentang Pembangunan Ruang perpustakaan

15  

SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, penyelesaian

perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan cara

musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat, maka penyelesaian

perselisihan melalui Pihak Ketiga atau melalui Pengadilan sesuai dengan

Peraturan Perundangan yang berlaku. Isi Kontrak antara Disdikpora Kabuaten

Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi seperti di atas sesuai dengan Pasal

94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, yang pada intinya mengatur Penyelesaian Perselisihan dapat

dilakukan dengan cara musyawarah, tetapi bila tidak menemukan kata mufakat

maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan dengan cara arbitrase atau

pengadilan.

h. Sanksi

Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan

persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontrak yang meliputi

bahan, peralatan, personil, administrasi, metode dan manajemen pelaksanaan

yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan, jadwal

pelaksanaan dan administrasi Kontrak, maka Disdikpora Kabupaten Boyolali

dapat melakukan: (1) Memberikan teguran dan peringatan, (2) Menangguhkan

pembayaran angsuran, (3) Memberikan perintah pembongkaran/penggantian,

(4) Penghentian pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain untuk

penyelesaian sisa pekerjaan atas biaya CV. Damar Mukti Abadi, (5)

Mengenakan denda sebesar seperseribu dari nilai Kontrak untuk setiap hari

keterlambatan, (6) Pemutusan Kontrak, (7) Pencairan Jaminan Pelaksanaan, (8)

Memasukkan CV. Damar Mukti Abadi ke dalam daftar hitam Penyedia Jasa.

16  

Bahwa penjelasan pemberian sanksi seperti di atas, telah sesuai dengan Pasal

118 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menjelaskan bahwa Pengguna Jasa

akan meberikan sanksi kepada Penyedia Jasa apabila Penyedia Jasa tidak dapat

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab.

i. egagalan Bangunan/Hasil Pekerjaan K

Dom

H

Dalam Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora kabupaten Boyolali

dengan CV. Damar Mukti Abadi tentang Pembangunan Ruang perpustakaan

SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, Kegagalan

Banggunan/Hasil Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab CV. Damar Mukti

Abadi ditentukan terhitung sejak tanggal Berita Acara Penyerahan Kedua

sampai dengan berakhirnya masa pertanggungjawaban paling lama 10

(sepuluh) tahun yang ditetapkan oleh Penilai Ahli. Ketentuan di atas tentang

Kegagalan Bangunan sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 25 Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

j. isili

Disdikpora Kabupaten Boyolali dan CV. Damar Mukti Abadi sepakat

memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di wilayah Hukum Kantor

Pengadilan Negeri Boyolali.

k. ak dan Kewajiban Para Pihak

Kewajiban dari Disdikpora Boyolali adalah membayarkan uang yang

telah disepakati dalam Nilai Kontrak, sedangkan hak dari Disdikpora adalah

menerima hasil bangunan berupa Ruang Perpustakaan SDN 3 Tambak

Kacamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali. Sementara kewajiban CV.

17  

dammar mukti abadi yaitu menyelesaikan bangunan berupa Ruang

Perpustakaan SDN 3 Tambak sesuai dengan spesifikasi bangunan dan jangka

waktu yang telah ditentukan. Dan hak CV. Damar Mukti Abadi adalah

menerima uang pembayaran sperti yang telah disepakati dalam Kontrak.

l. anprestasi W

K

                                                           

Wanprestasi dalam pasal 1238 KUH Perdata adalah Si berutang lalai,

apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah

dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan,

bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang

ditentukan.6

Wanprestasi yang dilakukan biasanya tidak sesuainya spesifkasi

bengunan yang direncanakan dengan pekerjaan di lapangan atau telah habis

tempo, bangunan yang dikerjakan belum 100% (seratus persen) selesai.

Wanprestasi atau cidera janji dalam Kontrak kerja Konstruksi diatur dalam

Pasal 22 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa

Konstruksi.

m. eadaan Memaksa (Overmacht/Force Majeur)

Keadaan Memaksa (overmacht/force majeur) adalah tidak dipenuhinya

kewajiban/prestasi oleh salah satu pihak akibat adanya keadaan memaksa atau

keadaan di luar kemampuan kehendak para pihak untuk memungkinkan

dipenuhinya kewajiban/prestasi. Bahwa Wanprestasi dalam Kontrak kerja

Konstruksi diatur di Pasal Pasal 22 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 18

 6 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta; Padnya

Paramita, hal. 323.

18  

tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 91 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Problematika yang Timbul dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi antara Disdikpora Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi Problematika atau Permasalah yang muncul dalam suatu perbuatan hukum

yang dilakukan pastilah menjadi suatu hal yang wajar, baik itu masalah internal

ataupun masalah eksternal. Masalah internal merupakan masalah yang timbul

antara pihak yang mengadakan perjanjian atau pihak ketiga yang terikat di

dalamnya, sedang masalah eksternal merupakan masalah yang timbul akibat

adanya pro dan kontra dari luar masyarakat maupun pihak-pihak lain.

a. atika/Masalah Internal Problem

Problem

Dalam masalah internal ini biasanya adalah ketika terjadi kegagalan

bangunan. Terkait dengan Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora

Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi dalam Pembangunan

Ruang Perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten

Boyolali, apabila terjadi kegagalan bangunan maka pasti perselisihan antara

kedua belah pihak akan terjadi, antara pihak satu dan pihak yang lainnya pasti

tidak ingin menjadi pihak yang disalahkan

b. atika/Masalah Eksternal

Sosialisasi kepada masyarakat selalu dilakukan sebelum adanya

pekerjaan Konstruksi, namun masih ada saja masyarakat yang tidak memahami

tentang maksud dan tujuan adanya pekerjaan Konstruksi. CV. Damar Mukti

19  

Abadi selaku Penyedia Jasa tidak jarang menemui masalah seperti ini, antara

lain adanya orang/masyarakat yang tidak mempunyai kewenangan dan tidak

bertanggung jawab, dengan cara membuat ketidaknyamanan pelaksanaan

Pembangunan dengan cara meminta upeti hanya untuk kepentingan pribadi

semata.

PENUTUP Kesimpulan Prosedur Kontrak kerja Konstruksi antara Disdikpora Kabupaten Boyolali

dengan CV. Damar Mukti Abadi adalah sebagai berikut: Pertama, metode

pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung.

Kedua, menetapkan hasil pemilihan melalui website K/L/D/I dan pengumuman

papan resmi. Ketiga, Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan SPPBJ untuk

menunjuk CV. Damar Mukti Abadi sebagai Penyedia Jasa. Keempat, CV. Damar

Mukti Abadi memberikan Jaminan Pelaksanaan sebesar nilai kontrak. Kelima, CV.

Damar Mukti Abadi mengajukan Jaminan Uang Muka sebesar 30% dari nilai

kontrak. Keenam, Kontrak di tandatangani oleh Darmanto S. Pd. selaku Kepala

Bidang SD Disdikpora Kabupaten Boyolali dan Tri Widodo selaku Direktur CV.

Damar Mukti Abadi. Ketujuh, setelah pekerjaan selesai 100% CV. Damar Mukti

Abadi wajib memberikan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak.

Pelaksanaan Perjanjian antara Disdikpora Kabupaten Boyolali dengan CV. Damar

Mukti Abadi

Adapun Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kontrak yang telah

ditandantangani oleh kedua belah pihak, yang intinya CV. Damar Mukti Abadi

harus menyelesaikan pekerjaan Konstruksi berupa Pembangunan Ruang

20  

Perpustakaan SDN 3 Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali sesuai

dengan spesifikasi atau perencanaan bangunan yang ditetapkan oleh Perencana

Konstruksi. Sedangkan Disdikpora Kabupaten Boyolali memberikan uang sesuai

dengan nilai Kontrak kepada CV. Damar Mukti Abadi dengan cara termijn atau

berdasarkan tahapan pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan.

Problematika yang Timbul dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi

antara Disdikpora Boyolali dengan CV. Damar Mukti Abadi adalah: Pertama,

Problematika Internal dan Kedua, Problematika Eksternal.

Saran

Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Pertama, Apabila

terjadi kegagalan bangunan dan ada unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka

Pihak yang bersangkutan segera diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan

peraturan ataupun perundangan yang berlaku, sehingga menimbulkan efek jera

serta pembangunan Konstruksi di segala bidang di Indonesia lebih berkualitas dan

Kedua, Setelah diadakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, maka masyarakat

wajib ikut serta mendukung apa yang dilakukan pemerintah dalam upaya

memajukan bangsa terutama di bidang pendidikan ini, dan tidak memanfaatkan

kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi semata.

21  

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Surakarta: UMS.

Nasution S., 2001, Metode Research (Penelitian Hukum), Jakarta: Bina Aksara.

Salim, 2009, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta: Sinar Grafika.

Salim, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2007, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta; Padnya Paramita.

 

PERATURAN/PERUNDANGAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pepres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.