IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH BERSUBSIDI BAGI ujian tesis 5 juli...implementasi kebijakan rumah bersubsidi

  • View
    218

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH BERSUBSIDI BAGI ujian tesis 5 juli...implementasi kebijakan rumah...

  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT

    BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KABUPATEN BULELENG

    (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 1/2011 TENTANG PERUMAHAN

    DAN KAWASAN PEMUKIMAN)

    DIAJUKAN OLEH :

    NI KETUT SUDIANING

    NPM. 2015 101 0669

    Dosen Pembimbing:

    Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos, M.AP

    Dr. Luh Nila Winarni, SH, MH

  • LATAR BELAKANG - TEORI

    Kebijakan adalah segala keputusan yang diambil pemerintahuntuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

    Tujuan pembangunan perumahan rakyat adalah mewujudkantersedianya rumah dalam jumlah yang memadai, di dalamlingkungan yang sehat, serta memenuhi syarat-syarat sehat, kuatdan dalam jangkauan daya beli masyarakat umum (Yosita, 2016: 7)

    pemahaman tentang kesejahteraan sosial, yang berhubungandengan pendidikan masyarakat, perawatan kesehatan, perumahan dan keamanan sosial (Nugroho, 2014: 16).

    Pengawasan ini dapat dilakukan melalui pemerintah itu sendiri(internal control) dan juga dapat dilakukan melalui exsternalcontrol (Hasibuan, 2011),

  • NORMATIF

    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan KawasanPermukiman

    Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2016, Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    Menteri PUPR, 2016. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 21/PRT/M/2016, Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat

    Berpenghasilan Rendah

    Tidak didukung sepenuhnya dengan peraturan daerah misalnya tentang RTRW berkaitan dengan kebijakan PR, terjadi perbedaan penerapan, spt di Kabupaten

    Buleleng kena PBB, pajak penjualan dan pembelian yg ditanggung konsumen dan

    pengadaan tanah yang masih sulit dan mahal

  • EMPIRIS

    kualitas rumah rendah, tempatnya terpencil, pengaturan sanitasi dan air bersih tidak memadai, membuat kerugian pada pengembang maupun

    konsumen (harga tanah dan bahan bangunan) tidak sebadning dengan

    anggaran rumah MBR

    pemerintah pusat belum bersinergi dengan pemerintah daerah, diperlukanadanya penyusunan tata ruang untuk pembangunan rumah MBR,

    penyiapan lahan belum memadai dan harga tanah terus merangkak naik, menjadikan kesulitan bagi para pengembang untuk menyediakan rumah

    murah

    Daya beli masyarakat terhadap rumah bersubsidi tidak dapat menjangkau, lebih memilih tinggal bersama-sama keluarga (daerah kumuh dan padat)

  • PERMASALAHAN DAN TUJUAN

    Bagaimanakah Implementasi Kebijakan PerumahanBersubsidi di Kabupaten Buleleng?

    Bagaimanakah pengawasan terhadapImplementasi Kebijakan pembangunan rumah

    bersubsidi di Kabupaten Buleleng?

    Apakah yang menjadi faktor-faktor pendukung danhambatan dalam Implementasi kebijakan

    Pembangunan rumah bersubsidi?

  • LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

    James Anderson (1979) menyebutkan bahwa implementasi berkenaandengan :

    1) sumberdaya dan SOP yang harus ditempuh;

    2) proses implementasi,

    3) aspek kepatuhan para pelaksana,

    4) isi kebijakan

    Edward III1) Komitmen - komunikasi2) Resources 3) Adanya diskresi atau disposisi4) SOP standard operation prosedur 5) Follow up,

  • PENGAWASAN DAN PERUMAHAN

    Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi danmenerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana

    (Muchsan dalam Siswanto Sunarno, 2005 : 97). Fungsi : 1) Mencegah

    penyimpangan; 2) proses kerja sesuai dengan prosedur; 3) menghilangkan

    hambatan; 4) Mencegah penyimpangan dan mencegah penyalahgunaan

    otoritas, kewenangan (Silalahi 2005)

    Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintahbertanggungjawab mengembangkan kebijakan terbaik agar dapat

    mengelola komunitas yang berpendapatan rendah secara sosial dan ekonomi

    untuk mencegah kaum tuna wisma terabaikan (Nugroho, 2014: 150)

  • KERANGKA PIKIR

  • METODELOGI

    Kualitatif

    Lokasi Kecamatan Sukasada dan Kec. Buleleng

    Penentuan informan purposive sampling dilanjutkan snowball sampel

    Metode Pengumpulan data : Observasi; Wawancara, Dokumentasi

    Metode Analisis Data Creswell (2016) :

    1.Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis

    2.membangun general sense dan merefleksikan makna data secara keseluruhan

    3.Menganalisis data dengan mengkoding data

    4.Melakukan koding lanjutan

    5.Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema saling berhubungan

    6.Mengintepretasikan dan memaknai data

  • GAMBARAN UMUM

    Rata-rata Pertumbuhan Penduduk mencapai, 0,62 % pertahun, dengan jumlah penduduk saat ini 650.120 jiwa

    Mata pencaharian penduduk sebagian besar pada bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, perikanan dan Peternakan

    Prosentase penduduk miskin mencapai 5,79 % (Rumah Subsidi + Program Kotaku)

    Jumlah rumah tidak layak huni tahun 2016 mencapai 7,773 RT, bahkan dari hasil wawancara di tahun 2107 mencapai 9000 lebih

    Total unit yang dibangun dan sudah dibangun periode 2016-2017 baru mencapai2.607 (dilihat dari pengurusan ijin), ber IMB baru 1.175

    Alih fungsi tanah 15-22 ha pertahun (lihat tabel 4.6)

  • HASIL DAN PEMBAHASAN

    Edwards III (1980):

    1. Komitmen, komunikasi antar aktor berjalan baik sehingga pelaksanaan di

    daerah berusaha dapat melaksana dengan mempermudah perizinan

    2. Resources; keterbatasan SDM, anggaran baik dari instansi pemerintah,

    pengembang maupun SDM perbankan

    3. Adanya diskresi atau disposisi; PP 64-2016, tidak dapat dilaksanakan

    dengan mudah, masih mempertimbangkan Perda spt RTRW, perda khusus

    MBR belum tersedia. Diambil tindakan diskresi dengan melibatkan pejabat

    di tingkat bawah (rekomendasi perbekel, kelian subak/pakraman)

    4. SOP standard operation prosedur dan Follow up; tidak konsisten, perubahan

    ditengah jalan, tindak lanjut hasil pengawasan tidak ada

  • SIMPULAN

    Secara umum proses sesuai di awali dengan sosialisasi, pengurusan perijinan, pengajuan proposal pada bank, penilaian,

    pencairan dan pengawasan, Implementasi melibatkan sinergitas

    berbagai aktor di daerah , perbankan, pengusaha dan

    masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan kemampuan yang

    berbeda, dan penerapan bisa beragam terutama pihak

    pengembang

    Pengawasasan lebih menekankan pada upaya bersifat preventif; pengawasan rutin dan tindakan pemberian sanksi belum pernah

    dilakukan dan tidak efektif

  • faktor pendukung adalah : (1) terdapat penduduk yang belum memiliki rumahyang layak huni; (2) dukungan pemerintah daerah dan penguasa wilayah

    setempat; (3) tersedia lahan yang masih luas untuk membangun rumah MBR; dan

    (4) adanya kerjasama yang baik antara bank dan lembaga mitra lainnya

    faktor penghambat adalah: a) adanya perubahan-perubahan PeraturanPelaksana; b) belum adanya peraturan pendukung tentang Kebijakan Perumahan

    bersubsidi bagi MBR di daerah; c) lahan yang ada di wilayah perkotaan dan

    sesuai dengan RTRW sangat terbatas; d) proses pada bank masih lambat dan

    SDM terbatas dan 5) proses sosialisasi belum maksimal berakibat pada

    pemahaman masyarakat menjadi tidak memadai

    SIMPULAN

  • SARAN DAN REKOMENDASI

    Pemerintah harus memiliki konsisten peraturan pelaksanaan

    Melakukan revisi terhadap RTRW

    bank yang ditunjuk diharapkan dapat menyediakansumberdaya manusia manusia yang cukup, dan prosedur

    yang lebih mudah

    Perlu dilakukan sosialisasi lebih banyak oleh parapenyelenggara perumahan bersubsidi kepada masyarakat