Upload
truongnguyet
View
228
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUMAH BERSUBSIDI BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) DI KABUPATEN BULELENG
(STUDI TERHADAP PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 1/2011 TENTANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PEMUKIMAN)
DIAJUKAN OLEH :
NI KETUT SUDIANING
NPM. 2015 101 0669
Dosen Pembimbing:
Dr. Ida Ayu Putu Sri Widnyani, S.Sos, M.AP
Dr. Luh Nila Winarni, SH, MH
LATAR BELAKANG - TEORI
• Kebijakan adalah segala keputusan yang diambil pemerintahuntuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
• Tujuan pembangunan perumahan rakyat adalah mewujudkantersedianya rumah dalam jumlah yang memadai, di dalamlingkungan yang sehat, serta memenuhi syarat-syarat sehat, kuatdan dalam jangkauan daya beli masyarakat umum (Yosita, 2016: 7)
• pemahaman tentang kesejahteraan sosial, yang berhubungandengan pendidikan masyarakat, perawatan kesehatan, perumahan dan keamanan sosial (Nugroho, 2014: 16).
• Pengawasan ini dapat dilakukan melalui pemerintah itu sendiri(internal control) dan juga dapat dilakukan melalui exsternalcontrol (Hasibuan, 2011),
NORMATIF
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
• Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2016, Tentang Pembangunan
Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
• Menteri PUPR, 2016. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 21/PRT/M/2016,
Tentang Kemudahan dan/atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
• Tidak didukung sepenuhnya dengan peraturan daerah misalnya tentang RTRW
berkaitan dengan kebijakan PR, terjadi perbedaan penerapan, spt di Kabupaten
Buleleng kena PBB, pajak penjualan dan pembelian yg ditanggung konsumen dan
pengadaan tanah yang masih sulit dan mahal
EMPIRIS
• kualitas rumah rendah, tempatnya terpencil, pengaturan sanitasi dan air
bersih tidak memadai, membuat kerugian pada pengembang maupun
konsumen (harga tanah dan bahan bangunan) tidak sebadning dengan
anggaran rumah MBR
• pemerintah pusat belum bersinergi dengan pemerintah daerah, diperlukan
adanya penyusunan tata ruang untuk pembangunan rumah MBR,
• penyiapan lahan belum memadai dan harga tanah terus merangkak naik,
menjadikan kesulitan bagi para pengembang untuk menyediakan rumah
murah
• Daya beli masyarakat terhadap rumah bersubsidi tidak dapat menjangkau,
lebih memilih tinggal bersama-sama keluarga (daerah kumuh dan padat)
PERMASALAHAN DAN TUJUAN
•Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Perumahan
Bersubsidi di Kabupaten Buleleng?
•Bagaimanakah pengawasan terhadap
Implementasi Kebijakan pembangunan rumah
bersubsidi di Kabupaten Buleleng?
•Apakah yang menjadi faktor-faktor pendukung dan
hambatan dalam Implementasi kebijakan
Pembangunan rumah bersubsidi?
LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA
• James Anderson (1979) menyebutkan bahwa implementasi berkenaan
dengan :
1) sumberdaya dan SOP yang harus ditempuh;
2) proses implementasi,
3) aspek kepatuhan para pelaksana,
4) isi kebijakan
• Edward III
1) Komitmen - komunikasi
2) Resources
3) Adanya diskresi atau disposisi
4) SOP “standard operation prosedur”
5) Follow up,
PENGAWASAN DAN PERUMAHAN
• Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan
menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana”
(Muchsan dalam Siswanto Sunarno, 2005 : 97). Fungsi : 1) Mencegah
penyimpangan; 2) proses kerja sesuai dengan prosedur; 3) menghilangkan
hambatan; 4) Mencegah penyimpangan dan mencegah penyalahgunaan
otoritas, kewenangan (Silalahi 2005)
• Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah
bertanggungjawab mengembangkan kebijakan terbaik agar dapat
mengelola komunitas yang berpendapatan rendah secara sosial dan ekonomi
untuk mencegah kaum tuna wisma terabaikan (Nugroho, 2014: 150)
METODELOGI
• Kualitatif
• Lokasi Kecamatan Sukasada dan Kec. Buleleng
• Penentuan informan purposive sampling dilanjutkan snowball sampel
• Metode Pengumpulan data : Observasi; Wawancara, Dokumentasi
• Metode Analisis Data Creswell (2016) :
1.Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis
2.membangun general sense dan merefleksikan makna data secara keseluruhan
3.Menganalisis data dengan mengkoding data
4.Melakukan koding lanjutan
5.Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema saling berhubungan
6.Mengintepretasikan dan memaknai data
GAMBARAN UMUM
• Rata-rata Pertumbuhan Penduduk mencapai, 0,62 % pertahun, dengan jumlah
penduduk saat ini 650.120 jiwa
• Mata pencaharian penduduk sebagian besar pada bidang Pertanian, Kehutanan,
Perkebunan, perikanan dan Peternakan
• Prosentase penduduk miskin mencapai 5,79 % (Rumah Subsidi + Program Kotaku)
• Jumlah rumah tidak layak huni tahun 2016 mencapai 7,773 RT, bahkan dari hasil
wawancara di tahun 2107 mencapai 9000 lebih
• Total unit yang dibangun dan sudah dibangun periode 2016-2017 baru mencapai
2.607 (dilihat dari pengurusan ijin), ber IMB baru 1.175
• Alih fungsi tanah 15-22 ha pertahun (lihat tabel 4.6)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Edwards III (1980):
1. Komitmen, komunikasi antar aktor berjalan baik sehingga pelaksanaan di
daerah berusaha dapat melaksana dengan mempermudah perizinan
2. Resources; keterbatasan SDM, anggaran baik dari instansi pemerintah,
pengembang maupun SDM perbankan
3. Adanya diskresi atau disposisi; PP 64-2016, tidak dapat dilaksanakan
dengan mudah, masih mempertimbangkan Perda spt RTRW, perda khusus
MBR belum tersedia. Diambil tindakan diskresi dengan melibatkan pejabat
di tingkat bawah (rekomendasi perbekel, kelian subak/pakraman)
4. SOP “standard operation prosedur dan Follow up; tidak konsisten, perubahan
ditengah jalan, tindak lanjut hasil pengawasan tidak ada
SIMPULAN
• Secara umum proses sesuai di awali dengan sosialisasi,
pengurusan perijinan, pengajuan proposal pada bank, penilaian,
pencairan dan pengawasan, Implementasi melibatkan sinergitas
berbagai aktor di daerah , perbankan, pengusaha dan
masyarakat sebagai kelompok sasaran dengan kemampuan yang
berbeda, dan penerapan bisa beragam terutama pihak
pengembang
• Pengawasasan lebih menekankan pada upaya bersifat preventif;
pengawasan rutin dan tindakan pemberian sanksi belum pernah
dilakukan dan tidak efektif
• faktor pendukung adalah : (1) terdapat penduduk yang belum memiliki rumah
yang layak huni; (2) dukungan pemerintah daerah dan penguasa wilayah
setempat; (3) tersedia lahan yang masih luas untuk membangun rumah MBR; dan
(4) adanya kerjasama yang baik antara bank dan lembaga mitra lainnya
• faktor penghambat adalah: a) adanya perubahan-perubahan Peraturan
Pelaksana; b) belum adanya peraturan pendukung tentang Kebijakan Perumahan
bersubsidi bagi MBR di daerah; c) lahan yang ada di wilayah perkotaan dan
sesuai dengan RTRW sangat terbatas; d) proses pada bank masih lambat dan
SDM terbatas dan 5) proses sosialisasi belum maksimal berakibat pada
pemahaman masyarakat menjadi tidak memadai
SIMPULAN
SARAN DAN REKOMENDASI
•Pemerintah harus memiliki konsisten peraturan pelaksanaan
•Melakukan revisi terhadap RTRW
•bank yang ditunjuk diharapkan dapat menyediakan
sumberdaya manusia manusia yang cukup, dan prosedur
yang lebih mudah
•Perlu dilakukan sosialisasi lebih banyak oleh para
penyelenggara perumahan bersubsidi kepada masyarakat