108
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA NEGLASARI KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Oleh: Ahmad Subandi 1112112000059 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2018

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA

DI DESA NEGLASARI KECAMATAN JASINGA

KABUPATEN BOGOR

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Ahmad Subandi

1112112000059

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2018

Page 2: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

i

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA

DI DESA NEGLASARI KECAMATAN JASINGA

KABUPATEN BOGOR

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Ahmad Subandi

1112112000059

Pembimbing

Dr. Haniah Hanafie, M.Si

NIP. 19610524 200003 2 002

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2018

Page 3: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA NEGLASARI

KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya

asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya

bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 19 Desember 2017

Ahmad Subandi

Page 4: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Ahmad Subandi

NIM : 1112112000059

Program Studi : Ilmu Politik

Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA NEGLASARI

KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.

Jakarta, 19 Desember 2017

Mengetahui, Menyetujui,

Ketua Program Studi Pembimbing

Dr. Iding Rosyidin, M.Si Dr. Haniah Hanafie, M.Si

NIP. 19701013 200501 1 003 NIP. 19610524 200003 2 002

Page 5: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

iv

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA NEGLASARI

KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR

oleh

Ahmad Subandi

1112112000059

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 3

Januari 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh

gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik.

Ketua, Sekretaris,

Dr. Iding Rosyidin, M.Si Suryani, M.Si

NIP. 19701013 200501 1 003 NIP. 19770424 200710 2 003

Penguji I, Penguji II,

Dr. Agus Nugraha, MA Dani Setiawan, M.Si

NIP. 19680801 200003 1 001

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 9 Januari 2018

Ketua Program Studi Ilmu Politik

FISIP UIN Jakarta

Dr. Iding Rosyidin, M.Si

NIP. 19701013 200501 1 003

Page 6: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

v

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisa Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa

Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini untuk

menganalisa implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari, mengetahui

dampak implementasi tersebut dan mengetahui faktor-faktor penyebabnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui wawancara,

observasi dan dokumentasi. Dalam PermendesPDTT No. 5/2015 dana desa di

prioritaskan untuk membiyai belanja pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa mengintegrasikan RPJMDes dan

RKPDes yang dituangkan dalam prioritas belanja desa atau APBDes yang

disepakati dalam musyawarah desa setiap tahunnya dan selanjutnya ditetapkan

dalam peraturan desa. Ketentuan tersebut akan dianalisa peran dan partisipasi

masyarakat desa seperti, aparat desa, Badan Permusayawaratan Desa (BPD),

tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mewakili unsur-unsur masyarakat dalam

menenetukan prioritas penggunaan dana desa dan selanjutnya akan dianalisa

dengang kerangka teori.

Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori model implementasi

kebijakan menurut Riant Nugroho Dwijowijoto yang berpola dari “bawah ke atas”

(bottom-up). Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah,

tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan kepada rakyat. Untuk mengetahui faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan menggunakan argumen

George C. Edwards mengenai kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya,

disposisi dan struktur birokrasi.

Dari hasil analisa kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa

implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari sudah berjalan tetapi

penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melalui musyawarah

desa. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat desa, tidak

akan siapnya sumber daya manusia di desa, masyarakat hanya menjadi objek

pembangunan bukan subjek pembangunan, dana desa berpotensi menjadi lahan

korupsi. Faktor penyebabnya adalah komunikasi antara pemerintah desa dan

aparat desa tidak berjalan baik, sumber daya manusia terbatas dan belum

memadai, disposisi dan struktur birokrasi menghambat.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Dana Desa.

Page 7: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha

Sempurna. Sumber ilmu dari segala ilmu. Raja dari segala raja. Maha Pencipta

dari segala pencipta. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan

skripsi ini dapat diselesaikan. Solawat serta salam penulis tidak lupa haturkan

kepada baginda Nabi Besar Sayyidina Muhammad SAW, sebagai panutan abadi

umat, pemimpin yang mampu menjadi tauladan bagi semua.

Penulis menyadari jika penulisan skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Ini merupakan salah satu capaian yang

penulis hasilkan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk itu dengan

tidak mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Dede Rosyada beserta

staf dan jajarannya,

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Dr. Zulkifli beserta

staf dan jajarannya. Dan juga Ketua Program Studi Ilmu Politik Dr. Iding

Rosyidin, M.Si beserta Suryani, M.Si selaku Sekretaris Program Studi

Ilmu Politik yang telah banyak memberikan kritik dan saran serta

dukungan moral pada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

3. Dosen pembimbing Dr. Haniah Hanafie, M.Si yang bersedia meluangkan

waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan terhadap penulisan

skripsi ini.

Page 8: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

vii

4. Segenap dosen FISIP UIN Jakarta, yang tidak bisa disebutkan satu per

satu tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada beliau semua yang

telah memberikan ilmu yang amat berharga.

5. Kedua orang tua; Turmudi dan Surnah yang memberikan segalanya

kepada penulis hingga sampai penulis tidak mampu membalas segala

pengorbanannya.

6. Kakak kandung tercinta Sutinah yang telah banyak memberikan doa dan

dukungan kepada penulis. Salam sayangku selalu.

7. Segenap Pemerintah dan warga Desa Neglasari yang telah memberikan

banyak data berupa informasi, laporan, dan wawancaranya sehingga

penulis bisa lebih mudah mengerjakan skripsi ini dengan baik.

8. Segenap sahabat seperjuangan di kampus; Rere, Cendy, Tio, Rully,

Akbar, Albar, Randi, Agung, Doi, Miftah, Eki, Evan, Andra, Silmi,

Fadly, Nipong, Ara dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa

disebutkan satu per satu, yang telah memberikan masukan, dialog, dan

juga pengalamannya sehingga penulisan ini bisa terselesaikan.

9. Segenap senior dan rekan seperjuangan di IPNU dan IPPNU; Bang

Muhajir, Bang Said, Bang Adam, Bang Ilham, Nasrul, Hafiz, Ipul, Faiz,

Hadi, Andi, Husnul, Tami, Eni dan rekan-rekanita yang lain yang tidak

bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan percikan spirit dan

masukan sehingga penulisan ini bisa selesai dengan baik.

Page 9: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

viii

10. Segenap senior dan teman seperjuangan IKPA BBPP BAZIS; Bang

Mukhobir, Bang Zaki, Bang Ibnu, Bang Toni, Bang Dipo, Mpo Eka,

Qeis, Ali, Ita, Khusnul, Wildan, Juni, Ilmi, Lukman, Aini, Dayat, Salaz,

Rohman dan lain-lain yang telah banyak memberi inspirasi dan semangat

kepada penulis agar secepatnya menyelesaikan kuliah.

11. Segenap alumni SMPN 206 Jakarta; Dimas, Jawa, Fafa, Defan yang telah

banyak memberi semangat kepada penulis agar secepatnya

menyelesaikan skripsi ini.

12. Segenap alumni MAN 10 Jakarta; Amir, Toni, Andri, Ucok yang telah

banyak memberi semangat kepada penulis agar secepatnya

menyelesaikan skripsi ini.

13. Kekasih hati Arum Nurulismiati yang selalu setia mendampingi

perjalanan hidup penulis dan memberikan semangat agar secepatnya

menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang penulis susun dalam skripsi ini bisa bermanfaat untuk

semua pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Saran dan masukan

yang membangun sangat penulis harapkan demi kemajuan penulisan selanjutnya.

Jakarta, 19 Desember 2017

Penulis

Page 10: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

ix

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .................................................................................................. i

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ......................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..................................................... iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .................................................... iv

ABSTRAK ............................................................................................................. v

KATA PENGANTAR .......................................................................................... vi

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xi

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii

DAFTAR SINGKATAN .................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

A. Pernyataan Masalah ......................................................................... 1

B. Pertanyaan Penelitian .................................................................... 11

C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 11

D. Manfaat Penelitian .......................................................................... 11

E. Tinjauan Pustaka ........................................................................... 12

F. Metode Penelitian .......................................................................... 14

1. Pendekatan Penelitian ............................................................... 14

2. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 15

G. Sistematika Penulisan .................................................................... 17

BAB II KERANGKA TEORI ......................................................................... 19

A. Pengertian Kebijakan Publik ......................................................... 19

B. Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik .......................................... 21

1. Tahap Penyusunan Agenda (Agenda Setting) .......................... 22

2. Tahap Formulasi Kebijakan (Policy Formulation) ................... 23

3. Tahap Adopsi Kebijakan (Policy Adoption) ............................ 23

4. Tahap Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) ........ 23

5. Tahap Evaluasi Kebijakan (Policy Assesment) ........................ 24

C. Implementasi Kebijakan Publik .................................................... 24

1. Model Implementasi Kebijakan ................................................ 25

2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Implementasi

Kebijakan .................................................................................. 26

3. Aktor Implementasi Kebijakan ................................................. 29

D. Kebijakan PermendesPDTT Nomor 5 Tahun 2015....................... 30

1. Filosofi Dana Desa ................................................................... 30

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa .............................................. 32

3. Kerangka Berpikir .................................................................... 37

Page 11: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

x

BAB III GAMBARAN UMUM DESA NEGLASARI ................................... 45

A. Sejarah Desa Neglasari .................................................................. 45

B. Kondisi Geografis Desa Neglasari ................................................ 46

1. Iklim dan Curah Hujan ............................................................. 47

2. Jenis Tanah ............................................................................... 47

3. Sumber Daya Lahan ................................................................. 47

4. Kondisi Sumber Daya Alam ..................................................... 48

C. Kondisi Demografi ........................................................................ 48

1. Keadaan Penduduk ................................................................... 48

2. Keadaan Sarana dan Prasarana ................................................. 51

3. Kondisi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi ............................. 53

4. Kondisi Pemerintah Desa ......................................................... 55

D. Program Pembangunan Desa Neglasari ........................................ 57

1. Visi dan Misi ............................................................................. 57

2. Strategi dan Arah Kebijakan Desa ............................................ 58

3. Prioritas Pembangunan Desa Neglasari .................................... 60

E. Pengelolaan Keuangan Desa Neglasari ......................................... 60

1. Pengelolaan Pendapatan ........................................................... 60

2. Pengelolaan Belanja Desa ......................................................... 62

BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA

DI DESA NEGLASARI ..................................................................... 63

A. Gambaran Umum Dana Desa di Desa Neglasari .......................... 63

B. Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Neglasari ................ 64

1. Pembangunan Gedung PAUD Mutiara .................................... 65

2. Pembangunan Gedung PAUD Durothul Atfal ......................... 68

3. Rehabilitasi Saluran Air/Drainase/Gorong-gorong .................. 73

4. Pembangunan Betonisasi Jalan Baru ........................................ 75

C. Dampak Implementasi Kebijakan Dana Desa

di Desa Neglasari ........................................................................... 80

D. Analisis Teoritis............................................................................. 82

1. Komunikasi ............................................................................... 82

2. Sumber Daya ............................................................................ 85

3. Disposisi ................................................................................... 85

4. Struktur Birokrasi ..................................................................... 86

BAB V PENUTUP ........................................................................................... 87

A. Kesimpulan .................................................................................... 87

B. Saran .............................................................................................. 88

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 90

Page 12: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

xi

DAFTAR TABEL

Tabel II.D.1 Kerangka Pemikiran ...................................................................... 47

Tabel III.C.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .............................. 51

Tabel III.C.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia ............................................. 51

Tabel III.C.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan................................... 52

Tabel III.C.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ........................ 53

Tabel III.C.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan ..................................... 54

Tabel III.C.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan ....................................... 54

Tabel III.C.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan .................................... 55

Tabel III.C.8 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi ......................................... 55

Tabel III.C.9 Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ...... 56

Tabel III.E.1 Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2015 ........................................ 64

Page 13: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.B.1 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk

Pembangunan Gedung PAUD Mutiara .................................... 77

Gambar IV.B.2 Gedung PAUD Mutiara yang Telah di Renovasi ..................... 78

Gambar IV.B.3 Sarana Pendukung PAUD Mutiara ........................................... 79

Gambar IV.B.4 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk

Pembangunan Gedung PAUD Durothul Atfal tahap satu ........ 81

Gambar IV.B.5 Gedung PAUD Durothul Atfal ................................................. 82

Gambar IV.B.6 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk

Pembangunan Gedung PAUD Durothul Atfal tahap dua

dan Rehabilitasi Saluran Air/Drainase/Gorong-gorong ............ 83

Gambar IV.B.7 Tampak Dalam Gedung PAUD Durothul Atfal ....................... 84

Gambar IV.B.8 Rehabilitasi Air/Drainase/Gorong-gorong ................................ 86

Gambar IV.B.9 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk

Pembangunan Betonisasi Jalan Baru ........................................ 88

Gambar IV.B.10 Pembangunan Betonisasi Jalan Baru ........................................ 89

Page 14: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

xiii

DAFTAR SINGKATAN

ADD Alokasi Dana Desa

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBDes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BPD Badan Musyawarah Anggaran

DD Dana Desa

IDM Indeks Desa Membangun

PAUD Pendidikan Anak Usia Dini

Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri

PermendesPDTT Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi

PP Peraturan Pemerintah

RKPDes Rencana Kerja Pemerintah Desa

RPJMDes Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

UU Undang-Undang

Page 15: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20141 tentang Desa merupakan instrumen

baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal tahun 2014 untuk membangun

visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokrasi dan sejahtera. Makna

kemandirian desa bukanlah dimaknai kesendirian desa dalam menghidupi dirinya

sendiri, tetapi kemandirian yang membutuhkan kombinasi dua hal, yakni:

pertama, insiatif lokal dari bawah; dan kedua, respon kebijakan.2

UU No. 6/2014 atau yang biasa disebut UU Desa tersebut diikuti dengan

terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20143 tentang Peraturan

Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 20144 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara.5

Dasar hukum UU No. 43/2014 juga didukung oleh dua peraturan menteri

dalam urusan yang berbeda, pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

113 Tahun 20146 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan arah

penyempurnaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaan telah

1Selanjutnya disebut UU No. 6/2014

2M. Syaiful Aris, “UU Desa dan Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia”, TRANSISI 9

(2014), 32 3Selanjutnya disebut PP No. 43/2014

4Selanjutnya disebut PP No. 60/2014

5Selanjutnya disingkat APBN

6Selanjutnya disebut Permendagri No. 113/2014

Page 16: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

2

diperjelas, begitu pun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa7 telah diperbarui. Kedua, prioritas penggunaan dana

desa telah juga diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015.8

Berdasarkan PP No. 60/2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

APBN, yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah9 kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat10

.

Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa

dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,

luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan

publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan

pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek

pembangunan.

Sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan nawacita yakni membangun

Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, dialokasikan dana

desa yang lebih besar dari APBN 2015 untuk memperkuat pembangunan desa.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan dana desa

7Selanjutnya disingkat APBDes

8Selanjutnya disebut PermendesPDTT No. 5/2015

9Selanjutnya disingkat APBD

10“Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” [dokumen on-line]; tersedia di

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=404209&task=detail&catid=3

&Itemid=42&tahun=2014#; Internet; diunduh pada 21 Juli 2016.

Page 17: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

3

tahun 2015 sejumlah 20,8 triliun rupiah yang penyalurannya ditransfer dari

Rekening Kas Umum Nasional ke Rekening Kas Umum Daerah penerima dana

desa tahun 2015 sebanyak 434 kabupaten/kota dengan syarat daerah tersebut telah

menyampaikan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara penghitungan dan

penetapan rincian dana desa kepada Kementerian Keuangan dan selanjutnya di

transfer ke 74.093 desa11

dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas

Desa dengan syarat desa telah menetapkan APBDes dan telah menyampaikan

kepada pemerintah kabupaten/kota.12

Yang menetapkan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud di

atas adalah menteri yang menangani desa yaitu Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

nasional yaitu Menteri/Kepala Bappennas dan menteri teknis/pimpinan lembaga

pemerintah nonkementerian.

Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian membuat

pedoman umum kegiatan yang didanai dari dana desa dengan mengacu pada

prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud di atas. Pedoman teknis

dibuat oleh bupati/walikota yang didanai dari dana desa sesuai pedoman umum

kegiatan. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana desa

diatur dengan peraturan menteri.

11

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah

Administrasi Pemerintahan” [dokumen on-line]; tersedia di

http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/08/19/p/e/permen_no.56_th_2015.doc;

Internet; diunduh pada 21 Juli 2016. 12

“Hulu ke Hilir Dana Desa” tersedia di http://www.kemenkeu.go.id/dana-desa; Internet;

diakses pada 21 Juli 2016.

Page 18: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

4

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PP No. 60/2014 tentang

Dana Desa yang Bersumber dari APBN ditetapkannya PermendesPDTT No.

5/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Prinsip penggunaan dana desa

yang dalam pelaksanannya memiliki dua azas, yaitu: azas desentralisasi dan azas

tugas pembantuan.

Azas desentralisasi merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi

kewenangan desa, didanai dari dan atas beban APBDes (keuangan desa) berupa

kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang

pelaksanaanya diatur dan diurus oleh desa.

Ada pun azas tugas pembantuan merupakan penyelenggaraan pemerintahan

sesuai azas pembantuan, didanai oleh tingkat pemerintahan yang menugaskan

(APBN, APBD provinsi, dan/atau APBD kabupaten/kota) berupa kewenangan

yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Penugasan meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan

desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang

pelaksanaannya diurus oleh desa berdasarkan penugasan dari pemerintah,

pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota13

Dalam pelaksanaannya, tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang

program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen

RKPDes dan APBDes, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan

dana desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat

13

Apung Widadi, Mengawal Implementasi Dana Desa: Ketimpangan dan Penyimpangan

[dokumen on-line]; tersedia di http://seknasfitra.org/wp-content/uploads/2015/05/Diskusi-Dan-

Desa.pdf; Internet; diunduh pada 21 Juli 2016.

Page 19: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

5

program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas

dan sumber daya yang dimilikinya.

Dalam PermendesPDTT No. 5/2015 dana desa di prioritaskan untuk

membiyai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.14

Bahwa

prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa harus memenuhi empat

prioritas utama. Keempat prioritas utama penggunaan dana desa yaitu: pemenuhan

kebutuhan dasar; pembangunan sarana dan prasarana desa; pengembangan potensi

ekonomi lokal; dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan, sedangkan penggunaan dana desa juga harus diprioritaskan untuk

pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan

peningkatan akses atas sumber daya ekonomi.

Oleh karena itu, dana desa tidak boleh digunakan asal-asalan atau untuk

kegiatan yang tidak menguntungkan pengembangan desa. Prioritas penggunaan

dana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, harus sejalan dengan target

pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa15

2015–2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa16

setiap tahunnya. Dalam

hal ini prioritas penggunaan dana desa harus disepakati dalam musyawarah desa

yang dapat dituangkan dalam RKPDes dan APBDes setiap tahunnya dan

selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa.

14

“Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5

Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa” [dokumen on-line]; tersedia di

http://jdih.kemendesa.web.id/Ind/wp-content/uploads/2015/08/PERMEN-NO.-5-TH-2015-

OK.pdf; Internet; diunduh pada 21 Juli 2016. 15

Selanjutnya disingkat RPJMDes 16

Selanjutnya disingkat RKPDes

Page 20: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

6

Masyarakat mempunyai kesempatan dalam pembangunan desa melalui

mekanisme musyawarah dan partisipasi dalam proses pembuatan peraturan desa.17

Saldi Isra menyatakaan bahwa dalam sistem politik modern, partisipasi

merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi dalam perumusan

kebijakan terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.18

Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa.

Karena proses pembangunan desa bukan hanya sebatas membangun prasarana dan

sarana yang diperlukan, tetapi proses pembangunan desa memerlukan waktu yang

panjang, pengorbanan yang tak sedikit, dan bertalian dengan banyak pihak dalam

masyarakat termasuk masyarakat daerah pedesaan.19

Jaminan partisipasi masyarakat memang cukup leluasa dalam menentukan

hal-hal yang sangat strategis bagi pembangunan desa. Hal ini sebagaimana diatur

dalam Pasal 54 UU No. 6/2014, bahwa musyawarah desa merupakan forum

permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa,20

pemerintah

desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi: penataan

desa; perencanaan desa; kerja sama desa; rencana investasi yang masuk ke desa;

pembentukan BUM Desa; penambahan dan pelepasan aset desa; dan kejadian luar

biasa. Unsur masyarakat yang dimaksud antara lain adalah tokoh adat, tokoh

agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani,

17

Aris, “UU Desa dan Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia” 18

Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam

Sistem Presidensial Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 282. 19

Umbu Pariangu, “Memoles Wajah Kapasitas dan Integritas Aparatur Desa dalam Bingkai

UU Desa”, TRANSISI 9 (2014): 49. 20

Selanjutnya disingkat BPD

Page 21: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

7

kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok

masyarakat miskin.21

Artinya, setiap desa harus menghidupkan sebuah forum

politik yang inklusif dimana persoalan strategis di musyawarahkan bersama.22

Komunikasi pembentukan kebijakan publik, termasuk BPD, persepsinya

terhadap posisi masyarakat di dalam proses tersebut ada inisiatif yang sangat

mendasar dari kedua pihak untuk melibatkan pihak lain dalam proses pembuatan

kebijakan, sehingga komunikasi berjalan dalam kerangka tujuan yang jelas.23

Inilah salah satu jaminan kuat atas peran masyarakat sipil untuk ikut

menentukan pembangunan desa agar sesuai kebutuhan dan tidak menjadikan

kelompok sipil pedesaan sebagai korban pembangunan. Sekali lagi, bagaimana

otonomi desa agar tidak melahirkan elit lokal pedesaan yang menyebabkan

kesenjangan.

Jauh sebelum dana desa dikucurkan langsung ke desa sebenarnya sudah ada

yang namanya alokasi dana desa. Sesuai Permendagri No. 113/2014 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa,

“alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah

kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.”24

21

In’amul Mushoffa, “Menimbang Prospek Kesejahteraan Masyarakat Dalam UU Desa”,

TRANSISI 9 (2014): 8. 22

Didik Sukriono, “Undang-Undang Desa dan Permasalahan Sosial Budaya”, TRANSISI 9

(2014): 19. 23

Aris, “UU Desa dan Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia”, 37. 24

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa” [dokumen on-line]; tersedia di http://www.kemendagri.go.id/media/documents/

Permen_No.113-2014(final).doc; Internet; diakses pada 21 Juli 2016.

Page 22: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

8

Secara sederhana dapat dibedakan, dana desa merupakan kewajiban

pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa di dalam

APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan negara kepada desa, sedangkan

alokasi dana desa yang berasal dari APBD, yang merupakan kewajiban

pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa

yang diambilkan dari dana bagi hasil pajak daerah dan dana alokasi umum yang

merupakan bagian dana perimbangan pusat, yang pada prinsipnya pengelolaan

atau penggunaannya mempunyai tujuan yang sama.

Di sepanjang tahun 2015, masing-masing desa telah menerima dana desa

sebesar 300–400 juta rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk alokasi dana desa

yang diterima desa dari APBD. Menurut Mendes PDTT, Marwan Ja’far tahun

2016 dana desa masih akan ditambah sampai 700 juta rupiah per desa. Sehingga

rata-rata desa menerima 1–1,2 miliar rupiah selama periode 2015–2016.25

Kucuran dana sebesar itu, tentu berpotensi menjadi lahan korupsi basah, jika

aparatur desa tidak diberdayakan dan diasisteni secara ketat dalam mengelola

anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi,

sumber daya manusia aparatur di tingkat desa masih belum memadai, apalagi

ketika harus mengelola anggaran yang begitu besar.

Jumlah tersebut bukan jumlah yang sedikit untuk sebuah gagasan besar

transformatif otonomi desa. Jika tidak digunakan secara hati-hati dan cermat,

25

Novy Lumanauw, “Dana Desa, Menteri Marwan Akui Banyak Kendala dalam

Pelaksanaan Program” dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk 'Kebijakan

Pembangunan dan Pemberdayaan Desa' yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Econvention Ecopark, Ancol Jakarta, 2 Desember 2015

[berita on-line] tersedia di http://www.beritasatu.com/ekonomi/326719-dana-desa-menteri-

marwan-akui-banyak-kendala-dalam-pelaksanaan-program.html; Internet; diakses pada 21 Juli

2016.

Page 23: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

9

maka berkah tersebut hanya akan mereplikasi pola-pola koruptif yang ganas di

tangan aparatur desa.26

Kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran otomatis

bertanggung jawab secara administratif. kepala desa tidak boleh bermain-main

dengan penggunaan dana desa supaya tidak berurusan dengan penegak hukum.

Setiap penggunaan dana desa diperiksa oleh petugas inspektorat pemerintah

kabupaten/kota yang ada wilayahnya masing-masing dan mereka mengecek ke

lokasi tentang proyek yang dikerjakan, apakah sesuai anggaran.

Jangan sampai, anggaran sebesar itu justru menjadi lahan korupsi baru.

Sebab rapuhnya moralitas aparatur negara, dari tingkat pusat sampai tingkat

daerah, berpotensi menularkan wajah pengelolaan birokrasi yang buruk sampai ke

tingkat desa.27

Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

menjadi objek penelitian penulis dikarenakan, angka Indeks Desa Membangun

(IDM) 2015 yang diperoleh 0,5778 dengan status desa tertinggal28

dilihat dari

dimensi sosial, ekonomi dan ekologi. Pertama, dilihat dari dimensi sosial, Desa

Neglasari minim sarana prasarana dan tenaga ahli di bidang pendidikan maupun

kesehatan, hal ini juga tidak didukung oleh infrastruktur yang belum memadai,

khususnya jalan raya sehingga akses menuju prasarana pendidikan dan kesehatan

sulit dijangkau. Sebagian besar penduduk desa rata-rata lulusan SMP dan bermata

pencaharian sebagai buruh swasta, petani, buruh tani dan banyak pula yang tidak

bekerja atau pengangguran. Kedua, dimensi ekonomi di desa hanya didominasi

26

Pariangu, “Memoles Wajah Kapasitas dan Integritas Aparatur Desa”, 55. 27

Mushoffa, “Menimbang Prospek Kesejahteraan Masyarakat Dalam UU Desa”, 7. 28

“Indeks Desa Membangun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi” [dokumen on-line]; tersedia di https://hanibalhamidi.files.wordpress.com/2015

/10/indeks-desa-membangun-kementerian-desa-pdtt-hh.pdf

Page 24: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

10

wirausaha pada bidang UMKM atau pedagang. Hal tersebut berdampak pada

rendahnya tingkat perekonomian di desa karena hanya satu jenis kegiatan

ekonomi penduduk yang mendominasi. Ketiga, dimensi ekologi, sungai di desa

sebagai sumber air yang diandalkan penduduk desa ketika musim kemarau datang

untuk kegiatan MCK sehingga air sungai tercemar dan dapat memengaruhi

kesehatan. Oleh karena itu dana desa menjadi sangat membantu bagi desa untuk

membangun infrastruktur dan sarana pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya.

Tahun 2015 adalah periode krusial sebagai tahun pertama

diimplementasikannya UU Desa. Ditinjau dari pernyataan di atas nampak bahwa

kepala desa dan aparatnya sebagai pelaksana kebijakan diharapkan memberikan

informasi seluas-luasnya kepada masyarakat desa bahwa setiap tahun desa

mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat dan mempunyai kapasitas dan

integritas dalam mengelola dana desa yang cukup besar sehingga tidak menjadi

lahan korupsi baru dan hanya melahirkan elit-elit desa. Dalam hal ini, akan

diamati peran dan partisipasi masyarakat desa dalam menenetukan prioritas

penggunaan dana desa yang di sepakati dalam musyawarah desa untuk

menentukan RKPDes dan APBDes di Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga,

Kabupaten Bogor. Dengan demikian ini perlu dibuktikan secara formal melalui

laporan realisasi penggunaan dana desa dan mengetahui pengakuan dari pihak

terkait yang terlibat seperti aparat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga

sekitar pembangunan dalam penggunaan dana desa selama tahun 2015 yang telah

berjalan, selanjutnya dilakukan observasi dan analisis mendalam terkait realisasi

Page 25: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

11

penggunaan dana desa, dampak yang timbul dan mengetahui faktor pendukung

maupun penghambat implementasi kebijakan tersebut.

B. Pertanyaan Penelitian

Merujuk pernyataan masalah dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka

pertanyaan penelitian dalam penelitian ini terdapat dua pertanyaan besar:

1. Bagaimana implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari,

Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor?

2. Apa dampak implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari,

Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pernyataan dan pertanyaan masalahnya maka tujuan

penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisa implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari,

Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor terhadap kebijakan Mendes

PDTT dalam PermendesPDTT No. 5/2015 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa.

2. Mengetahui dampak implementasi kebijakan dana desa di Desa

Neglasari, Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki berbagai macam manfaat. Adapun manfaat-

manfaat itu dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yakni manfaat akademik dan

manfaat praktis.

Page 26: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

12

1. Manfaat Akademik

Secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan

informasi, referensi, dan kontribusi bagi kalangan akademisi dan sebagai

pengembangan ilmu kebijakan publik terkait implementasi kebijakan dana

desa serta membantu pemerintah mengawal prosesnya berjalan sebagaimana

mestinya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat menjadi bahan

masukan dan informasi bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan program

nawacitanya yaitu “membangun dari pinggiran” dengan meningkatkan

kualitas sumber daya manusia di tingkat desa, melakukan pembinaan,

pendampingan ataupun asistensi secara institusi maupun individu bagi

aparat desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan

kebijakan strategis di desa melalui musyawarah desa.

E. Tinjauan Pustaka

Harus diakui, penelitian mengenai tema kebijakan publik sudah pernah

dilakukan oleh beberapa akademisi. Namun demikian, sejauh yang peneliti

ketahui, belum pernah ada satupun usaha yang meneliti tentang “Implementasi

Kebijakan Dana Desa di Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor

(Studi terhadap Kebijakan Mendes PDTT dalam PermendesPDTT No. 5/2015

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa).

Jika dilihat dari judul dan topiknya, penelitian ini mengandaikan sebuah

argumentasi bahwa implementasi merupakan tahap yang penting dalam proses

Page 27: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

13

kebijakan publik. Suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai

dampak atau tujuan yang diinginkan. Terkait dengan ini, terdapat tiga penelitian

yang berada dalam jalur pemikiran tersebut. Di antaranya adalah yang dikerjakan

oleh Ahmad Yusran berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

(ADD) di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo” (Tesis, UNHAS); Muhammad

Zainul Abidin “Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung

Kebijakan Dana Desa” (Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Kemenkeu); Saepul

Ikhwan berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Bantuan

Provinsi pada Pemerintah Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten

Tangerang Tahun 2009-2011” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Jika 3 penelitian di atas dibandingan dengan penelitian yang peneliti

lakukan, harus diakui, ada benang merah yang menghubungkan yaitu

implementasi dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi

publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya

diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih

dampak atau tujuan yang diinginkan. Tahap implementasi tidak akan dimulai

sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh

formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah

undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi

tersebut. Namun, dari tiga penelitian di atas, belum ada yang secara tersurat

menanyakan bagaimana implementasi kebijakan dana desa terhadap kebijakan

PermendesPDTT No.5/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Jika objek

penelitian dana desa yang diambil, ada persamaan dengan penelitian yang

Page 28: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

14

dilakukan Ahmad Yusran dan Saepul Ikhwan tentang alokasi dana desa yang

sebelumnya anggaran desa bukan bersumber dari porsi anggaran dari APBN

melainkan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah

kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi dana

alokasi khusus. Akan tetapi penelitian Ahmad Yusran dan Saepul Ikhwan

menyoroti tahapan kebijakan implementasi alokasi dana desa yang bukan

bersumber dari APBN melaikan dari APBD dalam upaya membangun desa tidak

seperti yang peneliti yang sedang lakukan yaitu meneliti dana desa yang setiap

desa akan mendapatkan kucuran dana dari APBN yang berkisar 800 juta rupiah–

1,5 miliar rupiah/tahun/desa. Memberikan ruang eksplorasi-politis bagi

pemerintah desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

desa sebesar-besarnya yang mengacu kepada prioritas penggunaan dana desa

sesuai amanat kebijakan Mendes PDTT dengan memanfaatkan sumber daya desa

yang ada melalui pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Mengingat hal itu

semua maka dapat dinyatakan di sini bahwa penelitian yang dilakukan oleh

peneliti ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan signifikan untuk

dilakukan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis memperhatikan

bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang, dan perilaku yang

Page 29: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

15

dapat diamati.29

Penelitian kualitatif dalam pengembangan teori

menggunakan penelitian induktif yaitu merujuk pada fakta-fakta yang ada

(khusus) menuju ke hal-hal yang umum.30

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan

fakta-fakta yang berkaitan dengan tema lalu menganalisanya dengan tujuan

untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan.31

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Penelitian ini melakukan teknik pengumpulan data dengan

menggunakan wawancara. Wawancara adalah proses pengumpulan data

melalui percakapan yang berbentuk tanya jawab dan tatap muka.32

Dalam

menentukan informan, penulis menggunakan teknik purposive sampling

yaitu teknik penentuan sampel yang dipilih dengan cermat, agar dalam

sampel itu terdapat wakil-wakil yang dapat mewakili dan mengetahui

penelitian ini.

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Neglasari

Kabupaten Bogor yaitu M. Nahrowi, SE, kemudian Badan

Permusyawaratan Desa yaitu Uding Miftahudin, Ketua MUI Desa

Neglasari/Tokoh Agama yaitu Kiai Suhendar, Pengurus/Guru Pendidikan

Anak Usia Dini33

Mutiara yaitu Rihanah, Pengurus/Guru PAUD Durathul

29

Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2001). 30

Etta Mamang Sangadji dan Sopia, Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam

Penelitian (Yogyakarta: ANDI, 2010), 19. 31

Sangaji dan Sopia, Metodelogi Penelitian, 21. 32

Moh Nazir, Metode Penelitian, edisi kesembilan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170. 33

Selanjutnya disingkat PAUD

Page 30: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

16

Atfal yaitu Maspupah, masyarakat sekitar pembangunan Rehabilitasi

Air/Drainase/Gorong-gorong yaitu Korib dan masyarakat sekitar

pembangunan Betonisasi Jalan Baru yaitu Sueb. Penulis memilih informan

tersebut karena memiliki posisi penting yang dapat diwawancara guna

memperoleh data yang akurat.

b. Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui

observasi. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melihat objek

yang akan diteliti tanpa ada bantuan alat standar lain untuk keperluan

tersebut.34

Penulis melakukan observasi ke Desa Neglasari Kabupaten

Bogor dan lingkungan masyarakat Desa Neglasari Kabupaten Bogor.

c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan dokumen sebagai teknik pengumpulan

data, dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menganalisis

dokumen publik seperti literatur buku, memo, notulen, rekaman, internet,

undang-undang dan arsip resmi.35

Penulis melihat beberapa dokumen

seperti laporan realisasi penggunaan dana desa di Desa Neglasari,

Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, kemudian penulis menggunakan

PermendesPDTT No. 5/2015 tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa.

Selanjutnya penulis juga menggunakan literatur buku-buku dengan tema

kebijakan publik.

34

Nazir, Metode Penelitian, 154. 35

John W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima

Pendekatan, edisi ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 222.

Page 31: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

17

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan skripsi ini lebih fokus dan

sistematis, maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari

sub-sub bab. Pada Bab I terdapat sub-sub bab yang meliputi, pernyataan masalah,

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat peneletian, tinjauan pustaka,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

Selanjutnya pada Bab II berisi kerangka teori yang digunakan dalam

penelitian ini. Peneliti mengkaji tentang teori kebijakan publik, tahapan

pembuatan kebijakan publik, penjelasan mengenai implementasi kebijakan publik,

kebijakan Mendes PDTT dalam PermendesPDTT No. 5/2015 dan kerangka

berpikir.

Pada Bab III, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian. Penulis akan

mengambarkan Desa Neglasari Kabupaten Bogor yang meliputi: Sejarah desa,

kondisi geografis, kondisi demografi, program pembangunan serta pengelolaan

keuangan Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.

Kemudian pada Bab IV sebagai inti dari pokok penulisan skripsi ini

membahas implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari, Kecamatan

Jasinga, Kabupaten Bogor terhadap kebijakan PermendesPDTT No.5/2015

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang terealisasi dan yang tidak terealasi,

dampak serta faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan

dana desa.

Page 32: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

18

Penulisan skripsi ini diakhiri dengan Bab V, yaitu penutup yang berisikan

kesimpulan penulis berkaitan dengan isi dari keseluruhan penulisan skripsi ini dan

saran-saran dari penulis.

Page 33: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

19

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian yang menarik di dalam ilmu

politik. Meskipun demikian, konsep mengenai kebijakan publik lebih ditekankan

pada studi-studi mengenai administrasi negara. Artinya kebijakan publik hanya

dianggap sebagai proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh negara dengan

mempertimbangkan beberapa aspek. Secara umum, kebijakan publik dapat

didefinisikan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pihak

berwenang (dalam hal ini pemerintah) yang boleh jadi melibatkan stakeholders

lain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya

selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi.36

Dari sudut pandang politik, kebijakan publik boleh jadi dianggap sebagai

salah satu hasil dari perdebatan panjang yang terjadi di ranah negara dengan

aktor-aktor yang mempunyai berbagai macam kepentingan. Dengan demikian,

kebijakan publik tidak hanya dipelajari sebagai proses pembuatan kebijakan,

tetapi juga dinamika yang terjadi ketika kebijakan tersebut dibuat dan

diimplementasikan.37

Pasca perang dunia kedua, ilmuwan sosial (khususnya politik) mencoba

untuk mencari sebuah fokus baru mengenai studi politik yaitu mengenai hubungan

negara dan masyarakat (warga negara). Sebelumnya, studi politik hanya berkutat

36

Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2010), 1. 37

Michael Howlett dan Ramesh, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy

Subsystem (Toronto: Oxford University Press, 2001), 3.

Page 34: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

20

pada institusi pemerintahan yang selanjutnya disebut sebagai negara. Selanjutnya,

studi politik terus mengalami perkembangan dari fokus studinya yang berupa

negara. Studi tersebut tidak hanya melihat negara sebagai aktor tunggal dan netral,

tetapi juga di dalamnya terdapat kontestasi, khususnya ketika menentukan sebuah

kebijakan.

Selanjutnya, studi tersebut berkembang pada tahun 1970-an, khususnya

setelah terbitnya tulisan Harold D. Laswell tentang Policy Science.38

Selanjutnya,

yang disebut sebagai Policy Science menurut Laswell, fokus atau kajian ilmu

politik tidak hanya selalu melihat struktur pemerintahan atau kebiasaan aktor

politik yang ada, tetapi juga mengenai sesuatu yang benar-benar dilakukan oleh

pemerintah. Pendekatan tersebut selanjutnya fokus pada kebijakan publik atau

proses pembuatan kebijakan publik.

Selanjutnya, ada beberapa ilmuwan politik atau tokoh-tokoh politik yang

mencoba untuk mendefinisikan arti kebijakan publik. Salah satu tokoh awal yang

mencoba untuk mendefinisikan kebijakan publik adalah Thomas Dye. Thomas

Dye mendeskripsikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.39

Definisi

tersebut memang dirasa terlalu sempit untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan

publik. Ada dua makna yang bisa diambil dari definisi Thomas Dye tersebut.

Pertama, Dye berargumen bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh

pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua, Dye menegaskan kembali bahwa

38

Lihat Harold D. Laswell, Policy Science and Political Science, dalam Michael Howlett

dan Ramesh, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem (Toronto: Oxford

University Press, 2001), 4. 39

Howlett dan Ramesh, Studying Public Policy, 5.

Page 35: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

21

kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan

oleh pemerintah. Dalam hal tersebut, pilihan yang diambil oleh pemerintah

merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Selain itu, James Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai

kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah, meskipun

kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar,40

sedangkan kata “publik” secara terminologi mengandung arti sekelompok orang

atau masyarakat.41

Menurut Wayne Parsons, publik adalah aktivitas manusia yang

dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial,

atau setidaknya oleh tindakan bersama. 42

Secara definisi, menurut Woll, yang dikutip oleh Hessel, kebijakan publik

adalah sejumlah aktifitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat,

baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi masyarakat.

Pertama, kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua,

adanya output kebijakan dalam bentuk program untuk masyarakat. Dan ketiga,

adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat.43

B. Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, perlu dilakukan

sebuah analisis kebijakan, yang bagi William N. Dunn adalah untuk merumuskan

40

Lihat James Anderson, Public Policy Making, dalam Budi Winarno, Kebijakan Publik:

Teori, Proses dan Studi Kasus (Yogyakarta: CAPS, 2012), 21. 41

“Kamus Besar Bahasa Indonesia” tersedia di http://kbbi.web.id/publik, diakses pada

tanggal 9 September 2016. 42

Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (Jakarta,

Kencana, 2006), 3. 43

Lihat Woll, dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi:

Konsep, Strategi & Kasus (Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003), 2.

Page 36: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

22

masalah sebagai bagian dari pencarian solusi atau alternatif kebijakan.44

Ada

beberapa tahapan proses pembuatan kebijakan, yang ditawarkan oleh William N.

Dunn, yaitu penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan,

implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.45

1. Tahap Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Pada tahap ini, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah

menentukan masalah publik yang akan dipecahkan.46

Tidak semua masalah

akan menjadi masalah publik, tidak semua masalah menjadi isu, serta tidak

semua isu menjadi agenda pemerintah.47

Suatu masalah akan menjadi

masalah publik bila ada seseorang atau kelompok yang menggerakan ke arah

tindakan tersebut.48

Pendapat lain juga dikatakan oleh Woll yang dikutip oleh

Hessel, bahwa suatu isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda

kebijakan apabila memiliki dampak yang besar bagi kepentingan banyak

orang.49

William N. Dunn menawarkan 4 fase proses problem structuring untuk

merumuskan masalah, yaitu problem search (pencarian masalah), problem

44

William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press, 2003), 2. 45

Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, 22. 46

Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus

(Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003), 8. 47

Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi, 4 48

Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus (Yogyakarta: CAPS,

2012), 73. 49

Lihat Woll, dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi:

Konsep, Strategi & Kasus (Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003), 8.

Page 37: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

23

definition (pendefinisian masalah), problem specification (spesifikasi

masalah) dan problem setting (pengenalan masalah).50

Setelah menentukan masalah-masalah yang akan dipecahkan, para

pejabat yang dipilih, menempatkan masalah publik tersebut pada agenda

kebijakan. Pada tahap ini, banyak masalah tidak disentuh sama sekali dan ada

juga masalah yang ditunda untuk waktu yang lama.51

2. Tahap Formulasi Kebijakan (Policy Formulation)

Pada tahap ini, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan

kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.52

Para pejabat merumuskan

alternatif kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam

merusmuskan alternatif kebijakan, perlu dilakukan prosedur forecasting

(peramalan) untuk mengetahui konsekuensi kebijakan yang dipilih di masa

mendatang.53

3. Tahap Adopsi Kebijakan (Policy Adoption)

Pada tahap ini, untuk menentukan alternatif kebijakan yang dipilih

melalui dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur

lembaga atau keputusan peradilan.54

4. Tahap Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat.

Menurut Dunn, implementasi adalah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh

50

Lihat William N. Dunn, dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang

Membumi: Konsep, Strategi & Kasus (Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003), 8. 51

William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua, 24. 52

Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus, 36. 53

Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 21. 54

Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 24.

Page 38: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

24

unit-unit administrasi dengan memobilisasikan sumber daya finansial dan

manusia.55

Tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan

publik. Bagi Patton dan Sawicki56

, Implementasi berkaitan dengan beragam

kegiatan untuk merealisasikan program. Para eksekutif mengatur cara untuk

menerapkan kebijakan yang telah ditentukan.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan (Policy Assesment)

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses kebijakan. Tahap ini

dilakukan untuk menilai terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan. Seperti

yang dikatan oleh Dunn, evaluasi dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan

kesimpulan dari kebijakan yang sudah dilaksanakan, melainkan juga saran

dan kritik untuk merumuskan kembali masalah tersebut.57

C. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah sebuah cara agar kebijakan

dapat mencapai tujuannya.58

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn,

sebagaimana yang dikutip Budi Winarno, membatasi implementasi kebijakan

sebagai tindakan yang dilakukan individu atau kelompok pemerintah atau swasta

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.59

Implementasi kebijakan bermuara

kepada output, baik berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang

55

Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 24. 56

Lihat Patton dan Sawicki, dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang

Membumi: Konsep, Strategi & Kasus (Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003), 9. 57

Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 29. 58

Riant Nugroho Dwijowijoto, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi

(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003), 158. 59

Lihat Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, The Policy Implementation Process: A

Coceptual Framework, dalam Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus

(Yogyakarta: CAPS, 2012), 149.

Page 39: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

25

dapat dirasakan oleh pemanfaat.60

Tahap implementasi berhubungan dengan apa

yang terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan

kewenangan pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat

diukur, sehingga kebijakan tersebut dapat memperoleh hasil melalui kegiatan

program pemerintah.61

1. Model Implementasi Kebijakan

Terdapat dua pemilahan model implementasi kebijakan menurut Riant

Nugroho Dwijowijoto. Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan

yang berpola dari “atas ke bawah” (top-bottomer) dan implementasi

kebijakan yang berpola dari “bawah ke atas” (bottom-topper). Pemilahan

yang kedua adalah implementasi kebijakan yang berpola paksa (command

and control) dan model mekanisme pasar (economic incentive).62

Pada Model implementasi kebijakan ini, penulis merujuk pada

pemilahan pertama, yaitu:

a. Model yang berpola dari “atas ke bawah” (top-bottomer). Kebijakan

ini merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk

rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi.

b. Model yang berpola dari “bawah ke atas” (bottom-up). Kebijakan ini

merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi dalam

pelaksanaannya diserahkan kepada rakyat.

60

Dwijowijoto, Kebijakan Publik, 74. 61

Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi, 9. 62

Dwijowijoto, Kebijakan Publik, 165.

Page 40: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

26

2. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan, tentu ada beberapa faktor

pendukung atau bahkan menjadi penghambat dalam mengimplementasikan

kebijakan publik tersebut, pada penelitian ini penulis merujuk pada pemikiran

George C. Edwards. Ada empat faktor yang berpengaruh terhadap

implementasi kebijakan63

, yaitu:

a. Komunikasi

Dalam proses komunikasi kebijakan, ada tiga hal penting menurut

Edwards, yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Berikut adalah

penjelasannya, yaitu:

1) Transmisi, yang dimaksud disini adalah informasi yang tidak hanya

disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada

kelompok sasaran dan pihak terkait.

2) Konsistensi, yang dimaksud disini adalah informasi yang

disampaikan harus konsisten sehingga para pelaksana kebijakan

dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

3) Kejelasan, yang dimaksud disini adalah informasi yang disampaikan

harus jelas dan mudah dipahami. Hal ini dilakukan untuk

menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan,

kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi

kebijakan.

63

Lihat George C. Edwards, Implementing Public Policy, dalam Budi Winarno, Kebijakan

Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus (Yogyakarta: CAPS, 2012), 177-210.

Page 41: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

27

b. Sumber Daya

Sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam

melaksanakan kebijakan. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia

yang memadai, wewenang, dan fasilitas. Berikut adalah penjelasannya,

yaitu:

1) Sumber Daya Manusia yang Memadai

Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber yang paling

penting dalam melaksanakan kebijakan. Dalam

mengimplementasikan kebijakan, harus didukung dengan sumber

daya manusia yang memiliki keterampilan, keahlian dan professional

dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kurangnya sumber daya

manusia yang berkualitas, tentu akan menghambat dalam

mengimplementasikan kebijakan tersebut.

2) Informasi

Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi

bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Kedua, para pelaksana

kebijakan harus mengetahui orang-orang yang terlibat dalam

pelaksanaan kebijakan mentaati peraturan-peraturan pemerintah.

3) Wewenang

Wewenang berperan penting dalam implementasi kebijakan,

terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang

dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan. Wewenang mempunyai

banyak bentuk yang berbeda, seperti mengeluarkan perintah kepada

Page 42: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

28

para pejabat yang lain, wewenang dalam menyediakan dan

menyalurkan dana, sebagaimanya.

4) Fasilitas

Fasilitas ini menyangkut sarana dan prasarana dalam menunjang dan

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

c. Disposisi

Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, tentu

mereka akan melaksanakan kebijakan yang diinginkan para pembuat

keputusan awal. Namun, sebaliknya, bila tingkah laku atau perspektif para

pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka implementasi

kebijakan akan sulit. Jadi kebijakan yang dilaksanakan akan berjalan

secara efektif apabila mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi implementor

kebijakan. Birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi

juga berada dalam organisasi-organisasi dan institusi-institusi. Struktur

birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi

kebijakan. Struktur birokrasi ini mencakup dua hal, yaitu Standar

Operating Prosedurs (SOP) dan fragmentasi. Berikut penjelasannya, yaitu:

1) Standar Operating Prosedurs (SOP)

Merupakan prosedur kerja ukuran dasar atau pedoman bagi para

implementor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, agar

sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

Page 43: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

29

2) Fragmentasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terjadi desentralisasi

kekuasaan, tentu akan terjadi lemahnya pengawasan dan

menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit. Hal ini dapat terjadi

karena adanya tekanan-tekanan di luar unit birokrasi, seperti

kelompok kepentingan, pejabat eksekutif dan sebagaimanya.

3. Aktor Implementasi Kebijakan

Keberhasilan dari implementasi kebijakan, tidak luput dari peran para

aktor dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Ada lima implementor64

dalam

pelaksanaan kebijakan, yaitu:

a. Birokrasi

Di Amerika, pada umumnya kebijakan publik diimplementasikan

oleh sistem badan administrasi yang kompleks. Badan administrasi ini

melaksanakan tugas pemerintah sehari-hari dan dapat mempengaruhi

masyarakat melalui tindakan-tindakannya.

b. Lembaga Legislatif

Saat ini, lembaga legislatif selain sebagai pembuat undang-undang,

lembaga ini juga turut dalam implementasi kebijakan tersebut.

c. Lembaga Peradilan

Keterlibatan lembaga peradilan adalah dalam konteks mempengaruhi

tata kelola atau administrasi melalui interpretasi nyata terhadap perundang-

64

Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus, 221-224.

Page 44: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

30

undangan dan peraturan administratif dan regulasi, pengkajian ulang

terhadap keputusan administratif dalam kasus yang dibawa ke pengadilan.

d. Kelompok-kelompok Penekan

Kelompok penekan ini berusaha untuk mempengaruhi peraturan

untuk dapat memberikan keuntungan kepada mereka.

e. Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat ini menjadi aktor dalam implementasi

kebijakan, karena mereka terlibat dalam pelaksanaan program-program

untuk publik.

D. Kebijakan PermendesPDTT Nomor 5 Tahun 2015

1. Filosofi Dana Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.65 Dengan demikian,

secara umum desa merupakan struktur kelembagaan negara yang paling

dekat dengan masyarakat dan telah mempunyai peran penting dalam

perbaikan nasib hidup rakyat.66

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan

bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk

65

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 66

Aris, “UU Desa dan Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia”, 30.

Page 45: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

31

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi negara

kepada desa. Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan

pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa,

memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar

desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap

tahun. Dana desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan

program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa. Pengalokasian

dana desa dibagi secara merata berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah,

angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer

melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta

mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan dana desa dalam APBDes

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang pengelolaan keuangan desa.

Page 46: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

32

Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDes dan RKPDes. Dan

diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PP No. 60/2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN ditetapkannya

PermendesPDTT No. 5/2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Prinsip penggunaan dana desa yang dalam pelaksanannya memiliki dua azas,

yaitu: azas desentralisasi dan azas tugas pembantuan.

Azas desentralisasi merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang

menjadi kewenangan desa, didanai dari dan atas beban APBDes (keuangan

desa) berupa kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal

berskala desa yang pelaksanaanya diatur dan diurus oleh desa.

Ada pun azas tugas pembantuan merupakan penyelenggaraan

pemerintahan sesuai azas pembantuan, didanai oleh tingkat pemerintahan

yang menugaskan (APBN, APBD provinsi, dan/atau APBD kabupaten/kota)

berupa kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi

atau kabupaten/kota. Penugasan meliputi penyelenggaraan pemerintah desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa yang pelaksanaannya diurus oleh desa

berdasarkan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau

kabupaten/kota67

67

Widadi, “Mengawal Implementasi Dana Desa.”

Page 47: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

33

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan warisan yang masih

hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan

perkembangan kehidupan masyarakat,68

antara lain: sistem organisasi

masyarakat desa, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa,

kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

Kewenangan lokal berskala desa yaitu kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau

mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena

perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain: jalan desa,

saluran irigasi, pasar desa, tambatan perahu, sanitasi lingkungan, tempat

pemandian umum, pos pelayanan terpadu, perpustakaan desa, sanggar seni

dan belajar.

Dalam pelaksanaannya, tidak membatasi prakarsa lokal dalam

merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke

dalam dokumen RKPDes dan APBDes, melainkan memberikan pandangan

prioritas penggunaan dana desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk

berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya,

analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

Dalam PermendesPDTT No. 5/2015 dana desa di prioritaskan untuk

membiyai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.69

68

“Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal

Berskala Desa” [dokumen on-line]; tersedia di http://jdih.kemendesa.web.id/Ind/wp-

content/uploads/2015/08/Permen-No.-1-Th-2015.pdf; Internet; diunduh pada 21 Juli 2016. 69

“Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5

Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa” [dokumen on-line]; tersedia di

Page 48: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

34

Pembangunan merupakan proses multidimensional, termasuk di dalamnya

pembangunan desa yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas

struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional,

disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan

ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain,

pembangunan merupakan proses yang langsung terus-menerus dalam jangka

panjang. Proses tersebut akan terlaksana secara natural apabila asumsi-asumsi

pembangunan dapat terpenuhi, meliputi: kesempatan kerja atau partisipasi

termanfaatkan secara penuh (full employment); setiap pelaku pembangunan

mempunyai kemampuan yang sama (equal production); dan masing-masing

pelaku bertindak secara efisien.70

Dalam pengelolaaan pembangunan, UU Desa menggunakan dua

pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “Membangun Desa.”

Penggabungan pendekatan itu dimaksudkan agar pembangunan desa efektif

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia

serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan

dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi

lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan.71

Pertama, prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa

harus memenuhi empat prioritas utama. Keempat prioritas utama penggunaan

http://jdih.kemendesa.web.id/Ind/wp-content/uploads/2015/08/PERMEN-NO.-5-TH-2015-

OK.pdf; Internet; diunduh pada 21 Juli 2016. 70

Indah Dwi Qurbani, “Menakar Peluang dan Tantangan Terhadap Implementasi Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, TRANSISI 9 (2014): 74. 71

Sukriono, “Undang-Undang Desa dan Permasalahan Sosial Budaya”, 19.

Page 49: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

35

dana desa yaitu: pemenuhan kebutuhan dasar; pembangunan sarana dan

prasarana desa; pengembangan potensi ekonomi lokal; dan pemanfaatan

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, maka prioritas penggunaan

dana desa yaitu; pengembangan pos kesehatan desa dan Polindes,

pengelolaan dan pembinaan Posyandu, pembinaan dan pengelolaan

pendidikan anak usia dini.

Penggunaan dana desa untuk prioritas penggunaan sarana dan prasarana

desa harus mendukung target pembangunan sektor unggulan, yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang

diprioritaskan.

Target yang diproritaskan yaitu mendukung kedaulatan pangan,

mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan

kelautan; dan mendukung pariwisata dan industri. Untuk sarana dan prasarana

didasarkan atas kondisi dan potensi desa, yang sejalan dengan pencapaian

target dalam RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat

meliputi:

Dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana antara lain;

pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan

jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan embung desa, pembangunan

energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi

lingkungan.

Page 50: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

36

Selanjutnya untuk pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala

desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan dan

pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, dan

pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

Kedua, Penggunaan dana desa juga harus diprioritaskan untuk

pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan

dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi.

Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat harus mampu

meningkatkan kualitas proses perencanaan desa, mendukung kegiatan

ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa maupun

oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya, pembentukan dan peningkatan

kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa.

Penggunaan dana desa harus mampu meningkatkan pengorganisasian

melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan

hukum kepada warga masyarakat desa, penyelenggaraan promosi kesehatan

dan gerakan hidup bersih dan sehat, dukungan terhadap kegiatan desa dan

masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan, dan

peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan

pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDes dan

APBDes, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan dana desa,

sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat

Page 51: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

37

program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan

prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

Dalam hal ini prioritas penggunaan dana desa harus disepakati dalam

musyawarah desa yang dapat dituangkan dalam RKPDes dan APBDes setiap

tahunnya dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa.

3. Kerangka Berpikir

Pemerintahan desa adalah pemerintah desa dan BPD. Dalam konteks

desa, pemerintah desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya

tata pemerintahan yang baik di desa. Pemerintah desa sebagai eksekutif

berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan menciptakan

kehidupan kemasyarakatan yang kondusif di desa. Secara umum pemerintah

desa adalah bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin

lokal yang memiliki posisi dan peran signifikan dalam membangun dan

mengelola pemerintahan desa.72

Dalam hal ini pemerintah pusat melalui Mendes PDTT mengeluarkan

kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang diatur dalam

PermendesPDTT No. 5/2015 mensyaratkan pemerintah desa menggunakan

dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penggunaan dana desa mengintegrasikan RPJMDes dan RKPDes yang

dituangkan dalam prioritas belanja desa atau APBDes yang disepakati dalam

musyawarah desa.

72

Pariangu, “Memoles Wajah Kapasitas dan Integritas Aparatur Desa”, 58.

Page 52: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

38

Musyawarah desa adalah forum musyawarah antara BPD, pemerintah

desa dan unsur masyarakat yang di selenggarakan oleh BPD untuk

menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan

desa.

BPD adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan

wilayah yang ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan badan

permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati

berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Unsur

masyarakat yang dimaksud adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh

masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, dan lain-lain.

Di antara pengaturan yang patut diberi apresiasi adalah tentang tugas

dan fungsi BPD. Menurut pasal 55 UU Desa, BPD mempunyai fungsi, yakni:

membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan melakukan

pengawasan kinerja kepala desa. Artinya, fungsi BPD disini ditambah, yaitu

melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Inilah yang membedakan dengan

posisi BPD sebelumnya yang hanya berfungsi menetapkan peraturan desa

bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD, memiliki peran besar dengan diberikan kewenangan untuk

mengawasi kepala desa dalam menjalankan pemerintahan. Tujuannya adalah

untuk menciptakan mekanisme check and balance antara eksekutif dan

legislatif desa.

Page 53: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

39

Memang, UU Desa telah menguatkan fungsi BPD untuk mengawasi

kinerja kepala desa. Akan tetapi, adagium Lord Acton, guru besar sejarah

modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad ke-19, dalam

hal ini tetap relevan menjadi peringatan. Bahwa “power tends to corrupt, and

absolute power corrupt absolutely” (kekuasaan itu cenderung korup, dan

kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut). Relevansinya,

semakin besar kewenangan yang di emban oleh aparatur desa, khususnya

dalam mengelola keuangan desa, maka semakin besar pula potensi korupsi

yang timbul.73

Tidak menutup kemungkinan, otonomi desa akan bernasib

sama dengan otonomi daerah. Alih-alih menyejahterakan darah, distribusi

kekuasaan yang besar di desa bias jadi justru melahirkan elit-elit lokal.

Pengaturan tentang keuangan desa dalam UU Desa jelas telah

memberikan ruang yang sangat besar terhadap upaya peningkatan

pembangunan ekonomi desa guna mencapai peningktan kesejahteraan rakyat.

Tantangan yang muncul justru dari pengelola keuangan yang menuntut

pengelolaan keuangan dari pemerintah ini dapat meningkatkan sektor

ekonomi dalam pembangunan desa.74

Perencanaan merupakan suatu cara, teknik, atau metode untuk

mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai

dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum

73

Mushoffa, “Menimbang Prospek Kesejahteraan Masyarakat Dalam UU Desa”, 7. 74

Pariangu, “Memoles Wajah Kapasitas dan Integritas Aparatur Desa”, 54.

Page 54: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

40

perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mecapai tujuan

pembangunan secara tepat terarah dan efisien sesuai dengan kondisi daerah.75

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan

mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan

pembangunan desa, yang menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan

kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDes, swadaya

masyarakat desa, APBD kabupaten. Pembangunan desa dilaksanakan dengan

semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya

alam desa. Sementara itu, pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa

diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana

pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan

melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan

desa.76

Studi kebijakan publik pada dasarnya menyoroti permasalahan yang ada

di masyarakat dalam suatu negara. Masalah-masalah yang timbul diselesaikan

melalui proses kebijakan publik yang diputuskan dan dibuat oleh pihak yang

berwenang. Woll berargumen bahwa berbagai macam permasalahan yang ada

di masyarakat diselesaikan pemerintah dengan cara langsung maupun tidak

langsung.

Pemerintah Desa Neglasari tentunya memiliki banyak sekali

permasalahan yang belum terselesaikan, hingga saat ini Desa Neglasari

termasuk dalam kategori desa miskin dan hampir tertinggal dengan kondisi

75

Qurbani, “Menakar Peluang dan Tantangan Terhadap Implementasi Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, 75. 76

Sukriono, “Undang-Undang Desa dan Permasalahan Sosial Budaya”, 20.

Page 55: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

41

serba minim infrastruktur khususnya jalan raya dan sarana prasarana

pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Ditambah lagi dengan sebagian

penduduk desa yang rata-rata pendidikannya hanya lulusan SMP dan

mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh tani dan angka penganguran

yang sangat tinggi. Hal ini bisa disimpulkan bahwa sumber daya manusia

yang dimiliki desa kurang berkualitas dan dari sektor wirausaha hanya

didominasi pada bidang UMKM atau pedagang. Hal tersebut juga berdampak

pada perekonomian desa yang masuk dalam kategori ekonomi rendah.

Sehingga permasalahan ini menjadi tugas berat bagi pemerintah desa yang

bisa diselesaikan melalui dana desa yang telah diberi pemerintah pusat untuk

Pemerintah Desa Neglasari.

Pemerintah Desa Neglasari bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan

dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di

desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan

antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari

pembangunan. Kemudian mendapatkan akses terhadap pendidikan dan

kesehatan yang baik. Maka demikian, diperlukan pembangunan yang cepat

dan didukung oleh pemberdayaan masyarakat desa saling yang bersinergi.

Pengalokasian dana desa dibagi secara merata berdasarkan jumlah

penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis.

Provinsi Jawa Barat mendapat dana desa keempat terbanyak yaitu sebesar

1,59 triliun rupiah untuk 19 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, sementara

dana desa untuk Kabupaten Bogor terbanyak di Jawa Barat yaitu sebesar

Page 56: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

42

130,2 miliar rupiah77

yang disalurkan ke 410 desa yang tersebar di 40

kecamatan di Kabupaten Bogor.78

Ketidakmunculan angka afirmatif dalam UU desa ini, maka hal negatif

yang perlu diantisipasi adalah penyimpangan keuangan desa oleh aparatur

pemerintah desa (kepala desa, perangkat desa dan anggota-anggota BPD) atau

pihak ketiga. Dengan demikian salah satu kelemahan pokok UU Desa ini

adalah anggaran desa dihabiskan atau di hambur-hamburkan, misalnya untuk

upacara-upacara adat yan terlalu sering dilakukan, dikorupsi aparatur desa,

untuk diboroskan dengan membeli mobil atau sepeda motor dinas; untuk

studi banding, atau untuk foya-foya.

Kepala desa dan aparatnya sebagai pelaksana kebijakan diharapkan

mempunyai kapasitas dan integritas dalam mengelola dana desa yang

sehingga tidak menjadi lahan korupsi baru dan hanya melahirkan elit-elit

desa. Selain kapasitas institusional, desa juga memiliki local wisdom untuk

mengelola amanah yang diberikan oleh pemerintah dalam hal fungsi-fungsi

pembinaan dalam mengelola urusan-urusan rumah tangga dan

kesejahteraannya. Traditional knowledge tersebut sangat membantu desa

dalam memberikan kontrol sosial terhadap seluruh dinamika pemerintahan

desa yang berlangsung karena memuat berbagai sanksi-sanksi sosial dan

preseden-preseden kultural yang mengimperatif para aparatur desa untuk

77

“Rincian Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN-P Tahun Anggaran 2015”

[dokumen on-line]; tersedia di http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/18-

Upload-Rincian-APBNP2015_DanaDesa.xlsx; Internet; diunduh pada 21 Juli 2016. 78

“Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kecamatan” [dokumen on-line]; tersedia di http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/

KAB_BOGOR_40_2004.pdf; Internet; diunduh pada 21 Juli 2016.

Page 57: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

43

bertindak secara bertanggung jawab dalam menjalankan amanahnya. Apalagi

social trust di kalangan masyarakat desa relatif masih terjaga dengan baik

dibanding masyarakat perkotaan.79

Dalam hal ini, akan diamati peran dan partisipasi masyarakat desa

dalam menenetukan prioritas penggunaan dana desa yang disepakati dalam

musyawarah desa untuk menentukan RKPDes dan APBDes di Desa

Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Dengan demikian ini perlu

dibuktikan secara formal melalui laporan realisasi penggunaan dana desa dan

mengetahui pengakuan dari pihak terkait yang terlibat seperti aparat desa,

tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga sekitar pembangunan dalam

penggunaan dana desa selama tahun 2015 yang telah berjalan, selanjutnya

dilakukan observasi dan analisis mendalam terkait realisasi penggunaan dana

desa, dampak yang timbul dan mengetahui faktor pendukung maupun

penghambat implementasi tersebut. Sehingga secara skematis kerangka

berpikir ini dapat digambarkan sebagai berikut:

79

Pariangu, “Memoles Wajah Kapasitas dan Integritas Aparatur Desa”, 62.

Page 58: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

44

Tabel II.D.1 Kerangka Pemikiran

Implementasi Kebijakan Dana

Desa terhadap Kebijakan

PermendesPDTT No.5/2015

tentang Prioritas Penggunaan

Dana Desa

Pembangunan desa /

Pemberdayaan masyarakat desa

Penggunaan dana desa

yang terealisasi

Dampak

Positif / Negatif

Penggunaan dana desa

yang tidak terealisasi

Faktor yang berpengaruh

terhadap implementasi:

Komunikasi, sumber daya,

perilaku pelaksana kebijakan,

struktur birokrasi

Faktor pendukung Faktor penghambat

Page 59: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

45

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA NEGLASARI

A. Sejarah Desa Neglasari

Desa Neglasari adalah desa pemekaran yang ada di Kecamatan Jasinga

Kabupaten Bogor. Pada tahun 1984 Desa Neglasari lahir dan merupakan pecahan

dari Desa Cikopomayak, yang pada awalnya diambil dari sebuah kata yaitu

sebuah bendungan sodong yang ada di Kampung Roke dan menjadi nama

Neglasari yang artinya luas pandang, dan inilah yang sampai saat ini dijadikan

tempat kantor administratif pemerintah desa.

Pada saat itu juga pemerintah desa dikepalai oleh seorang kepala desa, dan

berikut ini nama-nama kepala desa yang pernah menjabat di Desa Neglasari:

1. M. Sayuti menjabat pada tahun 1984–1992

2. Bahrudin menjabat pada tahun 1992–2007

3. M. Nahrowi menjabat pada tahun 2008–sekarang

Sejarah pembangunan Desa Neglasari, pada tahun 1985 pembangunan jalan

raya Cikopomayak - Neglasari terbentuk dan mulai pengerasan/telfort dan pondasi

pinggiran. Pada tahun 2008, pembangunan pengerasan jalan desa di Kampung

Cikopomayak. Pada tahun 2009, pembangunan hotmix jalan Cikopomayak -

Neglasari sepanjang 2500 m. Pada tahun 2011 mendapatkan program P2WKSS

dari Pemerintah Kabupaten Bogor.80

80

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Neglasari Tahun 2014-2020” (Bogor:

Pemerintah Desa Neglasari, 2013)

Page 60: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

46

B. Kondisi Geografis Desa Neglasari

Desa Neglasari terletak di sebelah utara Desa Koleang dengan keadaan

wilayahnya termasuk dataran rendah dengan ketinggian antara 455–500 mdpl

(diatas permukaan laut). Dengan kemiringan antara 20o–30

o medan tanahnya 40%

terbentuk pedataran dan 60% perbukitan. Desa Neglasari memiliki luas wilayah

±470 Ha yang terdiri dari lahan perkebunan seluas ±215 Ha, lahan persawahan

±120 Ha, tanah pekuburan ±5 Ha dan tanah pemukiman ±30 Ha.81

Desa Neglasari berada di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi

Jawa Barat memiliki batas wilayah administratif yang meliputi:

Sebelah Utara : Desa Bagoang, Kec. Jasinga, Kab. Bogor

Sebelah Selatan : Desa Koleang, Kec. Jasinga, Kab. Bogor

Sebelah Timur : Desa Cikopomayak, Kec. Jasinga, Kab. Bogor

Sebelah Barat : Desa Candi, Kec. Curugbitung, Kab. Lebak Prov. Banten

Secara geografis kedudukan Desa Neglasari memiliki letak kurang strategis,

karena berada jauh dari pusat kota dan infrastuktur jalan raya yang belum

sepenuhnya memadai yang berimbas pada minimnya sarana transportasi publik,

yang pada akhirnya masyarakat mengandalkan transportasi pribadi seperti sepeda

motor dan mobil yang hanya dimiliki oleh segelintir masyarakat desa, sehingga

mobilitas masyarakat rendah dan roda perekonomian masyarakat desa berjalan

lambat.

Berdasarkan letak geografis tersebut, Desa Neglasari termasuk desa yang

hampir tertinggal dengan kondisi serba minim khususnya infrastruktur dan sarana

81

“Profil Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor” (Bogor: Pemerintah Desa

Neglasari, 2013)

Page 61: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

47

transportasi yang kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Hal ini

karena sebagian wilayah Desa Neglasari masih didominasi oleh perkebunan

maupun persawahan yang secara tidak langsung menjadi barometer bahwa mata

pencaharian masyarakat desa adalah petani dan buruh tani.

Adapun kondisi geografis Desa Neglasari dapat digambarkan sebagai

berikut:

1. Iklim dan Curah Hujan

Desa Neglasari beriklim tropis, iklim terendah 21oC dan iklim tertinggi

28oC dengan pergantian musim sebanyak dua kali dalam setahun yaitu musim

hujan dan musim panas/kemarau dengan curah hujan rata-rata setiap tahun

selama 5 bulan berturut-turut dan musim panas/kemarau rata-rata selama 7

bulan setiap tahun.

2. Jenis Tanah

Jenis tanah yang ada di Desa Neglasari sebagian besar adalah tanah

merah dan mempunyai kesuburan yang berbeda-beda. Sebagian besar berupa

tanah perkebunan/persawahan dan sebagian lagi adalah tanah pemukiman.

Untuk tanah pemukiman digunakan untuk rumah penduduk dan tanah

perkebunan/persawahan dimanfaatkan untuk pertanian atau bercocok tanam.

3. Sumber Daya Lahan

Sesuai dengan jenis tanah di Desa Neglasari, sumber daya lahan yang

digunakan untuk pertanian dengan jenis tanaman yang beragam. Sebagian

besar terutama sawah digunakan untuk menanam padi dan sebagian lagi

untuk tanaman produktif palawija.

Page 62: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

48

4. Kondisi Sumber Daya Alam

Terutama sumber air di Desa Neglasari berasal dari sumber daya alami,

yaitu sumber daya air dari dalam tanah, sedangkan sumber air untuk pertanian

sebagian besar tergantung pada curah hujan dan sumber air di dalam tanah.

C. Kondisi Demografi

1. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Neglasari berdasarkan data terakhir hasil sensus

penduduk pada tahun 2014 tercatat 3.335 jiwa, tahun 2013 sebanyak 2.975

jiwa, tahun 2011, sebanyak 2.850 jiwa, mengalami kenaikan setiap tahun

yang rata-rata sebesar 0,05%. Kondisi sosial Desa Neglasari terdiri dari

masyarakat yang heterogen dan ditambah penduduk pendatang, Untuk

jelasnya lihat tabel sebagai berikut:

Tabel III.C.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Data Desa Neglasari

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel III.C.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Kelompok Usia Jumlah Persentase (%)

1 0–2 Tahun 342 10,2%

2 3–4 Tahun 453 13,5%

3 4–6 Tahun 277 8,2%

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)

1 Laki-laki 1712 51%

2 Perempuan 1623 49%

Jumlah 3335 100%

Page 63: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

49

(2) Lanjutan

4 7–12 Tahun 167 5%

5 13–15 Tahun 298 8,9%

6 16–19 Tahun 214 6,4%

7 20–30 Tahun 488 14,5%

9 31–45 Tahun 293 8,7%

10 46–60 Tahun 372 11,1%

11 60–71 Tahun 155 4,6%

12 71 > 276 8,9%

Jumlah 3335 100%

Sumber: Data Desa Neglasari

Berdasarkan tabel di atas, keadaan penduduk Desa Neglasari

menurut usia terlihat adanya angka perbandingan jumlah yang tidak

seimbang. Mayoritas penduduk angkatan usia tua, yang artinya tingkat

produktivitasnya sudah menurun.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel III.C.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Penduduk Jumlah Persentase (%)

1 Tidak Tamat SD 345 10,3%

2 Tamat SD 286 8,5%

3 Tamat SMP 474 14,1%

4 Tamat SMA 152 4,6%

5 D3 2 0.06%

6 S1 15 0.5%

7 Lain-lain 2061 62%

Jumlah 3335 100%

Sumber: Data Desa Neglasari

Page 64: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

50

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa tingkat pendidikan

penduduk Desa Neglasari masuk dalam kategori tertinggal, kesadaran akan

pentingnya pendidikan sangat rendah. Sebagian besar penduduk desa rata-

rata lulusan sekolah menengah pertama.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel III.C.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah

1 PNS 10

2 Guru honorer 25

3 TNI/POLRI 3

4 Pensiunan 2

5 Karyawan swasta 142

6 Buruh/swasta 792

7 Wiraswasta/Pengrajin 271

8 Pedagang 461

9 Petani 704

10 Buruh tani 205

11 Ustadz 30

12 Perawat/Bidan 2

13 Dukun beranak 4

14 Mahasiswa 30

15 TKI/TKW 1

16 Tidak bekerja 653

Sumber: Data Desa Neglasari

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa keadaan ekonomi

penduduk Desa Neglasari tergolong kedalam ekonomi rendah. Mayoritas

mata pencaharian penduduk adalah buruh, petani, buruh tani dan banyak

Page 65: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

51

yang tidak bekerja, sedangkan sektor wirausaha didominasi pada bidang

UMKM atau pedagang.

2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Keadaan sarana dan prasarana yang ada di Desa Neglasari adalah

sebagai berikut:

a. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel III.C.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan

No Jenis Pendidikan Negeri Swasta Jumlah

1 TK/PAUD - 2 buah 2 buah

2 SD/MI 1 buah 1 buah 2 buah

3 SMP/MTs 1 buah - 1 buah

4 SMA/SMK/MA - - -

5 Non Formal - 1 buah 1 buah

Sumber: Data Desa Neglasari

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana

pendidikan di Desa Neglasari belum lengkap di semua jenjang pendidikan

tetapi sarana pendidikan yang sudah ada dapat membantu meningkatakan

sumber daya manusia yang ada di desa.

b. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel III.C.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan

No Jenis Kesehatan Jumlah

1 Pustu 1 buah

2 Posyandu 1 buah

3 Polindes 1 buah

4 Praktek Bidan 1 buah

Jumlah 4 buah

Sumber: Data Desa Neglasari

Page 66: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

52

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana

kesehatan di Desa Neglasari sudah ada tetapi belum cukup banyak. Hal ini

menjadi perhatian khusus karena kebutuhan akan sarana kesehatan tinggi

diakibatkan oleh mayoritas penduduk angkatan usia tua di desa.

c. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Tabel III.C.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan

No Jenis Keagamaan Jumlah

1 Masjid 4 buah

2 Musholla 4 buah

3 Pondok Pesantren 13 buah

Sumber: Data Desa Neglasari

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana

keagaman di Desa Neglasarsari jumlahnya banyak, karena mayoritas

penduduk desa beragama Islam dan ketertarikan akan pengetahuan agama

Islam yang mendalam banyak yang mendirikan pondok pesantren.

d. Sarana dan Prasarana Ekonomi

Tabel III.C.8 Jumlah Sarana dan Prasarana Ekonomi

No Jenis Ekonomi Jumlah

1 Warung/kedai 4 buah

2 Kios kelontong 5 buah

3 Bengkel 1 buah

Sumber: Data Desa Neglasari

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana

ekonomi di Desa Neglasarsari didominasi oleh sektor wirausaha pada

bidang UMKM atau pedagang.

Page 67: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

53

3. Kondisi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi

a. Kondisi Sosial

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial

meliputi proses globalisasi serta krisis ekonomi dan politik yang

berkepanjangan, dampak yang dirasakan diantaranya semakin berkembang

dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas berbagai permasalahan

sosial. Keadaan ini bisa dilihat dan diamati sebagai berikut:

Tabel III.C.9 Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

No Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah Keterangan

1 Pengemis 1 Cacat

2 Eks Narapidana 1

3 Keluarga Miskin Sosial 300

4 Keluarga Rumah Tidak Layak Huni 300

5 Pemulung 13

6 Janda PKRI 4

Sumber: Data Desa Neglasari

Berdasarkan tabel di atas dapat berkaitan pula dengan perkembangan

situasi dan kondisi ketenagakerjaan yang dapat mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi di Desa Neglasari, menurut data terakhir sampai

akhir tahun 2014, masih menunjukkan keadaan yang kondusif, walaupun

dipihak lain masih dihadapkan pada keterbatasan lapangan kerja dan

jumlah pencari kerja yang cukup banyak. Keadaan ini semakin sulit

dikendalikan sebagai akibat krisis ekonomi dan kenaikan BBM.

Banyaknya pencari kerja di Desa Neglasari adalah sebagai akibat

Page 68: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

54

penambahan angkatan kerja baru dan pemutusan hubungan kerja. Kondisi

ini terus berlangsung di berbagai lapisan dan tingkatan sektor-sektor usaha

strategis yang banyak menyerap tenaga kerja. Keadaan seperti ini

memberikan kontribusi sangat besar terhadap jumlah pencari kerja yang

tidak terproyeksikan sebelumnya.

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2014 sebanyak 1.3210 orang.

Jumlah pencari kerja yang dapat disalurkan dan ditempatkan di

perusahaan-perusahaan maupun jenis pekerjaan lainnya sebanyak 1.300

orang, sedangkan sisanya sebesar 1.010 orang belum mendapatkan

pekerjaan.

Dari segi pendidikan, lulusan SMP menempati urutan tertinggi dari

jumlah persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan terhadap total

pencari kerja, yaitu menurut tingkat pendidikan mencapai 55%. Maka

demikian, masih terdapat ketimpangan antara pencari kerja dengan

lowongan kerja yang dari segi kualitasnya lebih sedikit daripada pencari

kerja. Faktor lain yang menjadi penyebab utamanya adalah kompetensi

yang dimiliki, dikaitkan dengan skill yang dibutuhkan oleh lapangan kerja.

b. Kondisi Ekonomi

Ekonomi merupakan unsur yang penting dalam kehidupan

masyarakat. Keadaan ekonomi penduduk Desa Neglasari secara umum

dapat digolongkan ke dalam ekonomi rendah. Sumber penghasilan

penduduk sebagian besar sebagai petani. Jumlah pengangguran yang

tergolong cukup tinggi karena kompetensi warga yang tidak banyak

Page 69: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

55

dimiliki sesuai kebutuhan perusahaan. Maka dari itu, terjadinya

ketimpangan antara pencari kerja dengan lowongan kerja yang dari segi

kualitasnya lebih sedikit daripada pencari kerja sehingga roda ekonomi

desa berjalan dengan lambat.

Diantara mereka ada yang memiliki lahan, tetapi ada pula yang

hanya pekuli saja (buruh tani). Lain halnya dengan masyarakat Desa

Neglasari bagian Barat, mereka banyak yang berpencaharian sebagai supir,

karena kebanyakan diantara mereka memiliki kendaraan (angkutan

perdesaan), tapi sebagian ada juga yang hidupnya sebagai petani.

Potensi unggulan masyarakat Desa Neglasari sampai saat ini masih

dominan pada hasil pertanian. Adapun jenis tanaman yang dikembangkan

sebagian besar pada tanaman yang berumur pendek seperti padi, jagung,

singkong, kacang-kacangan, palawija dan lainnya. Hal ini dikarenakan

lahan pertanian yang digunakan sebagian besar dalam status tanah

garapan. Laha-lahan kosong dimanfaatkan penduduk untuk bercocok

tanam sebagian besar persawahan yang belum maksimal dimanfaatkan.

4. Kondisi Pemerintah Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Neglasari terbagi atas 2 dusun dengan 3 Rukun Warga (RW)

dan 16 Rukun Tetangga (RT).

b. Struktur Organisasi Pemerintahan

Adapun sistem kelembagaan/struktur organisasi Pemerintahan Desa

Neglasari dengan selengkapnya sebagai berikut:

Page 70: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

56

Gambar III.C.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Neglasari

(Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014)

Keterangan:

- - - - - - - - - - Hubungan Konsultatif Kepala Desa dan BPD

....................... Hubungan Konsultatif Kepala Desa dan LPM

___________ Hubungan Konsultatif Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kepala Desa

M. Nahrowi, SE Badan Permusyawaratan

Desa (BPD)

Uding Miftahudin

LPM/

Lembaga Adat

Badri

Sekretaris Desa

Mulyadi

Kepala Urusan

Administrasi

Kepala Urusan

Keuangan

Rihanah

Kepala Urusan

Umum

Nurul Fajriah Kepala Seksi

Pemerintahan

Nurdin

Kepala Seksi

Pembangunan

Satiri

Kepala Seksi

Kesejahteraan

Siti Abkoriah

Kepala

Dusun I

Juhdi

Kepala

Dusun II

Fudoli

Page 71: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

57

D. Program Pembangunan Desa Neglasari

1. Visi dan Misi

a. Visi

“Tercapainya masyarakat Desa Neglasari yang mandiri, adil,

makmur, sejahtera dan religius”

b. Misi

1) Meningkatnya pendidikan formal secara umum.

2) Meningkatnya penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(IPTEK), pola pikir masyarakat yang cerdas serta mampu

menjadikan masyarakat yang produktif.

3) Terwujudnya pembangunan infrastruktur desa yang menunjang roda

perekonomian desa.

4) Meningkatnya pelayanan publik di segala sektor.

5) Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan

yang transparan, akuntabilitas partisipatif, dan responsif.

6) Meningkatnya pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan.

7) Menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan

ekonomi terutama di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan.

8) Meningkatkan usaha skala mikro dan home industry.

9) Penataan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur transportasi

dan pasar desa.

Page 72: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

58

Kondisi ideal Desa Neglasari yang “mandiri” ditunjukan dengan

terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat yang primer tanpa

mengandalkan bantuan orang lain, dengan selalu beriman dan bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kondisi ideal Desa Neglasari yang “sejahtera” ditunjukkan dengan:

1. Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

2. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, dan produk domestik

bruto yang berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan.

3. Meningkatnya penyediaan lapangan pekerjaan dan

pendayagunaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya asing.

4. Makin kokohnya perekonomian daerah yang berdaya saing secara

nasional dan internasional bertumpu pada upaya pengembangan

keunggulan kompetitif dan kooperatif di berbagai bidang

perekonomian.

5. Meningkatnya akses yang lebih berkeadilan terhadap sumber daya

ekonomi masyarakat di Desa Neglasari.

2. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

a. Strategi Pencapaian

Berdasarkan gambaran umum dengan mengkaji berbagai potensi dan

permasalahan, isu-isu strategis dan kondisi yang dihadapi Desa Neglasari

saat ini, serta memperhatikan visi dan misi Desa Neglasari, maka perlu

diwujudkan dengan menentukan program-program akselerasi

pembangunan desa (super prioritas kegiatan) tahun 2015.

Page 73: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

59

b. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing

Bidang/Sektor

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk program dan kegiatan

pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang

bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa (DD), Alokasi Dana

Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

tahun 2015.

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam

RKPDes tahun 2015 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan

Forum Musrenbangdes RKPDes diharapkan Visi dan Misi Desa

Negelasari dapat terwujud.

c. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

Pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang

sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan ini dapat di ukur

dari ketersediaan anggaran desa dan secara teknis di lapangan.

d. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten

merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan

kebutuhan riil masyarakat Desa Neglasari tetapi pemerintahan desa tidak

mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama, kegiatan tersebut

secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara

pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar,

Page 74: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

60

dan ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi,

baik sumber daya manusia maupun prasarana pendukung lainnya.

3. Prioritas Pembangunan Desa Neglasari

Program-program akselerasi pembangunan desa (super prioritas

kegiatan) tahun 2015, yaitu diantaranya:

a. Melanjutkan berbagai program yang belum dicapai tahun sebelumnya.

b. Pengembangan sarana dan prasarana umum dalam rangka mendukung

indeks pembangunan manusia, seperti infrastruktur jalan, jaringan

irigasi, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.

c. Meningkatkan keamanan dan ketentraman di lingkungan Desa

Neglasari

d. Pencairan sumber dana di luar dana yang rutin diterima desa, baik itu

melalui APDB Kabupaten, APDB Provinsi, maupun APBN, serta pihak

lainnya.

E. Pengelolaan Keuangan Desa Neglasari

1. Pengelolaan Pendapatan

Pengelolaan pendapatan adalah semua kegiatan yang harus dilakukan

berkaitan dengan segala bentuk transaksi penerimaan uang atau barang dan

atau segala sesuatu yang dapat dinilai uang, pengadministrasian atau

pencatatan semua penerimaan, menginventarisasi sumber-sumber pendapatan,

serta mengambil langkah-langkah tertentu dalam upaya untuk meningkatkan

pendapatan desa sesuai dengan yang ditetapkan.

Page 75: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

61

Dalam rangka meningkatkan kemandirian desa maka arah kebijakan

berkaitan dengan penerimaan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pendapatan asli desa dengan upaya sebagai berikut:

1) Meningkatkan pendapatan dari hasil usaha desa dengan cara

membangun badan usaha milik desa.

2) Mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan kekayaan desa.

3) Memperbesar partisipasi masyarakat.

4) Mengintensifikasi pungutan desa.

b. Menggalang dan mempebesar bantuan kepada pihak ke tiga melalui:

1) Mengusulkan beberapa program melalui bantuan langsung

masyarakat (BLM) seperti PNPM-MP, RTLH, dll.

2) Menggali pendaan dari masyarakat.

3) Menggalang pendanaan dari pihak ketiga.

c. Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2015

Tabel III.E.1 Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2015

No Uraian Jumlah

1 ADD + Retribusi dan Pajak 671.485.825,00

2 Bantuan Pemerintahan Pusat/Dana Desa 309.701.486,00

3 Bantuan Pemerintahan Provinsi 100.000.000,00

4 Bantuan Pemerintahan Kab/Desa 150.000.000,00

5 Bantuan Langsung Masyarakat

(BLM)/PNPM/RTLH 250.000.000,00

Sumber: Data Desa Neglasari

Page 76: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

62

2. Pengelolaan Belanja Desa

Pengelolaan Belanja adalah semua kegiatan yang harus dilakukan

berkaitan dengan segala bentuk transaksi pengeluaran uang atau barang dan

atau segala sesuatu yang dapat dinilai uang, pengadministrasian atau

pencatatan, serta mengambil langkah-langkah tertentu dalam upaya untuk

mengatur, mengendalikan, pengeluaran anggaran belanja desa sesuai dengan

yang ditetapkan. Kebijakan umum keuangan desa adalah kebijakan

pemerintah desa dalam mempengaruhi pengeluaran dan belanja desa dengan

tujuan menentukan arah, tujuan dan prioritas penggunaan keuangan desa

sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBDes untuk mencapai

tujuan pembangunan desa.

Berdasarkan masalah yang dihadapi Desa Neglasari maka arah

kebijakan belanja desa adalah sebagai berikut:

a. Efisien anggaran pada belanja tidak langsung.

b. Memperbesar alokasi belanja langsung dan belanja bantuan sosial

dalam mempercepat pengurangan kemiskinan.

Page 77: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

63

BAB IV

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA

DI DESA NEGLASARI

A. Gambaran Umum Dana Desa di Desa Neglasari

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 474/26/X Tahun 2015 Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015 Desa

Neglasari mendapatkan dana desa sebesar 309,7 juta rupiah.

Hal tersebut tergambarkan dari hasil informasi yang di dapat dari Kepala

Desa di Desa Neglasari yaitu M. Nahrowi, SE.

“dana desa turunnya bertahap, enggak langsung 1,5 miliar rupiah/tahun,

gak kayak apa yang pernah dijanjiin presiden pas kampanye pilpres

2014 … Seenggaknya ini cukup ngebantu proses percepatan

pembangunan di desa walaupun belum banyak jumlahnya ….”82

Informasi tersebut menjelaskan bahwa kepala desa merasa terbantu dengan

adanya dana desa walaupun jumlah dana desa yang belum sesuai dengan apa yang

telah dijanjikan Presiden Jokowi ketika pilpres 2014 lalu. Hal ini berarti dengan

adanya kucuran dana desa yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat untuk desa

ini merupakan salah satu cara untuk mempercepat pembangunan yang ada di desa.

Nominal yang cukup besar bagi sebuah desa yang pertama kali

mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat. Melihat pada besaran yang

diterima, dana desa harus digunakan berdasarkan amanat Undang-Undang, PP dan

PermendesPDTT.

82

Wawancara dengan M. Nahrowi, SE sebagai Kepala Desa Neglasari, Bogor, 20

November 2016 di Kantor Desa Neglasari.

Page 78: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

64

Penyaluran dana desa secara bertahap berdampak pada penggunaan dana

desa pula. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDes dan RKPDes. Dan

diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Secara spesifik sesuai

PermendesPDTT No. 5/2015 dana desa digunakan untuk prioritas pembangunan

desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

B. Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Neglasari

Model implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho Dwijowijoto

dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa sesuai PermendesPDTT

No. 5/2015 adalah kebijakan yang berasal dari (bottom-up) bawah ke atas.

Indikator penggunaan dana desa secara prosedur dilakukan dengan

menentukan prioritas penggunaan dana desa melalui musyawarah desa

selanjutnya mengintegrasikan RPJMDes dan RKPDes yang dituangkan dalam

prioritas belanja desa atau APBDes kemudian diterbitkan peraturan desa oleh

Pemerintah Desa Neglasari.

Implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari tidak berjalan

sesuai prioritas penggunaannya yang telah diatur dalam PermendesPDTT No.

5/2015. Pemerintah Desa Neglasari hanya merelealisasikan prioritas

penggunaan dana desa untuk pembangunan sedangkan prioritas penggunaan

dana desa untuk pemberdayaan masyarakat tidak terealisasi. Dengan

demikian dapat dibuktikan secara formal dalam laporan realisasi penggunaan

dana desa sebagai berikut:

Page 79: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

65

1. Pembangunan Gedung PAUD Mutiara

Secara formal terlihat dalam laporan realisasi penggunaan dana desa di

Desa Neglasari sudah dilaksanakan dengan total nilai 309,6 juta rupiah.

Penyaluran dana desa dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pada

semester I (satu) 40% tahun anggaran 2015 dana desa yang diterima sebesar

123,8 juta rupiah. Pada tahap pertama difokuskan untuk dua pembangunan

gedung PAUD. Pertama, untuk pembangunan gedung PAUD Mutiara di

Kampung Roke, Desa Neglasari. (Lihat Gambar IV.B.1)

Gambar IV.B.1 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk

Pembangunan Gedung PAUD Mutiara

(Sumber: Arsip Pemerintahan Desa Neglasari)

Dalam gambar tersebut terlihat laporan realisasi penggunaan dana desa

memprioritas pembangunan sarana pendidikan yaitu PAUD. Jika melihat

minimnya sarana dan prasarana pendidikan di desa, pembangunan ini secara

umum dapat membantu masyarakat desa khususnya anak-anak prasekolah

untuk mendapatkan sarana pendidikan yang layak dan secara khusus

membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas sumber daya

Page 80: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

66

manusia melalui pendidikan dalam menyiapkan generasi penerus yang

mempunyai kompetensi. Jika dibandingkan dengan desa lain, jalan desa

menjadi prioritas pertama dalam pembangunan, ini yang perlu diapresiasi

bahwa sarana pendidikan di Desa Neglasari menjadi perhatian utama.

Pembangunan gedung PAUD Mutiara yang berlokasi di Kampung

Roke RT 01/02 dengan volume; panjang 14 m x lebar 7 m, menghabiskan

dana desa sebesar 80 juta rupiah. (Lihat Gambar IV.B.2)

Gambar IV.B.2 Gedung PAUD Mutiara yang Telah di Renovasi

(Sumber: Diambil pada saat tidak ada kegiatan belajar mengajar di

PAUD, 01 Agustus 2016 di Kampung Roke, Desa

Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor)

Hal ini juga didukung oleh pengakuan dari Rihanah sebagai

Pengurus/Guru di PAUD Mutiara yang mengatakan:

“Pada awalnya sekitar tahun 2012 memang sudah ada gedung

PAUD Mutiara tapi luasnya masih kecil dan minim sarana dan

prasarana, pas ada dana desa dibangun rada mendingan sih …

sekarang ada dua ruang kelas dan satu ruang guru, kalo dulu kan di

skat, satu ruangan jadi dua kelas dan ada ayunan ….”83

83

Wawancara dengan Rihanah sebagai Pengurus/Guru PAUD Mutiara, Bogor, 01 Agustus

2016 di Gedung PAUD Mutiara.

Page 81: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

67

Informasi tersebut menjelaskan bahwa memang benar ada

pembangunan dan renovasi gedung atau perluasan dan penambahan sarana

pendukung untuk menunjang kegiatan belajar dan bermain anak-anak didik di

PAUD tersebut. (Lihat Gambar IV.B.3)

Gambar IV.B.3 Sarana Pendukung PAUD Mutiara

(Sumber: Diambil pada saat tidak ada kegiatan belajar mengajar di

PAUD, 01 Agustus 2016 di Kampung Roke, Desa Neglasari,

Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor)

Dalam gambar tersebut terlihat, ada beberapa fasilitas penunjang sarana

pendukung untuk anak-anak didik di PAUD Mutiara. Adanya sarana itu bisa

menjadi daya tarik anak-anak untuk terus belajar sambil bermain. Dengan

adanya sarana pendukung anak tidak hanya belajar di dalam kelas melainkan

dapat belajar di luar kelas. Tapi sayangnya penduduk Desa Neglasari tidak

menyambut baik fasilitas yang ada. Ini buktikan oleh pengakuan dari

Rihanah yang mengakatakan bahwa:

“Kalo penduduk desa disini mikir ke pendidikan masih kurang,

mikirnya rugi aja, ngebandinginnya sama SD aja, SD mah ga bayar

PAUD mah bayar. Jadi saya juga sering parenting ke orangtua

untuk merubah mainset mereka supaya mengutamakan pendidikan

anak, kan pendidikan itu bukan dari SD aja ... malah banyak dari

Page 82: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

68

Desa Parung Kembang, Desa Pasir Kandang kesini dibandingkan

Desa Neglasari ….”84

Informasi tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Desa Neglasari

kesadaran akan pendidikannya masih kurang, yang menjadi tolak ukur adalah

SD karena saat ini SD tidak dikenakan biaya sedangkan PAUD belum

ditanggung penuh oleh pemerintah jadi memakai anggaran dari iuran bulanan

anak didik. Pemberian informasi yang masif telah dilakukan oleh guru kepada

orang tua tentang pentingnya pendidikan tetapi orang tua masih banyak yang

acuh. Adanya gedung PAUD tidak berbanding lurus dengan peningkatan

jumlah peserta didik khususnya yang berasal dari Desa Neglasari melainkan

masyarakat desa-desa tetangga yang banyak memanfaatkan fasilitas ini.

Bahkan yang menarik, mereka rela datang untuk menyekolahkan anaknya di

PAUD dikarenakan sarana pendidikan seperti PAUD di desanya belum ada

yang memadai.

2. Pembangunan Gedung PAUD Durothul Atfal

Masih dalam penyaluran tahap pertama penggunaan dana desa di

prioritaskan untuk pembangunan PAUD juga. Kedua, untuk pembangunan

gedung PAUD Durothul Atfal tahap satu di Kampung Cikopomayak, Desa

Neglasari. (Lihat Gambar IV.B.4)

84

Wawancara dengan Rihanah sebagai Pengurus/Guru PAUD Mutiara, Bogor, 01 Agustus

2016 di Gedung PAUD Mutiara.

Page 83: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

69

Gambar IV.B.4 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk

Pembangunan Gedung PAUD Durothul Atfal tahap satu

(Sumber: Arsip Pemerintahan Desa Neglasari)

Dalam gambar tersebut terlihat bahwa laporan realisasi penggunaan

dana desa memprioritas pembangunan gedung PAUD juga, walaupun ada dua

gedung PAUD di desa tetapi jarak atau lokasinya berjauhan, berbeda

kampung tetapi satu desa ini diupayakan agar masyarakat desa dapat

mengakses pendidikan. Dengan adanya dua pembangunan ini masyarakat

desa mendapatkan dua opsi sarana pendidikan yang dapat disesuaikan dengan

jarak tempuh terdekat dari tempat tinggal.

Pembangunan Gedung PAUD Durothul Atfal tahap satu yang berlokasi

di Kampung Cikopomayak RT 01/03 dengan volume; panjang 14 m x lebar 7

m menghabiskan dana desa sebesar 43,8 juta rupiah. Sehingga total

pengeluaran dana desa pada tahap pertama sejumlah 123,8 juta rupiah dan

sisa saldo sebesar 80 ribu rupiah. (Lihat Gambar IV.B.5)

Page 84: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

70

Gambar IV.B.5 Gedung PAUD Durothul Atfal

(Sumber: Diambil pada saat tidak ada kegiatan belajar mengajar di

PAUD, 01 Agustus 2016 di Kampung Cikopomayak, Desa

Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor)

Hal ini juga didukung oleh pengakuan dari Maspupah sebagai

Pengurus/Guru PAUD Durothul Atfal yang mengatakan bahwa:

“PAUD ini sudah berjalan pada tahun 2011 angkatan pertama

sebelumnya kegiatan belajar mengajar numpang dengan madrasah

disebelahnya … akhirnya pembangunan PAUD ini di ajuin sama

petugas desa bareng dengan PAUD Mutiara dan dibangun sekitar

tahun 2015 ….85

Informasi tersebut menjelaskan bahwa memang benar ada

pembangunan gedung PAUD tersebut pada tahun 2015. PAUD tersebut sudah

memulai kegiatan belajar dan mengajar sejak tahun 2011, karena dinaungi

oleh satu yayasan, sarana pendidikan bergantian dengan madrasah yang

lokasinya saat ini bersampingan dengan gedung PAUD.

Selanjutnya, dana desa tahap kedua pada semester II (dua) 40% tahun

anggaran 2015 dana desa yang diterima sebesar 123,8 juta rupiah dan sisa

85

Wawancara dengan Maspupah sebagai Pengurus/Guru PAUD Durothul Atfal, Bogor, 01

Agustus 2016 di Gedung PAUD Durothul Atfal.

Page 85: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

71

saldo sebesar 80 ribu rupiah. Digunakan untuk dua pembangunan. Pertama,

pembangunan gedung PAUD Durothul Atfal tahap dua, kedua, Rehabilitasi

saluran Air/Drainase/Gorong-gorong (Lihat Gambar IV.B.6)

Gambar IV.B.6 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk

Pembangunan Gedung PAUD Durothul Atfal tahap dua

dan Rehabilitasi Saluran Air/Drainase/Gorong-gorong

(Sumber: Arsip Pemerintahan Desa Neglasari)

Dalam gambar tersebut terlihat bahwa laporan realisasi penggunaan

dana desa memprioritas pembangunan gedung PAUD dan rehabilitasi saluran

air/drainase/gorong-gorong. Pertama, Pembangunan gedung PAUD Durothul

Atfal tahap dua yang berlokasi di Kampung Cikopomayak RT 01/03 dengan

Page 86: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

72

volume; panjang 14 m x lebar 7 m, menghabiskan dana desa sebesar 36,1 juta

rupiah. (Lihat Gambar IV.B.7)

Gambar IV.B.7 Tampak Dalam Gedung PAUD Durothul Atfal

(Sumber: Diambil pada saat tidak ada kegiatan belajar mengajar di

PAUD, 01 Agustus 2016 di Kampung Cikopomayak, Desa

Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor)

Hal ini juga didukung oleh pengakuan dari Maspupah sebagai

Pengurus/Guru PAUD Durothul Atfal yang mengatakan bahwa:

“Agak kecewa sama bangunannya, kelihatannya kurang kokoh

karena dilihat dari dalem kelihatan ada yang retak-retak, takut

rubuh … Lagi itu juga pernah ngeliat borongan yang ngerjainnya

asal jadi, karena pak lurah juga ga pernah ngontrol kesini.”86

Informasi tersebut menjelaskan bahwa ada penambahan ruang kelas

yang sebelumnya hanya satu kelas saat ini ditambah menjadi satu kelas lagi

jadi total ruang kelas ada dua. Tetapi gedung yang baru dibangun itu secara

kontruksi terlihat kurang baik. Ada ketidakpuasan yang timbul dikarenakan

bangunan fisik yang dibuat rawan terkena bencana karena kontruksi

86

Wawancara dengan Maspupah sebagai Pengurus/Guru PAUD Durothul Atfal, Bogor, 01

Agustus 2016 di Gedung PAUD Durothul Atfal.

Page 87: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

73

bangunan yang tidak terlihat kokoh dan terkesan proses pengerjaannya tidak

maksimal dan tidak melibatkan warga sekitar. Tidak adanya kontrol langsung

oleh Kepala Desa Desa Neglasari menjadi salah satu faktor juga

pembangunan PAUD berjalan seadanya. Padahal dana desa yang dianggarkan

cukup besar tapi pembangunan yang sudah berlangsung terlihat tidak

menggunakan bahan baku yang berkualitas dan tidak dibangun dengan

swadaya masyarakat sekitar. Hal ini dapat mengindikasikan adanya

penyalahgunaan dana desa yang dikelola dengan tidak baik.

3. Rehabilitasi Saluran Air/Drainase/Gorong-gorong

Masih dalam penyaluran tahap kedua penggunaan dana desa yang

kedua, memprioritaskan pembangunan yang berbeda dari sebelumnya yaitu

Rehabilitasi saluran air/drainase/gorong-gorong yang berlokasi di Kampung

Cikopomayak RW. 03 dengan volume; panjang 150 m x lebar 2 m x tinggi

1,5 m menghabiskan dana desa sebesar 77 juta rupiah. Sehingga total

pengeluaran dana desa pada tahap kedua sejumlah 113,1 juta rupiah dan sisa

saldo sebesar 10,7 juta rupiah. (Lihat Gambar IV.B.8)

Page 88: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

74

Gambar IV.B.8 Rehabilitasi Air/Drainase/Gorong-gorong

(Sumber: Diambil pada tanggal 01 Agustus 2016 di Kampung

Cikopomayak, Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten

Bogor)

Hal ini juga didukung oleh pengakuan dari Korib sebagai warga RW.

03 Kampung Cikopomayak sekitar pembangunan yang mengatakan bahwa:

“Bener ada pembangunan saluran air, tapi gatau duitnya dari mana

... ini dibangun gotong royong, setiap RT diminta lima orang buat

ngerjain, sampe ini selesai aja, enggak dibates juga ngerjainnya

gotong royong aja rame-rame ... ini saluran dari tengah kampung

sampe ngalir ke kali kecil. Ini dalemnya kurang tau sih berapa, tapi

kalo diinjek bawahnya kebuat dari adukan semen/plur, jadi kalo

diinjek keras biar lancar airnya, kalo ga di plur itu kan bawahnya

tanah nanti lama lama abis terus pondasinya pada ngangkat …

disini kalo ujan deres di salurannya, semua airnya pada lewat kesini

... dulu waktu ngerjain ini juga dateng wartawan pada moto-moto

disini, lurah juga kesini ngontrol.”87

Informasi tersebut menjelaskan bahwa memang benar ada

pembangunan rehabilitasi saluran air/drainase/gorong-gorong. Warga

sekitar pemabangunan tidak mengetahui terkait adanya dana desa beserta

prioritas penggunaannya. Rehabilitasi saluran air/drainase/gorong-gorong

87

Wawancara dengan Korib sebagai warga Kampung Cikopomayak, Desa Neglasari,

Bogor, 01 Agustus 2016 di Kampung Cikopomayak, Desa Neglasari, Bogor.

Page 89: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

75

ini cukup panjang, hulunya dari tengah kampung sampai menuju hilir kali

kecil yang ada di ujung desa. Saluran air/drainase ini sangat berfungsi

ketika sedang hujan lebat. Sebelum adanya pembangunan tersebut

kekhawatiran warga terhadap banjir selalu menyelimuti karena saluran

air/drainase terpusat disana semua. Proses pengerjaan juga dilakukan

bersama-sama masyarakat sekitar dan kontruksi yang dibuat juga bagus

dan bisa tahan lama. Terbilang sering kepala desa mengawasi jalannya

pembangunan tersebut karena proses pembangunan disana menjadi sorotan

media lokal yang mencari informasi dan memastikan pembangunan

berjalan sebagaimana mestinya.

4. Pembangunan Betonisasi Jalan Baru

Pada penyaluran dana desa tahap ketiga atau tahap yang terakhir dana

desa digunakan untuk satu pembangunan yaitu pembangunan betonisasi jalan

baru di Kampung Sinarjaya, Desa Neglasari Pada semester II (dua) 20%

Tahun Anggaran 2015 (tahap ketiga) dana desa yang diterima sebesar 61,9

juta rupiah dan sisa saldo tahap kedua sebesar 10,7 juta rupiah sehingga total

dana desa sebesar 72,7 Juta. (Lihat Gambar IV.B.9)

Page 90: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

76

Gambar IV.B.9 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa untuk

Pembangunan Betonisasi Jalan Baru

(Sumber: Arsip Pemerintahan Desa Neglasari)

Dalam gambar tersebut terlihat laporan realisasi penggunaan dana desa

memprioritaskan pembangunan jalan desa. Akses jalan desa mempunyai

pengaruh penting dalam menunjang aktivitas masyarakat desa sehari-harinya

dalam upaya menyejahterakan masyarakat desa, bisa terkait aktivitas

keagamaan, pendidikan maupun ekonomi yang dapat membantu jalannya

roda perekonomian masyarakat di desa. Jika akses jalan desa rusak, maka

semua aktivitas warga akan lumpuh dan sulit untuk menggerakkan

perekonomian masyarakat desa. Sebelumnya jalan desa sulit untuk dilalaui

tetapi saat ini sudah ada perbaikan yang signifikan.

Page 91: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

77

Pembangunan betonisasi jalan baru yang berlokasi di Kampung

Sinarjaya RT 03/01 dengan rincian volume; panjang 850 m x lebar 2,5 m,

menghabiskan dana desa sebesar 72,7 juta rupiah. Sehingga total pengeluaran

dana desa pada sejumlah 72,7 juta rupiah dan sisa saldo sebesar 64 ribu

rupiah. (Lihat Gambar IV.B.10)

Gambar IV.B.10 Pembangunan Betonisasi Jalan Baru

(Sumber: Diambil pada tanggal 02 Agustus 2016 di Kampung

Sinarjaya, Desa Neglasari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten

Bogor).

Hal ini juga di didukung oleh pengakuan dari Sueb sebagai warga Kp.

Sinarjaya sekitar pembangunan yang mengatakan bahwa:

“Iya bener ada pembangunan jalan ke arah makam ... itu belom

lama di bangun kok, sekitar akhir tahun 2015 ... yang ngebuat

jalannya kan saya juga, disuruh nguliin pembangunan jalan itu dan

dibayar juga ... dulu jalannya masih terbuat dari tanah dan batu-

batu, sekarang udah di beton ... sekarang udah enak kalo mau jalan

ke makam mau ziarah apalagi pas musim mau puasa sama lebaran

kan banyak orang dari Jakarta yang balik kesini mau ziarah ga

kayak dulu masih batu-batu jadi lama sampenya, sama kalo mau ke

Page 92: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

78

Kampung Kelapa Dua juga udah enak soalnya jalannya udah bagus

….”88

Informasi tersebut menjelaskan bahwa memang benar ada

pembangunan betonisasi jalan baru, pembangunan jalan ini melibatkan warga

sekitar. Pembangunan jalan tersebut sangat membantu penduduk Desa

Neglasari, ada tiga kegunaan yang dapat di optimalkan oleh masyarakat desa,

pertama, mempercepat akses masyarakat desa dalam melakukan aktivitas

keagamaan yaitu, berziarah ke tempat pemakaman umum di desa dan kedua,

membuka akses jalan untuk penduduk yang ingin ke Kampung Kelapa Dua

dan ketiga, dapat berfungsi untuk menunjang roda perekonomian masyarakat

desa.

Seluruh pembangunan di Desa Neglasari berjalan sesuai prioritas

pembangunan dana desa. Selama satu tahun dan secara bertahap dana desa

dikucurkan, kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran melakukan

penyerapan dana desa dengan baik dan bisa dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat desa.

Apa yang diungkapkan Rian Nugroho Dwijowijoto sudah benar, bahwa

implementasi kebijakan harus memberikan manfaat langsung kepada

masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari hasil pengakuan masyarakat yang

merasakan manfaat atas pembangunan yang di danai oleh dana desa yang

bersumber dari APBN.

88

Wawancara dengan Sueb sebagai warga Kampung Sinarjaya, Desa Neglasari, Bogor, 02

Agustus 2016 di Kampung Sinarjaya, Desa Neglasari, Bogor.

Page 93: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

79

Menurut pengamatan penulis, memang kenyataannya benar dan ada

pembangunan seperti apa yang dikatakan di laporan itu dan dilakukan oleh

kepala desa. Tetapi ditataran empiris ternyata dana desa tidak

diimplementasikan secara benar meskipun dalam laporan itu dilaporkan.

Maksudnya implementasi disini terlaksana dan terbukti ada

pembangunan tetapi dari segi kualitas, bentuk fisik pembangunan yang ada

tidak sebaik yang di anggarkan, selain itu, prosesnya pun tidak sesuai

ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, apa yang dikatakan Hessel Nogi S. Tangkilisan benar

bahwa tahapan implementasi selalu berhubungan dengan perundang-

undangan sehingga dapat diukur dan menghasilkan program pemerintah. Hal

demikian bisa dilihat dari implementasi kebijakan dana desa di Desa

Neglasari yang tidak sesuai PermendesPDTT No. 5/2015 dan belum berhasil

membentuk output yang diinginkan sesuai cita-cita pemerintah.

Dari seluruh prioritas penggunaan dana desa yang terealisasi yaitu

bidang pembangunan sedangkan prioritas penggunaan dana desa untuk

bidang pemberdayaan masyarakat tidak terealisasi, padahal dalam

PermendesPDTT No. 5/2015 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk

pemberdayaan masyarakat desa juga perlu dilaksanakan.

Dengan demikian, hal ini dapat berdampak pada tidak meningkatnya

kualitas sumber daya manusia yang ada di desa. Artinya, tidak hanya

pembangunan saja yang utama diprioritaskan melainkan peningkatan sumber

daya manusia di desa perlu ditingkatkan juga, supaya masyarakat desa dapat

Page 94: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

80

meningkatkan skill untuk menanggulangi kemiskinan dan peningkatan akses

atas sumber daya ekonomi melalui kegiatan yang berbasis pemberdayaan

masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan upaya

mencapai kesejahteraan di desa.

C. Dampak Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Neglasari

Dana alokasi yang berasal dari APBN dan tergolong cukup besar terhadap

setiap desa pertahunnya, juga bias menjadi permasalahan jika tidak diawasi secara

maksimal dan berkala dan yang harus diperhatikan adalah, belum siapnya SDM

yang ada di desa untuk menjalankan implementasi kebijakan dana desa ini

tentunya akan berdampak terhadap tata kelola pemerintahan desa itu sendiri.

Sebagian proritas pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Neglasari

tidak dilakukan dengan swakelola masyarakat desa. Hal ini akan berdampak pada

rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang ada di

desa sehingga rawan penyalahgunaan anggaran oleh aparat desa yang tidak

melakukan ketentuan sesuai perundang-undangan yang ada. Artinya, ini perlu

diketahui faktor-faktor penyebab tidak terlibat atau tidak melibatkan masyarakat

desa dalam proses implementasi kebijakan dana desa.

Implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari berdampak positif dan

negatif terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan. Hal yang berdampak

positif terhadap masyarakat desa adalah penyerapan tenaga kerja seperti yang

telah dilakukan yaitu pembangunan betonisasi jalan baru dan pembangunan

saluran air/drainase/gorong-gorong menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar

pembangunan sehingga masyarakat desa dapat menerima upah dari APBN dan

Page 95: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

81

selanjutnya memutar roda perekonomian di desa. Hal ini dapat meningkatkan

daya beli masyarakat serta meningkatkan perekonomian warga sekitar.

Kemudian yang berdampak negatif terhadap masyarakat desa adalah tidak

adanya peningkatan jumlah peserta didik di PAUD pasca pembangunan dan

masyarakat desa tidak memaksimalkan prasarana pendidikan tersebut untuk

meningkatkan pengetahuan dan pendidikan anak sebelum ke jenjang pendidikan

selanjutnya. Ironinya pembangunan PAUD di maksimalkan oleh masyarakat di

luar Desa Neglasari. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat di

Desa Neglasari sangat rendah. Untuk itu dibutuhkan sosialisasi secara massif

kepada orangtua akan pentingnya pendidikan anak.

Implementasi kebijakan dana desa tidak dikawal dengan baik, maka

masyarakat desa berpotensi tetap menjadi second society sepanjang sejarah.

Artinya masyarakat hanya menjadi objek pembangunan bukan subjek

pembangunan. Padahal, dalam khazanah klasik, Ibnu Khaldun (1332-1406) dalam

konsep ashabiyah (kesukuan)-nya mengatakan bahwa sesungguhnya, manusia

atau masyarakat itu dimulai dari masyarakat desa.

Kucuran dana desa, tentu berpotensi menjadi lahan korupsi basah, jika

aparatur desa tidak diberdayakan dan diasistensi secara ketat dalam mengelola

anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksaan, pelaporan, hingga evaluasi. Sebab,

secara umum, SDM aparatur di tingkat desa masih belum memadai, apalagi ketika

harus mengelola anggaran yang begitu besar.

Page 96: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

82

D. Analisis Teoritis

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari ternyata tidak

berjalan sesuai ketentuan, kepala desa selaku penguasa pengguna anggaran

menggunakan wewenangnya secara penuh dalam menentukan prioritas

penggunaan dana desa secara sepihak yang dibantu oleh aparat desa tanpa

melakukan musyawarah desa terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena tidak

adanya komunikasi dan sosialiasi kepada masyarakat desa terhadap

penyenggalaraan pemerintahan dan menutup informasi yang berkaitan dengan

pendapatan desa yang diperoleh oleh pemerintah desa khususnya dana desa.

Dalam hal ini musyawarah desa di Desa Neglasari dalam rangka

membahas dan menyepakati prioritas belanja desa serta menentukan prioritas

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari dana desa tidak

melibatkan unsur-unsur masyarakat yang mewakili dalam proses penentuan

kebijakan yang bersifat strategis itu.

Hal ini juga di didukung oleh pengakuan dari Uding Miftahudin sebagai

Ketua BPD Desa Neglasari yang mengatakan bahwa:

“seharusnya saya ikut musyarawah desa, bagaimana cara

pemecahan masalahnya gitu, antara pemerintah desa dengan BPD

... untuk apanya dana desa saya gatau ... kalo ada apa-apa ga pernah

diikutsertakan, ada rapat aja saya ga pernah dikabarin ...

komunikasi ga berjalan, kalo berjalan kan ada apa di desa jadi tau,

ini mah engga, kalo pembangunan emang benar ada tapi saya ga

pernah dibawa-bawa, kalo ada apa apa saya gatau ... pembangunan

sudah berapa persen juga gatau ... kalo ada kegiatan ga pernah

diundang ... kalo ada apa-apa semuanya dikerjain sama kepala desa

Page 97: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

83

... walaupun saya ga pernah dilibatin semua pembangunan itu udah

bagus, kalo dulu kan jalan belum diaspal”89

Informasi tersebut menjelaskan bahwa BPD tidak pernah dilibatkan

dalam seluruh proses penentuan kebijakan yang strategis dan permasalahan

yang ada di Pemerintahan Desa Neglasari. Kepala desa beserta aparatnya

menjalankan seluruh pembangunan itu tanpa musyawarah desa terlebih

dahulu untuk menentukan prioritas belanja desa seperti pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa. Terlihat ada komunikasi yang tidak berjalan

antara pemerintah desa dengan BPD. Secara fisik memang seluruh

pembangunan yang telah dilaksanakan terlihat jelas tapi mengesampingkan

peran BPD dalam prosesnya, hal ini termasuk melanggar ketentuan dalam

PermendesPDTT No. 5/2015 yang tidak diimplementasikan sebagaimana

mestinya.

Hal ini juga didukung oleh pengakuan Kiai Suhendar sebagai Ketua

MUI Desa Neglasari/Tokoh Agama yang mengatakan bahwa:

“disini orang-orang ga pada usil, paham dan ngerti ada dana desa

tapi masa bodo ... pernah dikumpulin masyarakat sampe

sesepuhnya sidang pak kades buat minta tanggung jawab

pekerjaannya ... uang banyak, punya showroom mobil dan

jumlahnya banyak, darimana uangnya kalo gaji biasa aja ... dia

(kades) memperkaya diri sendiri, kalo ga ngakalin anggaran dari

mana bisa punya lebih kayak yang bisa dilihat sekarang ... dia

(kades) hebat, jadi para kiai semua dikumpulin buat musyawarah,

misalnya selesai satu unit sekolahan/madrasah, dari anggaran

misalkan 130 juta jadi dia (kades) bengkakin abisnya 150 juta ...

saya nombokin darimana? kata pak kades, ke masyarakat bilang

begitu terus ... setiap pembangunan ga ada yang ga bilang nombok

... satu unit bangunan sekitar 50 juta ngambil dia (kades) ... kalo

mau usil mah gampang, tinggal dilaporin ... kalo ada apa apa juga

89

Wawancara dengan Uding Miftahudin sebagai Ketua BPD Desa Neglasari, Desa

Neglasari, Bogor, 02 Agustus 2016 di Kampung Sinarjaya, Desa Neglasari, Bogor.

Page 98: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

84

ga pernah di musyawarahin dulu sebelum di bangun, semua biaya

itu di atur sama dia semua ... padahal kan ada aturannya.90

Informasi tersebut menjelaskan bahwa tokoh agama tidak pernah

dilibatkan dalam musyawarah desa menentukan prioritas pembangunan desa

dari dana desa yang ada. Hampir sebagian masyarakat desa tahu ada dana

desa tapi tidak peduli penggunaannya sesuai ketentuan atau tidak. Sampai

pada saat ini masyarakat desa khawatir karena kepala desa diindikasikan

melakukan penyalahgunaan dana desa yang dapat terlihat dari banyaknya

harta kekayaan yang berbentuk kendaraan bermotor, untuk itu semua tokoh

masyarakat meminta pertanggungjawaban hasil kerja kepala desa selama

menjabat. Beberapa tokoh yang mempunyai peran dan fungsi struktural di

desa tidak juga tidak dilibatkan.

Kepala desa seringkali memberikan keterangan yang tidak masuk akal

kepada seluruh tokoh agama terkait semua proses pembangunan yang telah

dilaksanakan selama satu tahun belakangan. Sebenarnya semua pihak bisa

saja melaporkan perilaku kepala desa tersebut tapi demi menjaga kenyamanan

serta ketentraman masyarakat desa hal tersebut enggan dilakukan.

Kesejahteraan masyarakat desa menjadi hal yang selalu di perhatikan oleh

tokoh agama disana, semua nasihat dan langkah preventif yang telah

ditempuh untuk mencegah terjadinya hal tersebut, telah diupayakan tetapi

tidak berpengaruh sedikitpun.

90

Wawancara dengan Kiai Suhendar sebagai Ketua MUI Desa Neglasari/Tokoh Agama,

Desa Neglasari, Bogor, 02 Agustus 2016 di Pondok Pesantren Roudotul Sholihin.

Page 99: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

85

2. Sumber Daya

Sebenarnya implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari bisa

dilaksanakan dengan baik tetapi kenyataannya tidak bisa karena sumber daya

terbatas dan kapasitas aparat desa belum memadai. Dalam hal ini sumber

daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan, aktornya

tidak hanya masyarakat desa, aparat desa juga. Jumlah masyarakat desa

terbatas dan belum siap untuk menjalankan implementasi kebijakan dana

desa.

Bukan lagi suatu hal yang rahasia bahwa aparatur ditingkat desa

kapasitas-kapasitasnya sangatlah terbatas. Harus diikuti oleh kapasitas

aparatur desa yang memadai, jika tidak demikian maka di kemudian hari

tentu akan banyak melahirkan beragam masalah, misalanya korupsi dana

desa, administrasi hingga bagaimana pelayanan aparatur desa kepada

masyarakat, karena posisi desa merupakan organisasi penyelenggara negara

yang berada langsung ditengah-tengah masyarakat pedesaan.

3. Disposisi

Ternyata implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari berjalan

tidak sesuai ketentuan karena perilaku dari aparat desa yang tertutup, tidak

transparan dan diindikasikan melakukan penyalahgunaan dana desa, tentu

berpotensi korupsi dan membuat tingkat keterpercayaan masyarakat desa

terhadap penyelenggaraan pemerintah desa makin rendah dan ini dapat

berakibat pada partisipasi masyarakat desa yang akan terus berkurang.

Page 100: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

86

4. Struktur Birokrasi

Ternyata struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana desa di

Desa Neglasari tidak membantu karena birokrasi atau kerjasama yang

berjalan antara Pemerintah Desa Neglasari dengan BPD atau unsur

masyarakat desa yang mewakili berperan penting dalam pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa tidak berjalan baik. Dalam hal ini

penggunaan dana desa tidak sesuai Standar Operating Prosedurs (SOP)

karena kepala desa yang mengatur semua prioritas penggunaan dana desa

tanpa musyawarah desa terlebih dahulu.

Page 101: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

87

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari sudah berjalan tetapi

penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan PermendesPDTT No.

5/2015 tentang prioritas penggunaan dana desa. Hal ini terlihat dari tidak

adanya musyawarah desa yang dilaksanakan pemerintah desa dengan BPD

atau unsur masyarakat yang mewakili untuk menetukan kebijakan-

kebijakan strategis yang dituangkan dalam RKPDes dan APBDes setiap

tahunnya. Hal ini dikarenakan kepala desa selaku kuasa pengguna

anggaran menutup informasi yang berkaitan dengan dana desa serta

penggunaannya dan menggunakan wewenangnya secara penuh dalam

menentukan prioritas belanja desa secara sepihak yang dibantu oleh aparat

desa tanpa melakukan musyawarah desa terlebih dahulu.

2. Dampak implementasi kebijakan dana desa di Desa Neglasari, yaitu:

a. Tidak akan siapnya SDM yang ada di desa untuk menjalankan

implementasi kebijakan dana desa ini berdampak terhadap tata kelola

pemerintahan desa.

b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan

di desa sehingga rawan penyalahgunaan anggaran oleh aparat desa

yang tidak melakukan ketentuan sesuai perundang-undangan.

Page 102: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

88

c. Implementasi kebijakan dana desa tidak dikawal dengan baik, maka

masyarakat desa berpotensi tetap menjadi second society sepanjang

sejarah. Artinya masyarakat hanya menjadi objek pembangunan bukan

subjek pembangunan.

d. Kucuran dana desa, tentu berpotensi menjadi lahan korupsi basah, jika

aparatur desa tidak diberdayakan dan diasistensi secara ketat dalam

mengelola anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,

hingga evaluasi.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan dana desa tidak

berjalan dengan baik, yaitu:

a. Tidak adanya komunikasi dan sosialiasi kepada masyarakat desa

terhadap penyenggalaraan pemerintahan.

b. Sumber daya manusia yang ada di desa terbatas dan kapasitasnya

belum memadai, baik masyarakat maupun aparatur desa.

c. Disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan yang tertutup dan tidak

transparan dalam mengelola anggaran desa.

d. Struktur birokrasi atau kerjasama yang berjalan antara pemerintah

desa dengan BPD tidak berjalan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, dirumuskan saran, sebagai berikut:

a. Dengan adanya dana alokasi dari APBN tersebut, tentu diharapkan

pembangunan di desa semakin baik dan mampu menyejahterakan

Page 103: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

89

masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal dan

bijaksana.

b. Untuk menjamin keterbukaan informasi publik di dalam pembangunan

desa, maka diperlukan transparanisasi pengelolaan tender proyek yang

berfungsi memancing desa sehingga prinsip rasa memiliki (sense of

belonging) masyarakat terhadap agenda-agenda pembangunan desa pun

ikut terpelihara.

c. Kepala desa dan seluruh perangkat desa harus memliki ketahanan

mental dan moralitas untuk tidak menjadikan jabatannya sebagai

sumber banca’an dan transaksi ekonomi yang bisa menimbulkan

konflik kepentingan dan merusak mekanisme pencapaian tujuan

pembangunan desa.

d. Pemerintah perlu memberikan pendampingan dan asistensi soal

peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa, manajemen tata

kelola pemerintahan kepada aparatur desa. Kegiatan

fasilitasi/pendampingan desa, pelatihan partisipatif untuk masyarakat,

pemagangan, studi banding, advokasi dan lain sebagainya harus

menjadi program tetap pemerintah untuk meningkatkan kemampuan

kolektif aparatur desa dengan melibatkan berbagai pihak: Lembaga

swadaya masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, swasta,

perguruan tinggi dan lain sebagainya.

Page 104: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

90

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Creswell, John W. Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima

Pendekatan. edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Dunn, William N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press, 2003.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan

Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003.

Howlett, Michael dan Ramesh. Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy

Subsystem. Toronto: Oxford University Press, 2001.

Isra, Saldi. Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi

Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2010.

Mulyana, Dedy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya, 2001.

Nazir, Moh. Metode Penelitian. edisi kesembilan. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Parsons, Wayne. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.

Jakarta, Kencana, 2006.

Sangadji, Etta Mamang dan Sopia. Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis

Dalam Penelitian. Yogyakarta: ANDI, 2010.

Subarsono. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2010.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi

& Kasus. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003.

Wibowo, Eddy dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. Kebijakan Publik Pro Civil

Society. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik, 2004.

Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta:

CAPS, 2012.

Page 105: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

91

JURNAL

Abidin, Muhammad Zainul. “Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam

Mendukung Kebijakan Dana Desa.” Ekonomi & Kebijakan Publik.

Aris, M. Syaiful. “UU Desa dan Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia”,

TRANSISI 9 (2014): 30-43.

Didik Sukriono, “Undang-Undang Desa dan Permasalahan Sosial Budaya”,

TRANSISI 9 (2014): 10-29.

In’amul Mushoffa, “Menimbang Prospek Kesejahteraan Masyarakat Dalam UU

Desa”, TRANSISI 9 (2014): 1-9.

Indah Dwi Qurbani, “Menakar Peluang dan Tantangan Terhadap Implementasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, TRANSISI 9 (2014):

64-78.

Umbu Pariangu, “Memoles Wajah Kapasitas dan Integritas Aparatur Desa dalam

Bingkai UU Desa”, TRANSISI 9 (2014): 44-64.

KARYA ILMIAH

Ikhwan, Saepul. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Bantuan

Provinsi pada Pemerintah Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan,

Kabupaten Tangerang Tahun 2009-2011.” Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial

dan Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012

Yusran, Ahmad. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di

Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.” Tesis S2 Program Pascasarjana,

Universitas Hasanuddin, 2012.

INTERNET

“Hulu ke Hilir Dana Desa”; tersedia di http://www.kemenkeu.go.id/dana-desa;

Internet; diunduh pada 21 Juli 2016.

“Indeks Desa Membangun 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi” tersedia di

https://hanibalhamidi.files.wordpress.com/2015/10/indeks-desa-

membangun-kementerian-desa-pdtt-hh.pdf

“Kamus Besar Bahasa Indonesia” tersedia di http://kbbi.web.id/publik, diakses

pada tanggal 9 September 2016

Page 106: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

92

“Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40 Tahun 2004 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kecamatan” [dokumen on-line]; tersedia di

http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/ KAB_BOGOR_40_2004.pdf;

Internet; diunduh pada 21 Juli 2016.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa” [dokumen on-line]; tersedia di

http://www.kemendagri.go.id/media/documents/ Permen_No.113-

2014(final).doc; Internet; diakses pada 21 Juli 2016.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data

Wilayah Administrasi Pemerintahan.” [dokumen on-line]; tersedia di

http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2015/08/19/p/e/permen_no.

56_th_2015.doc; Internet; diunduh pada 21 Juli 2016.

“Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.” [dokumen on-line]; tersedia di

http://jdih.kemendesa.web.id/Ind/wp-content/uploads/2015/08/Permen-No.-

1-Th-2015.pdf; Internet; diunduh pada 21 Juli 2016.

“Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.” [dokumen

on-line]; tersedia di http://jdih.kemendesa.web.id/Ind/wp-

content/uploads/2015/08/PERMEN-NO.-5-TH-2015-OK.pdf; Internet;

diunduh pada 21 Juli 2016.

“Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” [dokumen on-line]; tersedia di

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=404209

&task=detail&catid=3&Itemid=42&tahun=2014#; Internet; diunduh pada

21 Juli 2016.

“Rincian Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBN-P Tahun Anggaran

2015” [dokumen on-line]; tersedia di http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-

content/uploads/2016/01/18-Upload-Rincian-APBNP2015_DanaDesa.xlsx;

Internet; diunduh pada 21 Juli 2016.

Page 107: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

93

Lumanauw, Novy. “Dana Desa, Menteri Marwan Akui Banyak Kendala dalam

Pelaksanaan Program”, 2 Desember 2015 [berita on-line]; tersedia di

http://www.beritasatu.com/ekonomi/326719-dana-desa-menteri-marwan-

akui-banyak-kendala-dalam-pelaksanaan-program.html; Internet; diakses

pada 21 Juli 2016.

Widadi, Apung. Mengawal Implementasi Dana Desa: Ketimpangan dan

Penyimpangan. [dokumen on-line]; tersedia di http://seknasfitra.org/wp-

content/uploads/2015/05/Diskusi-Dan-Desa.pdf; Internet; diunduh pada 21

Juli 2016.

DOKUMENTASI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Neglasari Tahun 2014-2020

Rencana Kerja Pemerintah Desa Neglasari Tahun 2015

Peraturan Desa Nomor 474/26/X Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I (satu) 40% Tahun Anggaran

2015

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II (dua) 40% Tahun

Anggaran 2015

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester II (dua) 20% Tahun

Anggaran 2015

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

WAWANCARA

Wawancara dengan Kiai Suhendar sebagai Ketua MUI Desa Neglasari/Tokoh

Agama, Desa Neglasari, Bogor, 02 Agustus 2016 di Pondok Pesantren

Roudotul Sholihin.

Wawancara dengan Korib sebagai warga Kampung Cikopomayak, Desa

Neglasari, Bogor, 01 Agustus 2016 di Kampung Cikopomayak, Desa

Neglasari, Bogor.

Page 108: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42718/2/AHMAD... · D. Program Pembangunan Desa Neglasari ... Gambar IV.B.9 Laporan

94

Wawancara dengan M. Nahrowi, SE sebagai Kepala Desa Neglasari, Bogor, 20

November 2016 di Kantor Desa Neglasari.

Wawancara dengan Maspupah sebagai Pengurus/Guru PAUD Durothul Atfal,

Bogor, 01 Agustus 2016 di Gedung PAUD Durothul Atfal.

Wawancara dengan Rihanah sebagai Pengurus/Guru PAUD Mutiara, Bogor, 01

Agustus 2016 di Gedung PAUD Mutiara.

Wawancara dengan Sueb sebagai warga Kampung Sinarjaya, Desa Neglasari,

Bogor, 02 Agustus 2016 di Kampung Sinarjaya, Desa Neglasari, Bogor.

Wawancara dengan Uding Miftahudin sebagai Ketua BPD Desa Neglasari, Desa

Neglasari, Bogor, 02 Agustus 2016 di Kampung Sinarjaya, Desa Neglasari,

Bogor.