IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

PADA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

(S.Sos)

Oleh:

FIQIH FAUZI

NIM: 1111054100026

PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H/2015 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri yang diajukan untuk

memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 (S1) Jurusan

Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini, telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari saya terbukti bahwa dalam penulisan skripsi ini

bukan hasil karya saya sendiri atau merupakan hasil jiplakan dari karya

orang lain (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 25 Agustus 2015

Fiqih Fauzi

i

ABSTRAK

FIQIH FAUZI

Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah salah satu bentuk dari

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para stakeholders-nya, terutama

komunitas atau masyarakat baik itu disekitar wilayah operasional perusahaan

maupun diluar perusahaan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

adalah salah satu bentuk implementasi CSR yang dilakukan oleh Perum Peruri

sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program

Kemitraan adalah program guna meningkatkan kemampuan kegiatan usaha kecil

untuk menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari laba

perusahaan, sementara Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan

kondisi sosial masyarakat di wilayah usaha melalui pemanfaatan dana dari laba

perusahaan. Program PKBL Perum Peruri ini dilaksanakan atas dasar Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tanggal

27 April 2007 dengan besaran anggaran yang dikeluarkan untuk PKBL ini adalah

masing-masing 2%.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan

analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi,

dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran

pelaksanaan CSR pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah

dilaksanakan oleh Perum Peruri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

mengetahui pola dan tahapan pelaksanaan CSR pada Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan. Menurut John Elkingston’s terdapat tiga aspek jika perusahaan

ingin menerapkan pembangunan berkelanjutan atau dikenal dengan istilah Triple

P (3P), yaitu profit, people, dan planet. Menurut Zaim Saidi dan Hamid Abidin

terdapat empat pola penerapan CSR di Indonesia, yaitu keterlibatan langsung,

melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, bermitra dengan pihak lain,

dan mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.

Hasil penemuan yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa

sepanjang tahun 2014 Program Kemitraan (PK) lebih fokus pada peningkatan

kolektibilitas serta pembinaan dan monitoring kepada mitra binaan agar dapat

mendorong mitra binaan untuk semakin berkembang dan maju dalam kegiatan

usahanya. Sementara Program Bina Lingkungan (BL) tetap terlaksana pada 7

program bantuan, antara lain bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan

dan pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana

dan sarana umum, bantuan sarana ibadah, pelestarian alam, serta bantuan

pengentasan kemiskinan. Program-program tersebut merupakan bentuk realisasi

pelaksanaan CSR pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang

dilaksanakan oleh Perum Peruri pada tahun anggaran 2014.

ii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah

SWT, atas rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena

keterbatasan akan kemampuan penulis, baik dari materi, penulisan, maupun

sistematika pembahasannya. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang

membangun guna perbaikan skripsi ini lebih lanjut, penulis akan menerima

dengan senang hati.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari

berbagai pihak, baik berupa bimbingan, saran, data, maupun dukungan moril.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Arief Subhan, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan

Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Ibu Lisma Dyawati Fuaida, M.Si. Selaku Ketua Program Studi

Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ibu Hj. Nunung

Khairiyah, MA. Selaku Sekretaris Program Studi Kesejahteraan Sosial.

3. Bapak Amirudin, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.

4. Bapak Dr. Tantan Hermansah, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang

telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dosen–Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta dan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

iii

yang telah memberikan ilmu–ilmu pengetahuan mengenai Kesejahteraan

Sosial maupun bidang keilmuan lainnya.

6. Perpustakaan Fidkom dan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

7. Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

8. Kedua Orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Maulana Hasanudin dan Ibunda

Iim Yuningsih yang telah membesarkan dan mencurahkan kasih

sayangnya kepada penulis, sehingga atas doa, dorongan semangat,

dukungan moril maupun materil penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Saudara–Saudara saya semua, terutama untuk Kakak dan Adik saya yang

telah memberikan semangat kepada penulis.

10. Pihak Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), khususnya

Bapak FX Sugiyanto, Bapak Djehan, Bapak Tupar, Mba Anti, Mba Nana

serta seluruh pegawai yang ada di Perum Peruri khususnya yang bekerja di

PKBL Perum Peruri.

11. Teman–Teman Kessos Angkatan 2011, setelah lulus nanti penulis pasti

akan merindukan teman–teman dan suasana kelas yang selalu asik.

12. Teman–Teman HMJ Kesejahteraan Sosial UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta Periode 2013–2014 yang telah berproses dalam organisasi

bersama–sama.

13. Teman–Teman di lingkungan rumah Hosbah yang telah memberikan

semangat kepada penulis.

Jakarta, 25 Agustus 2015

Fiqih Fauzi

iv

DAFTAR ISI

ABSTRAK…………………………………………………………………......... i

KATA PENGANTAR………………………………………………………….. ii

DAFTAR ISI……………………………………………………………………. iv

DAFTAR TABEL…………………………………………………………........ vii

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………........ viii

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………........ ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah…………………………………................ 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah…………………................... 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………………................ 8

D. Tinjauan Pustaka………………………………………………….. 9

E. Metode Penelitian…………………………………………………. 10

F. Sistematika Penulisan……………………………………………… 18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Corporate Social Responsibility…………………………………... 20

1. Definisi Corporate Social Responsibility…………………….. 20

2. Konsep–Konsep CSR………………………………….......... 23

3. Ruang Lingkup CSR…………………………………………. 26

B. CSR Dalam Kerangka Pergeseran Paradigma Pembangunan……. 28

C. Perdebatan CSR Di Indonesia……………………………………. 30

D. Tipologi Perusahaan Dalam Menerapkan CSR…………….......... 33

E. Hubungan CSR Dengan Kesejahteraan Sosial…………………... 34

1. Ilmu Kesejahteraan Sosial…………………………………… 34

v

2. Peran CSR Dalam Pembangunan & Pengembangan Masy….. 35

F. Manfaat CSR………………………………………………........... 36

G. Implementasi CSR………………………………………………. 37

H. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)…………………. 38

I. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)…………….. 39

1. Definisi PKBL………………………………………………. 39

2. Tujuan Program………………………………………........... 40

3. Wilayah Pelaksanaan Program Kemitraan………………….. 40

4. Wilayah Pelaksanaan Program Bina Lingkungan……........... 40

5. Penggunaan Dana PKBL……………………………………. 41

J. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)……………………............ 44

1. Perusahaan Persero (Persero)……………………………….. 44

2. Perusahaan Umum (Perum)…………………………............ 45

3. Perusahaan Jawatan (Perjan)……………………………….. 45

BAB III PROFIL PERUM PERCETAKAN UANG RI (PERURI)

A. Sejarah Berdirinya Perum Peruri……………………………….. 47

1. Produksi Perusahaan………………………………………… 48

B. Visi, Misi, dan Prinsip Perusahaan……………………………... 52

C. Logo Perusahaan……………………………………………….. 53

D. Landasan Hukum Berdirinya Perum Peruri……………............. 54

E. Landasan Hukum Perum Peruri Melaksanakan PKBL……….... 55

F. Struktur Organisasi Perum Peruri………………………………. 57

G. Struktur Organisasi PKBL Perum Peruri………………………. 58

H. Tugas dan Fungsi Pengelola PKBL Perum Peruri……............... 59

I. Sejarah Berdirinya PKBL Perum Peruri……………………….. 60

vi

BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)… 64

1. Program Kemitraan (PK)……………………………………. 65

a. Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan………. 65

b. Pelaksanaan Program Kemitraan……………………….... 66

c. Kerja Sama Penyaluran Program Kemitraan…………….. 68

d. Monitoring dan Evaluasi Mitra Binaan………………….. 69

2. Program Bina Lingkungan (BL)…………………………...... 70

a. Rencana Kerja dan Anggaran Program Bina Lingkungan... 70

b. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan………………….. 71

c. Kerja Sama Penyaluran Program Bina Lingkungan……… 75

d. Monitoring dan Evaluasi…………………………………. 76

e. Manfaat Pelaksanaan PKBL…………………………….... 77

3. Hasil Wawancara Dengan Penerima Program PKBL………. 78

a. Hasil Wawancara Dengan Penerima Program PK……….. 78

b. Hasil Wawancara Dengan Penerima Program BL……….. 81

B. Pola dan Tahapan Pelaksanaan CSR Pada PKBL……………… 85

1. Pola dan Tahapan Pelaksanaan Program Kemitraan (PK)...... 85

2. Pola dan Tahapan Pelaksanaan Program Bina Lingkungan (BL).. 87

3. Analisis Pola dan Tahapan Pelaksanaan PKBL…………….. 88

4. Analisis Hubungan CSR Dengan Ilmu Kessos……………... 94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……………………………………………………… 98

B. Saran…………………………………………………………...... 100

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………. 102

LAMPIRAN…………………………………………………………………… 106

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyaluran Dana PKBL……… 65

Tabel 4.2 Wilayah Kegiatan Monitoring Selama Tahun 2014………….... 66

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Triple Bottom Line……………………………………………... 27

Gambar 2.2 Pergeseran Paradigma Pembangunan………………………...... 29

Gambar 3.1 Macam–Macam Produksi Perusahaan……………………....... 48

Gambar 3.2 Logo Perusahaan……………………………………….............. 53

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Perum Peruri…………………………........ 57

Gambar 3.4 Struktur Organisasi PKBL Perum Peruri………………………. 58

Gambar 4.1 Pola dan Tahapan Pelaksanaan PKBL Perum Peruri………....... 85

ix

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Observasi Ke Penerima PKBL

Lampiran 2. Transkip Wawancara Dengan Kepala PKBL

Lampiran 3. Transkip Wawancara Dengan Litbang PKBL

Lampiran 4. Transkip Wawancara Dengan Penerima Manfaat Program

Kemitraan (PK)

Lampiran 5. Transkip Wawancara Dengan Penerima Manfaat Program

Bina Lingkungan (BL)

Lampiran 6. Dokumentasi (Foto–Foto) Penelitian

Lampiran 7. Surat Persetujuan Dosen Pembimbing Akademik

Lampiran 8. Surat Keterangan Izin Penelitian Skripsi

Lampiran 9. Surat Keterangan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 10. Surat Keputusan Penelitian di Perum Peruri

Lampiran 11. Surat Izin Wawancara dan Observasi Penerima Program

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini sudah tidak asing lagi

dikalangan masyarakat umum, sebagai respon perusahaan terhadap

lingkungan masyarakat. CSR berkaitan dengan tanggung jawab sosial,

kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Industri

dan korporasi dalam hal ini berperan untuk mendorong perekonomian yang

sehat dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Melalui CSR,

perusahaan tidak semata memprioritaskan tujuannya pada memperoleh laba

setinggi-tingginya, melainkan meliputi aspek keuangan, sosial, dan aspek

lingkungan lainnya.

CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu

perusahaan terhadap para stakeholders-nya, terutama komunitas atau

masyarakat disekitar wilayah kerja dan pengoperasian perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) dipandang sebagai suatu keharusan

untuk membangun citra yang baik dan terpercaya bagi perusahaan. Praktik

CSR yang berkelanjutan sebagai Investasi Sosial (Social Investment) yang

berbuah pada lancarnya operasional perusahaan.1

Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu tindakan

atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan

1 Achmad Zaky, “Program CSR PT. Bank Mandiri, Tbk Dalam Menumbuhkan Minat

Wirausaha di Kalangan Mahasiswa,” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU,

2011), h. 1-2.

2

perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap

sosial/lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada. Contoh bentuk

tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan,

pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk

pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat

yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya

masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut berada.2

Secara umum, Corporate Social Responsibility merupakan

peningkatan kualitas kehidupan yang sangat bermanfaat yang dilakukan

oleh sebuah perusahaan. Adanya kemampuan manusia sebagai individu

anggota masyarakat untuk menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat

dinikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup. Atau dengan

kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk

memproduksi dampak positif pada komunitas.

Dalam konteks pembangunan saat ini, perusahaan tidak lagi

dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada aspek keuntungan

secara ekonomis semata, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam

kondisi keuangan, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan

lingkungannya. Perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk

menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga

bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya.

2 Ibid., h. 2.

3

Inisiatif penyelenggara CSR di Indonesia pun berhubungan dengan

perubahan politik ekonomi pasca Orde Baru. Keran demokratisasi yang

makin terbuka sejak zaman pemerintahan Presiden B.J. Habibie, khususnya

berkenaan dengan kebijakan desentralisasi yang menghasilkan

undang-undang otonomi daerah, makin mengharuskan perusahaan

mendudukan diri benar-benar sebagai tetangga yang baik terhadap daerah

dimana operasinya berlangsung. Bagi sebagian besar perusahaan, dinamika

politik lokal sebagai implikasi kebijakan desentralisasi menghasilkan

instabilitas bisnis. Kondisi ini berakibat pada perusahaan harus lebih

banyak mencurahkan sumber dayanya diluar pajak yang rutin dibayarkan.3

Perkembangan paling mutakhir dari CSR di Indonesia adalah

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (Pasal 74 Bab V mengenai Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan) ialah disebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan

usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.4

Hal ini

menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan

usahanya harus melaksanakan kegiatan CSR (Corporate Social

Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diatur

dalam undang-undang. Dan pasal tersebut telah menjadikan Indonesia

sebagai negara yang pertama kali mewajibkan CSR di dunia ini.

3 Maria R. Nindita Radyati, CSR untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal, (Jakarta: Indonesia

Business Links, 2008), edisi I, h. xxii-xxiii. 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007

4

Secara garis besar, ada beberapa lingkup dalam aktivitas yang

mendasari kegiatan CSR. Pertama ialah lingkungan hidup (environment),

meliputi: pencegahan semua bentuk polusi, pemanfaatan limbah, daur ulang,

pelestarian lingkungan hidup, pencegahan pemanasan global, dan lain-lain.

Kedua ialah efisiensi energi (energy efficiency), meliputi: penggunaan

energi alternatif, penghematan energi disemua bidang, atau menyuarakan

kesadaran atas krisis energi. Ketiga ialah sumber daya manusia (human

resources) ditujukan terutama untuk karyawan perusahaan atas haknya,

seperti: pelatihan, gaji yang mencukupi, lingkungan kerja yang sehat dan

aman, jaminan kesehatan atau tunjangan lain, serta hubungan yang

harmonis antara karyawan disemua jenjang manajemen. Keempat ialah

pengembangan masyarakat (community development), yaitu aspek ini yang

seringkali menjadi perhatian utama perusahaan sebagai bentuk pelayanan

masyarakat baik dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun donasi.

Namun sayangnya kurang dibarengi dengan pendidikan moral sehingga

kemandirian masyarakat kurang terbentuk dengan baik. Kelima ialah

kelangsungan hidup (sustainability), menjadi isu yang sangat penting

karena mencakup pengertian yang luas dan dalam. Perusahaan harus

menunjukkan perhatian dan cara dalam menjaga nilai ekonomi dan

sosialnya dalam berusaha memenuhi kepentingan stakeholders-nya.5

Paradigma agar perusahaan menerapkan CSR semakin lengkap

berdasarkan hasil survei yang dilakukan Suprapto dan Siti Adiprigadi

Adiwoso pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di Jakarta. Hasil survei

5 Unsoed “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,” artikel diakses pada 2 Oktober 2014 dari

http://maksi.unsoed.ac.id.

5

menunjukkan bahwa 166 (44,27%) perusahaan menyatakan tidak

melakukan kegiatan CSR dan 209 (55,75%) perusahaan melakukan

kegiatan CSR. Sedangkan bentuk CSR yang dilakukan adalah, pertama;

kegiatan kekeluargaan (116 perusahaan), kedua; sumbangan pada lembaga

agama (50 perusahaan), ketiga; sumbangan pada yayasan sosial (39

perusahaan), keempat; pengembangan komunitas (4 perusahaan). Survei ini

juga mengungkapkan bahwa CSR yang dilakukan oleh perusahaan amat

tergantung kepada keinginan dari pihak manajemen perusahaan. Sedangkan

hasil survei Kompas tentang penerapan penerapan CSR tahun 2007

menunjukkan bahwa kegiatan CSR hanya dilakukan kurang lebih 30% dari

keseluruhan perusahaan yang beroperasi di Indonesia, dan kegiatannya

sendiri lebih terfokus pada kedermawanan (philanthropy) dan kemurahan

hati (charity) dalam rangka membantu korban bencana alam.6 Sementara,

hasil penelitian Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC)

mencatat ada 1.856 kegiatan filantropi selama tahun 2013 yang dilakukan

oleh 455 peruahaan. Nilai yang disalurkan perusahaan pada kegiatan

filantropi tersebut mencapai Rp. 8,6 Triliun atau sekitar 718 Miliyar setiap

bulannya. Sebagian besar kegiatan CSR adalah berupa pendidikan dan riset,

diikuti dengan kegiatan di bidang kesehatan, pelayanan sosial, penanganan

bencana, lingkungan, ekonomi dan seterusnya.7

Dalam implementasi program CSR, Perum Peruri yang dalam hal ini

sebagai salah satu Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

6 Ibid., h. 6-7.

7 PIRAC, “Trend Filantropi Perusahaan di Indonesia: Potensi & Tantangan

Pengembangannya”, h. 15.

6

dibawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:

PER-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 yaitu melaksanakan tugas dan

tanggung jawab sosial perusahaan berupa Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL).8 Program PKBL ini merupakan salah satu bentuk

implementasi program CSR yang dilakukan oleh Perum Peruri.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah suatu program yang

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi

tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN,

dapat membantu percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dengan cara

mendorong dan mengembangkan pelaku ekonomi tingkat kecil dan

menengah yang tangguh dan terciptanya kemitraan antara pengusaha kecil

dan BUMN (Program Kemitraan).9 Sementara, Program pemberdayaan

kondisi sosial masyarakat melalui pemanfaatan dana dari bagian laba

BUMN (Program Bina Lingkungan).

Perum Peruri merupakan salah satu perusahaan umum yang bergerak

pada bidang percetakan uang negara (uang kertas, uang logam, dan kertas

berharga non uang) yang telah lama berdiri dan tumbuh besar hingga saat

ini. Beberapa prestasi dan penghargaan yang pernah diraih oleh Perum

Peruri salah satunya ialah pada tanggal 10 Desember 2014 yang lalu meraih

penghargaan sebagai perusahaan BUMN terbaik Bidang Non Keuangan

Sektor Industri Kertas, Percetakan dan Penerbitan, serta Nominasi Top

8 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007

9 Studi Dokumentasi Slide Litbang PKBL Perum Peruri

7

BUMN Non Listed 2014 dari Majalah Investor.10

Serta salah satu program

PKBL yang dijalankan oleh Perum Peruri pernah meraih penghargaan oleh

MURI (Museum Rekor Indonesia). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian skripsi di Perum Percetakan Uang Republik

Indonesia (Peruri) dengan judul “Implementasi Corporate Social

Responsibility Pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum

Percetakan Uang Republik Indonesia”.

10

Website Perum Peruri http://www.peruri.co.id

8

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam kegiatan penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk Implementasi

Corporate Social Responsibility Perum Percetakan Uang Republik

Indonesia (Peruri) Tahun 2014.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah

penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimana gambaran pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan sebagai bentuk implementasi program CSR Perum

Percetakan Uang Republik Indonesia?

b. Bagaimana pola dan tahapan pelaksanaan CSR pada Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Percetakan Uang Republik

Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan sebagai bentuk implementasi CSR Perum

Percetakan Uang Republik Indonesia.

b. Untuk mengetahui pola dan tahapan pelaksanaan CSR pada

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dijalankan oleh

9

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

1. Segi Akademis

a. Penelitian ini dapat memberikan referensi bagi peneliti

selanjutnya yang akan melakukan pengembangan penelitian

serupa.

b. Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi peneliti, berkaitan

dengan konsep dan metodologi penelitian.

c. Penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dijalankan oleh

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

d. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi

perguruan tinggi untuk menjadi rujukan bagi Mahasiswa yang

konsen pada studi ilmu sosial khususnya mengenai Corporate

Social Responsibility (CSR).

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan

pembaca tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Perum

Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

D. Tinjauan Pustaka

Dalam Penulisan skripsi ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka

sehingga peneliti terinspirasi pada skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab

10

Sosial Perusahaan Pada Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL)

PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Jakarta” oleh Sandra Ratunasari

tahun 2013. Hasil penelitian tersebut adalah PT. JASINDO berhasil

mendapatkan penghargaan yaitu meraih sertifikasi A.M. Best Company

dengan predikat Best’s Financial Strength Rating of B++ (Good) tahun

2012.

Selain itu, tinjauan pustaka lain yang peneliti gunakan adalah skripsi

yang berjudul “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR)

Melalui Program Pusat Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat PT.

Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Di Kabupaten Bogor” oleh Noviyani

Muslikhah tahun 2014.

Skripsi diatas menjadi dasar penelitian yang dilakukan oleh peneliti

dalam menyusun skripsi ini. Namun, dibuat beberapa perubahan dan

penambahan bagian. Salah satunya dengan mengganti lokasi/tempat

penelitian, merubah pertanyaan penelitian, menambahkan berbagai macam

teori, serta merubah rumusan masalah. Perubahan ini dilakukan untuk

mengembangkan penelitian dan menjadi tolak ukur untuk membedakan

skripsi ini dengan penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis

deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan dari implementasi Corporate Social Responsibility

11

serta memahami pola pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) di Perum Percetakan Uang Republik Indonesia

(Peruri).

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PKBL Perum Percetakan Uang Republik

Indonesia (Peruri) yang lokasinya berada di Jalan Trunojoyo No. 8 B Blok

K-V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160.

a. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut didasari oleh

pertimbangan: Perum Percetakan Uang Republik Indonesia

(Peruri) merupakan satu-satunya Perusahaan Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yang dipercaya oleh Pemerintah Republik

Indonesia untuk mencetak berbagai macam uang rupiah,

diantaranya ialah uang kertas, uang logam, kertas berharga non

uang (sertifikat tanah, materai, pita cukai, pasport, ijasah).

b. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) merupakan

salah satu perusahaan besar milik Negara yang meraih berbagai

macam penghargaan, salah satunya ialah Perum Peruri pada

tanggal 10 Desember 2014 yang lalu, menerima penghargaan

sebagai perusahaan BUMN terbaik 2014 Bidang Non Keuangan

Sektor Industri Kertas, Percetakan dan Penerbitan, serta

Nominasi Top BUMN Non Listed 2014 dari Majalah Investor

dalam acara “Awards Dinner & Presentation”.

c. Salah satu program PKBL yang dijalankan oleh Perum Peruri

12

pernah mendapatkan penghargaan dari MURI (Museum Rekor

Indonesia).

d. Waktu penelitian dimulai dari bulan Juni 2015 sampai Agustus

2015.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu

masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua

orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan

kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama

berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai interviewer, sedangkan

pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi atau biasa disebut

informan. Interviewer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta

keterangan atau penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya. Sekaligus

ia mengadakan paraphrase (menyatakan kembali isi jawaban interviewee

dengan kata-kata lain), mengingat-ingat dan mencatat jawaban-jawaban

serta bisa menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan berusaha

melakukan “probing” (rangsangan, dorongan).11

Subyek wawancara penelitian ini adalah orang–orang yang bekerja di

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Peruri dan

Penerima Manfaat program PKBL Perum Peruri. Subyek penelitian dari

11 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: PT Bumi

Aksara, 2013), h. 160-161.

13

pihak PKBL Perum Peruri yaitu Bapak FX Sugiyanto selaku Kepala PKBL

Perum Peruri. Peneliti melakukan wawancara pada hari Senin, tanggal 6

Juli 2015 yang bertempat di kantor PKBL Perum Peruri, untuk menanyakan

mengenai data–data penelitian saya di PKBL Perum Peruri. Selain itu,

peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak M. Nurdjehan selaku

Penanggung Jawab Bidang Litbang PKBL Perum Peruri. Peneliti

melakukan wawancara pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015 di kantor

PKBL Perum Peruri.

Untuk mempertajam data, peneliti juga melakukan wawancara

dengan Penerima Manfaat program PKBL Perum Peruri. Subyek penelitian

yang peneliti wawancarai yaitu Bapak Bahtiar selaku Mitra

Binaan/Penerima Manfaat Program Kemitraan (PK) Perum Peruri. Peneliti

melakukan wawancara pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 di Kediaman

Bapak Bahtiar di Petukangan Utara, Jalan Palem III RT 004/RW 08

Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Ahmad Setiyadi

selaku Penerima Manfaat Program Bina Lingkungan (BL) Perum Peruri.

Peneliti melakukan wawancara pada hari Jum’at, tanggal 7 Agustus 2015 di

Kediaman Bapak Dedi Ahmad Setiyadi di Perum Taman Mangu Indah Blok

E Kelurahan Taman Mangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian

yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu yang akan kita teliti.

14

Observasi dapat dibedakan menjadi dua macam.

Pertama ialah observasi sederhana adalah pengamatan yang tidak

terkontrol, yang merupakan gambaran sederhana dari pengamatan dan

pendengaran. Peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala dan

kejadian-kejadian sebagaimana terjadi secara apa adanya dalam kondisinya

yang alami tanpa melakukan suatu kontrol ilmiah. Pengamatan ini

bertujuan untuk mengumpulkan data awal tentang gejala dan kejadian

sebagai pendahuluan bagi penelitian yang lebih mendalam dan terkontrol.

Dalam observasi tersebut, selama satu bulan peneliti melakukan penelitian

di PKBL Perum Peruri, peneliti melakukan pengamatan awal terkait dengan

orang–orang yang berada didalam lingkungan kerja di PKBL Perum Peruri

tersebut. Seiring berjalannya waktu, orang–orang yang bekerja di PKBL

Perum Peruri tersebut sangat terbuka kepada saya sebagai peneliti. Hal itu

sangat baik untuk mendapatkan data–data yang peneliti ingin dapatkan

mengenai PKBL Perum Peruri tersebut. Peneliti juga mengamati tentang

siapa saja orang–orang yang berkompeten untuk dijadikan sebagai subyek

penelitian untuk mendapatkan data–data terkait penelitian ini.

Kedua ialah observasi sistematis adalah suatu pengamatan ilmiah

yang terkontrol. Dalam observasi sistematis ini, setting (waktu dan tempat)

pengamatan juga dibatasi, sering dalam observasi dipergunakan peralatan -

peralatan seperti tape recorder, kamera, dan lain-lain.12

Dalam hal ini,

peneliti melakukan pengamatan terkait dengan pencarian data–data serta

informasi kepada Penerima Manfaat PKBL Perum Peruri. Peneliti secara

12

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.

37-39.

15

langsung melakukan pengamatan ke Penerima Manfaat Program Kemitraan

(PK) dan Bina Lingkungan (BL) melalui panca indera serta melakukan

proses wawancara dengan menggunakan alat komunikasi seperti handphone

untuk merekam hasil wawancara (recorder) dan untuk mendokumentasikan

hasil pengamatan penelitian.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang

digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk dapat mengetahui dan

menelusuri data historis. Dalam hal ini mengumpulkan data berdasarkan

laporan yang didapat dari pihak PKBL Perum Percetakan Uang Republik

Indonesia (Peruri) serta data lainnya yang berkaitan dengan masalah

penelitian yang akan diteliti.13

Pengumpulan data–data penelitian tersebut

bersumber dari buku–buku, dokumen arsip perusahaan, data–data

perusahaan serta internet.

4. Teknik Pemilihan Subyek Penelitian

Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik

purposive sampling berdasarkan pertimbangan dan kriteria pribadi peneliti

yang nantinya responden tersebut akan dijadikan suatu unit sampel peneliti.

Informan yang peneliti ambil adalah unit yang mengelola pelaksanaan

program Corporate Social Responsibility di Perum Percetakan Uang

Republik Indonesia (Peruri) yaitu unit PKBL. Sedangkan, Responden

13 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu

Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 121.

16

dalam penelitian ini adalah pihak penerima manfaat dari Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam hal ini, peneliti memilih

pimpinan, pegawai, serta staf-staf yang bekerja di PKBL sebagai informan

dan penerima manfaat PKBL sebagai responden dikarenakan peneliti yakin

dapat memperoleh informasi dan data-data yang mendalam mengenai

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang berada di

perusahaan tersebut.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung

dari sumber asli (tidak perantara) yang secara khusus dikumpulkan oleh

peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian

ini peneliti memperoleh data primer melalui wawancara. Wawancara

dilakukan dilokasi penelitian (PKBL Perum Percetakan Uang Republik

Indonesia yang terletak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan) dengan subyek

yang diteliti yaitu (Kepala atau Pegawai PKBL serta pihak penerima

manfaat program PKBL).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak

langsung yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.

Melainkan data yang berupa studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari

dokumen, majalah, koran, artikel dan lain sebagainya, atau bisa juga berupa

17

tentang catatan adanya suatu peristiwa.

6. Analisis Data

Proses analisis dimulai setelah peneliti memasuki obyek penelitian.

Maka hal tersebut akan dikemukakan disini bahwa, analisis data adalah

sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi

kode/tanda, dan mengategorikannya data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga diperoleh suatu

temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui

serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan

bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami

dengan mudah.14

7. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang diperoleh dan telah teruji dan valid.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara ke beberapa sumber

(informan) dan membandingkan hasil pengamatan dengan temuan data

yang berkaitan. Oleh sebab itu, peneliti senantiasa melakukan perbaikan

guna mendapatkan data-data yang relevan.

Teknik keabsahan data yang peneliti lakukan adalah dengan

ketekunan pengamatan, ketekunan pengamatan bertujuan untuk

menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi-situasi yang sangat

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti. Kemudian peneliti

14

Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, h. 209.

18

fokus pada hal-hal tersebut secara rinci, yaitu peneliti hanya memusatkan

dan mencari jawaban sesuai dengan rumusan masalah saja.

8. Pedoman Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya

Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) yang diterbitkan oleh CeQDA (Center

for Quality Development and Assurance) Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab, antara lain:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan

dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan

Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori yang terdiri dari Corporate Social Responsibility

(CSR) yang meliputi (Definisi CSR, Konsep-Konsep CSR, Ruang

Lingkup CSR), CSR Dalam Kerangka Pergeseran Paradigma

Pembangunan, Perdebatan CSR Di Indonesia, Tipologi Perusahaan

Dalam Menerapkan CSR, Hubungan CSR Dengan Kesejahteraan

Sosial, Manfaat CSR, Implementasi CSR, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM), Profil PKBL Perum Peruri, Pengertian Badan

Usaha Milik Negara (BUMN).

BAB III Profil Perusahaan yang terdiri dari Sejarah Berdirinya Perum Peruri,

Visi, Misi, dan Prinsip Perum Peruri, Logo Perum Peruri, Landasan

19

Hukum Berdirinya Perum Peruri, Landasan Hukum Perum Peruri

Melaksanakan PKBL, Struktur Organisasi Perum Peruri, Struktur

Organisasi PKBL Perum Peruri serta Tugas dan Fungsi Pengelola

PKBL Perum Peruri, Sejarah Berdirinya PKBL Perum Peruri.

BAB IV Temuan dan Analisis Data merupakan bentuk temuan dari hasil

penelitian peneliti mengenai Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) Perum Peruri, yang terdiri dari hasil temuan

tentang gambaran pelaksanaan PKBL Perum Peruri serta analisis

mengenai Pola dan Tahapan pelaksanaan PKBL Perum Peruri.

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang ditulis oleh

peneliti dari hasil penelitian tersebut.

.

20

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Corporate Social Responsibility

1. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR)

Coroporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak

dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan

kepentingan publik eksternal. Secara konseptual, CSR adalah sebuah

pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam

operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pelaku kepentingan

(stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Meskipun

sesungguhnya memiliki pendekatan yang relatif berbeda, beberapa nama

lain yang memiliki kemiripan atau bahkan identik dengan CSR ini

diantaranya ialah Investasi Sosial Perusahaan (Corporate Social

Investment), Pemberian Perusahaan (Corporate Giving), Kedermawanan

Perusahaan (Corporate Philantropy), Relasi Kemasyarakatan Perusahaan

(Corporate Community Relations), dan Pengembangan Masyarakat

(Community Development).1

Terdapat berbagai definisi CSR dari berbagai para ahli, lembaga-

lembaga internasional, serta berbagai pengertian yang terdapat dalam buku-

buku mengenai CSR adalah sebagai berikut:

a. The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

1 Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial

Perusahaan (Corporate Social Responsibility), (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), edisi I, h.

102-103.

21

mendefinisikan CSR adalah komitmen berkesinambungan dari

kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi

bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas

kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan

masyarakat luas pada umumnya.2

b. European Union mendefinisikan CSR adalah sebuah konsep dengan

nama perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan

lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya

dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan

prinsip kesukarelaan.3

c. World Bank mendefinisikan CSR adalah suatu komitmen bisnis untuk

dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan

yang bekerja dengan karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat

secara luas untuk dapat meningkatkan kualitas hidup, dengan cara-

cara yang baik untuk bisnis dan untuk pembangunan.4

d. CSR Asia mendefinisikan CSR adalah komitmen perusahaan untuk

beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial,

dan lingkungan seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para

stakeholders.5

e. Michael Hopkins mendefinisikan CSR adalah berkaitan dengan

perlakuan perusahaan terhadap stakeholders baik yang berada

2 Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social

Responsibility, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 103.

3 Ibid., h. 104.

4 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory,

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), edisi I, h. 20-21.

5 Agus S. Riyanto, PKBL Ragam Derma Sosial BUMN, (Jakarta: Banana Publiser, 2011),

h. 39.

22

didalam maupun diluar perusahaan, termasuk lingkungan secara etis

atau secara bertanggung jawab, dengan memperlakukan stakeholders

dengan cara yang bisa diterimanya.6

f. Mu’man Nuryana mendefinisikan CSR adalah sebuah pendekatan

dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi

bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pelaku

kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelawanan dan

kemitraan.7

Bila dikritisi rumusan dari CSR diatas, maka secara prinsip rumusan

WBCSD dengan World Bank sama-sama menekankan CSR sebagai

komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, dan masyarakat setempat

(lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Namun, rumusan

World Bank menambahkan penekanan pada kemanfaatan aktivitas CSR bagi

usaha dan pembangunan. Sedangkan rumusan European Union hanya

menggambarkan CSR sebagai suatu konsep, bagaimana suatu perusahaan

berusaha mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan serta stakeholders

atas dasar “voluntary” dalam melakukan aktivitas usahanya. Pengintegrasian

ini tidak hanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang

ada, tetapi meliputi kerelaan berinvestasi kedalam pengembangan manusia,

lingkungan, dan hubungan dengan stakeholders.

Dari berbagai rumusan diatas, terlihat bahwa sampai saat ini belum

ada kesamaan bahasa dalam merumuskan dan memaknai CSR. Begitu pula

6 Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory, h. 26.

7 Ibid., h. 28.

23

halnya dalam konteks ketentuan peraturan perundang-undangan, ternyata

belum mempunyai bahasa yang sama dalam merumuskan pengertian CSR,

hal ini dapat dibuktikan dari:

a. Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal (UUPM) yang menegaskan bahwa

“tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang

melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan

hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai,

norma, dan budaya masyarakat setempat”.

b. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (UUPT) juga menegaskan bahwa “tanggung jawab

sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan

serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi

perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada

umumnya”.8

Meskipun ada perbedaan penekanan dari pengertian dan rumusan CSR

antara UUPM dengan UUPT, namun secara substansial kedua undang-

undang ini telah mengubah paradigma CSR dari voluntary menjadi

mandatory.

2. Konsep - Konsep Corporate Social Responsibility

Munculnya konsep-konsep CSR didorong oleh terjadinya

8 Ibid., h. 22.

24

kecenderungan pada masyarakat industri yang dapat disingkat sebagai

DEAF (Dehumanisasi, Equalisasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi):

a. Dehumanisasi industri. Efisiensi dan mekanisasi yang semakin

menguat di dunia industi telah menciptakan persoalan-persoalan

kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan tersebut,

maupun bagi masyarakat di sekitar perusahaan. “Merger mania” dan

perampingan perusahaan telah menimbulkan gelombang Pemutusan

Hubungan Kerja dan pengangguran, ekspansi, dan eksploitasi dunia

industri telah melahirkan polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat.

b. Equalisasi hak-hak publik. Masyarakat kini semakin sadar akan

haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai

masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh beroperasinya

perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut akuntabilitas perusahaan

bukan saja dalam proses produksi, melainkan pula dalam kaitannya

dengan kepedulian perusahaan terhadap berbagai dampak sosial yang

ditimbulkannya.

c. Aquariumisasi dunia industri. Dunia kerja kini semakin transparan dan

terbuka laksana sebuah akuarium. Perusahaan yang hanya memburu

rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis, dan

filantropis tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam

banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini

ditutup.

d. Feminisasi dunia kerja. Semakin banyaknya wanita yang bekerja,

semakin menuntut penyesuaian perusahaan, bukan saja terhadap

25

lingkungan internal organisasi, seperti pemberian cuti hamil dan

melahirkan, keselamatan dan kesehatan kerja, melainkan pula

terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak,

kenakalan remaja, akibat berkurangnya atau hilangnya kehadiran ibu-

ibu di rumah dan tentunya di lingkungan masyarakat. Pelayanan sosial

seperti perawatan anak (child care), pendirian fasilitas pendidikan dan

kesehatan bagi anak-anak, atau pusat-pusat kegiatan olah raga dan

rekreasi bagi remaja bisa merupakan sebuah “kompensasi” atau

bentuk respon terhadap isu ini.9

CSR diterapkan kepada perusahaan–perusahaan yang beroperasi

dalam konteks ekonomi global, nasional maupun lokal. Komitmen dan

aktivitas CSR pada intinya merujuk pada aspek–aspek perilaku perusahaan

(firm’s behavior), termasuk kebijakan dan program perusahaan yang

menyangkut dua elemen kunci:

a. Good Corporate Governance: etika bisnis, manajemen sumber daya

manusia, jaminan sosial bagi pegawai, serta kesehatan dan

keselamatan kerja.

b. Good Corporate Responsibility: pelestarian lingkungan,

pengembangan masyarakat (community development), perlindungan

hak asasi manusia, perlindungan konsumen, relasi dengan pemasok

dan penghormatan terhadap hak–hak pemangku kepentingan

lainnya.10

9 Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat CSR, (Bandung:

Alfabeta, 2009), edisi I, h. 105-106.

10

Edi Suharto, CSR & Comdev: Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi,

(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 3-4.

26

3. Ruang Lingkup Corporate Social Responsibility

Pada prinsipnya CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap

kepentingan para stakeholders dalam arti luas dari pada sekadar kepentingan

perusahaan belaka. Meskipun secara moral adalah baik suatu perusahaan

mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai

keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak

lain yang terkait. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus bertanggung

jawab atas tindakan dan kegiatan dari ushanya yang mempunyai dampak

baik langsung maupun tidak langsung terhadap stakeholders-nya dan

lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitas usahanya. Sehingga

secara positif, hal ini bermakna bahwa setiap perusahaan dalam

menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa, pada akhirnya mampu

meningkatkan kesejahteraan para stakeholders-nya dengan memerhatikan

kualitas lingkungan ke arah yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, John Elkingston’s berdasarkan

pengertian CSR sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,

mengelompokkan CSR atas 3 aspek yang lebih dikenal dengan istilah

“Triple Bottom Line (3BL)”. Ketiga aspek itu meliputi kesejahteraan atau

kemakmuran ekonomi (economic prosperity), peningkatan kualitas

lingkungan (environmental quality), dan keadilan sosial (social justice). Ia

juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep

pembangunan berkelanjutan (sustainability development) harus

memperhatikan “Triple P” yaitu profit, planet, and people.11

11

Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory, (PT

RajaGrafindo Persada, 2012), edisi I, h. 34-35.

27

Penjelasan dari Triple P tersebut yaitu:

a. Profit. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan

ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan

berkembang.

b. People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan

manusia sebagai makhluk sosial. Beberapa perusahaan

mengembangkan program CSR, seperti pemberian beasiswa bagi

pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan,

penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang

merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat.

c. Planet. Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan

keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang

berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan

hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman,

pengembangan pariwisata (ekoturisme).12

Gambar 2.1. Triple Bottom Lines

12

Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat CSR, (Bandung: Alfabeta,

2009), edisi I, h. 107.

Planet Keberlanjutan

Lingkungan

Hidup

People

Kesejahteraan

Manusia/

Masyarakat

Profit Keuntungan

Perusahaan

28

B. CSR Dalam Kerangka Pergeseran Paradigma Pembangunan

Seperti telah dinyatakan, bahwa tanggung jawab sosial perusahaan

(Corporate Social Responsibility) atau CSR berorientasi pada planet

(konservasi), people (komunitas), dan profit (keuntungan perusahaan) yang

dilaksanakan oleh perusahaan. Orientasi pada planet difokuskan untuk

menciptakan lingkungan ekologis yang berkelanjutan (environmental

sustainability). Memberdayakan komunitas dan meningkatkan partisipasi

multipihak (stakeholders participation) menjadikan orientasi CSR kepada

masyarakat (people). Kedua orientasi tersebut menjadi bagian tak

terpisahkan dari strategi perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

Sinergitas antara ketiga orientasi yaitu profit, planet, dan people

tersebut dimanifestasikan sebagai upaya perusahaan untuk

menginternalisasikan faktor–faktor luar ke dalam kebijakan perusahaan

dalam kerangka CSR. Oleh karena itu, program–program CSR adalah salah

satu aksi dalam kerangka kebijakan perusahaan yang selalu

mempertimbangkan berbagai faktor luar (faktor–faktor di luar perusahaan

dan relevan dengan perusahaan) baik faktor sosial (masyarakat) maupun

faktor sumber daya alam yang perlu dikonservasi. Mempertimbangkan

berbagai faktor luar tersebut dipahami oleh perusahaan dengan

memfokuskan pada struktur sosial, kultur, dan pola–pola adaptasi ekologi

dalam rangka merespons perubahan sumber daya alam yang cenderung

semakin terdegradasi.

Dalam konteks pembangunan, CSR tidak hanya berorientasi pada

produksi, tetapi seperti telah dinyatakan diatas bahwa CSR harus

29

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup

warga komunitas. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial perusahaan perlu

dikonstruksikan dalam suatu kerangka pergeseran paradigma dari

“production center development” ke “people center development”. Dengan

demikian aksi CSR dicirikan dengan implementasi prinsip–prinsip

desentralisasi, partisipasi, pemberdayaan, pelestarian, jejaring, teritorial, dan

ekonomi lokal.

Gambar 2.2. Pergeseran Paradigma Pembangunan

Unsustainable Sustainable

Sentralisasi - Desentralisasi

Mobilisasi - Partisipasi

Penaklukan - Pemberdayaan

Eksploitasi - Pelestarian

Hubungan Fungsional - Jejaring Sosial

Nasional - Teritorial

Ekonomi Konvensional - Keswadayaan Lokal

Apabila tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan

berorientasi pada tripple bottom line, mengimplementasikan prinsip–prinsip

dalam kerangka pergeseran paradigma pembangunan, dan dengan

memfokuskan pada tata kelola perusahaan, lingkungan, dan pengembangan

Production

Center

Development

People Center

Development

30

masyarakat, maka kebijakan perusahaan dalam menerapkan tanggung jawab

sosial telah meninggalkan charity, tetapi lebih dari itu akan sampai pada

tahap philantrophy dan corporate citizenship.

Tanggung jawab sosial tersebut mulai dari usaha tanggung jawab

sosial sebagai program kedermawanan (charity) hingga menjadi good

corporate citizenship. Perusahaan dalam mengimplementasikan CSR

sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosialnya telah meninggalkan

charity yang hanya merupakan kewajiban, mengarah kepada tanggung

jawab sosial sebagai philantrophy dan corporate citizenship yang

menekankan adanya kepentingan bersama, dimana penerima manfaat bukan

hanya sekedar orang miskin seperti dalam charity namun juga masyarakat

luas dan perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa tanggung jawab sosial juga

lebih tepat bila dianggap sebagai community development dan merupakan

ruh pelaksanaan aktivitas CSR.13

C. Perdebatan CSR Di Indonesia

Sejak disahkannya UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

debut CSR di Tanah Air semakin menguat. Hal ini disebabkan UU tersebut

menyebutkan secara tegas bahwa CSR telah menjadi kewajiban perusahaan.

Bunyi pasal yang menyebutkan kewajiban tersebut adalah “PT yang

menjalankan usaha dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya

alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”14

13 Fredian Tonny Nasdian, Pengembangan Msyarakat, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Indonesia, 2014), edisi I, h. 229-232.

14

Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1

31

Perdebatan mulai muncul menyangkut besaran biaya dan sanksi.

Terlebih, UU PT tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang

harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar.

Pada ayat 2,3, dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR “dianggarkan dan

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”. PT yang tidak

melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh

Peraturan Pemerintah, yang hingga kini sepengetahuan penulis belum

dikeluarkan.

Peraturan lain yang menyentuh CSR adalah UU No. 25 tahun 2007

tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa “Setiap

penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial

perusahaan.”15

Meskipun UU ini telah mengatur sanksi–sanksi secara

terperinci terhadap badan usaha atau usaha perseorangan yang mengabaikan

CSR (Pasal 34), UU ini baru mampu menjangkau investor asing dan belum

mengatur secara tegas perihal CSR bagi perusahaan nasional.

Jika dicermati, peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci

adalah UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN. UU ini kemudian dijabarkan

lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 tahun 2007 yang

mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR.

Seperti kita ketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL). Dalam UU BUMN dinyatakan bahwa selain mencari

15 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 (b)

32

keuntungan, peran BUMN adalah juga memberikan bimbingan bantuan

secara aktif kepada pengusaha golongan lemah, koperasi dan masyarakat.

Selanjutnya, Permen Negara BUMN menjelaskan bahwa sumber dana

PKBL berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan sebesar 2% yang

dapat digunakan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.16

Pentingnya CSR perlu dilandasi oleh kesadaran perusahaan terhadap

fakta tentang adanya jurang yang semakin menganga antara kemakmuran

dan kemelaratan, baik pada tataran global maupun nasional. Oleh karena itu,

diwajibkan atau tidak, CSR harus merupakan komitmen dan kepedulian dari

para pelaku bisnis untuk ambil bagian mengurangi nestapa kemanusiaan.

Memberi gaji pada karyawan dan membayar pajak pada negara kurang patut

dijadikan alasan bahwa perusahaan tidak perlu melaksanakan CSR. Terlebih

di Indonesia yang menganut residual welfare state, distribusi pendapatan

mengalami distorsi luar biasa. Manfaat pajak sering tidak sampai kepada

masyarakat, terutama kelompok lemah dan rentan seperti orang miskin,

pekerja sektor informal, kaum perempuan, anak–anak, dan komunitas adat

terpencil. Akibatnya, sebagian besar dari mereka hidup tanpa perlindungan

sosial yang memadai.17

16 Edi Suharto, CSR & Comdev: Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi,

(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 19-21.

17

Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social

Responsibility), (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 106.

33

D. Tipologi Perusahaan Dalam Menerapkan CSR

Menurut Zaim Saidi dan Hamid Abidin, sedikitnya ada empat model

atau pola penerapan CSR di Indonesia:18

1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara

langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau

menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk

menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu

pejabat seniornya.

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan

yayasan sendiri dibawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan

adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan–perusahaan di

negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin

atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan

yayasan. Beberapa yayasan yang didirikan perusahaan diantaranya adalah

Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan

Sahabat Aqua.

3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui

kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non–pemerintah, instansi

pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana

maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga yang

bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain

Palang Merah Indonesia (PMI), Dompet Dhuafa, Instansi Pemerintah,

Universitas, serta Media Massa.

18 Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate Social

Responsibility), (Bandung: Alfabeta, 2009), h.110.

34

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut

mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang

didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model

lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang

bersifat “hibah pembangunan”.

E. Hubungan CSR Dengan Kesejahteraan Sosial

1. Ilmu Kesejahteraan Sosial

a. Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah suatu ilmu yang mencoba

mengembangkan pemikiran, strategi, dan teknik untuk meningkatkan

kesejahteraan suatu masyarakat, baik di level mikro, mezzo, maupun

makro.

b. Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah ilmu terapan yang mengkaji dan

mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi)

masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial,

pemenuhun kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan

kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.19

Dari definisi diatas, terlihat bahwa Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah

ilmu yang bersifat terapan, karena itu kajiannya sangat terkait dengan suatu

intervensi sosial (perubahan sosial terencana) yang dilakukan oleh pelaku

perubahan (change agents) terhadap berbagai sasaran perubahan (target of

change) yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok kecil (level

19 Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial: (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial,

dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 23.

35

mikro), komunitas dan organisasi (level mezzo), dan masyarakat yang lebih

luas baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, negara maupun tingkat global

(level makro).

Dalam hal ini, CSR merupakan salah satu bidang dari ilmu

kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan pekerjaan sosial di bidang

industri yaitu melalui model Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau model

Investasi Sosial Perusahaan. Model ini pada dasarnya menunjuk pada

perluasan peran perusahaan yang tidak hanya mengurusi kesejahteraan

pegawai dan kebutuhan konsumen saja, melainkan turut pula peduli akan

kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan.20

2. Peran CSR Dalam Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat

Sudah seharusnya terjadi perubahan paradigma perusahaan agar tidak

hanya mengedepankan kepentingan memperoleh laba semata–mata, namun

juga keberadaan perusahaan mampu memberikan kesejahteraan masyarakat

sekitar seiring dengan mendukung adanya good governance. Melakukan

kegiatan CSR dapat meningkatkan dampak ekonomi yang menguntungkan

perusahaan. Berdasarkan Internasional Business Leaders Forum (IBLF)

dalam Amri dan Sarosa (2008) ada 8 jenis kegiatan CSR yang membantu

memperkuat kerekatan sosial, yaitu:

a. Membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup,

dapat dilakukan misalnya dengan pengembangan usaha–usaha kecil yang

berada disekitar lokasi perusahaan.

20 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis

Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h.

209-210.

36

b. Membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati, diwujudkan

dengan mengembangkan aktivitas CSR yang mengarah pada terbentuknya

kondisi keakraban antar anggota masyarakat.

c. Memperkecil konflik.

d. Membantu mengatasi kriminalitas, dengan berupaya memberikan sentuhan

pemberdayaan agar masyarakat sekitar tidak terjebak dalam hal yang

negatif.

e. Mendukung social local enterpreuners.

f. Penyediaan layanan sosial dalam situasi sulit, serta berkontribusi dalam

pengembangan solidaritas sosial.

g. Mendorong toleransi antar agama, etnik, dll.

h. Mendukung kegiatan budaya dan pemeliharaan warisan budaya.

F. Manfaat CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) bermakna bahwa suatu

perusahaan harus bertanggung jawab atas setiap tindakannya yang

berdampak pada masyarakat, komunitas mereka dan lingkungan. Karena itu,

dampak negatif dari aktivitas bisnis yang merugikan masyarakat dan

lingkungan harus diakui dan diungkapkan dalam pelaporan perusahaan.

Perusahaan dituntut menyeimbangkan pencapaian kinerja ekonominya

dengan kinerja sosial dan lingkungannya jika ingin bisnisnya langgeng.

Dunia bisnis juga dituntut menyelaraskan pencapaian kinerja laba dengan

kinerja sosial dan kinerja lingkungan. Pencapaian itu akan menempatkan

perusahaan menjadi warga masyarakat yang baik (good corporate citizen)

37

dan meraih keuntungan yang langgeng.

Dengan demikian, kemauan baik, komitmen, dan kepedulian dunia

usaha untuk menyisihkan dana untuk aktivitas CSR secara berkelanjutan

sebenarnya juga akan mendatangkan sejumlah manfaat bagi dunia bisnis

sendiri, yaitu: 1) sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan

kompetitif perusahaan dalam jangka panjang, 2) memperkokoh profit dan

kinerja keuangan perusahaan, 3) meningkatnya komitmen, etos kerja,

efisiensi dan produktivitas karyawan, 4) menurunnya kerentanan gejolak

sosial dari komunitas sekitarnya karena diperhatikan dan dihargai

perusahaan, 5) meningkatnya reputasi dan nilai perusahaan dalam jangka

panjang.21

G. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR)

Pelaksanaan program CSR adalah pelibatan perusahaan, pemerintah,

lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat

serta calon penerima program CSR. Oleh sebab itu, dalam implementasi

program CSR diperlukan beberapa kondisi yang akan menjamin

terlaksananya implementasi program CSR dengan baik. Berikut ini adalah

kondisi implementasi CSR:

Kondisi pertama, implementasi CSR memperoleh persetujuan dan

dukungan dari para pihak yang terlibat. Sebagai contoh implementasi CSR

harus memperoleh persetujuan dan dukungan dari manajemen puncak

perusahaan sehingga pelaksanaan CSR didukung sepenuhnya oleh sumber

21 Andreas Lako, Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi,

(Jakarta: Erlangga, 2011), h. 89-90.

38

daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya

finansial dalam bentuk penyediaan anggaran untuk pelaksanaan CSR,

maupun sumber daya manusia yakni para karyawan perusahaan yang

diterjunkan perusahaan untuk melaksanakan program CSR.

Kondisi kedua, yang harus diciptakan untuk menunjang keberhasilan

implementasi program CSR adalah diterapkannya pola hubungan

(relationship) diantara pihak-pihak yang terlibat secara jelas. Hal ini akan

meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan program CSR.

Kondisi ketiga, adalah adanya pengelolaan program yang baik.

Pengelolaan program yang baik hanya dapat terwujud bila terdapat

kejelasan tujuan program, terdapat kesepakatan mengenai strategi yang akan

digunakan untuk mencapai tujuan program dari para pihak yang terlibat

dalam pelaksanaan CSR.22

H. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

Pendataan jumlah unit usaha UMKM didasarkan pada definisi dan

kriteria UMKM sesuai dengan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam pasal 1 UU

tersebut, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana

diatur dalam undang–undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

22 Ismail Solihin, Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability

(Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 145-146.

39

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil

sebagaimana dimaksud dalam undang–undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan usaha kecil atau usaha usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang–undang

ini.23

I. Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL)

1. Definisi Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL)

a. Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah unit/organ

khusus yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina yang

berada dibawah pengawasan seorang Direksi.

b. Program Kemitraan adalah program guna meningkatkan kemampuan

kegiatan usaha kecil untuk menjadi tangguh dan mandiri melalui

pemanfaatan dana dari bagian laba.

c. Program Bina Lingkungan adalah pemberdayaan kondisi sosial

masyarakat oleh Perum Peruri di wilayah usaha melalui pemanfaatan

23 Siti Nurbaya Bakar, Integrasi Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam Strategi Perencanaan Ekonomi Nasional, (Jakarta: Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2009), h. 19.

40

dana dari bagian laba.24

2. Tujuan Program

a. Bantuan Program Kemitraan ditujukan untuk membantu kegiatan

usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang berlokasi di seluruh

wilayah binaan Perum Peruri, sehingga dapat meningkatkan hasil

produksi serta memperluas lapangan pekerjaan.

b. Bantuan Program Bina Lingkungan ditujukan untuk membantu

meningkatkan kondisi sosial masyarakat yang berada di lokasi sekitar

wilayah usaha perusahaan dan wilayah lainnya yang membutuhkan.25

3. Wilayah Pelaksanaan Program Kemitraan

Penyaluran dana Program Kemitraan lebih diprioritaskan pada

wilayah Pulau Jawa, namun diluar Pulau Jawa pelaksanaan Program

Kemitraan Perum Peruri dapat dilaksanakan sesuai lokasi cabang usaha

Perum Peruri berada, sepanjang merupakan kebijakan Direksi Perum Peruri.

Sedangkan kegiatan pembinaan, monitoring dan penagihan pada Mitra

Binaan yang sudah menerima penyaluran dana di wilayah luar Jawa tetap

dilaksanakan dengan intensif.26

4. Wilayah Pelaksanaan Program Bina Lingkungan

a. Sekitar Kantor Pusat Perum Peruri.

b. Sekitar wilayah cabang usaha pengembangan Perum Peruri di daerah

dan aset perusahaan berada.

24 Studi Dokumentasi Prosedur Operasional PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 2-3.

25

Ibid., h. 6.

26

Ibid., h. 14.

41

c. Wilayah lain sesuai instruksi atau kebijakan Direksi

5. Penggunaan Dana

a. Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan pembelian barang-barang

modal (investasi) seperti: mesin, alat produksi, alat bantu produksi, dan

lain–lain, yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk Mitra

Binaan, jangka waktu pembinaan dapat dilakukan secara bertahap dan terus

menerus sampai Mitra Binaan tersebut menjadi tangguh, mandiri dan

bankable.27

b. Dana Program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang

memberikan manfaat kepada masyarakat di lingkungan Perusahaan

berada dalam bentuk bantuan:

1. Korban Bencana Alam Dan Bencana Lainnya

Bantuan korban bencana alam dalam hal ini meliputi dampak bencana

yang diakibatkan bukan oleh kesengajaan manusia. Adapun jenis

bantuannya antara lain:

a. Penyediaan bahan kebutuhan pokok (sembako), air bersih, MCK

pengungsi;

b. Pengadaan obat–obatan dan atau tenaga medis;

c. Pengadaan perahu karet, tenda pengungsi;

d. Penyediaan dana untuk sewa angkutan/transportasi pengungsi.

2. Pendidikan Dan Pelatihan

a. Bantuan Beasiswa

27 Studi Dokumentasi Prosedur Operasional PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 11.

42

Bantuan beasiswa diberikan kepada para pelajar SD, SMP, SMA dan

Perguruan Tinggi serta sekolah sederajat, yang berprestasi dan tidak

mampu, dengan melampirkan bukti prestasi dari pihak sekolah dan

keterangan tidak mampu dari orang tua serta RT/RW setempat.

b. Bantuan Fasilitas Pendidikan Atau Pengadaan Sarana Dan Prasarana

Sekolah (Umum, Pesantren, Madrasah) Bantuan fasilitas pendidikan

ini berupa perbaikan sarana dan prasarana penunjang proses belajar,

peralatan pendidikan serta usaha-usaha dalam proses penelitian dan

pengembangan pendidikan masyarakat.

c. Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru

Bantuan peningkatan kompetensi guru dipergunakan untuk

memberikan pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan

kompetensi guru sesuai dengan bidangnya.

d. Bantuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan

Pembimbingan.

e. Bantuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Penyuluhan.

3. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Bantuan ini ditujukan bagi peningkatan fasilitas–fasilitas kesehatan

masyarakat yang meliputi pembangunan dan renovasi sarana pelayanan

kesehatan, sarana sanitasi masyarakat, sunatan massal, pengobatan gratis

masyarakat, pengadaan kendaraan dan peralatan medis, pengadaan obat-

obatan serta kegiatan–kegiatan yang menyangkut pelayanan kesehatan

masyarakat lainnya.

43

4. Pengembangan Prasarana Dan Sarana Umum

Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum ditujukan untuk

membangun dan memperbaiki fasilitas umum sehingga dapat meningkatkan

fungsi dan kegunaannya bagi masyarakat setempat. Adapun jenis fasilitas

umum tersebut meliputi: jalanan umum, jembatan, taman, saluran irigasi,

balai desa, sarana dan prasarana pendidikan sekolah, sarana air bersih,

sarana olah raga dan fasilitas umum lainnya.

5. Sarana Ibadah

Bantuan prasarana ibadah dipergunakan untuk membantu kegiatan

seremonial keagamaan seperti acara Peringatan Nuzulul Qur’an, Hari Raya

Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan lain–lain, sedangkan bantuan sarana ibadah

dimaksudkan agar dapat meningkatkan fungsi dan kegunaan fasilitas

tersebut bagi masyarakat. Adapun jenis bantuan tersebut meliputi: bantuan

pembangunan dan perbaikan rumah ibadah, pengadaan sarana ibadah dan

fasilitas penunjang lainnya.

6. Pelestarian Alam

Bantuan dipergunakan dalam rangka pemberian bibit tanaman,

penghijauan, penanaman kembali lahan kering, lahan hutan, lahan

gambut/mangrove, pemeliharaan pertumbuhan tanaman, program hutan kota

dan taman kota, serta kegiatan penghijauan lainnya dalam rangka menjaga

kelestarian alam dan mengatasi pemanasan global/global warming.

44

7. Bantuan Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan

Bantuan untuk masyarakat berupa sarana dan prasarana yang sifatnya

untuk kepentingan pengentasan kemiskinan.28

J. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara atau disebut juga BUMN adalah badan

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang

dipisahkan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian BUMN

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan BUMN

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang BUMN

3. Pengelolaan barang milik atau kekayaan Negara yang menjadi tanggung

jawab Kementerian BUMN, dan

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian BUMN

Terdapat tiga jenis perusahaan BUMN, yaitu:

1. Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN berbentuk Perseroan

Terbatas (PT) dan modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh

pemerintah (atas nama negara) dan terbagi atas saham–saham, berstatus

hukum perdata dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana

diatur dalam hukum dagang.29

Tujuan didirikannya Persero yang pertama

adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada

28 Studi Dokumentasi Prosedur Operasional PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 33-36.

29

Fajar Nursahid, Tanggung Jawab Sosial BUMN: Model Kedermawanan Sosial PT

Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia, (Depok: Piramedia, 2006), h. 32.

45

umum. Persero dipimpin oleh Direksi. Sedangkan pegawainya berstatus

sebagai Pegawai Swasta. Maksud mendirikan Persero ialah untuk

menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing

kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas Negara. Di Indonesia yang sudah

menjadi Perusahaan Persero antara lain: PT. Pembangunan Perumahan, PT.

Bank BNI Tbk, PT. Telkom Tbk dan lain-lain termasuk PT. Asuransi Jasa

Indonesia (Jasindo).

2. Perusahaan Umum

Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang berusaha dibidang

penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping mendapatkan

keuntungan, modal seluruhnya milik negara dari kekayaan negara yang

dipisahkan serta berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-

undang.30

Perum di Indonesia antara lain: Perum Pegadaian, Perum

Jasatirta, Perum Damri, Perum Antara, Perum Peruri, Perum Perumnas,

Perum Balai Pustaka, dan lain-lain.

3. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan Jawatan (Perjan) adalah BUMN yang berusaha dibidang

penyediaan jasa–jasa bagi masyarakat termasuk pelayanan kepada

masyarakat, permodalannya termasuk bagian dari APBN yang dikelola oleh

30 Marwah M. Diah, Restrukturisasi BUMN Di Indonesia: Privatisasi Atau Korporatisasi,

(Jakarta: Literata Lintas Media, 2003), h. 185.

46

Departemen yang membawahinya.31

Sekarang sudah tidak ada perusahaan

BUMN yang menggunakan model Perjan karena besarnya biaya untuk

memelihara Perjan-Perjan tersebut sesuai dengan Undang-Undang (UU)

Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Contoh perusahaan yang pernah

menjadi Perjan di Indonesia antara lain: Perjan RS Jantung Harapan Kita,

Perjan RS Cipto Mangunkusumo, Perjan RS AB Harapan Kita, Perjan RS

Sanglah, Perjan RS Sardjito, Perjan RS M.Djamil, Perjan RS Fatmawati,

Perjan RS Hasan Sadikin.32

31 Ibid., h. 184-185.

32

Sandra Ratunasari, “Tanggungjawab Sosial Perusahaan Pada Program Kemitraan Dan

Bina Lingkungan PKBL PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Jakarta,” (Skripsi S1 Fakultas

Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), h. 27-29.

47

BAB III

PROFIL PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

(PERURI)

A. Sejarah Berdirinya Perum Peruri1

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum

Peruri) didirikan pada tanggal 15 September 1971. Perusahaan ini

merupakan gabungan dari dua perusahaan, yakni perusahaan P.N

Pertjetakan Kebajoran (Perkeba) dan P.N. Artha Yasa sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1971. Selanjutnya diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1982, kemudian diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2000 dan disempurnakan untuk

terakhir kalinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006.

Pertjetakan Kebajoran adalah percetakan uang kertas yang semula

bernama Perkeba NV, didirikan atas dasar hukum Tap Menteri Kehakiman

No.J.A 5/59/16 tanggal 16 April 1952. Sedangkan P.N. Artha Yasa semula

adalah percetakan uang logam, didirikan atas dasar Keputusan Menteri

Keuangan No. 261156/UMI tanggal 18 November 1954. Sebagai satu-

satunya Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibidang

Percetakan Uang di Indonesia, tugas utama Perum Peruri adalah

menyelenggarakan usaha mencetak uang rupiah Republik Indonesia (baik

uang kertas maupun uang logam) untuk Bank Indonesia serta mencetak

1

Studi Dokumentasi Arsip Perum Peruri

48

produk kertas berharga non uang sesuai pesanan perusahaan pemesan

(seperti paspor, materai, pita cukai, sertifikat tanah).

Mengingat misi dari kedua perusahaan sama, yaitu melakukan

percetakan uang maka demi efisiensi dan efektivitas pengelolaannya,

pemerintah menggabungkan menjadi satu dengan nama Perusahaan Umum

Percetakan Uang Republik Indonesia. Kolonel Subono Mantofani SH

ditetapkan sebagai Direktur Utama. Struktur organisasi baru terbentuk pada

tanggal 1 Januari 1972 dengan susunan direktur yang membawahi 6 orang

direktur muda. Struktur organisasi pada periode awal pembentukan ini terus

mengalami perkembangan pesat. Akan tetapi, yang perlu dicatat adalah dari

semua struktur organisasi yang ada, Bidang Pengamanan dan Pengawasan

berada langsung dibawah Direktur Utama karena beliau lah yang

memperhatikan misi sekuriti yang diemban.

Selama periode awal penggabungan banyak hal yang dapat disimak

dan diambil sebagai pelajaran. Melalui manajemen dan disiplin gaya militer

yang diterapkan oleh Direktur Utama pada saat itu, berhasil diselaraskan

perbedaan budaya perusahaan pegawai dari PN Artha Yasa dan pegawai

dari PN Perkeba.

1. Produksi Perusahaan

a. Produksi Uang Kertas

49

Dalam percetakan uang kertas, Peruri menerapkan pengalaman

dengan teknologi sekuriti tinggi mulai dari desain, kertas, tinta, maupun

proses cetaknya. Fitur yang dikenal luas adalah menggunakan watermark,

cetak intaglio, benang pengaman, dan tinta sekuriti.

b. Produk Uang Logam

Aspek sekuriti percetakan uang logam pada prinsipnya lebih banyak

ditentukan oleh kualitas bahan, kerumitan desain, dan ketajaman

pencetakan.

c. Paspor

50

Paspor Republik Indonesia sebagai salah satu dokumen sekuriti negara

yang penting atau vital, selama ini digunakan sebagai bukti

kewarganegaraan Indonesia bagi pemiliknya dan berfungsi sebagai

dokumen pendukung perjalanan khususnya ke luar negeri. Kini Peruri tidak

hanya mencetak pesanan Paspor RI dan Direktorat Jenderal Imigrasi RI saja,

tetapi juga pesanan paspor dari luar negeri, salah satunya Sri Lanka.

d. Materai

Direktorat Jenderal Pajak RI dan pencetakannya mempercayakannya

kepada Perum Peruri, mengingat produk sekuriti yang dicetak oleh Perum

Peruri selama ini mengandung unsur-unsur sekuriti feature, diantaranya

penggunaan hologram sekuriti dan teknik cetak intaglio sebagaimana yang

terdapat pada uang kertas RI. Materai yang dicetak oleh Perum Peruri atas

pesanan dari Direktorat Jenderal Pajak Indonesia saat ini bernilai Rp.

3000,- dan Rp. 6000,-.

51

e. Pita Cukai

Produk pita cukai merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan

tembakau berbentuk rokok kretek dan cigarette. Pita cukai dicetak sesuai

pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan nilai pajak

yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak.

f. Sertifikat Tanah

Badan Pertanahan Nasional mempercayakan percetakan dokumen

sertifikat tanah kepada Perum Peruri. Sertifikat tanah yang dicetak oleh

Perum Peruri mempunyai ciri khusus yang lebih mengutamakan unsur

pengamanan sehingga dapat memperkecil resiko pemalsuan.

52

B. Visi, Misi, Dan Prinsip Perusahaan2

1. Visi Perusahaan

“Perusahaan berkelas dunia dibidang Integrated Security Printing System”

2. Misi Perusahaan

“Menghasilkan produk berkualitas dan bernilai sekuriti tinggi kebanggaan

bangsa”

3. Prinsip Perusahaan

“Integritas, Team Work, Sekuriti, Kualitas, Inovasi”

4. Grand Strategy:

a. Mewujudkan Sistem Manajemen yang terintegrasi dan Akuntabel

b. Meningkatkan kualitas SDM

c. Menerapkan teknologi yang unggul dalam proses produksi

d. Membangun citra Peruri sebagai Perusahaan Security Printing

berkelas dunia.

2

Studi Dokumentasi Arsip Perum Peruri

53

C. Logo Perusahaan3

Pada prinsipnya, logo adalah bagian dari yang tak terpisahkan dari

budaya perusahaan. Disegala kepentingan, logo akan menjadi tanda alamat

yang memberikan arti sangat penting dan oleh karena itu logo harus

diperhatikan terhadap penerapannya. Dengan penerapan yang tidak tepat

akan memberikan arti dan kesan yang kurang baik terhadap perusahaan dan

sebaliknya, dengan menerapkan logo yang benar maka akan dapat

memberikan arti yang positif bagi perusahaan.

Perum Peruri mempunyai makna logo sebagai berikut:

a. Susunan berbentuk u, r, dan i merupakan singkatan dari kata Uang

Republik Indonesia. Memberikan makna akan penghargaan

terhadap perjuangan para pendiri percetakan uang di Indonesia

pada masa kemerdekaan yang terkenal dengan sebutan ORI

(Oeang Republik Indonesia). Perjuangan para pendahulu melalui

percetakan yang didalam mendirikan RI menjadikan semangat

yang tiada henti kepada generasi penerus untuk tetap memegang

3

Website Perum Peruri http://www.peruri.co.id

54

teguh semangat perjuangan tersebut. Dan dapat memberikan

ketegasan akan nama Perum Peruri yang telah dikenal baik

Nasional maupun Internasional.

b. Segi empat dengan sudut lengkung sebagai landasan susunan

berbentuk u, r, dan i dalam susunan tersebut memiliki makna yang

kokoh dan kuat akan pengamanan yang akurat didalam

mengamankan perusahaan Perum Peruri.

c. Warna logo ungu memberikan makna akan keanggunan. Makna

keanggunan diharapkan memberikan jiwa bahwa Perum Peruri

menjadi pencetak sekuriti yang terpercaya dan dapat diandalkan.

d. Bentuk tulisan peruri di bawah logo dengan ciri huruf u, r, dan i

disambung dan menjadi satu kesatuan dengan logo memberikan

ketegasan akan nama Peruri yang telah dikenal baik nasional

maupun internasional.

D. Landasan Hukum Berdirinya Perum Peruri4

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006

Tentang Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia

(Perum Peruri). (Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September

2006 oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang

Yudhoyono.

4

Studi Dokumentasi Arsip Perum Peruri

55

E. Landasan Hukum Perum Peruri Melaksanakan PKBL5

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-

05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan

Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina

Lingkungan.

b. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER–

20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER–

05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan

Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina

Lingkungan.

c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER–

05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER–

05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan

Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina

Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER–20/MBU/2012

tanggal 27 Desember 2012.

d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER–

07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER–

5

Studi Dokumentasi Prosedur Operasional PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 1-2.

56

05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor

PER–20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri

Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER–05/MBU/2013 tanggal 1 Mei

2013.

e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-

08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Nomor: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha

Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

f. Undang–Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara yang menyatakan bahwa BUMN mempunyai dua tanggung

jawab kepada Pemegang Saham sebagai Shareholder dan masyarakat

sebagai Stakeholder. Artinya selain mengoptimalkan laba, BUMN juga

dituntut turut serta aktif dalam Program Kemitraan (PK) dengan

pelaku usaha kecil dan menengah, serta Program Bina Lingkungan

(BL).

g. Undang–Undang Nomor 40 tahun 2007 BAB V tentang Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 ayat 1 dan 2:

Perusahaan/Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang

atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dianggarkan dan

diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya

57

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

F. Struktur Organisasi Perum Peruri6

KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR: KEP-1/II/2013

TANGGAL: 22 FEBRUARI 2013

6

Studi Dokumentasi Arsip Perum Peruri

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR

PEMASARAN DAN

PENGEMBANGAN

USAHA

DIREKTUR

TEKNIK DAN

PRODUKSI

DIREKTUR

SDM DAN

UMUM

DIREKTUR

KEUANGAN

58

G. Struktur Organisasi PKBL Perum Peruri7

Susunan Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan:

1. Pembina PKBL : Direktur Keuangan

2. Kepala PKBL : FX Sugiyanto

3. Koordinator Bidang Keuangan : Samsul Bachrum

4. Koordinator Bidang Litbang : Mulyo Harsono

5. Koordinator Bidang Kesekretariatan : Tupar

6. Penanggung Jawab Litbang : M. Nurdjehan A

7. Penanggung Jawab Keuangan : Mia Nofrianti Fajrina

7

Wawancara Pribadi Dengan Bapak FX Sugiyanto, Senin, 6 Juli 2015

DIREKTUR

KEUANGAN

PROGRAM

KEMITRAAN DAN

BINA

LINGKUNGAN

SEKRETARIAT KEUANGAN LITBANG

59

8. Staff : - Defi Eko Marianti

- Nana Ruchmana

H. Tugas Dan Fungsi Pengelola PKBL Perum Peruri:8

a. Direktur Utama. Mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembina

utama dalam proses perum peruri melaksanakan PKBL.

b. Pembina PKBL. Mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembina

langsung PKBL yaitu membina dari proses perencanaan sampai proses

penyaluran, mengawasi penyususan RKAP yang dilakukan oleh

PKBL, mengecek proposal yang sudah di evaluasi oleh PKBL,

mengecek laporan pertanggung jawaban per-triwulan, per-semester,

dan per-tahun yang akan dilaporkan juga ke direksi dan kementerian.

c. Kepala PKBL. Mempunyai tugas dan fungsi sebagai orang yang

melakukan proses perencanaan, survei, pembinaan, penyaluran,

monitoring dan evaluasi serta membuat laporan. Melakukan koordinasi

dengan lembaga terkait maupun dinas dalam menjalankan PKBL.

d. Koordinator Bidang Keuangan. Mempunyai tugas dan fungsi

mengkordinir tentang dana yang tersedia, dana yang disalurkan, dana

yang kembali, biaya operasional, mencatat keluar masuknya uang.

e. Koordinator Bidang Litbang. Mempunyai tugas dan fungsi

merencanakan yang terkait dengan masalah penyaluran, mempunyai

tugas pokok mengembangkan sistem–sistem yang masih ada kendala,

8

Wawancara Pribadi Dengan Bapak FX Sugiyanto, Senin, 6 Juli 2015

60

misalnya sistemnya kurang, formulirnya kurang, kordinasinya kurang.

Berfikir mengembangkan seluruh sistem yang masih kurang efektif

dan masih ada kendala.

f. Koordinator Bidang Kesekretariatan. Mempunyai tugas dan fungsi

mem-filekan dari 5.430 mitra pilihan dengan baik, peraturan–peraturan

kementerian harus tersusun tersendiri dengan baik, peraturan terkait

undang–undang harus tersusun tersendiri dengan baik, kebijakan-

kebijakan direksi harus tersusun tersendiri dengan baik.

g. Penanggung Jawab Litbang. Mempunyai tugas dan fungsi yang

hampir sama dengan koordinator bidang litbang.

h. Penanggung Jawab Keuangan. Mempunyai tugas dan fungsi yang

hampir sama dengan koordinator bidang keuangan.

i. Staf. Mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu bidang keuangan

dan membantu bidang kesekretariatan dalam menjalankan tugasnya.

I. Sejarah Berdirinya PKBL Perum Peruri9

Sebagai perusahaan milik negara yang dalam pengawasan oleh

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, Perusahaan

Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) menyadari

bahwa keberadaannya merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Atas dasar

hal tersebut, Perum Peruri telah melakukan sejumlah program untuk

memberikan sumbangan terhadap pembangunan masyarakat Indonesia.

9 Studi Dokumentasi Laporan Tahunan (Audited) PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h.

1-2.

61

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social

Responsibility (CSR) Peruri telah dilakukan secara formal sejak tahun 1990

melalui Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL)

berdasarkan Surat Keputusan Direksi Peruri No. SKEP-191/V/1990. Untuk

itu, dibentuklah sebuah badan dengan nama Badan Pengelola Pembinaan

Pengusaha Kecil dan Koperasi (BP Binuskolekop). Setahun kemudian,

badan tersebut diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Peruri

No. SKEP-315/XI/91 tanggal 13 November 1991 menjadi Badan Pengelola

Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (BP PERELEK) yang terlepas

dari organisasi Perum Peruri. Pada tanggal 25 Februari 1998, berdasarkan

Surat Keputusan Direksi No. 77/III/98 BP PERELEK diubah menjadi

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

Selanjutnya, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Badan

Usaha Milik Negara No. KEP-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan

Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina

Lingkungan, Perum Peruri membentuk Unit Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) dengan tugas utamanya adalah berperan aktif dalam

pemberdayaan terhadap usaha kecil dan koperasi.

Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-

08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-

05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, kegiatan Program

Kemitraan dilaksanakan kembali dengan sumber saldo dana PK yang

62

berasal dari akumulasi penyisihan laba BUMN yang teralokasi sampai

dengan tahun 2012 serta anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai

biaya maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan yaitu Bapak FX Sugiyanto mengenai awal mula

perusahaan mengimplementasikan PKBL:

“Ya tahun 1991. Sejarahnya itu udah amanah undang-undang yang

dibicarakan mulai tahun 91. Tahun 91 kita sudah mulai menggulirkan

dan tujuannya sama bahwa dengan adanya undang-undang itu dan

melalui beberapa permen kita harus menyalurkan PKBL. Dulu bukan

PKBL namanya mas, tetapi PERELEK (Badan Pengelola Pengusaha

Ekonomi Lemah dan Koperasi) dan diubah lagi menjadi PUKK

(Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) sampai sekarang berubah

namanya menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

(PKBL).”10

Berbagai kegiatan PKBL yang dilaksanakan telah memberikan

dampak positif khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan dan telah

menerima pinjaman maupun bantuan sekaligus membantu pemerintah untuk

melaksanakan berbagai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat terutama masyarakat yang berada disekitar perusahaan, antara

lain:

a. Membantu modal usaha dengan pengembalian angsuran yang ringan

terhadap terhadap pengusaha mikro dan kecil.

10 Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak FX Sugiyanto selaku Kepala PKBL Perum

Peruri, Senin, 6 Juli 2015.

63

b. Meningkatkan keinginan masyarakat untuk menjadi wirausaha melalui

penyaluran dana PK dan pembinaan kepada pengusaha mikro dan kecil ke

sektor riil agar tercipta lapangan pekerjaan.

c. Melalui berbagai sektor Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh

PKBL Perum Peruri, diharapkan dapat membantu peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pendidikan, peningkatan

kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelestarian alam serta bantuan

korban bencana alam.

64

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Perum Peruri Tahun Anggaran 2014.

Rencana kerja dan realisasi kegiatan PKBL dirancang untuk

meningkatkan masyarakat supaya berdaya, berkembang, dan mandiri.

Sehingga kedepan akan berdampak pada peluang kerja dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat sekitar dan program yang dilakukan memberikan

efek positif bagi masyarakat dan perusahaan. Program Kemitraan di Tahun

2014 tetap dilakukan dan fokus pada peningkatan kolektibilitas serta

pembinaan kepada mitra binaan dan tidak melakukan kegiatan penyaluran

pinjaman.Langkah–langkah dan upaya ini untuk mendorong mitra binaan

semakin berkembang dan diharapkan mampu untuk mengangsur kembali,

sedangkan Program Bina Lingkungan BUMN mulai dilakukan melalui

pembebanan (dibiayakan) dalam RKAP sebagaimana perlakuan Corporate

Social Responsibility (CSR) sesuai dengan kemampuan perusahaan.1

1 Studi Dokumentasi Laporan Tahunan (Audited) PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 4.

65

Tabel 4.1. Jumlah Anggaran dan Realisasi Penyaluran Dana PKBL

Kegiatan Tahun 2014 Tahun 2013

Program Kemitraan Anggaran (Rp)Realisasi (Rp)

12.500.000.000-

Anggaran (Rp)Realisasi (Rp)

5.500.000.000 -

Program Bina Ling. 2.500.000.000 2.120.400.000

5.600.000.000 5.297.775.885

Sumber: Laporan Tahunan (Audited) PKBL Perum Peruri Tahun 2014

1. Program Kemitraan (PK)

Program Kemitraan Perum Peruri dengan usaha kecil dan koperasi

atau disebut Program Kemitraan adalah program guna meningkatkan

kemampuan kegiatan usaha kecil untuk menjadi tangguh dan mandiri

melalui pemanfaatan dana dari bagian laba.2

a. Rencana Kerja Dan Anggaran Program Kemitraan Tahun 20143

1. Penyaluran dana pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi lebih

difokuskan di wilayah yang mempunyai konduite baik dalam hal

pengembalian angsuran pinjamannya.

2. Penyaluran dana bantuan pembinaan kepada usaha kecil dan koperasi

dalam bentuk: pendidikan dan pelatihan manajemen usaha kecil, pelatihan

pengetahuan penyusunan laporan perkembangan usaha, kegiatan

pameran/promosi, peningkatan produktivitas mitra binaan.

2Studi Dokumentasi Prosedur Operasional PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 2.

3 Studi Dokumentasi Rencana Kerja Dan Anggaran PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h.

15-16.

66

3. Meningkatkan penyampaian laporan perkembangan usaha dari mitra

binaan, pelaksanaan pemulihan sisa pinjaman serta meningkatkan

monitoring dan penagihan piutang macet/bermasalah.

4. Melaksanakan pemulihan piutang macet melalui proses rescheduling dan

reconditioning terhadap pinjaman yang sudah dikategorikan macet untuk

meningkatkan kinerja tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman.

b. Pelaksanaan Program Kemitraan4

Perusahaan Umum Percetakan Uang RI (Perum Peruri) telah

melaksanakan kegiatan Program Kemitraan mulai tahun 1991 dan sampai

dengan saat ini dengan jumlah mitra binaan sebanyak 5.430 mitra binaan

yang tersebar di 18 Provinsi serta jumlah dana yang disalurkan/dipinjamkan

sebanyak Rp 91.282.089.000,-. Perkembangan mitra binaan sampai 31

Desember 2014 yang masih perlu pembinaan sebanyak 3.012 mitra binaan

dan jumlah piutang pokok sebesar Rp 19.316.679.474,- (diluar piutang

bermasalah).

Tabel 4.2.Adapun Wilayah Kegiatan Monitoring Selama Tahun 2014

No. Provinsi Kabupaten/Kota Waktu

1. Yogyakarta Sleman, Kulon Progo, Bantul,

Gunung Kidul, dan Yogyakarta.

April 2014

2. Jawa Barat Ciamis, Tasikmalaya, Garut,

Sumedang, Bandung, dan Cianjur.

Mei 2014

4 Studi Dokumentasi Laporan Tahunan (Audited) PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h.

4-5.

67

Cirebon, Kuningan, Indramayu,

Majalengka, Subang, Purwakarta.

Oktober 2014

3. Jawa Tengah Demak, Jepara, Kudus, Rembang,

Blora, Grobogan, dan Semarang.

Banjarnegara, Wonosobo,

Temanggung, Purworejo,

Kebumen, dan Magelang.

Salatiga, Surakarta, Boyolali,

Sragen, Karanganyar, Wonogiri,

dan Klaten.

Mei 2014

Oktober 2014

Oktober 2014

4. Sumatera Utara Tapanuli Utara (KUD

Narumonda, KUD Laguboti

Timur, KUD Hutanagodang,

KUD Ambarita, KUD

Pangururan, dan Koperasi Jasa

Audit Handayani).

Oktober 2014

5. Lampung Lampung Tengah, Bandar

Lampung, dan Lampung Selatan.

November 2014

6. DKI Jakarta Jakarta Selatan, Jakarta Timur,

Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan

Jakarta Utara.

November dan

Desember 2014

Sumber: Laporan Tahunan (Audited) PKBL Perum Peruri Tahun 2014

68

c. Kerja Sama Penyaluran Program Kemitraan5

Kegiatan Program Kemitraan Perum Percetakan Uang RI pada tahun

2014 difokuskan pada pembinaan dan peningkatan kolektibilitas kepada

seluruh mitra binaan, agar kondisi mitra binaan dalam meningkatkan

usahanya semakin membaik dan berkembang serta dampaknya mitra binaan

akan mampu untuk memenuhi kewajiban mengembalikan pinjaman secara

bertahap. Selama tahun 2014 pembinaan dan monitoring ditujukan kepada

mitra binaan yang potensial dan kualitas piutangnya masuk dalam kategori

macet dan dalam proses pembinaan dan monitoring bekerja sama dengan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM wilayah

Kabupaten/Kota setempat dengan tujuan:

1. Pendampingan untuk melakukan penagihan kepada mitra binaan

yang menunggak

2. Pembinaan kepada mitra binaan dan turut serta dalam pengawasan

3. Ikut mengevaluasi dan mendorong/membangkitkan terhadap mitra

binaan yang bermasalah.

Kerja sama ini memudahkan dan sangat membantu PKBL Perum

Peruri dalam rangka melakukan pembinaan dan monitoring langsung ke

setiap mitra binaan serta bentuk kerja sama ini sudah berlangsung sejak

awal rencana penyaluran bantuan pinjaman sampai dengan saat ini.

5 Studi Dokumentasi Laporan Tahunan (Audited) PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 14.

69

d. Monitoring Dan Evaluasi Mitra Binaan6

Setelah mendapatkan data dari pengolahan data, Kepala PKBL Perum

Peruri mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring atau pemantauan ke

lokasi usaha Mitra Binaan.Pemantauan (monitoring) dilakukan untuk

melihat secara faktual kondisi usaha Mitra Binaan setelah mendapatkan

bantuan pinjaman.Hal–hal yang perlu diperhatikan terkait dengan

pelaksanaan pemantauan (monitoring):

1. Membuat jadwal monitoring sesuai wilayah yang akan dikunjungi.

2. Pengiriman surat kepada instansi terkait atau pihak ketiga yang menangani

usaha kecil dan koperasi wilayah yang akan dimonitoring dilampiri dengan

daftar Mitra Binaan yang akan dipantau/dikunjungi.

3. Mempersiapkan dokumen dan sarana monitoring, antara lain: surat

perintah perjalanan dinas (SPPD), form surat pernyataan monitoring,

daftar tunggakan, data angsuran pinjaman, materai Rp. 6.000, blangko

kuitansi, alat dokumentasi, kalkulator.

Setelah pemantauan/monitoring dilakukan, pihak PKBL Perum Peruri

membuat laporan hasil pemantauan/monitoring kepada Kepala PKBL

Perum Peruri. Selain itu, pihak PKBL juga memantau perkembangan Mitra

Binaan yang telah dimonitor melalui telpon atau surat.

Pihak PKBL Perum Peruri juga melakukan evaluasi dan pengawasan

secara berkala bekerja sama dengan instansi terkait atau pihak ketiga

menyangkut Mitra Binaan dalam hal: perkembangan jangkauan pemasaran,

6 Studi Dokumentasi Prosedur Operasional PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 21-22.

70

perkembangan hasil usaha/hasil penjualan (omzet), perkembangan jumlah

kekayaan bersih (aset), perkembangan kuantitas/kualitas hasil produksi,

serta perkembangan jumlah tenaga kerja.

2. Program Bina Lingkungan (BL)

Program Bina Lingkungan adalah pemberdayaan kondisi sosial

masyarakat oleh perum peruri di wilayah usaha melalui pemanfaatan dana

dari bagian laba.7

a. Rencana Kerja Dan Anggaran Program Bina Lingkungan Tahun

20148

1. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat yang berdomisili di

wilayah sekitar perusahaan DKI Jakarta dan Jawa Barat.

2. Membantu meningkatkan kondisi sosial masyarakat yang berada di lokasi

sekitar perusahaan dan wilayah lainnya yang membutuhkan.

3. Penyaluran dana bantuan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan fisik:

korban bencana alam, bantuan pendidikan dan pelatihan untuk

meningkatkan tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat, untuk

meningkatkan kesehatan masyarakat, untuk prasarana dan sarana umum,

sarana ibadah, program penghijauan untuk wilayah DKI Jakarta dan Jawa

Barat dan pengentasan kemiskinan.

7Studi Dokumentasi Prosedur Operasional PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 3.

8Studi Dokumentasi Rencana Kerja Dan Anggaran PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h.

17-18.

71

b. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan9

Pelaksanaan kegiatan Program Bina Lingkungan Perusahaan Umum

Percetakan Uang RI (Perum Peruri) sejak tahun 2004 dan telah banyak

kegiatan yang dilakukan dan kegiatan bina lingkungan difokuskan kepada

masyarakat wilayah sekitar perusahaan yaitu wilayah Jakarta dan Jawa

Barat khususnya Kabupaten Karawang. Selanjutnya akumulasi penyaluran

bantuan Program Bina Lingkungan dari awal tahun 2004 sampai dengan

2014 sebesarRp. 30.146.023.551,- (termasuk BUMN Peduli). Adapaun

Program Bina Lingkungan yang telah terealisasikan ialah:

1. Korban Bencana Alam

Sepanjang tahun 2014, bencana alam masih terjadi dan menimpa

bangsa Indonesia, baik disekitar wilayah perusahaan maupun wilayah lain,

seperti bencana banjir di wilayah Kabupaten Karawang, letusan gunung

Sinabung di Medan, Sumatera Utara, dan letusan gunung Kelud di Kediri,

Jawa Timur, dan beberapa bencana alam lainnya. Bencana alam seperti ini

tidak bisa kita hindari dan kapan waktunya juga sulit untuk

diprediksi.Kegiatan Bina Lingkungan yang dilakukan seperti ini merupakan

wujud kepedulian BUMN untuk membantu meringankan dan sekaligus

keprihatinan. Bantuan diberikan berupa makanan dan obat–obatan untuk

bencana banjir di wilayah Karawang 412 Kepala Keluarga dan untuk korban

letusan gunung Sinabung maupun gunung Kelud berupa dana/uang yang

9Studi Dokumentasi Laporan Tahunan (Audited) PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h.

9-12.

72

diserahkan koordinator bencana di wilayah masing–masing dengan

keseluruhan dana mencapai Rp. 141.000.000,-.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan sepanjang

tahun 2014 untuk membantu biaya peningkatan pendidikan dan pelatihan

serta prasarana dan sarana untuk mendukung proses belajar, misalnya ruang

belajar, sarana belajar dengan keseluruhan dana mencapai Rp. 333.700.000,-

untuk wilayah Jakarta dan Karawang. Salah satu kegiatan pendidikan dan

pelatihan bekerja sama dengan lembaga TESDC (Technical &

Enterpreuneurial Skill Development Center) Bandung untuk membantu

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan tingkat

pengangguran khususnya di Kabupaten Karawang. Kegiatan ini sudah

berjalan sejak tahun 2009 dan telah menghasilkan lulusan sebanyak 181

orang. Program TESDC ini sangat efektif dan masih banyak peminat yang

tentunya akan ditindaklanjuti untuk kerja samanya dan disesuaikan dengan

alokasi anggaran Program Bina Lingkungan setiap tahun, khususnya pos

bantuan pendidikan dan pelatihan. Dari lulusan tersebut sudah bekerja

diberbagai perusahaan dan peserta sebagian besar dari wilayah Kabupaten

Karawang yang berasal dari tingkat SMA atau SMK yang sudah lulus

maupun putus sekolah dan jurusan yang ada di Lembaga TESDC antara lain

jurusan Manufaktur, jurusan Administrasi Manufaktur, dan jurusan Drafter.

73

3. Peningkatan Kesehatan

Dalam program peningkatan kesehatan di tahun 2014 bekerja sama

dengan masyarakat sekitar perusahaan di wilayah Karawang dengan

kegiatan pengobatan massal yang diikuti oleh 200 orang dan kegiatan

peningkatan kesehatan lainnya, dengan keseluruhan dana mencapai Rp.

174.850.000,-. Kegiatan bantuan peningkatan kesehatan lainnya yang telah

direalisasikan tahun sebelumnya berupa 3 (tiga) unit mobil Ambulance

untuk Desa Karangligar, Desa Kutamekar, Desa Sukasari, Kabupaten

Karawang dan bantuan ini sejalan dengan bantuan sebelumnya yaitu berupa

Poliklinik Desa (Polindes) dan ini merupakan Desa binaan Perum

Percetakan Uang RI. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat sekitar merasa

sangat terbantu dalam hal mendukung transportasi setiap saat untuk

membawa warga yang sedang sakit ke Rumah Sakit/Dokter atau kegiatan

sosial.

4. Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum

Program pengembangan prasarana dan sarana umum yang

dilaksanakan tahun 2014 diberbagai wilayah, Jakarta, Tangerang,

Karawang, dan Depok serta jenis kegiatannya, sarana jalan, balai serba

guna, MCK, pembangunan tanggul, sarana jalan TPU, perbaikan gerobak

sampah, pengadaan air bersih, saluran air, dan perlengkapan pengurusan

jenazah, dengan keseluruhan dana yang disalurkan mencapai Rp.

631.100.000,-.

74

5. Sarana Ibadah

Permintaan bantuan masyarakat terhadap sarana ibadah dari tahun ke

tahun cukup banyak dan PKBL Perum Peruri dalam melaksanakan

penyaluran bantuan tetap melakukan skala prioritas/seleksi dan disesuaikan

dengan dana yang tersedia. Adapun wilayah penerima bantuan daerah

Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Karawang berupa pembangunan Masjid dan

Gereja, renovasi Masjid, fasilitas Masjid seperti sajadah, karpet, dan fasilitas

ibadah lainnya dengan keseluruhan dana yang disalurkan mencapai Rp.

582.300.000,-.

6. Pelestarian Alam

Program pelestarian alam yang dilakukan merupakan tindak lanjut

program tahun sebelumnya dengan menanam 20.000 pohon di Sumedang,

Jawa Barat dan kegiatan ini merupakan kerja sama dengan PT. BUMN

Hijau Lestari, dengan tujuan untuk membantu upaya pemerintah dalam

menanggulangi isu pemanasan global, dengan biaya di tahun 2014 sebesar

Rp. 225.000.000,-

7. Pengentasan Kemiskinan

Program pengentasan kemiskinan ini bekerja sama dengan kodim

0504/JS Jakarta Selatan yang kegiatannya membantu masyarakat sekitar

Kodim Tanah Kusir, Jakarta Selatan dengan memberikan sembako sebanyak

500 paket dan keseluruhan dana mencapai Rp. 32.250.000,-.

75

c. Kerja Sama Penyaluran Program Bina Lingkungan10

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan Program Bina Lingkungan

bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi terhadap

ruang lingkup bantuan program, antara lain:

1. Bantuan korban bencana alam (banjir) bekerja sama dengan Pemda

(Lurah/Kepala Desa, Bupati) setempat atau lembaga yang berwenang

untuk menentukan jenis dan jumlah bantuan apa yang diperlukan oleh

korban dan wilayah yang akan dibantu.

2. Bantuan korban bencana letusan Gunung Sinabung, Sumatera Utara dan

letusan Gunung Kelud Kediri, Jawa Timur bekerja sama dengan yang

berwewenang dalam hal ini koordinator wilayah setempat yang telah

ditentukan oleh pemerintah/pemda maupun lainnya.

3. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan bekerja sama dengan:

- Lembaga TESDC (Technical & Enterpreuneurial Skill Development

Center) Bandung untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dan menurunkan tingkat pengangguran khususnya di Kabupaten

Karawang.

- PT. Sukacita Membawa Sukses (PT. SMS), tentang Training Center

Pertanian, Perkebunan untuk membantu masyarakat Karawang dan

sekitarnya dalam hal untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan

Pertanian dan Perkebunan.

10 Studi Dokumentasi Laporan Tahunan (Audited) PKBL Perum Peruri Tahun 2014,

h. 14.

76

4. Bantuan Pelestarian Alam, bekerja sama dengan PT. BUMN Hijau Lestari

1 terkait kerja sama menanam 20.000 pohon di Daerah Kabupaten

Sumedang, Jawa Barat.

5. Pos bantuan pengembangan sarana dan sarana umum, bekerja sama

dengan aparat desa setempat untuk mengetahui sarana apa saja yang

dibutuhkan oleh masyarakat calon penerima bantuan.

d. Monitoring Dan Evaluasi11

Bantuan yang telah diserahkan wajib dipantau dan dievaluasi sampai

sejauh mana manfaat dan penggunannya. Untuk itu ditempuh langkah-

langkah pemantauan dan evaluasi berikut:

1. Pengelola PKBL Perum Peruri melakukan evaluasi terhadap laporan

kegiatan dan penggunaan bantuan dari penerima bantuan.

2. Melakukan monitoring ke lokasi penerima bantuan untuk memeriksa

kegiatan dan penggunaan bantuan apakah sesuai dengan permohonan yang

diajukan.

3. Pengelola PKBL Perum Peruri melaporkan hasil pemantauan di lapangan

kepada Kepala PKBL Perum Peruri dan diteruskan Direktur Pembina.

11 Studi Dokumentasi Prosedur Operasional PKBL Perum Peruri Tahun 2014, h. 40-41.

77

e. Manfaat Pelaksanaan PKBL Perum Peruri

Program kemitraan dan Bina Lingkungan ini memang sangat

bermanfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi mitra

binaan/penerima program baik itu Program Kemitraan (PK) maupun

Program Bina Lingkungan (BL). Selain bermanfaat bagi para penerima

program tersebut, disisi lain program PKBL ini juga bermanfaat bagi

perusahaan yang melaksanakannya untuk terus menunjukkan kinerja dan

eksistensi sebagai perusahaan kepada masyarakat luas. Berikut pernyataan

yang disampaikan oleh Bapak FX Sugiyanto selaku Kepala PKBL mengenai

dampak dan manfaat dari program PKBL ini:

“Dampaknya sangat positif, bisa membantu orang yang mau

wirausaha juga bisa membantu bukan sekedar membantu dari sisi

uang loh yaa, tapi juga membantu dari sisi pemahaman tentang

enterpreneur, tentang marketing, tentang pencatatan keuangan,

tentang proses produksi gitu kan. Disisi lain, untuk perusahaan

keuntungannya yaa kita dikenal, brand image kita dikenal, reputasi

kita meningkat karena kita bisa membantu baik itu pinjaman maupun

hibah”.12

12 Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak FX Sugiyanto selaku Kepala PKBL Perum

Peruri, Senin, 6 Juli 2015.

78

3. Hasil Wawancara Dengan Penerima Program PKBL

a. Hasil Wawancara Dengan Penerima Program Kemitraan (PK)

Bapak BT berusia kurang lebih 45 tahun, beliau berasal dari

Jakarta.Bapak BT tinggal dan beralamat di Jalan Palem III RT 004/RW 08

Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta

Selatan.Beliau sudah berkeluarga dan telah dikaruniai 2 orang anak.Kedua

anaknya laki–laki dan anak yang pertama sudah menikah dan mempunyai

anak, sementara anak yang kedua baru Sekolah SD Kelas 6.Tidak seperti

saudara–saudara yang lainnya yang sudah menjadi sarjana, Bapak BT hanya

lulusan STM namun sekarang telah suskses sebagai pengusaha ikan dan

pada waktu itu sampai mampu membiayai adik–adiknya sekolah. Berikut

pernyataan yang disampaikan oleh Bapak BT:

“Tahun 80 saya ikut orang tua terus tahun 90 baru misah dan

belajar mandiri. Nah udah begitu adek saya kan pada kecil–kecil tuh

masih SMP nah saya membiayai adek saya dari SMA ampe Kuliah tuh

ampe Sarjana. Saya mah Cuma lulusan STM Cendrawasih gitu.Pas

tahun 95 adek saya pada keluar dah tuh Sarjana.Jadi saya bukan

tadinya jenjang karir bukan saya makan sendiri, jadi keluarga bisa

diangkat nah itulah”.13

Sejak tahun 1995, Bapak BT memulai ternak ikan dan ternak ayam

didaerah parung. Berhubung saingannya banyak, akhirnya Bapak BT beralih

profesi sebagai usaha ternak ikan saja di empang dan kolam serta menjual

ikan–ikan segar di pasar mayestik. Bapak BT mempunyai empang dan

mempunyai kolam ikan didekat rumahnya.Empang dan kolam tersebut milik

13Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak BT selaku penerima Program Kemitraan,

Kamis, 30 Juli 2015.

79

Bapak BT dan di empang tersebut khusus untuk ternak ikan lele, sementar

di kolam ikan yang satunya khusus ternak ikan mas, ikan gurame, ikan nila.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak BT:

“Dulu mah saya ternak ikan tahun 95 ternak ikan di parung sama

ternak ayam.Nah itu berhubung saingan banyak ngga kuat beli empan

nah itu jadi agak menurun. Akhirnya stop ayam stop ikan yaa

sekarang buka usaha ternak ikan aja di empang dan di kolam sama

usaha jualan ikan di pasar”.14

Bapak BT sudah hampir 5 tahun menjadi mitra binaan dan bermitra

langsung dengan PKBL Perum Peruri ini.Program tersebut sangat

membantu didalam perkembangan usaha yang dijalankan oleh Bapak BT

selama ini.Beliau mengetahui Program Kemitraan tersebut dari istrinya,

sehingga beliau dapat menerima pinjaman modal dari pihak PKBL Perum

Peruri hingga saat ini. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak

BT:

“Oh itu sangat bagus, membantu seperti perikanan.Saya juga

bergerak dibagian perikanan ya jadi berkembang gitu ibarat tanaman

ini akarnya dan buahnya belakangan. Saya juga ngambil kalo ngga

salah udah 5 tahun bermitra dengan PKBL ini dengan 3 kali

peminjaman dari 25 juta ke 50 juta sekarang. Ini juga mao abis nanti

rencananya mao diperpanjang gitu. Saya juga mengetahui PKBL ini

dari istri saya, istri saya punya kenalan pedagang–pedagang dan

dikumpulin yaa udah jadi ngikut. Pada waktu itu pedagang–pedagang

ditanya terus dikumpulin nanti disaring lagi gitu mana yang bagus

dan kerjanya bagus nanti baru ditarik.Dan itu juga bunganya sangat

rendah dan itu sangat membantu”.15

14Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak BT selaku penerima Program Kemitraan,

Kamis, 30 Juli 2015.

15

Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak BT selaku penerima Program Kemitraan,

Kamis, 30 Juli 2015.

80

Pada pertama kali, Bapak BT mengajukan pinjaman ke PKBL Perum

Peruri sebesar 30 juta rupiah, tetapi yang disetujui oleh pihak Peruri adalah

sebesar 25 juta dan pinjaman yang kedua yang didapat oleh Bapak BT

sebesar 50 juta. Dari pinjaman modal tersebut, usaha yang dijalankan oleh

beliau dapat berkembang dan omset pun bertambah. Berikut pernyataan

yang disampaikan oleh Bapak BT:

“Pinjaman pertama saya ajukan 30 juta, dapetnya 25 juta,

pinjaman yang kedua 50 juta gitu. Omset mah agak sama karena

sekarang kita bergerak diternak ikan ya agak bertambah gitu”.16

Perusahan–perusahaan BUMN berusaha memberikan usaha yang

terbaik untuk masyarakat sebagai mitra binaannya, terutama dalam

membantu perekonomian didalam menjalankan usaha kecil dan

menengah.Banyak dari mereka yang terpaksa gulung tikar, menutup

kegiatan usahanya karena kekurangan/kurangnya modal usaha.Hal ini yang

diantisipasi oleh Bapak BT selaku pelaku usaha dan pedagang, oleh karena

itu beliau sangat merasakan manfaat dari pinjaman modal yang diberikan

oleh PKBL Perum Peruri tersebut. Adapun manfaat yang diperoleh Bapak

BT dalam menerima Program Kemitraan:

“Manfaatnya banyak sih dan juga sangat membantu.Pertama kita

kaga punya modal dibantu dengan adanya pinjaman modal ini dan

agak berkembang usaha kita gitu”.17

16Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak BT selaku penerima Program Kemitraan,

Kamis, 30 Juli 2015.

17

Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak BT selaku penerima Program Kemitraan,

Kamis, 30 Juli 2015.

81

b. Hasil Wawancara Dengan Penerima Program Bina Lingkungan

(BL)

Salah satu program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh PKBL

Perum Peruri yaitu bantuan dalam hal sarana ibadah. Pada tahun 2014 dan

2015 ini, PKBL Perum Peruri melaksanakan bantuan dalam hal peribadatan

dalam hal ini bantuan sarana ibadah berupa renovasi Masjid Al-Falah di

daerah Taman Mangu Indah, Tangerang Selatan. Informan yang bisa saya

wawancarai berkaitan dengan hal tersebut ialah Bapak DAS yang

merupakan salah satu warga sekitar sekaligus Ketua DKM Masjid Al-Falah

tersebut.Bapak DAS ini tinggal disekitar lingkungan Masjid tersebut dan

juga sebagai salah satu panitia pembangunan dan renovasi Masjid.

Masjid Al-Falah ini didirikan pada tahun 1987 oleh Yayasan Al-Falah

dengan surat keputusan dari Bupati Tangerang.Pihak Yayasan Al-Falah

sudah semaksimal mungkin merawat dan mengurus Masjid ini untuk dapat

digunakan dengan baik oleh jamaah untuk kegiatan peribadatan. Berikut

pernyataan yang disampaikan oleh Bapak DAS mengenai profil Masjid Al-

Falah:

“Masjid ini didirikan tahun 87 dulu yaa oleh Yayasan Al-Falah

dan dengan surat keputusan dari Bupati Tangerang waktu itu Bapak

H.Sobirin yaa kalo tidak salah dan kemudian dengan melihat

keterbatasan ruang serta animo jamaah yang makin meningkat dan

merasa membutuhkan sehingga dirasakan perlu ada renovasi dan

pengembangan yaa dalam bentuk membangun lagi lantai 2”.18

18Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak DAS selaku penerima Program Bina

Lingkungan, Jum’at, 7 Agustus 2015.

82

Pengajuan bantuan yang dilakukan oleh pihak Yayasan Al-Falah

untuk mendapatkan bantuan dari pihak Perum Peruri ini tidak terlalu lama

realisasinya. Proses dari awal pihak Yayasan mengajukan proposal sekitar

awal tahun 2015 yang lalu dan terealisasi bantuan dari pihak PKBL Perum

Peruri sekitar pertengahan tahun 2015 yang lalu. Berikut pernyataan yang

disampaikan oleh Bapak DAS:

“Saya tidak tahu persis yaa tapi realisasinya tidak sampai satu

tahun sudah bisa terealisasi permohonan kami dari peruri, cuma kalo

proposalnya itu kira–kira mungkin 6 bulan yang lalu atau 7 bulan

yang lalu kami mengajukannya”.19

Pihak Yayasan Masjid Al-Falah mendapatkan informasi mengenai

PKBL Perum Peruri dari teman Bapak DAS tersebut yang memberitahukan

bahwa di Peruri pada dasarnya memberikan sumbangan/bantuan untuk

kegiatan–kegiatan yang terkait dengan masalah peribadatan.Persyaratan

yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan dari PKBL Perum Peruri

tidak terlalu rumit dan sangatlah mudah. Berikut pernyataan yang

disampaikan oleh Bapak DAS:

“Saya tidak diberikan persyaratan, tapi didalam proposal saya

sudah lampirkan mengenai status/profil dari pada Yayasan Al-Falah

yaa karena yang mengajukan kesana ialah pihak Yayasan

langsung”.20

Pada saat PKBL Perum Peruri memberikan bantuan kepada pihak

Masjid Al-Falah, pembangunan renovasi Masjid tersebut sudah berjalan

19Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak DAS selaku penerima Program Bina

Lingkungan, Jum’at, 7 Agustus 2015.

20

Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak DAS selaku penerima Program Bina

Lingkungan, Jum’at, 7 Agustus 2015.

83

hampir setengah berjalan pembangunan.Kondisi bangunannya pun masih

setengahnya dan sudah dapat digunakan tetapi belum dapat digunakan

seluruhnya. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak DAS:

“Kebetulan bantuan ini diberikan setelah renovasi dan

pembangunan itu berjalan, dan pada progres 61 persen-an baru

datang bantuan dari peruri senilai 25 juta rupiah. Yaa secara moril

cukup signifikan dan kami masih menunggu bantuan berikutnya nih

dari peruri dan saya berharap peruri masih bisa memberikan bantuan

lagi karena progres ini secara fisik baru 65 persen. Waktu peruri

datang kesini menyumbang 25 juta itu dalam bentuk material dan

ongkos kerja itu senilai kalo dirupiah-kan senilai 25 juta rupiah”.21

Berikut pernyataan yang disampikan oleh Bapak DAS terkait alasan

mengambil keputusan untuk mengajukan bantuan kepada pihak PKBL

Perum Peruri:

“Yaa pertama karena kami memang membutuhkan, keterbatasan

dari pihak swadaya masyarakat sini terbatas sekali dan untuk mereka

memberikan sumbangannya secara bertahap dan sementara ini kalo

saya liat memang pendanaan ini 90 persen dari swadaya masyarakat.

Peruri saya melihat yang namanya peruri adalah suatu lembaga yang

sangat potensial untuk bisa punya perhatian terhadap kami karena

saya denger ya itu tadi ada lembaga khusus disana yang biasa

memberikan sumbangan untuk masyarakat”.22

Dalam pengerjaan pembangunan Masjid tersebut, masyarakat cukup

respon, apresiatif dalam mendukung pembangunan tersebut. Disisi lain,

manfaat yang diperoleh dari adanya bantuan oleh pihak PKBL Perum Peruri

ini sangat terasa bagi masyarakat. Berikut pernyataan yang disampaikan

oleh Bapak DAS:

21Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak DAS selaku penerima Program Bina

Lingkungan, Jum’at, 7 Agustus 2015.

22

Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak DAS selaku penerima Program Bina

Lingkungan, Jum’at, 7 Agustus 2015.

84

“Yaa yang jelas saya kan dapat dana dalam bentuk material itu

betul–betul sudah teralokasikan. Peruri juga memberikan satu

dampak psikologis kepada masyarakat untuk lebih semangat lagi

memberikan bantuan dalam bentuk pendanaan.Yaa siapa sih yang

tidak senang kami disini yang sedang membutuhkan bantuan

kemudian tiba–tiba ada pihak luar dalam hal ini lembaga pemerintah

yang cukup potensial sehingga mungkin tidak hanya sampai disini

harapan saya kepada peruri”.23

23Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak DAS selaku penerima Program Bina

Lingkungan, Jum’at, 7 Agustus 2015.

85

B. Pola Dan Tahapan Pelaksanaan CSR Pada Program Kemitraan Dan Bina

Lingkungan Perum Peruri.

1. Pola Dan Tahapan Pelaksanaan Program Kemitraan (PK)

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Nomor: PER-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007

(Pedoman PKBL)

Penetapan Menteri BUMN/RPB Tentang:

- RKA Program Kemitraan setiap tahun anggaran

- Alokasi dana perwilayah binaan/Provinsi

Sumber Dana:

1. Saldo awal tahun

2. Alokasi dana dari laba bersih

perusahaan tahun sebelumnya

(maks. 2%)

3. Penerimaan angsuran pinjaman

dan dana pengembangan (jasa

administrasi)

4. Penerimaan jasa giro & bunga

deposito.

Penetapan alokasi dana per

wilayah binaan/Provinsi oleh

Direksi Perum Peruri atas

usulan Pengelola PKBL.

Pengembalian pinjaman:

1. Tenggang waktu 3 bulan

2. Diangsur selama 36 bln/3 thn

3. Jasa Administrasi 6% tetap (flate rate)

4.Pembayaran angsuran secara

tunai/transfer.

Pengajuan proposal pinjaman

dari UK/Kop. disertai dengan

surat pengantar dari Instansi

terkait setempat (pihak ketiga).

Pembinaan dan pembimbingan al:

- Penerapan hasil Diklat

- Pengembangan usaha

- Temu usaha

- Pemasaran hasil produk MB

- Monitoring/peninjauan

- Penyampaian perkembangan usaha

- Kewajiban mengangsur pinjaman.

Evaluasi proposal untuk

kelayakan pembinaan.

86

Tidak

YaY

Tidak

Ya

Ya

Tidak

2. Pola Dan Tahapan Pelaksanaan Program Bina Lingkungan (BL)

Penyerahan bantuan pinjaman

langsung ke Mitra Binaan oleh

Direksi Perum Peruri, PKBL Perum

Peruri dan disaksikan Stakeholders/

pihak ketiga).

Memenuhi

Syarat

Survei ke lokasi calon

mitra binaan didampingi

Instansi terkait setempat

(pihak ketiga).

Evaluasi hasil survei dan

kelayakannya.

Layak

Bina

Melaporkan hasil survei

sekaligus mengusulkan calon

Mitra Binaan yang akan

dibina kepada Direktur

Pembina.

Direktur Pembina

menyetujui/merubah

usulan/membatalkan.

Menetapkan

Calon Mitra Binaan

Melaksanakan Diklat

bekerjasama dengan pihak

ketiga atau Lembaga

Pendidikan.

Ditolak/

Menerbitkan

surat penolakan.

87

Tidak

Penetapan Menteri BUMN/RPB Tentang:

- RKA Program BL setiap tahun anggaran

- Alokasi dana wilayah usaha BUMN

Sumber Dana :

1. Saldo awal tahun

2. Alokasi dana dari bagian laba bersih

perusahaan tahun sebelumnya

(maks. 2%)

3. Penerimaan jasa giro & bunga

Deposito.

Penetapan alokasi dana per pos

bantuan oleh Direksi Perum

Peruri atas usulan PKBL Perum

Peruri.

Monitoring/pemantauan tentang

penggunaan dana bantuan disertai

dengan mendokumentasikan objek

bantuan setelah dibantu.

Menerima proposal permohonan

bantuan dari wilayah usaha BUMN

diketahui Lurah/Camat setempat.

Evaluasi proposal untuk

kelayakan oleh Litbang.

Penyerahan bantuan secara

langsung ke penerima bantuan oleh

PKBL Perum Peruri disaksikan

atau bekerjasama dengan pihak

ketiga (Stakeholders).

Memenuhi

Syarat

Menyiapkan berkas penyerahan

bantuan, antara lain:

- Berita acara penyerahan

- Kwitansi penerimaan

- Data bantuan

Ditolak/

Menerbitkan

surat penolakan.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara

Nomor: PER-05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007

(Pedoman PKBL)

88

Ya

Tidak

Ya

Ya

Tidak

3. Analisis Pola dan Tahapan Pelaksanaan CSR Pada Program

Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Percetakan Uang

Republik Indonesia (Peruri)

a. Pola Pelaksanaan PKBL Perum Peruri

Pola dan Tahapan pelaksanaan PKBL Perum Peruri ini dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen

BUMN) Nomor:PER–05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 (Pedoman

PKBL). Melalui peraturan menteri itulah, Perum Peruri sebagai salah satu

perusahaan Badan Usaha Milik Negara wajib melaksanakan dan

mengimplementasikan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

sebagai bentuk implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) atau

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Program Kemitraan (PK) adalah

program guna meningkatkan kemampuan kegiatan usaha kecil untuk

Survei ke lokasi calon

pemohon disertai dengan

mendokumentasikan objek

bantuan sebelum dibantu.

Evaluasi hasil survei

dan kelayakannya. Layak

Dibantu

Melaporkan hasil survei

sekaligus mengusulkan calon

yang akan menerima bantuan

ke Direktur Pembina.

Direktur Pembina

menyetujui/merubah

usulan/membatalkan.

Menetapkan calon yang akan

menerima bantuan.

89

menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba,

sementara Program Bina Lingkungan (BL) adalah pemberdayaan kondisi

sosial masyarakat oleh perusahaan di wilayah usaha melalui pemanfaatan

dana dari bagian laba. Program PKBL ini melihatkan bahwa perusahaan

berkomitmen untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan, sosial dan lingkungan guna dapat meningkatkan kualitas

kehidupan.Hal ini senada dengan berbagai macam teori tentang pengertian

atau definisi yang dikemukakan oleh lembaga–lembaga maupun oleh para

ahli mengenai CSR ini.

Dalam mengimplementasikan program PKBL tersebut Perum Peruri

bekerja sama dengan berbagai macam pihak, antara lain: Dinas–Dinas dan

Pejabat setempat yang terkait mulai dari Dinas UKM, Dinas Koperasi,

Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Lembaga Pendidikan

(Universitas), RT, RW, Lurah, Camat dan yang lainnya. Menurut teori yang

dikemukakan oleh Zaim Saidi dan Hamid Abidin, sedikitnya ada empat

model atau pola penerapan CSR di Indonesia:24

a. Keterlibatan Langsung

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan

menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke

masyarakat tanpa perantara.Untuk menjalankan tugas ini, sebuah

perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya.

24

Zaim Saidi dan Hamid Abidin, Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek

Kedermawanan Sosial di Indonesia, (Jakarta: Piramedia, 2004), h. 64-65.

90

Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam pemberian bantuan

Program Bina Lingkungan sebagai salah satu implementasi CSR yang

dilaksanakan oleh Perum Peruri yaitu keterlibatan langsung pihak Perum

Peruri dalam hal ini para Direksi/Pimpinan Perum Peruri serta pihak PKBL

Perum Peruri dalam memberikan bantuan. Seperti contoh dalam pemberian

sumbangan dana kepada pihak Masjid Al-Falah di daerah Taman Mangu

Indah, Tangerang Selatan. Bantuan itu diberikan sebagai bentuk kepedulian

dari para Direksi Perum Peruri sebagai pimpinan perusahaan langsung yang

dipimpinnya untuk dapat memperhatikan sarana-sarana ibadah yang

dianggap perlu untuk direnovasi atau dibangun untuk kesejahteraan umat

beragama.

b. Melalui Yayasan Atau Organisasi Sosial Perusahaan

Terdapat sebuah yayasan ataupun organisasi sosial yang didirikan

sendiri untuk mengelola berbagai kegiatan sosial yang dalam hal ini

merupakan aplikasi dari kegiatan CSR. Biasanya perusahaan menyediakan

dana awal, dana rutin, atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur

bagi kegiatan yayasan.

c. Bermitra Dengan Pihak Lain

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerja sama dengan pihak

lain baik itu lembaga sosial/organisasi non–pemerintah, instansi pemerintah,

instansi pendidikan, universitas atau media massa. Kerja sama ini dibangun

91

dalam mengelola/melaksanakan seluruh kegiatan sosialnya maupun dalam

pengelolaan dana.

Dalam mengimplementasikan program–program PKBL tersebut,

Perum Peruri bermitra dengan berbagai pihak. Dalam Program Kemitraan

(PK), Perum Peruri bermitra dengan berbagai macam Instansi Pemerintah

mulai dari Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan

UKM di wilayah Kabupaten/Kota setempat. Kerja sama ini memudahkan

dan sangat membantu PKBL Perum Peruri dalam rangka melakukan

pembinaan dan monitoring langsung ke setiap mitra binaan, serta bentuk

kerja sama ini sudah berlangsung sejak awal rencana penyaluran bantuan

pinjaman sampai dengan saat ini.

Pada Program Bina Lingkungan (BL), Perum Peruri juga bermitra

dengan berbagai macam Instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan, serta

Universitas. Contohnya dalam pelaksanaan penyaluran bantuan korban

bencana alam bekerja sama dengan Pemda (Lurah/Kepala Desa, Bupati)

setempat atau lembaga yang berwenang, dalam penyaluran bantuan

pendidikan atau pelatihan bekerja sama dengan Lembaga TESDC

(Technical & Enterpreuneurial Skill Development Center) untuk membantu

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan tingkat

pengangguran khususnya di Kabupaten Karawang, dalam pelatihan bekerja

sama dengan PT. Sukacita Membawa Sukses (PT. SMS) tentang Training

Center Pertanian dan Perkebunan untuk membantu masyarakat dalam hal

meningkatkan kemampuan dan keterampilan, dalam bantuan pelestarian

alam bekerja sama dengan PT. BUMN Hijau Lestari 1 terkait kerja sama

92

menanam 20.000 pohon di Kabupaten Sumedang, dalam bantuan sarana

ibadah bekerja sama dengan Stakeholderssetempat (Lurah, RT, RW, dan

Masyarakat) dalam merealisasikan pembangunan tempat–tempat

peribadatan.

d. Mendukung Atau Bergabung Dalam Suatu Konsorsium

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu

lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.Dibandingkan

dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah

perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau

lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan–perusahaan yang

mendukung secara produktif mencari mitra kerja sama dari kalangan

lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang

disepakati bersama.

b. Tahapan Pelaksanaan PKBL Perum Peruri

Dalam tahapan pelaksanaannya, Perum Peruri melaksanakan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan berdasarkan mandat melalui Peraturan

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007

tanggal 27 April 2007 (Pedoman PKBL) dan menetapkan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan melalui penetapan Menteri BUMN dalam

Rapat Pembahasan Bersama (RPB) yangdilakukan pada setiap tahunnya.

Dalam Rapat Pembahasan Bersama tersebut membahas tentang

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program PKBL setiap tahun anggaran

93

dan juga merumuskan mengenai alokasi dana program PKBL sesuai dengan

ketentuannya. Sumber dana untuk program PKBL tersebut dihasilkan dari

saldo awal tahun perusahaan dan juga bersumber dari laba

bersih/keuntungan perusahaan tahun sebelumnya (maksimal 2%). Sebelum

memberikan bantuan PKBL, Perum Peruri dalam hal ini pihak PKBL Perum

Peruri terlebih dahulu menerima dan memeriksa proposal yang masuk dari

masyarakat sebelum mereka mendapatkan bantuan dan menjadi mitra

binaan/penerima program PKBL tersebut.Bagi proposal yang memenuhi

syarat dan memenuhi kriteria, mereka (calon mitra binaan/penerima

program) akan di survei terlebih dahulu ke lokasi masing-masing

pengaju/pemohon dan bagi proposal yang kurang memenuhi syarat dan

tidak memenuhi kriteria, pihak PKBL Perum Peruri akan menerbitkan surat

penolakan kepada pengaju/pemohon yang bersangkutan.

Selanjutnya, setelah calon mitra binaan/penerima program tersebut di

survei oleh pihak PKBL Perum Peruri, kemudian pihak PKBL Perum Peruri

akan melakukan evaluasi hasil survei dan kelayakannya. Bagi calon mitra

binaan/penerima program yang layak untuk dibina atau dibantu, pihak

PKBL Perum Peruri akan melaporkan hasil survei sekaligus mengusulkan

calon mitra binaan/penerima program yang akan dibina atau dibantu kepada

Direktur Pembina. Dan pada akhirnya Direktur Pembina akan menyetujui

dan menetapkan mitra binaan/penerima program untuk dijadikan mitra

binaan untuk Program Kemitraan dan penerima bantuan untuk Program

Bina Lingkungan. Seperti itulah tahapan/alur pelaksanaan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh Perum Peruri

94

sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam mengimplementasi

CSR yang dilaksanakannya.

Pada uraian dan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah salah satu bentuk implementasi

CSR yang dilaksanakan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia

(Peruri) dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha

Milik Negara (Permen BUMN) Nomor: PER–05/MBU/2007 tanggal 27

April 2007 (Pedoman PKBL) dengan berbagai ketetapan dan tahapan yang

ada.

4. Analisis Hubungan CSR Dengan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Ilmu Kesejahteraan Sosial adalah ilmu terapan yang mengkaji dan

mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup (kondisi) masyarakat

antara lain melalui pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan hidup

masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk

berkembang.25

Hal tersebut berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan oleh

Bapak FX Sugiyanto selaku Kepala PKBL Perum Peruri berkaitan dengan

pandangan perusahaan terhadap kegiatan PKBL:

“Ya pandangannya sangat positif. Karena dengan amanah undang-

undang ini ternyata banyak yang terbantu untuk wirausaha, terbantu

untuk sarana umum, dan sebagainya. Intinya sangat positif

pandangannya.”26

25 Isbandi Rukminto Adi, Kesejahteraan Sosial: (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial,

dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 23.

26

Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak FX Sugiyanto selaku Kepala PKBL Perum

Peruri, Senin, 6 Juli 2015.

95

Dalam hal ini, CSR merupakan salah satu bidang dari ilmu

kesejahteraan sosial dalam bidang pelayanan pekerjaan sosial di bidang

industri yaitu melalui model Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau model

Investasi Sosial Perusahaan. Model ini pada dasarnya menunjuk pada

perluasan peran perusahaan yang tidak hanya mengurusi kesejahteraan

pegawai dan kebutuhan konsumen saja, melainkan turut pula peduli akan

kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan.27

Dalam hal ini, dapat dikaitkan hubungan antara CSR dengan ilmu

kesejahteraan sosial, yaitu CSR merupakan salah satu bidang dari ilmu

kesejahteraan sosial dalam hal ini bidang pelayanan pekerjaan sosial di

bidang industri melalui model Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Serta

kaitannya antara CSR dengan ilmu kesejahteraan sosial yaitu dengan

berbagai program/kegiatan CSR yang dilakukan oleh setiap perusahaan

dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk dapat

berkembang. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan

merupakan suatu intervensi sosial (perubahan sosial terencana) yang

diterapkan oleh perusahaan sebagai salah satu pelaku perubahan (change

agents/agents of change) terhadap berbagai sasaran perubahan yaitu

masyarakat sekitar perusahaan maupun masyarakat luas.

Berkaitan dengan hal ini, Perum Peruri sebagai salah satu perusahaan

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang percetakan uang

Republik Indonesia melaksanakan model Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan berupa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau biasa

27 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis

Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h.

209-210.

96

disingkat PKBL. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini merupakan

suatu bentuk intervensi sosial (perubahan sosial terencana) yang dilakukan

oleh Perum Peruri sebagai salah satu pelaku perubahan (change agents) atas

amanat yang diberikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) sebagai pengawas dari Pemerintah kepada perusahaan-perusahaan

berbentuk BUMN.

Program PKBL ini merupakan salah satu bentuk CSR yang

dilaksanakan oleh Perum Peruri yang bertujuan untuk meningkatkan

kualitas hidup masyarakat, baik masyarakat disekitar perusahaan maupun

masyarakat luas. Target sasaran pada Program Kemitraan adalah masyarakat

yang bergerak pada kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai

upaya untuk meningkatkan kemampuan kegiatan usaha kecil dan menengah

untuk menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan hasil

produksi serta memperluas lapangan pekerjaan melalui pemanfaatan dana

dari bagian laba perusahaan. Contohnya seperti Bapak BT yang merupakan

salah satu mitra binaan dari Perum Peruri yang berhasil dan sukses dalam

kegiatan usahanya dalam bidang perikanan. Dia sudah hampir 5 tahun

bermitra dan menjadi mitra binaan Perum Peruri. Sementara, target sasaran

pada Program Bina Lingkungan adalah masyarakat umum yang berada di

lokasi sekitar wilayah usaha perusahaan yang membutuhkan. Seperti contoh

Perum Peruri membantu merealisasikan pembangunan/renovasi Masjid Al-

Falah di daerah Tangerang Selatan.

97

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak

FX Sugiyanto berkaitan dengan dampak dan manfaat yang diperoleh

perusahaan melaksanakan PKBL:

“Dampaknya sangat positif, bisa membantu orang yang mau

wirausaha juga bisa membantu bukan sekedar membantu dari sisi

uang loh yaa, tapi juga membantu dari sisi pemahaman tentang

entrepreneur, tentang marketing, tentang pencatatan keuangan,

tentang proses produksi gitu kan. Disisi lain untuk perusahaan,

keuntungannya yaa kita dikenal, brand image kita dikenal, reputasi

kita meningkat karena kita bisa membantu baik itu pinjaman maupun

hibah.”28

Apa yang dilakukan oleh Perum Peruri ini, dalam beberapa hal

bersesuaian dengan pandangan John Elkingston’s berdasarkan pengertian

CSR sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengelompokan CSR atas 3

aspek yang lebih dikenal dengan istilah Triple Bottom Line yaitu

kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan,

dan keadilan sosial. John Elkingston’s juga menegaskan bahwa suatu

perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan

(sustainability development) harus memperhatikan TripleP (Profit, Planet,

and People)29

, yaitu:

a. Profit (Keuntungan). Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari

keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan

berkembang. Dalam hal ini, Perum Peruri sebagai perusahaan BUMN

menjalankan kegiatan usahanya untuk mencari keuntungan ekonomi di

dalam setiap kegiatan usahanya agar dapat terus beroperasi dan

28 Kutipan wawancara pribadi dengan Bapak FX Sugiyanto selaku Kepala PKBL Perum

Peruri, Senin, 6 Juli 2015.

29

Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory,

(PT RajaGrafindo Persada, 2012), edisi I, h. 34-35.

98

berkembang. Dan dari hasil keuntungan perusahaan tersebut (Maksimal

2%), Perum Peruri melaksanakan/menjalankan amanat yang diberikan oleh

Menteri BUMN untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan sebagai bentuk CSR yang dijalankan oleh Perum Peruri.

b. People (Manusia/Masyarakat). Perusahaan harus memiliki kepedulian

terhadap kesejahteraan manusia sebagai makhluk sosial. Beberapa

perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa

bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan

kesehatan, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal. Dalam hal ini, Perum

Peruri memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia sebagai

makhluk sosial. Dalam hal ini, Perum Peruri melaksanakan kegiatan CSR

dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Hal ini

dibuktikan dengan bantuan Program Kemitraan yang diberikan kepada

salah satu mitra binaannya yaitu Bapak BT yang sukses dan berhasil pada

kegiatan usaha yang bergerak di bidang perikanan.

c. Planet (Lingkungan Hidup). Perusahaan peduli terhadap lingkungan

hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang

berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup,

penyediaan sarana air bersih, serta perbaikan permukiman/sarana

prasarana.30

Dalam hal ini, Perum Peruri peduli terhadap lingkungan hidup

melalui Program Bina Lingkungan. Program tersebut berupa bantuan

korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan,

pengembangan sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, serta

30 Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat CSR, (Bandung:

Alfabeta, 2009), edisi I, h. 107.

99

pengentasan kemiskinan. Dan salah satu bukti realisasi bantuan Program

Bina Lingkungan yaitu dengan merealisasikan pembangunan/renovasi

Masjid Al-Falah di daerah Tangerang Selatan.

100

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh hasil

antara lain:

1. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Peruri

dilaksanakan atas dasar biaya keuntungan/laba bersih perusahaan yaitu

maksmimal 2 % untuk Program Kemitraan dan 2% untuk kegiatan

Program Bina Lingkungan. Berbagai kegiatan PKBL yang telah

dilaksanakan pada tahun 2014, telah memberikan dampak positif

khususnya bagi masyarakat sebagai penerima manfaat program sekaligus

membantu pemerintah untuk melaksanakan berbagai program yang dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain: meningkatkan

keinginan masyarakat untuk menjadi wirausaha melalui penyaluran dana

Program Kemitraan (PK) dan pembinaan kepada usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) agar terciptanya lapangan pekerjaan, mampu

menghasilkan mitra binaan yang unggul dan sukses sehingga mampu

memberikan hasil yang maksimal dan membuat masyarakat menjadi lebih

kreatif dalam memenuhi kebutuhannya, serta melalui Program Bina

Lingkungan (BL) dapat membantu meningkatkan kondisi sosial

masyarakat melalui berbagai sektor program.

101

2. Dalam Pelaksanaannya, sedikitnya ada empat pola penerapan CSR di

Indonesia menurut Zaim Saidi dan Hamid Abidin, yaitu melalui

keterlibatan langsung, melalui yayasan/organisasi sosial perusahaan,

bermitra dengan pihak lain, serta mendukung atau bergabung dalam suatu

konsorsium. Sementara, tahapan pelaksanaan PKBL Perum Peruri ini

dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik

Negara (Permen BUMN) Nomor: PER–05/MBU/2007 tanggal 27 April

2007 (Pedoman PKBL). Melalui Peraturan Menteri itulah Perum Peruri

sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara wajib

melaksanakan dan mengimplementasikan Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL) sebagai bentuk implementasi Corporate Social

Responsibility. Dalam pelaksanaannya, Perum Peruri menetapkan program

PKBL melalui penetapan Menteri BUMN dalam Rapat Pembahasan

Bersama (RPB) tersebut membahas tentang Rencana Kerja dan Anggran

(RKA) program PKBL setiap tahun anggaran dan juga merumuskan

mengenai alokasi dana program PKBL sesuai dengan ketentuannya. Rapat

Kerja dan Anggaran tersebut membahas program–program PKBL antara

lain:

a. Penyaluran dana bantuan pembinaan kepada usaha kecil dan

koperasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan manajemen usaha

kecil, pelatihan pengetahuan penyususnan laporan perkembangan

usaha, kegiatan pameran/promosi, peningkatan produktivitas mitra

binaan, meningkatkan penyampaian laporan perkembangan usaha

mitra binaan.

102

b. Membantu meningkatkan kondisi sosial masyarakat yang berada di

lokasi sekitar perusahaan dan wilayah lain serta penyaluran dana

bantuan kepada masyarakat dalam bentuk fisik dalam 7 sektor

program bantuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menghasilkan

beberapa saran untuk perusahaan, antara lain:

1. Peneliti melihat dengan banyaknya mitra binaan serta penerima manfaat

dari program–program yang dilaksanakan dan diimplementasikan pada

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perum Peruri ini akan

sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan

memadai untuk dapat terlaksana dengan maksimal dan tepat sasaran.

Untuk itu, peneliti melihat bahwa perlu ada penambahan struktur

pengelola khusus di PKBL yang dibuat untuk dapat memonitoring dan

survei langsung ke masyarakat sebelum mereka menjadi mitra binaan dan

penerima manfaat program PKBL Perum Peruri.

2. Pada Program Kemitraan (PK), penyaluran dana bantuan memang sudah

sangat tepat tersalurkan kepada masyarakat yang bergerak dalam usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi penyaluran dana bantuan

juga harus difokuskan dan diberikan akses kepada masyarakat yang baru

ingin memulai usaha, namun mereka tidak mempunyai modal untuk

melakukan kegiatan usahanya tersebut.

103

3. Penyaluran dana bantuan Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan

kepada masyarakat yang dilakukan oleh Perum Peruri, belum disertai

dengan kewajiban dari para penerima manfaat untuk dapat

membuat/melaporkan hasil dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban

(LPJ). Karena LPJ ini sangat bermanfaat dan berguna untuk membangun

rasa tanggung jawab masyarakat agar penyaluran bantuan program PKBL

ini tidak diselewengkan dan tidak disalah gunakan oleh penerima manfaat

program tersebut. Dan juga LPJ ini juga sangat membantu perusahaan

dalam memonitoring pemanfaatan dana bantuan yang telah disalurkan.

4. Saran untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti mengenai CSR pada

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yaitu agar memperhatikan dan

menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan masalah

administrasi/perizinan seperti surat izin penelitian dan proposal penelitian.

Kemudian untuk lebih mencari referensi tambahan mengenai buku-buku

yang berkaitan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

sebagai bentuk implementasi program CSR yang dilakukan oleh

perusahaan BUMN.

104

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Azheri, Busyra. Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi

Mandatory. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.

Adi, Rukminto, Isbandi. Kesejahteraan Sosial: (Pekerjaan Sosial, Pembangunan

Sosial, dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2013.

Bakar, Nurbaya, Siti. Integrasi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM). Jakarta: Pusat Kajian Kebijakan dan Hukum Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 2009.

Bungin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,

dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2007.

Diah, M Marwah. Restrukturisasi BUMN Di Indonesia: Privatisasi Atau

Korporatisasi. Jakarta: Literata Lintas Media, 2003.

Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers,

2012.

Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT

Bumi Aksara, 2013.

Lako, Andreas. Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi.

Jakarta: Erlangga, 2011.

105

Nasdian, Tonny, Fredian. Pengembangan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Pustaka

Obor, 2014.

Nursahid, Fajar. Tanggung Jawab Sosial BUMN: Model Kedermawanan Sosial

PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan PT Telekomunikasi Indonesia.

Depok: Piramedia, 2006.

Radyati, Nindita, Maria. CSR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Jakarta:

Indonesia Business Links, 2008.

Riyanto, S Agus. PKBL Ragam Derma Sosial BUMN. Jakarta: Banana Publiser,

2011.

Saidi, Zaim dan Abidin, Hamid. Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek

Kedermawanan Sosial di Indonesia. Jakarta: Piramedia, 2004.

Solihin, Ismail. Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability.

Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Suharto, Edi. CSR & Comdev: Investasi Kreatif Perusahaan Di Era Globalisasi.

Bandung: Alfabeta, 2010.

Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis

Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: PT

Refika Aditama, 2005.

Suharto, Edi. Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat CSR (Corporate

Social Responsibility). Bandung: Alfabeta, 2009.

106

Suharto, Edi. Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab

Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Bandung: PT Refika

Aditama, 2007.

Tim Penulis. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi).

Jakarta: CeQDA, 2007.

Sumber Data Perusahaan:

Dokumentasi Arsip Perum Peruri.

Laporan Tahunan (Audited) Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan

(PKBL) Tahun 2014.

Prosedur Operasional Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan

(PKBL) Tahun 2014.

Rencana Kerja Dan Anggaran Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan

(PKBL) Tahun 2014.

Skripsi:

Achmad Zaky. “Program CSR PT. Bank Mandiri Tbk Dalam Menumbuhkan

Minat Wirausaha di Kalangan Mahasiswa” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik USU, 2011).

107

Sandra Ratunasari. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Program Kemitraan

dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)

Jakarta” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN

Jakarta, 2013).

Undang–Undang Dan Peraturan–Peraturan:

Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007

Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-05/MBU/2007

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013

Internet:

http://www.peruri.co.id

http://maksi.unsoed.ac.id

Hasil Observasi Ke Penerima Program Kemitraan (PK) Perum Peruri

Informan : Bapak Bahtiar

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2015

Tempat : Kediaman Rumah Bapak Bahtiar dan di Lokasi Kolam Ikan

Pada hari Kamis, 30 Juli 2015 peneliti berkunjung ke kediaman rumah

Bapak Bahtiar di Jalan Palem III RT 004/RW 08 Kelurahan Petukangan Utara,

Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Hal ini bertujuan untuk melakukan

kegiatan observasi sekaligus wawancara ke salah satu penerima Program

Kemitraan/Mitra Binaan PKBL Perum Peruri. Sebelum melakukan kunjungan ke

kediaman Bapak Bahtiar, peneliti terlebih dahulu melakukan kunjungan ke tempat

Bapak Bahtiar berjualan ikan segar yang berlokasi di Los Ikan Pasar Mayestik,

Jakarta Selatan. Ia menjual berbagai macam ikan segar, mulai dari ikan mas, ikan

nila, ikan gurame, serta ikan lele. Dan ketika mengunjungi kediamannya, peneliti

melakukan observasi/pengamatan mengenai usaha ikan yang dijalankannya.

Peneliti mendapatkan informasi bahwa Bapak Bahtiar tersebut sudah

hampir 5 tahun menjadi mitra binaan dan bermitra dengan Perum Peruri. Ia sudah

2 kali mengajukan proposal permohonan bantuan pinjaman modal usaha dan pada

akhirnya ia mendapatkan pinjaman modal usaha dari pihak PKBL Perum Peruri

untuk kegiatan usaha yang dijalankannya. Pinjaman modal usaha yang pertama, ia

mendapatkan pinjaman modal usaha sebesar 25 juta, setelah pinjaman pertama

selesai ia mengajukan kembali pinjaman modal untuk yg kedua kalinya. Dan

pinjaman modal usaha kedua yang ia dapatkan sebesar 50 juta. Alasan ia

mengajukan pinjaman kepada pihak PKBL Perum Peruri dikarenakan ketika itu ia

mengalami keterbatasan dalam hal permodalan untuk keberlangsungan kegiatan

usaha yang dijalankannya.

Pinjaman modal usaha tersebut diperuntukan untuk membeli

perlengkapan/barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, seperti

tempat ikannya, gentong-gentong untuk menaruh ikannya, makanan ikan, serta

membuat kolam-kolam ikan. Seiring berjalannya waktu, usaha ikan yang

dijalankan oleh Bapak Bahtiar tersebut semakin lama semakin berkembang.

Hingga saat ini, ia mempunyai beberapa lahan yang dijadikan untuk kolam-kolam

ikan untuk kegiatan usaha ternak dan bibit ikan yang dijalankannya. Ia

mempunyai kolam dan empang yang luasnya lumayan besar untuk kegiatan usaha

ternak dan pembibitan ikan lele. Selain itu, ia juga mempunyai kolam-kolam

untuk ternak dan pembibitan ikan mas, ikan gurame, serta ikan nila. Seperti yang

diungkapkan oleh Bapak Bahtiar bahwa pinjaman modal usaha yang diberikan

oleh pihak PKBL Perum Peruri tersebut sangat memberikan banyak manfaat dan

membantu kepada orang-orang yang terkendala masalah modal untuk kegiatan

usahanya.

Hasil Observasi Ke Penerima Program Bina Lingkungan (BL) Perum Peruri

Informan : Bapak Dedi Ahmad Setiyadi

Hari/Tanggal : Jum’at, 7 Agustus 2015

Tempat : Kediaman Rumah Bapak Dedi Ahmad Setiyadi dan

Masjid Al-Falah

Pada hari Jum’at, 7 Agustus 2015 peneliti berkunjung ke kediaman rumah

Bapak Dedi di Perum Taman Mangu Indah Blok E Kelurahan Taman Mangu,

Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Ia merupakan pengurus Masjid

sekaligus Ketua DKM Masjid Al-Falah. Hal ini bertujuan untuk melakukan

kegiatan observasi sekaligus wawancara ke salah satu pengurus masjid tersebut

sebagai penerima Program Bina Lingkungan PKBL Perum Peruri. Ia merupakan

salah satu pengurus masjid yang hadir pada saat pihak PKBL Perum Peruri

memberikan bantuan Program Bina Lingkungan dalam hal pelebaran dan renovasi

masjid tersebut. Hal ini berkaitan dengan salah satu Program Bina Lingkungan

yang salah satunya bergerak dalam bidang sarana ibadah.

Ketika itu, peneliti juga mengunjungi Masjid Al-Falah tersebut. Dan yang

saya amati ketika itu bahwa masjid tersebut sudah dapat digunakan untuk kegiatan

peribadatan oleh warga masyarakat setempat. Lantai 2 masjid tersebut pun sudah

dapat digunakan, akan tetapi masih ada bagian-bagian yang masih harus

diselesaikan/dirampungkan. Hal tersebut terus dilakukaan oleh pihak/pengurus

masjid dengan mempercepat pembangunan masjid tersebut agar warga setempat

dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman. Hal tersebut juga berkaitan dengan

masalah pendanaan untuk kegiatan pelebaran dan renovasi masjid tersebut. Pihak

pengurus Masjid Al-Falah tersebut juga menyadari bahwa dana swadaya

(sumbangan) dari masyarakat setempat masih dinilai kurang. Ini yang menjadi

dasar bahwa pihak pengurus masjid untuk melakukan pengajuan proposal kepada

pihak PKBL Perum Peruri untuk mendapatkan bantuan pendanaan.

Pada saat itu, pihak Yayasan Masjid Al-Falah tersebut mengajukan

proposal kepada pihak PKBL Perum Peruri. Dan waktu itu proposal yang

diajukan oleh pihak Masjid Al-Falah tersebut diterima oleh pihak PKBL Perum

Peruri hingga pada akhirnya pihak Masjid Al-Falah tersebut mendapatkan bantuan

dari pihak PKBL Perum Peruri. Bantuan yang diberikan oleh pihak PKBL Perum

Peruri tersebut sebesar kurang lebih 25 juta dalam bentuk material dan ongkos

kerja untuk pembangunan pelebaran dan renovasi masjid tersebut. Pihak Masjid

Al-Falah pun sangat terbantu oleh bantuan yang diberikan oleh pihak PKBL

Perum Peruri sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan masjid tersebut

serta bantuan dari PKBL Perum Peruri ini mempunyai dampak psikologis bagi

warga setempat untuk dapat termotivasi untuk lebih semangat lagimemberikan

bantuan dalam bentuk pendanaan.

Transkip Wawancara Kepala PKBL Perum Percetakan Uang

Republik Indonesia (Peruri)

Subyek : Bapak FX Sugiyanto

Hari/Tanggal : Senin, 6 Juli 2015

Tempat : Kantor PKBL Perum Peruri Jakarta

1. Kapan pertama kali perusahaan mengimplementasikan PKBL?

“Ya tahun 1991. Sejarahnya itu udah amanah undang–undang yang

dibicarakan mulai tahun 91. Tahun 91 kita sudah mulai menggulirkan dan

tujuannya sama bahwa dengan adanya undang–undang itu dan melalui beberapa

permen kita harus menyalurkan PKBL. Dulu bukan PKBL namanya mas, tetapi

PERELEK (Badan Pengelola Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi) dan

diubah lagi menjadi PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) sampai

sekarang berubah namanya menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

(PKBL).”

2. Apa yang melatarbelakangi perusahaan melakukan PKBL?

“Ya karena amanah undang–undang dan permen (peraturan menteri) yang

mengatur kegiatan PKBL ini.”

3. Bagaimana pandangan perusahaan terhadap PKBL?

“Ya pandangannya sangat positif. Karena dengan amanah undang–undang ini

ternyata banyak terbantu untuk wirausaha, terbantu untuk sarana umum, dan

sebagainya. Intinya sangat positif pandangannya.”

4. Bagaimana teknis penyaluran PKBL? Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi

oleh calon mitra binaan?

“Ya tadi, syaratnya satu harus mengajukan proposal, yang kedua mereka sudah

berjalan usaha satu tahun, omsetnya maksimal kalo dulu 1 Miliyar sekarang 2,5

Miliyar dan di SOP tuh udah ada loh di buku prosedur operasional, lalu asetnya

200 juta sekarang 500 juta diluar gedung dan tanah.”

5. Adakah unit atau divisi khusus yang mengelola PKBL?

“Ya kalo divisi pengelola ya Departemen PKBL ini, bukan divisi tapi setingkat

Kepala Departemen. Kalo divisi itu direktur muda.”

6. Kapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilakukan?

“Ya per-awal tahun yaitu bulan Januari, nyusunnya adalah sekitar Agustus,

September, Oktober sampai Desember itu harus ada persetujuan dari Menteri gitu

ya. Kalo untuk penjalanan programnya dari bulan Januari sampai Desember.”

7. Dengan siapa saja PKBL Perum Peruri bermitra?

“Ya dengan Dinas, dengan sesama BUMN, dengan Lembaga, Kelompok RT

dan RW setempat. Jadi bener ngga si A punya usaha disini dan sebagainya.”

8. Dari mana sumber dana PKBL? Berapa besar dana yang dialokasikan pada

setiap masing–masing bidang?

“Dari penyisihan laba setelah pajak. Besaran dana yang dialokasikan maksimal

2% dari laba bersih setelah pajak.”

9. Apa saja dampak dan manfaat yang diperoleh perusahaan setelah menjalankan

PKBL?

“Dampaknya sangat positif, bisa membantu orang yang mau wirausaha juga

bisa membantu bukan sekedar membantu dari sisi uang loh yaa, tapi juga

membantu dari sisi pemahaman tentang entrepreneur, tentang marketing, tentang

pencatatan keuangan, tentang proses produksi gitu kan. Disisi lain untuk

perusahaan, keuntungannya yaa kita dikenal, brand image kita dikenal, reputasi

kita meningkat karena kita bisa membantu baik itu pinjaman maupun hibah.”

10. Berapa maksimal pinjaman yang boleh diajukan? Dan berapa bunga yang

harus ditanggung mitra binaan?

“Yaa tadi kan maksimal di SOP 50 juta. Kalo mengajukan diproposal bisa 1

Miliyar gitu, tapi maksimal kami adalah 50 juta. Kalo untuk BL yaa maksimal 30

juta lah yaa ada yang lebih dari 50 dikarenakan situasional karena memang

mungkin kesulitan untuk mencari bantuan, memang juga sangat membutuhkan,

dan untuk kepentingan orang banyak itu yang menjadi pertimbangan kita. Kalo

disini bukan bungan tapi jasa administrasi 6%.”

11. Apakah disetiap tahunnya besaran dana yang dialokasikan untuk setiap

bidangnya selalu sama atau berubah?

“Yaa nggak. maksimal tetapnya 2% dari laba perusahaan setelah pajak. Tetapi

setiap tahun kan besaran keuntungan rupiahnya kan berbeda–beda.”

12. Berapakah mitra binaan yang bermitra dengan PKBL Perum Peruri sampai

saat ini?

“Sekitar 5.430 selama 24 tahun di 18 provinsi di seluruh Indonesia.”

Transkip Wawancara Litbang PKBL Perum Percetakan Uang

Republik Indonesia (Peruri)

Subyek : Bapak M. Nurdjehan

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Juli 2015

Tempat : Kantor PKBL Perum Peruri Jakarta

1. Bagaimana proses penerimaan proposal PKBL dari masyarakat?

“Mereka biasanya setiap awal tahun membuat proposal tuh, dari mana–mana

aja tuh, nah nanti dia kirim proposalnya lewat paket (lewat Tiki, JNE). Nah nanti

proposal itu di evaluasi di litbang terus kita kasih keterangan disitu mana yang

kurang dan mana yang ngga. Nah pada saat kita mau survei ke wilayah yang akan

disurvei, itu kita bawa tuh berkasnya, kadang–kadang bisa nyusul ditempat

kekurangan–kekurangan berkasnya. Kalo proposal bina lingkungan itu bukan

standar kita, formatnya masing–masing. Begitu proposal masuk, kita liat dulu dia

ini udah mulai berjalan atau tidak. Kalo belum berjalan susah juga kita

membantunya.”

2. Apakah yang boleh mendapatkan pinjaman modal itu harus yang sudah

mempunyai usaha?

“Oh iya, minimal 1 tahun udah berjalan usahanya. 1 tahun usahanya berjalan

itu kita liat usahanya dia, aset dan omsetnya itu kita tanya.”

3. Apa saja sih yang ditanyakan oleh pihak PKBL pada saat survei ke tempat

calon mitra binaan?

“Yang kita tanya yaitu uangnya dia dirumah saat ini dan hari ini berapa, uang

yang ada ditabungan bank ada berapa, uang yang ada di orang berapa (orang yang

ngutang belom dibayar), dan terakhir uangnya dia dalam bentuk barang ada

berapa, naah itu cara menghitung aset. Nah kemampuan dia untuk mengangsur

kita ukur tuh nanti.”

4. Berapa maksimal besaran yang dipinjamkan kepada para mitra binaan?

“Kemaren 50 juta, sebelumnya ada tuh sampe 150 juta karena aturan pada saat

itu membolehkan untuk lebih dari 50 juta. Permen yang baru juli tahun ini,

Permen yang baru yaitu 09 itu boleh 75 juta. Tapi memang secara teknis belum

dilaksanakan.”

5. Apakah tahun ini sudah ada penyaluran dana lagi?

“Belum, paling hanya monitoring dan pembinaan dulu, kemaren kita udah

survei lagi di Wonosobo sama di Jogja tapi belum terealisasi. Rencananya nanti

akan direncanakan di semester II di triwulan ke berapa nanti akan ada penyaluran

tetapi kalo jadi dikarenakan masih menyesuaikan dengan panduan Permen yang

baru yang 09 dengan teknis yang seperti apa, kalo seandainya bisa yaa kita jalani

nanti gitu.”

6. Apa sih pak perbedaan antara dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan?

“Naah bedanya kalo kemitraan bentuknya pinjaman, ada ketentuan-

ketentuannya dan kalo bina lingkungan bentuknya dana hibah untuk masyarakat.”

7. Adakah pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan?

“Ada. Sebelum kita kasih pinjaman, kita adakan pelatihan selama 3 hari melaui

pembekalan Manajemen Usaha Kecil namanya. Itu tentang bagaimana

memanajemen keuangan dia, bagaimana tentang kebijakan–kebijakan. Itu

dilakukan supaya dia tertib administrasi ketika dia sudah menjadi mitra binaan

kita terutama memisahkan antara uang keluarga dengan uang usaha.”

Transkip Wawancara Dengan Penerima Program Kemitraan (PK) Perum

Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)

Subyek : Bapak Bahtiar

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juli 2015

Tempat : Kediaman Bapak Bahtiar di Petukangan Utara, Jalan Palem III

RT 004/RW 08 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan

Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

1. Apa itu ikan segar Dio?

“Ikan hidup yang ada seperti ikan lele, ikan mas, ikan nila, ikan gurame gitu.

Dulu mah saya ternak ikan tahun 95 ternak ikan di parung sama ternak ayam. Nah

itu berhubung saingan banyak ngga kuat beli empan nah itu jadi agak menurun

sekarang, di stop ayam di stop ikan yaa buka usaha di pasar aja sama di empang

gitu.”

2. Apakah ikan–ikan tersebut semua berasal dari empang?

“Ya separoh dari situ kalo gurame dari jawa, kalo ikan nila dari subang, kalo

lele kebanyakan dari ciseeng gitu.”

3. Sejak kapan Bapak memulai usaha ini?

“Oh sejak tahun 80 dah udah saya dagang ikut orang tua yaa sekitar kelas 5 SD

makanya saya sekolah ya agak begitu ya ngga kaya yang laen gitu menonjol. Yaa

karena dari kecil udah kenal uang nah itu jadi gabisa fokus ke belajar. Makanya

biar dikit asal nikmatin.”

4. Apakah yang membuat Bapak mengambil keputusan untuk bermitra dengan

PKBL Perum Peruri?

“Oh itu sangat bagus, membantu seperti perikanan. Saya juga bergerak dibagian

perikanan ya jadi berkembang gitu, ibarat tanaman ini akarnya buahnya

belakangan. Saya juga ngambil udah kalo ngga salah udah 5 tahun bermitra

dengan PKBL ini dengan 3 kali peminjaman dari 25 juta ke 50 juta sekarang. Ini

juga mao abis nanti rencana mao diperpanjang gitu.”

5. Dari mana Bapak tahu informasi mengenai Program Kemitraan Perum Peruri

ini?

“Oh dari istri saya kan punya kenalan. Pas kenalan pedagang–pedagang

dikumpulin ya udah jadi ngikut. Awal mulanya ya dari istri saya, informasinya

dari kenalan istri Pak Djehan terus ditanya siapa pedagang–pedagang terus

dikumpulin nanti di saring lagi gitu mana yang bagus dan kerjanya bagus nanti

baru ditarik. Ngga sembarangan dikasih dan itu diteliti dulu. Itu juga bunganya

sangat rendah, itu sangat membantu.”

6. Apa yang Bapak ketahui mengenai PKBL Perum Peruri ini?

“Naah itu bagus, sebelum menjadi mitra kita ikut training dan pelatihan dulu

seperti di puncak, di bogor begitu. Itu ada seminggu ikut pelatihan itu, kaya waktu

itu saya ikut seminar dan pelatihan di bogor ya nambah wawasan dikit dah.”

7. Berapa jumlah besaran dana yang Bapak ajukan sebagai pinjaman pada waktu

itu?

“Pinjaman pertama saya ajukan 30 juta dapetnya 25 juta, pinjaman yang kedua

50 juta gitu, yang ketiga ini kurang tau dah. Sekarang angsuran yang ke 28-29.”

8. Berapa dana pinjaman yang Bapak dapatkan dan disetujui oleh PKBL Perum

Peruri?

“25 juta waktu yang pertama, yang kedua 50 juta.”

9. Bagaimana prosedur yang Bapak lakukan hingga akhirnya mendapatkan

bantuan dari PKBL Perum Peruri?

“Ditanya dulu dagang berapa tahun, pendapatan berapa, punya sendiri apa

ngga, jenjang karirnya apa (apa dia dagang, apa dia kerja, apa dia punya usaha),

rumah ngontrak apa ngga, macem–macem dah ditanya waktu itu. Saya juga

membuat proposal pada waktu itu. kan anggunan saya sertifikat gitu.”

10. Selain pinjaman uang, adakah bantuan lain yang Bapak terima dari PKBL

Perum Peruri?

“Ngga ada. Uang aja itu berbentuk uang”

11. Adakah kesulitan yang Bapak hadapi saat mengangsur?

“Oh ngga ada. Pada saat membayar istri saya yang bayar kesana bukannya

lewat transfer, kalo saya ngga enak kalo transfer mendingan dateng sendiri

langsung bertatapan muka biar tau bagaimana perkembangan usahanya dan bisa

sharing–sharing.”

12. Selama menjadi mitra binaan, apakah pihak PKBL Perum Peruri sering

melakukan monitoring dan pembinaan terhadap usaha Bapak?

“Ngga sih, paling diliat doang usahanya apa dan sewaktu–waktu sering sih

dateng ke lapangan ke tempat saya dagang ikan untuk melihat dan nanya–nanya

perkembangan usaha saya.”

13. Berapa modal awal yang Bapak keluarkan untuk usaha ini?

“Kalo modal awal mah ya sekitar 10 juta dulu, kalo sekarang mah lebih karena

buat beli perlengkapan/barang–barangnya gitu seperti tempatnya, gentong–

gentongnya, dan lainnya.”

14. Berapakah omset/keuntungan yang Bapak dapatkan sebelum dan sesudah

menerima pinjaman dari PKBL Perum Peruri?

“Omset mah agak sama aja, sekarang kan karena kita bergerak diternak ikan

agak bertambah gitu.”

15. Apa manfaat yang Bapak peroleh setelah bermitra dengan PKBL Perum

Peruri?

“Manfaatnya banyak sih, dan juga sangat membantu. Pertama kita kaga punya

modal dibantu dengan adanya pinjaman modal ini dan agak berkembang usaha

kita gitu.”

Transkip Wawancara Dengan Penerima Program Bina Lingkungan (BL)

Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri)

Subyek : Bapak Dedi Ahmad Setiyadi (Ketua DKM Masjid Al-Falah)

Hari/Tanggal : Jum’at, 7 Agustus 2015

Tempat : Kediaman Bapak Dedi Ahmad Setiyadi di Perum Taman Mangu

Indah Blok E Kelurahan Taman Mangu, Kecamatan Pondok

Aren, Tangerang Selatan.

1. Sejak kapan Bapak mengajukan permintaan bantuan kepada pihak PKBL

Perum Peruri?

“Itu yang saya tidak tahu persis ya tapi realisasinya tidak sampai satu tahun

sudah terealisasi permohonan kami dari peruri, tetapi kalo saya buka file-nya

ada”.

2. Apa yang Bapak ketahui mengenai program PKBL Perum Peruri?

“Saya tidak tahu persis seperti apa struktur yang ada disana, tapi yang saya

dengar informasi bahwa peruri dasarnya memberikan sumbangan untuk apa

namanya kegiatan–kegiatan yang terkait dengan masalah peribadatan itu saja,

detailnya disana mengenai strukturnya seperti apa saya kurang tau persis begitu”.

3. Dari mana Bapak mendapatkan informasi mengenai PKBL Perum Peruri ini?

“Saya tidak bisa menyebutkan PKBL ya, yang saya ketahui adalah peruri

kemudian saya mendapatkan informasi dari temen saya bahwa suratnya itu harus

ditujukan kepada PKBL, terus siapa yang menjadi ketua PKBL-nya bukan saya

tidak tau, tetapi baru tau setelah ada realisasi seperti itu”.

4. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan dari

pihak PKBL Perum Peruri pada waktu itu?

“Saya tidak diberikan persyaratan, tapi di dalam proposal saya sudah

lampirkan mengenai status/profil dari pada Yayasan Al-Falah ya, karena yang

menyampaikan kesana adalah bukan DKM tetapi Yayasan Al-Falah. Cuma

kebetulan saja saya disitu terlibat dalam hal penggalangan dana gitu”.

5. Bagaimana kondisi bangunan sebelum dan sesudah menerima bantuan?

“Kebetulan bantuan ini diberikan setelah renovasi dan pembangunan itu

berjalan, dan pada progres 61 persen-an baru datang bantuan dari peruri senilai 25

juta rupiah. Yaa secara moril cukup signifikan tetapi dari nominal mungkin 25

juta dibandingkan 1,7 lebih yang sudah kami terima belum signifikan jadi kami

masih menunggu bantuan berikutnya nih dari peruri dan saya berharap peruri

masih bisa memberikan bantuan lagi karena progres ini secara fisik baru 65 persen

kira–kira, waktu peruri datang kesini menyumbang 25 juta itu dalam bentuk

material dan ongkos kerja itu senilai kalo dirupiah-kan senilai 25 juta rupiah”.

6. Dalam bentuk apa saja bantuan yang diberikan oleh pihak PKBL Perum Peruri?

“Yaa itu, bentuk uang dan barang karena waktu saya mengajukan proposal ada

informasi dari peruri gimana kalo bentuknya material tapi ternyata begitu datang

kesini memang ada material senilai 20 juta dan upah kerja senilai 5 juta gitu”.

7. Adakah pihak PKBL Perum Peruri yang melakukan kunjungan/survei sebelum

menerima bantuan?

“2 kali. Sebelum menerima satu kali, yang kedua kali langsung

merealisasikan”.

8. Saat berlangsungnya pembangunan, adakah pengawasan/monitoring yang

dilakukan oleh pihak PKBL Perum Peruri?

“Tidak ada, karena mungkin saya yakin peruri juga percaya melihat fisiknya

udah seperti ini dan dalam keadaan sedang berlangsung melaksanakan pekerjaan”.

9. Apa yang membuat Bapak dan yang lainnya mengambil keputusan untuk

mengajukan bantuan kepada pihak PKBL Perum Peruri?

“Yaa pertama karena kami memang membutuhkan, keterbatasan dari pihak

swadaya masyarakat sini terbatas sekali dan untuk mereka memberikan

sumbangannya secara bertahap dan sementara ini kalo saya liat memang

pendanaan ini 90 persen swadaya dari masyarakat. Peruri saya hanya melihat yang

namanya peruri adalah suatu lembaga yang sangat potensial untuk bisa punya

perhatian terhadap kami karena saya denger ya itu tadi ada lembaga khusus disana

yang biasa memberikan sumbangan untuk masyarakat”.

10. Dalam pelaksanaan pembangunan, apakah dilakukan secara gotong royong

antar warga atau ada tenaga ahli khusus yang menangani?

“Ada tenaga ahli karena ini kan bangunan yang tidak main–main ya cukup

besar sehingga harus melibatkan ahli baik itu sipil maupun arsitek”.

11. Adakah hambatan/kesulitan yang dihadapi dalam merealisasikan program

pembangunan masjid ini?

“Sementara saya tidak melihat ada hambatan, masyarakat cukup respon,

apresiatif untuk mendukung pembangunan ini dan Insya Allah tidak ada. Dan saya

tambahkan dengan adanya sumbangan dari peruri kan cukup di sosialisasikan atau

di informasikan kepada masyarakat disini dan itu memberikan motivasi”.

12. Apa saja kontribusi yang diberikan oleh warga setempat terhadap program ini?

“Yaa berupa dana saja karena masyarakat sudah memberikan kepercayaan

kepada tim dalam hal ini adalah Yayasan Al-Falah Taman Mangu Indah untuk

membangun masjid ini baik fisik maupun juga dalam hal pendanaan”.

13. Apa saja manfaat yang didapat setelah menerima bantuan dari pihak PKBL

Perum Peruri?

“Yaa yang jelas saya kan dapat dana dalam bentuk material itu betul–betul

sudah teralokasikan, peruri juga memberikan satu dampak psikologis kepada

masyarakat untuk lebih semangat lagi memberikan bantuan dalam bentuk

pendanaan. Yaa siapa sih yang tidak senang kami disini yang sedang

membutuhkan bantuan kemudian tiba–tiba ada pihak luar dalam hal ini lembaga

pemerintah yang cukup potensial sehingga mungkin tidak hanya sampai disini

harapan saya kepada peruri”.

Dokumentasi (Foto – Foto Penelitian)

Peneliti Di Kantor PKBL Perum Peruri Kantor PKBL Perum Peruri

Dalam Kantor PKBL Perum Peruri Beberapa Plakat Dan Cinderamata PKBL

Wawancara Dengan Mitra Binaan PK Peneliti Bersama Mitra Binaan PK

Usaha Ikan Mitra Binaan PK Di lokasi Kolam Ikan Mitra Binaan PK

Wawancara Dengan Penerima Program BL Masjid Al - Falah