IMB dan SLF secara Elektronik

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT BINA PENATAAN BANGUNAN

Meningkatkan pelayanan perizinan IMB kepada masyarakat dengan pendekatan Sistem Online di Daerah

Melakukan standardisasi regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Indonesia

Menyederhanakan dan mempermudah proses perizinan IMB sesuai dengan peraturan yang berlaku

1

2

3

SIMBG sebagai Tools Penting Implementasi

Perda tentang BG

Penyelenggaraan Penerbitan: a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) b. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) c. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan

Gedung (SBKBG) d. Rencana Teknis Pembongkaran

(RTB) e. Pendataan Bangunan Gedung

Reformasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Reformasi Penyelenggaraan

Perizinan di Indonesia

1. Mendukung Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Perpres 91/2017)

2. Mendukung Perwujudan Satu Data melalui program Online Single Submission (OSS)

1. Mengubah paradigma penyelenggaraan bangunan gedung:

2. Mengedepankan pemenuhan persyaratan teknis untuk menjamin Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, Kemudahan

3. Menjadikan IMB & SLF sebagai instrument control, bukan hanya administratif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002

Tentang BANGUNAN GEDUNG

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002

Tentang Bangunan Gedung

Standar Teknis dan

Pedoman Teknis

Peraturan Presiden Peraturan Daerah tentang

Bangunan Gedung

Kondisi sosial, budaya, ekonomi, geologi

dan geografi daerah setempat

UU 23/2014

UU 28/2002 PP 36/2005

Perwal/bup Perda BG

Permen PUPR 25/2007

Permen PUPR 5/2016

Permen PUPR 6/2017

Permen PUPR 11/2018

IMB SLF

Penyelenggaraan BG

IMB SLF

SIMBG

OSS

Permen PUPR 19/2018

Draft SE SIMBG

PP 24/2018

PerPres 91/2017

KEWENANGAN DAERAH

KEWENANGAN

PUSAT

Dasar hukum pelaksanaan percepatan pelayanan perizinan terkait bangunan gedung, antara lain:

1. UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

3. PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

4. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

5. Perpres 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

6. Permen PU Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

7. Permen PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 juncto Permen PUPR Nomor 06/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

8. Permen PU Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan

9. Permen PUPR Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Pasal 32 ayat (2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan: a. Izin Lokasi; b. Izin Lokasi Perairan; c. Izin Lingkungan; dan/atau d. IMB, berdasarkan Komitmen.

Pasal 38 ayat: (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat melakukan kegiatan:

a. pengadaan tanah; b. perubahan luas lahan; c. pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya; d. pengadaan peralatan atau sarana; e. pengadaan sumber daya manusia; f. penyelesaian sertifikasi atau kelaikan; g. pelaksanaan uji coba produksi (commisioning); dan/atau h. pelaksanaan produksi.

(2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 namun belum menyelesaikan:

a. Amdal; dan/atau b. rencana teknis bangunan gedung, belum dapat melakukan kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 72 ayat (5) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus mendapatkan pertimbangan teknis dari: A. Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) atau profesi ahli bangunan gedung

dalam hal IMB memerlukan persyaratan Amdal, bangunan gedung merupakan bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum, dan bangunan gedung khusus;

B. profesi ahli bangunan gedung dalam hal IMB tidak memerlukan persyaratan Amdal.

Pasal 4 ayat: 1. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan IMB melalui OSS wajib melakukan pemenuhan

komitmen IMB melalui SIMBG. 2. Pemenuhan Komitmen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

melengkapi: a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan

tanah; b. data pemilik Bangunan Gedung; dan c. rencana teknis Bangunan Gedung.

3. Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat: a. rencana arsitektur; b. rencana struktur; dan c. rencana utilitas.

Pasal 4 ayat: 1. Rencana teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus mendapatkan pertimbangan teknis dari TABG.

2. Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan

paling lama 25 (dua puluh lima) hari.

3. Ketentuan mengenai rencana teknis Bangunan Gedung dan pertimbangan

teknis diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 ayat: 1. Jangka waktu pemenuhan komitmen IMB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah

diterbitkannya IMB..

2. Pelaku usaha menyampaikan kelengkapan pemenuhan komitmen IMB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui SIMBG paling lama 5

(lima) hari setelah diterbitkannya IMB.

3. Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup, Jangka waktu pemenuhan komitmen IMB

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemenuhan komitmen

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

4. SIMBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dioperasikan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.

Pasal 6 ayat: 1. TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) memberikan

pertimbangan teknis terhadap dokumen rencana teknis yang disampaikan oleh

pelaku usaha kepada pemerintah daerah melalui SIMBG.

2. Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyatakan rencana teknis belum memenuhi persyaratan, pemerintah daerah

melalui SIMBG memberikan pernyataan kepada OSS bahwa IMB dibatalkan.

3. Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyatakan rencana teknis sudah memenuhi persyaratan, pemerintah daerah

melalui SIMBG memberikan pernyataan kepada OSS bahwa IMB berlaku

efektif.

4. Dalam hal IMB dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha

dapat mengajukan kembali IMB melalui OSS dengan syarat kegiatan

pembangunan dihentikan sampai dengan IMB berlaku efektif.

“Dalam Hal mencapai prioritas nasional terkait bangunan gedung maka perlu diliakukan upaya yaitu membuat regulasi dalam rangka implementasi penyelenggaraan Bangunan Gedung (BG) berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati/Walikota untuk mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan investasi, menetapkan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pengkaji Teknis, dan Penilik BG dalam suatu kelembagaan untuk operasionalisasi implementasi penyelenggaraan BG kebijakan, melakukan pendataan proses penyelenggaraan BG menggunakan sistem informasi.”

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG URUSAN

PERIZINAN ONLINE TERPUSAT UNTUK DIGUNAKAN OLEH DAERAH Kementerian PUPR menginisiasi pembuatan software berbasis web untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan dan percepatan pelayanan langsung terhadap masyarakat

APLIKASI SIMBG SERVER TERPUSAT

Kab/kota Kab/kota Kab / Kota

MANFAAT: 1. Percepatan implementasi IMB & SLF online untuk

kab/kota 2. SOP, Waktu layanan diselenggarakan dan dikawal

oleh system 3. Transparansi dan Kemudahan bagi masyarakat 4. Database yang valid terkait bangunan gedung 5. Dapat menghitung potensi PBB dan Retribusi IMB 6. Memudahakan pengawasan secara berjenjang

oleh Pemerintah, Provinsi, dan kabupaten / kota TAHAPAN PROGRAM

MEMBUTUHKAN KOMITMEN

ANTAR KEMENTERIAN / LEMBAGA SERTA

KOMITMEN PENDANAAN

TA 2017 Pembuatan, TA 2018 – 2019 Penerapan di kab/ kota 1

Ujicoba implementasi software di kab/kota 2

Peraturan Menteri PUPR pemanfaatan SIMBG 3

Pendampingan implementasi software ke kab/kota 4

Monitoring, Evaluasi, Maintenance 5

17

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG)

1. Menerbitkan IMB

2. Menerbitkan SLF dan Perpanjangannya

Disamping itu, SIMBG di desain dengan maksud mempermudah tugas pemerintah daerah karena memiliki fitur:

1. Koordinasi antar instansi (DPMPTSP, Dinas PUPR, Kecamatan)

2. Kemudahan penugasan TABG dan Tim Teknis

3. Otomatisasi penyelenggaraan layanan sesuai SOP (waktu layanan, perhitungan retribusi, notifikasi,

penjadwalan sidang, dll)

4. Kemudahan pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan

SIMBG merupakan system berbasis online yang diperuntukan untuk mendukung pelayanan Pemerintah dan

Pemerintah Daerah dalam hal :

Merupakan 1 rangkaian system

kontrol terhadap penyelenggaraan

bangunan gedung

SIMBG juga di desain dengan maksud mempermudah masyarakat memiliki fitur:

1. Online

2. Cek Progres Permohonan

3. Pemilihan Jadwal Sidang Saat Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis

Maksimal 30 hari

Pemohon

IMB

Berusaha

Non

Berusaha

OSS NIB SIMBG

Submit

Kelengkapan

Dokumen

Teknis

Verifikasi

Kelengkapan

Persyaratan

Administratif

dan Teknis

Pemeriksaan

Dokumen

Teknis

Pembayaran

Retribusi IMB

Penerbitan

IMB /

Pernyataan

Pemenuhan

Komitmen

DPMPTSP Dinas Teknis DPMPTSP

SIMBG

Submit

Kelengkapan

Adm &

Dokumen

Teknis

Verifikasi

Kelengkapan

Persyaratan

Administratif

dan Teknis

Pemeriksaan

Dokumen

Teknis

Pembayaran

Retribusi IMB Penerbitan

IMB

Pelayanan perizinan secara elektronik dilakukan melalui 2 aplikasi website, yaitu: 1. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem informasi

terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung, baik untuk kepentingan berusaha maupun non-berusaha

2. Online Single Submission (OSS) adalah sistem elektronik yang terintegrasi yang diakses oleh pelaku usaha dalam rangka memohon perizinan berusaha.

Halaman muka https://oss.go.id/oss/ Halaman muka (nama daerah).simbg.pu.go.id

https://www.dropbox.com/sh/c7veo2ckg7ra8oi/AAD

fxyv3h2ujh6ZneOUiM_aOa?dl=0

LINK DOWNLOAD: - Pemohon - DPMPTSP (Kab/Kota) - Dinas Teknis (Kab/Kota)

turbinbaga.pbl@gmail.com

HP. 082111613210 (EGI)