ilmu seni, dan - jdih.kemenkeu.go.id · Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

kreator nasionalinternasional;

b.

c.

d.

bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yangmempunyai piranan strategis dalam mendukungp.-batgr..rt an bangsa dan memajukan kesejahteraanLmu- iebagaimana diamanatkan oleh Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun i945;

bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,

dan saJtra, sudah demikian pesat sehingga memerlukanpeningkatan pelindungan dan jaminan kepastian hukumtagi lencipta, pe*egat g Hak Cipta, dan pemilik HakTerkait;

bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagaiperjanjian internasional di bidang hak cipta dan hakierkaii sehingga diperlukan implementasi lebih lanjutdalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan

mampu berkomPetist secara

e.

bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hakcipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukumdan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti denganUndarrg-Undang yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlumembentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta'

Pasal 5 ayat (1), Pasal 2O, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun1945;

Dengan ...

Mengingat

www.jdih.kemenkeu.go.id

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1945/UUDTahun~1945UUD.htm

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1945/UUDTahun~1945UUD.htm

Menetapkan :

PRESIDENR EPUEJLIK INDONESIA

-2-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

UNDANG.UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbulsecara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelahsuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpamengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undan gan.

2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yangsecara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkansuatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmupengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atasinspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan,keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalambentuk nyata.

4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilikHak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sahdari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjuthak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Ciptayang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan,produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.

6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orangyang secara sendiri-sendiri atau bersama-samamenampilkan dan memprrrtunjukkan suatu Ciptaan.

7. Produser...


10.

11.

7.

8.

9.

t2.

13.

14.

15.

PRESIDENR EPUBL IK INDONESIA

-J-

Produser Fonogram adalah orang atau badan hukumyang pertama kali merekam dan memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan perekaman suara atauperekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupunperekaman suara atau bunyi lain.

Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran,baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaranswasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembagaPenyiaran berlangganan yang dalam melaksanakantugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Komputer adalah seperangkat instruksi yangdiekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataudalam bentuk apapun yang ditujukan agarkomputerbekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapaihasi.l tertentu.Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran,suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baikelektronik atau non elektronik atau melakukan dengancara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca,didengar, atau dilihat orang lain.Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau caramenggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogramatau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secarapermanen atau sementara.

Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar,perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat,didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melaluiperangkat apapun.

Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suaralainnya, atau representasi suara, yang tidak termasukbentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atauCiptaan audiovisual lainnya.

Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atauproduk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterimaoleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempattransmisi berasal.

16. Komunikasi...



18.

19.

20.

PRESIDENR EPTJRL IK INDONES IA

-4-

16. Komunikasi kepada pubiik yang selanjutnya disebutKomunikasi adalah pentransmisian suatu Ciptaan,pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau mediaIainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima olehpublik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan,

17.

pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publikdari tempat dan waktu yang dipilihnya.

Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/ataupenyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.

Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orangyang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang HakCipta, atau pemilik Hak Terkait,

Permohonan adaiah permohonan pencatatan Ciptaanoleh pemohon kepada Menteri.

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh PemegangHak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lainuntuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atauproduk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomisuatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterimaoleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yangberbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa olehPencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik HakTerkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentukmenghimpun dan mendistribusikan royalti.

Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atauproduk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusianbarang hasil penggandaan dimaksud secara luas untukmemperoleh keuntungan ekonomi.

Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatanCiptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuanuntuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagaisumber atau berbayar.

Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yangdibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomiPencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik HakTerkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdataatau pidana yang berkekuatan hukum tetap ataskerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Ciptadan/atau pemilik Hak Terkait.

26. Menteri ...

21.

23.

24.

25.


26.

27.

28.

PRESIDENREPIJBL IK INOONES IA

-5-

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hukum.

Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara,penduduk, dan badan hukum Indonesia;

b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warganegara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukanbadan hukum Indonesia yang untuk pertama kalidilakukan Pengumuman di Indonesia;

c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait danpengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukanwarga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, danbukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:

1 . negaranya mempunyai perjanj ian bilateral dengannegara Republik Indonesia mengenai pelindungan HakCipta dan Hak Terkait; atau

2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakanpihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yangsama mengenai pelindungan Hak Cipta dan HakTerkait.

Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:a. Hak Cipta; danb. Hak Terkait.

BAB II

HAK CIPTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf amerupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hakekonomi.

Bagian ...

q,D


(1)

PRESIDENR EP UBL IK INDONES IA

-6-

Bagian Kedua

Hak Moral

Pasal 5

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4merupakan hak yang melekat secara abadi pada diriPencipta untuk:a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan

namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaianCiptaannya untuk umum;

b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalammasyarakat;

d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsiCiptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau halyang bersifat merugikan kehormatan diri ataureputasinya.

Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapipelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiatatau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moralsebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapatmelepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengansyarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan haktersebut dinyatakan secara tertulis.

Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/ataub. informasi elektronik Hak Cipta.

Pasal 7

(1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:

a. metode ...

(2)

(3)


PRESIOENR EPUBLIK INOONESIA

-7 -

a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasioriginalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan

b. kode informasi dan kode akses.

(2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara

elektronik dalam hubungan dengan kegiatanPengumuman Ciptaan;

b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;e. nomor; danf. kode informasi.

(3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksudpada ayat ( 1) dan informasi elektronik Hak Ciptasebagaimana dimaksud pada ayal 12\ yang dimilikiPencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Bagian Ketiga

Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Pasal 8

Hak ekonomi merupakanPemegang Hak Cipta untukatas Ciptaan.

hak eksklusif Pencipta ataumendapatkan manfaat ekonomi

Pasal 9

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untukmeiakukan:a. penerbitan Ciptaan;b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;c. penerjemahan Ciptaan;d. pengadaplasian, pengaransemenan,

pentransformasian Ciptaan;atau

e. Pendistribusian ...


(2',)

(3)

PRESIDENR EPTJBL IK INDONES IA

-8-

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;f. pertunjukanCiptaan;

C. Pengumuman Ciptaan;h. Komunikasi Ciptaan; dani. penyewaan Ciptaan.

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomisebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkanizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang HakCipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atauPenggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkanpenjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaranHak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yangdikelolanya.

Pasal 11

Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaanatau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atausalinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkankepemilikan Ciptaan kepada siapapun.

Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf itidak berlaku terhadap Program Komputer dalam halProgram Komputer tersebut bukan merupakan objekesensial dari penyewaan.

Paragraf 2

Hak Ekonomi atas Potret

Pasal 12

(1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan SecaraKomersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian,dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya gunakepentingan reklame atau periklanan secara komersialtanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atauahli warisnya.

(1)

(21

l2l Penggunaan...


1IRESIDENRSFi,LIL iK IN DONE S lA

-9-

(21 Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan,Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau KomunikasiPotret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuatPotret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuandari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Pasal 13

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potretseorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatupertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran HakCipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan olehPelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukantersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

Pasal 14

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/ataukeperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenangdapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atauKomunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuandari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

Pasal 15

Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegangCiptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur,patung, atau karya seni lain berhak melakukanPerrgumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atauPenggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untukkeperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.

Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 12.

Paragraf 3

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 16

(1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwmjud.

(1)

(2)

(2) Hak ...


(3)

(4)

t2l

FRESIDENR EPUBLIK INDONESIA

- 10-

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhmaupun sebagian karena:a. pewarisan;b. hibah;c. wakaf;d. wasiat;e. perjanjian tertulis; atauf. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundan g-undangan.

Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminanfidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tanganPencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atauPeme gang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hakekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebutkepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.

Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang HakCipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkanuntuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang HakCipta yang sama.

Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagudan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkandalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa bataswaktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta padasaat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (duapuluh lima) tahun.

Pasal 19

(1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atautidak dilakukan Pengumurnan, Pendistribusian, atanlKomunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadimilik ahli waris atau miiik penerima wasiat.

(1)

t2l

(2) Ketentuan . . .


q,D

(2t

PRESIDENR EP UBLIK INDONESIA

- 11-

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayatberlaku jika hak tersebut diperoleh secarahukum.

(1) tidakmelawan

BAB III

HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf bmerupakan hak eksklusif yang meliputi:a. hak moral Peiaku Pertunjukan;b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;c. hak ekonomi Produser Fonogram; dand. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Bagian Kedua

Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 2 iHak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekatpada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atautidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hakekonominya telah dialihkan.

Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 meliputi hak untuk:

a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan,kecuali disetujui sebaliknya; dan

b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan,modilikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikankehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujuisebaliknya.

Bagian...


PRESIDENR EPUBL IK INDONESIA_t2_

Bagian Ketiga

Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

(1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.

(2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksudpada ayat ( 1) meliputi hak melaksanakan sendiri,memberikan izin, atau melarang pihak lain untukmelakukan:a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku

Pertunjukan;b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum dihksasi;c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara

atau bentuk apapun;d. Pendistribusian atas Fiksasi

salinannya;pertunjukan atau

e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau saiinannyakepada publik; dan

f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapatdiakses publik.

(3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud padaayat (21 huruf a tidak berlaku terhadap:a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh

Pelaku Pertunjukan; ataub. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi

izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kalimendapatkan izin pertunjukan.

(4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yangtelah difiksasi, dijual atau dialihkan.

(5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan SecaraKomersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpameminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta denganmembayar imbalan kepada Pencipta melalui LembagaManajemen Kolektif.

Paragraf . . .

$-,D


(1)

t2)

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

_13_

Paragraf 2

Hak Ekonomi Produser Fonogram

Pasal 24

Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.

Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri,memberikan izin, atau melarang pihak lain untukmelakukan:

a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentukapapun;

b. Pendistribusian atas Ponogram asli atau salinannya;

c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan

d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabelyang dapat diakses publik.

Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi ataspertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkankepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihaklain.

Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi ProduserFonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajibmendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Paragraf 3

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Pasal 25

Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.

Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksudpada ayat ( 1) meliputi hak melaksanakan sendiri,memberikan izin, atau melarang pihak lain untukmelakukan:a. Penyiaran ulang siaran;b. Komunikasi siaran;c. Fiksasi siaran; dan/ataud. Penggandaan Fiksasi siaran.

(3)

(41

(1)

(2)

(s) Setiap...


(s)


-t4-

Setiap Orang dilarang melakukandengan tujuan komersial atasLembaga Penyiaran.

penyebaran tanpa izinkonten karya siaran

Paragraf 4

Pembatasan Peiindungan

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24,dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produkHak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yangditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasiaktual;

b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanyauntuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanyauntuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan danFonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagaibahan ajar; dan

d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan danpengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkansuatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapatdigunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, ProduserFonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Paragraf 5

Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram

Pasal 27

Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atautanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telahdilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.

Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepadaPelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jikaFonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersialatau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secaralangsung untuk keperluan Penyiaran dan/atauKomunikasi.

(3) Hak ...

(1)

(2)


saQ

$.*

(3)

PRESIDENR EF UBL IK INDONES IA

_15_

Hak untuk menerima imbalan yang wajardinraksud pada ayat (2) berlaku selama 50tahun sejak tanggal Pengumuman.

sebagaimana(lima puluh)

Pasal 28

Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harusmembayar Pelaku Pertunjukan sebesar 1/2 (satu per dua) daripendapatannya.

Paragraf 6

Penga.lihan Hak Ekonomi

pasal 29

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 berlaku secaramutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atasproduk Hak Terkait.

Pasal 30

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yangdialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hakekonominya beralih kembali kepada Pelaku pertunjukansetelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB IV

PENCIPTA

Pasal 31

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta,yaitu Orang yang namanya:

a. disebut dalam Ciptaan;b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/ataud. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta.

Pasal 32 ...


(1)

(2t

PRESIDENR EPUBL IK IND ONES IA

-16-

Pasal 32

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramahyang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak adapemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggapsebagai Pencipta.

Pasal 33

Dalam ha1 Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiriyang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yangdianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpindan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.

Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasipenyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Penciptayaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidakmengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagianCiptaannya.

Pasal 34

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkanserta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan danpengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Penciptayaitu Orang yang merancang Ciptaan.

Pasal 35

Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atasClptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas,yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.

Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau PemegangHak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untukpenggunaan secara komersial sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Ciptaatas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atauberdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

(1)

(2\

(3)

Pasal 37 ...



-17-

Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukummelakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasiatas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengantanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggapsebagai Pencipta yaitu badan hukum.

BAB V

EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN CIPTAAN YANG DILiNDUNGI

Bagian Kesatu

Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang PenciptanyaTidak Diketahui

Pasal 38

(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang olehNegara.

(2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memeliharaekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud padaayat (1).

(3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimanadimaksud pada ayat ( 1) harus memperhatikan nilai-nilaiyang hidup dalam masyarakat pengembannya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegangoleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanPemerintah.

Pasal 39

Dalam ha1 Ciptaan tidak diketahui Penciptanya danCiptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, HakCipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untukkepentingan Pencipta.

Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapitidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera namaaliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atasCiptaan tersebut dipegang oleh prhak yang melakukanPengumuman untuk kepentingan Pencipta.

(1)

(2t

(3) Dalam ...

gL)-frq,4@


(3)

(41

(s)


-18-

Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahuiPencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, HakCipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untukkepentingan Pencipta.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihakyang melakukan Pengumuman dapat membuktikankepemilikan atas Ciptaan tersebut.

Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Mente ri.

Bagian Kedua

Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidangilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan

dan ilmu pengetahuan;

d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,

dan pantomim;f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,

gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, ataukolase;karya seni terapan;karya arsitektur;peta;karya seni batik atau seni motif lain;karya fotografi;Potret;

m. karya sinematograh;n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,

adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain darihasil transformasi;

6'

h

i.

j.kl.

o. terjemahan ...


PRESIDENR EPIJBLIK INDONESIA

-19-

o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, ataumodihkasi ekspresi budaya tradisional;

p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yangdapat dibaca dengan Program Komputer maupunmedia lainnya;

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selamakompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

r. permainan video; dans. Program Komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf ndilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidakmengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) danayat (21, termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yangtidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudahdiwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkanPenggandaan Ciptaan tersebut.

Bagian Ketiga

Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip,temuan atau data walaupun telah diungkapkan,dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkandalam sebuah Ciptaan; dan

c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untukmenyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknyahanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:a. hasil rapat terbuka lembaga negara;b. peraturan perundang-undangan;c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dane. kitab suci atau simbol keagamaan.

BAB VI ...


PRESIDENR EPUELIK INDONESIA

_20_

BAB VI

PEMBATASAN HAK CIPTA

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Ciptameliputi:

a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atauPenggandaan lambang negara dan lagu kebangsaanmenurut sifatnya yang asli;

b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atauPenggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atauatas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi olehperaturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaantersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukanPengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atauPenggandaan;

c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupunsebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan suratkabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuansumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau

d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melaluimedia teknologi informasi dan komunikasi yang bersifattidak komersial dan / atau menguntungkan Pencipta ataupihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidakkeberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau PendistribusianPotret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantanWakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaganegara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau kepala daerah denganmemperhatikan martabat dan kewajaran sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/ataupengubahan suatu C;ptaan dan/atau produk Hak Terkaitsecara seluruh a[au sebagian yang substansial tidakdianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernyadisebutkan atau dicantumkan secara lengkap untukkeperluan:

a. Pendidikan ...


PRESIDENR EPUBLIK INDONESIA

-2t-a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,

penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauansuatu masalah dengan tidak merugikan kepentinganyang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan,legislatif, dan peradilan;

c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan danilmu pengetahuan; atau

d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungutbayaran dengan ketentuan tidak me rugikankepentingan yang wajar dari Pencipta.

(2) Fasilitasi akses atas suatu Clptaan untuk penyandangtuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atauketerbatasan dalam membaca, danf atau pengguna hurufbraille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggapsebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkanatau dicantumkan secara Iengkap, kecuali bersifatkomersial.

(3) Dalam ha1 Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahansebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak dianggapsebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukanberdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadapCiptaan bagi penyandang tuna netra, penyandangkerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membacadan menggunakan huruf braille, buku audio, atau saranalainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

(1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasiProgram Komputer yang dilakukan oleh pengguna yangsah dapat d ilakukan tanpa izin Pencipta atau PemegangHak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:a. penelitian dan pengembangan Program Komputer

tersebut; dan

b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yangdiperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan,kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.

(2) Apabila ...


(1)

(2)

PRESIOENR EF UBL IK INDONESIA

-22-

(3) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir,salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harusdimusnahkan.

Pasal 46

Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaanyang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuatsebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izinPencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:

a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan ataukonstruksi lain;

b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu bukuatau notasi musik;

c. seluruh atau bagian substansial dari database dalambentuk digital;

d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksuddalam Pasal 45 ayat (1); dan

e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yangpelaksanaannya bertentangan dengan kepentinganyang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuankomersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan ataubagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Ciptadengan cara:

a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telahdilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkumuntuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:

1 . perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwasalinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuanpendidikan atau penelitian;

2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah danjika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebutharus merupakan kejadian yang tidak salingberhubungan; dan

3. tidak...


b.

PRESIDENR EPUBLIK INOONES IA

-23-

3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh LembagaManajemen Kolektif kepada perpustakaan ataulembaga arsip sehubungan dengan bagian yangdigandakan.

pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan,penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantiansalinan dalam hal saiinan hilang, rusak, atau musnah darikoleksi permanen di perpustakan atau lembaga arsip laindengan syarat:

1 . perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkinmemperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau

2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisahatau jika dilakukan secara berulang, pembuatansalinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidaksaling berhubungan.

pembuatan salinan dimaksudkan unluk Komunikasi ataupertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembagaarsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

c.

Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaanuntuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan namaPencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran HakCipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukanPengumuman baik dalam media cetak maupun mediaelektronik kecuali yang salinannya disediakan olehPencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atauKomunikasi atas suatu Ciptaan;

b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaanyang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan

c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yangdisampaikan kepada publik.

Pasal 49

(1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggappelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebutmemenuhi ketentuan:

a. pada saat dilaksanakan transmisi digital ataupembuatan Ciptaan secara digital dalam mediapenyimpanan;

b. dilaksanakan...


(2\

(3)

PRESIDENR EPUBL IK INDONES IA

-24-

b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Penciptauntuk mentransmisi Ciptaan; dan

c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanismepenghapusan salinan secara otomatis yang tidakmemungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.

Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekamansementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Ciptauntuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnyasendiri.

Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekamansementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalamwaktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan ataudalam waktu yang lebih lama dengan persetujuanPencipta.

Lembaga Penyiaran dapat membuat I (satu) salinanrekaman sementara yang mempunyai karakteristiktertentu untuk kepentingan arsip resmi.

Setiap

Pasal 50

Orang dilarang melakukan Pengumuman,Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangandengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, ataupertahanan dan keamanan negara.

Pasal 51

(1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman,Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaanmelalui radio, televisi dan / atau sarana lain untukkepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta,dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepadaPemegang Hak Cipta.

(2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman,Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhakmendokumentasikan Ciptaan hanya untuk LembagaPenyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaranselanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harusrnendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.

(4)

BAB VII ..,


PRESIDENR EP IJBL IK INDONESIA

-25-

BAB VII

SARANA KONTROL TEKNOLOGI

Pasal 52

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan,menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrolteknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atauproduk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau HakTerkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dankeamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

Pasal 53

Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakansarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasisteknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajibmemenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksiyang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksidan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasidan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KONTEN HAK CIPIA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI

Pasal 54

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkaitmelalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintahberwenang melakukan:

a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasankonten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;

b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baikdalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatandan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta danHak Terkait; dan

(1)

(2t

c. pengawasan...

f,,D


(1)

(2)

(3)

PRESIDENR EPUEIL IK INDONESIA

_26-

c. pengawasan terhadap tindakan perekaman denganmenggunakan media apapun terhadap Ciptaan danproduk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Pasal 55

Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Ciptadan / atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untukPenggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepadaMenteri.

Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksudpada ayat ( 1).

Dalam ha1 ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasilverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikankepada menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatikauntuk menutup sebagian atau seluruh konten yangmelanggar Hak Cipta dalam sistem e lektronik ataumenjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Dalam hal penutupan situs internet sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan,dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelahpenutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang telekomunikasi dan informatika berdasarkanrekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat(3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses penggunayang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalamsistem elektronik dan menjadikan layanan sistemelektronik tidak dapat diakses.

Ketentuan lebih Ianjut tentang pelaksanaan penutupankonten dan/atau hak akses pengguna yang melanggarHak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronikatau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimanadimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh peraturanbersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

(4)

(1)

(2)

BAB IX,..


(1)

(21


-27 -

BAB IXMASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Bagian KesatuMasa Berlaku Hak Cipta

Paragraf IMasa Berlaku Hak Moral

Pasa.l 57

Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa bataswaktu.

Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat ( 1) huruf c dan huruf d berlaku selamaberlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaanyang bersangkutan.

Paragraf 2Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58

(l) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:a. buku, pamflet, dan semua hasrl karya tulis lainnya;b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;c. aiat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan

dan ilmu pengetahuan;d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,

dan pantomim;f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan,

gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, ataukolase;

g. karya arsitektur;h. peta; dani. karya seni batik atau seni motif lain,berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsungselama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggaldunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahunberikutnya.

(2) Dalam ...


(2t

(3)

(1)

PRESIDENR EPUE'T.IK IND ONES IA

-28-

Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan HakCipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal duniapaling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahunsesudahnya, terhitung mulai tanggal I Januari tahunberikutnya.

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayaL (21 yang dimiliki ataudipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (limapuluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 59

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:a. karya fotograh;

b. Potret;c. karya sinematografi;d. permainan video;

e. Program Komputer;f. perwajahan karya tulis;g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data,

adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain darihasil transformasi;

h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi ataumodifikasi ekspresi budaya tradisional;

i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yangdapat dibaca dengan Program Komputer atau medialainnya; dan

j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selamakompilasi tersebut merupakan karya yang asli,

berlaku selama 50 (1ima puluh) tahun sejak pertama kalidilakukan Pengumuman.

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seniterapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejakpertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 60(1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang

oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat(1) berlaku tanpa batas waktu.

{2)

(2) Hak ...



-29_

Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahuiyang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh)tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukanPengumuman.Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihakyang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksuddalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh)tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukanPengumuman.

Pasal 61Masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Clptaan yangdilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejaktanggal Pengumuman bagian yang terakhir.Dalam menentukan masa berlaku pelindungan Hak Ciptaatas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yangdilakukan Pengumuman secara berkala dan tidakbersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggapsebagai Ciptaan tersendiri.

Bagian KeduaMasa Berlaku Hak Terkait

Paragraf IMasa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 62Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moralPeiaku Pertunjukan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, danLembaga Penyiaran

(2t

(3)

(r)

(21

Pasal 63

(1) Pelindungan hak ekonomi bagi:

a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selamatahun sejak pertunjukannya difi ksasiatau audiovisual;

50 (lima puluh)dalam Fonogram

b. Produser . . .


(2) Masa berlaku pelindungan hak ekonomi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januaritahun be rikutnya.

BAB X

PENCATATAN CIPIAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT

PRESIDE NR EPUBL IK INDONESIA

-30-

b. Produser Fonogram, berlaku selama 50tahun sejak Fonogramnya diliksasi; dan

c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20tahun sejak karya siarannya pertama kali

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

Menteri menyelenggarakan pencatatan danCiptaan dan produk Hak Terkait.

Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkaitdimaksud pada ayat (1) bukan merupakanmendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

(lima puluh)

(dua puluh)disiarkan.

Penghapusan

sebagaimanasyarat untuk

(1)

(2\

Pasal 65

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukisyang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakansebagai merek dalam perdagangan barang/jasa ataudigunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, ataubadan hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencatatan

Pasal 66

(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukandengan Permohonan secara tertulis dalam bahasaIndonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik HakTerkait, atau Kuasanya kepada Menteri.

(2) Permohonan...

$,,D


PRESIDENREPUFI. iK IND ONE S IA

-31 -

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronikdengan:

menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait,atau penggantinya;melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaandan Hak Terkait; danmembayar biaya.

b.

c.

Pasal 67

(1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat (1) diajukan oleh:

a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhakatas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait,Permohonan dilampiri keterangan tertulis yangmembuktikan hak tersebut; atau

b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmiakta pendirian badan hukum yang telah disahkan olehpejabat berwenang.

Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang,nama pemohon harus dituliskan semua denganmenetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.

Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yangberasal dari luar wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultankekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Pasal 68

Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yangtelah memenuhi persyaratan sebagaimarra dima-ksud dalamPasal 66 dan Pasal 67.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk HakTerkait yang dimohonkan tersebut secara esensial samaatau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalamdaftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektuallainnya.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untukmenerima atau menolak Permohonan.

(4) Menteri...

(2t

(3)

(r)

(2)

(3)


(4)

PRESIDENR EPUBLIK INDONES IA

-32-

Menteri memberikan keputusan menerima atau menolakpermohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulanterhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yangmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 dan Pasal 67.

Pasal 69

Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkansurat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftarumum Ciptaan.

Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memuat:

a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau namapemilik produk Hak Terkait ;

b. tanggal penerimaan surat Permohonan;

c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan

d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.

Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaansebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan buktiawal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Pasal 70

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukanpenolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertaialasan.

Pasal 7 I

Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatatdalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksuddalarn Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.

Setiap Orang dapat memperoleh pettkan resmisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenaibiaya.

(1)

(2t

(3)

(4\

(1)

(2t

Pasal 72 ...


PRESIDENR EPUEILIK INOONESIA

-33-

Pasal72

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftarumum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti,maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkaityang dicatat.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaandan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 74

(1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk HakTerkait hapus karena:

a. permintaan orang atau badan hukum yang namanyatercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, ataupemilik Hak Terkait;

b. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasa1

58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal61;

c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap mengenai pembatalan pencatatanCiptaan atau produk Hak Terkait; atau

d. melanggar norma agama, norma susila, ketertibanumum, pertahanan dan keamanan negara, atauperaturan perundang-undangan yang penghapusannyadilakukan oleh Menteri.

(2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orangatau badan hukum yang namanya tercatat sebagaiPencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkaitsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dikenaibiaya.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukumpencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimanadimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan PeraturanPemerintah.

Bagian ...


".ouJ'I['],?5!'. r,o-34-

Bagian Keempat

Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

(1)

(2\

(3)

Pasal 76

Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk HakTerkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)

dapat diiakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaantercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.

Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (i)dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis darikedua belah pihak atau dari penerima hak kepadaMenteri.

Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak ataspencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimanadimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan PeraturanPemerintah.

Bagian Kelima

Perubahan Nama dan/atau Alamat

Pasal 78

(1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badanhukum yang namanya tercatat dalam daftar umumCiptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, ataupemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukanPermohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta,atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemiliknama dan alamat tersebut kepada Menteri.

(2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badanhukum yang namanya tercatat dalam daftar umumCiptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, ataupernilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar trmttmCiptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 79 ...


(1)

PRESIDENR EPUBL IK IND ONE SIA

-35-

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/ataualamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur denganPeraturan Pemerintah.

BAB XI

LISENSI DAN LISENSI WAJIB

Bagian Kesatu

Lisensi

Pasal 80

Kecuali dipedanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilikHak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lainberdasarkan perjanjian tertulis untuk me.laksanakanperbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1),

Pasal 23 ayat (21, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (21.

Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihimasa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.

Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajibanpenerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepadaPemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selamaj angka waktu Lisensi.

Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukanberdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang HakCipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.

Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkanberdasarkan kelaziman praktik yang berlaku danmemenuhi unsur keadilan.

Pasal 8 1

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilikHak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikanLisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat(2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (21.

(21

(3)

(41

(s)

Pasal 82 ...


(1)

(2t

(3)

PRESIDENR EPL]EL IK IN D ONES IA

-36-

Pasal 82

Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yangmengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.

Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untukmenghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Penciptaatas Ciptaannya.

Pasal 83

Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalamdaftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenaibiaya.

Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatatdalam daftar umum perjanjian Lisensi.

Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensitersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihakketiga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatanperjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Lisensi Wajib

Pasal 84

Lisensi wajib merupalian Lisensi untuk melaksanakanpenerjemahan dan/ atau Penggandaan Ciptaan dalam bidangilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkankeputusan Menteri atas dasar permohonan untukkepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan sertakegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 85

Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajibterhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastrasebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentinganpendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian danpengembangan kepada Menteri.

Pasal 86 ...

(1)

(21

(3)

(41


(l)


a1

Pasal 86

Terhadap permohonan lisensidimaksud dalam Pasal 85, Menteri

wajib sebagaimanadapat:

a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakansendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaandi wilayah negara Republik Indonesia dalam waktuyang ditentukan;

b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutanuntuk memberikan izin kepada pihak lain untukmelaksanakan penerjemahan dan/atau PenggandaanCiptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalamwaktu yang ditentukan dalam ha1 Pemegang Hak Ciptayang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau

c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahandan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal PemegangHak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimanadimaksud dalam huruf b.

Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimanadimaksud pada ayat (l) dilaksanakan setelah lewat jangkawaktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmupengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selamakarya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalambahasa Indonesia.

Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangkawaktu:a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan

ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman danbuku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaandi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b.3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosialdilakukan Pengumuman dan buku tersebut belumpernah dilakukan Penggandaan di wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia; dan

c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastradilakukan Pengumuman dan buku tersebut belumpernah dilakukan Penggandaan di wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.

(4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) hanya digunakan di wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.

(2t

(3)

(5) Pelaksanaan...


(s)

(6)

PRESIDENR EPUBL IK IN D ONES IA

-38-

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dan huruf c disertai imbalan yang wajar.Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diaturdengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Pasal 87

Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta,Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggotaLembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalanyang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Ciptadan Hak Terkait dalam bentuk Iayanan publik yang bersifatkomersial.

Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkanHak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayarRoyalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, ataupemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuatperjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yangberisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Ciptadan Hak Terkait yang digunakan.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini,pemanfaatan Ciptaan dan/ atau produk Hak Terkait secarakomersial oleh pengguna sepanjang pengguna telahmelakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjiandengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 88

Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksuddalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonanizin operasional kepada Menteri.

(2) lzin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

harus meme nuhi syarat:a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat

nirlaba;b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta,

atau pemi.lik Hak Terkait untuk menarik,menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;

c. memiliki...

(1)

(2\

(3)

(4)

(1)


(s)

(1)

PRESIDENR EPUBL IK IND ONES IA

-39-

c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit2OO (dua ratus) orang Pencipta untuk LembagaManajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yangmewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50(lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektifyang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek HakCipta lainnya;

d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, danmendistri busikan Royalti; dan

e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikanRoyalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, ataupemilik Hak Terkait.

Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izinoperasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikanRoyalti.

Pasal 89

Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagudan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga ManajemenKolektif nasional yang masing-masing merepresentasikanketerwakilan sebagai berikut:

a. kepentingan Pencipta; dan

b. kepentingan pemilik Hak Terkait.

Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untukmenarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dariPengguna yang bersifat komersial.

Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajibmelakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royaltiyang menjadi hak masing-masing Lembaga ManajemenKolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktikberdasarkan keadilan.

Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royaltiditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

(2t

(s)

(4)

Pasal 90 ...


(1)

(21

PRESIDENREPI-IBLIK INDONESIA

-40-

Pasal 90

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilikHak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakanaudit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan olehakuntan publik paling sedikit I (satu) tahun sekali dandiumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui I (satu)media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

Pasal 9 1

Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakandana operasional paling banyak 2Oo/o (dua puluh persen)dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpuikan setiaptahunnya.

Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya LembagaManajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini,Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan danaoperasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) darijumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiaptahunnya.

Pasal 92

Menteri melaksanakan evaluasi terhadap LembagaManajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalamsetahun.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menterimencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan danpenerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai LembagaManajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Mente ri.

(1)

(2)

BAB XIII ..,


PRESIDENREPIJBL IK IN DONES IA

-4t-

BAB XIII

BIAYA

Pasal 94

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) hurufc, Pasal 7l ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal78 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (1) merupakan penerimaannegara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang penerimaan negarabukan pajak.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 95

(1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melaluialternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, ataupengadilan.

Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat(1) adalah Pengadilan Niaga.

Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimanadimaksud ayat (2) tidak berwenang menanganipenyelesaian sengketa Hak Cipta.

Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalambentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yangbersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harusmenempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melaluimediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pasal 96

Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang HakTerkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hakekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

(21

(s)

(4)

(1)

(2) Ganti ...


(2\

(3)

PRESIDENR EPUBL. iK INDONESIA

_42_

Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikandan dicantumkan sekaligus dalam amar putusanpengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Ciptadan/atau Hak Terkait.

Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang HakCipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan palinglama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap.

Pasal 97

(1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasa169 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapatmengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaandalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukankepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Pasal 98

Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihakiain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnyauntuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dantanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggarhak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1).

Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihaklain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahliwarisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengansengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan PelakuPertunjukan yang melanggar hak moral PelakuPertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 99

(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkaitberhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada PengadilanNiaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk HakTerkait.

(1)

(21

(2) Gugatan


(3)

(4)


_43-

Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa permintaan untuk menye rahkan seluruhatau sebagian penghasilan yang diperoleh daripenyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukanatau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaranHak Cipta atau produk Hak Terkait .

Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ),Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemiiik Hak Terkaitdapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepadaPengadilan Niaga untuk:a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan

Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alatPenggandaan yang digunakan untuk menghasilkanCiptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk HakTerkait; dan / atau

b. menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian,Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yangmerupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produkHak Terkait.

Bagian Kedua

Tata Cara Gugatan

Pasal 100

Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepadaketua Pengadilan Niaga.

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat olehpanitera Pengadilan Niaga dalam register perkarapengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yangtelah ditandatangani pada tanggal yang sama dengantanggal pendaftaran.

Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonangugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktupaling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatandidaftarkan.Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejakgugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Harisidang.

(1)

(2t

(3)

(4)

(s)

(6) Pemberitahuan ...


(1)

(2t

(3)

(4)

PRESIDENR EPUBI-IK INDONESIA-44-

(6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukanoleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hariterhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101

Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90(sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.

Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan KetuaMahkamah Agung jangka waktu tersebut dapatdiperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harusdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud padaayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada parapihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejakputusan diucapkan.

Bagian Ketiga

Upaya Hukum

Pasal 102

( 1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukankasasi.

Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejaktanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalamsidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutusgugatan tersebut dengan membayar biaya yangbesarannya ditetapkan oleh pengadilan.

Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonankasasi pada tanggal permohonan diajukan danrnernberikan tanda terirna yang telah ditandatanganinyakepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengantanggal pendaftaran.

(2t

(3)

(4)

(5) Panitera ...

q,D


(s)


_45_

Panitera Pengad'ilan Niaga wajib menyampaikanpermohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hariterhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 103

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasikepada panitera Pengadilan Niaga daiam waktu palinglama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggalpermohonan kasasi didaftarkan.Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memorikasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepadatermohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hariterhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerimamemori kasasi.

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasikepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu palinglama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohonkasasi menerima me mori kasasi.

Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontramemori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktupaling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak paniteraPengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.

Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkasperkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktupaiing lama I4 (empat belas) Hari terhitung sejak jangkawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 104

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejakMahkamah Agung menerima permohonan kasasi,Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.

Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilanpuluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasiditerima oleh Mahkamah Agung.

(3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinanputusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga palinglama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasidiucapkan.

(1)

(2t

(s)

(4)

(s)

(1)

(2)

(4) Juru...


PRESIOENR EPUBLIK INDONESIA

-46-

(4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinanputusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalamwaktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak paniteraPengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Pasal 105

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan ataspelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidakmengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkaituntuk menuntut secara pidana.

BAB XV

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 106

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karenapelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niagadapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

a. mencegah masuknya barang yang diduga hasilpelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalurperdagangan;

b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpansebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran HakCipta atau Hak Terkait tersebut;

c. mengamankan barang bukti danpenghilangannya oleh pelanggar; dan/atau

mencegah

d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yanglebih besar.

Pasal 107

(1) Permohonan penetapan sementara diajukan secaratertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik HakTerkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga denganmemenuhi persyaratan:

a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau HakTerkait;

b. melampirkan ...

{iD


PRESIDENR EPUEILIK INDONESIA

-47-

b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaranHak Cipta atau Hak Terkait;

c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barangdan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan,atau diamankan untuk keperluan pembuktian;

d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwapihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Ciptaatau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti;dan

e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebandingdengan nilai barang yang akan dikenai penetapansementara.

(2) Permohonan penetapan semen tara pengadilansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepadaketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempatditemukannya barang yang diduga merupakan hasilpelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Pasal 108

Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107,panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan danwajib menyerahkan permohonan penetapan sementaradalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluhempat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.

Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejaktanggal diterimanya permohonan penetapan sementarasebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), ketua PengadilanNiaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untukmemeriksa permohonan penetapan sementara.

Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejaktanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat(2lr, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untukmengabulkan atau menolak permohonan penetapansementara.

Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan,hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapansementara pengadilan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Penetapan...


(s)

(6)


_48-

Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksudpada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenaitindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktupaling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak,hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakantersebut kepada pemohon penetapan sementara dengandisertai alasan.

Pasal 109

Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapansementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat(a), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenaipenetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh)Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapansementara untuk dimintai keterangan.

Pihak yang dikenai penetapan sementara dapatmenyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Ciptadalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejaktanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksudpada ayat ( 1) .

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitungsejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakimPengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan ataumembatalkan penetapan sementara pengadilan.

Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkanmaka:

a. uang jaminan yang telah dibayarkan harusdikembalikan kepada pemohon penetapan;

b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan gantirugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau

c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Ciptakepada pejabat penyidik Kepolisian Negara RepublikIndonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

(5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan,uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkankepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagaiganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

(1)

(21

(3)

(4)

BAB XVI .,,

$).)-ilay4,{


PRESIDENPlr .':!- iK lNlD ONES lA

_49_

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 110

( 1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republiklndonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusussebagai penyidik sebagaimana dimaksud da.lam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidanauntuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Ciptadan Hak Terkait.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenangmeiakukan:

pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keteranganberkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Ciptadan Hak Terkait;

pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yangdiduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Ciptadan Hak Terkait;

c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihakatau badan hukum sehubungan dengan tindak pidanadi bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dandokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yangdiduga terdapat barang bukti, pembukuan,pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengantindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izinpengadilan terhadap bahan dan barang hasilpelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkaratindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkaitsesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana;

g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakantugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Ciptadan Hak Terkait;

a.

b.

h. permintaan ...


(4)

(s)

(6)

PRESIDENREPll,Jl. r( IND ONES lA

-50-

h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untukmelakukan penangkapan, penahanan, penetapandaftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalanterhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Ciptadan Hak Terkait; dan

i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukupbukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta danHak Terkait.

(3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawainegeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabatKepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukandimulainya penyidikan kepada penuntut umum danpenyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidikpejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntutumum melalui penyidik pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia.

Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur padaayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai NegeriSipil meminta bantuan penyidik pejabat KepolisianNegara Republik Indonesia.

Pasal 111

Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkanteknologi informasi dan komunikasi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakuisebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(1)

(2t

BAB XVII ...


PRESIDENREPL 'LIK IN DONE S IA

-51 -

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana denganpidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidanadenda paling banyak Rp300.O0O.O0O,O0 (tiga ratus jutarupiah).

Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukanpelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan SecaraKomersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izinPencipta atau pemegang Hak Cipta melakukanpelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atauhuruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidanadengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahundan/atau pidana denda paling banyak Rp5O0.OOO.000,O0(lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izinPencipta atau pemegang Hak Cipta melakukanpelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atauhuruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidanadengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahundan/ atau pidana denda paling banyak

(1)

(21

(3)

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentukpembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama1O (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyakRpa.O00.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114 ...


PRESIOENR EPURLIK INDONESIA

-52-

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalamsegala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahuimembiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasilpelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempatperdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalamPasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyakRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotretatau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial,Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atauKomunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untukPenggunaan Secara Komersial baik dalam media elektonikmaupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda palingbanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukanpelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (21 huruf e untuk Penggunaan SecaraKomersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak meiakukanpelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (21 huruf a, huruf b, dan/atau huruf f,untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana denganpidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidanadenda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukanpelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalamPasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untukPenggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidanapenjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidanadenda paling banyak Rp1.0OO.000.000,00 (satu miliarrupiah).

(1)

(2)

(3)

(4) Setiap ...


(4)

(1)

(2\

(3)

(1)

PRESIDENREPIJgt-IK INDONESIA

-53-

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimanadimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentukPembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyakRpa.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hakmelakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untukPenggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidanadenda paling banyak Rp100.OO0.O00 ( seratus jutarupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hakmelakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimanadimaksud dalam pasal 24 ay at (2) huruf a, huruf b,dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial,dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimanadimaksud pada ayat (21 yang dilakukan dalam bentukPembajakan dipidana dengan pidana penjara paling Iama10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyakRpa.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hakmelakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, hurufc, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial,dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp 1.OO0.O00.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukandengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidanapenjara paling lama 10 (sepuiuh) tahun dan/atau pidanadenda paling banyak Rp4.0O0.000.0O0,0O (empat miliarrupiah).

(2t

Pasal 119 ...


FTRESIDENFF IT ' J', i, I( INDOI,]ESIA

-54-

Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izinoperasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royaltidipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahundan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.0O0,OO(satu miliar rupiah).

Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undangini merupakan delik aduan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

c.

Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkaityang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkanketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO2 tentangHak Cipta;

surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undangini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telahdikeluarkan sebelum Undang-Undang ini, masih tetapberlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir;

perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas Ciptaanberupa lagu dan / atau musik yang dilakukan sebelumUndang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai denganjangka waktu perikatan berakhir;

perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetapdiproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun2002 tentang Hak Cipta;

b.

d.

e. penghimpunan...


e.

f.

PRESIDENR EF I.Ii:] L IK IND ONES IA

-55-

penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yangdilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenisdengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai denganterbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai denganketentuan Undang-Undang ini;

organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutanapapun sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlakuketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini;

organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutanapapun yang telah ada yang tugas dan fungsinyamenghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikanRoyalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajibmenyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga ManajamenKolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahunsejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 122

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atasCiptaan buku dan/ atau hasil karya tulis lainnya serta lagudan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkandalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa bataswaktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undangini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagaiberikut:

a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannyaUndang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (duapuluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepadaPencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undangini;

b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannyaUndang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (duapuluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepadaPencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahunsejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus dimaksudditambah 2 (dua) tahun.

BAB XIX ...


mPRESIDEN

R t-,rtlLll. i( lN D ONES lA-56-

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semuaperaturan perundang-undangan yang merupakan peraturanpelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 42201, dinyatakan masih tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalamUndang-Undang ini.

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-UndangNomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 85, TambahanLembaran Negara Republik indonesia Nomor 4220) dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkanpaling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang inidiundangkan.

Pasal 126

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .. .


PRESIDENR EPIJFSLIK INOONESIA

-57-

Agar setiap orang mengetahuinya,pengundangan Undang-Undang ini dengandalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

memerintahkanpenempatannya

Disahkan di Jakartapada tanggal 16 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 266

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

puti Perundang-undangang Perekonomian,

Silvanna Djaman


PRESIOENR EPUBL IK IND ONES IA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 20I4TENTANG

HAK CIPTA

I. UMUM

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yangmemiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakupilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary\ yang di dalamnyamencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yangmenjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara danberkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskanadanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Ciptamenjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembanganekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan HakTerkait bagi perekonomian negara dapat iebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salahsatu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingatteknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategisdalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untukpelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangatdiperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnyadapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintahmengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Ciptadengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negarauntuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik HakTerkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi paraPencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasiseperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsaIndonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwapelindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawapertr.rrnbuhan ekonorni kreatif secara signifikan dan mernberikankontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan ral<yat.

Dengan ...


PRESIDENR E f-- r.lIl :'}(2 tN D O N E S tA

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengaturtentang:

a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang seialandengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga .jangka waktupelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hiduppencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggaldunia.

b. Pelindungan yang le bih baik terhadap hak ekonomi para penciptadan / atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hakekonomi dalam bentuk jual putus (sold Jlatl.

c. Penvelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitraseatau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung .jawab atas tempatpenlualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dipusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.

e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objekjaminan fidusia.

f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudahdicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, normasusila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, sertaketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggotaLembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royatti.

h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royaltiuntuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungandinas dan digunakan secara komersial.

i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun danmengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajibmengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimediauntuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Di tingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalamAgre,ement Establishing the world rrade organization fpersetujuanPembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup TradeRelat,ed Aspects of Intellectual Property Rights (persetujuan tentangAspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnyadisebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun |gg4.

Selain


PRESIDENREPUALTX3INDONESTa

Selain itu, Indonesia telah meratifrkasi Beme Conuention for the Protection ofArtistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Senidan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan WorldIntellectual Propertg Organization Copyight Treatg (Perjanjian Hak CiptaWIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor19 Tahun 1997, serta World Intellectual Property Organization Performancesand Phonograms Treatg (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui KeputusanPresiden Nomor 74 Tahun 2OO4.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Ciptadengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingannasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta,Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat sertamemperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang HakCipta dan Hak Terkait.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Yang dimaksud dengan "hak eksklusif' adalah hak yang hanyadiperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yangdapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. PemegangHak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hakeksklusif berupa hak e konomi.

Pasal 5Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf d


i.DPFESIDEN

R E:r L. .r!. jK INDCNESIA-4-

Huruf dCukup jelas.

Huruf eYang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalahtindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitasCiptaan.

Yang dimaksud dengan 'mutiiasi Ciptaan" adalah prosesatau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan.

Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalahpengubahan atas Ciptaan.

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bTermasuk perbuatanperekaman menggunakandalam gedung bioskop dan(liue performancel.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Penggandaan diantaranyakamera video (comcorder) ditempat pertunjukan langsung

Huruf f .


q,DPRESIDEN

REPUBLtK5tNDONEStA

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf hCukup je1as.

Huruf iCukup jelas.



Pasal 10Cukup jelas.

Pasal 11Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Yang dimaksud dengan "objek esensial" adalah perangkat lunakkomputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.

Pasal 12Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepentingan reklame atau periklanan"adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner,billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secarakomersial.

Ayat (2\Cukup je las.

Pasal 13Yang dimaksud dengan 'kecuali dinyatakan lain atau diberipersetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak ataspertunjukan" misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukanmusik dapat berkeberatan jika dipotret untuk dipublikasikan,didistribusikan, atau dikomunikasikan kepada publik oleh orang lainuntuk penggunaan secara komersial.

Pasal 14


PRESIDENR E tr'.j i] L.IK IND ONES IA

-6-

Pasal 14Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" dalam ketentuanini antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau aparat penegak hukumlainnya.

Pasai 15Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemilik" dalam ketentuan ini adalahorang yang menguasai secara sah Ciptaan, antara lain kolektoratau Pemegang Hak Cipta.

Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal l6Ayat (1)

Cukup je1as.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanyahak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diriPencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelasdan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan ataubadan hukum dimana terjadi penggabungan ataupemisahan aset perusahaan.


Ayat (4)


FRESIDENRENL]i]I-.IK IN D ONES IA

-7 -

Ayat (a)Cukup jelas.


Pasal l8Yang dimaksud dengan "hasil karya tulis lainnya" antara Iain naskahkumpulan puisi, kamus umum, dan Harian umum surat kabar.

Yang dimaksud dengan "jua1 putus" adalah perjanjian yangmengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melaluipembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atasCiptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa bataswaktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah soldlat.



Pasal 2 1

Cukup jelas.

Pasal 22Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakanpemutarbalikan suatu fakta atau identitas karya PelakuPertunjukan.

Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atautindakan menghilangkan sebagian karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalahpengubahan atas karya Pelaku Pertunjukan.

Pasal 23Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)


q,DPT?ESIOEN

R IF'I,.IE! L IK, INOONESIA

Ayat (s)Cukup jelas.


Ayat (5)Yang dimaksud dengan 'imbalan kepada Pencipta' adalahRoyalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh LembagaManajemen Kolektif.

Pasal 24Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Huruf ayang dimaksud dengan cara atau bentuk apapun antaralain meliputi: perubahan rekaman dari format hsik(compact disc/ uideo compact disc/ digital uideo disc)menjadi format digital (Mpeg-l Lager 3 Audio (Mp3),Waueform Audio Fonnat (WAV), Mpeg-l Layer 4 Audio(lr[p4), atau perubahan dari buku menjadi buku audio.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.


Ayat (4)Cukup jeias.

Pasal 25Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)


PRESIDENR E P -F.lL.t r(g TNDONE SIA

Ayat (3)Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah pemanfaatankarya siaran yang dilakukan baik yang bersumber dariLembaga Penyiaran publik, swasta, maupun berlangganan,untuk Penggunaan Secara Komersial.


Pasal 27Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Cukup jelas.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan "imbalan yang waj a/' adalah imbalanyang ditentukan sesuai dengan norma umum yang ditetapkanoleh Lembaga Manajemen Kolektif.




Pasal 3 1

Cukup jelas.



Pasal 34Yang dimaksud dengan 'di bawah pimpinan dan pengawasan" adalahyang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksidari Orang yang memiliki rancangan tersebut.

Pasal 35


PRESIDENR['['r]Bi-l( lN D ONES lA

-10-

Pasal 35Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hubungan dinas" adalah hubungankepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

Ayat (21

Cukup jelas.


Pasal 36Yang dimaksud dengan "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan"adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembagaswasta atau atas dasar pesanan pihak 1ain.


Pasal 38Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional"mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagaiberikut:

a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yangberbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dankandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastraataupun narasi informatif;

b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, ataukombinasinya;

c. gerak, mencakup antara lain, tarian;

d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dansandiwara rakyat;

e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tigadimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan sepertikulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil,dan lain-1ain atau kombinasinya; dan

f. upacara adat.


Ayat (3)


Ayat

Ayat

Pasal 39Ayat

PRESIDENRt F rl:l'-. rK INDONESIA

- 11-

(3)Yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatpengembannya" adalah adat istiadat, norma hukum adat, normakebiasaan, norma sosial, dan norma-norrna luhur lain yangdijunjr:ng tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara,mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

(4\Cukup jelas.

(1)Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status HakCipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahuidan belum diterbitkan, misainya, dalam hal karya tulis yangbelum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yangbelum direkam.





Pasal 40Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan "perwajahan karya tulis" adalahkarya cipta yang lazim dikenal dengan "tgpholographicalarrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentukpenuiisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lainformat, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tataletak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkanwujud yang khas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf c


PRESIDENREt'II.]EILIK IND ONES IA

-12-

Huruf cYang dimaksud dengan "a1at peraga" adalah Ciptaan yangberbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitandengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmupengetahuan lain.

Huruf dYang dimaksud dengan "lagutanpa teks" diartikan sebagaiyang bersifat utuh.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fYang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif,diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentukhuruf indah.

Yang dimaksud dengan "kolase" adalah komposisi artistikyang dibuat dari berbagai bahan, misainya kain, kertas,atau ka,'u yang ditempelkan pada permukaan sketsa ataumedia karya.

Huruf gYang dimaksud dengan "karya seni terapan" adalah karyaseni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni padasuatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalammemenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaangambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

Huruf hYang dimaksud dengan 'karyawujud fisik bangunan, penataanrancangan bangunan, gambarmodel atau maket bangunan.

atau musik dengan atausatu kesatuan karya cipta

arsitektur" antara lainletak bangun.r,, gambaiteknis bangunan, dan

Huruf iYang dimaksud dengan "peta" adalah suatu gambaran dariunsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atasataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkanpada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baikmelalui media digital maupun non digital

Huruf j


PRESIDENREPI,JT-Ji.. iK IN D ONES IA

-13-

Huruf jYang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motifbatik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, danbukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karenamempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengangambar, corak, maupun komposisi warna.

Yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalahmotif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yangterdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motiftenun ikat, motif tapis, motif u1os, dan seni motif lain yangbersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Huruf kYang dimaksud dengan "karya fotografi" meliputi semuafoto yang dihasilkan de ngan menggunakan kamera.

Huruf I

Cukup jelas.

Huruf mYang dimaksud dengan "karya sinematografi' adalahCiptaan yang berupa gambar bergerak (mouing imageslantara lain irlm dokumenter, film iklan, reportase atau lilmcerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pitavideo, piringan video, cakram optikdan/atau media lainyang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop,layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografimerupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Huruf nYang dimaksud dengan "bunga rampai" meliputi Ciptaandalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulispilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagaikarya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakramoptik, atau media lain.

Yang dimaksud dengan "basis data" adalah kompilasi datadalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputeratau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasanpemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakankreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis datadiberikan dengan tidak mengurangi hak para Penciptaatas Ciptaan yang dimasukan dalam basis data tersebut.

Yang


$).)-ilc>.€

mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain.Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Yang dimaksud dengan "karya lain dari hasil transformasi"adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuklain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Huruf oCukup jelas.

Huruf pCukup jelas.

Huruf qCukup jelas.

Huruf rCukup jelas.

Huruf sCukup jelas.

Ayat (21

Cukup jelas.


Pasal 4 1

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan "kebutuhan fungsional" adalahkebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produktertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan danfungsi tertentu.


PPESIDENRfrjliiil."rK lN DONES lA

-74-

Yang dimaksud dengan "adaptasi" adalah

Pasal 43


i,DPRESIDEN

R EPIJ5rL Ilr. INDONESIA_15-

Pasal 43Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bYang dimaksud dengan 'Pengumuman, Pendistribusian,Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yangdilaksanakan oieh atau atas nama pemerintah" misalnya,Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atauPenggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atasnama pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan denganbiaya negara.

Huruf cYang dimaksud dengan "berita aktual" adalah berita yangdiumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kalidikomunikasikan kepada publik.

Huruf dCukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 44Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalahbagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dariCiptaan.

Huruf aYang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dariPencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalahkepentingan yang didasarkan pada keseimbangandalam menikmati manfaat ekonomi atas suatuCiptaan.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Ayat (2)


PRESIDENR E P L -r r- I-1

JNID oNES I A

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "fasilitasi akses atas suatu Ciptaan"adalah pemberian fasilitas untuk melakukan penggunaan,pengambilan, Penggandaan, pengubahan format, Pengumuman,Pendistribusian, dan/ atau Komunikasi suatu Ciptaan secaraseluruh atau sebagian yang substansial.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan 'berdasarkan pertimbanganpelaksanaan teknis", misalnya, perubahan luas tanah yang tidakmencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi materialbahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karenafaktor alam.


Pasal 45Ayat (1)

Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) ProgramKomputer dapat membuat I (satu) salinan atau adaptasi atasProgram Komputer yang dimilikinya secara sah, untukpenelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atauuntuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri.Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggappelanggaran Hak Cipta.

Ayat (2)Pemusnahan salinan atau adaptasi Program Komputerdimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak laindengan tanpa hak.




Pasal 49Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggandaan sementara" adalahpenambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak perrnanen yangdilakukan dengan media digital, misalnya perbanyakan laguatau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan mediakomputer baik melalui jaringan intranet maupun internet yangkemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanandigital.

Ayat(2| . ..


PRESIDENR EFI BL]K INDONESIA



Ayat (a)Yang dimaksud dengan "karakteristik tertentu" adalah rekamanyang berisi film dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara,atau telah lewat masa pelindungan hukumnya.


Pasal 5 1

Cukup jelas.

Pasal 52Yang dimaksud dengan 'sarana kontrol teknologi" adalah setiapteknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegahatau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta,Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarangoleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 53Ayat (l)

Yang dimaksud dengan "sarana produksi dan/ataupenyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/ atauteknologi tinggi" antara lain cakram optik, server, komputasiawan (cloud), kode rahasia, password, barcode, seial number,teknologi dekripsi (descryption), dan enkripsi (encryption) yangdigunakan untuk melindungi Ciptaan.

Ayat 12\Cukup jelas.

Pasal 54Huruf a

Yang dimaksud dengan "konten" adalah isiyang tersedia dalam media apapun.

Bentuk penyebarluasan konten antara(upload) konten melalui media internet.

dari hasil Ciptaan

iain mengunggah

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Pasal 55


PRESIDENR Ef] Ui' I.IK INOONESIA

_18_

Pasal 55Ayat (l)

Yang dimaksud dengan "Penggunaan Secara Komersial" dalammedia teknologi informasi dan komunikasi mencakuppenggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupunpenyediaan layanan konten gratis yang memperolehkeuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaatdari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dimaksud.




Pasal 56Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak aksespengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertamapemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan kontendan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situstertentu melalui pemblokiran intemet protocol address atausej enisnya.






Pasal 6 ICukup jelas.


Pasal 63...


PRESIDENREPLE;I-iK INDONESIA

-19-

Pasal 63Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "masa berlaku pelindungan hakekonomi terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya"adalah ketetapan yang diatur di dalam persetujuan IRIPs(TRIPS Agreementi Pasal 14 ayat (5).

Contoh jika suatu karya difiksasi tanggal 30 Oktober 2014sejak saat itu langsung mendapatkan pelindungan hukum danjangka waktu 50 tahun dihitung sejak 1 Januari 2015.

Pasal 64Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakansuatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta ataupemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejakCiptaan itu ada atau teru,ujud dan bukan karena pencatatan.Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidaktercatat tetap dilindungi.


Pasal 66Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Huruf a

Pengganti Ciptaan atau pengganti produk Hak Terkaitadalah contoh Ciptaan atau produk Hak Terkait yangdilampirkan karena Ciptaan atau produk Hak Terkaittersebut secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkandalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuranbesar diganti dengan miniatur atau fotonya.

Huruf b


PRESIDENREP!JI]I-IK INOONESIA

-20-

Huruf bYang dimaksud dengan "surat pernyataan kepemilikan"adalah pernyataan kepemilikan Hak Cipta atau produk HakTerkait yang menyatakan bahwa Ciptaan atau produk HakTerkait tersebut benar milik Pencipta, Pemegang Hak Ciptaatau pemilik Hak Terkait.

Huruf cCukup jelas.


Pasal 68Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "objek kekayaan intelektual lainnya"adalah daftar umum yang terdapat pada daftar umum merek,daftar umum desain industri, dan daftar umum paten.


Ayat (a)Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukumkepada pemohon.



Pasal 7 1

Cukup je1as.

Pasal 72Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentukdari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar.



Pasal 75


tITiL:;IDENRI ll,;.t ( tNDONE.StA

-2t-






Pasal 80Ayat (1)

Cukup je1as.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (s)Penghitungan dan pengenaan besaran Royalti perlumemperhatikan elemen yang merupakan dasar penghitunganbesaran Royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luasruangan, jumlah eksemplar yang disalin, sesuai dengankebiasaan / praktik yang lazim dilakukan.


Pasal 82Ayat (1)

Cr-rkup jelas.

Ayat (2)


PRESIOENRt_ FUr:it- [( tNooNEStA

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadan Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktekmonopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan inidimaksudkan untuk melindungi Pencipta, Pemegang Hak Cipta,atau pemilik Hak Terkait.






Pasal 87Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (4)Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Ciptaan dan/atauproduk Hak Terkait" meliputi Penggandaan untuk kepentinganpengguna secara wajar dan Pengumuman.

Contoh penggandaan lagu dan/atau musik secara digital untukkepentingan karaoke/rumah bernyanyi, atau penyediaan lagudan/atau musik pada alat-alat transportasi.


Pasal 89


q.D-,RESIDEN

R i,F', Ui..rK INO ONES tA_ .)2 _

Pasal 89Ayat (l)

huruf aCukup jelas.

huruf bYang dimaksud "pemilik Hak Terkait dibidangdan/atau musik" adalah Pelaku PertunjukanProduser Fonogram.

Ayat (21

Cukup jelas.






Pasal 93Cukup je1as.


Pasal 95Ayat (1)

Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketaberupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketamengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti.

Yang dimaksud dengan 'alternatif penyelesaian sengketa" adalahproses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, ataukonsiliasi.


lagudan

Ayat (3)


#pPRESIOEN

o.o',o.11;looNESrA


Ayat (4)Cukup je1as.







Pasal 102Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hanya dapat diajukan kasasi" adalahtidak ada upaya hukum banding.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (s)Cukup jelas.


Pasal 1O4Cukup jelas.


Pasal 106 . .


PRESIDENREFUEi IK INDONESIA

- o< -

Pasal 106Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dKetentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yanglebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakimPengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkanpenetapan sementara guna mencegah berlanjutnyapelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar HakCipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakaneksportasi dan importasi.










Pasal 116


{#TlRESIDEN

R EFI.ItriL IK INDONESIA-26-




Pasal 1 19Cukup jelas.








TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK iNDONESIA NOMOR 5599


Documents

ilmu seni, dan - jdih.kemenkeu.go.id · Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau