36
BAB III HUKUM POSITIF, PRASYARAT HUTANG PAJAK DAN ISU KEBIJAKAN 3.1. HUKUM PAJAK TENTANG ORGANISASI MASA (ORMAS) DAN LEMBAGA NIRLABA (LNL) DAN FASILITAS PERPAJAKANNYA Dalam Hukum Pajak definisi ormas dan LNL tidak secara spesifik dijelaskan, tetapi tertuang dalam cakupan dari bagian pengertian subjek pajak badan. Hukum pajak melihat subjek pajak badan mengandung pengertian luas sebagaimana pengertian subjek pajak badan menurut UU PPh. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dalam pengertian di atas ormas dan LNL apapun bentuknya sepanjang merupakan sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Pengecualian sebagai subjek pajak hanya diatur sangat terbatas dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 UU PPh; yaitu Kantor perwakilan negara asing, Korps diplomatik, Organisasi Internasional dan pejabat perwakilannya, dan organisasi internasional lainnya yang hanya ditetapkan oleh Menkeu. Sehingga ormas dan LNL dalam negeri yang ada saat ini secara otomatis merupakan subjek pajak. Tidak ada ruang dalam UU PPh saat ini bagi ormas dan LNL untuk dapat dimasukkan sebagai kriteria yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Yang menjadi isu kebijakan saat ini adalah “pengecualian sebagai subjek pajak atas ormas dan LNL internasional sebagaimana yang ditetapkan oleh MenKeu. Sedangkan dalam UU PPh tidak dibuka ruang perlakuan yang sama bagi

Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Draft Naskah Akademik

Citation preview

Page 1: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

BAB IIIHUKUM POSITIF, PRASYARAT HUTANG PAJAK DAN ISU KEBIJAKAN

3.1. HUKUM PAJAK TENTANG ORGANISASI MASA (ORMAS) DAN LEMBAGA NIRLABA (LNL) DAN FASILITAS PERPAJAKANNYA

Dalam Hukum Pajak definisi ormas dan LNL tidak secara spesifik dijelaskan, tetapi tertuang dalam cakupan dari bagian pengertian subjek pajak badan. Hukum pajak melihat subjek pajak badan mengandung pengertian luas sebagaimana pengertian subjek pajak badan menurut UU PPh.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Dalam pengertian di atas ormas dan LNL apapun bentuknya sepanjang merupakan sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Pengecualian sebagai subjek pajak hanya diatur sangat terbatas dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 UU PPh; yaitu Kantor perwakilan negara asing, Korps diplomatik, Organisasi Internasional dan pejabat perwakilannya, dan organisasi internasional lainnya yang hanya ditetapkan oleh Menkeu.

Sehingga ormas dan LNL dalam negeri yang ada saat ini secara otomatis merupakan subjek pajak. Tidak ada ruang dalam UU PPh saat ini bagi ormas dan LNL untuk dapat dimasukkan sebagai kriteria yang dikecualikan sebagai subjek pajak.

Yang menjadi isu kebijakan saat ini adalah “pengecualian sebagai subjek pajak atas ormas dan LNL internasional sebagaimana yang ditetapkan oleh MenKeu. Sedangkan dalam UU PPh tidak dibuka ruang perlakuan yang sama bagi ormas dan LNL dalam negeri yang subtansinya sama dengan tujuan dan program ormas dan LNL internasional.

Akan menjadi perjalanan yang panjang, bila ormas dan LNL dalam negeri harus melalui fase menjadi organisasi internasional terlebih dulu ‘hanya’ untuk mendapatkan fasilitas dikecualikan sebagai subjek pajak.

Subjek pajak ormas dan LNL yang mendapatkan fasilitas perpajakan terbatas pada bidang-bidang tertentu dan untuk objek-objek tertentu serta perlakuan yang tertentu pula. Subjek pajak tersebut yang bergerak dibidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga, sosial dengan pembatasan tidak terkait dengan kegiatan usaha, kepemilikan,

Page 2: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

pekerjaan dan penguasaan pihak-pihak yang bersangkutan. Ormas dan LNL di bidang-bidang lain diperlakukan sama seperti entitas bisnis dalam perlakuan perpajakannya.

Demikian halnya perlakuan atas objek pajaknya. Dalam Hukum Pajak saat ini terdapat beberapa objek pajak yang diberikan pengecualian sebagai objek pajak khususnya berlaku bagi ormas dan LNL tertentu. Objek Pajak yang dikecualikan adalah;

Dikecualikan dari objek pajak PPh :

1. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, yang diberikan kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

3. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

4. Warisan5. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak

dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

6. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dikecualikan dari objek PPN :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

Page 3: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga5. Jasa pelayanan kesehatan medis;6. Jasa pelayanan sosial;7. Jasa pengiriman surat dengan perangko;8. Jasa keuangan;9. Jasa asuransi;10. Jasa keagamaan;11. Jasa pendidikan;12. Jasa kesenian dan hiburan;13. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;14. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;15. Jasa tenaga kerja;16. Jasa perhotelan;17. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan

secara umum;18. Jasa penyediaan tempat parkir;19. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;20. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan21. Jasa boga atau catering

Dikecualikan dari Objek PBB :

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Dikecualikan dari Objek BPHTB :

1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

Page 4: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

5. Orang pribadi atau badan karena wakaf;

6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Saat ini berbagai bentuk fasilitas perpajakan telah diberikan, meskipun terbatas pada subjek pajak tertentu dan objek pajak tertentu. Bentuk-bentuk fasilitas tersebut berbentuk pengecualian (tax exempt) sebagai subjek pajak, objek pajak PPh, objek PPN (tidak dikenakan PPN, tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan PPN), objek PBB yang tidak dikenakan PBB, dan Pengecualian sebagai objek BPHTB, sebagai pengurang dalam penghitungan penghasilan kena pajak (tax reliefs). Diberikan juga kemudahan secara administrasi dengan pengenaan PPh Final (deem tarif). Hukum pajak bagi ormas dan LNL saat ini masih melihat dua titik utama sebagai bahan pertimbangan yaitu bidang kegiatannya (subjeknya) dan jenis penghasilan (objeknya), belum melihat subtansi keberadaan ormas dan LNL sebagai pilar demokrasi (thirt sector) yang harus ditingkatkan kaspasitasnya salah satunya dengan stimulasi fiscal.

Secara administrasi perpajakan, saat ini belum diatur secara khusus petunjuk (pedoman) pemenuhan kewajiban perpajakan dan formulir khusus bagi organisasi masa dan lembaga nirlaba layaknya kantor pajak di beberapa negara seperti AS, Singapore, dan Australia, sehingga memudahkan panduan wajib pajak dalam pengisian SPTnya. Tidak menyamaratakan dengan perusahaan bisnis (business entity). Kebijakan administrasi ini menjadi isu yang dapat diangkat dalam kemudahan adminitrasi perpajakan bagi ormas dan LNL.

Fasilitas perpajakan yang diberikan dalam UU saat ini masih memandang ormas dan LNL secara bisnis profit (mendorong investasi semata, bagaimana dengan stimulasi fiscal akan mendorong investasi), sehingga maksud pembuat UU bukan ditujukan bagi komponen demokrasi lainnnya yaitu ormas dan lembaga nirlaba (Pasal 31E UU PPh), tetapi mendorong pebisnis untuk melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu.

Secara rinci ketentuan hukum positif perpajakan saat ini terkait dengan jenis-jenis fasilitas perpajakan bagi ormas dan LNL tertentu (fasilitas perpajakan terbatas pada subjek pajak yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur dan olah raga, kesenian, tenaga kerja) adalah sbb :

Page 5: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

3.2. Fasilitas Perpajakan dalam UU Perpajakan saat ini

3.2.1. Fasilitas Perpajakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan

3.2.1.1 Landasan Pemberian Fasilitas Perpajakan :

Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 31A dan pasal 35 UU Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.

Pasal 31A

(1) Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk:

a. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan;

b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat;

c. Kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan

d. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional serta pemberian fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan:

Pasal 31A

Ayat (1)

Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam Undang-Undang perpajakan adalah diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakikatnya sama, dengan berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut. Tujuan diberikannya kemudahan pajak ini adalah untuk mendorong kegiatan investasi langsung di Indonesia baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Ketentuan ini juga dapat digunakan untuk

Page 6: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

menampung kemungkinan perjanjian dengan negara-negara lain dalam bidang perdagangan, investasi, dan bidang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 35

Dengan peraturan pemerintah diatur lebih lanjut hal-hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, yaitu semua peraturan yang diperlukan agar Undang-Undang ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk pula peraturan peralihan.

3.2.1.2. Bentuk-bentuk Fasilitas Perpajakan dalam UU PPh :

3.2.1.2.1. Bukan sebagai subjek pajak

1. Organisasi masa atau lembaga nirlaba yang tidak sebagai subjek pajak;1.1. Pasal 3 ayat 1 huruf c UU PPh

Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

1.2. Pasal 3 ayat 2 UU PPh; Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

3.2.1.2.2. Bukan sebagai Objek Pajak

Jenis-Jenis penghasilan organisasi masa dan lembaga nirlaba yang bukan merupakan (dikecualikan) objek pajak:

Pasal 4 ayat 1 huruf d UU PPh :

Page 7: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, yang diberikan kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat 3 UU PPh

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

c. warisan;

d. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;

e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

f. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

g. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

Page 8: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

h. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

j. dihapus;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

3.2.1.2.3. Tax Relief (Pengurangan yang diperkenankan)

Tax Relief diatur dalam pasal 6 UU PPh :

Ayat 1 huruf a angka 5, biaya pengolahan limbah,

Page 9: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Ayat 1 huruf f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

Ayat 1 huruf g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;

Ayat 1 huruf i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Ayat 1 huruf j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Ayat 1 huruf k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Ayat 1 huruf l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

Ayat 1 huruf m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3.2.1.2.4. Deem tax (PPh Final)

Pasal 4 ayat 2

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

b. Penghasilan berupa hadiah undian;

c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Ayat (2) :

Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), penghasilan-penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan objek pajak. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

Page 10: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

- perlu adanya dorongan dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat;

- kesederhanaan dalam pemungutan pajak;

- berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak;

- pemerataan dalam pengenaan pajaknya; dan

- memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter, atas penghasilan-penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Surat Utang Negara yang dimaksud pada ayat ini meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.

3.2.2. Fasilitas Perpajakan dalam UU PPN

3.2.2.1. Tax exempt (tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan)

Pengaturannnya dalam UU PPN sbb :

Pasal 16B

(1) Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;

b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;

c. impor Barang Kena Pajak tertentu;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan

e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Page 11: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan.

(3) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

Penjelasan pasal 16B

Pasal 16B Ayat (1)

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada kaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut. Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional.

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk:

a. mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan Berikat, atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;

b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya;

c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional;

d. menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;

e. menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional;

Page 12: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

f. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;

g. mendorong pembangunan tempat ibadah;

h. menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;

i. mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;

j. mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis, seperti bahan baku kerajinan perak;

k. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;

l. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk.

m. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional;

n. menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat; dan/atau

o. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi.

Ayat (2) Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, tetapi tidak dipungut, diartikan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan. Dengan demikian, Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang, tetapi tidak dipungut.

Contoh: Pengusaha Kena Pajak A memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut tidak dipungut selamanya (tidak sekadar ditunda). Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak A menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/ Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain. Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak A membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut. Jika Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Page 13: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

dengan Pajak Keluaran, Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran walaupun Pajak Keluaran tersebut nihil karena menikmati fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dari negara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3) Berbeda dengan ketentuan pada ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Contoh: Pengusaha Kena Pajak B memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B menggunakan Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan pembantu, barang modal ataupun sebagai komponen biaya lain. Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak B membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut. Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak B kepada Pengusaha Kena Pajak pemasok tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.

3.2.2.2. Tax Refund (Pengembalian Pajak)

Pasal 16E

(1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali.

(2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. Nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah;

b. Pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean; dan

c. Faktur Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), kecuali pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat pembeli diisi dengan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor atas penjualan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak.

Page 14: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

(3) Permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Direktorat Jenderal Pajak di bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(4) Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah :

a. Paspor;

b. pas naik (boarding pass) untuk keberangkatan orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke luar Daerah Pabean; dan

c. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3.2.2.3. Tax Exemption (Pengecualian dari pengenaan pajak)

Pasal 4A ayat 2 UU PPN;

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;

b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;

c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan

d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Pasal 4A ayat 3;

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

a. jasa pelayanan kesehatan medis;

b. jasa pelayanan sosial;

Page 15: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

c. jasa pengiriman surat dengan perangko;

d. jasa keuangan;

e. jasa asuransi;

f. jasa keagamaan;

g. jasa pendidikan;

h. jasa kesenian dan hiburan;

i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;

k. jasa tenaga kerja;

l. jasa perhotelan;

m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;

n. Jasa penyediaan tempat parkir;

o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;

p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan

q. Jasa boga atau katering

Penjelasan pasal 4A Ayat (2)

Huruf a Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

a. minyak mentah (crude oil);

b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;

c. panas bumi;

d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin,

Page 16: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;

e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan

f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

Huruf b Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:

a. beras;

b. gabah;

c. jagung;

d. sagu;

e. kedelai;

f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;

g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;

h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;

i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;

j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

Huruf c Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda karena sudah merupakan objek pengenaan Pajak Daerah.

Huruf d Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 4A Ayat (3)

Huruf a Jasa pelayanan kesehatan medis meliputi:

Page 17: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

1. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;

2. jasa dokter hewan;

3. jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;

4. jasa kebidanan dan dukun bayi;

5. jasa paramedis dan perawat;

6. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;

7. jasa psikologi dan psikiater;dan

8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

Huruf b Jasa pelayanan sosial meliputi:

1. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;

2. jasa pemadam kebakaran;

3. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;

4. jasa lembaga rehabilitasi;

5. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan

6. jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.

Huruf c Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.

Huruf d Jasa keuangan meliputi:

1. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;

2. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;

3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:

Page 18: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

a) sewa guna usaha dengan hak opsi;

b) anjak piutang;

c) usaha kartu kredit; dan/atau

d) pembiayaan konsumen;

4. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan

5. jasa penjaminan.

Huruf e Yang dimaksud dengan "jasa asuransi" adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.

Huruf f Jasa keagamaan meliputi:

1. jasa pelayanan rumah ibadah;

2. jasa pemberian khotbah atau dakwah;

3. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan

4. jasa lainnya di bidang keagamaan.

Huruf g Jasa pendidikan meliputi:

1. jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional; dan

2. jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

Huruf h Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.

Huruf i Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

Huruf j

Cukup jelas

Page 19: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Huruf k Jasa tenaga kerja meliputi:

1. jasa tenaga kerja;

2. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan

3. jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

Huruf l Jasa perhotelan meliputi:

1. jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan

2. jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

Huruf m Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, antara lain pemberian Izin Mendirikan Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pembuatan kartu Tanda Penduduk.

Huruf n Yang dimaksud dengan "jasa penyediaan tempat parkir" adalah jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.

Huruf o Yang dimaksud dengan "jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam" adalah jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

3.2.3. UU KUP

Fasilitas dalam UU KUP

Pasal 17 E

Page 20: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 28 Ayat 2 KUP

Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

3.2.4. UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) UU No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994

Fasilitas Perpajakan yang diberikan :

Tax Exemption (Pengecualian sebagai objek pajak)

Pasal 3

(1) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :

a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

3.2.5. UU Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan UU No. 21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000

Page 21: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Fasilitas Perpajakan yang diberikan :

Tax Exemption (Pengecualian sebagai objek pajak)

Pasal 3

(1) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh :

a.perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b.Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c.badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d.orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

e.orang pribadi atau badan karena wakaf;

f.orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

(2) Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pemberian hak pengelolaan pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah."

3.2.6. Fasilitas Perpajakan Ormas dan LNL dalam Peraturan Pemerintah

PP 131/2000

Fasilitas tidak dikenakan PPh atas bunga deposito, tabungan dan SBI

Perlakuan Pajak atas Bunga Deposito, Tabungan dan SBI

Sebelum PP 131/2000 bagi yayasan, Tabungan Haji, pramuka, kepemilikan rumah sederhana tidak dikenakan PPh 23 final, dan bank tetap memotong dengan jaminan dimintakan melalui restitusi. Setelah PP 131/2000, atas hal ini dicabut (dikenakan pajak, diperlakukan sebagaimana entity bisnis lainnya).

PP 93/2010

Page 22: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Perlakuan Pajak atas Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya infrastruktur social yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

PP 71 /2008

tentang Pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan

Pasal 5

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) adalah:

a.orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

b.orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c;

c. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

d. badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; atau

e. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan."

PP 31/2007 (tax exempt PPh, PPN dan PPn BM, Bea Meterai, PBB, dan BPHTB)

tentang pemberian fasilitas perpajakan dalam rangkan penanganan bencana alam di provinsi Naggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

PP 25/2001 (tax exempt; PPh ditanggung pemerintah, PPN dan PPn BM tidak dipungut, dan BM, BMT dibebaskan)

Page 23: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

tentang BM, BMT, PPN, PPn BM atas proyek pemerintah yang dibiayai dari hibah dan bantuan luar negeri ditanggung pemerintah.

PP 1/2007

Tentang fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu

PP 144/2000

Tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN

PP Nomor 60 Tahun 2010Zakat atau sumbagan kegamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

PP Nomor 18 Tahun 2009Bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

PP Nomor 32 Tahun 2007Pemberian fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan bencana alam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kepulauan Nias provinsi Sumatera Utara.

PP Nomor 93 Tahun 2010Sumbangan Penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur social yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

3.2.7. Peraturan Menteri Keuangan

PMK No 245/PMK.03/2008Tentang Badan-badan dan Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang menerima harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan.

Keputusan Menteri Keuangan RI :Nomor 604/KMK.04/1994 tentang Badan-badan dan Pengusaha kecil yang menerima harta hibahan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilanMeliputi; Badan Keagamaan, Badan Pendidikan, Badan sosial, dan Pengusaha Kecil termasuk koperasi yang nilai aktivanya tidak lebih dari 600juta selain tanah dan bangunan.Harta hibahan yang diterima oleh badan-badan tersebut dan pengusaha kecil termasuk koperasi tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan sepanjang antara pemberi hibah dengan penerima hibah tersebut tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan.

Page 24: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

3.2.8. Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor SE - 34/PJ.4/1995 tentang Perlakukan pajak penghasilan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis

Tabel 2.1 Fasilitas Perpajakan Ormas dan LNL

No. Hukum Positif Jenis Fasilitas Keterkaitan dengan ormas dan LNL1. UU PPh :

Pasal 31A Penanaman Modal di bidang dan tempat tertentu

Tertentu Non Ormas dan LNL

Pasal 3 ayat 1 dan 2 Yang dikecualikan dari subjek pajak

Organisasi internasional

Pasal 4 ayat 1 huruf d Tax exempt Bukan objek pajakPasal 4 ayat 3 Tax exempt Bukan objek pajakPasal 6 Tax relief Pengurangan yang diperkenankan

2. UU PPN dan PPn BM :Pasal 16B Tax exempt Jenis BKP dan JKP yang PPNnya tidak dipungut sebagian atau

seluruhnya atau dibebaskanPasal 4A ayat 2 dan 3 Tax exempt BKP dan JKP yang bukan objek PPN

3. UU PBB dan BPHTBPasal 3 Tax exempt Pengecualian sebagai objek pajak

4. Peraturan PemerintahSebelum PP 131/2000 Tax exempt Tentang deposito, jasa giro dan SBI untuk organisasi tertentuPP 93/2010 Tax exempt Sumbangan bencana nasionalPP 71 /2008 Tax exempt Pengalihan atas tanah dan bangunanPP 31/2007 Tax exempt Sumbangan bencana Aceh Dan SUMUTPP 25/2001 Tax exempt Hibah bantuan LN Proyek pemerintahPP 1/2007 Tax relief Penanaman modal bidang dan daerah tertentuPP 144/2000 Tax exempt BKP dan JKP tidak kena PPNPP 60/2000 Tax relief Zakat atau sumbangan kegamaan yang sifatnya wajibPP 18/2009 Tax exempt Bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan

keagamaan yang sifatnya wajibPP 32/2007 Tax exempt Pemberian fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan

bencana alam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kepulauan Nias provinsi Sumatera Utara

PP 93/2010 Tax relief Sumbangan Penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial

5. Peraturan dan Keputusan MenKeu :PMK No 245/PMK.03/2008 Tax exempt Badan-badan dan Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro

dan kecil yang menerima harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan.

KMK No 604/KMK.04/1994 Tax exempt Badan-badan dan Pengusaha kecil yang menerima harta hibahan yang tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan

6. Surat Edaran Dirjen Pajak :SE - 34/PJ.4/1995 Tax Relief Perlakukan pajak penghasilan bagi yayasan atau organisasi

yang sejenis

3.3. UU KUPPrasyarat Terutangnya Pajak Suatu Tinjauan UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) :Dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor Tahun 2007 dalam pasal 2 dan penjelasannya ditegaskan bahwa, kewajiban perpajakan akan terpenuhi bila memenuhi 3 unsur yaitu syarat subjek pajak, syarat objek pajak dan syarat administrasi pajak. Pasal 2 UU KUP

Page 25: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.Penjelasan Pasal 2 UU KUP :Ayat (1) Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

3.4. ISU KEBIJAKAN FASILITAS PERPAJAKAN BAGI ORMAS DAN LNL:

3.4.1. Isu Subjek Pajak :

Isu kebijakan ormas dan LNL sebagai subjek pajak setidaknya terdapat beberapa hal sbb :

1. Pentingnya penegasan tentang pengertian organisasi masa dan lembaga nirlaba dalam RPP,

2. Perlunya pemisahan antara ormas dan LNL penyandang dana, pengelola dana, penyelenggara program dan penerima dana serta pengawas dana (assessment)

3. Perlu kajian lebih mendalam dan simulasi pemberian fasilitas ke lima jenis pemisahan tersebut, (tax exemption, tax relief, dan deem tariff)

4. Cakupan subjek pajak ormas dan LNL yang mendapatkan fasilitas; perlu tidaknya pembatasan bidang-bidang tertentu dengan tujuan tertentu sesuai kebijakan

5. Subjek pajak ormas dan LNL seharusnya diperlakukan sama sebagai subjek pajak yang dikecualikan dari subjek pajak seperti halnya subjek pajak organisasi internasional dengan batasan-batasan tertentu; semisal program dan tujuannya identik, kelembagaan yang sehat, SDM yang berkualitas, transparan dan akuntabel serta skalanya yang nasional dan internasional,

6. Belum adanya payung hukum tentang kewenangan pemerintah tentang pengecualian atas subjek pajak (hanya kewenangan MenKeu terbatas organisasi internasional), sehingga ruang gerak dalam memberikan fasilitas atas subjek pajak tertentu sebagai bukan subjek pajak tidak dimungkinkan. Kelemahan atas pengecualian ini (poin 5

Page 26: Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

dan 6), adalah tidak terdeteksinya sumber pendanaan subjek pajak maupun laporan keuangannya karena tidak tertuang dalam SPTnya, karena secara administrasi tidak terdaftar.

7. Subjek Pajak ormas dan LNL yang terdaftar (dalam list) yang berhak mendapatkan fasilitas dengan mempertimbangkan point 5.

3.4.2. Isu Objek Pajak :

Isu kebijakan ormas dan LNL dalam objek pajaknya setidaknya terdapat beberapa hal sbb :

1. Penambahan perluasan tentang pengecualian objek pajak atas penghasilan yang terkait dengan kegiatan usaha (active income), pekerjaan, investasi (passive income) dan pengecualian objek PPN dan PPn BM serta PBB dan BPHTB dengan pertimbangan tujuan ormas dan LNL sebagai thirt sector demokrasi.

2. Penambahan tax relief (biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan pajak) bagi ormas-ormas yang masuk kriteria tertentu (dalam list point 5)

3. Dimungkinkannya pemberian fasilitas dalam bentuk supply tax-cut semisal dengan pengenaan tarif pajak rendah (deem tarif)

3.4.3. Isu Administrasi Perpajakan :

Isu kebijakan ormas dan LNL dalam objek pajaknya terdapat beberapa hal sbb :

1. Kewajiban untuk membuat panduan khusus dan form khusus bagi ormas dan LNL dalam pengisian SPTnya baik secara aturan maupun webnya, untuk memberikan kejelasan dan kemudahan seperti negara-negara lainnya; Australia, Singapura, Amerika.

2. Pemberian sanksi bagi ormas dan LNL yang menyalahgunakan fasilitas dengan sanksi pidana, denda dan bunga serta kenaikan.

3.4.4. Isu prasyarat terutangnya pajak

Isu prasyarat terutangnya pajak, harus selalu menjadi acuan dalam pengenaan pajak di setiap lini perpajakan sebagaimana ditegaskan dalam UU KUP Pasal 2, sehingga menjadi sangat krusial untuk menentukannya di dalam kebijakan administrasi perpajakan yang jelas sehingga memberi kemudahan bagi ormas dan LNL dalam penyampaian kewajibannya, sehingga peran keduanya dalam demokrasi sama-sama saling sinergi dan harmonis. Kemudahan dalam administrasi perpajakan juga bagian dari fasilitas yang diberikan bagi ormas dan LNL dalam memenuhi kewajibannya, selain fasilitas untuk peningkatan kapasitasnya dengan tax exempt, tax relief, deem tariff maupun supply-cut tax.